P U T U S A N - pt-medan.go.id filepuluh meter persegi) berikut bangunan rumah diatasnya, dengan bukti hak sertifikat Hak Milik (S HM) No. 495 / Pandau Hulu I, yang terletak di Jalan

Putusan nomor : 05/PDT/2015/PT.MDNHal. 1 dari 21 Hal.

P U T U S A NNomor : 05/PDT/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :

Tn. SUTRISNO TANAMAS, Kewarganegaraan Indonesia, Partikelir, Tempat

Tinggal di Jalan Aceh No. 29 L, Kelurahan Pandau

Hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan,

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula

TERGUGAT;

Lawan

Tn. MAINTAIN SUPANDY, lahir di Medan tanggal 20 Mei 1969,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Jalan Thamrin No.38 I/94, Kelurahan

Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, yang

dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Sesuai dengan

Akta No. 25 tanggal 24 September 2013 yang dibuat

dihadapan SUSAN WIDJAYA, SH, Notaris di Medan

dari dan untuk kepentingan, masing–masing :

1. Nyonya (janda) ZARIAH GOH, dahulu bernama GOH PIT HA, lahir di

Medan tanggal 26 Januari 1937, Kewarganegaraan

Indonesia, Partikelir, Tempat tinggal di Jalan Tapanuli

No. 34-G, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan

Medan Kota, kota Medan;

2. Nyonya ROSMIRI BUDJAYA, dahulu Bernama OEN MEI PING, , lahir di

Medan tanggal 15 Oktober 1965, Kewarganegaraan

Indonesia, Partikelir, Tempat tinggal di Jalan Duta

Permai Malibu C–101, Kelurahan Sukadamai,

Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;


3. Tuan TAMINUN BUDJAYA, lahir di Medan tanggal 10-03-1967,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Tempat tinggal di Jalan Tapanuli No. 34-G, Kelurahan

Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

4. Nyonya ROSALINA BUDJAYA, lahir di Medan tanggal 22 Maret 1969,

Kewarganegaraan Indonesia, Partikelir, Tempat

tinggal di Jalan Tapanuli No. 34-G, Kelurahan Pandau

Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam

hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya JONI ASMONO,

SH., dan BLUHER SITORUS, SH., Keduanya

Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office “Joni

Asmono & Associates”, berkantor di Jalan Nibung II

No. 12 Medan, baik sendiri–sendiri maupun bersama–

sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13

Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai PARA

TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan

perkara ini;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24

Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada

tanggal 27 Mei 2013 dibawah Nomor Register : 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn, telah

mengemukakan hal–hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 137 M2 (seratus tiga

puluh meter persegi) berikut bangunan rumah diatasnya, dengan bukti hak

sertifikat Hak Milik (SHM) No. 495 / Pandau Hulu I, yang terletak di Jalan

Banda Aceh No. 29–L, Kelurahan Pandau hulu I, Kecamatan Medan Area,

Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA, yang

diperoleh dan dimiliki oleh Penggugat berdasarkan dari warisan orang tua

Penggugat, Ny. Zakaria Gunawan yang telah meninggal dunia ;


2. Bahwa Berdasarkan Akte Perjanjian Sewa Menyewa No.12, tanggal 06 Juni

1987 yang dibuat antara Tergugat dengan Almh. Ny. Zakaria gunawan (Orang

Tua Penggugat), Objek perkara telah dijadikan objek sewa menyewa, yang

berdasarkan ketentuan Pasal 1 perjanjian tersebut, dinyatakan “ Persewaan ini

(objek perkara) berlaku mulai tanggal 15 Juni 1987 dan dilangsungkan untuk

waktu yang tidak ditentukan “.

3. Bahwa Perjanjian Sewa–Menyewa No. 12 tanggal 06 Juni 1987 atas objek

perkara yang dibuat oleh orang tua Penggugat (Almh. Ny. Zakaria Gunawan)

dengan Tergugat dilakukan sebelum diberlakukannya Undang–Undang No. 4

Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman dan Peraturan Pemerintah

No.44 Tahun 1994 yang diundangkan pada tanggal 26 Desember 2000,

tentang Penghunian Rumah oleh bukan Pemilik, sehingga bunyi ketentuan

Pasal 1 Perjanjian Sewa–Menyewa No.12 tanggal 06 Juni 1987, tentang

lamanya jangka waktu persewaan objek sengketa tanpa batas waktu masih

diperkenankan ;

4. Bahwa akan tetapi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun

1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik, menurut ketentuan

Pasal 21 ayat (1) ditegaskan: “Sewa–Menyewa rumah baik dengan perjanjian

tertulis maupun dengan perjanjian tidak tertulis yang tidak menetapkan batas

waktu dan telah berlangsung sebelum berlakunya Undang–Undang No. 4

Tahun 1992, dinyatakan berakhir dalam jangka waktu 3 tahun sejak

berlakunya Undang– Undang ini “ ;

