P U T U S A N Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : N a m a : RAMEULI SIBATUARA Tempat Lahir : Janjiraja Umur/ tanggal Lahir : 60 Tahun / 15 April 1954. Jenis Kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Silinta Hutanagodang Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara Agama : Kristen Protestan. Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah tahun 2006 s/d 2013) di SD Lobutangga Pendidikan : SPG Terdakwa dilakukan penahanan dengan Penetapan nomor : 284/Pen.Pid.Sus- TPK/2015/PT.MDN tanggal 23 Nopember 2015 (tetapi belum dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Januari 2016 nomor : 05/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN, serta Putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 56/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejakasaan Negeri Tarutung Cabang Siborong-borong, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut: PRIMAIR : ---------- Bahwa ia terdakwa Rameuli Sibatuara selaku Kepala Sekolah SD Negeri No 175795 Lobu Tangga Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar bersama-sama dengan
68
Embed
P U T U S A N - pt-medan.go.id file- 2 - Saksi Lintong Halomoan Simaremare selaku penanggung Jawab teknis Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar SD Negeri No 175795
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
P U T U S A NNomor : 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pengadilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :
N a m a : RAMEULI SIBATUARATempat Lahir : Janjiraja
Umur/ tanggal Lahir : 60 Tahun / 15 April 1954.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Silinta Hutanagodang Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah tahun 2006 s/d 2013) di SD
Lobutangga
Pendidikan : SPG
Terdakwa dilakukan penahanan dengan Penetapan nomor : 284/Pen.Pid.Sus-
TPK/2015/PT.MDN tanggal 23 Nopember 2015 (tetapi belum dilaksanakan oleh Jaksa
Penuntut Umum;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;
Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Januari
2016 nomor : 05/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN, serta Putusan tindak pidana korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 56/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdn, dan surat-surat
yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejakasaan Negeri TarutungCabang Siborong-borong, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai
berikut:
PRIMAIR :
---------- Bahwa ia terdakwa Rameuli Sibatuara selaku Kepala Sekolah SD Negeri No
175795 Lobu Tangga Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara sekaligus Penanggung Jawab
Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar bersama-sama dengan
- 2 -
Saksi Lintong Halomoan Simaremare selaku penanggung Jawab teknis Kegiatan
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar SD Negeri No 175795 Lobu
Tangga Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara (dalam berkas terpisah) antara bulan Juli 2012
sampai dengan Oktober 2012 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun
2012, bertempat SD Negeri No 175795 Lobu Tangga Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara
atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sebagai orang yang
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum
melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan Keuangan Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun anggaran Tahun 2012, SD Negeri No 175795 Lobu Tangga Kec.
Muara Kab. Tapanuli Utara menerima dana bantuan sosial (BANSOS) yang
bersumber dari APBN Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
untuk Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar,
yang langsung ditransfer ke Rekening Sekolah Penerima yakni :
- SD Negeri No 175795 Lobu Tangga Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 336.860.000 (Tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus
enam puluh ribu rupiah) dengan rekening Bank Sumut Cabang Tarutung Nomor :
322.02.04.003974-9, tanggal 18 Juni 2012.
- Bahwa anggaran yang diterima sekolah diperuntukkan untuk :
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD 4 Ruang Kelas ;
Pengadaan Meubilair;
Biaya Operasional Manajemen;
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi
Ruangan Kelas Rusak Berat SD TA. 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
pada BAB III tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Huruf D bahwa
mekanisme pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat
Sekolah Dasar tersebut dilaksanakan melalui Swakelola, dimana pekerjaan
dikerjakan, diawasi dan di pertanggung jawabkan oleh penerima bantuan dan
pekerjaan tersebutdilarang di Subkontrakkan kepada pihak lain/pihak ketiga sesuai
dengan maksud Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas
Rusak Berat Sekolah Dasar tersebut dibentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang
- 3 -
Kelas (TPR2K) melalui rapat/forum sekolah yang terdiri dari unsur sekolah, Komite
Sekolah dan Masyarakat yang dipimpin oleh kepala Sekolah. Adapun susunan
pengurus dan tugas serta tanggungjawab TPR2K yang dimaksud adalah :
No Jabatan Unsur
1. Penanggung
Jawab
Kepala Sekolah.
2. Ketua Guru Tetap (bukan kepala sekolah).
3. Sekretaris Wakil wali murid.
4. Bendahara Salah seorang guru.
5. Penanggung
Jawab Teknis
Wakil wali murid atau unsur masyarakat yang memiliki
pengalaman di bidang bangunan.
6. Anggota Unsur sekolah, komite sekolah, masyarakat yang
memiliki pengalaman yang memadai pada bidang yang
dibutuhkan.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas
(TPR2K) SD di tingkat sekolah sebagai berikut :
Menggalang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas
rusak berat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam bidang
pendidikan;
Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat secara swakelola;
Memilih dan menetapkan perencana / pengawas di tingkat sekolah;
Memberikan arahan kepada perencana dan secara bersama-sama menyusun
rencana dan waktu pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas berat;
Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya;
Mencairkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat yang masuk ke
rekening sekolah dan memanfaatkan sesuai dengan rencana pelaksanaan
rehabilitasi yang disusun;
Mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat,
baik administrasi keuangan maupun teknis. Buku-buku yang digunakan untuk
mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus diletakkan di
sekolah;
Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen teknis;
- 4 -
Membuat informasi nama kegiatan dan informasi pelaksanaan kegiatan;
Mengirimkan informasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu melalu
Short Massage Service (SMS) kepada Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan;
Mengirimkan laporan kemajuan setiap minggu secara On Line kepada
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
Menyusun laporan pertanggungjawaban mingguan, bulanan dan akhir;
Menyusun dokumen administrasi kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat
sebagai arsip sekolah; dan
Mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak
berat dalam forum pertemuan yang dihadiri komite sekolah, dewan guru, dan
masyarakat sekitar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dari
pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.
- Bahwa setelah dana bantuan tersebutmasuk ke dalam rekening sekolah,
selanjutnya saksi Arifin Simamora, S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara mengundang Tedakwa
sebagai Kepala Sekolah SD Negeri No 175795 Lobu Tangga Kec. Muara Kab.
Tapanuli Utara, selaku penerima dana rehabilitasi ruangan kelas rusak berat untuk
bertemu dengan Tim Konsultan Perencana/Pengawas yang ditunjuk oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara di Hotel Glory Tarutung. Bahwa dalam
pertemuan tersebut Arifin Simamora, S.Pd, memperkenalkan Zamzami Jambak
sebagai Konsultan Perencana/Pengawas yang akan membuat Rencana Gambar
dan Rencana Anggaran Biaya yang akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan
kegiatan Program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar dan
Pengadaan Meubilair tersebut.
- Bahwa setelah rencana gambar dan rencana Anggaran Biaya dibuat dan
diserahkan oleh Zamzami Jambak kepada terdakwa SD Negeri No 175795 Lobu
Tangga Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, lalu terdakwa tersebut menghubungi
terdakwa Lintong Halomoan Simaremare untuk bertindak sebagai
Penanggungjawab Teknis untuk melaksanakan Program Rehabilitasi Ruang Kelas
Rusak Berat yang dimaksud tanpa melalui - persetujuan Tim Pelaksana Rehabilitasi
Ruang Kelas (TPR2K) yang telah dibentuk.
