PAJAK DAERAH DAN PAJAK LAINNYA

7/28/2019 PAJAK DAERAH DAN PAJAK LAINNYA

1/22

PAJAK DAERAH DAN PAJAK LAINNYA

(MATERAI, PBB DAN BPHTB)

Oleh :

Nama : Ni Nyoman Triastuti

NIM : 1206325009

PROGRAM PPAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2013


2/22

1

PAJAK DAERAH

Dasar Hukum Pajak Daerah UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak

Daerah

Yang dimaksud Pajak Daerah adalah :

1. Iuran wajib2. Oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah3. Tanpa imbalan langsung yang seimbang,4. Dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,5. Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan

pembangunan Daerah

Jenis Pajak Daerah :

A. Pajak Propinsi terdiri dari :1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

B. Pajak Kabupaten/Kota :1. Pajak Hotel;2. Pajak Restoran;3. Pajak Hiburan;4. Pajak Reklame;5. Pajak Penerangan Jalan;6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;7. Pajak Parkir

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;Pajak Kendaraan Bermotor (PKP)

Kendaraan bermotor adalah :

a. Beroda dua/lebih beserta gandengannyab. Digunakan di semua jenis jalan darat,c. Digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnyad. Yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan

alat-alat besar yang bergerak.


3/22

2

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor :

a. Kend. Bukan Umum = 1,5%b. Kend. Umum = 1%c. Alat berat dan alat besar = 0,5%

Dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Untuk masa 12 bulan dibayar dimuka didaerah

tempat didaftarkan kendaraan

DPP dihitung perkalian dari 2 (dua) unsur pokok;

a. Nilai Jual/harga pasaran;b. Bobot yg mencerminkan kadar kerusakan jalan Yang ditetapkan oleh Mendagri

dgn pertimbangan Menkeu

Pajak Kendaraan di Atas Air

Dikenakan terhadap Kendaraan di atas air :

a. Ukuran isi kotor kurang dari 20 M3 atau kurang dari GT 7;b. Digunakan untuk penangkapan ikan dgn mesin lebih dari 2 PK;c. Untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship;d. Untuk kepentingan angkutan perairan daratan. Tarif Pajak = 1,5% X DPP Untuk masa

12 bulan dibayar dimuka didaerah tempat didaftarkan kendaraan DPP dihitung sesuai

harga pasar kendaraan di atas air yang ditetapkan oleh Mendagri dgn pertimbangan

Menkeu

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) / Kendaraan di Atas AirDikenakan hanya karena adanya penyerahan hak atas kendaraan bermotor / kendaraan di

atas air seperti penjualan, hibah, warisan

Tarif Pajak :

A. Untuk penyerahan pertama :1. Kend. Bukan Umum = 10 %

2. Kend. Umum = 10 %

3. Alat berat dan alat besar = 3 %

B. Untuk penyerahan kedua & selanjutnya :1. Kend. Bukan Umum = 1 %

2. Kend. Umum = 1 %

3. Alat berat dan alat besar = 0,03 %

C. Untuk penyerahan karena warisan1. Kend. Bukan Umum = 0,1 %


4/22

3

2. Kend. Umum = 0,1 %

3. Alat berat dan alat besar = 0,03 %

Pengecualian pengenaan pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan yaitu kendaraan

yang dimiliki oleh :

a. Pemerintah Pusat, Pemdab. Kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan

asas timbal balik;

c. Subjek pajak lainnya yang ditetapkan dengan Perda Khusus untuk kendaraan diatasair ditambah yang dimiliki oleh :

d. Orang pribadi atau badan atas kendaraan diatas air perintis;

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)Dikenakan atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap

digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk

kendaraan di atas air Yang meliputi bensin, solar, Gas

Tarif pajak = 5 % X DPP DPP adalah harga jual

Dipungut oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor (Pertamina)

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air PermukaanDikenakan atas :

1. Pengambilan2. Pemanfaatan, atau3. Pengambilan & pemanfaatan Air bawah tnh dan permukaan

Tarif Pajak :

Air Bawah tanah = 20 % dari DPP Air Permukaan = 10 % dari DPP

DPP adalah nilai perolehan air yang ditentukan berdasar kreteria a.l. :

