#P1S (Aisah,Facilia,Hanief,Lulu) Perjuangan bangsa indonesia mempertahankan integrasi bangsa

BERBAGAI PEMBERONTAKAN

PKI MADIUN 1948

ANGKATAN PERANG RATU ADIL (APRA) 1950

ANDI AZIS 1950

RMS 1950

DI/TII

PRRI/PERMESTA 1958

G30S/PKI

1948 1965

PKI

MADIUN

1948

Di awal kemerdekaan, PKI memperjuangkan kemerdekaan bersama pemerintah

Turunnya PM Amir membuat PKI menjadi

partai oposisi

Bersama partai haluan kiri lainnya, PKI membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR)

PKI

MADIUN

1948

Pada 18 September 1948 PKI Muso

memproklamirkan

Republik Soviet Indonesia

Pertempuran antara pasukan pemerintah dan PKI Muso tidak terelakkan dan terpusat

di Madiun.

Pemberontakan berakhir saat Muso tewas

tertembak dan Amir Syarifuddin tertangkap

dan dijatuhi hukuman mati.

ANGKATAN PERANG

RATU ADIL

CAPT. REYMOND WESTERLING

1950

APRA adalah milisi bersenjata yang anggotanya berasal dari tentara Belanda: KNIL.

APRA tidak setuju

pembentukan Angkatan Perang Republik

Indonesia Serikat (APRIS) di negara

Pasundan (Jawa Barat).

APRA ingin mempertahankan

keberadaan negara Pasundan dan menjadi tentara federal di area Jawa Barat

ANGKATAN PERANG

RATU ADIL

CAPT. REYMOND WESTERLING

1950

APRA mengultimatum

Pemerintah RIS,

ultimatum dijawab oleh PM Hatta dengan perintah

penangkapan Westerling

APRA menyerbu kota Bandung, puluhan orang

tewas.

APRA ditumpas oleh pemerintah, Westerling

merlarikan diri ke Belanda

Tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukan

KNIL agar hanya mereka yang dijadikan

pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur.

Datangnya Pasukan

Indonesia ke Makasar menyulut ketidakpuasan

pasukan Andi Aziz

ANDI AZIS 1950

Pasukan Andi Aziz menduduki beberapa

tempat penting, dan menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur.

Pemerintah mengirim pasukan dibawah

Kolonel Kaliwarang untuk menumpas

pemberontakan ini.

ANDI AZIS 1950

Republik Maluku Selatan, diproklamirkan oleh mantan

Jaksa Agung Negara

Indonesia Timur,

Dr. Ch.R.S. Soumokil

pada April 1950.

Pemerintah mengutus dr. Leimana sebagai upaya diplomasi namun tidak mebuahkan hasil.

Pemerintah mengambil tindakan tegas

dengan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.

RMS 1950

Pertempuran dahsyat terjadi di

Ambon, medan perbentengan alam dan benteng bekas Jepang dimanfaatkan pasukan RMS.

Diakhir pertempuran, TNI kehilangan komandan Let.Kol. Slamet Riyadi dan Let.Kol. Soediarto

Soumokil akhirnya ditangkap dan

dijatuhi hukuman mati.

RMS 1950

DI TII DARUL ISLAM

TENTARA ISLAM

INDONESIA

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

SULAWESI

ACEH

DI/TII Jawa Barat Divisi Siliwangi dipindahkan

ke Jawa Tengah akibat Perundingan Renville

Kartosuwiryo dengan laskar Hizbullah dan Sabilillah tidak

bersedia pindah, serta mebentuk Tentara Islam

Indonesia.

Kartosuwiryo Pemimpin DI/TII

DI/TII Jawa Barat Pada Agustus 1948, Kartosuwiryo

memproklamirkan Darul Islam (Negara Islam)

dengan dukungan TII.

Operasi terpadu “Pagar Betis” digelar untuk menanggulangi DI/TII di Jawa Barat.

Melalui Operasi tersebut, Kartosuwiryo

ditangkap pada 1962, serta dijatuhi hukuman

mati.

