P3TB || Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan ...

RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN

Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba

Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--1

BAB 4 RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN




4.1 BENTUK DAN POLA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PARIWISATA DANAU TOBA

Alternatif Usulan Pengembangan Kelembagaan

Pengembangan Kawasan Danau Toba melalui ITMP merupakan upaya jangka panjang yang menjadi tugas

dan kepentingan bersama, bukan hanya untuk pihak maupun kabupaten tertentu, sehingga perlu

dibentuk suatu sistem kelembagaan terpadu yang dapat mewakili semua pemangku kepentingan dalam

menyatukan langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran Bersama. Pengelolaan Kawasan Danau Toba

menghadapi konflik otoritas dan kepentingan di berbagai level dan sektor pemerintahan berkaitan

dengan beragamnya kerangka regulasi pengaturan Kawasan Danau Toba, yaitu sebagai Kawasan Strategis

Nasional (KSN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan sebagai UNESCO Global Park.

Pengelolaan Kawasan Danau Toba juga melibatkan stakeholder non-pemerintahan seperti badan usaha

(bisnis), NGOs, akademisi, tokoh budaya, pemerintahan desa, komunitas, asosiasi profesi dan usaha, serta

lainnya. Pengelolaan Kawasan Danau Toba membutuhkan pengambilan keputusan yang sifatnya kolektif,

berorientasi konsensus dan deliberatif. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi antar pihak yang

menghasilkan tindakan-tindakan kolaboratif sebagai upaya menginternalisasi eksternalitas positif dan

negatif dari pengembangan Kawasan Danau Toba melalui ITMP.

Pengelolaan Kawasan Danau Toba saat ini belum memenuhi prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif. Jika

diukur berdasarkan variabel dalam konsep tata kelola kolaboratif menurut Ansell dan Gash (2008)1 proses

kolaborasi belum terwujud dalam pengelolaan Kawasan Danau Toba, yang digambarkan melalui :

a. Power-Resources-Knowledge Asymmetries (Ketidakseimbangan Kekuatan-Sumberdaya-

Pengetahuan).

Tidak seimbangnya kewenangan, pengetahuan, dan sumber daya (anggaran dan SDM) stakeholders

(pemerintah, swasta, masyarakat) untuk pengembangan pariwisata Kawasan Danau Toba. Sebagai

contoh, instansi yang membidangi pengembangan pariwisata di 8 (delapan) Kabupaten yang

termasuk dalam Kawasan Danau Toba memiliki perbedaan kewenangan dan tipe dinas dan

berdampak pada perbedaan prioritas anggaran, kecukupan SDM, dan tingkat pengambilan

keputusan.

b. Hambatan dan belum adanya insentif untuk partisipasi dalam proses kolaborasi.

Ketidakseimbangan power, kewenangan dan sumberdaya antar stakeholder dalam pengelolaan

pariwisata di Kawasan Danau Toba mempengaruhi inisiatif mereka untuk berpartisipasi dalam proses

kolaborasi. Perbedaan power mempengaruhi keinginan (willingness) untuk berpartisipas. Selain itu,

belum ada insentif yang diberikan bagi pemerintah lokal maupun pihak non pemerintah untuk

berkolaborasi. Berdasarkan masalah yang dihadapi dalam pengembangan Pariwisata di Kawasan

Danau Toba, stakeholder memiliki interdependensi yang tinggi untuk semua sektor sehingga level

konflik menjadi tinggi dan perlu insentif yang kuat untuk melakukan pengelolaan yang kolaboratif.

Saat ini, belum ada alokasi anggaran untuk melakukan proses diskusi dan koordinasi yang teratur baik

1 Ansell dan Gash. 2008. Collaborative Governance in Theory. Journal of Public Administration Research and Theory

18 : 543-571.

di pemerintahan provinsi maupun pusat, meskipun BPODT memiliki kewenangan untuk melakukan

koordinasi.

c. Belum adanya pengalaman kerjasama dalam pengelolaan kawasan.

Hingga saat ini belum ada pengalaman kerjasama antar pemerintah maupun stakeholder non-

pemerintah dalam melakukan pengelolaan di Kawasan Danau Toba. Pengalaman kerjasama atau

konflik antar stakeholder di Kawasan Danau Toba akan mempengaruhi tingkat kepercayaan (trust) dan

komitmen setiap stakeholder dalam proses kolaborasi.

d. Tidak adanya rancangan kelembagaan dan kelembagaan fasilitatif untuk mendorong proses

kolaborasi.

Meskipun BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) memiliki kewenangan dalam melakukan

koordinasi dalam pengelolaan Kawasan Danau Toba, namun desain kelembagaan ini belum cukup

untuk mengakomodasi kolaborasi antar stakeholder. BPODT merupakan satuan kerja di bawah

Kementerian Pariwisata yang memiliki tugas koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan,

pengembangan, pembangunan dan pengendalian hanya di Kawasan Pariwisata seluas 500 Ha. Hingga

saat ini peran BPODT belum cukup dalam memimpin koordinasi perencanaan dan pembangunan di

seluruh area (8 Kabupaten) yang termasuk dalam Kawasan Danau Toba.

Pengelolaan Kawasan Danau Toba menghadapi berbagai ketidakterpaduan pengelolaan, yaitu : (1)

ketidakterpaduan penataan ruang kawasan; (2) ketidakterpaduan pengelolaan transportas; (3)

ketidakterpaduan pengelolaan lingkungan dan sanitasi; (4) ketidakterpaduan pengelolaan kepariwisataan;

dan (5) ketidakterpaduan pengelolaan kebudayaan antar wilayah. Ketidakterpaduan ini didukung pula

dengan tidak terbentuknya pengelolaan kolaboratif di Kawasan Danau Toba dan memunculkan beberapa

persoalan (gap) yang harus dibenahi untuk perbaikan tata kelola ITMP ke depan, yaitu :

1. Otoritas/kewenangan tata kelola belum jelas dan tepat

2. Komitmen kelembagaan pemegang otoritas masih kurang kuat

3. Kapasitas kelembagaan para stakeholders pembangunan masih lemah

4. Perangkat pendukung organisasi belum tersedia secara efektif efisien

Konsep dasar pengelolaan Kawasan Danau Toba melalui ITMP harus dapat mengelaborasi 5 “Kata Kunci”

dalam Perubahan Mindset Kelembagaan, yaitu :

1. Transformasi dari kelembagaan yang berorientasi profit menuju kelembagaan yang berorientasi

tujuan

2. Transformasi dari kelembagaan yang hierarkis/struktural menuju kelembagaan yang berbasis

jaringan (network)

3. Transformasi dari kelembagaan yang bersifat mengendalikan (controlling) menuju kelembagan yang

bersifat memberdayakan (empowering)




4. Transformasi dari kelembagaan yang hanya melakukan perencanaan (planning) menuju kelembagaan

yang melakukan eksperimen (eksperimentation)

5. Transformasi dari kelembagaan yang tertutup menuju kelembagaan yang terbuka/transparan

Transformasi ini ditujukan untuk melakukan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup di Kawasan

Danau ke dalam Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) dengan berbagi hak dan

kewajiban antar stakeholders pembangunan (pemerintah, dunia usaha, civil society). Tata kelola

kolaboratif untuk pengelolaan Kawasan Danau Toba melalui ITMP harus dapat menghadapi isu umum

dan persoalan bersama (common problems) dalam pengembangan Kawasan Danau Toba , seperti

kerusakan lahan dan lingkungan (deforestasi, pencemaran udara dan badan air); ketersediaan prasarana

wilayah (transportasi, drainase primer dan sekunder, pengelolaan sampah dan limbah, perumahan layak

huni, RTH regional, dan lainnya); pengaturan sarana wilayah (angkutan umum massal, fasilitas umum dan

fasilitas sosial regional); ketersediaan energi, dan lainnya.

Pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Danau Toba juga menghadapi beberapa hambatan,

yaitu:

1. Big bang effect dari adanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah;

2. Euforia demokrasi dan otonomi yang menjadi ruh di Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah masih sangat membekas di level kabupaten/kota meskipun telah dilakukan

beberapa kali revisi hingga diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014;

3. Ego Daerah;

4. Pemerintah daerah, terutama di level kabupaten/kota, pada umumnya mengejar prosperity jangka

pendek di daerah masing-masing, terutama miskonsepsi tentang Pendapatan Asli Daerah yang

menjadi pemicu konflik pembangunan dan penataan ruang;

5. Ego Sektoral;

6. Pengembangan sektor yang mendorong interest setiap aktor pembangunan menjadi penghambat

utama konsepsi pembangunan terpadu, terlebih untuk kasus lintas daerah;

7. Ketidakjelasan dan ketidakmampuan kelembagaan pembangunan (lokal, propinsi, dan pusat);

8. Pemerintah kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat belum mampu melaksanakan ‘growth

management’ wilayah, terutama untuk kawasan fungsional pariwisata seperti Kawasan Danau Toba.