5. Bahwa Penggugat untuk terakhir sekali menerima pembayaran uang sewa

dari Tergugat, padad bulan Mei 2013, dan selanjutnya Penggugat tidak lagi

menerima uang sewa dari Tergugat, sehingga dengan demikian hubungan

hukum antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan sewa – menyewa

objek perkara telah berakhir ;

6. Bahwa berdasarkan fakta, Perjanjian sewa menyewa atas objek perkara yang

dibuat oleh orang tua Penggugat (Almh. Ny Zakaria Gunawan) dengan

Tergugat dilakukan sebelum diberlakukannya Undang – Undang No. 4 Tahun

1992, yaitu pada tanggal 06 Juni 1987, sehingga dengan fakta yang demikian

berdasarkan pemberlakuan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 44

tahun 1994 tentang Penghunian Rumah bukan Pemilik, Perjanjian sewa

menyewa atas objek perkara antara orang tua Penggugat (Almh. Ny. Zakaria

Gunawan) dengan Tergugat telah berakhir pada tanggal 26 Desember 1997

(yaitu tepat tiga tahun berlakunya PP No. 44 Tahun 1994 yang diundangkan


pada tanggal 26 Desember 1994), sehingga dengan berakhirnya Perjanjian

sewa menyewa atas objek perkarayang dibuat antara orang tua Penggugat

(Almh. Ny Zakaria Gunawan) dengan Tergugat, maka berakhir pula hubungan

hukum sewa menyewa atas objek perkara, dan Penggugat juga telah

menyatakan tidak lagi menyewakan objek Perkara kepada Tergugat dan tidak

lagi menerima uang sewa dari Tergugat sejak bulan Mei 2013, sehingga

dengan demikian Tergugat tidak lagi berhak menghuni dan menguasai objek

perkara, oleh karena itu Tergugat berkewajiban menyerahkan dalam keadaan

baik dan kosong, objek perkara kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ;

7. Bahwa Perjanjian sewa menyewa atas objek perkara telah berakhir pada

tanggal 26 Desember 1997, dan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas

objek perkara tidak ada membuat perjanjian lain dengan Tergugat untuk

penghunian objek perkara, tetapi secara nyata Tergugat masih tetap menghuni

dan menguasai tanpa hak objek perkara tanpa izin yang sah dari Penggugat

dan tidak mau menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong

kepada Penggugat, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat telah

dapat dikwalifisir sebagaqi Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) ;

8. Bahwa Penggugat telah memberi peringatan (Somasi) secara tertulis kepada

Tergugat melalui Surat Nomor : 092/Konf/JA&A/IX/2013, tanggal 23

September 2013, agar Tergugat menyerahkan dalam keadaan baik dan

kosong objek perkara kepada Penggugat, tetapi permintaan Penggugat tidak

diindahkan oleh Tergugat ;

9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat , yaitu

dengan tetap menguasai/menghuni tanpa dan tidak menyerahkan objek

perkara kepada Penggugat, sehingga tindakan Tergugat yang demikian telah

menimbulkan kerugian materiil karena Penggugat terhalang untuk

memenfaatkan dan menikmati nilai ekonomis dari objek perkara, sehingga

dengan demikian adalah wajar dan patut serta beralasan hukum agar Tergugat

dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL ;

9.1. Akibat Tergugat lalai membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas

pemanfaatan objek perkara selama 7 (tujuh) tahun yang menjadi

kewajiban dan beban Tergugat yang telah dibayar terlebih dahulu oleh

Penggugat keseluruhannya berjumlah Rp.5.396.862,- (lima juta tiga ratus

sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;


9.2. Akibat terhalangnya Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai

ekonomis objek perkara, yang kalau disewakan memperoleh nilai

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan dihitung sejak

bulan Juni 2013 s/d Pebruari 2014, yaitu sebanyak 8 (delapan) bulan,

sehingga keseluruhannya berjumlah 8 x Rp.2.000.000,- =

Rp.16.000.000,- x dengan bunga sebesar 2 % perbulannya =

Rp.18.560.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

9.3. Ganti kerugian materil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

setiap bulannya terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kantor

Kepaniteraan Pengasdilan Negeri Medan sampai Tergugat dan atau

siapa saja yang mendapat/memperoleh dan bersandarkan hak dari

Tergugat sampai Tergugat menyerahkan dalam keadaan baik dan

kosong kepada Penggugat ;

9.4. Membayar biaya Advokat untuk memperjuangkan hak Penggugat atas

objek perkara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIIL :

9.5. Akibat kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan terganggunya usaha

Penggugat serta tidak dapat dimanfaatkannya secara maksimum objek

perkara oleh Penggugat, sekalipun tidak dapat dinilai sebesar

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atau suatu jumlah yang patut

ditetapkan oleh Pengadilan ;

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

(onrecht Matige daad) karena telah menguasai tanpa hak objek perkara, maka

adalah wajar dan patut serta beralasan hukum Tergugat sertas Pihak ketiga

yang memperoleh/mendapatkan hak dari Tergugat dihukum untuk

menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong objek perkara kepada

Penggugat ;