- Bahwa saksi Lintong Halomoan Simaremare selaku penanggungjawab teknis
didasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah yang dibuat Saksi Lintong Halomoan
Simaremare dengan terdakwa, yaitu Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri
No 175795 Lobu Tangga Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara No : 420/66/17/2012
- 5 -
tertanggal 18 Mei 2012 Tentang Penetapan Tim Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak
Berat Sekolah Dasar.
- Bahwa setelah Surat Keputusan Kepala Sekolah tersebut ditandatangani, lalu
Terdakwa menyerahkan Rencana Gambar dan Rencana Anggaran Biaya yang telah
dibuat oleh Konsultan Perencana/Pengawas kepada Saksi Lintong Halomoan
Simaremare sebagaimana tersebut dibawah ini :
Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi SD Negeri No 175795 Lobu Tangga Kec. Muara
Kab. Tapanuli Utara.
K O N T R A K P E K E R J A A N HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
No. Uaraian Pekerjaan Volume Analisa Harga
Satuan (Rp.)Jumlah Harga
(Rp.) Volume HargaSatuan (Rp.)
Jumlah Harga(Rp.) Selisih (Rp.)
a B c D e f g h i j
A PEKERJAAN STRUKTUR DANARSITEKTUR
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN
1 Pembersihan Lapangan 1.00 Is - 311,000.00 311,000.00 1.0000 Is 311,000.00 311,000.00 0.00
2 Papan Nama Proyek 1.00 unit - 250,000.00 250,000.00 1.0000 unit 250,000.00 250,000.00 0.00
3 K3 dan P3K 1.00 Is - 210,000.00 210,000.00 1.000 Is 210,000.00 210,000.00 0.00
4 Photo Dokumentasi 1.00 Is - 500,000.00 500,000.00 1.000 Is 500,000.00 500,000.00 0.00
Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri TarutungCabang Siborong-borong, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :- Menyatakan Terdakwa Rameuli Sibatuara terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa Rameuli Sibatuara dengan Pidana Penjara
selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar kerugian Negara
yakni Rp. 51, 028.705.05 (lima puluh satu juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus
lima rupiah nol koma lima sen) dikurangkan dengan uang sebesar Rp. 9.228.932,04
(sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua
rupiah koma nol empat sen) yang diserahkan kepada saksi Zamzani Zambak selaku
konsultan pekerjaan dimana penanganan perkara atas nama Zamzani Zambak telah
dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tarutung dan jika terdakwa tidak mampu
membayarnya, maka terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 23 -
1. 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Gubernur
Sumatera Utara Nomor : 823.4/684/2004 tentang
pengangkatan Guru Dewasa TK. 1 pada SDN. 174539 Silinta
An. RAMEULI SIBATURA ;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.
RAMEULI SIBATUARA ;
3. 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Pernyataan Rameuli
Sibatuara selaku Kepala Sekolah SDN.175795 Lobu Tangga
Muara beserta lampirannya;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli
Utara Nomor : 821/34/K/BKD/2006 tanggal 19 Mei 2006
tentang pengangkatan Kepala SDN. 175795 Lobu Tangga
Muara An. RAMEULI SIBATUARA ;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy petikan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 10/UPO/1977
tanggal 03 Januari 1977 tentang Pengangkatan CPNS An.
RAMEULI SIBATUARA ;
6. 1 (satu) Bundle Laporan asli Akhir Rehabilitasi 4 (empat)
Ruang Kelas SDN No. 175795 Muara tahun 2012 ;
7. 1 (satu) buah buku tabungan asli Bank Sumut Capem
Siborongborong SDN No. 175795 Lobutangga Desa Lobutangga
Kec. Muara.
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Dinas Cipta Karya dan Perumahan
Kab. Tapanuli Utara Nomor : 171/DCKP/Program-TU/2011
perihal Persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD
---------Bahwa fakta hukum yang dibuat judex factie Pengadilan Negeri Medan adalah
merujuk Hasil Pengukuran oleh pemeriksa dari Politeknik Negeri Medan yang diuraikan
dalam bentuk tabel, judex factie telah menyimpulkan bahwa kekurangan volume
pekerjaan adalah sebesar Rp. 21,106,929.17 (kekurangan volume pekerjaan fisik)
ditambah Rp. 20.000.000,- (kekurangan Meubilair) sehingga total kekurangan volume
pekerjaan fisik ditambah Meubilair sebesar Rp. 41,106,929.17;----------------------------------
--------Bahwa judex factie yang menyimpulkan adanya kekurangan volume pekerjaan
sebesar Rp. 21,106,929.17, namun apabila dibaca dan dicermati fakta hukum tersebut
sama sekali tidak diketemukan darimana dasarnya kekurangan volume pekerjaan
tersebut, karena apabila dijumlahkan seluruh data yang ada dalam Kolom J (halaman
52 dan 53), maka maka jumlah keseluruhannnya hanya Rp. 4,531,838.73, dengan
perinciannya adalah sebagai berikut :
Rp. 879,549.86
Rp. 1,662,288.87
11,974,358.00 11,974,358.00 0.00
24,515,904.00 24,515,904.00 1,141,672.00
599,012.00 599,012.00 0.00
1,727,296.32 1,727,296.32 0.00
37,674,898.32 1,141,672.00
195,465,615.83 21,106,929.17
1.0000 ls 275,000.00 275,000.00 0.00
72.0000 m, 18,400.00 1,324,800.00 0.00
20.0000 ttk 93,630.00 1,872,600.00 0.00
20.0000 bh 21,840.00 436,800.00 0.00
4.0000 ttk 93,630.00 374,520.00 0.00
4.0000 bh 12,180.00 48,720.00 0.00
8.0000 bh 27,270.00 218,160.00 0.00
4,550,600.00 0.00
200,016,215.83 21,106,929.17
-RK 0.00 20,000,000.00
0.00 20,000,000.00
200,016,215.83 41,106,929.17
- 34 -
Rp. 1,101,601.80
Rp. 888,398.20
Total Rp. 4,531,838.73,
--------Bahwa ketidakcermatan judex factie Pengadilan Negeri Medan juga dapat
ditemukan dalam pertimbangan fakta hukum halaman 54 paragraf pertama dan kedua,
yang mengatakan:” Bahwa benar hasil pemeriksaan lapangan Ahli Politeknik Negeri
Medan dan berdasarkan Laporan telahaan Staf atas status Penyimpangaan Kegiatan
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri No. 175795 Lobu Tangga Kec. Muara
Kab. Tapanuli Utara tahun anggaran 2012 yang dibuat oleh auditor Binez Simanjuntak,
SE.cFrA tertanggal 8 Desember 2014 ditemukan adanya kerugian keuangan Negara
akibat terdapatnya kekurangan volume pekerjaan (tidak sesuai dengan rencana gambar
dan rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp. 17.799.773.05 (Tujuh belas juta tujuh ratus
sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah koma nol lima sen),
tidak diadakannya pengadaan Meubilair untuk pembelian/pengadaan meja kursi meja
guru dan papan tulis pada Sekolah Dasar Negeri tersebut sebesar Rp. 20.000.000 (dua
puluh juta rupiah) serta terdapatnya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan
ketentuan sebesar Rp. 13.228.932,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu
sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);--------------------------------------
--------Bahwa apabila disambung hubungkan kedua fakta hukum di atas (halaman 54
paragraf pertama dan paragraf kedua) dengan fakta hukum sebagaimana tersebut pada
halaman 52 berlanjut ke halaman 53 jelas terdapat pertimbangan fakta hukum yang
saling bertentangan dimana pada halaman 52 berlanjut ke halaman 53 judex factie
menyimpulkan bahwa kekurangan volume pekerjaan fisik sesuai dengan hasil
pengukuran oleh pemeriksa dari Politeknik Negeri Medan adalah sebesar Rp.