Keberhasilan pembentukan kelembagaan untuk pengelolaan Kawasan Danau Toba dipengaruhi oleh

beberapa faktor utama, yaitu:

1. Kejelasan otoritas/kewenangan dalam pembuatan keputusan mengikat (Gabungan Kewenangan

Atributif, Delegatif, dan Mandat);

2. Adanya komitmen yang jelas (khususnya dalam sistem alokasi pembiayaan/penganggaran

pembangunan);

3. Pengembangan dan pemanfaatan kapasitas lembaga pembangunan yang efektif - khususnya dalam

pengembangan kepariwisataan dan penataan ruang; dan

4. Tersedianya pendukung kelembagaan yang memadai.

Kerjasama antar daerah untuk pengembangan kelembagaan pengelolaan Kawasan Danau Toba memiliki

beberapa dimensi kunci seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Dimensi Kunci dalam Kerja Sama Antar Daerah untuk Pengembangan Kelembagaan Kawasan

Danau Toba

Aspek Dimensi Kunci

Perencanaan • Pembagian manfaat, keuntungan, biaya, dan risiko

• Tipe/jenis pelayanan

• Bentuk penyampaian

• Teknologi

• Pelibatan masyarakat

Pelaksanaan • Perencanaan dan pembuatan keputusan

• Aspek hukum/legal

• Organisasi dan personel

• Pembiayaan

• Pengadaan

Keberlanjutan • Peningkatan kapasitas

• Proses pelaksanaan

Sumber: Dimodifikasi dari Final Report, Improving Interjurisdictional Service Delivery, Perform Project, May 2004

Terdapat beberapa alternatif lembaga tata kelola untuk implementasi skenario pengembangan ITMP,

yaitu :

1. Hybrid Institution

Hybrid institution yang dimaksud ialah berbentuk BUMB (Badan Usaha Milik Bersama), yang

merupakan kongsi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten-Kabupaten terkait dengan

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi dan Yayasan Milik Masyarakat (PPPP atau Public

Private People Partnership), melalui pembagian saham yang proporsional. Karena bentuk dan sifat

Kawasan Danau Toba (baik sebagai KSN maupun KSPN) lebih merupakan kewenangan Pusat, maka

proporsi saham Pemerintah Pusat harus diupayakan terbesar dibandingkan yang lain.

Pembentukan BUMB mungkin untuk dilakukan berdasar pada UUD 1945 Pasal 33. Sumber daya alam

dikuasai negara untuk ekonomi negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

mencerminkan prinsip ‘inklusif’ dan adil. Dalam bentuk lembaga ini, stakeholders dalam pengelolaan

Kawasan Danau Toba menjadi shareholders sesuai hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah

memiliki peran dan hak terkait penguasaan SDA, fiskal, perizinan, dan penyedian sarana dan prasarana

publik. Pihak swasta memiliki keahlian (profesionalitas) dengan pekerja yang merupakan human

capital. Masyarakat/ulayat memiliki hak asset negara dan akademisi (PTN/PTS) memiliki peran dalam

penelitian dan pengembangan (R&D) serta SDM.




Gambar 4.1 Alternatif Kelembagaan 1 : Contoh Organisasi dan Pembagian Saham dalam Badan Usaha

Milik Bersama Sebagai Public-Private-People-Partnership (PPPP)

Sumber: ITMP Toba, 2019

2. Sekretariat Bersama

Sekretariat bersama merupakan kantor bersama untuk tempat koordinasi terpusat dari sektor publik

yang mewakili kepentingan Kabupaten-Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat (K/L terkait di

dalam BPODT saat ini), dengan sistem sharing hak dan kewajiban (yang bisa dinilai dengan uang).

Karena konteks status dan fungsi Kawasan Danau Toba yang lebih ditujukan untuk kawasan wisata

skala besar, yang melintas antar-daerah, maka fungsi Pemerintah Provinsi (dalam hal ini Gubernur)

menjadi sangat strategis untuk mengkoordinasikan keseluruhan kelembagaan yang terkait. Fungsi ini

juga memanfaatkan posisi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

3. Restrukturisasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba

Restrukturisasi BOPDT dimaksudkan untuk ,engefektifkan kembali Dewan Pengarah (instansi-instansi

pemerintah Pusat) dan Badan Pelaksana (Hybrid/Campuran antara instansi-instansi Daerah Provinsi

dan Kabupaten, Badan Usaha dan LSM/Masyarakat). Badan Pelaksana terdiri dari organisasi yang

berbentuk Struktural (terutama para Kepala Daerah terkait) dan Global Geopark Kaldera Toba yang

akan mengambil Keputusan; dan Badan Pelaksana yang berbentuk Fungsional (para Sekretaris

Daerah) dan kelompok-kelompok kerja (pokja) dari stakeholders pemerintahan, badan usaha milik

swasta, dan masyarakat (khususnya para pemuka/tokoh masyarakat/budaya dan agama). Badan

pelaksana fungsional inilah yang akan menjadi garda terdepan pelaksanaan tugas dan fungsi BOPDT.

Dengan BOPDT yang sangat lengkap mewakili semua stakeholders ini diharapkan semua kendala dan

hambatan dalam pembangunan dan pengembangan KSPN Dana Toba tidak akan terhambat lagi,

apalagi dengan diberikan kewenangan atributif yang kuat.

Gambar 4.2 Alternatif Kelembagaan 3 : Usulan Bentuk Restrukturisasi Lembaga

Badan Otorita Pengelolaan Danau TOBA (BOPDT)


4. Transformasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba

Transformasi BOPDT dimaksudkan pada perubahan bentuk BOPDT yang saat ini menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan BLU diubah menjadi Badan Usaha Milik Bersama. BUMB (Badan Usaha Milik

Bersama) ini merupakan kongsi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten2 terkait dengan

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi dan Yayasan Milik Masyarakat (PPPP atau Public

Private People Partnership), melalui pembagian saham yang proporsional. Namun, proporsi saham

Pemerintah Pusat harus diupayakan terbesar dibandingkan yang lain. Dengan perubahan status

BOPDT menjadi BUMB, maka Perpres 49 Tahun 2016 harus dicabut. Status BUMB yang dimiliki oleh

BOPDT pada alternatif membuat BOPDT tidak hanya mengelola kawasan minimum 500 Ha tetapi

dapat mengembangkan layanan/usaha/bisnis di kawasan yang termasuk dalam TDA (8 Kabupaten).

Jenis layanan yang diusahakan oleh BUMB Danau Toba ini ialah yang sifatnya lintas kabupaten dan

dapat memberikan profit bagi BUMB, seperti misalnya pengelolaan sampah regional, promosi wisata,

layanan air bersih, dll. BUMB harus melaksanakan fungsi penelitian & pengembangan untuk

mendukung pengembangan bisnis dan kawasan. BOPDT sebagai BUMB, karena dimiliki oleh

pemerintah, tidak hanya melakukan pelaporan kepada komisaris tetapi juga audit keuangan kepada

negara.




Gambar 4.3 Alternatif Kelembagaan 4 : Usulan Bentuk Transformasi BOPDT (BLU menjadi BUMB)


5. Lembaga Tata Kelola Kolaboratif

Lembaga tata kelola kolaboratif merupakan lembaga tata kelola KSN/KSPN Kawasan Danau Toba

yang merupakan gabungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten-

Kabupaten, BUMN/D-BUMN/D, BUMS, BLU, BUMDES, Masyarakat Madani (Asosiasi-Asosiasi

Pengusaha, Asosiasi Profesi, Koperasi Masyarakat, NGOs/LSM, CBOs, dll.).

Kedudukan BPODT dalam lembaga tata kelola ini menjadi berada pada 2 bentuk alternatif :

a. BPODT yang telah ada hanya diberi kedudukan khusus sebagai BLU milik Kementerian Pariwisata,

yang mempunyai fungsi pengelolaan khusus di kawasannya sendiri yang telah diberikan Hak

Pengelolaan. Sementara itu, keseluruhan wilayah KSN/KSPN Danau Toba dipimpin langsung tata

kelolanya oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi sekaligus Wakil Pemerintah Pusat di

Daerah. Usulan bentuk lembaga kolaboratif ITMP-BPODT sebagai BLU dapat dilihat pada Gambar

4.4.

Gambar 4.4 Alternatif Kelembagaan 5a : Usulan Bentuk Lembaga Kolaboratif ITMP – BPODT sebagai BLU


b. BPODT berubah menjadi BUMB, yang mempunyai fungsi tidak hanya pengelolaan kawasannya

sendiri tetapi juga dapat mengembangkan layanan usaha di luar kawasan yang sifatnya lintas

Kabupaten. Usulan Bentuk Lembaga Kolaboratif ITMP – BPODT sebagai BUMB dapat dilihat pada

Gambar 4.5.




Gambar 4.5 Alternatif Kelembagaan 5b : Usulan Bentuk Lembaga Kolaboratif ITMP – BPODT sebagai

BUMB


Gubernur akan sekaligus mengatur kerjasama wajib antar 8 Daerah-Daerah Kabupaten dengan

Badan Pengelola Geopark Kaldera Danau Toba maupun BPODT. Gubernur memimpin berbagai

Kelompok Kerja yang dikembangkan dalam Kepariwisataan: Pokja Atraksi, Pokja Aktivitas, Pokja

Aksesibilitas, Pokja Amenitas, Pokja Akomodasi. Yang masing-masing terdiri dari wakil para

stakeholders terkait, baik sektor pemerintahan maupun pengusaha dan masyarakat. Jaringan kerja

Pokja-Pokja ini dimediasikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi.