DI/TII Jawa Tengah Sama dengan DI/TII Jawa Barat, ada kekosongan TNI di

Pekalongan-Brebes-Cirebon akibat Perundingan

Renville. Amir Fatah dan Pasukan mengambil alih.

Pada Agresi Militer Belanda II, Amir Fatah dan pasukan

bersama TNI sepakat untuk bersatu melawan Belanda

Namun, ketegangan antara Amir Fatah dan TNI

terus terjadi, dan ia berubah pikiran setelah utusan

Kartosuwiryo mengangkatnya sebagai Panglima TII Jawa Tengah

DI/TII Jawa Tengah kurangnya dukungan penduduk membuat

perlawan an Amir Fatah cepat berakhir.

Desember 1951, ia menyerah.

DI/TII Sulawesi Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGGS),

menolak dibubarkan.

Kahar Muzakkar diangkat sebagai koordinator KGGS untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Bukannya membubarkan diri, Kahar menuntut KGGS dijadikan tentara dengan nama Brigade Hassanudin

DI/TII Sulawesi Tuntutan ini ditolak pemerintah, Kahar dan

pasukan meberontak

Pada 7 Agustus 1953, Kahar menyatakan diri sebagai bagian dari NII Kartosuwiryo.

Pemberontakan baru

berakhir pada tahun 1965 saat

Kahar tewas pada suatu

penyergapan

DI/TII Aceh Tahun 1950, pemerintah menetapkan wilayah Aceh

sebagai bagian dari provinsi Sumatera Utara.

Persatuan Ulama Seluruh Aceh, pimpinan Daud Beureuh,

Pemerintah pusat berupaya

menempuh jalan diplomasi.

M.Hatta (1950), M. Natsir (1951),

dan Soekarno (1953).

DI/TII Aceh Diplomasi menemui jalan buntu. Daud Beureuh

mengontak Kartosuwiryo, dan menyatakan Aceh bagian dari NII.

Perang berkecamuk selama beberapa tahun, akhirnya

pada 1959 pemerintah mengakomodasi dengan

menyelenggarakan Musyawarah Kerukunan

Hasil dari Musyawarah, Aceh sebagai daerah istimewa dan Teuku Daud Beureuh diampuni oleh pemerintah.

Kekecewaan terhadap KSAD atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi.

Ketakutan bahwa pemerintah pusat sudah dikuasai komunis PKI

Membentuk sebagai alat penuntutan

pada dan

Dewan di Sumatera Barat, pimpinan Let.kol. Ahmad Husein

Dewan di Sumatera Utara, pimpinan Kol. Maludin Simbolan

Dewan di Sumatera Selatan, pimpinan Let.Kol. Barlian

Dewan di Sulawesi Utara, pimpinan Kol. Ventje Sumual

KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Djuanda berusaha mengatasi krisis dengan musyawarah namun gagal

Karena tuntutan tidak dipenuhi, pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Husein memproklamirkan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang.

PM PRRI, Syafrudin Prawiranegara, menyatakan pembentukan PRRI sebagai upaya penyelamatan negara Indonesia dari pengaruh PKI di pusat.

Pemerintah pusat tanpa ragu menindak dengan operasi militer. Ditahun itu juga, PRRI berhasil dipadamkan.

Setelah Presiden Soekarno

mengutarakan ideologi

NASAKOM nya, PKI berkembang menjadi

partai terkuat di

Indonesia

Pembubaran Partai Anti-PKI

Pelarangan Manikebu

Mengusulkan Pembentukan Angkatan Buruh sebagai Angkatan

Ke-5 Meniupkan isu Dewan Jendral dengan bukti “Dokumen Gilschrist”

Let. Kol. Untung dengan pasukan PKI

melaksanakan “Gerakan 30 September” dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira TNI-AD

Panglima KOSTRAD, May.Jen.

Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat, untuk menumpas pemberontak dan simpatisan PKI.

Selanjutnya penumpasan PKI akan dilanjutkan dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memunculkan Soeharto sebagai figur politik penting di Era Orde

Baru.