21.106.929.17 sedangkan pada halaman 54 paragraf pertama judex facti menyebutkan
kekurangan volume pekerjaan fisik adalah sebesar Rp. 17.799.773,05;-----------------------
--------Bahwa pertimbangan judex factie yang saling bertentangan juga dapat ditemukan
dalam menyimpulkan fakta hukum pada halaman 54 paragraf kedua yang mengatakan :
“Bahwa akibat perbutan Terdakwa terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.
51.028.705.05 (Lima puluh satu juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah nol
koma lima sen), oleh karena judex facti sendiri telah mengetahui dan menyimpulkan
fakta hukum adanya pembelian meubiler oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.909.040,
sebagaimana ternyata ditemukan dalam perimbangan judex factie halaman 54 paragraf
ketiga yang mengatakan :”Bahwa benar Terdakwa Rameuli Sibatuara telah pula
mengingatkan saksi LH Simare-mare dan pada akhirnya Terdakwa sendiri yang
menyediakan mobiler pada bulan Oktober 2013 melalui CV Dos Sonang seharga Rp.
17.909.040, (terbilang tujuh belas juta sembilan ratus sembilan ribu empat pulu rupiah)
- 35 -
yaitu 4 (empat) lemari buku, 4 (empat) papan tulis, 4 (empat) meja guru, 4 (empat) kursi
guru, 16 (enam belas) meja murid, dan 32 (tiga puluh dua) kursi murid “ ;----------
--------Bahwa seandainya benar – quadnon - ada kerugian negara, tidak lah sebesar Rp.
51.028.705.05 (Lima puluh satu juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah nol
koma lima sen), akan tetapi kerugian negara tersebut HANYA sebesar Rp.
20.890.733,05 dengan perincian Rp. 51.028.705.05 dikurang Rp. 17.909.040 dikurang
Rp. 13.228.932,00 (yang tidak bertentangan dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan
Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar tahun 2012
BAB IV huruf D alinea terakhir, oleh karena judex facti sendiri telah mengetahui dan
menyimpulkan fakta hukum adanya pembelian meubiler oleh Terdakwa sebesar Rp.
17.909.040,00 pada bulan Oktober 2013;--------------------------------------------------------------
--------Bahwa SESUNGGUHNYA apabila kita merujuk serta memedomani hasil
pemeriksaan atau telaahan yang dilakukan oleh BPKP, yang merujuk hasil pemeriksaan
ahli dari Politeknik Negeri Medan juga terdapat fakta hukum yang tidak benar dan
sangat menyesatkan karena kedua ahli tersebut berkesimpulan bahwa realisasi
pekerjaan fisik dan pengadaan mobiler berdasarkan hasil pemeriksaan adalah sebesar
Rp. 261.865.240,83, sedangkan kerugian Negara menurut saksi ahli dari BPKP adalah
sebesar Rp. 51.028.705.05, yang artinya kalau diakumulasikan realisasi pekerjaan fisik
ditambah jumlah kerugian Negara adalah sebagai berikut:
Realisasi pekerjaan Rp. 261.865.240,83
Kerugian Negara Rp. 51.028.705,05
Total Rp. 312.893.945,88 ;---------------------------------
---------Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan nyata bahwa Ahli dari BPKP
telah salah dan keliru dalam membuat telaahan/hasil pemeriksaan oleh karena apabila
diakumulasikan realisasi pekerjaan fisik sebesar Rp. 261.865.240,83 ditambah kerugian
Negara sebesar Rp. 51.028.705,05, maka hasilnya adalah sebesar Rp. 312.893.945,88,
sedangkan Pagu Program Rehabilitasi setelah dikurangi pajak PPN sebesar
Rp.27.966.501,39 dan PPH sebesar Rp. 4.593.545,45 adalah HANYA sebesar Rp.
304.300.400,47, artinya antara realisasi pekerjaan dan jumlah kerugian Negara tidak
singkron dengan Pagu Bersih Program Kegiatan dimana terdapat SELISIH/KELEBIHAN
sebesar Rp. 8.593.545,41;--------------------------------------------------------------------
B. KEBERATAN DAN BANTAHAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUMJUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM MENGUJITERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 3 UU TPK DAN PASAL 55 AYAT (1)KE-1 KUHP
1. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH KELIRU DALAMMEMPERTIMBANGKAN UNSUR “SETIAP ORANG”
- 36 -
--------Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru
mempertimbangkan bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan
menyakinkan, yang dalam pertimbangannya pada halaman 61 alinea pertama yang
menyatakan : “Menimbang ....didalam pemeriksaan persidangan terdakwa dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani dapat mengikuti setiap tahapan persidangan, dapat
menjawab pertanyaan dan dapat menilai semua keterangan para saksi yang diajukan
dan diperiksa di persidangan sehingga tidak diketemukan adanya alasan pemaaf
maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban hukum atas
perbuatannyaoleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan
menuruit hukum”;----------------------------
--------Bahwa selanjutnya pada halaman 61 alinea kedua disebutkan : “Menimbang
bahwa setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah ditujukan pada pelaku pegawai
negeri atau penyelenggara negara, dan berdasarkan keterangan para saksi dan
Terdakwa bahwa Terdakwa Rameuli Sibatuara diangkat sebagai Kepala Sekolah Dasar
Negeri 175795 Lobu Tangga, kemudian berdasarkan Tahun 2012 program pemerintah
melalui Departemen Pendidikan menjalankan Program Nasional Rehabilitasi Ruang
Kelas Rusak Berat Gedung Sekolah Dasar dengan Bantuan Sosial pada Tahun 2012
menjabat sebagai Penanggungjawab dalam TPR2K dengan demikian menurut
pendapat kami unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa
Rameuli Sibatuara telah terbukti secara sah dan meyakinkan”;----------------------------------
-------Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara ini
tidak terdapat cukup bukti yang sah yang mendukung, yang dapat digunakan
membuktikan bahwa Terdakwa RAMEULI SIBATUARA dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa karena
pada diri Terdakwa tidak terdapat kesalahan (mens rea) sebab Terdakwa memang
benar-benar tidak melakukan perbuatan pidana (actus reus) seperti didakwakan
Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primer;------------------------------------------
-------Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa “unsur setiap orang ”
sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan menyakinkan
dipenuhi oleh terdakwa ;----------------------------------------------------------------------
2. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH KELIRU DALAMMEMPERTIMBANGKAN UNSUR “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKANDIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI”
--------Bahwa maksud dari unsur ini harus diberi pengertian bahwa Terdakwa memang
sejak awal telah sadar dan mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau
- 37 -
orang lain atau korporasi melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau
--------Bahwa benar sesuai dengan fakta ang terungkap atas keterangan saksi
SYAMSUDIN OMPUSUNGGU selaku pemilik usaha CV Dos Sonang menerangkan,
benar Terdakwa telah membeli mobiler pada saksi yang diserahkan tanggal 17
November 2013 dengan menggunakan kwitansi dengan harga lebih kurang Rp
17.909.040,-yaitu berupa :
4 (empat) buah lemari buku terbuat dari bahan triplek tebal (6 mm);