Stakeholder masyarakat di setiap Pokja perlu mengikutkan para tokoh masyarakat/adat/agama

sehingga kekuatan budaya lokal Danau Toba mewarnai ITMP Toba. Selain berkolaborasi dengan

Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, Lembaga Kolaboratif ITMP bertugas menginisiasi

pembentukan dan kemudian membina beberapa unit lembaga berikut ini sebagai bagian inherent

di tataran Pokja-Pokja pelaksanaannya.

Secara umum, bentuk kelembagaan Kawasan Danau Toba untuk implementasi ITMP ini harus memenuhi

beberapa hal berikut:

1. Hindari yang hanya bersifat koordinatif, kelembagaan Kawasan Danau Toba harus memiliki

kewenangan yang jelas dan kuat;

2. Hindari yang memiliki bentuk suprakomunalitas dan administratif setingkat provinsi (dengan

penggabungan) karena sangat rawan konflik dan tidak sesuai dengan UUD 1945 maupun Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Arahkan kelembagaan ke bentuk otoritas khusus ‘interkomunalitas’ dengan modifikasi dari regional

government ke regional governance melalui pembagian hak & kewajiban;

4. Masukkan dimensi kunci dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan bagi model kerja

sama antar daerah yang kewenangannya akan didelegasikan oleh masing-masing daerah ke regional

governance tersebut dalam bentuk perjanjian kontrak para pihak (sesuai PP No. 28 Tahun 2018

Tentang Kerjasama Daerah).

Masing-masing alternatif kelembagaan yang diusulkan untuk pengelolaan Kawasan Danau Toba memiliki

kelebihan dan kelemahan yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.2 Kelebihan & Kelemahan Alternatif Lembaga Tata Kelola ITMP Kawasan Danau Toba

No Alternatif Kelebihan Kelemahan

1. Hybrid Institution

(BUMB)

• Bentuk badan usaha dapat

memangkas bisnis proses atau jalur

koordinasi antar instansi pemerintah

• Badan usaha milik swasta dan unit

usaha milik masyarakat terlibat dengan

ikut dalam penyertaan modal

• Layanan yang diusahakan dapat dijaga

kualitasnya dengan sistem SPM

• Perencanaan, penyusunan regulasi &

kebijakan, serta beberapa jenis kegiatan

pembangunan masih berada di

kewenangan pemerintah sehingga

proses pengambilan keputusan tetap

panjang

• Hanya bisa melaksanakan sebagian

urusan yang perlu dikerjasamakan antar

daerah karena sifatnya yang berorientasi

layanan dan harus profitable

2. Sekretariat Bersama • Menjadi wadah koordinasi

perencanaan dan pengambilan

keputusan kolektif dan tidak bersifat

struktural

• Jaringan antar aktor/lembaga

pemerintahan dapat dipertahankan

dan dikembangkan pada bentuk ini

• Negosiasi dan koordinasi dapat

dilakukan secara cepat dan transparan

• Hanya berupa wadah koordinasi dan

pengambilan keputusan kolektif,

implementasi masih dilakukan oleh

instansi pemerintahan yang memiliki

kewenangan

• Hasil keputusan yang dihasilkan dalam

koordinasi pada sekretariat harus

diteruskan kembali ke tingkat kepala

daerah

3. Restrukturisasi

BOPDT

• Hanya berupa perubahan struktur

BOPDT yang ada sehingga hanya

diperlukan perubahan Perpres tidak

perlu mencabut Perpres

• Struktur BOPDT menjadi sangat

lengkap dan mencakup semua

stakeholder

• BOPDT masih berupa BLU dan tidak

dapat berorientasi profit

• BOPDT ‘diturunkan’ levelnya karena

berada di bawah Gubernur (Provinsi

Sumatera Utara)

4. Transformasi BOPDT

(BLU menjadi BUMB)

• BOPDT ‘dinaikkan’ levelnya menjadi

Badan Usaha Milik Bersama yang

berorientasi profit

• Kewenangan BOPDT lebih luas (dapat

mengelola seluruh kawasan)

• BOPDT dapat mengembangkan unit

layanan/bisnis selain pengelolaan

kawasan

• BOPDT tidak bergantung pada

anggaran K/L, namun tetap dilakukan

audit oleh pemerintah

• Perubahan BOPDT secara menyeluruh

menjadi BUMD, tidak ada Dewan

Pengarah memerlukan pencabutan

Perpres

• BOPDT tidak dapat melakukan

perencanaan, penyusunan regulasi &

kebijakan, dan pengambilan keputusan

final tetap memerlukan koordinasi

dengan instansi pemerintah dan

kolaborasi dengan masyarakat,

universities, dll




No Alternatif Kelebihan Kelemahan

5. Lembaga Tata Kelola

Kolaboratif

• Lembaga tata kelola mencakupi

seluruh stakeholder

BOPD

• Koordinasi, konsultasi, dan kerjasama

dilakukan lintas level dan sektor

(vertikal dan horizontal)

• Struktur organisasi menjadi sangat besar

• Pelaksanaan usaha/bisnis tetap

dilakukan oleh BOPDT, instansi

pemerintah dan/atau badan usaha

(N/D/S) sesuai kewenangannnya

masing-masing


Bentuk dan Pola Tata Kelola Kawasan Danau Toba

Kelembagaan pembangunan KSN Danau Toba pada prinsipnya adalah kerangka kerja untuk

menginternalisasi eksternalitas positif maupun negatif secara bersama-sama antar/lintas kabupaten/kota,

yang secara fungsional membentuk kawasan pariwisata yang ketergantungan antardaerahnya sangat

tinggi dalam mengurus isu-isu pembangunan kepariwisataan bersama. Dalam UUD 1945, Indonesia

hanya mengenal pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga tidak dimungkinkan

dibentuk regional government yang berbentuk suprakomunalitas untuk suatu KSN/KSPN. Meskipun

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya menunjuk peran dan

fungsi provinsi untuk menangani urusan lintas wilayah Kabupaten/Kota, tetapi regulasi tersebut

menekankan bentuk kerjasama antar kabupaten/kota harus menjadi prioritas untuk diusahakan terlebih

dahulu. Bahkan untuk daerah-daerah yang berbatasan langsung kerjasama menjadi bersifat wajib dan

bukan kerjasama sukarela lagi.

Bentuk yang paling tepat untuk kelembagaan pengelolaan Kawasan Danau Toba adalah Collaborative

Governance bersistem Networked Governance atau yang merupakan masa depan dari sistem pengelolaan

antarpemerintahan yang komprehensif meskipun dengan tujuan khusus untuk pengembangan

pariwisata. Bentuk Collaborative Governance bersistem Networked Governance akan lebih baik jika

mewujudkan 2 alternatif kelembagaan, yaitu:

1. Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau Toba (alternatif) sebagai lembaga yang

menyusun rencana, memastikan pelaksanaan program, melakukan koordinasi, dan melakukan

pengambilan keputusan

2. BUMB (Transformasi BOPDT, alternatif 4) sebagai pelaksana pengelola kawasan, melakukan promosi,

memberikan layanan infrastruktur, mengelola transportasi terintegrasi untuk wisatawan, dan litbang

untuk pengembangan pariwisata.

4.1.2.1 Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau Toba

Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau Toba merupakan bentuk kelembagaan yang

mewujudkan konsep collaborative governance dengan sistem networked governance yang melibatkan

seluruh stakeholder (pemerintah, dunia usaha dan civil society).

Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau Toba memiliki pola pembagian kewenangan yang

melingkupi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Pola ini dibuat untuk

menghadapi isu dan persoalan Kawasan Danau Toba yang memiliki nilai strategis secara nasional dan

bersifat lintas wilayah administratif. Bentuk lembaga ini juga melingkupi seluruh sektor pembangunan

yang menjadi isu dalam pengembangan Kawasan Danau Toba. Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana

ITMP Danau Toba juga merupakan gabungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten-Kabupaten, BUMN/D-BUMN/D, BUMS, BLU, BUMDES, Masyarakat Madani (Asosiasi-Asosiasi

Pengusaha, Asosiasi Profesi, Koperasi Masyarakat, NGOs/LSM, CBOs, dll).

