Top Banner
Pajak Karbon Transportasi Udara Pengertian carbon tax atau pajak karbon Carbon tax atau pajak karbon adalah pajak atas polusi, pajak lingkungan yang dikenakan oleh pemerintah kepada perusahaan- perusahaan penghasil karbon/polusi (environment.about.com). Pajak karbon menawarkan potensi biaya efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (CHG-Green House Gas). Pajak karbon ini berbentuk pajak regresif, yang dikondisikan tidak akan mempengaruhi masyarakat berpenghasilan rendah secara langsung (wikipedia.org). Manfaat pajak karbon Pajak karbon sebaiknya dilakukan sebagai usaha bersama dari seluruh negara agar manfaat yang jelas dapat dirasakan oleh seluruh penduduk bumi. Manfaat utama dari penerapan pajak karbon ini adalah untuk membantu mengurangi emisi global yang juga akan mengurangi dampak perubahan iklim. Perusahaan-perusahaan di dunia diharapkan bertransformasi untuk menjadi green company, perusahaan hijau dengan meminimalkan penggunaan karbon. Tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang lebih baik dengan udara yang lebih bersih untuk seluruh dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Awalnya Indonesia akan menerapkan pajak karbon ini mulai tahun 2014 seperti yang disampaikan economic and fiscal policy strategies for climate change mitigation in Indonesia yang dirilis Kementerian Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ministry of Finance Green Paper. Pajak karbon akan dikenakan kepada penggunaan listrik dari bahan bakar fosil, minyak solar, minyak tanah dan bensin. Besaran pajak karbon adalah Rp 80.000 setiap ton emisi CO2 akan diterapkan dan dijadwalkan naik 5% setiap tahun. Namun dalam pajak karbon tersebut belum dikenakan untuk konsumsi bahan bakar cair seperti avtur dan naphta serta bahan bakar gas seperti gas alam, propana, butana dan etana. Bagaimana peluang di transportasi udara? Penerapan pajak karbon di sub sektor transportasi udara memiliki potensi yang menjanjikan. Jika dilihat sumber emisi yang dihasilkan oleh masing-masing sektor, sektor transportasi udara memberikan kontribusi sebesar 1,7% (WRI, Stern Report 2006). Pertumbuhan
7

Pajak Karbon Transportasi Udara

Feb 06, 2016

Download

Documents

Dwi Beni Iswadi

Pajak Karbon Transportasi Udara
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pajak Karbon Transportasi Udara

Pajak Karbon Transportasi Udara

Pengertian carbon tax atau pajak karbon

Carbon tax atau pajak karbon adalah pajak atas polusi, pajak lingkungan yang dikenakan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil karbon/polusi (environment.about.com). Pajak karbon menawarkan potensi biaya efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (CHG-Green House Gas). Pajak karbon ini berbentuk pajak regresif, yang dikondisikan tidak akan mempengaruhi masyarakat berpenghasilan rendah secara langsung (wikipedia.org).

Manfaat pajak karbon

Pajak karbon sebaiknya dilakukan sebagai usaha bersama dari seluruh negara agar manfaat yang jelas dapat dirasakan oleh seluruh penduduk bumi. Manfaat utama dari penerapan pajak karbon ini adalah untuk membantu mengurangi emisi global yang juga akan mengurangi dampak perubahan iklim. Perusahaan-perusahaan di dunia diharapkan bertransformasi untuk menjadi green company, perusahaan hijau dengan meminimalkan penggunaan karbon. Tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang lebih baik dengan udara yang lebih bersih untuk seluruh dunia.

Bagaimana dengan Indonesia?

Awalnya Indonesia akan menerapkan pajak karbon ini mulai tahun 2014 seperti yang disampaikan economic and fiscal policy strategies for climate change mitigation in Indonesia yang dirilis Kementerian Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ministry of Finance Green Paper. Pajak karbon akan dikenakan kepada penggunaan listrik dari bahan bakar fosil, minyak solar, minyak tanah dan bensin. Besaran pajak karbon adalah Rp 80.000 setiap ton emisi CO2 akan diterapkan dan dijadwalkan naik 5% setiap tahun. Namun dalam pajak karbon tersebut belum dikenakan untuk konsumsi bahan bakar cair seperti avtur dan naphta serta bahan bakar gas seperti gas alam, propana, butana dan etana.

Bagaimana peluang di transportasi udara?

Penerapan pajak karbon di sub sektor transportasi udara memiliki potensi yang menjanjikan. Jika dilihat sumber emisi yang dihasilkan oleh masing-masing sektor, sektor transportasi udara memberikan kontribusi sebesar 1,7% (WRI, Stern Report 2006). Pertumbuhan angkutan udara di dunia juga memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap emisi dari sub sektor transportasi udara. Proyeksi pertumbuhan traffic perjalanan untuk transportasi udara sendiri diperkirakan mencapai 4,8% per tahun. Sedangkan emisi yang dihasilkan akan bertumbuh sekitar 3% per tahun.

Di dalam pesawat terbang memiliki gas buang yang terdiri dari dua komponen utama yaitu gas karbondioksida dan uap air. Selain itu ada juga nitrogenoksida, yang memiliki kaitan dengan pembentukan sekaligus penguraian lapisan ozon.

Bahan bakar pesawat terbang (kerosin) memiliki komposisi yang terdiri dari 86% karbon dan 14% hidrogen. untuk setiap liter kerosin yang dibakar, akan tercipta gas buang berupa karbondioksida sebanyak 2,581 kilogram.

