PAJAK PENGHASILAN

PAJAK PENGHASILANUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

SUBJEK PAJAKOrang PribadiWarisan yang Belum TerbagiBadanBentuk Usaha Tetap

SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADITanpa batasan tempat tinggal atau tempat kedudukanPengusaha Perusahaan PeroranganKaryawanProfesional / Tenaga Ahli Pekerjaan Bebas (dokter, akuntan, pengacara, konsultan, arsitek, notaris, penilai, aktuaris)

WARISAN YANG BELUM DIBAGIMerupakan satu kesatuan, menggantikan yang berhak (ahli waris)Tetap harus membayar pajak meskipun warisan belum dibagi kepada yang berhak.

SUBJEK PAJAK BADANSekumpulan orang dan atau kumpulan modal sebagai satu kesatuan, baik melakukan usaha atau tidak melakukan usahaPT, CV, firma, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga

BENTUK USAHA TETAPBentuk usaha yang digunakan oleh subyek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di IndonesiaBerupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi/penjualan, pertambangan, pengeboran, pertanian, proyek konstruksi, pemberian jasa, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai asuransi, komputer untuk e-commerce

JENIS SUBJEK PAJAKSPDN : Subjek Pajak Dalam NegeriSPLN : Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak Dalam NegeriOrang Pribadi (OP) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau OP yang berada di Indonesia dan berniat tinggal di Indonesia;Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF DALAM NEGERI MULAIPada waktu OP dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di IndonesiaPada waktu Badan didirikan atau bertempat kedudukan IndonesiaPada saat timbulnya warisan yang belum terbagi

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF DALAM NEGERI BERAKHIRPada saat OP meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanyaPada saat Badan dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di IndonesiaPada saat warisan selesai dibagi

Subjek Pajak Luar NegeriOrang Pribadi yang tidak bertempat tinggal/ berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan Badan yang tidak didirikan/berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

BUKAN SUBJEK PAJAK

BADAN PERWAKILAN NEGARA ASINGPEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK, KONSULAT, ATAU PEJABAT-PEJABAT ASING, DAN ORANG-ORANG YANG DIPERBANTUKAN DENGAN SYARAT BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIAORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT:PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA

PENENTUAN PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PAJAK

WAJIB PAJAKMempunyai kewajiban pajak subjektif dan objektifTermasuk pemungut pajak dan pemotong pajak (withholding agents)

OBJEK PPH : PENGHASILANsetiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

PENGELOMPOKAN PENGHASILANPENGHASILAN DALAM HUBUNGAN KERJA DAN PEKERJAAN BEBASPENGHASILAN DARI USAHA DAN KEGIATAN PENGHASILAN DARI MODAL PENGHASILAN LAIN (HADIAH & PEMBEBASAN UTANG)

*PPH & LAPORAN LABA RUGIBesarnya PPh atas laba dihitung tersendiri menurut ketentuan fiskal, bukan dari laporan laba rugi yang disusun menurut ketentuan akuntansiLaporan laba rugi komersial disusun menurut standar akuntansi keuanganLaporan laba rugi fiskal disusun menurut peraturan perpajakan (pajak penghasilan)Proses penyusunan laporan laba rugi fiskal melalui koreksi fiskal atas laporan laba rugi komersial

*PENGHASILANAKUNTANSIKenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modalMeliputi revenues dan gainPAJAKTambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak ybs dengan nama dan dalam bentuk apapunAda Obyek Pajak dan Bukan Obyek Pajak

*EXPENSES & LOSSAKUNTANSIRevenue Expenditure (Expenses)LossPAJAKDeductible Expenses (Pengurang Penghasilan)Nondeductible Expenses (Bukan Pengurang Penghasilan)

*LAPORAN LABA RUGIPRETAX FINANCIAL INCOME (LABA SEBELUMPAJAK PENGHASILAN)TAXABLE INCOME (PENDAPATAN KENAPAJAK)LAPORAN LABA RUGI KOMERSIALLAPORAN LABA RUGI FISKALKOREKSI FISKALPAJAK PENGHASILANPAJAK PENGHASILANLABA SETELAH PAJAK

*KOREKSI FISKALRekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal.Ada dua jenis koreksi fiskalKoreksi positif yang menyebabkan Penghasilan Kena Pajak membesarKoreksi negatif yang menyebabkan Penghasilan Kena Pajak mengecil