11. Bahwa penggugat khawatir Tergugat lalai dan beritikad tidak baik untuk

melaksanakan putusan perkara ini untuk menyerahkan dalam keadaan baik

dan kosong objek perkara kepada Penggugat, sehingga untuk tidak lebih

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka wajar dan

patut serta beralasan hukum Tergugat dihukum membayar uang paksa

(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

setiap harinya mana kala Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara

ini secara sempurna ;


12. Bahwa oleh karena gugatan penggugat berdasarkan pada bukti–bukti

authentik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg. Jis Surat Edaran

Mahkamah Agung R.I No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung

R.I No. 4 Tahun 2001, oleh sebab itu sangat beralasan hukum bagi Penggugat

mohon kepada Pengadilan Negeri Medan dan atau Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan

menjatuhkan Putusan ini dengan serta merta walaupun ada perlawanan,

banding maupun kasasi (Uit Voorbaar bij vooraad).

Berdasarkan alasan–alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar sudi kiranya menetapkan suatu hari

persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memanggil para pihak yang

berperkara guna hadir dipersidangan dan selanjutnya memberikan Putusan

sebagai berikut :

I. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;

II. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut

bangunan diatasnya seluas 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi)

yang terletak di Jalan Banda Aceh No. 29–L Medan, Kelurahan Pandau Hulu I,

Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat

Hak Milik (SHM) No. 495 / Pandau Hulu I ;

III. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap

Penggugat ;

IV. Menyatakan berakhir menurut hukum hubungan hukum sewa menyewa antara

Ny. Zakaria Gunawan (orang tua Penggugat) dengan Tergugat sebagaimana

yang tertuang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12, tanggal 06 Juni

1987 atas objek perkara, tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan

Banda Aceh No. 29–L, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area,

Kota Medan ;

V. Menghukum Tergugat dan atau semua orang yang bersandarkan hak dari

Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong objek perkara

atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Banda Aceh No. 29–L,

Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan kepada

Penggugat ;

VI. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, berupa :

a. KERUGIAN MATERIIL ;


Akibat Tergugat lalai membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas



Penggugat keseluruhannya berjumlah Rp.5.396.862 (lima juta tiga

ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua ribu

rupiah) ;

Akibat terhalangnya Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai

ekonomis objek perkara, yang kalau disewakan memperoleh nilai

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan dihitung

sejak bulan Juni 2013 s/d Pebruari 2014, yaitu sebanyak 8 (delapan)

bulan, sehingga keseluruhannya berjumlah 8 x Rp.2.000.000,- =

Rp.16.000.000,- x dengan bunga sebesar 2 % perbulannya =

Rp.18.560.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu

rupiah);

Ganti kerugian materil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

setiap bulannya terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kantor

Kepaniteraan Pengasdilan Negeri Medan sampai Tergugat dan atau

siapa saja yang mendapat/memperoleh dan bersandarkan hak dari

Tergugat sampai Tergugat menyerahkan dalam keadaan baik dan

kosong kepada Penggugat ;

Membayar biaya Honorarium /Jasa Advokat untuk memperjuangkan

hak Penggugat atas objek perkara sebesar Rp.50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah) ;

b. KERUGIAN IMMATERIIL :

Akibat kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan terganggunya usaha

Penggugat serta tidak dapat dimanfaatkannya secara maksimum objek

perkara oleh Penggugat, sekalipun tidak dapat dinilai sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atau suatu jumlah yang patut

ditetapkan oleh Pengadilan ;

VII. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari manakala

Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan/memperoleh dan

bersandarkan hak dari Tergugat lalai untuk melaksanakan petitum gugatan

Penggugat pada butir V diatas, terhitung sejak putusan ini dapat

dilaksanakan secara sempurna ;


VIII. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada

perlawanan, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad ) ;

IX. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul

dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain dengan Penggugat, maka Penggugat mohon

putusan yang seadil–adilnya ( Aequo Et Bono ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawabannya

bertanggal 03 April 2014, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

I. TENTANG EKSEPSI :

Kapasitas/Kualitas sebagai Penggugat

1. Bahwa, Mantain Supandy mendalilkan dirinya dalam perkara a quo, selaku

kuasa dari para ahli waris Almh Nyonya Zakaria Gunawan yaitu Ny. Zaria

Goh dahulu bernama Goh Pit Ha, Ny. Rosmiri dahulu bernama OEN MEI

PING, Tuan TAMINUN BUDJAYA dan Ny. ROSALINA BUDJAYA ;

2. Bahwa, kapasitas Penggugat/Mantain Supandy adalah sebagai kuasa dari

para ahli waris Almh Ny. Zakaria Gunawan, berdasarkan Surat Kuasa Akte

No. 25 tanggal 24 September 2013, oleh karena itu tentang pelimpahan

Kuasa dari Supandy kepada Kuasa Hukum LAW OFFICE JONI ASMONO

berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2014 untuk

perkara a quo adalah tidak sah, sebab kuasa yang dapat dilimpahkan oleh

Mantain Supandy adalah “Kuasa Subtitusi” dan bukan Kuasa Khusus ;

