P U T U S A N Nomor : 323 / PDT / 2015 / PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRO Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 24 C - D Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vitra Verba, S.H., dan Alek Ishak, selaku Karyawan PT. BRI Agro Kantor Cabang Medan, berdasarkan Surat Kuasa no. 22/SK-Dir.01/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan No.W2.U3.50/pdt/SK/2014/PB-Bnj, tanggal 15 Juli 2014, disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT III ; LILA MEUTIA, SH, Notaris di Medan bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 16 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlis, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Mukhlis Lubis, S.H & Associates beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., No. 538 Medan 202333, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan No.W2.U3.153/pdt/SK/2014/ PB-Bnj, tanggal 18 September 2014, disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT IV ; LAWAN ...............
43
Embed
P U T U S A N - pt-medan.go.id · Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Mukhlis Lubis, S.H & Associates beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
P U T U S A NNomor : 323 / PDT / 2015 / PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRO Cabang Medan, berkedudukan di
Jalan Imam Bonjol Nomor 24 C - D
Medan, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Vitra Verba, S.H., dan Alek Ishak,
selaku Karyawan PT. BRI Agro Kantor
Cabang Medan, berdasarkan Surat Kuasa
no. 22/SK-Dir.01/VI/2014 tanggal 30 Juni
2014, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai
dengan No.W2.U3.50/pdt/SK/2014/PB-Bnj,
tanggal 15 Juli 2014, disebut sebagai
PEMBANDING I semula TERGUGAT III ;
LILA MEUTIA, SH, Notaris di Medan bertempat tinggal di Jalan Jenderal
Ahmad Yani No. 16 Medan, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Mukhlis, S.H.,Advokat / Pengacara dan Penasehat
Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat
Hukum Mukhlis Lubis, S.H & Associatesberalamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H.,
No. 538 Medan 202333, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 17
September 2014, yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Binjai dengan No.W2.U3.153/pdt/SK/2014/
PB-Bnj, tanggal 18 September 2014,
disebut sebagai PEMBANDING II semula
TERGUGAT IV ;LAWAN ...............
2
L A W A N ;1.DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD, laki-laki, agama Islam,
pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jalan
Jend. Ahmad Yani No. 23, Kelurahan
Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota
Binjai, disebut sebagai TERBANDING Isemula PENGGUGAT I ;
2. FATMA RAHMI, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat
tinggal di Jalan Ahmad Yani No.23
Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota,
Kota Binjai, disebut sebagai Terbanding
II semula Penggugat II ;
Dalam hal ini Terbanding I, II / Penggugat
I, II memberi kuasa kepada Yopi Mariadi,SH dan Bambang Nurdiansyah, SH,
masing-masing adalah Advokat dan
Konsultan Hukum yang berkantor di Law
Office ”MARIADI, NURDIANSYAH &PARTNERS”, beralamat di Jalan T. Imam
Bonjol No. 132 Binjai, berdasarkan
kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal
26 April 2014 ;
Dan ;1.TENGKU INDRA BUNGSU, SH, SpN, lahir di Binjai Tanggal 6 Agustus
1960 bertempat tinggal di Jln. Sultan
Hasanuddin No. 12, Kelurahan Satria,
Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai disebut
sebagai TURUT TERBANDING I semulaTERGUGAT I ;
2.CV. PUTRA MELAYU, yang diwakili oleh direkturnya Tengku IndraBungsu, SH, SpN beralamat di Jalan
Sultan Hasanuddin, No. 12, Kelurahan
Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota
Binjai disebut sebagai TURUTTERBANDING II semula TERGUGAT II;
Siti .................
3
3.SITI SYARIFAH, SH, PPAT di Binjai bertempat tinggal di Jalan T. Amir
Hamzah Gang Roda No. 2 Binjai, disebut
sebagai TURUT TERBANDING IIIsemula TERGUGAT V ;
4. KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI, berkedudukan di Jalan
Samanhudi No. 14 Binjai, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. NurAlamsyah, S.H.,Dkk Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara dan Kantor
Pertanahan Kota Binjai, berdasarkan Surat
Kuasa No. 055/SK.12.75/VI/2014 tanggal 17
Juni 2014, yang telah didaftarkan
diKepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai
dengan no. W2.U3.40/pdt/SK/2014/PB-Bnj,
tanggal 17 Juni 2014 disebut sebagai
TURUT TERBANDING IV semula
TERGUGAT VI ;
5. PT. BALAI LELANG STAR, beralamat di Jalan Cemara No. 22 C-D
Medan, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Ferdinand Ghodang, S.E., S.H.,M.H., Abdul Gani Lubis, S.H., selaku
Karyawan pada Kantor Balai Lelang Star,
Wilayah Medan, berdasarkan Surat Kuasa
No. tanggal 24 Juni 2014, yang telah
didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan
Negeri Binjai dengan no. W2.U3.42/
pdt/SK/2014/PB-Bnj, tanggal 01 Juli 2014
disebut sebagai TURUT TERBANDING Vsemula TERGUGAT VII ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;
TENTANG ................