*LAPORAN LABA RUGI

Financial IncomeTaxable IncomeRevenues130.000110.000Expenses 60.000 50.000Pretax Financial Income 70.000Taxable Income 60.000Tax Expense(Tax rate 25%) 15.000

*PENYEBAB PERBEDAANPENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINALContoh : PPh atas Bunga Deposito, PPh atas Sewa Tanah & BangunanBEDA TETAP (PERMANENT DIFFERENCE)Contoh : Sumbangan, Upah dalam bentuk naturaBEDA WAKTU (TEMPORARY DIFFERENCE)Contoh : Penyusutan

*MEKANISME PAJAK PENGHASILAN

*MEKANISME PAJAK PENGHASILAN

*MEKANISME PAJAK PENGHASILANSETORAN KE PEMERINTAH ADALAH PPH TERUTANG TAHUNAN DIKURANGI UANG MUKA PPH BULANAN

OBJEK PAJAK PENGHASILAN (1)Pasal 4 Ayat 1penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang inihadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaanlaba usahakeuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

OBJEK PAJAK PENGHASILAN (2)penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

OBJEK PAJAK PENGHASILAN (3)sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;penerimaan atau perolehan pembayaran berkalakeuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

OBJEK PAJAK PENGHASILAN (4)keuntungan selisih kurs mata uang asing;selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;premi asuransi;iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

OBJEK PAJAK PENGHASILAN (5)tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;penghasilan dari usaha berbasis syariah;imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dansurplus Bank Indonesia.

Penghasilan dikenakan PPh saat diperoleh

Penghasilan tersebut tidak perlu dilaporkan atau dihitung kembali pada akhir tahun

PPh tersebut sifatnya Final tidak dapat dikreditkan terhadap PPh Terutang di akhir tahun

Contoh: bunga deposito, hadiah undian, sewa tanah dan bangunan, dan lain-lain PPH FINAL

OBJEK PAJAK PENGHASILANFINALpenghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;penghasilan berupa hadiah undian;penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; danpenghasilan tertentu lainnya

Tarif PPh Final (1) Pasal 4 Ayat 2

No.Jenis PenghasilanDPP / Tarif Pajak1.Penghasilan Bunga Deposito, Termasuk Simpanan pada Bank Dalam Negeri yang Memiliki Cabang di Luar NegeriJumlah Bruto/20%2.Penghasilan Bunga Tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank IndonesiaJumlah Bruto/20%3.Penghasilan Berupa HadiahJumlah Bruto/25%4. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau BangunanJumlah Bruto/5%5.Penghasilan Sewa Tanah dan/atau BangunanJumlah Bruto/10%

Tarif PPh Final (2)

No.Jenis PenghasilanDPP / Tarif Pajak6.Penghasilan yang Diterima/Diperoleh dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa EfekNilai Transaksi / 0,1% untuk non pemilik saham pendiriNilai Transaksi / 0,1% + 0,5% untuk pemilik saham pendiri7.Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi lebih dari Rp. 240.000Jumlah Bruto / 10%

Tarif PPh Final (3)

No.Jenis PenghasilanDPP / Tarif PajakUsaha Jasa Konstruksi 8.Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki Kualifikasi Usaha Kecil. Penghasilan Bruto/2%9.Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki Kualifikasi Usaha. Penghasilan Bruto/4%10.Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain penyedia Jasa yang memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dan penyedia Jasa yang tidak memiliki Kualifikasi Usaha. Penghasilan Bruto/3%11.Perencanaan Konstruksi atau PengawasanKonstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Kualifikasi Usaha. Penghasilan Bruto/4%12.Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak Memiliki Kualifikasi Usaha Penghasilan Bruto/6%

BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN Pasal 4 ayat 3bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. harta hibahan yang diterima oleh:keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (2)Warisanharta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit)

BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (3)pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (4)iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;penghasilan yang diterima atau modal ventura

BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (5)beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (6)bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

PENGURANG PENGHASILAN BRUTOObjek PPh : Laba Usaha (Penghasilan Netto) menurut ketentuan fiskal LABA FISKALPenghasilan Netto = Penghasilan Bruto yang Merupakan Objek Pajak Beban yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

PENENTUAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

DEDUCTIBLE EXPENSESbiaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:biaya pembelian bahan;biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uangbunga, sewa, dan royalti;biaya perjalanan;biaya pengolahan limbah;premi asuransi;biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;biaya administrasi; dan

DEDUCTIBLE EXPENSESpenyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11Aiuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;kerugian selisih kurs mata uang asing;biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

DEDUCTIBLE EXPENSESpiutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara;atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;syarat sebagaimana dimaksud pada HURUF C tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil

DEDUCTIBLE EXPENSESsumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintahsumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

DEDUCTIBLE EXPENSES : ENTERTAINMENTHARUS DIDUKUNG DENGAN DOKUMENTASI MEMADAI DAN DAFTAR NOMINATIF YANG MEMUAT INFORMASI:Nomor urutTanggal diberikanNama/tempat entertainment diberikanAlamat entertainmentJenis entertainmentJumlahRelasi, nama, posisi,nama perusahaan dan jenis usaha

DEDUCTIBLE EXPENSES :HANDPHONE dan KENDARAAN PERUSAHAAN(KEP. DJP No. KEP-220/PJ./2002, tanggal 18 April 2002)

HandphoneCost diakui 50%, disusutkan sebagai aktiva Kelompok IAbonemen, Pulsa (voucher isi ulang), dan Perbaikan dibebankan 50% pada tahun pengeluaranBus/Minibus untuk Antar Jemput KaryawanCost (termasuk perbaikan besar) diakui 100%, disusutkan sebagai aktiva Kelompok IIPemeliharaan rutin dibebankan seluruhnya pada tahun pengeluaranSedan/Sejenisnya untuk Pegawai dengan Jabatan/Pekerjaan TertentuCost (termasuk perbaikan besar) diakui 50%, disusutkan sebagai aktiva Kelompok IIPemeliharaan rutin dibebankan 50% pada tahun pengeluaran

DEDUCTIBLE EXPENSES : PENYUSUTANInfomasi penting untuk menghitung penyusutan berdasarkan pajak adalah: Penyusutan dalam peraturan perpajakan ditentukan berdasarkan tarif sesuai dengan metode penyusutan yang di pilih Tarif penyusutan berdasarkan pengelompokkan barang yang diatur dalam peraturan perpajakan.Penyusutan dengan menggunakan saldo menurun, nilai sisa pada akhir masa masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Penyusutan dimulai pada bulan saat barang tersebut siap untuk di pakai.

TARIF & METODE PENYUSUTAN

Contoh Menghitung Biaya Penyusutan

Sheet1

Metode Penyusutan Straight Line

Harga Perolehan$100,000,000

TahunTarifPenyusutanAkumulasi

PenyusutanPenyusutanPer TahunPenyusutanNilai Buku

200925%$12,500,000$12,500,000$87,500,000

201025%$25,000,000$37,500,000$62,500,000

201125%$25,000,000$62,500,000$37,500,000

201225%$25,000,000$87,500,000$12,500,000

201325%$12,500,000$100,000,0000.0

Total$100,000,000

Sheet2

Sheet3

KOMPENSASI KERUGIANKerugian Fiskal muncul apabila Beban Fiskal lebih besar daripada Penghasilan FiskalKerugian Fiskal dapat dikompensasikan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun Tidak boleh digabung dengan kerugian fiskal tahun berikutnya.

KOMPENSASI KERUGIANPT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut:2010: laba fiskal Rp. 200.000.0002011: rugi fiskal Rp.(300.000.000)2012: laba fiskal Rp. Nihil2013: laba fiskal Rp. 100.000.0002014: laba fiskal Rp. 800.000.000

KOMPENSASI KERUGIAN

Rugi FiskalRp 1.200.000Laba FiskalRp200.000Rugi FiskalRp 300.000NIHILLaba FiskalRp100.000Laba FiskalRp800.000Laba FiskalRp 75.000Laba FiskalRp200.000Laba FiskalRp500.000LATIHAN KOMPENSASI KERUGIAN

Rugi FiskalRp 1.200.000Laba FiskalRp 200.000Sisa Rugi Fiskal 2009Rp 1.000.000

Rugi FiskalRp 300.000Sisa Rugi Fiskal 2009Rp 1.000.000Sisa Rugi Fiskal 2011Rp 300.000