3. Bahwa, menurut hukum adapun para ahli waris Almh. Zakaria Gunawan

Tergugat ketahui ada 3 orang yaitu seorang laki-laki yang telah berada di

Luar Negeri (Amerika Serikat) dan 2 orang anak perempuan yaitu

Penggugat I/Ny. Zariah Goh, dan Para Penggugat lainnya bukanlah anak–

anak dari Almh. Zakaria Gunawan ;

4. Bahwa, dengan tidak ikutnya seluruh ahli waris/anak–anak almh Ny.

Zakaria Gunawan sebagai subjek hukum Penggugat maka gugatan

perkara ini tidak dapat diterima dan diikut sertakannya Penggugat III dan

Penggugat IV sebagai ahli waris dan sebagai subjek hukum sebagai


Penggugat dalan perkara a quo maka gugatan Para Penggugat telah

menjadi kabur dan tidak berkualitas ;

Dengan uraian–uraian diatas Tergugat memohonkan ke hadapan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para

Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaaraad) ;

II. POKOK PERKARA :

1. Bahwa, hal–hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mutatis mutandis

diambil alih dan dimasukan seluruhnya menjadi dalil jawaban Tergugat

dalam pokok perkar ;

2. Bahwa, berkaitan dengan rumah sewa yang terletak di Jalan Banda Aceh

No.29-L, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan,

diakui para Penggugat, bahwa status Tergugat adalah penyewa yang sah

berdasarkan Akte Perjanjian Sewa Menyewa No.12 tanggal 06 Juni 1987

antara pemilik rumah Almh Ny.Zakaria Gunawan dengan Tergugat ;

3. Bahwa, karena Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 12 Juni 1987 Akte

No.12 telah merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak sebagai

mana yang dimaksud dalam pasal 1338 KUH.Perdata, artinya walaupun

ada perubahan peraturan perundang–undangan namun hak sewa

Tergugat tetap diakui ;

Perumahan Undang-Undang tersebut menyatakan PP No. 49 Tahun 1963

Tentang Perumahan, menyangkut sengketa perumahan antara penyewa

penghuni dan penyewa diperiksa/diadili/diputus oleh Kantor Urusan

Perumahan menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya,

demikian juga tentang PP No.44 Tahun 1994 mengatur bahwa, setiap

sengketa perumahan yang belum dieksekusi pengosongannya setelah PP

No.49 Tahun 1963 dinyatakan tidak berlaku lagi, akan diajukan ke

Pengadilan Negeri (Umum) ;

4. Bahwa, baik UU No.4 Tahun 1992 maupun PP No.44 Tahun 1994, sama

sekali tidak dan bukan menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah

yang telah diperbuat sebelum lahirnya UU No.4 Tahun 1992 dan PP No.44

Tahun 1994 “dinyatakan tidak berlaku” ;

5. Bahwa, kalaulah kiranya menyangkut jumlah serta besar sewa yang

dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat atau yang diterima Penggugat

dari Tergugat “tidak sesuai nilainya dengan harga yang terjadi belakangan”


sebagai akibat perubahan ekonomi baik dari segi nilai moneter dan harga

pasar atas objek, dapat dilakukan negoisasi harga sewa, namun ternyata

pemilik selaku yang menyewakan tidak pernah mengusulkan kepada

Tergugat ;

6. Bahwa, Perjanjian Sewa Menyewa antara Tergugat dengan Almh

Ny.Zakaria Gunawan tanggal 06 Juni 1987 Akte No.12 dipayungi oleh UU

berdasarkan pasal 1338 KUH.Perdata oleh karena itu tidak dapat

dilumpuhkan oleh UU No.4 Tahun 1992 dan PP No.44 Tahun 1994 ;

7. Bahwa, sepanjang Tergugat tidak pernah melanggar isi Perjanjian Sewa

Menyewa dengan Almh Ny.Zakaria Gunawan, maka hak sewa Tergugat

harus dipatuhi, kecuali kalau mau di andendum pasal-pasalnya boleh-

boleh saja dirundingkan secara musyawarah mupakat ;

8. Bahwa, adalah tidak benar dan tidak beralasan dinyatakan Para

Penggugat tentang hak sewa Tergugat telah berakhir tanggal 26

Desember 1997, kata berakhir yang didalilkan Para Penggugat, adalah

merupakan satu asumsi ;

9. Bahwa, benar Tergugat telah di somasi oleh Kuasa Hukum Para

Penggugat untuk mengosongkan rumah sewa a quo, namun hal tersebut

terjadi bukan karena sengketa sewa menyewa, namun karena harga jual

rumah yang diajukan Para penggugat melalui Tuan ANGTEK kepada

Tergugat dengan harga Rp.1.280.M lalu Tergugat mengajukan tawaran

Rp.0,8.M naik menjadi Rp.0,9.M melalui teman baik kedua belah pihak

bernama ANGTEK, namun belum tercapai ;