4
TENTANG DUDUK PERKARA ;
Membaca, gugatan Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal
28 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Binjai dibawah register perkara Nomor : 13/Pdt.G/2014/ PN. BJ, telah
mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat atas hal - hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II adalah pasangan suami istri
yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada
tanggal 17 Pebruari 1984 yang perkawinannya tersebut telah tercatat
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kotamadya Tebing
Tinggi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 227/171/XII/84
tertanggal 11 Pebruari 1985, sehingga secara hukum Penggugat I dan
Penggugat II adalah sebagai pasangan suami istri yang sah dimana
setiap harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan
harta bersama bagi Penggugat I dan Penggugat II;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II ada memiliki harta bersama
yaitu Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama
DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD (Penggugat I) berupa
sebidang tanah pertapakan seluas 105 M2 yang diatasnya berdiri 1
pintu bangunan permanen yang terletak di Jalan Hasanuddin yaitu
rumah toko usaha Apotik RIFKI yang dibeli pada saat masih dalam
masa perkawinan tertanggal 7 Mei 2007 sesuai dengan Akta Jual Beli
No. 53/2007 yang diperbuat oleh KHAIRUNISA, SH PPAT Kota Binjai,
selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai tanah objek perkara;
3. Bahwa Tergugat I adalah selaku Direktur dari Tergugat II berdasarkan
Anggaran Dasar Tergugat II yang didirikan dengan Akta Nomor 2
tanggal 6 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan Halimah, SH Notaris
di Binjai ;
4. Bahwa Tergugat III adalah lembaga keuangan yang salah satu fungsi
ruang lingkup kerjanya adalah memberikan pinjaman kredit yang
dahulunya adalah bernama PT. BANK AGRO NIAGA, Tbk Cabang
Medan;
5. Bahwa Tergugat I telah melakukan pinjaman kredit kepada Tergugat III
sebesar Rp. 300.000.000,- dengan bertindak dalam jabatannya selaku
Direktur Tergugat II dan sekaligus Tergugat I juga bertindak untuk
dirinya ..............
5
dirinya sendiri sebagai penjamin dalam perjanjian kredit tersebut
sesuai dengan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52
tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan
Tergugat IV;
6. Bahwa adapun yang dijaminkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III
dalam pinjaman kredit yang perjanjiannya dibuat oleh dan dihadapan
Tergugat IV tersebut ternyata adalah harta bersama Para Penggugat
yaitu tidak lain adalah tanah yang disebut sebagai objek perkara dalam
perkara ini dengan nilai pertanggungan adalah sebesar Rp.
375.000.000,- dan atas hal tersebut Para Penggugat sangat keberatan
dan merasa telah dirugikan yang diketahui oleh Para Penggugat
dikarenakan adanya upaya Tergugat III bersama dengan bantuan
Tergugat VII untuk melelang tanah objek perkara untuk menjadi
pembayaran pelunasan atas perjanjian hutang yang dilakukan oleh
Tergugat I bersama dengan Tergugat III dihadapan Tergugat IV;
7. Bahwa adapun alasan keberatan Para Penggugat dalam perkara ini
adalah karena Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak ada
menyetujui tentang perjanjian pinjaman kredit tersebut dimana Para
Penggugat tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut
dan tidak sebagai pihak dalam perjanjian kredit tersebut;
8. Bahwa secara hukum tentunya Para Penggugat sebagai pemilik tanah
yang tanahnya dijaminkan dalam perjanjian pinjaman kredit tersebut
wajib ikut serta dalam perjanjian pinjaman kredit tersebut untuk
mengetahui tentang hartanya dijadikan jaminan atas suatu hutang dan
sebagai suatu perjanjian pokok persetujuan untuk melepaskan haknya
atas tanah objek perkara dimana jikalau hutang tersebut tidak terbayar
konsekuensinya bagi Para Penggugat maka tanahnya tersebut akan
dijual untuk melunasi pembayaran atas hutang tersebut;
9. Bahwa atas tidak ikut sertanya Para Penggugat sebagai pihak dalam
perjanjian kredit tersebut maka demi hukum perjanjian kredit tersebut
adalah cacat hukum, sehingga menjadikan perjanjian tersebut sebagai
sesuatu yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya
demi hukum objek perkara tidak sah dijadikan jaminan atas kredit
tersebut;
10.Bahwa tindakan Tergugat I, (baik bertindak untuk dan atas
nama dirinya sendiri atau bertindak untuk dan atas nama Tergugat II)
bersama .............
6
bersama Tergugat III dan Tergugat IV dalam membuat Perjanjian
Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September
2012 tersebut diatas secara hukum telah melanggar pasal 1820 dan
pasal 1821 KUH Perdata yang berbunyi:
Pasal 1820 berbunyi : Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan
mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang,
mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan siberutang mana kala
orang itu sendiri tidak memenuhinya.
Pasal 1821 berbunyi : Tiada Penanggungan jika tidak ada suatu
perikatan pokok yang sah.