4 (empat) papan tulis terbuat dari bahan triplek tebal (9 mm);
4 (empat) meja guru terbuat dari bahan triplek tebal (15 mm);
4 (empat) kursi guru terbuat dari balok kayu sembarang keras;
- 42 -
16 (enam belas) meja murid terbuat dari bahan triplek tebal (15 mm);
32 (tiga puluh dua) kursi murid terbuat dari kayu sembarang keras ;
----------Bahwa Pemohon Banding juga sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum
judex factie Pengadilan Negeri Medan pada halaman 66 alinea terakhir bersambung ke
halaman 67, karena selain sumbernya tidak jelas pertimbangan hukum tersebut sangat
menyesatkan, yang mengatakan: “Bahwa selain itu juga sebagai penanggung jawab
kegiatan rehabilitasi terdakwa Rameuli Sibatuara tidak melakukan pengawasan
terhadap saksi Lintong Halomoan Simaremare secara menyeluruh terhadap proses
kegiatan ruang kelas Rusak Berat tersesbut sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan
sehingga mengakibatkan terjadi kekurangan volume pekerjaan sesuai dengan hasil
pengukuran oleh pemeriksa dari Politeknik Negeri Medan berdasarkan Laporan
pemeriksaan atas pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 175795 oleh Ahli Dari
Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan nilai kekurangan volume fisik pekerjaan
adalah sebesar Rp. 37.799.773,- (terbilang tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh
sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);----------------------------------------------------
---------Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Medan sangat tidak cermat dalam
memberikan pertimbangan hukum dimana disatu sisi judex factie mengatak kerugian
negara akibat kekurangan volume fisik pekerjaan adalah sebesar Rp. 37.799.773,- dan
sisi lain judex factie mengatakan bahwa kerugian negara atas kekurangan volume
pekerjaan adalah sebesar Rp. 21,106,929.17 (kekurangan volume pekerjaan fisik)
ditambah Rp. 20.000.000,- (kekurangan Meubilair) sehingga total kekurangan volume
pekerjaan fisik ditambah Meubilair sebesar Rp. 41,106,929.17 (vide pertimbangan
hukum halaman 52 dan 53);-----------------------
--------Bahwa pertimbangan judex factie yang saling bertentangan juga dapat ditemukan
dalam menyimpulkan fakta hukum pada halaman 54 paragraf kedua yang mengatakan :
“Bahwa akibat perbutan Terdakwa terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.
51.028.705.05 (Lima puluh satu juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah nol
koma lima sen), oleh karena judex facti sendiri telah mengetahui dan menyimpulkan
fakta hukum adanya pembelian meubiler oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.909.040,
sebagaimana ternyata ditemukan dalam perimbangan judex factie halaman 54 paragraf
ketiga yang mengatakan :”Bahwa benar Terdakwa Rameuli Sibatuara telah pula
mengingatkan saksi LH Simare-mare dan pada akhirnya Terdakwa sendiri yang
menyediakan mobiler pada bulan Oktober 2013 melalui CV Dos Sonang seharga Rp.
17.909.040, (terbilang tujuh belas juta sembilan ratus sembilan ribu empat pulu rupiah)
yaitu 4 (empat) lemari buku, 4 (empat) papan tulis, 4 (empat) meja guru, 4 (empat) kursi
guru, 16 (enam belas) meja murid, dan 32 (tiga puluh dua) kursi murid “ ;
- 43 -
---------Bahwa benar PEMOHON BANDING (Terdakwa) sama sekali tidak memperoleh
keuntungan secara pribadi bahkan senyatanya Terdakwa telah menalangi kerugian atas
pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat pada SDN Lobu Tangga,
sehingga dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi tidaklah terpenuhi;-------------------
3. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH KELIRU DALAMMEMPERTIMBANGKAN UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN,KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATANATAU KEDUDUKAN”
---------Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam
pertimbangan hukumnya pada halaman 69 alinea pertama yang mengatakan:” Bahwa
benar setelah dana bantuan masuk ke dalam rekening sekolah, selanjutnya saksi Arifin
Simamora, S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan
Kabupten Tapanuli Utara mengundang Terdakwa sebagai Kepala SD Negeri No.
175795 Lobu Tangga Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, selaku penerima dana
rehabilitasi ruangan kelas rusak berat untuk bertemu dengan Tim Konsultan
Perencana/Pengawas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara di
Hotel Glory Tarutung. Bahwa dalam pertimbangan tersebut Arifin Simamora, S.Pd
memperkenalkan Zamzami Jambak sebagi konsultan Pelaksana/Pengawas yang akan
membuat rencana gambar dan rencana anggaran biaya yang akan dipakai sebagai
acuan dalam pelaksanaan kegiatan Program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat
Sekolah Dasar dan Pengadaan Meubilair tersebut;--------------------------------------------------
---------Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan telah memanipulasi sebahagian
fakta yang terungkap dalam persidangan, karena senyatanya ketika Arifin Simamora
S.Pd selaku selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupten
Tapanuli Utara mengundang Terdakwa di Hotel Glory Tarutung, selain memperkenalkan
dan menunjuk Zamzami Jambak sebagai Konsultan Perencana dan Pengawas dalam
pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tersebut saksi Arifin Simamora, S.Pd juga menunjuk
saksi Lintong Hamonangan Simaremare sebagai pelaksana teknis kegiatan atau
sebagai kepala tukang;--------
---------Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan Zamzami
Jambak selaku Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas dan Lintong
Hamonangan Simaremare selaku penanggungjawab teknis kegiatan tidak lah atas
kehendak dari Terdakwa Rameuli Sibatuara, tetapi adalah atas perintah Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Cq Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana(kebenaran dari fakta hukum ini didukung dan dikuatkan oleh keterangan
saksi Joskar dan keterangan Terdakwa);
- 44 -
--------Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan fakta (hukum) judex factie
Pengadilan Negeri Medan halaman 69 alinea kedua, yang menyatakan:” Bahwa benar
setelah rencana gambar dan rencana Anggaran Biaya dibuat dan diserahkan oleh
Zamzami Jambak kepada Terdakwa SD Negeri No. 175795 Lobu Tangga Kec. Muara
Kab.Tapanuli Tapanuli Utara lalu Terdakwa menghubungi saksi Lintong Halomoan
Simaremare untuk bertindak sebagai Penanggungjawab Teknis untuk melaksanakan
Program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat yang dimaksud tanpa memalui
persetujuan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas(TPR2K) yang telah dibentuk;-------
---------Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak jelas sumbernya (saksi) yang
menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang terungkap di
depan persidangan, karena sesuai dengan uraian di atas sesungguhnya sudah sangat
jelas bahwa Terdakwa tidak pernah memilih dan menunjuk saksi Lintong Halomoan
Simaremare sebagai Penanggungjawab Teknis untuk melaksanakan program
Rehabilitasi akantetapi sesuai dengan keterangan Terdakwa, keterangan saksi Rusmina