2012 NIHILSisa Rugi Fiskal 2009Rp 1.000.000Sisa Rugi Fiskal 2011Rp 300.000

2013Laba FiskalRp 100.000Sisa Rugi Fiskal 2009Rp 900.000Sisa Rugi Fiskal 2011Rp 300.000

2014 Laba FiskalRp 800.000Sisa Rugi Fiskal 2009Rp 100.000(habis masa kompensasinya)Sisa Rugi Fiskal 2011Rp 300.000

2015 Laba FiskalRp 75.000Sisa Rugi Fiskal 2011Rp225.000

2016Laba FiskalRp 200.000Sisa Rugi Fiskal 2011Rp 25.000(habis masa kompensasinya)

2017Laba FiskalRp 500.000

Besaran atau nominalRp 15.840.000 bagi diri WPRp 1.320.000 tambahan bagi WP yang kawinRp 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suamiRp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan, maksimum 3

Mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2009Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pengurang Penghasilan Untuk WP Orang Pribadi

besaran atau nominalRp24.300.000,00 bagi diri WPRp2.025.000,00 tambahan bagi WP yang kawinRp24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suamiRp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan

mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012

TANGGUNGANsetiap anggota keluargakeluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (tidak memiliki penghasilan) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

HUBUNGAN KELUARGA

ISTILAH DALAM PTKPTK/0 : tidak kawin dan tidak mempunyai tanggunganTK/1 : tidak kawin dan mempunyai satu tanggunganTK/2 : tidak kawin dan mempunyai dua tanggunganK/1 : kawin dan mempunyai satu tanggunganK/2 : kawin dan mempunyai dua tanggunganK/3 : kawin dan mempunyai tiga tanggunganK/I/1: kawin, isteri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami dan mempunyai 1 tanggunganPH : wajib pajak kawin dan pisah harta dan penghasilanHB : wajib pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyak tanggungan yang mendapatkan pengurangan PTKP

NON DEDUCTIBLE EXPENSESpembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;pembentukan atau pemupukan dana cadangan

NON DEDUCTIBLE EXPENSESpremi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

NON DEDUCTIBLE EXPENSESjumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

NON DEDUCTIBLE EXPENSESharta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;Pajak Penghasilan;biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

NON DEDUCTIBLE EXPENSESgaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi

NON DEDUCTIBLE EXPENSESBiaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajakBiaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat finalBiaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan NetoPajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilanKerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Penggabungan Penghasilan Untuk Keluarga Pasal 8berdasarkan Undang-Undang PPh menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.

Pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah

Penghasilan isteri diperoleh semata-mata dari satu pemberi kerja dan Penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Penghitungan pajaknya dilakukan secara proposionalsuami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; ataudikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Penghasilan Anak Yang Belum Dewasapenghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Definisi Penghasilan Kena PajakPenghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

PPH TERUTANGPPH TERUTANG = TARIF PPH X PENGHASILAN KENA PAJAKUNTUK WP ORANG PRIBADIPENGHASILAN KENA PAJAK = PENGHASILAN NETTO - PTKPUNTUK WP BADANPENGHASILAN KENA PAJAK = PENGHASILAN NETTO

PENGHASILAN NETTO

PENGHASILAN NETTO WP OPPEMBUKUANNORMA PERHITUNGANPENGHASILAN NETTO WP BADAN:PEMBUKUAN

NORMA PERHITUNGANHanya untuk WP Orang PribadiPeredaran bruto dalam satu tahun < Rp 4,8 milyarMemberitahukan kepada DJP dalam 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutanWajib menyelenggarakan pencatatan

CONTOH : PENGGUNAAN NORMASeorang dokter, status kawin, istri tidak bekerja/tidak memiliki penghasilan, mempunyai 3 (tiga) orang anak, bertempat tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon.