11.Bahwa selain itu adapun alasan Lain dari keberatan Para Penggugat
dalam perkara ini adalah karena ternyata surat kuasa membebankan
hak tanggungan atas tanah objek Perkara adalah tidak sah
disebabkan Penggugat II selaku istri sah tidak pernah menandatangani
surat tersebut dan sedangkan Penggugat I meski ada menanda
tangani namun dalam menanda tangani surat tersebut telah dikelabui
dan tidak sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku yaitu tidak
ditandatangani dihadapan notaris dan tidak dibacakan isi suratnya;
Bahwa, Tergugat I telah mengelabui Penggugat I dengan meminjam
sertifikat tanah objek perkara dari Penggugat I tanpa sepengetahuan
Penggugat II dan secara diam-diam menyerahkannya kepada
Tergugat III dan selanjutnya Tergugat I mendatangi Penggugat I di
tempat praktek Penggugat I guna mengelabui Penggugat I untuk
menanda tangani surat dengan tidak memberi kesempatan kepada
Penggugat I untuk membaca dan juga tidak memberi informasi
kepada Penggugat I untuk mengetahui hal apa yang ditanda
tanganinya tersebut ;
12.Bahwa diketahui kemudian ternyata surat yang disuruh Tergugat I
untuk ditanda tangani oleh Penggugat I adalah Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 maret 2013 yaitu
kuasa Penggugat I kepada Tergugat III untuk membebankan hak
tanggungan atas tanah objek perkara yang diberikan surat kuasa
tersebut adalah dibuat oleh Tergugat IV ;
13.Bahwa secara hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Nomor 30 tanggal 8 maret 2013 yang demikian adalah cacat hukum
karena ................
7
karena Penggugat I ketika menanda-tangani surat kuasa tersebut tidak
dihadapan Tergugat IV dan Tergugat IV tidak ada membacakan Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut namun hanya
diserahkan dan disodorkan oleh Tergugat I untuk langsung ditanda-
tangani oleh Penggugat I ;
14.Bahwa selain itu alasan tidak sahnya Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 maret 2013 tersebut adalah
dikarenakan Penggugat II sebagai istri sah Penggugat I yang secara
hukum juga sebagai pemilik sebagian tanah objek perkara
berdasarkan hukum harta bersama, sama sekali tidak ada
menandatangani surat kuasa tersebut padahal seharusnya uenggugat
II wajib turut menyetujui dan menanda-tangani jikalau objek perkara
akan dibebankan hak tanggungan sehingga atas tidak ikutnya
Penggugat II menandatangani surat kuasa tersebut maka menjadikan
tidak sahnya pembebanan Hak Tanggungan atas tanah objek perkara;
15.Bahwa terlebih lagi karena perjanjian pokok yang menjadi dasar
dibuatnya surat kuasa membebankan hak tanggungan tersebut yaitu
Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14
September 2012 demi hukum adalah cacat hukum dan tidak sah maka
tentunya secara hukum accesoir (ikutannya) menjadikan surat kuasa
tersebut juga adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan
hukum;
16.Bahwa kemudian Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 maret 2013 telah
membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013 Tanggal 11
Maret 2013 atas tanah objek perkara yang dibuatnya dihadapan
Tergugat V;
17.Bahwa karena Perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Kredit Pinjaman
Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 dan juga Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 maret
2013 adalah cacat hukum maka tentunya secara hukum accesoir
(ikutannya) menjadikan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013
Tanggal 11 Maret 2013 tersebut juga cacat hukum, tidak sah dan tidak
berkekuatan hukum;
Bahwa ...............
8
18.Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.
78/2013 Tanggal 11 Maret 2013 tersebut Tergugat VI telah
membebankan hak tangungan dan mengeluarkan sertifikat hak
tangungan No. 263/2013 atas nama Bank Agro Niaga, Tbk terhadap
sertifikat tanah objek perkara dan oleh karena Perjanjian Kredit
Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 dan
Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013 Tanggal 11 Maret
2013 tersebut adalah cacat hukum, maka tentunya secara hukum
accesoir (ikutannya) menjadikan sertifikat hak tanggungan yang
dibebankan oleh Tergugat VI pada sertifikat Hak Milik No.
388/Kelurahan Satria atas nama Penggugat I juga adalah cacat
hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
19.Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut diatas maka beralasan
hukum Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat
II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII
sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan
hukum yang mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat dan
untuk itu Para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim kiranya
berkenan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum :
a. Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14
September 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di
Medan ;
b. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8
Maret 2013 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan ;
c. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013 Tanggal 11 Maret
2013 yang dibuat oleh Siti Syarifah, SH PPAT di Binjai;
d. Sertifikat Hak Tanggungan No. 263/2013 atas nama Bank Agro
Niaga, Tbk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota
Binjai;
Serta menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum
Penanggungan/Penjaminan Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan
Satria atas nama DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD didalam
Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14
September 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan
20.Bahwa karena dalam Perkara ini jelas terlihat adanya kesengajaan
kesalahan perbuatan melawan hukum, Tergugat I, Tergugat III dan
Tergugat ..............