dan keterangan saksi Marihot Tampubolon sebagai Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, pada pokoknya menerangkan : Bahwa
pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 bahan bangunan yang terdiri dari pasir dan batu
bata masuk ke lokasi SDN No. 175975 Lobu Tangga namun terdakwa tidak mengetahui
siapa yang mengirim bahan bangunan tersebut, kemudian, hari Senin, tanggal 23 Juli
2012 Terdakwa menanyakan kepada guru-guru siapa yang mengantar bahan bagunan
tersebut ternyata tidak ada yang mengetahui, kemudian Terdakwa melaporkan kejadian
tersebut kepada Kepala UPTD Kecamatan Muara bahwa ada bahan bangunan masuk
ke sekolah namun tidak mengetahui siapa yang mengirimnya ;---------------
---------Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012, Lintong Siamre-mare datang ke
sekolah dan memperkenalkan diri sebagai pemborong/pelaksana pembangunan rehab
ruang kelas SDN No. 175975 Lobu Tangga yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Utara dan Arifin Simamora, S.Pd serta mengatakan bahwa dia
telah memasukkan bahan bangunan pada hari minggu kemarin ;-------------------------------
---------Bahwa oleh karena Lintong Simare-mare telah dihunjuk oleh kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai penanggung jawab kegiatan/rekanan
sehingga dengan terpaksa Lintong Simaremare dimasukkan dalam TP2RK sebagai
penanggungjawab teknis kegiatan dengan tanggal mundur yaitu tanggal 18 Mei 2012 ;--
--------Bahwa dari uraian juridis di atas jelas dan terang bahwa keberadaan saksi Lintong
Simaremare selaku Penanggungjawab Teknis Kegiatan Rehabilitasi sekali lagi bukanlah
atas keinginan atau kehendak Terdakwa akantetapi adalah atas perintah Kadis
Pendidikan dan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, yang tidak mungkin
ditolak oleh Terdakwa mengingat Rodolf Manalu dan Arifin Simamora, S.Pd adalah
- 45 -
atasan Terdakwa, sehingga kesimpulan pendapat judex factie Pengadilan Negeri
Medan yang menyimpulkan bahwa pengangkatan saksi Lintong Halomoan Simaremare
sebagai Penanggungjawab Teknis Kegiatan tanpa melalui persetujuan TPR2K adalah
fakta hukum yang tidak benar;--------------------
--------Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan pertimbangan judex factie
Pengadilan Negeri Medan halaman 70 alinea terakhir, yang menyatakan:” Bahwa benar
Terdakwa Rameuli Sibatuara selaku Penanggungjawab dalam pelaksanaan, tidak
mengerjakan rehabilitasi ruang kelas rsak berat SD sesuai dengan Petunjuk
Pelaksanaan Progam Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD tahun 2012
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan
Dasar Tahun2012 yang mana dalam Juklak tersebut pada Bab III huruf d mengenai
Pelaksanaan Kegiatan dijelaskan bahwa Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas
Rusak Berat (TPR2K) yang terdiri dari penanggungjawab, Ketua, Skretaris, Bendahara,
Penanggungjawab Teknis Kegiatan dan Anggota haruslah berpedoman kepada Juklak
Tersebut. Namun ternyata Terdakwa tidak melaksanakan juklak tersebut dimana
Terdakwa menghunjuk saksi Lintong Halomoan Simare-mare sebagai Penanggungjwab
Teknis dimana saksi Lintong Halomoan Simare-mare adalah berstatus sebagai
pengurus Partai Golkar dan LSM Topan RI ”;----------------------------------------------------------
---------Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak jelas sumbernya (saksi) yang
menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang terungkap di
depan persidangan, karena apabila dibaca dan dicermati seluruh isi putusan judex factie
terutama atas keterangan seluruh saksi yang dihadirkan di depan persidangan tidak
satu saksi pun yang menerangkan bahwa saksi Lintong Halomoan Simaremare sebagai
Pengurus Partai Golkar dan LSM Topan RI, sehingga judex factie telah memanipulasi
fakta yang terungkap di persidangan;----
---------Bahwa seandainya benar - quadnon - saksi Lintong Halomoan Simaremare
sebagai Pengurus Partai Golkar dan LSM Topan RI, sangatlah tidak patut menurut
hukum apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan Juklak, oleh karena
sebagaimana diuraikan di atas bahwa sebelumnya Terdakwa sama sekali tidak
mengenal saksi Lintong Halomoan Simaremare akantetapi yang mengenal dan
menunjuk saksi Lintong Halomoan Simaremare sebagai anggota Tim
TPR2K/Penanggungjawab Teknis Kegiatan adalah Drs. Rudolf Manalu dan Arifin
Simamora, S.Pd, sehingga secara hukum merekalah yang patut dimintai
5.JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH KELIRU DALAMMEMPERTIMBANGKAN UNSUR “TURUT SERTA MELAKUKAN, MENYURUHMELAKUKAN”---------Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam
pertimbangan hukumnya pada halaman 80 alinea pertama yang mengatakan:” Bahwa
benar setelah dana bantuan masuk ke dalam rekening sekolah, selanjutnya saksi Arifin
Simamora, S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan
Kabupten Tapanuli Utara mengundang Terdakwa sebagai Kepala SD Negeri No.
175795 Lobu Tangga Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, selaku penerima dana
rehabilitasi ruangan kelas rusak berat untuk bertemu dengan Tim Konsultan
Perencana/Pengawas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara di
Hotel Glory Tarutung. Bahwa dalam pertimbangan tersebut Arifin Simamora, S.Pd
memperkenalkan Zamzami Jambak sebagi konsultan Pelaksana/Pengawas yang akan
membuat rencana gambar dan rencana anggaran biaya yang akan dipakai sebagai
acuan dalam pelaksanaan kegiatan Program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat
Sekolah Dasar dan Pengadaan Meubilair tersebut;--------------------------------------------------
---------Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan telah memanipulasi sebahagian
fakta yang terungkap dalam persidangan, karena senyatanya ketika Arifin Simamora
S.Pd selaku selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupten
Tapanuli Utara mengundang Terdakwa di Hotel Glory Tarutung, selain memperkenalkan
dan menunjuk Zamzami Jambak sebagai Konsultan Perencana dan Pengawas dalam
pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tersebut saksi Arifin Simamora, S.Pd juga menunjuk
saksi Lintong Hamonangan Simaremare sebagai pelaksana teknis kegiatan atau
sebagai kepala tukang;--------
---------Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan Zamzami
Jambak selaku Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas dan Lintong
Hamonangan Simaremare selaku penanggungjawab teknis kegiatan tidak lah atas
kehendak dari Terdakwa Rameuli Sibatuara, tetapi adalah atas perintah Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Cq Kepala Bidang Sarana dan
- 56 -
Prasarana(kebenaran dari fakta hukum ini didukung dan dikuatkan oleh keterangan
saksi Joskar dan keterangan Terdakwa);
--------Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan fakta (hukum) judex factie
Pengadilan Negeri Medan halaman 80 alinea kedua, yang menyatakan:” Bahwa benar
setelah rencana gambar dan rencana Anggaran Biaya dibuat dan diserahkan oleh
Zamzami Jambak kepada Terdakwa SD Negeri No. 175795 Lobu Tangga Kec. Muara