Jenis sumber air; lokasi sumber air; tujuan pengambilan volume; kualitas air; luas areal


5/22

4

musim pengambilan, atau pemanfaatan, Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan

Dikenakan di Daerah tempat air berada

Dikecualikan dari Pajak Pengamblan pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan

dan pemanfaatan air adalah :

Dilakukan o/ Pem. Pusat dan Pemerintah Daerah; Dilakukan o/ BUMN dan BUMD untuk air permukaan yg khusus didirikan

untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta

mengusahakan air dan sumber-sumber air;

Untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat; Untuk keperluan dasar rumah tangga; Lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

5. Pajak HotelObjek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran,

termasuk:

Fasilitas penginapan jk. pendek; Pelayanan penunjang Fasilitas olah raga dan hiburan Khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel

Tarif Pajak maks = 10% dari DPP DPP = jumlah pembayaran ke hotel

6. Pajak Restoran Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Tidak termasuk objek pajak Restoran adalah:

o Pelayanan usaha jasa boga atau katering;o Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya

tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Tarif Pajak maks. = 10 % dari DPP DPP adalah Jumlah pembayaran kepada restoran Dikenakan didaerah restoran berada

7. Pajak Hiburan Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.


6/22

5

Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah hiburan yang tidak dipungut bayaran,seperti dlm pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Tarif Pajak maks. = 35 % dari DPP DPP = Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar u. menonton dan/atau

menikmati hiburan

Dikenakan didaerah tmpat hiburan

8. Pajak Reklame Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

o Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, wartamingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

o penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tarif pajak = 25% dari DPP DPP adalah nilai sewa reklame

9. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia

penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemda,

Dikecualikan PPJ adalah:o Penggunaan listrik oleh Pem. Pusat dan Pemda;o Listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat,

perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal

balik;

o Listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidakmemerlukan izin dari instansi teknis terkait;

o penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah Subyek Pajak = pengguna listrik Tarif Pajak maks = 10% DPP DPP adalah nilai jual listrik Khusus untuk industri dan migas DPP adalah 30% dari nilai jual sehingga tarif

Pajak = 10%x 30% = 3%

Dipungut di Daerah tempat penggunaan tenaga listrik10.Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C


7/22

6

Bahan Galian gol C adalah

Asbes; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu permata;bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit;

kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil;

pasir kuarsa; perlit; phospat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah

liat; tawas (alum); tras; yarosif; zeolit; basal; trakkit.

Tarif pajak maks = 20% dari DPP DPP = Nilai jual / nilai pasar Dikenakan didaerah

tempat diambil

11.Pajak Parkir Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,

yang memungut bayaran

Bukan objek pajak Parkir adalah:o Penyelenggara Parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemda,o Penyelenggara parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan

perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;

o Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda Tarif pajak maks = 20% dari DPP DPP = jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat

parkir

Dipungut di wilayah parkir berlokasi12.Pembagian Hasil Pajak Daerah

Pajak Kabupaten seluruhnya untuk kabupaten/kodya/Dati II Untuk Pajak Propinsi diserahkan ke Dati II : Minimal 30% untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;, Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

Minimal 70 % untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta PajakPengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

PAJAK LAINNYA (MATERAI, PBB DAN BPHTB)

PAJAK BEA MATERAIBea Materai adalah Pajak atas dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas

hukum. Adapun dasar hukum dari diterapkannya pajak atas bea meterai adalah sebagai

berikut :


8/22

7

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea meterai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan

besarnya pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Peraturan ini

sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7Tahun 1995 .

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.04/2000 , tentang bentuk,ukuran, danwarna benda meterai desain tahun 2000.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 560/KMK.04/2000, tentang perubahan atasKeputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.04/2000 tentang bentuk, ukuran, dan

warna benda meterai desain tahun 2000.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.04/2000, tentang perubahan atasKeputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.04/2000 tentang bentuk, ukuran, dan

warna benda meterai desain tahun 2000.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133a/KMK.04/2000 , tentang pengadaan,pengelolaan dan penjualan benda meterai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 , tentang pelunasan beameterai dengan menggunakan cara lain

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133c/KMK.04/2000 , tentang pemusnahanbenda meterai