9
Tergugat IV dalam membebankan hak tanggungan atas tanah objek
perkara dalam suatu pinjaman kredit dan hal itu telah merugikan Para
Penggugat maka selayaknya kepada Tergugat I, Tergugat III dan
Tergugat IV dihukum masing-masing membayar ganti rugi sebesar
Rp.100.000.000,- kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika
yaitu sesuai dengan nilai pinjaman yang diberikan oleh Tergugat III
dalam perkara ini yang dibagi secara rata kepada Tergugat I, Tergugat
III dan Tergugat IV sebagai pihak yang paling bertanggung jawab
dalam perkara ini;
21.Bahwa selanjutnya untuk melindungi hak para Penggugat sebagai
pihak yang dirugikan dalam perkara ini maka Para Penggugat
bermohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk :
- Menghukum Tergugat III dan Tergugat VII dan/atau siapapun untuk
tidak melakukan pelelangan atas tanah objek perkara ;
- Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik
No. 388/Kelurahan Satria atas nama Penggugat I ;
- Menghukum Tergugat VI untuk menghapus/meroya Hak
Tanggungan yang dibebankan terhadap tanah objek perkara ;
22.Bahwa apabila Tergugat I, III, IV dan VI lalai atau tidak bersedia
mematuhi isi putusan ini, maka patut kiranya dihukum masing-masing
untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya menjalankan putusan
perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum
tetap ;
23.Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti
autentik, maka dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat
dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij
voorraad) walaupun ada upaya hukum berupa Perlawanan (verzet),
Banding ataupun Kasasi ;
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadapan
Bapak agar memanggil para pihak yang berperkara untuk diproses dalam
suatu persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu
dan seterusnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan
sebagai berikut :
PRIMAIR ..............
10
PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum :
a. Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14
September 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di
Medan;
b. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8
Maret 2013 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan;
c. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013 Tanggal 11 Maret
2013 yang dibuat oleh Siti Syarifah, SH PPAT di Binjai;
d. Sertifikat Hak Tanggungan No. 263/2013 atas nama Bank Agro
Niaga, Tbk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota
Binjai;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penanggungan/
Penjaminan Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama
DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD didalam Perjanjian Kredit
Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 yang
dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,
Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan
melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing
membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- kepada Para
Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan perkara ini
berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat VII dan/atau siapapun untuk
tidak melakukan pelelangan atas sebidang tanah pertapakan seluas
105 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 388/ Kelurahan Satria
atas nama DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD yang terletak
di Jalan Hasanuddin yang diatasnya berdiri 1 pintu bangunan ruko
usaha Apotik RIFKI;
7. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.
388/ Kelurahan Satria atas nama DOKTER HAJI TENGKU MURADELFUAD kepada Para Penggugat secara seketika setelah putusan
perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
8.Menghukum ...............
11
8. Menghukum Tergugat VI untuk menghapus/meroya Hak Tanggungan
yang dibebankan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan
Satria atas nama DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI
secara masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsoom)
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari
keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan
perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
10.Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih
dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada
upaya hukum berupa Perlawanan (verzet), Banding ataupun Kasasi;
11.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,
Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng
untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
SUBSIDAIR :
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut TergugatIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSIBahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya mengandung
ERROR IN PERSONA karena mengandung diskualifikasi in persona, oleh
karena itu dalil gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard).
Berdasarkan Surat Gugatan, dasar dalil gugatan yang diajukan oleh Para
Penggugat dalam Perkara aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum yang
bersumber dari Para Penggugat merasa ditipu dan dibohongi oleh
Tergugat I dan II pada saat Para Penggugat diminta untuk
menandatangani SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan)
No.39/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila
Meutia,S.H., PPAT/Notaris di Medan sebagai Penjamin kewajiban kredit
dari Tergugat II terhadap Tergugat III, dalam hal ini jaminan/agunan yang
dipakai oleh Tergugat I dan II untuk memperoleh fasilitas kredit dari
Tergugat III adalah milik Para Penggugat.
Bahwa ...............
12
Bahwa perlu dijelaskan fakta-fakta terkait dengan Para Penggugat yang
merasa ditipu dan dibohongi oleh Tergugat I dan II , pada
penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan) atas jaminan/agunan milik Para Penggugat yaitu :
1. Berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat I adalah salah satu
sekutu komanditer pada Tergugat II, berdasar Akta Perseroan
Komanditer Tergugat II (CV.Putra Melayu) yang dibuat oleh dan
dihadapan Halimah,S.H. Notaris di Binjai pada tanggal 6 Februari
2012, sedangkan Penggugat II adalah istri dari Penggugat I ;
2. Bahwa Penggugat I dengan disetujui oleh Penggugat II telah
menandatangani SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan) yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, adapun
agunan milik Para Penggugat yang dibebani Hak Tanggungan untuk
menjamin fasilitas kredit dari Tergugat II kepada Tergugat III hingga
senilai Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
adalah Tanah dan Bangunan Hak Milik seluas 105 M2 yang terletak di
Kel.Satria, Kecamatan Binjai kota, Provinsi Sumatera Utara, yaitu SHM
No.388/Satria terdaftar atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfuad;
3. Bahwa jika Para Penggugat merasa telah ditipu dan dibohongi oleh
Tergugat I dan Tergugat II perihal penjaminan kewajiban kredit oleh
Para Penggugat terhadap fasilitas kredit Tergugat II kepada Tergugat
III, selayaknya Para Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II
secara Pidana kepada aparat penegak hukum (dalam hal ini
Kepolisian) untuk dapat dibuktikan apakah terdapat unsur Pidana
Penipuan atau tidak antara Tergugat I dan II terhadap Para
Penggugat, yang nantinya Putusan atas laporan Pidana dari Para
Penggugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut
yang akan menjadi bukti Perdata Para Penggugat untuk keberatan
Para Penggugat di perkara Perdata.
