P U T U S A N Perkara Nomor 20/KPPU-I/2016 · sebagai pengelola TPP tanpa melewati prosedur seleksi. Selanjutnya karena belum ada aturan terkait tarif di TPP maka penetapan tarif

S A L I N A N

P U T U S A N

Perkara Nomor 20/KPPU-I/2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya

disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 20/KPPU-I/2016 yang

memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 terkait Penetapan Tarif Handling yang Dilakukan oleh PT Artha

Samudra Kontindo dan PT Sarana Gemilang pada Kawasan Tempat

Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea Cukai Belawan yang dilakukan oleh: ---

1. Terlapor I : PT Artha Samudra Kontindo berkedudukan di

Jalan Pulau Nias Selatan Nomor 5-6, KIM Tahap

II, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Serang, Sumatera Utara.-----------------------------

2. Terlapor II : PT Sarana Gemilang berkedudukan di Gudang

BGR Jalan Titi Pahlawan Simpang Kantor Medan

Marelan, Sumatera Utara, Indonesia dan

Komplek Vila Gading, Jalan Sungai Kampar I

Nomor 2 Semper, Cilincing, Jakarta Utara dan

beralamat lain di Komplek Vila Gading, Jalan

Sungai Kampar I Nomor 2, Semper, Cilincing,

Jakarta Utara.------------------------------------------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------------------------------------

Majelis Komisi: ------------------------------------------------------------------------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. --------------------------------

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan

Pelanggaran. ----------------------------------------------------------------------------

Setelah mendengar keterangan para Saksi. ---------------------------------------

Setelah mendengar keterangan para Ahli. -----------------------------------------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor. ------------------------------------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ----------

- 2 -

S A L I N A N

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. --------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. --

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah telah melakukan

penelitian terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penetapan Tarif Handling yang

Dilakukan oleh PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana Gemilang

pada Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea Cukai

Belawan. ---------------------------------------------------------------------------

2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan dan

gelar laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap

Pemeriksaan Pendahuluan. ----------------------------------------------------

3. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan

Komisi Nomor 58/KPPU/Pen/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016

tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 20/KPPU-I/2016

(vide bukti A1). --------------------------------------------------------------------

4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan

tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi

melalui Keputusan Komisi Nomor 15/KPPU/Kep.3/II/2017 tanggal 28

Februari 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis

Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 20/KPPU-

I/2016 (vide bukti A3). ----------------------------------------------------------

5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-

I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor

11/KMK/Kep/II/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan

Pendahuluan Perkara Nomor 20/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 06

Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 (vide bukti A5). ------

6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan

Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan

Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka

- 3 -

S A L I N A N

Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis

Komisi I kepada PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana

Gemilang/Terlapor II (vide bukti A2, A6, A7, A8, A9, dan A10). ----------

7. Menimbang bahwa pada tanggal 06 Maret 2017, Majelis Komisi

melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan

Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator

kepada para Terlapor (vide bukti B1). ----------------------------------------

8. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh

Investigator, PT Artha Samudra Kontindo selaku Terlapor I dan PT

Sarana Gemilang selaku Terlapor II (vide bukti B1). -----------------------

9. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator

membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi

hal-hal sebagai berikut (vide bukti I2): ---------------------------------------

9.1. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang dilanggar oleh para

Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penetapan Tarif Handling

yang Dilakukan oleh PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana

Gemilang pada Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP

Bea Cukai Belawan. Dimana dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: ------

9.2. Gambaran Umum dan Permasalahan ----------------------------------

9.2.1. Bahwa ditinjau dari dasar hukumnya, Pasal 1 Permenkeu

70/2007 menyebutkan “Tempat Penimbunan Pabean yang

selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangunan

dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan

dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di Kantor

Pabean yang berada di bawah pengelolaan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan Barang Tidak

Pasal 5

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya

untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar

oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama

- 4 -

S A L I N A N

Dikuasai (BTD), Barang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang

Milik Negara (BMN) berdasarkan Undang-Undang

Kepabeanan”. ------------------------------------------------------

9.2.2. Bahwa dengan alasan keterbatasan pagu, fasilitas dan

SDM maka Bea Cukai memberi kesempatan kepada

pelaku usaha untuk mengajukan diri menjadi pengelola

TPP. Pada prosesnya, siapapun yang mengajukan diri

dapat ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean

sebagai pengelola TPP tanpa melewati prosedur seleksi.