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122a/PJ/2000 tentang tata carapelunasan bea meterai dengan menggunakan benda meterai.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122b/PJ/2000 tentang tata carapelunasan bea meterai dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan mesin

teraan meterai

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122c/PJ/2000 tentang tata carapelunasan bea meteri dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan teknologi

percetakan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122d/PJ/2000 tentang tata carapelunasan bea meterai dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem

komputerisasi

Objek dan Tarif Bea Meterai


9/22

8

Pada hakekatnya objek untuk bea meterai adalah dokumen. Dalam hal ini bentuk

dokumen yang menjadi objek dari bea meterai adalah sebagai berikut:

Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (antara lain: surat kuasa, surat hibah,surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian

mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Tarif bea meterai

untuk dokumen jenis ini adalah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Akta-akta notaris termasuk salinannya. Tarif bea meterai untuk dokumen jenis iniadalah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Tarif bea meterai untukdokumen jenis ini adalah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)

a. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,00 atau harga nominalyang dinyatakan dalam mata uang asing :

o Yang menyebutkan penerimaan uango Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di

bank

o Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di banko Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi

atau diperhitungkan

b. Apabila harga nominalnya lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak lebih dari

Rp 1.000.000,00 maka tarif bea meterainya Rp 3.000,00 ( tiga ribu rupiah )

c. Apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp 250.000,00 maka tidak

terutang bea meterai.

Surat berharga seperti wesel , promes dan aksep yang harga nominalnya lebih dariRp. 1.000.000,00. Tarif bea meterai untuk dokumen ini Rp 6.000,00 ( enam ribu

rupiah ). Namun apabila harga nominalnya lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak

lebih dari Rp. 1.000.000,00 tarif bea meterainya Rp 3.000,00 ( tiga ribu rupiah

). Apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp 250.000,00 tidak terutang bea

meterai.

Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dariRp 1.000.000,00 maka tarif bea meterainya adalah Rp 6.000,00 ( enam ribu rupiah ).

Namun apabila harga nominalnya lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp

1.000.000,00 maka tarif bea meterainya Rp 3000,00 ( tiga ribu rupiah ). Apabila harga

nominalnya tidak lebih dari Rp 250.000,00 maka tidak terutang bea meterai.


10/22

9

Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan serta surat-surat yang semulatidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain

atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula , yang akan digunakan

sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Tarif bea meterai yang dikenakan

sebesar Rp 6.000,00 ( enam ribu rupiah ).

Berdasarkan bunyi pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 , maka tarifbea meterai untuk cek dan bilyet giro ditetapkan sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu

rupiah) tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Tarif ini berlaku efektif per 1

Mei 2000

Yang Dikecualikan Sebagai Objek Bea Meterai

Dokumen-dokumen yang bukan termasuk objek bea meterai adalah sebagai berikut :

1. Dokumen yang berupa surat penyimpanan barang , konosemen, suratangkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan pada ketiga

surat tersebut, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman

barang untuk dijual atas tanggungan pengirim dan surat-surat sejenis lainnya.

2. Segala bentuk ijazah.3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pesiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang

kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk

mendapatkan pembayaran itu.

4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara dan kas pemerintah daerah.5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat

disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah.

6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern oganisasi7. Dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang, uang tabungan

kepada penabung oleh bank, koperasi dan badan-badan lainnya yang bergerak di

bidang tersebut.

8. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan umum pegadaian.9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk

apa pun.

Saat Dan Pihak Yang Terutang Bea Meterai

A. Saat terutang bea meterai adalah sebagai berikut :


11/22

10

1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak. Saat terutangnya bea meterai atas dokumenyang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen diserahkan kepada pihak

untuk siapa dokumen itu dibuat, misalnya cek.

2. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak. Saat terutangnya bea meteraiadalah pada saat dokumen tersebut selesai dibuat, yang ditutup dengan

tandatangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Dokumen yang dibuat di luar negeri. Saat terutangnya bea meterai adalah padasaat dokumen tersebut digunakan di Indonesia.

B. Pihak yang terutang bea meterai. Bea meterai terutang oleh pihak yang menerimaatau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang

bersangkutan menentukan lain.

Cara Pelunasan Bea Meterai

1. Dengan menggunakan benda meterai yaitu meterai tempel dan kertas meterai. Yaitua. Meterai tempel harus direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas

dokumen yang dikenakan bea meterai.

b. Meterai tempel direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkanc. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun

dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda

tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel

d. Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harusdibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas.