Berdasarkan fakta tersebut diatas, dalam permasalahan intern
Tergugat I, yaitu perihal sangkaan dalil Penipuan oleh Tergugat I dan II
kepada Para Penggugat, Tergugat III tidak menjadi salah satu pihak
dalam permasalahan tersebut sehingga tidak ada hubungan hukum,
kewajiban hukum (legal obligation) maupun pertanggungjawaban
hukum (legal liability) yang harus dilaksanakan oleh Tergugat III
sebagai ...............
13
sebagai konsekuensi dari agunan milik Para Penggugat menjadi
jaminan fasilitas kredit Tergugat II kepada Tergugat III.
Oleh karena itu, tindakan Para Penggugat menarik PT. BANK
RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK (BRI AGRO) sebagai
Tergugat III dalam perkara ini adalah mengandung cacat formil yang
bersifat error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person yaitu
salah dan keliru menarik BRI AGRO sebagai Tergugat III, oleh karena
itu gugatan seharusnya Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke
verklaard).
DALAM POKOK PERKARA
Pada dasarnya Tergugat III dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil
gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III sesuai dengan alasan yang
dikemukakan di bawah ini :
1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas adalah
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok
perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang
diajukan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas
oleh Tergugat III.
3. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Para
Penggugat pada angka 7, 8 dan 9 surat gugatannya, angka 7menyatakan: “Bahwa adapun alasan keberatan Para Penggugat dalam
perkara ini adalah karena Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak ada
menyetujui tentang perjanjian pinjaman kredit tersebut, dimana Para
Penggugat tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut
dan tidak sebagai pihak dalam perjanjian kredit tersebut” , angka 8menyatakan : “ Bahwa secara hukum tentunya Para Penggugat sebagai
pemilik tanah yang tanahnya dijaminkan dalam perjanjian pinjaman kredit
tersebut untuk mengetahui tentang hartanya dijadikan jaminan atas suatu
hutang dan sebagai suatu perjanjian pokok persetujuan untuk melepaskan
hak nya atas tanah objek perkara di mana jikalau hutang tersebut tidak
terbayar konsekuensinya bagi Para Penggugat maka tanahnya tersebut
akan dijual untuk melunasi pembayaran atas hutang tersebut” dan angka9 menyatakan : “Bahwa atas tidak ikut sertanya Para Penggugat sebagai
Pihak ...............
14
pihak dalam perjanjian kredit tersebut, maka demi hukum perjanjian kredit
tersebut adalah cacat hukum, sehingga menjadikan perjanjian tersebut
sebagai sesuatu yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau
setidaknya demi hukum objek perkara tidak sah dijadikan jaminan atas
kredit tersebut”.
Bantahan dan Penolakan Tergugat III adalah dengan dasar :
A. Bahwa berdasar fakta bahwa sesuai Perjanjian kredit Pinjaman Rekening
Koran No.52 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan
Lila Meutia,S.H., Notaris di Medan antara PT.Bank Agroniaga Tbk
Cabang Medan yang diwakili oleh Sdr.Erwin Irnanda sebagai Kepala
Cabang dengan CV.Putra Melayu yang diwakili oleh Sdr.Tengku Indra
Bungsu sebagai Direktur Bukti : P1) , Tergugat II telah memperoleh
fasilitas kredit Modal Kerja “Pinjaman Rekening koran” sejumlah
Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dari Tergugat III dengan
jangka waktu 12 (dua belas)
bulan terhitung tanggal 14 September 2012 sampai dengan 14 september
2013 adapun terhadap fasilitas kredit yang diperoleh oleh Tergugat II
tersebut, Tergugat II memberikan jaminan sebagai berikut : “Tanah dan
Bangunan Hak Milik seluas 105 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera
Utara, kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan Satria yaitu
Sertipikat Hak Milik Nomor 388 atas nama Dokter Haji Tengku Murad
Elfuad serta terhadap tanah dan bangunan tersebut dibebani Hak
Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga ratus
tujuh puluh lima juta rupiah), dalam hal ini Penggugat I yaitu Sdr.Tengku
Murad Elfuad juga merupakan Sekutu Komanditer dari Tergugat II
(CV.Putra Melayu);
B. Bahwa berdasar Akta Perseroan komanditer Tergugat II (CV.Putra
Melayu) No.02 tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan
Halimah,S.H., Notaris di Binjai pada Pasal 6 menyatakan : “Para pesero
tuan Tengku Indra Bungsu,S.H. dan T. Nasrullah Nabawi adalah para
pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban
perseroan, berturut-turut dengan jabatan DIREKTUR dan WAKIL
DIREKTUR, oleh karenanya mereka berhak baik sendiri maupun
bersama-sama mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dan
karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan semua
surat-surat yang mengikat perseroan serta menjalankan segala hak dan
kekuasaan ...............