Selanjutnya karena belum ada aturan terkait tarif di TPP

maka penetapan tarif diserahkan kepada pengelola TPP. --

9.2.3. Bahwa pengaturan terkait dengan penunjukan

pengelolaan barang tidak dikuasai (BTD) di TPP diatur oleh

KPP Bea Cukai Belawan. ----------------------------------------

9.2.4. Bahwa saat ini terdapat 2 (dua) pelaku usaha yang

ditunjuk sebagai pengelola TPP di Kawasan Bea Cukai

Belawan, yaitu PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana

Gemilang, dimana PT Artha Samudra Kontindo mulai

beroperasi untuk mengelola TPP di Kawasan Bea Cukai

Belawan sejak bulan Juli 2013 dan PT Artha Samudera

Kontindo mulai beroperasi sejak bulan Mei 2015. -----------

9.2.5. Bahwa terdapat penetapan tarif terkait jasa handling

untuk BTD (barang tidak dikuasai) berupa kontainer 20

FT, 40 FT, dan over height/over width/ over length untuk

tahun 2015 yang dilakukan oleh PT Artha Samudra

Kontindo bersama DPW ALFI/ILFA pada tahun 2015 dan

PT Sarana Gemilang bersama DPW ALFI/ILFA pada tahun

2015 yang dituangkan di dalam kesepakatan yang tertulis.

9.2.6. Bahwa tarif terkait jasa handling untuk BTD (barang tidak

dikuasai) berupa kontainer 20 FT, 40 FT, dan over

height/over width/over length untuk tahun 2015 yang

ditetapkan oleh PT Artha Samudra Kontindo dan PT

Sarana Gemilang bersama DPW ALFI/ILFA memiliki tarif

- 5 -

S A L I N A N

yang sama sehingga tidak terdapat persaingan diantara 2

(dua) pelaku usaha tersebut. ------------------------------------

9.3. Pasar Bersangkutan -------------------------------------------------------

9.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 10

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa

yang dimaksud pasar bersangkutan adalah pasar yang

berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran

tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang

sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau

jasa tersebut. ------------------------------------------------------

9.3.2. Bahwa pengertian pasar bersangkutan berdasarkan Pasal

1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut

menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan

posisi pelaku usaha beserta pesaingnya. ---------------------

9.3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, cakupan pengertian pasar

bersangkutan meliputi2 (dua) perspektif, yaitu pasar

berdasarkan produk dan pasar berdasarkan geografis. ----

9.3.4. Bahwa produk market di dalam objek perkara a quo dapat

dijelaskan sebagai berikut: --------------------------------------

9.3.4.1. Bahwa tempat penimbunan pabean adalah

bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain

yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh

pemerintah di kantor pabean, yang berada di

bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan

tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan

barang yang menjadi milik negara berdasarkan

Undang-Undang ini. ------------------------------------

9.3.4.2. Bahwa Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai

(BTD) adalah barang yang tidak dikeluarkan dari

TPS yang berada di dalam area pelabuhan dalam

- 6 -

S A L I N A N

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

penimbunannya. ----------------------------------------

9.3.4.3. Bahwa berikut alur pemidahan barang di TPP di

Kawasan Bea Cukai Belawan dapat digambarkan

sebagai berikut: -----------------------------------------

9.3.4.4. Bahwa PT Artha Samudra Kontindo menetapkan

terkait tarif jasa handling barang yang berbentuk

kontainer ukuran 20”, 40”, dan over height/over

widht/over length bersama DPW ALFI/ILFA pada

tahun 2013 dan diperbaharui pada tahun 2015. -

9.3.4.5. Bahwa PT Sarana Gemilang menetapkan terkait

tarif jasa handling barang yang berbentuk


widht/over length bersama DPW ALFI/ILFA pada

tahun 2015. ----------------------------------------------

9.3.4.6. Bahwa barang yang ditarik dari TPS BICT Belawan

ke TPP PT Artha Samudra Kontindo dan PT

Sarana Gemilang adalah barang yang berbentuk


widht/over length. --------------------------------------

9.3.4.7. Bahwa terkait dengan komponen jasa handling

untuk barang yang berbentuk kontainer ukuran

20”, 40”, dan over height/over widht/over length

dapat dijelaskan sebagai berikut: --------------------

Kapal sandar Bongkar di BICT selaku TPS

Longstay lebih dari 30 hari di TPS dinyatakan sebagai BTD dan dipindahkan ke TPP

Penarikan ke TPP di luar pelabuhan menimbulkan

biaya handling

Overstay lebih dari 60 hari di TPP dinyatakan sebagai BMN

dan dilelang.