Dengan sifatnya yang melingkupi seluruh level pemerintahan, pembentukan Lembaga Tata Kelola

Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau Toba harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Penetapan

peraturan presiden ini akan sekaligus juga mencabut Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Badan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Gubernur Provinsi Sumatera Utara menjadi facilitative leader dalam Lembaga Tata Kolaboratif Pelaksana

ITMP Danau Toba yang akan mengatur kerjasama wajib antar 8 (delapan) pemerintah kabupaten, Badan

Pengelola Geopark Kaldera Danau Toba maupun BUMB Danau Toba (Transformasi BPODT). Gubernur

melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara akan memimpin berbagai kelompok kerja

(pokja) berdasarkan pengembangan kepariwisataan, yaitu Pokja Atraksi, Pokja Aktivitas, Pokja

Aksesibilitas, Pokja Amenitas, Pokja Akomodasi. Pada masing-masing kelompok kerja ini terdapat wakil-

wakil stakeholder yang mewakili Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten (8 Kabupaten), badan usaha

milik pemerintah dan swasta, serta masyarakat. Lembaga ini juga mengadopsi struktur yang ada pada

Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan

Pelaksana engan pengembangan ke arah jaringan (network). Sebagaimana bentuk yang diusulkan

sebelumnya, berikut adalah gambaran bentuk Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau

Toba.

Gambar 4.6 Bentuk Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau Toba





Selama tahapan pembentukan lembaga tersebut dan masa transisi, perlu dibuat forum (di bawah

Gubernur) untuk membangun jaringan yang berisi sub-sub jaringan yang merupakan cikal bakal BUMB

dan lembaga kolaboratif yang dimaksud. Forum tersebut mewadahi koordinasi dan kolaborasi untuk

penyepakatan isu dan tujuan bersama. Instansi dan aktor-aktor yang ikut berpartisipasi dalam forum ini

diupayakan membentuk jaringan (network) yang dapat dikembangkan menjadi lembaga-lembaga yang

dimaksud. Stakeholders dari pemerintahan yang berjejaring di forum dapat dikembangkan menjadi

Lembaga Tata Kelola Kolaboratif. Sedangkan badan usaha (milik negara, daerah, maupun swasta) dan

BPODT yang berjejaring dalam forum dapat dikembangkan menjadi BUMB. Sementara itu, stakeholder

non pemerintah yang berjejaring dalam forum dapat difasilitasi dan didorong untuk menjadi lembaga

pengawas yang akan melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan Kawasan Danau Toba dalam

bentuk Toba Tourism Watch.

Gambar 4.7 Tahapan Pengembangan Kelembagaan Kawasan Danau Toba


4.1.2.2 Badan Usaha Milik Bersama (BUMB) Danau Toba

Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2016 mengatur pendirian Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata

Danau Toba dengan cakupan kewenangan yang meliputi Kawasan Danau Toba dalam Perpres 81/2014

tentang RTR Kawasan Danau Toba. BPODT juga diberikan kewenangan pengelolaan terhadap lahan

sebesar 500 Ha. BPODT saat ini menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Sebagai BLU, berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005 tentan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

BPODT menjadi instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BPODT sebagai BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Pariwisata untuk tujuan pemberian

layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kementerian

Pariwisata. Kewenangan BPODT saat ini sangat membatasi ruang gerak BPODT dalam menghadapi isu

dan persoalan pengembangan pariwisata.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan ITMP Danau Toba

sangat beragam dan dengan kewenangan BPODT saat ini, tidak cukup untuk menjaring kolaborasi dari

seluruh stakeholders. Oleh karena itu, diusulkan transformasi bentuk BOPDT dari BLU menjadi hybrid

institution.




Hybrid institution yang dimaksud ialah berbentuk BUMB (Badan Usaha Milik Bersama), yang merupakan

kongsi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten2 terkait dengan Badan Usaha Milik Swasta

(BUMS), dan Koperasi dan Yayasan Milik Masyarakat. Pembentukan badan ini sebagai perwujudan

pengelolaan kolaboratif seperti konsep PPPP (Public-Private-People-Partnership). Dalam bentuk ini,

pengelolaan beberapa sektor berbasis layanan kepada masyarakat maupun bisnis dilakukan secara

professional, melibatkan pihak swasta dan masyarakat, tanpa menghilangkan pertanggungjawaban

terhadap keuangan negara.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, badan usaha milik pemerintah maupun

swasta, serta masyarakat berpartisipasi sebagai shareholders dengan proporsi saham yang proporsional.

Dengan bentuk ini, BPODT yang mulanya hanya dapat mengusahakan kawasan 500 Ha dengan orientasi

layanan (bukan profit) dapat mengembangkan layanan/usaha/bisnis di seluruh Kawasan Danau Toba

dengan sifat lintas kabupaten dan dapat memberikan profit. Berdasarkan isu dan permasalahan yang ada

di Kawasan Danau Toba, BUMB harus mengembangkan layanan dan usaha lainnya seperti promosi

kawasan (investasi dan wisatawan), layanan utilitas publik, layanan transportasi, serta penelitian dan

pengembangan.

Untuk melakukan transformasi bentuk BLU menjadi BUMB, dibutuhkan pencabutan Peraturan Presiden

No. 49 Tahun 2016 dan penetapan peraturan presiden baru tentang BUMB yang parallel atau beriringan

dengan penetapan peraturan presiden tentang Lembaga Tata Kelola Kolaboratif. Namun, sebelum

penetapan tersebut perlu dilakukan penjaringan shareholders, terutama dari pihak swasta dan masyarakat,

4.2 DUKUNGAN KETERLIBATAN DAN KOMITMEN PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam pengelolaan yang bersifat kolaboratif, keterlibatan dan komitmen pemangku kepentingan menjadi

kebutuhan utama. Dukungan keterlibatan stakeholders dapat tercirikan dari kehadiran pada proses diskusi

untuk penjaringan aspirasi maupun pengambilan keputusan. Komitmen pemangku kepentingan terhadap

proses kolaborasi tidak dapat muncul tanpa adanya diskusi yang intensif dan pembangunan kepercayaan

(trust-building). Kedua hal ini akan didapat jiga diskusi dilakukan dalam wadah yang eksklusif dan dapat

mempertemukan seluruh stakeholder. Forum ini akan efektif jika dilakukan pada level provinsi sebagai

simpul jaringan yang dapat mempertemukan banyak aktor, baik di level provinsi maupun 8 kabupaten.

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa perlu dibuat forum (di bawah Gubernur) untuk

membangun jaringan yang berisi sub-sub jaringan yang merupakan cikal bakal BUMB dan lembaga tata

kelola kolaboratif. Forum tersebut mewadahi koordinasi dan kolaborasi untuk penyepakatan isu dan

tujuan bersama. Instansi dan aktor-aktor yang ikut berpartisipasi dalam forum ini diupayakan membentuk

jaringan (network) yang dapat dikembangkan menjadi lembaga-lembaga yang dimaksud. Forum ini harus

dapat menghasilkan isu dan tujuan bersama pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba dalam

bentuk kesepakatan bersama sebagai intermediate outcome kolaborasi antar stakeholder.

Setelah terbentuknya Lembaga Tata Kelola Kolaboratif dan BUMB, penguatan keterlibatan dan komitmen

untuk masing-masing stakeholder perlu diwujudkan seperti berikut :

a. Pemerintah Pusat dan Daerah

Keterlibatan dan komitmen kelembagaan pemerintahan pada tahap awal perlu didukung oleh

pembentukan atau penunjukkan tim untuk terlibat dalam forum kolaborasi. Keterlibatan dan

berkomitmen pihak pemerintah (pusat dan daerah) tidak hanya cukup dengan melaksanakan

kewenangan yang diberikan secara atributif, delegasi, maupun mandatory. Selain itu, diperlukan

internalisasi (penyesuaian) program dan kegiatan dalam ITMP Kawasan Danau Toba ke dalam rencana

pembangunan jangka menengah (RPJMN/D, Renstra K/L/OPD) dan rencana pembangunan jangka

pendek (RKP Pusat dan Daerah, RKA K/L/OPD). Internalisasi program dan kegiatan ITMP Kawasan

Danau Toba ke dalam rencana pembangunan tersebut merupakan tahapan penting untuk menjadikan

rencana tersebut sebagai dasar alokasi anggaran pemerintah (APBN dan APBD).

b. Swasta

Keterlibatan dan komitmen lembaga privat (badan usaha milik swasta) terhadap tata kelola kolaborasi

dapat diperoleh dalam berbagai bentuk. Privat dapat langsung berinvestasi untuk berbagai jenis

pembangunan yang sesuai dengan ITMP. Privat juga dapat berkomitmen dalam pengelolaan Kawasan

Danau Toba dengan terlibat dalam pokja-pokja pada Lembaga Tata Kelola Kolaboratif sebagai

pelaksana proyek atau melakukan KPBU. Sedangkan dalam hal BUMB, privat dapat berkomitmen

dengan menjadi shareholder. Selain itu, privat juga dapat memberikan komitmen dalam bentuk

program CSR (Corporate Social Responsibility) atau Sustainability Program yang diintegrasikan dengan

program dan kegiatan ITMP melalui pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten ataupun secara

langsung.

c. Lembaga Semi Pemerintah

Keterlibatan lembaga semi pemerintah dalam pengelolaan Kawasan Danau Toba diwujudkan melalui

memberikan masukan untuk perencanaan dan kebijakan pengembangan Kawasan Danau Toba,

melakukan kewenangan publik, maupaun sebagai contracting agency. Lembaga semi pemerintah juga

dapat terlibat dan berkomitmen dalam pengelolaan Kawasan Danau Toba sebagai bagian pokja di

Lembaga Tata Kelola Kolaboratif, shareholder di BUMB, maupun anggota di Toba Tourism Watch.

d. Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Danau Toba dikuatkan pada tiga bentuk

lembaga, yaitu sebagai bagian pokja di Lembaga Tata Kelola Kolaboratif, shareholder di BUMB,

maupun anggota di Toba Tourism Watch.