15
kekuasaan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai
pemilikan asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna
kepentingan perseroan tanpa pembatasan apapun juga termasuk
membuka rekening di bank, baik pemerintah maupun swasta” sehingga
perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I untuk mewakili Tergugat
II dalam hal mengajukan permohonan dan menerima fasilitas kredit
kepada dan dari Tergugat III tidak perlu bersama-sama atau memohon ijin
kepada Penggugat I sebagai sekutu komenditer Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat III juga membantah dan menolak secara tegas dalil Para
Penggugat pada angka 10 gugatan Para Penggugat yaitu : “Bahwa
tindakan Tergugat I (baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri
atau bertindak untuk dan atas nama Tergugat II) bersama Tergugat II dan
Tergugat IV dalam membuat Perjanjian Kredit Pinjaman rekening Koran
Nomor 52 tanggal 14 September 2012 tersebut secara hukum telah
melanggar pasal 1820 dan 1821 KUH Perdata…….”.
Bantahan dan Penolakan Tergugat III adalah dengan dasar :
Bahwa Para Penggugat dalam hal menjadikan tanah dan bangunan SHM
No.388/Satria menjadi jaminan kredit Tergugat II kepada Tergugat III,
tidak mengacu pada Pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur mengenai
“PENANGGUNGAN UTANG” yaitu Pasal 1820 dan 1821, akan tetapi
mengacu pada Undang-undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996
sehingga Para Penggugat dalam hubungan hukumnya kepada Para
Tergugat tunduk kepada aturan-aturan yang terdapat pada UU No.4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
5. Bahwa Tergugat III juga membantah dan menolak secara tegas dalil Para
Penggugat pada angka 11 dan 12 gugatan Para Penggugat yang
menyatakan : “ Bahwa selain itu adapun alasan lain dari keberatan Para
Penggugat dalam perkara ini adalah karena ternyata surat kuasa
membebankan hak tanggungan atas tanah objek perkara adalah tidak sah
disebabkan Penggugat II selaku istri sah tidak pernah menandatangani
surat tersebut dan sedangkan Penggugat I meski ada menandatangani
namun menandatangani surat tersebut telah dikelabui dan tidak sesuai
dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu tidak ditandatangani
dihadapan Notaris dan tidak dibacakan isi suratnya” dan “Bahwa Tergugat
I telah mengelabui Penggugat I dengan meminjam sertifikat tanah objek
perkara dari Penggugat I tanpa sepengetahuan Penggugat II dan secara
diam ...............
16
diam-diam menyerahkannya kepada Tergugat III dan selanjutnya
Tergugat I mendatangi Penggugat I untuk menandatangani surat dengan
tidak memberi kesempatan kepada Penggugat I untuk membaca dan juga
tidak memberi informasi kepada Penggugat I untuk mengetahui hal apa
yang ditandatanganinya tersebut”.
Bantahan dan Penolakan Tergugat III adalah dengan dasar :
a. Alasan yang dikemukakan Para Penggugat amat sangat tidak
berdasar dan tidak masuk akal, serta tidak di dukung bukti yang
sempurna, hal tersebut dikarenakan Penggugat II sebagai istri sah
dari Penggugat I ikut menandatangani SKMHT No.30/2013, hal
tersebut tercantum pada halaman 1 yaitu: “ Tuan Dokter H.T.Murad
Elfuad, Spesialis Anak lahir di binjai, pada tanggal 5 Mei 1955,
dokter, bertempat tinggal di kota Binjai, jalan Jenderal Ahmad Yani
Nomor 23, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 1275020505550008, warga negara
Indonesia, menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan
hukum dalam akta ini telah diketahui dan mendapat persetujuan
dari istrinya yang sah, yakni oleh yang turut menghadap nyonya
FATMA RAHMI, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 8 September
1964, pegawai negeri sipil, bertempat bertempat tinggal di kota
Binjai, jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 23, Kelurahan Kartini,
Kecamatan Binjai Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
1275024809640001, warga negara Indonesia”, klausula tersebut
diatas amat sangat jelas sebagai bukti bahwa Penggugat II yang
merupakan istri dari Penggugat I memberikan persetujuan (spouse
consent) atas dijadikannya jaminan tanah dan bangunan SHM
No.388/Satria terhadap kredit Tergugat II kepada Tergugat III ;
b. Bahwa perihal dalil yang disampaikan Para Penggugat pada angka
12, hal tersebut juga sangat tidak masuk akal, karena amat tidak
mungkin pihak Tergugat I meminjam sertipikat tanah milik
Penggugat I tanpa sepengetahuan Penggugat II dan Penggugat I
tidak menanyakan bahwa Tergugat I meminjam Sertipikat Tanah
No.388/Satria akan dipergunakan untuk apa, dan sangat tidak
lazim terdapat pihak yang meminjamkan surat-surat bukti
kepemilikan assetnya kepada pihak lain tanpa mengetahui akan
diperuntukkan untuk apa;
c.Bahwa .............