- 7 -

S A L I N A N

a. Trucking adalah memindahkan kontainer dari

TPS ke TPP menggunakan truk. -----------------

b. Handling adalah biaya jasa meng-handle alat,

mulai dari awal di TPS, meliputi manuver di

lapangan sampai barang tiba di TPP atau jasa

pengurusan dokumen kontainer di lapangan. -

c. Mekanik adalah kegiatan yang meliputi lift on

dan lift off kontainer menggunakan alat atau

sewa peralatan. -------------------------------------

d. Doc fee adalah dokumen yang diurus terkait

penerbitan nota Pelindo dan permintaan

dokumen di tiap pintu gate. ----------------------

e. Service charge adalah pelayanan kepada

pengguna jasa/pemilik barang. ------------------

f. Penumpukan/storage adalah kegiatan

menyimpan kontainer di lapangan

penumpukan TPP. ----------------------------------

9.3.4.8. Bahwa dengan demikian, pasar produk dalam

perkara a quo adalah Jasa Handling untuk BTD

(Barang Tidak Dikuasai) berupa Kontainer 20 FT,

40 FT, dan Over Height/Over Width/Over Length

pada Tahun 2015-2016. -------------------------------

9.3.5. Bahwa di dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka

10 tentang Pasar bersangkutan dijelaskan bahwa Pasar

Geografis sangat ditentukan oleh ketersediaan produk di

pasar. ---------------------------------------------------------------

9.3.5.1. Bahwa pasar berdasarkan cakupan geografis

terkait dengan jangkauan dan/atau daerah

pemasaran. ----------------------------------------------

9.3.5.2. Bahwa dengan demikian, pasar berdasarkan

cakupan geografis dalam perkara a quo adalah

- 8 -

S A L I N A N

Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP

Bea Cukai Belawan. ------------------------------------

9.3.5.3. Bahwa berdasarkan produk dan cakupan

geografis dapat diketahui pasar bersangkutan

dalam perkara a quo adalah jasa handling untuk

BTD (Barang Tidak Dikuasai) berupa kontainer 20

FT, 40 FT, dan over height/over width/over length

pada Tahun 2015-2016 di Kawasan Tempat

Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea Cukai

Belawan. --------------------------------------------------

9.4. Struktur Pasar Bersangkutan --------------------------------------------


Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, struktur pasar adalah

keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-

aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku

pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain pencapaian

laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode

persaingan yang digunakan. --------------------------------------

9.4.2. Bahwa di dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, pangsa pasar adalah

persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu

yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan

dalam tahun kalender tertentu. ----------------------------------

9.4.3. Bahwa terdapat 2 (dua) pelaku usaha yang mengelola

Tempat Penimbunan Pabean (TPP) di Kawasan KPP Bea

Cukai Belawan yaitu PT Artha Samudra Kontindo dan PT

Sarana Gemilang. ---------------------------------------------------

9.4.4. Bahwa PT Artha Samudra Kontindo mulai beroperasi

untuk mengelola TPP di Kawasan KPP Bea Cukai Belawan

sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang berdasarkan

Keputusan Kepala KPPBC Belawan Nomor Kep-

617/VVBC.02/KPP.MP/2013 tanggal 31 Desember 2013

- 9 -

S A L I N A N

dan Perpanjangan Persetujuan Penetapan TPP

berdasarkan Keputusan Kepala KPPBC Belawan Nomor

Kep-586/VVBC/KPP.MP.01/2014 dan PT Sarana

Gemilang mulai beroperasi untuk mengelola TPP di

Kawasan KPP Bea Cukai Belawan sejak bulan Mei 2015

sampai sekarang berdasarkan Keputusan Kepala KPPBC

Belawan 183/VVBC.02/KPP.MP.01/2015 tertanggal 29

Mei 2015. -------------------------------------------------------------

9.5. Karakter Pasar Bersangkutan --------------------------------------------

9.5.1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu KPP Bea Cukai

Belawan terkait dengan penentuan tarif jasa handling

untuk barang yang tidak dikuasai (BTD) yang berbentuk


widht/over length di kawasan KPP Bea Cukai Belawan

diserahkan dan ditentukan sendiri oleh pelaku usaha yang

mengelola TPP tersebut. ------------------------------------------

9.5.2. Bahwa besaran tarif jasa handling untuk barang yang

tidak dikuasai (BTD) yang berbentuk kontainer ukuran

20”, 40”, dan over height/over widht/over length di

kawasan KPP Bea Cukai Belawan yang ditetapkan oleh

pengelola TPP yaitu PT Artha Samudra Kontindo dan PT

Sarana Gemilang pada tahun 2015-2016 memiliki besaran

tarif yang sama sehingga tidak terdapat persaingan di

antara pelaku usaha pengelola TPP tersebut. ----------------

9.5.3. Tentang Kesepakatan Bersama Terkait Tarif Handling

Tempat Penimbunan Pabean yang Ditentukan oleh PT

Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana Gemilang dengan

ALFI -----------------------------------------------------------------

- 10 -

S A L I N A N

Keterangan: Hasil Scan Copy Kesepakatan Bersama antara PT

Artha Samudra Kontindo dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara

9.5.3.1. Bahwa pada tanggal 30 April 2015 dibuat

kesepakatan bersama antara PT Artha Samudra

Kontindo dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara terkait dengan tarif handling tempat

penimbunan pabean. Pihak dari PT Artha

Samudra Kontindo yang menandatangi

kesepakatan tersebut adalah Direktur PT Artha

Samudra Kontindo yaitu Lindawati Mahargono

dan pihak dari DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara

adalah PLT. Ketua DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara yaitu Surianto, S.H. ---------------------------