2. Cara pelunasan bea meterai dengan cara lain yang ditetapkan menteri keuangan,yaitu:

a. Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan mesin teraanmeterai

b. Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakanc. Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasid. Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan alat lain dan teknologi tertentu

(Lihat KMK No. 133b/KMK.04/2000).

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)A. Objek Pajak PBB


12/22

11

1. Yang menjadi obyek PBB adalah bumi dan bangunan.

2. Bumi adalah permukaan bumi atau tanah dan isi yang ada di bawahnya, termasuktanah pekarangan, sawah, empang dan perairan pedalaman (Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ).

3. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap padabumi, tanah atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun tempat yang

diusahakan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1994).

Termasuk dalam pengertian bangunan :

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrikdan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan komplek bangunan

tersebut;

b. Jalan tol;c. Kolam renang;d. Pagar mewah;e. Tempat olah raga;f. Galangan kapal, dermaga;g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat (Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ).

B. Dikecualikan dari pengenaan PBB (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 )

1. Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentinganumum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan nasional, yang

dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan. Contoh objek yang dikecualikan

atau tidak dikenai PBB itu seperti : pesantren atau sejenisnya, sekolahan/madrasah,

tanah wakaf, rumah sakit pemerintah dan lain-lain .

2. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala,atau sejenis dengan itu seperti museum.

3. Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulatberdasarkan asas perlakuan timbal balik.


13/22

12

4. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanahpengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu

hak.

5. Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukanoleh Menteri Keuangan

C. Subyek Pajak Bumi Dan Bangunan1. Penanggung PBB adalah orang atau badan yang :

a. mempunyai hak atas bumi/tanah, dan/atau;b. Memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan/atau;c. Memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau;d. Memperoleh manfaat atas bangunan

2. Apabila suatu bidang dan bangunan tidak diketahui secara jelas siapa yang akanmenanggung pajaknya maka yang menetapkan adalah Direktorat Jenderal Pajak.

Penetapan ini ditentukan berdasarkan bukti-bukti; Apakah ada perjanjian antara

pemilik dan penyewa yang mengatur, siapa yang menanggung kewajiban pajaknya

dan siapa yang secara nyata mendapat manfaat atas bidang tanah dan bangunan

tersebut.

D. Penghitungan PBBFaktor-faktor yang berhubungan dengan penghitungan PBB terhutang :

1. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP )2. NJOPTKP3. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)4. Tarif Pajak

Uraian masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) berdasarkan tabel yang dikeluarkan oleh DirjenPajak

2. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah NJOP yang tidakdikenakan PBB yaitu Rp. 12.000.000,-

3. NJKP atau Nilai Jual Kena Pajak yang besarnya ditetapkan sebesar 20 % dan 40% (khusus untuk perumahan dengan NJOP Rp 1 miliar) dari NJOP.

4. Tarif pajak adalah sebesar 0,5 %.5. Rumus untuk mengitung PBB adalah sebagai berikut : PBB = 0,5 % x NJKP.

Atau = 0,5% X (20% atau 40% X ( NJOP-NJOPTKP))

a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)


14/22

13

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadisecara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi secara wajar, NJOP

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai

perolehan baru, atau NJOP Pengganti.

Nilai jual sebagai DPP PBB dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok Adan kelompok B (523/KMK.04/1998).

NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerahtertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

b. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOPTKP adalah batas minimal NJOP yang menurut ketentuan UU tidak

dikenakan pajak

NJOPTKP ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)untuk setiap wajib pajak.

Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh KepalaKanwil Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan berdasarkan pendapat Pemda

setempat,

Apabila seorang wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka yangdiberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang mempunyai nilai

jual paling besar, Sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara

penuh tanpa dikurangi dengan NJOPTKP,

c. NJKP atau Nilai Jual Kena Pajak NJKP adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak,

yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Besarnya NJKP ditetapkan sebesar :o Obyek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40 % (empat

puluh persen) dari Nilai jual Objek Pajak;

o Objek pajak lainnya :- Sebesar 40 % ( empat puluh persen ) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila

Nilai Jual Objek Pajaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) atau

lebih;

- Sebesar 20 % (dua puluh persen ) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila NilaiJual Pajak Objeknya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah).