4.3 KEBUTUHAN PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Program Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Danau Toba

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian G.4.1, bentuk yang paling tepat untuk kelembagaan

pengelolaan Kawasan Danau Toba adalah Collaborative Governance bersistem Networked Governance

dengan mewujudkan pembentukan badan usaha milik bersama (BUMB) dan Lembaga Kolaboratif

Pelaksana ITMP Danau Toba. Untuk mendukung perwujudan konsep pengembangan kelembagaan

tersebut, perlu dilakukan beberapa program pengembangan kelembagaan, yaitu sebagai berikut.

4.3.1.1 Pengembangan Kelembagaan Tata Kelola Kawasan Pariwisata Danau Toba

A. Forum Kolaborasi Pelaksana ITMP

Forum Pelaksana ITMP Danau Toba ialah wadah koordinasi dan kolaborasi untuk pemerataan

pemahaman terkait perencanaan dalam ITMP. Dalam Forum ini akan dibuat sub-sub forum untuk

membentuk jaringan yang dipersiapkan menjadi lembaga kolaboratif pada tahapan berikutnya. Aktor-

aktor yang terlibat dalam dialog langsung (face-to-face dialogue) di forum ini diharapkan dapat

membentuk jaringan yang kemudian akan terlibat dalam kelembagaan kolaboratif setelah Perpres

kelembagaan dibentuk.

Forum Kolaborasi Pelaksana ITMP dibentuk melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara setelah

disahkannya ITMP dalam bentuk Peraturan Presiden. Forum kolaborasi ini dilaksanakan dan didanai

oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penyelenggaraan forum dilakukan selama 2 (dua)

tahun. Fokus tahun pertama (2020) ialah untuk meningkatkan kesepahaman bersama terkait ITMP

dan merumuskan isu bersama pengelolaan Kawasan Danau Toba. Sedangkan fokus tahun kedua

(2021) ialah untuk transisi kelembagaan menjadi Lembaga Tata Kelola Kolaboratif, BUMB, dan Toba

Tourism Watch serta merumuskan strategi bersama untuk pengelolaan Kawasan Danau Toba.

Forum ini akan menyelenggarakan rapat koordinasi rutin yang melibatkan partisipasi stakeholder

dalam 2 bentuk forum, yaitu rapat besar forum dan rapat subforum dengan frekuensi rapat sekali

sebulan dalam bentuk rapat besar maupun sub-forum. Pada rapat koordinasi besar dilibatkan seluruh

stakeholder yang mewakili instansi-instansi pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara dan 8 (delapan)

kabupaten sedangkan forum kolaborasi, badan usaha, komunitas, tokoh masyarakat dan kebudayaan,

NGOs, LSM, akademisi, asosiasi pengusaha dan profesi. Rapat koordinasi sub forum dibagi menjadi 3

(tiga) bagian besar, yaitu:

1. Sub Forum – Pemerintah

Rapat koordinasi sub forum pemerintah dihadiri oleh OPD di tingkat provinsi dan 8 kabupaten,

BPODT, dan BPGKT dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, BAPPEDA

Provinsi Sumatera Utara, atau OPD lainnya bergantung tema dan tingkat urgensi pelaksanaan

forum.

2. Sub Forum – Investor dan Badan Usaha

Rapat koordinasi sub forum investor dan badan usaha dihadiri oleh BPODT, BUMN, BUMD Provinsi

Sumatera Utara, BUMD 8 Kabupaten, dan BUMS (operator dan investor). Rapat sub forum ini

dipimpin oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong peningkatan investasi di

Kawasan Danau Toba dan menguatkan jejaring antar badan usaha untuk mendorong partisipasi

dalam penanaman modal BUMB.

3. Sub Forum – Masyarakat

Rapat koordinasi sub forum masyarakat dan dihadiri oleh berbagai stakeholder yang mewakili

masyarakat seperti akademisi, LSM, NGO, tokoh adat, pokdarwis, desa wisata, asosiasi usaha,

asosiasi profesi dll. Rapat sub forum ini dipimpin oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera

Utara untuk mendorong partisipasi lembaga-lembaga tersebut dalam pengembangan pariwisata

maupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan ITMP Kawasan Danau Toba.

B. Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Kawasan Danau Toba

Lembaga Tata Kelola Kolaboratif dibentuk sesuai dengan alternatif 5 yang telah dijelaskan di sub-

subbab 4.1.1. Pembentukan lembaga ini perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan presiden agar dapat

mencakupi lembaga pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Setelah terbentuk,

Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Kawasan Danau Toba akan akan menyusun rencana strategis yang

mengakomodasi upaya-upaya penguatan komitmen dan jejaring serta perumusan visi, misi, strategi,

dan program bersama lembaga tata kelola kolaboratif. Pada setiap akhir tahapan pengembangan

dalam ITMP dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Tata Kelola Kolaboratif dan

penyusunan rencana strategis untuk tahapan berikutnya.

4.3.1.2 Peningkatan Kapasitas Badan Pelaksana BOPDT

Peningkatan kapasitas Badan Pelaksana BOPDT lebih ditekankan pada peningkatan kapasitas SDM dan

rekrutmen tenaga professional. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kapasitas SDM Badan Pelaksana

BOPDT dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai badan layanan umum.

A. Pembentukan Badan Usaha Milik Bersama

Badan Usaha Milik Bersama dibentuk sesuai dengan alternatif 4 yang telah dijelaskan di sub-subbab

4.1.1. Transformasi BOPDT dari Badan Layanan Umum menjadi BUMB membutuhkan beberapa

tahapan yang dimulai dari pencabutan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita

Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Pencabutan Perpres ini diiringi dengan Penetapan

Peraturan Presiden untuk pembentukan BUMB dan diagendakan di awal tahun 2021. Dalam waktu 1

tahun (hingga akhir tahun 2021) dilaksanakan penjaringan penanam modal untuk BUMB tersebut

sehingga pada tahun 2022 dapat dilakukan perumusan AD/ART dan pendirian BUMB tersebut.

Operasionalisasi layanan BUMB tersebut dijadwalkan dimulai pada tahun 2023.

B. Pembentukan Toba Tourism Watch

Toba Tourism Watch ialah usulan kelembagaan baru yang secara khusus bertugas untuk melakukan

pemantauan secara real time, mendokumentasikan peristiwa penting di Kawasan Danau Toba, serta

menangani pengintegrasian dan manajemen data secara transparan. Lembaga ini berfokus pada

monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata berjalan ‘on the right

track’ dan memegang prinsip ‘doing the right things rightly’. Lembaga ini dikembangkan dari jejaring

pada sub-forum masyarakat yang pembentukannya difasilitasi dan didorong oleh Pemerintah Provinsi

melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (bukan dibentuk secara atributif).




Gambar 4.8 Tahapan Pelaksanaan Program Pengembangan Kelembagaan Kawasan Danau Toba


Program Pengembangan Kelembagaan di Masing-Masing Kabupaten dan KTA

4.3.2.1 Umum (Forum Percepatan Pengembangan Pariwisata)

Sama halnya dengan yang dibutuhkan dalam pengelolaan Kawasan Danau Toba secara keseluruhan. Pada

level kabupaten diperlukan wadah koordinasi dan kolaborasi untuk pemerataan pemahaman terkait

perencanaan dalam ITMP. Pada setiap kabupaten perlu dibentuk Forum Percepatan Pengembangan

Pariwisata yang berisikan perwakilan-perwakilan dari OPD, swasta, masyarakat, tokoh adat/budaya,

asosiasi, komunitas, dll. Sama halnya dengan forum yang dibentuk di Provinsi, forum ini dibentuk melalui

Peraturan Bupati. Forum kolaborasi ini dilaksanakan dan didanai oleh Sekretariat Daerah masing-masing

kabupaten. Penyelenggaraan forum dilakukan selama 5 (lima) tahun.

4.3.2.2 Khusus

A. Pembentukan Desa Wisata

Pada masing-masing KTA (KWU) terdapat setidaknya 1 desa wisata yang akan dikembangkan, yaitu

Desa Wisata Sibaganding (KTA Parapat), Desa Wisata Liang Sipege (KTA Parapat), Desa Wisata

Ambarita (KTA Simanindo), Desa Wisata Huta Tinggi (KTA Pangururan), dan Desa Wisata Muara-

Sibandang (KTA Muara). Pembentukan desa wisata perlu didasar oleh dasar hukum untuk mengikat

komitmen pendanaan pengembangan desa wisata dan mengikat partisipasi masyarakat di desa wisata

tersebut. Berdasarkan lokasinya, penetapan pembentukan desa wisata diperlukan di Kabupaten

Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Tidak

seluruh kabupaten tersebut memiliki RIPPARDA yang sudah dilegalkan dalam bentuk peraturan

daerah. Pada 3 kabupaten yang belum memiliki Perda RIPPARDA (Kabupaten Simalungun, Kabupaten

Samosir, dan Kabupaten Toba Samosir), pembentukan desa wisata perlu ditetapkan dalam bentuk

Peraturan Daerah. Sedangkan pada Kabupaten Tapanuli Utara yang telah memiliki Perda RIPPARDA,

pembentukan desa wisata dapat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai turunan dari

RIPPARDA.