Kab.Tapanuli Tapanuli Utara lalu Terdakwa menghubungi saksi Lintong Halomoan
Simaremare untuk bertindak sebagai Penanggungjawab Teknis untuk melaksanakan
Program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat yang dimaksud tanpa memalui
persetujuan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas(TPR2K) yang telah dibentuk;-------
---------Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak jelas sumbernya (saksi) yang
menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang terungkap di
depan persidangan, karena sesuai dengan uraian di atas sesungguhnya sudah sangat
jelas bahwa Terdakwa tidak pernah memilih dan menunjuk saksi Lintong Halomoan
Simaremare sebagai Penanggungjawab Teknis untuk melaksanakan program
Rehabilitasi akantetapi sesuai dengan keterangan Terdakwa, keterangan saksi Rusmina
dan keterangan saksi Marihot Tampubolon sebagai Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, pada pokoknya menerangkan : Bahwa
pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 bahan bangunan yang terdiri dari pasir dan batu
bata masuk ke lokasi SDN No. 175975 Lobu Tangga namun terdakwa tidak mengetahui
siapa yang mengirim bahan bangunan tersebut, kemudian, hari Senin, tanggal 23 Juli
2012 Terdakwa menanyakan kepada guru-guru siapa yang mengantar bahan bagunan
tersebut ternyata tidak ada yang mengetahui, kemudian Terdakwa melaporkan kejadian
tersebut kepada Kepala UPTD Kecamatan Muara bahwa ada bahan bangunan masuk
ke sekolah namun tidak mengetahui siapa yang mengirimnya ;--------------------------------
---------Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012, Lintong Siamre-mare datang ke
sekolah dan memperkenalkan diri sebagai pemborong/pelaksana pembangunan rehab
ruang kelas SDN No. 175975 Lobu Tangga yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Utara dan Arifin Simamora, S.Pd serta mengatakan bahwa dia
telah memasukkan bahan bangunan pada hari minggu kemarin ;-------------------------------
---------Bahwa oleh karena Lintong Simare-mare telah dihunjuk oleh kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai penanggung jawab kegiatan/rekanan
sehingga dengan terpaksa Lintong Simaremare dimasukkan dalam TP2RK sebagai
penanggungjawab teknis kegiatan dengan tanggal mundur yaitu tanggal 18 Mei 2012 ;--
--------Bahwa dari uraian juridis di atas jelas dan terang bahwa keberadaan saksi Lintong
Simaremare selaku Penanggungjawab Teknis Kegiatan Rehabilitasi sekali lagi bukanlah
atas keinginan atau kehendak Terdakwa akantetapi adalah atas perintah Kadis
- 57 -
Pendidikan dan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, yang tidak mungkin
ditolak oleh Terdakwa mengingat Rodolf Manalu dan Arifin Simamora, S.Pd adalah
atasan Terdakwa, sehingga kesimpulan pendapat judex factie Pengadilan Negeri
Medan yang menyimpulkan bahwa pengangkatan saksi Lintong Halomoan Simaremare
sebagai Penanggungjawab Teknis Kegiatan tanpa melalui persetujuan TPR2K adalah
fakta hukum yang tidak benar;--------------------
--------Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan pertimbangan judex factie
Pengadilan Negeri Medan halaman 81 alinea kedua, yang menyatakan:” Bahwa benar
Terdakwa Rameuli Sibatuara selaku Penanggungjawab dalam pelaksanaan, tidak
mengerjakan rehabilitasi ruang kelas rsak berat SD sesuai dengan Petunjuk
Pelaksanaan Progam Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD tahun 2012
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan
Dasar Tahun2012 yang mana dalam Juklak tersebut pada Bab III huruf d mengenai
Pelaksanaan Kegiatan dijelaskan bahwa Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas
Rusak Berat (TPR2K) yang terdiri dari penanggungjawab, Ketua, Skretaris, Bendahara,
Penanggungjawab Teknis Kegiatan dan Anggota haruslah berpedoman kepada Juklak
Tersebut. Namun ternyata Terdakwa tidak melaksanakan juklak tersebut dimana
Terdakwa menghunjuk saksi Lintong Halomoan Simare-mare sebagai Penanggungjwab
Teknis dimana saksi Lintong Halomoan Simare-mare adalah berstatus sebagai
pengurus Partai Golkar dan LSM Topan RI ”;----------------------------------------------------------
---------Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak jelas sumbernya (saksi) yang
menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang terungkap di
depan persidangan, karena apabila dibaca dan dicermati seluruh isi putusan judex factie
terutama atas keterangan seluruh saksi yang dihadirkan di depan persidangan tidak
satu saksi pun yang menerangkan bahwa saksi Lintong Halomoan Simaremare sebagai
Pengurus Partai Golkar dan LSM Topan RI, sehingga judex factie telah memanipulasi
fakta yang terungkap di persidangan;----
---------Bahwa seandainya benar - quadnon - saksi Lintong Halomoan Simaremare
sebagai Pengurus Partai Golkar dan LSM Topan RI, sangatlah tidak patut menurut
hukum apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan Juklak, oleh karena
sebagaimana diuraikan di atas bahwa sebelumnya Terdakwa sama sekali tidak
mengenal saksi Lintong Halomoan Simaremare akantetapi yang mengenal dan
menunjuk saksi Lintong Halomoan Simaremare sebagai anggota Tim
TPR2K/Penanggungjawab Teknis Kegiatan adalah Drs. Rudolf Manalu dan Arifin
Simamora, S.Pd, sehingga secara hukum merekalah yang patut dimintai
---------Bahwa dengan mencermati ketentuan BAB IV huruf D alinea terakhir di atas,
jelas bahwa prioritas peruntukan biaya operasional TP2RK adalah untuk biaya tenaga
perencana/pengawas, sehingga penyerahan uang sebesar Rp. 9.228.932,- kepada
ZAMZAMI JAMBAK TIDAK LAH menyimpangi ketentuan Juklak Program Nasional
- 60 -
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD tahun 2012 (vide. BAB IV huruf D), sehingga
jelas dan terang bahwa judex factie yang menyimpulkan “Terdakwa telah menunjuk
saksi Zamzami Jambak selaku Konsultan/Perencana dalam Kegiatan Rehab bahkan
mengalokasikan sebagian dana rehab kepada saksi Zamzami Zambak pada hal tidak
ada diatur dan tidak dibenarkan”, adalah fakta hukum yang tidak benar karena tidak
sesuai dengan ketentun hukum terutama Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 (vide BAB IV huruf D
alinea terakhir);-------------
----------Bahwa Pemohon Banding juga sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum
judex factie Pengadilan Negeri Medan pada halaman 82 alinea terakhir bersambung ke
halaman 83, karena selain sumbernya tidak jelas pertimbangan hukum tersebut sangat
menyesatkan, yang mengatakan: “Bahwa sebagai penanggung jawab kegiatan
rehabilitasi terdakwa Rameuli Sibatuara tidak melakukan pengawasan terhadap saksi
Lintong Halomoan Simaremare secara menyeluruh terhadap proses kegiatan ruang
kelas Rusak Berat tersesbut sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan sehingga
mengakibatkan terjadi kekurangan volume pekerjaan sesuai dengan hasil pengukuran
oleh pemeriksa dari Politeknik Negeri Medan berdasarkan Laporan pemeriksaan atas
pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 175795 oleh Ahli Dari Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Medan nilai kekurangan volume fisik pekerjaan adalah sebesar Rp.