10. Bahwa, yang terjadi berkaitan rumah yang disewa Tergugat dari yang

menyewakan rumah Almh.Zakaria Gunawan ic Para Penggugat faktanya

bukan tentang sengketa hubungan sewa menyewa, akan tetapi

menyangkut belum ketemu harga jual yang diajukan sebab

adapun dasarnya Tergugat mengajukan tawaran harga seperti tersebut

diatas, mengigat Tergugat adalah berstatus penyewa yang sah dan juga

penyewa yang baik, tidak pernah terlambat membayar sewa yang diakui

Para Penggugat “sewa dibayar terakhir untuk bulan Mei 2013, pengakuan

tersebut maka tidaklah beralasan dalil Para Penggugat” mengatakan

“berdasarkan PP No.44 Tahun 1994 jo UU No.4 Tahun 1992 dinyatakan

berakhir dalam jangka 3(tiga) tahun sejak berlakunya UU ini” dimana

ditafsirkan Para Penggugat, bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Akte No.12


tanggal 06 Juni 1987 “ berakhir pada tanggal 26 Desember 1997 dihitung

Para Penggugat jangka waktu tersebut melihat kepada diundangkannya

UU No.4 Tahun 1992 jo PP No.44 Tahun 1994 Tentang Sewa Menyewa

Rumah ;

11. Bahwa, kalau sekiranya a quo non pasal yang didalilkan Para Penggugat

berlaku terhadap Perjanjian sewa Menyewa tanggal 06 Juni 1987 Akte

No.12 yang mengikat Almh Ny.Zakaria Gunawan dengan Tergugat, maka

timbul satu pertanyaan bagi Tergugat, mengapa Para Penggugat masih

mau menagih dan menerima pembayaran sewa rumah objek perkara a

quo dari Tergugat yang diakui Para Penggugat hingga Mei 2013,

sedangkan Para Penggugat berpendapat perjanjian sewa tersebut telah

berakhir sekitar tahun 1997, maka sepatutnya dan seharusnya uang sewa

tidak lagi diterima dari Tergugat (penyewa) Mei 2013 yaitu jangka

waktunya berjalan ± 16 tahun ;

12. Bahwa, sejak pembayaran sewa menyewa oleh Tergugat untuk Mei 2013,

maka pembayaran sewa untuk Juni 2013 hingga sekarang Tergugat

lakukan secara konsinyasi melalui pengiriman melalui Kantor Pos Medan,

dengan “wesel” ;

13. Bahwa, Tergugat selaku penyewa yang sah yang beritikat baik, telah

menepati kewajiban ;

a. Sebagai bapak yang baik, memakai dan merawatnya rumah ;

b. Membayar sewa tepat waktunya, terhitung sejak bulan Juni 2013

dilakukan pembayaran secara kosinyasi (Pasal 1560 KUH.Perdata) ;

c. dan untuk pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tetap dibayar

sampai yang terakhir berdasarkan tagihan yaitu untuk tahun 2013 ;

14. Bahwa, Penggugat Rosalina Budjaya dengan suratnya tertanggal 10 Maret

2013 menyampaikan kepada Tergugat selaku penyewa rumah Jalan Aceh

No.29-L Medan, memberikan hak prioritas (pertama), untuk membeli

rumah yang disewa Tergugat dari Almh Ny.Zakaria Gunawan dengan

tawaran harga Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta

rupiah) ;

15. Bahwa, pada tanggal 17 April 2013 Penggugat / Rosalina Budjaya dengan

merujuk kepada bunyi pasal 8 (delapan) Perjanjian Sewa Menyewa No.12

tanggal 06 Juni 1987, bahwa rumah Jalan Aceh No.29-L Medan yang


disewa Tergugat dengan harga Rp.1.280.000.000,- (satu milayar dua ratus

delapan puluh juta rupiah) ;

16. Bahwa, kemudian Penggugat Rosalina Budjaya menyurati Tergugat

dengan surat tertanggal 15 Mei 2013, bahwa harga jual yang ditawarkan

kepada Tergugat ialah Rp.1.280.000.000,- (satu milayar dua ratus delapan

puluh juta rupiah) dengan mengatakan lagi mau menerima sewa rumah

dari Tergugat ;

17. Bahwa, sewa berikutnya sejak surat Penggugat Rosalina Budjaya

tersebut, Tergugat tetap membayarkan secara konsinyasi, pembayaran

yang mana dibenarkan dan sah menurut hukum ;

18. Bahwa, Pengugat Rosalina Budjaya melalui kuasa hukumnya LAW

OFFICE JONI ASMONO & ASSOCIATES tertanggal 23 September 2013

menyurati dan mensomasi Tergugat untuk mengosongkan rumah Jalan

Aceh No.29-L Medan, dengan dalih diantaranya telah diberikan

kesempatan untuk membeli rumah yang disewa Tergugat, namun menurut

Penggugat Rosalina Budjaya tidak direspon oleh Tergugat, tanggapan

tersebut sangat-sangat keliru, dan tidak benar, dimana Tergugat telah

mengajukan tawaran harga membeli Rp.800.000.000,- pada mulanya dan

kemudian naik menjadi Rp.900.000.000,- sebagai mana surat kuasa

hukum Tergugat tertanggal 21 Oktober 2013 untuk menanggapi isi surat

kuasa hukum Penggugat Rosalina Budjaya tersebut ;