- 11 -

S A L I N A N



Utara terkait Tarif Handling

9.5.3.2. Bahwa di dalam kesepakatan bersama tersebut

di dalam Bab II Pasal 3 ditentukan penyesuaian

tarif handling tempat penimbunan pabean yang

akan dikenakan kepada pengguna jasa atau

pemilik barang yaitu EMKL (ekspedisi

menggunakan kapal laut) yang barangnya

dipindah ke tempat penimbunan pabean yang

dikelola oleh PT Artha Samudra Kontindo. --------

- 12 -

S A L I N A N



Utara terkait Berlaku dan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama

9.5.3.3. Bahwa kesepakatan bersama terkait dengan tarif

handling tempat penimbunan pabean ini berlaku

selama 2 (dua) tahun sebagaimana yang

dijelaskan di dalam Bab V Pasal 7. -----------------

9.5.3.4. Bahwa di dalam kesepakatan bersama antara PT

Artha Samudra Kontindo dengan DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara terdapat mekanisme

pelaksanaan tarif dan sanksi yang berbunyi

“untuk menjamin terlaksana kesepakatan

bersama ini, maka setiap pelanggaran dapat

dikenakan sanksi berupa sanksi administratif

dan sanksi operasional serta sanksi

organisatoris”. ------------------------------------------

- 13 -

S A L I N A N

9.5.3.5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Manager

Area dari PT Artha Samudra Kontindo yang

bernama Indra Syahputra terkait tarif handling

tempat penimbunan pabean untuk tahun 2016

masih sesuai dengan yang terdapat di dalam

kesepakatan bersama dan belum ada perubahan.


Sarana Gemilang dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara

9.5.3.6. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 dibuat

kesepakatan bersama antara PT Sarana

Gemilang dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara terkait dengan tarif handling tempat

penimbunan pabean. Pihak dari PT Sarana

- 14 -

S A L I N A N

Gemilang yang menandatangi kesepakatan

tersebut adalah Kepala Cabang PT Sarana

Gemilang yaitu Sriyono dan pihak dari DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara adalah PLT. Ketua

DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara yaitu Surianto,

S.H. ------------------------------------------------------



terkait Tarif Handling

9.5.3.7. Bahwa di dalam kesepakatan bersama tersebut

di dalam Bab II Pasal 3 ditentukan penyesuaian

tarif handling tempat penimbunan pabean yang

akan dikenakan kepada pengguna jasa atau

- 15 -

S A L I N A N

pemilik barang yaitu EMKL (ekspedisi

menggunakan kapal laut) yang barangnya

dipindah ke tempat penimbunan pabean yang

dikelola oleh PT Sarana Gemilang. -----------------



terkait Berlaku dan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama

9.5.3.8. Bahwa kesepakatan bersama terkait dengan tarif

handling tempat penimbunan pabean ini berlaku

selama 2 (dua) tahun sebagaimana yang

dijelaskan di dalam Bab V Pasal 7. -----------------

9.5.3.9. Bahwa di dalam kesepakatan bersama antara PT

Sarana Gemilang dengan DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara terdapat mekanisme