17
c. Bahwa perihal Penggugat I tidak membaca apa yang
ditandatanganinya adalah merupakan keteledoran dari Penggugat I
sehingga akibat hukum apapun yang akan terjadi sehubungan
dengan hal tersebut harus dihadapi oleh Penggugat I;
d. Bahwa dapat Tergugat III tegaskan kembali, jika Para Penggugat
merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II
perihal penjaminan kewajiban kredit oleh Para Penggugat terhadap
fasilitas kredit Tergugat II kepada Tergugat III, selayaknya Para
Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II secara Pidana
kepada aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian) untuk
dapat dibuktikan apakah terdapat unsur Pidana Penipuan atau
tidak antara Tergugat I dan II terhadap Para Penggugat, yang
nantinya Putusan atas laporan Pidana dari Para Penggugat
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yang akan
menjadi bukti Perdata para Penggugat untuk keberatan Para
Penggugat di perkara Perdata.
6. Bahwa dapat kami tambahkan disini, berdasarkan Undang-Undang No. 4
tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda
yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) diatur bahwa :
- Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari
satu hubungan hukum atau untuk satu hutang yang lebih berasal dari
beberapa hubungan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2)
UUHT ;
- Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan
hukum yang mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum
terhadap Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan dan
kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Obyek Hak
Tanggungan tersebut harus ada padaPemberi Hak Tanggungan pada
saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan (Pasal 8 ayat (1) dan
ayat (2) ;
- Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan
hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang (Pasal 9) ;
- Sertifikat Hak Tanggungan, yang merupakan tanda bukti adanya Hak
Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan ada yang
memuat ..............
18
memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai
pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.
Demikian ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) UUHT.
Bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa proses pembuatan SKMHT jo APHT jo. Sertipikat Hak
Tanggungan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga sah dan mengikat terhadap
Para Penggugat sebagai Pemberi Hak Tanggungan dan Tergugat III
sebagai Pemegang/Penerima Hak Tanggungan.
Bahwa disamping itu, berdasarkan Pasal 1 Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) No. 78/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat
dihadapan Siti Syarifah,S.H. PPAT Kota Binjai disebutkan bahwa :
“Pihak Pertama (dalam perkara aquo sebagai Penggugatt I) menjamin
bahwa semua obyek Hak Tanggungan tersebut diatas , betul milik
Pihak pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari
sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat”.
Oleh karena itu, menunjuk ketentuan Pasal 1 APHT tersebut diatas,
seharusnya kami sebagai Tergugat III dibebaskan dari segala
permasalahan yang timbul terkait dengan Obyek Hak Tanggungan,
termasuk gugatan dari Para Penggugat yang dalam hal ini merupakan
pihak Pemberi Hak Tanggungan.
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2013, CV.Putra Melayu (qq Tergugat II)
sebagai debitur Tergugat III sudah tidak melaksanakan kewajibannya
untuk membayar angsuran kredit kepada Tergugat III, hal ini dibuktikan
dengan disampaikannya Surat Peringatan kepada CV.Putra Melayu (qq
Tergugat II) yaitu :
a. Surat Peringatan I No. 650A/MKT-MDN/SP/IX/2013 tanggal 06
September 2013 (vide : Bukti P-6)
b. Surat Peringatan II No. 664/ MKT-MDN/SP/IX/2013 tanggal 16
September 2013 (vide : Bukti P-7)
c. Surat Peringatan III No. 732/ MKT-MDN/SP/IX/2013 tanggal 27
September 2013 (vide : Bukti P-8) ;
Bahwa ..............
19
Bahwa dikarenakan kolektibilitas kredit CV.Putra Melayu telah berada
pada kondisi Macet (Kol 5) maka barang agunan berupa SHM No.
388/Satria telah dilakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan yaitu pada
tanggal 06 Mei 2014 dilakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan
Pertama oleh KPKNL Medan dan dilaksanakan dengan bantuan Balai
Lelang Swasta Star, adapun dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak
Tanggungan I (pertama) ini, agunan CV.Putra Melayu belum terjual
karena belum ada peminat (vide: Bukti P-9)
Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ini telah sesuai
dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitandengan
Tanah (UUHT) yang berbunyi sebagai berikut :
“apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama
mempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya
dari hasil penjualan tersebut”.