19. Bahwa, berdasarkan hal–hal yang telah Tergugat kemukakan diatas maka

adapun dalil gugatan Para Penggugat a quo adalah bertentangan dengan

fakta serta kenyataan, oleh karena gugatan Penggugat patut dan haruslah

ditolak, karena adapun masalahan dalam perkara ini, bukan masalah

Perjanjian Sewa Menyewa akte No.12 tanggal 06 Juni 1987, akan tetapi

yang terjadi, karena belum ada kecocokan harga jual rumah yang

ditawarkan para ahli waris Almh Ny.Zakaria Gunawan ic Para Penggugat

kepada tergugat a quo selaku penyewa yang sah dan beritikat baik ;

Dengan uraian-uaraian tersebut diatas, dimohonkan kehadapan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak ini, untuk

menolak seluruh gugatan Para Penggugat ;

DALAM REKONPENSI :


1. Bahwa, hal–hal yang telah Penggugat dR / Tergugat dK kemukakan didalam

konpensi mohon kiranya mutatis mutandis diambil alih menjadi dalil gugatan

kembali (rekonpensi) Penggugat dR / Tergugat dK ;

2. Bahwa, Penggugat dR / Tergugat dK adalah penyewa yang sah dan beritikat

baik atas rumah Jalan Aceh No.29-L Medan dari Almh Ny.Zakria Gunawan

selaku pemilik / yang menyewakan, maka Perjanjian Sewa Menyewa tersebut

merupakan UU bagi pihak–pihak berdasarkan pasal 1338 KUH.Perdata,

perjanjian mana diperbuat menurut bunyi pasal 1320 KUH.Perdata, didalam

hubungan sewa menyewa (rumah) dimana pihak yang satu mengikatkan

dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari barang

dalam satu waktu disepakati kedua belah pihak ;

3. Bahwa, harga sewa yang dibayarkan Penggugat dR/Tergugat dK kepada

pemilik rumah ic Para Penggugat dr/Tergugat dK sejak tahun 1987

berdasarkan akte No.12 tanggal 06 Juni 1987 hingga Mei 2013 lalu secara

konsinyasi pembayarannya adalah satu bukti dan/atau membuktikan bahwa

Penggugat dR / Tergugat dK adalah penyewa yang beritikat baik dan harus

dilindungi menurut hukum ( pasal 1560.KUH.Perdata) ;

4. Bahwa, kalau sekiranya Para Tergugat dR / Para Penggugat dK berkehendak

untuk melakukan pemutusan hubungan sewa menyewa yang sah atas hak

sewa Penggugat dR/Tergugat dK, maka adalah dalil dan wajar kepada

penyewa yang beritikat baik diberikan uang pindah dengan jumlah 40% dari

nilaki harga transaksi jual rumah yang Penggugat dR/Tergugat dK sewa di

Jalan Aceh No.29-L.Medan tersebut ;

5. Bahwa, karena Penggugat dR/Tergugat dK diberikan hak membeli

berdasarkan bunyi pasal 8 (delapan) Akte No. 12 tanggal 06 Juni 1987

berkaitan sewa menyewa rumah Jalan Aceh No.29-L.Medan tersebut, karena

harga tawaran yang diajukan Penggugat dR/ Tergugat dK kepada Penggugat

Rosalina Budjaya tidak pernah dinyatakan diterima atau ditolak terhadap

selisih tawaran antara harga Rp.1.280.000.000,- (pemilik) dengan

Rp.900.000.000,- (penyewa) ic Penggugat dR / Tergugat dK, kalaulah kiranya

kepada pihak ketiga diberikan “hak prioritas” penyewa Penggugat dR

/Tergugat dK maka adalah adil dan wajar Penggugat dR/ Tergugat dK

mendapat pembayaran uang pindah sebesar 40% dari harga jual yang terjadi ;


6. Bahwa, karena tuntutan Penggugat dR/Tergugat dK terhadap Para Tergugar

dR/Penggugat dK cukup beralasan, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat

Dr / Tergugat dK tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

7. Bahwa, sebelumnya tuntutan Penggugat dR/Tergugat dK dipenuhi oleh para

Tergugat dR/Penggugat dK, maka hak sewa Penggugat dR/Tergugat dK tetap

dan patut dihormati menurut hukum ;

8. Bahwa, adapun rumah Jalan Aceh No.29-L tersebut, pada mulanya disewa

oleh orang lain baru hak sewa penyewa yang pertama dialihkan kepada

Penggugat dR / Tergugat dK, dimana pihak pemilik rumah Almh.Zakaria

Gunawan menerima sejumlah uang berupa “Ciakteh” dengan tiap bulan dan

tahunnya membayar sewa untuk selama sewa menyewa berjalan artinya tidak

ada batas waktu ;