pelaksanaan tarif dan sanksi yang berbunyi

- 16 -

S A L I N A N

“untuk menjamin terlaksana kesepakatan

bersama ini, maka setiap pelanggaran dapat

dikenakan sanksi berupa sanksi administratif

dan sanksi operasional serta sanksi

organisatoris”. ------------------------------------------

9.5.3.10. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi

KPPBC Belawan terkait tarif untuk pengelolaan

tempat penimbunan pabean di KPP Bea Cukai

Belawan diserahkan sepenuhnya kepada

perusahaan yang mengelola tempat penimbunan

pabean yaitu PT Artha Samudra Kontindo dan PT

Sarana Gemilang serta tanpa ada campur tangan

dan pengawasan oleh Bea Cukai. -------------------

9.5.3.11. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala

Cabang PT Sarana Gemilang yaitu Sriyono,

terdapat adanya rapat pembahasan terkait tarif

jasa handling untuk pengelolaan tempat

penimbunan pabean di KPP Bea Cukai Belawan

antara PT Artha Samudra Kontindo, PT Sarana

Gemilang, dan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara

di Kantor DPW ALFI/ILFA di Jalan Cemara,

Medan, Sumatera Utara. -----------------------------

9.5.4. Tentang Invoice Dari Pengguna Jasa/Barang yang

Menggunakan Jasa PT Artha Samudra Kontindo dan PT

Sarana Gemilang --------------------------------------------------

- 17 -

S A L I N A N

Keterangan: Hasil Scan Copy Lampiran Invoice yang

Dikeluarkan oleh PT Artha Samudra Kontindo kepada PT

Sanobar Gunajaya

9.5.4.1. Bahwa PT Sanobar Gunajaya sebagai pengguna

jasa atau pemilik barang yang barangnya masuk

ke dalam tempat penimbunan pabean yang

dikelola oleh PT Artha Samudra Kontindo,

diketahui barang milik PT Sanobar Gunajaya

masuk TPP pada tanggal 13 Maret 2015 dan

keluar dari TPP 26 Maret 2015. -----------------------

9.5.4.2. Bahwa diketahui sebagaimana yang terdapat di

dalam lampiran invoice yang dikeluarkan oleh PT

Artha Samudra Kontindo, tarif jasa handling

tempat penimbunan pabean yang dikenakan

kepada PT Sanobar Gunajaya sama dengan tarif

jasa handling tempat penimbunan pabean di

- 18 -

S A L I N A N

dalam kesepakatan bersama antara PT Artha

Samudra Kontindo dengan DPW ALFI/ILFA

Sumut. ----------------------------------------------------

9.5.4.3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu PT

Sanobar Gunajaya, PT Artha Samudra Kotindo

tidak pernah menunjukan dan tidak pernah ada

sosialisasi terkait adanya kesepakatan penetapan

tarif jasa handling tempat penimbunan pabean

antara PT Artha Samudra Kontindo dengan DPW

ALFI/ILFA Sumut dan Saksi juga pernah

meminta dasar pengenaan tarifnya tetapi PT

Artha Samudra Kontindo tidak pernah

memberikannya. -----------------------------------------

- 19 -

S A L I N A N


Dikeluarkan oleh PT Artha Samudra Kontindo kepada PT Bina

Mitra Indosejahtera

9.5.4.4. Bahwa PT Bina Mitra Indosejahtera sebagai

penguna jasa atau pemilik barang yang

barangnya masuk ke dalam tempat penimbunan

pabean yang dikelola oleh PT Artha Samudra

Kontindo, diketahui barang milik PT Bina Mitra

Indosejahtera masuk TPP pada tanggal 30 Juni

2016 dan keluar dari TPP 18 Agustus 2016. -------



Artha Samudra Kontindo, tarif jasa handling

tempat penimbunan pabean yang dikenakan

kepada PT Bina Mitra Indosejahtera sama

dengan tarif jasa handling tempat penimbunan

pabean di dalam kesepakatan bersama antara PT

Artha Samudra Kontindo dengan DPW ALFI/ILFA

Sumut. ----------------------------------------------------

- 20 -

S A L I N A N


Dikeluarkan oleh PT Sarana Gemilang kepada PT Procter &

Gamble Home

9.5.4.6. Bahwa PT Procter & Gamble Home sebagai

penguna jasa atau pemilik barang yang

barangnya masuk ke dalam tempat penimbunan

pabean yang dikelola oleh PT Sarana Gemilang,

diketahui barang milik PT Procter & Gamble

Home masuk TPP pada tanggal 18 Desember

2015 dan keluar dari TPP 01 Maret 2016. ----------



Sarana Gemilang, tarif jasa handling tempat

penimbunan pabean yang dikenakan kepada PT

Procter & Gamble Home sama dengan tarif jasa

handling tempat penimbunan pabean di dalam

- 21 -

S A L I N A N


Gemilang dengan DPW ALFI/ILFA Sumut. ----------


dikeluarkan oleh PT Sarana Gemilang kepada PT Intanmas

Indologam

9.5.4.8. Bahwa PT Intanmas Indologam sebagai penguna

jasa atau pemilik barang yang barangnya masuk

ke dalam tempat penimbunan pabean yang

dikelola oleh PT Sarana Gemilang, diketahui

barang milik PT Intanmas Indologam masuk TPP

pada tanggal 21 Juni 2016 dan keluar dari TPP

24 Juni 2016. --------------------------------------------



Sarana Gemilang, tarif jasa handling tempat

- 22 -

S A L I N A N

penimbunan pabean yang dikenakan kepada PT

Intanmas Indologam sama dengan tarif jasa

handling tempat penimbunan pabean di dalam


Gemilang dengan DPW ALFI/ILFA Sumut. ----------

9.6. Analisis Dugaan Pelanggaran --------------------------------------------

9.6.1. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan

pelanggaran dalam perkara ini adalah Dugaan

Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat: ---------------------------------

9.1.2 S

9.6.2. Selanjutnya apabila dirinci unsur–unsur ketentuan Pasal

5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut

maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----------------------

9.6.2.1. Unsur Pelaku Usaha -----------------------------------

a. Pengertian pelaku usaha berdasarkan

ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang

perorangan atau badan usaha, baik yang

berbadan hukum atau bukan badan hukum

yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum

negara Republik Indonesia, baik sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian,