15/22

14

Contoh Penghitungan PBB :

Pak Kasno terkenal sebagai tuan tanah, selain memiliki sawah yang luas juga

memiliki Rumah mewah di Wilayah Madiun, data sawah dan rumah Kasno sbb :

- Luas sawah 5 Hektar ( 1 hektar = 10.000 m2),- Untuk rumah, luas tanah adalah 500 m2 dan bangunan 200 m2,- NJOP Sawah sebesar 10.000 per m2,- NJOP tanah rumah sebesar 100.000 per m2 dan bangunan sebesar 1.000.000 per

m2, Pertanyaan : Hitunglah total PBB Pak Kasno?

Jawaban,

1. Menentukan NJOP untuk seluruh tanah dan bangunan,a. Sawah, luas = 5 ha X 10.000 M2 = 50.000 M2

NJOP sawah = Harga X luas = 10.000 x 50.000 = Rp. 500.000.000,-

b. Rumah, NJOP tanah = 100.000 X 500 = Rp. 50.000.000,- NJOPbangunan = 1.000.000 X 200 = Rp. 200.000.000,-

NJOP rumah (tanah &bangunan) = 250.000.000

Total NJOP sawah dan rumah = 750.000.000

2. Menentukan NJOPTKP yaitu apabila seorang mempunyai lebih dari satuobyek maka NJOPTKP hanya terhadap satu obyek saja yang terbesar (sawah)

berupa pengurangan NJOP yang tidak dikenakan pajak sebesar 12.000.000,-,

sehingga NJOP sebagai dasar penghitungan sbb :

NJOP Sawah = 500.000.000,- NJOPTKP = 13.000.000,- NJOP sebagai

dasar penghitungan sawah = 487.000.000

NJOP sbg dasar penghitungan rumah (tetap) = 250.000.000

3. Menentukan NJKP (nilai jual kena pajak) yaitu 20% dari NJOP NJKP Sawah =20% X 487.000.000 = 97.400.000,- NJKP Rumah = 20% X 250.000.000 =

50.000.000,-

4. Menentukan PBB (tarif X NJKP)PBB sawah = 0,5% X 97.400.000 = 487.000

PBB Rumah = 0,5% X 50.000.000 = 250.000

Jadi Total PBB pak Kasno = 737.000,-

E. Saat dan Tempat PBB Terutang1. Saat PBB Terutang


16/22

15

Saat yang menentukan pajak bumi dan bangunan terutang adalah menurut keadaan

objek pajak pada tanggal 1 Januari,

2. Tempat PBB Terutang Untuk daerah Jakarta, PBB terutang di wilayah DKI Jakarta; Untuk daerah lainnya, PBB terutang di wilayah Kabupaten Dati II atau

Kotamadya Dati II; yang meliputi letak objek pajak

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (BPHTB)A. OBJEK BPHTB ( Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 )

a. Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.b. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir a

meliputi :

Pemindahan hak karena :a. jual beli;

b. tukar-menukar;c. hibah;d. hibah wasiat;e. waris;f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;h. penunjukkan pembeli dalam lelang;i. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. penggabungan usaha;k. peleburan usaha;l. pemekaran usaha;m. hadiah.

Pemberian hak baru karena :a. kelanjutan pelepasan hak;

b. diluar pelepasan hak.c. Hak atas sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah :

hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan;


17/22

16

hak pakai; hak milik atas satuan rumah susun; hak pengelolaan.

B. OBJEK BPHTB YANG DIKECUALIKANa. Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

adalah objek pajak yang diperoleh :

perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik ; negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan

pembangunan guna kepentingan umum ;

badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri ; orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan

tidak adanya perubahan nama :

karena wakaf : karena warisan : untuk digunakan kepentingan ibadah.

b. Objek pajak yang diperoleh karena hibah wasiat dan hak pengelolaan pengenaanpajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 111

Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000

C. SUBJEK BPHTBa. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak

atas tanah dan atau bangunan.

b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada butir a yang dikenakan kewajibanmembayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang ini.