9. Bahwa, pasal 6 perjanjian sewa menyewa No.12 tanggal 06 Juni 1987

menegaskan bahwa, apabila si penyewa ic Penggugat dR / Tergugat dK dapat

mengalihkan hak sewanya kepada orang lain dari jumlah pengalihan hak sewa

tersebut, pihak pemilik rumah yaitu Almh.zakaria Gunawan mendapat

pembayaran 15%, ini artinya bahwa, hak si penyewa tetap dilindungi oleh

pihak pemilik rumah ;

Dengan uraian–uaraian tersebut diatas, dimohonkan kehadapan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak ini, dimohonkan

putusan hukum sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

TENTANG EKSEPSI :

− Menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

− Menolak seluruh gugatan para Penggugat tersebut yaitu para ahli waris Almh

Ny. Zakaria Gunawan yaitu Ny. Zaria Goh,dkk ;

DALAM REKONPENSI.

P R I M A I R :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dR/Tergugat dK yaitu Sutrisno

Tanamas tersebut ;

2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian sewa menyewa rumah Jalan Aceh

No. 29–L, Medan ;


3. Menyatakan Penggugat dR/Tergugat sebagai penyewa yang beritikat baik atas

rumah Jalan Aceh No. 29–L, Medan ;

4. Menyatakan pembayaran sewa dilakukan dengan konsinyasi oleh Penggugat

dR/Tergugat dK untuk rumah Jalan Aceh No. 29–L, Medan ;

5. Menghukum para Tergugat dR/Tergugat dK secara tanggung menanggung

membayar biaya perkara yang timbul ;

S U B S I D A I R :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dR / Tergugat dK yaitu Sutrisno

Tanamas tersebut ;

2. Menghukum Para Tergugat dR / Para Penggugat dK untuk membayar tuntutan

ganti rugi kepada Penggugat dR / Tergugat dK sebesar 40 % dari harga jual

rumah Jalan Aceh / Jalan Banda aceh 29-L, Medan, Kelurahan Pandau Hulu I,

Kecamatan Medan Area, Kota Medan yang berdiri diatas tanah Sertifikat hak

Milik No.495/Pandau Hulu I dengan seketika dan tunai ;

3. Menghukum Para Tergugat dR/ Penggugat dK lalai untuk membayar uang

denda (duang some) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) per bulan

setiap kali Para Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar hak ganti rugi

kepada Penggugat dR/Tergugat dK terhitung sejak rumah tersebut dijual ;

DALAM KONPENSI DAN DALAN REKONPENSI :

− Menghukum para Tergugat dR/ Tergugat dK secara tanggung menanggung

membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau :

Memberikan putusan yang seadil–adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan

resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2014 nomor :

69/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

– Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut

bangunan diatasnya seluas 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi)

yang terletak di Jalan Banda Aceh No. 29–L Medan, Kelurahan Pandau Hulu I,


Kecamatan Medan Area, kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat

Hak Milik (SHM) No. 495/Pandau Hulu I ;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

4. Menyatakan berakhir menurut hukum hubungan hukum sewa menyewa antara

Ny. Zakaria Gunawan (orang tua Penggugat) dengan Tergugat sebagaimana

yang tertuang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12, tanggal 06 Juni

1987 atas objek perkara, tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan

Banda Aceh No. 29–L, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area,

Kota Medan ;

5. Menghukum Tergugat dan atau semua orang yang bersandarkan hak dari

Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong objek perkara

atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Banda Aceh No. 29–L,

Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, kota Medan kepada

Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, berupa :

Kerugian Material :

– Akibat Tergugat lalai membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas



Penggugat keseluruhannya berjumlah Rp.5.396.862 (lima juta tiga ratus

sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

– Akibat terhalangnya Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai

ekonomis objek perkara, yang kalau disewakan memperoleh nilai sebesar

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, dan dihitung sejak bulan

Juni 2013 s/d Pebruari 2014, yaitu sebanyak 8 (delapan) bulan, sehingga

keseluruhannya berjumlah 8 x Rp.2.000.000,- = Rp.16.000.000,- (enam

belas juta rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari manakala Tergugat dan

atau siapa saja yang mendapatkan / memperoleh dan bersandarkan hak dari

Tergugat lalai untuk melaksanakan petitum gugatan Penggugat pada butir 5

diatas, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan secara sempurna ;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada

perlawanan, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad) ;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM GUGATAN BALIK/REKONPENSI :


- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam

Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk

membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini hingga kini

ditaksir sebesar Rp.161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;

Membaca Akte Banding nomor : 65/2014, yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Medan, menerangkan pada tanggal 30 Mei 2014, Kuasa

Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2014 nomor :

69/Pdt.G/2014/PN.Mdn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan

kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 21

Juli 2014;

Membaca surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding

semula Tergugat tertanggal 26 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juni 2014 dan surat memori banding

tersebut telah pula diberitahukan serta diserahkan salinan surat memori banding

tersebut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada

tanggal 24 Juli 2014;