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam

bidang ekonomi. ------------------------------------

Pasal 5

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya

untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus

dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang

sama

- 23 -

S A L I N A N

b. Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara

ini: ----------------------------------------------------

1). Bahwa PT Artha Samudra Kontindo

merupakan pelaku usaha yang didirikan

berdasarkan Akte Notaris Irianto

Tanawidjaja, S.H. pada tanggal 19

November 2009 dan perubahan terakhir

berdasarkan Akte Notaris Irianto

Tanawidjaja, S.H. pada tanggal 25 Oktober

2011 berkedudukan di Kotamadya

Surabaya dengan pemilik saham dan

susunan pengurus adalah sebagai berikut

(vide bukti C37): ----------------------------------

i. Pemegang saham: Sugiarto S.H., Stanley

Arisandi Sasmito. -----------------------------

ii. Susunan Direksi dan Komisaris:

Lindawati Mahargono (Direktur Utama),

Mardanus Widjajakusuma (Direktur),

Stanley Arisandi Sasmito (Komisaris

Utama), Sugiarto SH (Komisaris). ----------

Bahwa PT Artha Samudra Kontindo

memulai kegiatan usaha di Tempat

Penimbunan Pabean yang berkedudukan

di Jalan Pulau Nias Selatan Nomor 5-6,

Kawasan Industri Medan Tahap II, Kec.

Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang,

Sumatera Utara berdasarkan Keputusan

Kepala KPPBC Belawan Nomor Kep-

617/VVBC.02/KPP.MP/2013 tanggal 31

Desember 2013 dan Perpanjangan

Persetujuan Penetapan TPP berdasarkan

Keputusan Kepala KPPBC Belawan Nomor

Kep-586/VVBC/KPP.MP.01/2014.----------

- 24 -

S A L I N A N

2). Bahwa PT Sarana Gemilang merupakan

pelaku usaha yang didirikan berdasarkan

Akte Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN.

pada tanggal 8 Oktober 2001 dan

perubahan terakhir berdasarkan Akte

Notaris Ingrid Lannywaty, S.H. pada

tanggal 30 Juni 2009 berkedudukan di

kotamadya Jakarta Utara dengan kegiatan

usaha di bidang Perdagangan,

Pembangunan, Angkutan Industri, Jasa,

Percetakan, Pertanian, dan Pertambangan

dengan pemilik saham dan susunan

pengurus sebagai berikut (vide bukti C47 ): -

i. Pemegang saham: Marjuni, Sudarsono.

ii. Susunan Direksi dan Komisaris: Marjuni

(Direktur), Sudarsono (Komisaris

Utama), Sri Wahyuni (Komisaris). --------

Bahwa PT Sarana Gemilang memulai

kegiatan usaha di Tempat Penimbunan

Pabean yang berkedudukan di Jalan Titi

Pahlawan Medan Marelan, Gudang BGR

Medan, Sumatera Utara berdasarkan

Keputusan Kepala KPPBC Belawan

183/VVBC.02/KPP.MP.01/2015 tertanggal

29 Mei 2015. ------------------------------------

c. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha

terpenuhi. --------------------------------------------

9.6.2.2. Unsur Perjanjian ----------------------------------------

a. Bahwa yang dimaksud perjanjian berdasarkan

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 adalah “Perjanjian adalah suatu

perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih

- 25 -

S A L I N A N

pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik

tertulis maupun tidak tertulis”. -------------------------

b. Bahwa Perjanjian yang dimaksud dengan

perjanjian dalam perkara a quo bukan

merupakan suatu perjanjian yang dibuat

dalam suatu usaha patungan atau suatu

perjanjian yang didasarkan Undang-Undang

yang berlaku. ----------------------------------------

c. Bahwa terdapat kesepakatan bersama terkait

dengan tarif jasa handling tempat penimbunan

pabean di KPP Bea Cukai Belawan yang

dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai

bentuk perjanjian antara pengelola TPP KPP

Bea Cukai Belawan yaitu PT Artha Samudra


Utara dan PT Sarana Gemilang dengan DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara pada Tahun 2015.

d. Bahwa terdapat keterangan Kepala Cabang PT

Sarana Gemilang yaitu Sriyono adanya rapat

pembahasan terkait tarif jasa handling untuk

pengelolaan tempat penimbunan pabean di

KPP Bea Cukai Belawan antara PT Artha

Samudra Kontindo, PT Sarana Gemilang, dan

DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara di Kantor

DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara di Jalan

Cemara, Medan, Sumatera Utara. ---------------

e. Bahwa Ahli Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.H.