Norma perhitungan penghasilan netto industri rotan (kode 33100) adalah 12,5% dan untuk dokter (kode 93213) sebesar 45% Penghasilan selama tahun 2009:- Peredaran usaha dari Industri Rotan : Rp. 200.000.000- Penerimaan bruto sebagai dokter : Rp. 72.000.000

Penghasilan neto dihitung sebagai berikut :- Industri rotan : 12,5%XRp. 200.000.000 : Rp.25.000.000- Dokter : 45%XRp. 72.000.000: Rp.32.400.000Jumlah Penghasilan Neto Rp.57.400.000

Penghasilan Kena Pajak untuk WP Orang Pribadi = Penghasilan Neto dikurangi PTKP = Rp. 57.400.000 - Rp. 21.120.000 = Rp. 36.280.000

Pajak penghasilan yang terutang :5% X Rp. 36.280.000 = Rp. 1.814.000

Contoh Perhitungan PKP untuk WP Orang Pribadi yang Menyelenggarakan Pembukuan

Sheet1

Wajib Pajak (Joko)Rp15,840,000

KawinRp1,320,000

Tambangan anggota keluargaRp1,320,000

Tambangan anggota keluargaRp1,320,000

Total PTKPRp19,800,000

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan

pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan

menggunakan cara penghitungan biasa dengan contoh sebagai

berikut.

Peredaran BrutoRp6,000,000,000

Biaya untuk mendapatkan, menagih,

dan memelihara penghasilanRp(5,400,000,000)

Laba Usaha (Penghasilan Neto Usaha)Rp600,000,000

Penghasilan lainnyaRp50,000,000

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnyaRp(30,000,000)

Rp20,000,000

Jumlah seluruh penghasilan netoRp620,000,000

Kompensasi kerugianRp(10,000,000)

Penghasilan neto setelah kompensasi kerugianRp610,000,000

PTKP (K/2)Rp(19,800,000)

Penghasilan Kena Pajak bagi WP Orang PribadiRp590,200,000

Sheet2

Sheet3

Contoh Perhitungan PKP untuk WP Badan (Harus Menyelenggarakan Pembukuan)

Sheet1

Wajib Pajak (Joko)Rp15,840,000

KawinRp1,320,000

Tambangan anggota keluargaRp1,320,000

Tambangan anggota keluargaRp1,320,000

Total PTKPRp19,800,000

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan

pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan

menggunakan cara penghitungan biasa dengan contoh sebagai

berikut.

Peredaran BrutoRp6,000,000,000

Biaya untuk mendapatkan, menagih,

dan memelihara penghasilanRp(5,400,000,000)

Laba Usaha (Penghasilan Neto Usaha)Rp600,000,000

Penghasilan lainnyaRp50,000,000

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnyaRp(30,000,000)

Rp20,000,000

Jumlah seluruh penghasilan netoRp620,000,000

Kompensasi kerugianRp(10,000,000)

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak BadanRp610,000,000

Sheet2

Sheet3

TARIF PPHPasal 17 UU No. 36/2008 tentang PPhWP Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena PajakTarif PPh(dalam Rupiah)sampai dengan 50.000.0005%50.000.000 - 250.000.00015%250.000.000 - 500.000.00025%di atas 500.000.00030%

TARIF PPH Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang PPhWP Badan 1. Tarif ini ditetapkan sebesar 28% dan berubah menjadi 25% sejak tahun pajak 20102. Bagi WP yang telah go public dengan minimal 40% saham Dimiliki masyarakat diberikan pengurangan 5%

Lapisan Penghasilan Kena PajakTarif PPh(dalam Rupiah)Untuk semua penghasilan kena pajak25%

CONTOH PENERAPAN TARIF 1. WP A (ORANG PRIBADI) PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 600.000.000. PAJAK PENGHASILAN TERUTANG : - s/d Rp 50.000.000.- 5% = Rp 2.500.000.- - Rp 200.000.000.- 15% = Rp 30.000.000. - Rp 250.000.000.- 25% = Rp 62.500.000.- - Rp 100.000.000.- 30% = Rp 30.000.000.- JU M L A H = Rp 125.000.000.

2. WAJIB PAJAK BADAN : PT ANTARIKSA, PENGHASILAN NETO 2009 = Rp 1.250.000.000. PPh Terutang 28% x Rp 1.250.000.000 = Rp 350.000.000. PT ANTARIKSA, PENGHASILAN NETO 2010 = Rp 1.250.000.000. PPh Terutang 25% x Rp 1.250.000.000 = Rp 312.500.000.