B. Peningkatan Partisipasi Desa dan BUMDes

Pada masing-masing KTA (KWU) terdapat desa-desa yang termasuk dalam wilayah perencanaan.

Pemerintah dan masyarakat desa dapat dilibatkan dalam pengembangan pariwisata di masing-

masing desa dengan memanfaatkan adanya dana desa. Untuk beberapa jenis infrastruktur dasar yang

menjadi kewenangan pemerintah desa, penyediaan dan pengelolaannya dapat memanfaatkan adanya




dan desa melalui pemrograman dalam RKPDes dan pengalokasian anggaran dalam APBDes. Untuk

meningkatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat desa terlebih dahulu diperlukan peningkatan

kapasitas SDM pemerintah desa dan masyarakat desa dalam hal pengelolaan kepariwisataan.

Desa juga memiliki kewenangan untuk mendirikan BUMDes. Peran BUMDes dalam pengembangan

pariwisata di KTA menjadi penting. BUMDes dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha

akomodasi, sarana transportasi, ataupun pengelolaan atraksi wisata di desa. Peningkatan peran

BUMDes ini juga membutuhkan peningkatan kapasitas SDM terlebih dahulu terutama dalam hal

pengembangan dan manajemen bisnis/usaha pariwisata.

Tabel 4.3 Rencana Program Pengambangan Kelembagaan di Kawasan Destinasi Pariwisata (TDA) dan Tiap Kabupaten

PROGRAM KEGIATAN/

SUB-PROYEK

OBJEKTIF LINGKUP KERJA SPESIFIKASI TEKNIS BUDGET JADWAL IMPLEMENTASI

PIU Deskripsi Deskripsi Lokasi Deskripsi Volume

Rupiah

(Juta)

Sumber Mulai Durasi 2020 2021 2022 2023 2024 2025

TDA/8 Kabupaten

1.

Pengembangan

Kelembagaan

Tata Kelola

Kawasan

Pariwisata Danau

Toba

1. Pembentukan

Forum Kolaborasi

Pelaksana ITMP

Untuk membentuk

wadah koordinasi dan

kolaborasi para

pemangku kepentingan

di level provinsi dan

kabupaten

Penyusunan Peraturan

Gubenur dan Keputusan

Gubernur tentang tugas dan

fungsi forum, struktur

organisasi, pendanaan, dan

penunjukkan personil

TDA

Danau Toba

Dokumen regulasi

(Peraturan Gubernur

dan SK Gubernur)

2

Dokumen

Regulasi

100 APBD 2020

2

bulan

200

Sekretariat

Daerah

Provinsi

Sumatera

Utara

2. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

Forum Kolaborasi

Pelaksana ITMP

Untuk tempat dialog

tatap muka para


yang tergabung dalam

Forum Kolaborasi

Pelaksana ITMP

Rapat koordinasi forum dan

sub-sub forum untuk

membicarakan pelaksanaan

ITMP dan isu pengembangan

pariwisata di Kawasan Danau

Toba yang ingin diselesaikan

TDA

Danau Toba

Rapat Koordinasi/FGD

(Forum & Sub Forum)

dilakukan rutin 1 bulan

1 kali untuk rapat

koordinasi forum

besar dan 1 bulan 1

kali untuk rapat

koordinasi 3 sub

forum (pemerintah,

masyarakat &

akademisi,

swasta/bisnis)

24 kali

Rapat

Forum &

72 kali

Rapat

Sub

Forum)

50

(Rapat

Forum)

25

(Rapat

Sub

Forum)

APBD 2020 2

Tahun

1.500

1.500

Sekretariat

Daerah

Provinsi

Sumatera

Utara

3. Penyusunan

Naskah Akademik

Rancangan

Peraturan Presiden

Kelembagaan Tata

Kelola Kolaboratif

Danau Toba

Untuk perumusan

bentuk, tugas, fungsi,

dan kewenangan

lembaga atata kelola

kolaboratif pengelolan

Kawasan Danau Toba

Kajian, FGD melibatkan semua

stakeholder, dan perumusan

hasil

TDA

Danau Toba

Dokumen kajian &

naskah Raperpres

2

Dokumen

1.000 APBN 2020

10

bulan

1.000

Kemenko

Maritim &

Investasi,

Kementerian

PPN/Bappenas

4. Penyusunan

Rencana Strategis

Lembaga Tata

Kelola Kolaboratif

Danau Toba

Untuk perumusan visi,

misi, strategi, dan

program bersama

lembaga tata kelola

kolaboratif



rencana

TDA

Danau Toba Dokumen Rencana

1

Dokumen

600 APBD 2022

4

bulan

600

Sekretariat

Daerah

Provinsi

Sumatera

Utara

5. Penyusunan

Laporan

Pertanggung

Jawaban Lembaga

Tata Kelola

Kolaboratif Danau

Toba

Untuk perumusan visi,

misi, strategi, dan

program bersama

lembaga tata kelola

kolaboratif



rencana

TDA

Danau Toba

Dokumen Rencana 1

Dokumen

600

APBD 2022 4

bulan

200

Sekretariat

Daerah

Provinsi

Sumatera

Utara




PROGRAM KEGIATAN/

SUB-PROYEK



Rupiah

(Juta)


2. Peningkatan

Kapasitas Badan

Pelaksana BOPDT

1. Pelatihan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Badan Pelaksana

BOPDT

Untuk meningkatkan

kapasitas SDM Badan

Pelaksana BOPDT dalam

melaksanakan tugas

dan fungsi sebagai

badan layanan umum.

Pelatihan dan workshop TDA

Danau Toba

Pelatihan dan

workshop 3 kali

200 APBN 2020

1

tahun

600

Kementerian

Pariwisata dan

Ekraf, BOPDT

2. Rekrutmen

Tenaga

Professional untuk

Badan Pelaksana

BOPDT

Untuk meningkatkan

kapasitas SDM Badan

Pelaksana BOPDT dalam

melaksanakan tugas

dan fungsi sebagai

badan layanan umum.

Sosialisasi Rekrutment,

Pembukaan Pendaftaran,

Seleksi Berkas, dan Fit &

Proper Test

TDA

Danau Toba

Pelaksanaan Ujian,

Wawanacara 1 kali

300 APBN 2020

1

tahun

300

Kementerian

Pariwisata dan

Ekraf, BOPDT

3. Pembentukan

Badan Usaha

Milik Bersama

1. Penyusunan

Naskah Akademik

Rancangan

Peraturan Presiden

Pembentukan

Badan Usaha Milik

Bersama

Untuk perumusan

bentuk, tugas, fungsi,

dan kewenangan BUMB

Kawasan Danau Toba



hasil

TDA

Danau Toba

Dokumen kajian &

naskah Raperpres

2

Dokumen

1.000 LOAN 2020

10

bulan

1.000

Kemenko

Maritim &

Investasi,

Kementerian

PPN/Bappenas,

Kementerian

BUMN

2. Penjaringan

Penanam Modal

BUMB

Untuk mendapatkan

penanaman modal dari

badan usaha milik

swasta maupun

masyarakat.

Rapat yang melibatkan semua

stakeholder

TDA

Danau Toba Rapat koordinasi 12 kali

50 APBN 2021

1

tahun

600

Kemenko

Maritim &

Investasi,

BKPM,

Kementerian

BUMN

3. Pendirian dan

Penyusunan

AD/ART Badan

Usaha Milik

Bersama

Untuk perumusan

struktur organisasi,

pembagian saham,

perumusan hak dan

kewajiban, serta

pendirian BUMB

Kawasan Danau Toba



hasil

TDA

Danau Toba Dokumen pendirian

1

Dokumen

1.000 LOAN 2022

6

bulan

1.000

Kemenko

Maritim &

Investasi,

Kementerian

PPN/Bappenas,

Kementerian

BUMN

4. Pembentukan

Toba Tourism

Watch

1. Rapat Fasilitasi

Pembentukan Toba

Tourism Watch

Untuk tempat dialog

tatap muka pemerintah

provinsi, pemerintah

kabupaten, tokoh

masyarakat, akademisi,

LSM, asosiasi profesi,

dan lainnya untuk

membentuk lembaga

pengawas

pengembangan

pariwisata Kawasan

Danau Toba

Rapat yang melibatkan semua

stakeholder dan rapat

koordinasi

TDA

Danau Toba

Dokumen kajian &

naskah Raperpres 10 kali

25 APBD 2022

10

bulan

250

Dinas

Pariwisata

Provinsi

Sumatera

Utara




PROGRAM KEGIATAN/

SUB-PROYEK



Rupiah

(Juta)


1. Peningkatan

Kapasitas

Masyarakat

dalam Penelitan

dan

Pengembangan

Kepariwisataan

1. Pelatihan

Penelitian dan

Pengembangan

Kepariwisataan

Untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat,

asosiasi usaha, asosiasi

profesi, komunitas dll

dalam melaksanakan

penelitian dan

pengembangan

pariwisata


Danau Toba

Pelatihan dan

workshop

2 kali per

tahun

(selama 2

tahun)

300 LOAN 2021

1

tahun

600

600

Dinas

Pariwisata

Provinsi

Sumatera

Utara

2. Pelatihan

Monitoring dan

Evaluasi

Pembangunan

Pariwisata

Untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat,

asosiasi usaha, asosiasi

profesi, komunitas dll

dalam melaksanakan

monev pembangunan

pariwistaa di TDA


Danau Toba

Pelatihan dan

workshop

1 kali per

tahun

(selama 2

tahun)

300 LOAN 2021

1

tahun

600

600

Dinas

Pariwisata

Provinsi

Sumatera

Utara

KABUPATEN SIMALUNGUN

1.