37.799.773,- (terbilang tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh
ratus tujuh puluh tiga rupiah);----------------------------------------------------------------------
---------Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Medan sangat tidak cermat dalam
memberikan pertimbangan hukum dimana disatu sisi judex factie mengatakan kerugian
negara akibat kekurangan volume fisik pekerjaan adalah sebesar Rp. 37.799.773,- dan
sisi lain judex factie mengatakan bahwa kerugian negara atas kekurangan volume
pekerjaan adalah sebesar Rp. 21,106,929.17 (kekurangan volume pekerjaan fisik)
ditambah Rp. 20.000.000,- (kekurangan Meubilair) sehingga total kekurangan volume
pekerjaan fisik ditambah Meubilair sebesar Rp. 41,106,929.17 (vide pertimbangan
hukum halaman 52 dan 53);-----------------------
--------Bahwa pertimbangan judex factie yang saling bertentangan juga dapat ditemukan
dalam menyimpulkan fakta hukum pada halaman 54 paragraf kedua yang mengatakan :
“Bahwa akibat perbutan Terdakwa terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.
51.028.705.05 (Lima puluh satu juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah nol
koma lima sen), oleh karena judex facti sendiri telah mengetahui dan menyimpulkan
fakta hukum adanya pembelian meubiler oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.909.040,
sebagaimana ternyata ditemukan dalam perimbangan judex factie halaman 54 paragraf
ketiga yang mengatakan :”Bahwa benar Terdakwa Rameuli Sibatuara telah pula
- 61 -
mengingatkan saksi LH Simare-mare dan pada akhirnya Terdakwa sendiri yang
menyediakan mobiler pada bulan Oktober 2013 melalui CV Dos Sonang seharga Rp.
17.909.040, (terbilang tujuh belas juta sembilan ratus sembilan ribu empat pulu rupiah)
yaitu 4 (empat) lemari buku, 4 (empat) papan tulis, 4 (empat) meja guru, 4 (empat) kursi
guru, 16 (enam belas) meja murid, dan 32 (tiga puluh dua) kursi murid “ ;
---------Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Medan tersebut
keliru dan menyesatkan karena dalam menentukan jumlah kerugian negara, BPKP telah
melakukan pelanggaran, dimana ketika PEMOHON BANDING (Terdakwa) ditetapkan
sebagai Tersangka oleh penyidik, kerugian negara belum dihitung oleh ahli. Fakta
menunjukkan Kerugian Negara baru selesai dihitung Tanggal 8 Desember 2014, sesuai
dengan Laporan Telaahan Staf Atas Kasus Penyimpangan Kegiatan Rehabilitasi Ruang
Kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 175795 Lobu Tangga Kecamatan Muara
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh
saksi BINEZ SIMANJUNTAK dan AGUS REZA PAHLEVI, bertanggal 8 Desember 2014
(Lampiran II);--------------
--------Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum
halaman 83 alinea pertama yang mengatakan : ”Bahwa Terdakwa Rameuli Sibatuara
dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak
Berat SD Negeri 175795 Lobu Tangga pada tahun 2012 bersama-sama dengan saksi
Lintong Halomoan Simare-mare (berkas terpisah) serta saksi Zamzami Jambak pula
menikmati keuangan Negara sebesar Rp. 9.228.932,- (terbilang sembilan juta dua ratus
dua puluh delapa ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), serta Kejaksaan Negeri
Tarutung telah menetapkan Zamzami Jambak sebagai Tersangka, maka Majelis akan
membebankan penggantian kerugian Negara kepada mereka bertiga “, karena tidak
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berkenaan dengan Uang Pengganti ;------
--------Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Nilai bantuan
untuk Rehabilitasi 4 (empat) Ruang Kelas Rusak Berat SD Negeri No. 175795 Lobu
Tangga, Kecamatan Muara, setelah dikurangi PPN dan PPh adalah sebesar Rp.
304.299.953.16 (tiga ratus empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan
ratus lima puluh tiga rupiah enam belas sen) setelah dipotong PPN dan PPh (vide.
Bukti T-6 dan T-7) ;--------------------------------------
-------Bahwa fakta persidangan terungkap Total Pengeluaran Terdakwa adalah sebesar
Rp. 305.637.972.00,- (vide. Bukti T-1 s/d Bukti T-15), dan apabila diakumulasikan
jumlah semua pengeluaran dikurangi dengan nilai bantuan yang diterima dalam
pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat terdapat selisih/kekurangan dana
(defisit) sebesar Rp. 1.338.018.84, kekurangan mana hingga saat ini masih ditalangi
- 62 -
oleh terdakwa, sehingga “unsur Turut Serta Melakukan, Menyuruh Melakukan ” tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan;--------------------------------------------------------------------
-------Berdasarkan uraian-uraian diatas, secara nyata dan jelas bahwa tidaklah terbukti
secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana
didakwakan dan dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut, melakukan tindak pidana
korupsi secara bersama-sama oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya
menurut hukum apabila “Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan tertanggal 17 November 2015 Nomor : 56/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn
dibatalkan” dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri, mengambil
dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----------------------------
1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa / Pembanding;--------------------
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan tertanggal 17 November 2015 Nomor : 56/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn;---------
DENGAN MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa RAMEULI SIBATUARA tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta
martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;
Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,
dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan
mempelajari secara seksama Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya
tanggal 14 Desember 2015. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan
mempertimbangkannya lebih lanjut.;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan
mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Nopember 2015, Nomor : 56/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Mdn, Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal
14 Desember 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat
menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama
tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan
- 63 -
hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan
cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding
mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut
dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili
perkara ini ditingkat banding;
Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara dijatuhkan Majelis Hakim
Tingkat Pertama terhadap terdakwa selama 1(Satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat
Banding menilainya sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan yang ada didalam
masyarakat, oleh karena dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa RameuliSibatuara selaku Kepala Sekolah SDN 175795, Lobu Tangga , Kecamatan Muara,
Kabupaten Tapanuli Utara, terlibat aktif dalam tindak pidana korupsi yang dialakukan
secara bersama sama, dari dana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat dan
Pengadaan Mobilair Tahun anggaran 2012 yang bersumber dari dana Bansos APBN
senilai Rp 336.886.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh
enam ribu) , dimana Terdakwa Rameuli Sibatuara selaku Penanggung jawab Proyek
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat dan Pengadaan Mobilair Tahun anggaran 2012,
dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Program Nasional
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD Tahun 2012, yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar tahun 2012, yang
mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 51.028.705,05 (Lima puluhsatu juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah lima sen), sesuai
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dibuat oleh Auditor Binez Simanjuntak SE,cFrA; dari BPKP;
Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa
Rameuli Sibatuara, sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah memenuhi
rasa kepatutan;.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara incasu tidak
menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa
Rameuli Sibatuara, , Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya kurang tepat dan tidak
sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa dari fakta
persidangan terungkap telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp51.028.705,05 (Lima puluh satu juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiahlima sen), sesuai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dibuat oleh Auditor BinezSimanjuntak SE, cFrA; dari BPKP, dengan rincian sebagai berikut :
- 64 -
Kekurangan volume pekerjaan dan tidak sesuai dengan gambar dan RAB dengan
nilai sebesar Rp 17.799.773, 05,- (Tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluhsembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah lima sen)
Tidak diadakannya mobilair sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
Penggunaan dana tidak sesuai ketentuan oleh Terdakwa Rameuli Sibatuara,
selaku Kepala Sekolah dan Ketua TPR2K, sesuai keterangan saksi Rusmina
Rajaguguk, melalui Bendahara ada menyerahkan uang kepada Saksi ZamzaniZambak untuk Biaya Managemen Administrasi sebesar Rp 9.228.932,- (Sembilanjuta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)dan Biaya Penyusunan Laporan sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah)dengan total keseluruhan menjadi sebesar Rp 13.228.932,- (Tiga belas juta duaratus dua puluh delapn ribu sembilan rarus tiga puluh dua ribu rupiah).