Hubungan Istimewa Pasal 18Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atauterdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

KepemilikanWP memiliki 25% atau lebih WP lain, baik langsung maupun tidak langsungADBC25%60%50%HUBUNGAN A & B:KEPEMILIKAN LANGSUNG

HUBUNGAN A & C:KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG

A-B-C-D:HUBUNGAN ISTIMEWA

HUBUNGAN KELUARGABEDAKAN DENGANKETENTUAN UNTUKTANGGUNGAN

Penguasaan ManajemenWP menguasai WP lainnya atau dua/lebih pengusaha.Terjadi karena penguasaan manajemen atau teknologi, kendati tidak ada hubungan kepemilikan

Pajak Penghasilan Kurang Bayar /Lebih Bayar Untuk WPOP

Pajak Penghasilan Kurang/Lebih Bayar Untuk WP OP dengan Norma

Pajak Penghasilan Kurang/Lebih Bayar Untuk WP Badan

JENIS-JENIS PEMBAYARAN PPh YANG DAPATDIKREDITKAN BAGI WPDN/BUTa. Pasal 21PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN,JASA, DAN KEGIATAN LAINb. Pasal 22PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI KEGIATAN DIBIDANG IMPOR ATAU KE GIATAN USAHA DIBIDANG LAINNYA c. Pasal 23PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BERUPA DEVIDEN, BUNGA, SEWA, ROYALTY, HADIAH, DAN PENGHARGAAN & IMBALAN JASA LAINNYA . d.Pasal 24PAJAK YG DIBAYAR ATAU TERUTANG ATAS PENGHASILAN DARI LN YG BLH DIKREDITKANe. Pasal 25PEMBAYARAN YG DILAKUKAN WP SENDIRI. f. Pasal 26Ayat (5)PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILANYANG TIDAK BERSIFAT FINAL TIDAK BOLEHDIKREDITKANSANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN PAJAK PASAL 28 Ayat (1) dan (2)

Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Pasal 31EPeredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp. 4,5 Milyar dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 500 juta. Karena peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 Milyar, sehingga tarif pajak yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak tersebut adalah 50% dari tarif Pajak Penghasilan yang berlaku. Perhitungan PPh terhutang adalah:

Sheet1

Penghasilan Kena PajakRp500,000,000

Tarif PPh yang berlaku25% x 50%

PPh terhutangRp62,500,000

Sheet2

Sheet3

Fasilitas Pengurangan Tarif PajakPeredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp.30 Milyar dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 3 Milyar. Karena peredaran bruto PT X lebih dari Rp. 4,8 Milyar, maka yang mendapatkan fasilitas pengurang tarif dihitung secara proposional. Perhitungan PPh terhutang adalah:

Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak

Sheet1

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

Rp. 4.800.000.000x Rp. 3.000.000.000= Rp. 480.000.000

Rp. 30.000.000.000

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

Rp. 3.000.000.000- Rp. 480.000.000 = Rp. 2.520.000.000

PPh terhutang adalah:

1. (50% x 25%) x Rp. 480.000.000 =Rp60,000,000

2. 25% x Rp. 2.520.000.000 =Rp630,000,000

Total PPh terhutangRp690,000,000

Sheet2

Sheet3

Penghitungan PPh Terutang Orang Pribadi

Penghasilan Neto dari PekerjaanPenghasilan Neto dari Usaha atau Pekerjaan Bebas (Laba Usaha)Penghasilan dari Modal/InvestasiPenghasilan Lain-lainPenghasilan Neto(Kompensasi Rugi)Penghasilan Neto setelah Kompensasi Rugi(PTKP)Penghasilan Kena Pajak (PKP)PPh Terutang = Tarif PPh x PKP

Penghitungan PPh Terutang Badan

Penghasilan Neto dari Usaha (Laba Usaha)Penghasilan dari Modal/InvestasiPenghasilan Lain-lainPenghasilan Neto(Kompensasi Rugi)Penghasilan Kena Pajak (PKP)PPh Terutang = Tarif PPh x PKP

Penghitungan PPh pada Akhir Tahun PPh Terutangdikurangi: Kredit Pajak I (PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain) PPh yang Masih Harus Dibayar Sendiridikurangi: Kredit Pajak II (PPh yang dibayar sendiri) PPh yang Kurang atau Lebih Dibayar

********************