D. TARIF DAN DASAR PENGENAAN BPHTBTarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Dasar Pengenaan :

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.2. Nilai Perolehan Objek Pajak di atas dalam hal :

a. Jual beli adalah harga transaksi;b. Tukar- menukar adalah nilai pasar objek pajak tersebut;c. Hibah adalah nilai pasar objek pajak tersebut;


18/22

17

d. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar objekpajak tersebut;

e. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak adalah nilai pasar objekpajak tersebut;

f. Penunjukkan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalamrisalah lelang;

g. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatanhukum tetap adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

h. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilaipasar objek pajak tersebut;

i. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasarobjek pajak tersebut.

3. Apabila Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud diatas tidak diketahui ataulebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak

Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang

dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Apabila Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diatasbelum ditetapkan, Menteri keuangan dapat menetapkan besarnya Nilai Jual Objek

Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regionalsetinggi- tingginya Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

6. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Perolehan Pajak dikurangidengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

7. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak denganNilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.

8. BPHTB = 5% x NPOPKP Contoh :a. Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehen Objek

Pajak (harga transaksi) Rp.29.000.000.-. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan

Bangunan tersebut yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan

Bangunan adalah sebesar Rp. 35.000.000,- maka dipakai sebagai dasar

pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Rp. 35.000.000,-

dan bukan Rp. 29.000.000,-.

b. Pada tanggal 2 Januari 1998, Wajib Pajak "A" membeli tanah dengan NilaiPerolehan Objek Pajak Rp 24.000.000,-. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak


19/22

18

Kena Pajak Rp. 30.000.000,-. Karena Nilai Perolehan Objek Pajak berada

dlbawah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka perolehan hak atas

tanah tersebut tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c. Pada tanggal 1 Februari 1998, Wajib Pajak "A" membeli tanah dengan NilaiPerolehan Objek Pajak Rp 52.000.000,-. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak

Kena Pajak Rp. 30.000.000,-. Maka, Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak

adalah (Rp 52.000.000,00 - Rp 30.000.000,00) Rp 22.000.000,- sehingga

BPHTB = 5% X 22.000.000 = 1.100.000,-

9. Pengenaan objek pajak yang diatur khusus dengan Peraturan Pemerintah.a. BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah

50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang (PP No. 111

Tahun 2000).

b. Hak pengelolaan :o Departemen, lembaga pemerintahan non departemen, PEMDA Tk I & II,

lembaga pemerintahan lainnya, PERUM PERUMNAS terhutang 0% (nol

persen).

o Apabila penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud pada huruf a, makaBPHTB terutangnya 50% dari BPHTB.

Keterangan : Kewajiban membayar BPHTB sebesar 0% harus dinyatakan dengan

Surat

Keterangan Bebas ( SKB ) BPHTB yang diterbitkan oleh KPPBB.

E. Saat Pajak TerhutangSaat pajak terhutang dibedakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, karena :

Jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya,pemisahan hak yang menyebabkan peralihan hak, hadiah, peleburan usaha, dan

pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan penandatanganan akta;

Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang; Hibah Wasiat, Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan

haknya ke Kantor Pertanahan (Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000);

Pemberian hak baru atas tanah sebagi kelanjutan pelepasan hak dan pemberian hak barudiluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

Putusan hakim sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.


20/22

19

F. Tempat Pajak Terhutang.Tempat pajak yang terhutang adalah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, atau

Kotamadya Daerah Tingkat II, atau Propinsi Daerah Tingkat I untuk Kotamadya

Admlnlstratif yang meliputil letak tanah dan atau bangunan .

G. Saat Pelunasan Pajak TerhutangPajak yang terhutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan


21/22

20

DAFTAR PUSTAKA

Gunadi,Akuntan Pajak Pengasilan,2002.

Mardiasmo,Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta, Edisi Revisi, 2005

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah

terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan.

, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan

UndangUndang Nomor 17 tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.


Undang Undang Nomor 18 tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.


Undang Undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.


UndangUndang Nomor 20 tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan

Bangunan.


UndangUndang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan

atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3636) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 10, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4174).

, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

atasPenghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4057)

,Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-70/PJ/2009 tanggal 9 April

2009

Tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana

Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983


22/22

21

Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir

Dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000

, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 181/PMK.03/2008 Tanggal 28 Desember

2008

Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan

Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan

PAJAK DAERAH DAN PAJAK LAINNYA

Documents