Pengembangan

Kelembagaan

Tata Kelola

Kawasan Wisata

Unggulan

1. Pembentukan

Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk membentuk


kolaborasi para

pemangku

kepentingandi level

kabupaten

Penyusunan Peraturan Bupati

dan Keputusan Bupati tentang

tugas dan fungsi forum,

struktur organisasi, pendanaan,

dan penunjukkan personil

Kabupaten

Simalungun

(KTA

Parapat)

Dokumen regulasi

(Peraturan Bupati dan

SK Bupati)

2

Dokumen

Regulasi

50 APBD 2020

2

bulan

100

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Simalungun

2. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk tempat dialog

tatap muka para



Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata


sub-sub forum untuk



pariwisata di KTA Parapat

Kabupaten

Simalungun

(KTA

Parapat)


(Forum & Sub Forum)


1 kali

24 kali

Rapat

Forum

25 APBD 2020

5

Tahun

600

600

600

600

600

600

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Simalungun

2.

Pengembangan

Kapasitas Desa

dalam

Pengelolaan

Pariwisata

1. Pelatihan

Pengelolaan

Kepariwisataan di

Tingkat Desa

Untuk meningkatkan

kapasitas SDM

pemerintah dan

masyarakat desa dalam

pengelolaan pariwisata

Pelatihan untuk pemerintah

dan masyarkat di level desa

pada desa-desa yang termasuk

dalam KTA

Kabupaten

Simalungun

(KTA

Parapat)

Pelatihan mengenai


(perencanaan dana

manajemen) di level

desa

1 kali

100 APBD 2020 5 hari

100

Dinas

Pariwisata &

Kebudayaan

Kabupaten

Simalungun

2. Pelatihan

Pengembangan

Bisnis/Usaha

Pariwisata bagi

BUMDes

Untuk meningkatkan

kapasitas SDM

pemerintah desa dan

BUMDEs dalam

pengembangan usaha

pariwisata


dan BUMDes di level desa


dalam KTA

Kabupaten

Simalungun

(KTA

Parapat)

Pelatihan mengenai

pengembangan

bisnis/usaha pariwisata

1 kali


100

Dinas

Pariwisata &

Kebudayaan

Kabupaten

Simalungun

3. Pembentukan

Desa Wisata

1. Penyusunan

Naskah Akademik

dan Ranperda Desa

Wisata

Untuk memberikan

dukungan legalitas dari

pembentukan desa

wisata

Penyusunan Nasmik &

Rancangan Peraturan Daerah

mengenai penetapan Desa

Wisata

Kabupaten

Simalungun

(KTA

Parapat)

Dokumen naskah

akademik dan

Ranperda

2

Dokumen

200 APBD 2020

4

bulan

250

Dinas

Pariwisata &

Kebudayaan

Kabupaten

Simalungun




PROGRAM KEGIATAN/

SUB-PROYEK



Rupiah

(Juta)


KABUPATEN SAMOSIR

1.

Pengembangan

Kelembagaan

Tata Kelola

Kawasan Wisata

Unggulan

1. Pembentukan

Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk membentuk


kolaborasi para

pemangku

kepentingandi level

kabupaten






Kabupaten

Samosir

(KTA

Simanindo

dan KTA

Pangururan)

Dokumen regulasi


SK Bupati)

2

Dokumen

Regulasi

50 APBD 2020

2

bulan

100

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Samosir

2. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk tempat dialog

tatap muka para



Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata


sub-sub forum untuk




Kabupaten

Samosir

(KTA

Simanindo

dan KTA

Pangururan)


(Forum & Sub Forum)


1 kali

24 kali

Rapat

Forum

25 APBD 2020

5

Tahun

600

600

600

600

600

600

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Samosir

2.

Pengembangan

Kapasitas Desa

dalam

Pengelolaan

Pariwisata

1. Pelatihan

Pengelolaan

Kepariwisataan di

Tingkat Desa

Untuk meningkatkan

kapasitas SDM

pemerintah dan






dalam KTA

Kabupaten

Samosir

(KTA

Simanindo

dan KTA

Pangururan)

Pelatihan mengenai


(perencanaan dana

manajemen) di level

desa

1 kali


100

Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Samosir

2. Pelatihan

Pengembangan

Bisnis/Usaha

Pariwisata bagi

BUMDes

Untuk meningkatkan

kapasitas SDM

pemerintah desa dan

BUMDEs dalam

pengembangan usaha

pariwisata




dalam KTA

Kabupaten

Samosir

(KTA

Simanindo

dan KTA

Pangururan)

Pelatihan mengenai

pengembangan


1 kali


100

Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Samosir

3. Pembentukan

Desa Wisata

1. Penyusunan

Naskah Akademik

dan Ranperda Desa

Wisata

Untuk memberikan


pembentukan desa

wisata

Penyusunan Nasmik &

Rancangan Peraturan Daerah


Wisata

Kabupaten

Samosir

(KTA

Simanindo

dan KTA

Pangururan)

Dokumen naskah

akademik dan

Ranperda

2

Dokumen

200 APBD 2020

4

bulan

250

Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Samosir

KABUPATEN TOBA SAMOSIR

1.

Pengembangan

Kelembagaan

Tata Kelola

Kawasan Wisata

Unggulan

1. Pembentukan

Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk membentuk


kolaborasi para

pemangku

kepentingandi level

kabupaten






Kabupaten

Toba

Samosir

(KTA Balige)

Dokumen regulasi


SK Bupati)

2

Dokumen

Regulasi

50 APBD 2020

2

bulan

100

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Toba Samosir

2. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk tempat dialog

tatap muka para



Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata


sub-sub forum untuk




Kabupaten

Toba

Samosir

(KTA Balige)


(Forum & Sub Forum)


1 kali

24 kali

Rapat

Forum

25 APBD 2020

5

Tahun

600

600

600

600

600

600

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Toba Samosir




PROGRAM KEGIATAN/

SUB-PROYEK



Rupiah

(Juta)


2.

Pengembangan

Kapasitas Desa

dalam

Pengelolaan

Pariwisata

1. Pelatihan

Pengelolaan

Kepariwisataan di

Tingkat Desa

Untuk meningkatkan

kapasitas SDM

pemerintah dan






dalam KTA

Kabupaten

Toba

Samosir

(KTA Balige)

Pelatihan mengenai


(perencanaan dana

manajemen) di level

desa

1 kali


100

Dinas

Pariwisata &

Kebudayaan

Kabupaten

Toba Samosir

2. Pelatihan

Pengembangan

Bisnis/Usaha

Pariwisata bagi

BUMDes

Untuk meningkatkan

kapasitas SDM

pemerintah desa dan

BUMDEs dalam

pengembangan usaha

pariwisata




dalam KTA

Kabupaten

Toba

Samosir

(KTA Balige)

Pelatihan mengenai

pengembangan


1 kali


100

Dinas

Pariwisata &

Kebudayaan

Kabupaten

Toba Samosir

3. Pembentukan

Desa Wisata

1. Penyusunan

Naskah Akademik

dan Ranperda Desa

Wisata

Untuk memberikan


pembentukan desa

wisata

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah mengenai

penetapan Desa Wisata

Kabupaten

Toba

Samosir

(KTA Balige)

Dokumen naskah

akademik dan

Ranperda

2

Dokumen

200 APBD 2020

4

bulan

250

Dinas

Pariwisata &

Kebudayaan

Kabupaten

Toba Samosir

KABUPATEN KARO

1.

Pengembangan

Kelembagaan

Tata Kelola

Kawasan Wisata

Unggulan

1. Pembentukan

Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk membentuk


kolaborasi para

pemangku

kepentingandi level

kabupaten






Kabupaten

Karo (KTA

Merek)

Dokumen regulasi


SK Bupati)

2

Dokumen

Regulasi

50 APBD 2020

2

bulan

100

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Karo

2. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk tempat dialog

tatap muka para



Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata


sub-sub forum untuk




Kabupaten

Karo (KTA

Merek)


(Forum & Sub Forum)


1 kali

24 kali

Rapat

Forum

25 APBD 2020

5

Tahun

600

600

600

600

600

600

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Karo

2.