Jo. Pasal 20 ayat (1) UUHT yang berbunyi :
Apabila Debitor Cidera janji, maka berdasarkan :
a. Hak pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual Obyek Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau
b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak
Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan
piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari
kreditor-kreditor lainnya.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini harus menolak dan
mengesampingkan dalil gugatan dan petitum dalam Surat Gugatan
tersebut.
Majelis Hakim yang terhormat,Adanya hubungan hukum antara Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III terjadi berdasarkan adanya Akta/Perjanjian Kredit sebagai
Perjanjian Pokok dan Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan sebagai
Perjanjian ikutannya sebagaimana disebutkan diatas yaitu :
Akta .................
20
1. Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran (Kredit Modal Kerja)
No. 52 tanggal 14 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan
Lila Meutia,S.H. Notaris di Medan (vide : Bukti P-1)
2. Akta Pengakuan Hutang No.53 tanggal 14 September 2013 yang
dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H. Notaris di Medan (vide :
Bukti P-2)
3. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.30/2013
tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H.
Notaris di Medan (vide : Bukti P-3)
4. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.78/2013 tanggal 11
Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Syarifah,S.H. PPAT
Kota Binjai (vide : Bukti P-4)
5. Sertipikat Hak Tanggungan No.263/2013 tanggal 2 April 2014 senilai
Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai (vide :
Bukti P-5)
Dapat disampaikan bahwa pengikatan jaminan atas SHM No. 388/satria
yang di bebani lembaga jaminan kredit Hak Tanggungan telah sah dan
mengikat secara hukum yang hanya dapat dihapuskan apabila telah
memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
UUHT yaitu :
(1) Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:
a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh
Ketua Pengadilan Negeri;
d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
(2) Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya
dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya
Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan kepada
pemberi Hak Tanggungan;
(3) Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan
berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi
karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak
Tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan
dari beban Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19;
Hapusnya ................
21
(4) Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang
dibeban Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang
dijamin.
Bahwa terhadap tanah sertifikat hak milik a quo telah pula dijadikan jaminan
kredit dan telah dibebankan hak tanggungan pada Tergugat III, yang
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
8. Bahwa Tergugat III amat sangat berkeberatan dengan dalil gugatan Para
Penggugat pada angka 24 yaitu “Bahwa oleh karena perkara ini diajukan
berdasarkan bukti-bukti authentik, maka dimohonkan agar putusan dalam
perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uit
Voerbaar Bij Voorad) walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan
(verzet), Banding atapun Kasasi”
Bahwa dasar keberatan kami atas hal tersebut diatas adalah :
Sesuai Instruksi Mahkamah Agung RI No.348 K/5216/M, tanggal 13
Februari 1950 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.13 Tahun 1964
menginstruksikan agar putusan Uitvoebaar Bij Voorad tidak ditetapkan
karena apabila putusan itu dimintakan Banding, maka perkara menjadi
mentah kembali, dan seandainya putusan itu telah dilaksanakan,
kemudian ternyata Penggugat kalah dalam perkara tersebut, maka akan
timbul banyak sekali permasalahan.
Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung
dengan dalil-dalil hukum sebagaimana telah Tergugat III jelaskan diatas,
maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang
memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang
amarnya sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
- Menerima/Mengabulkan eksepsi Tergugat III seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk
Verklaard);
2. Menyatakan sah dan berharga :
Akta .................
22
- Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran (Kredit Modal Kerja)
No. 52 tanggal 14 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan
Lila Meutia,S.H. Notaris di Medan.
- Akta Pengakuan Hutang No.53 tanggal 14 September 2013 yang
dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H. Notaris di Medan.
- Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.30/2013
tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H.
Notaris di Medan.
- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.78/2013 tanggal 11
Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Syarifah,S.H. PPAT
Kota Binjai.
- Sertipikat Hak Tanggungan No.263/2013 tanggal 2 April 2014 senilai
Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai.
3. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No.388/Satria atas
nama Dokter Haji Tengku Murad Elfuad sebagai jaminan kredit dari
Tergugat II dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sampai
dengan nilai Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat III adalah Tergugat yang benar dan baik;
5. Menyatakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh
Tergugat III melalui KPKNL Medan berharga dan dapat terus
dilaksanakan;
6. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang tidak benar
dan tidak baik;
7. Menghukum Para Pengggat untuk mematuhi isi putusan dan membayar
biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan jawaban secara
khusus, namun telah mengajukan duplik yang sekaligus memuat jawaban
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat
mengenai:
Perjanjian ..............
23
1. Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran no. 52 tanggal 14
september 2012;
2. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan no. 30, tanggal 08 Maret
2013;
I. Tentang Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran no. 52 tanggal14 september 2012
- Bahwa para Penggugat mendalilkan Perjanjian Kredit Pinjaman
Rekening Koran no. 52 tanggal 14 september 2012, yang dibuat
oleh Tergugat IV (Lila Meutia, SH) Notaris di Medan adalah
perjanjian yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
Dalam hal ini Tergugat IV perlu menjelaskan sebagai berikut :
- Bahwa sesuai dengan surat permohonan PT. BRI Agroniaga Tbk