Membaca surat kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding

semula Para Penggugat tertanggal 7 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Agustus 2014, dan surat kontra memori

banding tersebut telah pula diberitahukan serta diserahkan salinan surat kop

kontra memori banding tersebut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula

Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2014;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang

disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kepada

Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada

tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 28 Agustus 2014;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut


cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum

Pembanding semula Tergugat tertanggal 26 Juni 2014 pada prinsipnya memohon

agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal

22 Mei 2014 nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Mdn, dan Menolak seluruh gugatan para

Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terhadap Eksepsi :

- Bahwa adalah beralasan eksepsi Pembanding berkaitan surat Kuasa

Khusus yang diterima oleh Kuasa Hukum Para Terbanding/ Para

Penggugat dK yang diberikan oleh MAINTAIN SUPANDY selaku penerima

kuasa khusus dari Para Penggugat dK tanggal 24 September 2013 Akte

No.25 berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat (vide bukti P-2) ternyata

isi Surat Kuasa tersebut “Khusus” yang mewakili kepentingan pemberi

kuasa oleh penerima kuasa;

- Bahwa didalam dalil eksepsi/ ekseptif Pembanding/ Tergugat dK tentang

Ny. Zakaria Gunawan artinya yang bertindak sebagai subjek hukum didalam

perjanjian sewa menyewa rumah dengan Pembanding/ Tergugat dK adalah

: isteri dari pada Zakaria Gunawan sedangkan dalam dalil dikemukakan Ny.

Zakaria Gunawan itu atau isteri dari pada alm. Zakaria Gunawan tersebut

ialah bernama Ny. ZARIA GOH dahulu bernama GOH PIT HA yang lahir

tanggal 26 Januari 1937, yang saat ini berumur ± 77 tahun yang masih

hidup;

II. Terhadap Pokok Perkara

- Bahwa Pembanding/ Tergugat dR tidak mempersoalkan tentang status dan

kedudukan Para Terbanding/ Para Penggugat dK/ Tergugat dR selaku

pemilik rumah objek sewa menyewa di Jl. Aceh No.29-L Medan sekarang

menjadi Jl. Banda Aceh No.29-L Medan;

- Bahwa faktanya sejak Para Terbanding/ Para Penggugat dK sejak bulan

Mei 2013 tidak lagi bersedia menerima untuk pembayaran sewa mulai bulan

Juni 2013 hingga saat ini namun Pembanding/ Tergugat dK tetap

membayar sewa berdasarkan bukti pengiriman uang sewa (vide bukti T-9

s/d T-15) oleh karena itu tidak ada alasan yang kuat untuk menghukum


Tergugat membayar kerugian akan sewa yaitu dari bulan Juni 2013 s/d

Januari 2014 sebesar 8 bulan X Rp.2.000.000,- atau Rp. 16.000.000,-

III. Dalam Rekonpensi

- Bahwa Pembanding/ Penggugat dR/ Tergugat dK tetap pada gugatan

rekonpensinya;

Menimbang, bahwa surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 7 Agustus 2014, pada

prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan

Negeri Medan tanggal 22 Mei 2014 nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Mdn, dan nenolak

memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dengan alasan

karena putusan judex factie telah dibuat dengan dasar dan alasan hukum yang

telah benar serta didasarkan pada pertimbangan hukum yang telah benar dan

tepat baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Tergugat tertanggal 26 Juni 2014 tersebut, yang pada

pokoknya berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama

dan ternyata setelelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum

tersebut sudah tepat dan benar dan telah mempertimbangkan hal-hal yang

dipersengketakan oleh kedua belah pihak sehingga memori banding Pembanding

tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut yang

berkualitas dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei

2014 nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Mdn tersebut, sedangkan surat kontra memori

banding yang Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal

7 Agustus 2014 yang pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Negeri

Medan tanggal 22 Mei 2014 nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Mdn;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 22 Mei 2014 nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Mdn, surat memori banding yang

diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 26 Juni 2014,

serta surat kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula

Para Penggugat tertanggal 7 Agustus 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat

bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang


disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum,

maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis

Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dipandang sudah tepat, benar dan

beralasan menurut hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan

pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2014 nomor :

69/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan

dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap

dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan

tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum

lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Tergugat;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2014 nomor :

69/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyarawatan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2015 oleh kami Dr.

H. Soedarmadji, SH., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai

Ketua Majelis, Dharma E. Damanik, SH.,MH., dan Dahlia Brahmana, SH.,MH.,

sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2015 nomor : 05/PDT/2015/PT-Mdn

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan

diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota serta Musa Pengarapen Purba SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan


Tinggi Medan tanpa dihadiri pihak Pembanding semula Tergugat dan Para

Terbanding semula Para Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.

ttd

1. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSA PENGARAPEN PURBA SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

NIP. 040043391.

P U T U S A N - pt-medan.go.id filepuluh meter persegi) berikut bangunan rumah diatasnya, dengan bukti hak sertifikat Hak Milik (S HM) No. 495 / Pandau Hulu I, yang terletak di Jalan

Documents