Pengembangan

Kapasitas Desa

dalam

Pengelolaan

Pariwisata

1. Pelatihan

Pengelolaan

Kepariwisataan di

Tingkat Desa

Untuk meningkatkan

kapasitas SDM

pemerintah dan






dalam KTA

Kabupaten

Karo (KTA

Merek)

Pelatihan mengenai


(perencanaan dana

manajemen) di level

desa

1 kali


100

Dinas

Pariwisata &

Kebudayaan

Kabupaten

Karo

2. Pelatihan

Pengembangan

Bisnis/Usaha

Pariwisata bagi

BUMDes

Untuk meningkatkan

kapasitas SDM

pemerintah desa dan

BUMDEs dalam

pengembangan usaha

pariwisata




dalam KTA

Kabupaten

Karo (KTA

Merek)

Pelatihan mengenai

pengembangan


1 kali


100

Dinas

Pariwisata &

Kebudayaan

Kabupaten

Karo

KABUPATEN TAPABULI UTARA

1.

Pengembangan

Kelembagaan

Tata Kelola

Kawasan Wisata

Unggulan

1. Pembentukan

Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk membentuk


kolaborasi para

pemangku

kepentingandi level

kabupaten






Kabupaten

Tapanuli

Utara (KTA

Muara)

Dokumen regulasi


SK Bupati)

2

Dokumen

Regulasi

50 APBD 2020

2

bulan

100

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Tapanuli Utara




PROGRAM KEGIATAN/

SUB-PROYEK



Rupiah

(Juta)


2. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk tempat dialog

tatap muka para



Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata


sub-sub forum untuk




Kabupaten

Tapanuli

Utara (KTA

Muara)


(Forum & Sub Forum)


1 kali

24 kali

Rapat

Forum

25 APBD 2020

5

Tahun

600

600

600

600

600

600

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Tapanuli Utara

2.

Pengembangan

Kapasitas Desa

dalam

Pengelolaan

Pariwisata

1. Pelatihan

Pengelolaan

Kepariwisataan di

Tingkat Desa

Untuk meningkatkan

kapasitas SDM

pemerintah dan






dalam KTA

Kabupaten

Tapanuli

Utara (KTA

Muara)

Pelatihan mengenai


(perencanaan dana

manajemen) di level

desa

1 kali


100

Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Tapanuli Utara

2. Pelatihan

Pengembangan

Bisnis/Usaha

Pariwisata bagi

BUMDes

Untuk meningkatkan

kapasitas SDM

pemerintah desa dan

BUMDEs dalam

pengembangan usaha

pariwisata




dalam KTA

Kabupaten

Tapanuli

Utara (KTA

Muara)

Pelatihan mengenai

pengembangan


1 kali


100

Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Tapanuli Utara

3. Pembentukan

Desa Wisata

1. Penyusunan

Naskah Akademik

dan Raperbup Desa

Wisata

Untuk memberikan


pembentukan desa

wisata dan sebagai

peraturan derivative

perda RIPPARDA

Penyusunan Nasmik &

Rancangan Peraturan Bupati


Wisata

Kabupaten

Tapanuli

Utara (KTA

Muara)

Dokumen naskah

akademik dan

Raperbup

2

Dokumen

200 APBD 2020

4

bulan

250

Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Tapanuli Utara

4. Pembentukan

Kelompok Sadar

Wisata

1. Sosialisasi

Urgensi

Pembentukan

Kelompok Sadar

Wisata

Untuk memberikan

kesadaran bagi

pemerintah dan

masyarakat di level desa

mengenai pentingnya

partisipasi pokdarwis

dalam pengembangan

pariwisata

Sosialisasi bagi pemerintah

dan masyarakat di level desa

mengenai pentingnya

partisipasi pokdarwis dalam

pengembangan pariwisata

Kabupaten

Tapanuli

Utara (KTA

Muara)

Kegiatan sosialisasi 1 kali

50 APBD 2020 1 hari

50

Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Tapanuli Utara

2. Fasilitasi

Pembentukan

Kelompok Sadar

Wisata

Untuk mendorong

masyarakat di level desa

dalam KTA untuk

membentuk Pokdarwis

Pendampingan teknis

pembentukan pokdarwis

Kabupaten

Tapanuli

Utara (KTA

Muara)

Pendampingan teknis

pembentukan

pokdarwis dari

perencanaan hingga

pendirian

15 desa

30 APBD 2020

1

tahun

450

Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Tapanuli Utara

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

1.

Pengembangan

Kelembagaan

Tata Kelola

Kawasan Wisata

Unggulan

1. Pembentukan

Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk membentuk


kolaborasi para

pemangku

kepentingandi level

kabupaten






Kabupaten

Humbang

Hasundutan

Dokumen regulasi


SK Bupati)

2

Dokumen

Regulasi

50 APBD 2020

2

bulan

100

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Toba Samosir

2. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk tempat dialog

tatap muka para



Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata


sub-sub forum untuk




Kabupaten

Humbang

Hasundutan


(Forum & Sub Forum)


1 kali

24 kali

Rapat

Forum

25 APBD 2020

5

Tahun

600

600

600

600

600

600

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Toba Samosir




PROGRAM KEGIATAN/

SUB-PROYEK



Rupiah

(Juta)


KABUPATEN DAIRI

1.

Pengembangan

Kelembagaan

Tata Kelola

Kawasan Wisata

Unggulan

1. Pembentukan

Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk membentuk


kolaborasi para

pemangku

kepentingandi level

kabupaten






Kabupaten

Dairi

Dokumen regulasi


SK Bupati)

2

Dokumen

Regulasi

50 APBD 2020

2

bulan

100

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Dairi

2. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk tempat dialog

tatap muka para



Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata


sub-sub forum untuk




Kabupaten

Dairi


(Forum & Sub Forum)


1 kali

24 kali

Rapat

Forum

25 APBD 2020

5

Tahun

600

600

600

600

600

600

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Dairi

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

1.

Pengembangan

Kelembagaan

Tata Kelola

Kawasan Wisata

Unggulan

1. Pembentukan

Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk membentuk


kolaborasi para

pemangku

kepentingandi level

kabupaten






Kabupaten

Pakpak

Bharat

Dokumen regulasi


SK Bupati)

2

Dokumen

Regulasi

50 APBD 2020

2

bulan

100

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Pakpak Bharat

2. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

Percepatan

Pengembangan

Pariwisata

Untuk tempat dialog

tatap muka para



Forum Percepatan

Pengembangan

Pariwisata


sub-sub forum untuk




Kabupaten

Pakpak

Bharat


(Forum & Sub Forum)


1 kali

24 kali

Rapat

Forum

25 APBD 2020

5

Tahun

600

600

600

600

600

600

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Pakpak Bharat





BAB 4 RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ...................................................................................................... 1

4.1 BENTUK DAN POLA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PARIWISATA DANAU TOBA ........................... 2

Alternatif Usulan Pengembangan Kelembagaan .................................................................................... 2

Bentuk dan Pola Tata Kelola Kawasan Danau Toba .............................................................................. 7

4.2 DUKUNGAN KETERLIBATAN DAN KOMITMEN PEMANGKU KEPENTINGAN ....................................... 9

4.3 KEBUTUHAN PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ................................................................... 10

Program Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Danau Toba ........................... 10

Program Pengembangan Kelembagaan di Masing-Masing Kabupaten dan KTA ................... 11

Tabel 4.1 Dimensi Kunci dalam Kerja Sama Antar Daerah untuk Pengembangan Kelembagaan

Kawasan Danau Toba ................................................................................................................................................................... 3

Tabel 4.2 Kelebihan & Kelemahan Alternatif Lembaga Tata Kelola ITMP Kawasan Danau Toba ................ 6

Tabel 4.3 Rencana Program Pengambangan Kelembagaan di Kawasan Destinasi Pariwisata (TDA) dan

Tiap Kabupaten ............................................................................................................................................................................. 12

Gambar 4.1 Alternatif Kelembagaan 1 : Contoh Organisasi dan Pembagian Saham dalam Badan Usaha

Milik Bersama Sebagai Public-Private-People-Partnership (PPPP) ............................................................................ 4

Gambar 4.2 Alternatif Kelembagaan 3 : Usulan Bentuk Restrukturisasi Lembaga Badan Otorita

Pengelolaan Danau TOBA (BOPDT) ........................................................................................................................................ 4

Gambar 4.3 Alternatif Kelembagaan 4 : Usulan Bentuk Transformasi BOPDT (BLU menjadi BUMB) ..... 5

Gambar 4.4 Alternatif Kelembagaan 5a : Usulan Bentuk Lembaga Kolaboratif ITMP – BPODT sebagai

BLU 5

Gambar 4.5 Alternatif Kelembagaan 5b : Usulan Bentuk Lembaga Kolaboratif ITMP – BPODT sebagai

BUMB 6

Gambar 4.6 Bentuk Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau Toba ................................... 7

Gambar 4.7 Tahapan Pengembangan Kelembagaan Kawasan Danau Toba ................................................... 8

Gambar 4.8 Tahapan Pelaksanaan Program Pengembangan Kelembagaan Kawasan Danau Toba .... 11

P3TB || Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan ...

Documents