menyatakan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 merupakan definisi

perjanjian berdasarkan hukum persaingan

usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha

dengan pelaku usaha pesaing yang dapat

berupa kesepakatan tertulis maupun dengan

kesepakatan tidak tertulis. -----------------------

- 26 -

S A L I N A N

f. Bahwa Ahli Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.H.

menyatakan unsur perjanjian baik tertulis

maupun tidak tertulis merupakan unsur yang

penting didalam adanya penetapan harga. -----

g. Bahwa Ahli Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.H.

menyatakan tindakan pelaku usaha pesaing

yang melakukan perjanjian dengan pihak

ketiga atau asosiasi dalam rangka menetapkan

harga atau tarif dan melaksanakan perjanjian

tersebut menjadi indikasi dan bukti telah

terjadinya penetapan harga. ----------------------

h. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian

terpenuhi. --------------------------------------------

9.6.2.3. Unsur Pelaku Usaha Pesaing -------------------------

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun

2011 tentang Penetapan Harga, pelaku usaha

pesaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar

bersangkutan yang sama. -------------------------

b. Bahwa PT Artha Samudra Kontindo mulai

beroperasi dan mengelola TPP di kawasan KPP

Bea Cukai Belawan pada tahun 2013 dan PT

Sarana Gemilang mulai beroperasi dan

mengelola TPP di kawasan KPP Bea Cukai

Belawan pada tahun 2015 sehingga yang

menjadi pelaku usaha pesaing dalam perkara

a quo di sini adalah PT Sarana Gemilang. ------

c. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha

pesaingnya terpenuhi. ----------------------------

9.6.2.4. Unsur Menetapkan Harga -----------------------------

a. Bahwa harga yang dimaksudkan dalam

perkara a quo adalah tarif jasa handling

tempat penimbunan pabean di KPP Bea Cukai

Belawan. ---------------------------------------------

- 27 -

S A L I N A N

b. Bahwa harga yang ditetapkan dalam perkara a

quo adalah tarif jasa handling untuk BTD

(Barang Tidak Dikuasai) berupa Kontainer 20

FT, 40 FT, dan over height/over width/over

length. ------------------------------------------------

c. Bahwa terdapat keterangan Kepala Cabang PT

Sarana Gemilang yaitu Sriyono adanya rapat

pembahasan terkait tarif jasa handling untuk

pengelolaan tempat penimbunan pabean di

KPP Bea Cukai Belawan antara PT Artha

Samudra Kontindo, PT Sarana Gemilang, dan

DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara di Kantor

DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara di Jalan

Cemara, Medan, Sumatera Utara. ---------------

d. Bahwa terkait dengan tarif jasa handling

tahun 2015-2016 yang ditetapkan oleh

pengelola di Tempat Penimbunan Pabean di

KPP Bea Cukai Belawan yaitu PT Artha

Samudra Kontindo dan PT Sarana Gemilang

memiliki besaran yang sama yaitu sebagai

berikut: -----------------------------------------------

e. Bahwa penetapan harga dapat dibuktikan

dengan adanya kesepakatan bersama terkait

tarif jasa handling di tempat penimbunan

pabean di KPP Bea Cukai Belawan yang dibuat

- 28 -

S A L I N A N

antara PT Artha Samudra Kontindo dengan

DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara dan PT

Sarana Gemilang dengan DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara sebagaimana dijelaskan di

atas. --------------------------------------------------

f. Bahwa Ahli Prahasto W. Pamungkas

menyatakan mengenai price fixing, dalam

perilaku price fixing tidak harus nominal angka

adalah sama, inti dari Pasal 5 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 itu tidak ada larangan

untuk menetapkan harga, namun yang

dilarang adalah membuat perjanjian untuk

menetapkan harga. ---------------------------------

g. Bahwa perjanjian penetapan harga itu bisa

dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis

atau secara diam-diam. Selanjutnya menurut

Ahli bila dibandingkan menurut Sherman Act

1890 disebutkan bahwa perjanjian untuk

menetapkan persaingan harga dengan cara

menaikkan, menurunkan, menetapkan atau

menstabilkan harga (tidak harus harganya

sama) adalah perbuatan yang jelas dilarang

(per se illegal), tidak perduli material harga

yang tetap itu adalah harga maksimum, harga

minimum atau harga pasar dan walaupun itu

reasonable, hal itu tetaplah dilarang/per se

illegal. ------------------------------------------------

h. Bahwa dengan terdapatnya perjanjian tertulis

berupa kesepakatan bersama antara para

terlapor yaitu Terlapor I dengan Terlapor II

dengan asosiasi dapat membuktikan adanya

kesepakatan penetapan harga terkait tarif jasa

handling untuk BTD (Barang Tidak Dikuasai)

- 29 -

S A L I N A N

berupa kontainer 20 FT, 40 FT, dan over

height/over width/over length. -------------------

i. Bahwa dengan demikian unsur menetapkan

harga terpenuhi. ------------------------------------

9.6.2.5. Unsur Jasa -----------------------------------------------

a. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 dalam

ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999, pelaku usaha adalah “Jasa

adalah setiap layanan berbentuk pekerjaan

atau prestasi yang diperdagangkan dalam

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh

konsumenatau pelaku usaha”. -------------------

b. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas jasa

yang terkait dalam perkara a quo di sini

adalah Jasa Handling untuk BTD (Barang

Tidak Dikuasai) berupa Kontainer 20 FT, 40

FT, dan Over Height/Over Width/Over Length

pada Tahun 2015-2016. ---------------------------

c. Bahwa dengan demikian unsur jasa terpenuhi.