1 Assesing the impact of Vegetation and House Fires on Green House Gas Emissions, Socion & BRANS 2010

Page 2: Pajak Karbon Transportasi Udara

Oleh karena itu, beberapa hal yang dilakukan oleh pihak industri penerbangan dan pemerintah di dunia untuk membantu mengatasi jumlah karbon yang berlebihan antara lain:

Modernisasi manajemen transportasi udara Penelitian teknologi secara intensif Memfasilitasi penggunaan biofuel untuk penerbangan Menggunakan carbon market

Sumber: WRI, Stern Report 2006

Sumber: Airbus, 2011

Page 3: Pajak Karbon Transportasi Udara

Industri penerbangan secara bersama-sama memiliki target untuk mengurangi emisi sebesar 50% sampai dengan tahun 2050. Secara jelas targetan tersebut disampaikan pada gambar berikut.

Perkembangan Politik di Perubahan Iklim

Page 4: Pajak Karbon Transportasi Udara

ICAOInternational Aviation

UNFCCCNational Target & Domestic Aviation

ICAO 36th Assembly adopted fuel efficiency goal but polarised against EU unilateral action on ETS

Political deadlock: unable to resolve differences between Annex 1 and Non-Annex 1 countries enshrined in Kyoto Protocol

ICAO 37th Assembly Resolution 19•First ever global sectoral agreement to reduce emissions•Reflects aspirational industry goal of carbon-neutral growth from 2020•Lists 15 principles for economic measures

COP15 Copenhagen Dec 2009

Copenhagen Accord included US and major developing countries, offered a way out of the impasse

•Still some unresolved differences amongst States•Controversy over de minimis exceptions•Proliferation of national and regional initiatives

COP16 Cancun Mexico Dec 2010•Rebuilding trust but still lacking consensus on post-2012 framework•Launched Green Climate Fund• Wider recognition of ICAO role and aviation industry efforts

Dunia penerbangan dipandang sebagai sasaran empuk untuk menerapkan pajak karbon. Namun secara umum dampak yang timbulkan akan sangat besar terhadap perekonomian dunia secara keseluruhan. Berikut adalah dampak negatif akibat diterapkannya pajak karbon di dunia penerbangan:

1. Tiket penerbangan akan mengalami kenaikan harga karena harga tiket akan dibebankan kepada konsumen.

2. Industri pariwisata akan mengalami ancaman penurunan pendapatan yang signifikan3. Pengangguran meningkat

Berikut ini adalah kondisi angkutan udara di Indonesia selama tahun 2003-2012.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Berangkat (Dalam Negeri)Datang (Dalam Neger)Berangkat (Luar Negeri)Datang (Luar Negeri)

Gambar Lalulintas Pesawat Udara Di Indonesia

Page 5: Pajak Karbon Transportasi Udara

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

Berangkat (Dalam Negeri)Datang (Dalam Negeri)Transit (Dalam Negeri)Berangkat (Luar Negeri)Datang (Luar Negeri)Transit (Luar Negeri)

Gambar Lalulintas Penumpang Pesawat Udara Di Indonesia

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Bongkar (Dalam Negeri)Muat (Dalam Negeri)Bongkar (Luar Negeri)Muat (Luar Negeri)

Gambar Lalulintas Kargo Pesawat Udara Di Indonesia

Dari gambar-gambar di atas dapat dilihat bahwa pergerakan angkutan udara mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun. Bahkan setelah tahun 2008 pertumbuhan penumpang berkisar di angka 15-20% setiap tahunnya. Lantas bagaimana jika pajak karbon diterapkan untuk angkutan udara di Indonesia? Berikut adalah simulasi sederhaha apabila pajak karbon tersebut diterapkan untuk angkutan udara.

Jenis Pesawat Kecepatan(km/jam)

Konsumsi Bahan Bakar

(liter/jam)

Kapasitas Penumpang

Max(orang)

Konsumsi Bahan Bakar

(liter/km)

Emisi CO2(kg/km)

A321 853 3000 189 3,517 9,074A320 853 3025 150 3546 9,149

Page 6: Pajak Karbon Transportasi Udara

Jenis Pesawat Kecepatan(km/jam)

Konsumsi Bahan Bakar

(liter/jam)

Kapasitas Penumpang

Max(orang)

Konsumsi Bahan Bakar

(liter/km)

Emisi CO2(kg/km)

B737-400 809 2935 168 3,628 9,360B737-600 853 2385 145 2,796 7,214B737-900ER 875 5150 215 5,882 15,176B747-400 910 10806 409 11,875 30,638

Sebagai contoh, jika suatu pesawat akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya menggunakan pesawat jenis B737-900ER maka emisi yang dikeluarkan oleh pesawat tersebut adalah 15,176 x 785 = 11.913,529 kg. Dengan asumsi harga pajak karbon sebesar Rp 80.000 per ton, maka pajak karbon yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 953.082. Jika dibebankan kepada setiap penumpang, maka besaran pajak karbon hanya berkisar di angka 4000 Rupiah.

Jika melihat jumlah penerbangan ataupun jumlah penumpang yang selalu meningkat setiap tahunnya, potensi pendapatan dari pajak karbon di dunia penerbangan rasanya cukup signifikan. Sehingga, diharapkan dengan adanya pajak karbon ini, eco airport dapat secara maksimal diterapkan di masing-masing bandara.