Menimbang, bahwa dari Total kerugian Negara Rp 51.028.705,05 (Lima puluhsatu juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah lima sen), Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat bahwa Kekurangan volume pekerjaan dan tidak sesuai
dengan gambar dan RAB dengan nilai sebesar Rp 17.799.773, 05,- (Tujuh belas jutatujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah limasen), yang harus menjadi tanggung jawab Terdakwa Rameuli Sibatuara, sebagai
Kepala sekolah dan sekaligus sebagai Penanggung jawab TimPelaksana Rehabilitasi
Ruang Kelas (TPR2K);
Menimbang, bahwa untuk pengadaan Mobilair dengan anggaran Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah , sudah dilaksanakan oleh Terdakwa dengan
membelinya dari UD Dos Sonang sesuai keterangan saksi Syamsudin Ompusungu
dpersidangkan, sehingga tidak perlu lagi menjadi tanggung jawab Terdakwa RameuliSibatuara;
Meninbang, bahwa untuk Penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan oleh
Terdakwa Rameuli Sibatuara, selaku Kepala Sekolah dan Ketua TPR2K, sesuai
keterangan saksi Rusmina Rajaguguk, melalui Bendahara ada menyerahkan uang
kepada Saksi Zamzani Zambak untuk Biaya Managemen Administrasi sebesar Rp9.228.932,- (Sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tigapuluh dua rupiah) dan Biaya Penyusunan Laporan sebesar Rp 4.000.000,- (Empatjuta rupiah) dengan total keseluruhan menjadi sebesar Rp 13.228.932,- (Tiga belasjuta dua ratus dua puluh delapn ribu sembilan rarus tiga puluh dua ribu rupiah),harus menjadi tanggung jawab Saksi Zamzani Zambak, yang oleh Kejaksaan Negeri
Tarutung, telah juga ditetapkan sebagai tersangka;
- 65 -
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding memandang perlu dan tepat terhadap Kekurangan volume
pekerjaan dan tidak sesuai dengan gambar dan RAB dengan nilai sebesar Rp17.799.773, 05,- (Tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuhratus tujuh puluh tiga rupiah lima sen), sebagian dari Kerugian Keuangan Negara
tersebut , harus menjadi tanggung jawab dan di bebankan kepada Tekdakwa RameuliSibatuara, sebagai Uang Pengganti, sebagaimana dimuat dalam amar putusan
dibawah ini.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Nopember
2015 Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn, haruslah di rubah sekedar adanyahukuman tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti.
Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan hukum yakni Tindak Pidana
Korupsi yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat ditahan serta alasan keperluan agar
Terdakwa tidak melarikan diri untuk menghindari pelaksanaan putusan ini, maka
Terdakwa untuk ditahan dalam Tahanan Rumah Negara berdasarkan Penetapan
Nomor: 284/Pen.Pid.Sus.TPk/2015/PT.MDN, tanggal 30 Nopember 2015,
Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan untuk melakukan
penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan selama 30 (Tiga
puluh) hari, terhitung sejak Penetapan ini dilakasanakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini dibacakan ternyata Jaksa
Penuntut belum juga melakukan penahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu
memerintahkan lebih lanjut kepada Jaksa Penuntut Umum tentang pelaksanaan
penahanan kepada Terdakwa seperti termuat dalam amar putusan dibawah ini.
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi
pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan
Mengingat dan memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31
Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1
KUH.Pidana dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui
Penasehat Hukumnya;
- 66 -
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan tanggal 17 Nopember 2015, Nomor: 56/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn yang
dimintakan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagi berikut :
1. Menyatakan Terdakwa RAMEULI SIBATUARA tersebut tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan
Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAMEULI SIBATUARA terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘KORUPSI SECARA BERSAMA-
SAMA’;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh jutarupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang
pengganti sebesar sebesar Rp 17.799.773, 05,- (Tujuh belas juta tujuh ratussembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah lima sen),dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1
(satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi
untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana
penjara selama 2 (Dua) Bulan, apabila Terdakwa hanya mampu membayarkan
sebagian Uang Pengganti tersebut diatas, maka sisa Uang Pengganti yang
belum dibayar, diganti dengan pidana penjara berdasarkan persentase dari
jumlah hukuman pidana penjara pengganti yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penunutut Umum untuk segera melakukan
penahanan kepada Terdakwa RAMEULI SIBATUARA, ditahan dalam Tahanan
Rumah Negara yang berdasarkan Penetapan Nomor:
284/Pen.Pid.Sus.TPk/2015/PT.MDN, tanggal 23 Nopember 2015,
memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siborong Borong,
untuk melakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta
Medan yang sampai saat putusan ini dibacakan belum dilaksanakan oleh Jaksa
Penuntut Umum;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
- 67 -
1. 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara
Nomor : 823.4/684/2004 tentang pengangkatan Guru Dewasa TK. 1
pada SDN. 174539 Silinta An. RAMEULI SIBATURA ;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. RAMEULI
Kepala Sekolah SDN.175795 Lobu Tangga Muara beserta lampirannya;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara
Nomor : 821/34/K/BKD/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang
pengangkatan Kepala SDN. 175795 Lobu Tangga Muara An. RAMEULI
SIBATUARA ;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 10/UPO/1977 tanggal 03 Januari
1977 tentang Pengangkatan CPNS An. RAMEULI SIBATUARA ;
6. 1 (satu) Bundle Laporan asli Akhir Rehabilitasi 4 (empat) Ruang Kelas
SDN No. 175795 Muara tahun 2012 ;
7. 1 (satu) buah buku tabungan asli Bank Sumut Capem Siborongborong SDN
No. 175795 Lobutangga Desa Lobutangga Kec. Muara.
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kab.
Tapanuli Utara Nomor : 171/DCKP/Program-TU/2011 perihal
Persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD tanggal 26 Maret 2012;
9. 1 (satu) bundel Foto copy Calon PenerimaBantuan Rehabilitasi Ruang
Kelas di Sekolah Dasar TA. 2012 yang terdiri sari 1 (satu) lembar foto
copy Sampul Buku Rekening Bank Sumut An. SD Negeri 175795
Lobutangga Desa Lobutangga Kec. Muara.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah).
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal
11 Februari 2016 oleh Kami : Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum. Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua
Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Medan sebagai Anggota, Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.ROSMALINA SITORUS SH.MH. dan SAZILI SH.M.Si. Hakim Ad Hoc Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
- 68 -
Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan
Nomor : 05/Pen.Pid.Sus.K/2016/PT-MDN tanggal 6 Januari 2016, putusan tersebut
telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15Februari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim
Anggota tersebut diatas serta BHINNEKA PUTRA GINTING. SH.MH. sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.