9.6.2.6. Unsur Konsumen ---------------------------------------

a. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan

usaha tidak sehat menurut Pasal pasal 1

angka 15 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999, “Konsumen adalah setiap pemakai dan

atau pengguna barang dan atau jasa baik

untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk

kepentingan pihak lain”. ---------------------------

b. Bahwa konsumen dalam perkara a quo ini

adalah pengguna jasa ekspedisi menggunakan

kapal laut (EMKL) atau pemilik barang yang

barangnya masuk dalam pengelolaan tempat

penimbunan pabean di KPP Bea Cukai

Belawan. ---------------------------------------------

- 30 -

S A L I N A N

c. Bahwa dengan demikian unsur konsumen

terpenuhi. --------------------------------------------

9.6.2.7. Bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal

5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi. ----------

9.7. Dampak Persaingan -------------------------------------------------------

9.7.1. Bahwa tindakan penetapan tarif handling di tempat

penimbunan pabean terkait dengan barang yang tidak

dikuasai (BTD) berupa kontainer 20 FT, 40 FT, dan over

height/over width/over length di KPP Bea Cukai Belawan

yang dilakukan oleh PT Artha Samudra Kontindo dan PT

Sarana Gemilang menyebabkan tidak adanya persaingan

harga atau tarif yang kompetitif diantara pelaku usaha

yang mengelola tempat penimbunan pabean di KPP Bea

Cukai Belawan. ------------------------------------------------------

9.7.2. Bahwa tindakan penetapan tarif handling di tempat

penimbunan pabean terkait dengan barang yang tidak

dikuasai (BTD) berupa kontainer 20 FT, 40 FT, dan over

height/over width/over length di KPP Bea Cukai Belawan


Sarana Gemilang mengakibatkan konsumen dalam hal ini

pengguna jasa ekspedisi menggunakan kapal laut (EMKL)

atau pemilik barang yang barangnya masuk dalam

pengelolaan tempat penimbunan pabean di KPP Bea Cukai

Belawan harus menerima tarif yang telah ditentukan oleh

PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana Gemilang

karena pihak pengguna jasa ekspedisi menggunakan kapal

laut (EMKL) atau pemilik barang tidak bisa melakukan

negoisasi terkait tarif karena pengaturan terkait dengan

pemindahan serta pengelolaan barang tidak dikuasai

(BTD) ke TPP diatur oleh KPP Bea Cukai Belawan. ------------

- 31 -

S A L I N A N

9.8. Kesimpulan & Rekomendasi -----------------------------------------------

9.8.1. Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis, dan

penilaian, Tim Investigator menyimpulkan terdapat

Dugaan Pelanggaran Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: --------

9.8.1.1. PT Artha Samudra Kontindo yang beralamat

kantor di Jalan Pulau Nias Selatan Nomor 5-6 KIM

Tahap II, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang,

Sumatera Utara. ----------------------------------------

9.8.1.2. PT Sarana Gemilang yang beralamat kantor di

Gudang BGR, Jalan Titi Pahlawan, Simpang,

Kantor Medan Marelan. --------------------------------

10. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, Majelis Komisi

melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan

Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (vide

bukti B2). --------------------------------------------------------------------------

11. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh

Investigator dan para Terlapor (vide bukti B2). -----------------------------

12. Menimbang bahwa PT Artha Samudra Kontindo selaku Terlapor I

menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran

yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti T

I.1): ---------------------------------------------------------------------------------

12.1. Bahwa PT Artha Samudra Kontindo mulai beroperasi untuk

mengelola Tempat Penimbunan Pabean (TPP) di Kawasan KPP

Bea dan Cukai Belawan sejak bulan Juli 2013 berdasarkan


617/WBC.02/KPP.MP/2013 tanggal 31 Desember 2013. ----------

12.2. Bahwa dengan maksud dan itikad agar tidak ada anggapan

bahwa terjadi pengenaan tarif handling Tempat Penimbunan

Pabean (TPP) yang semena-mena, sekaligus agar pihak

ALFI/ILFA yang mewakili pengguna jasa dapat

mensosialisasikan kepada seluruh anggotanya, maka PT Artha

Samudra Kontindo mengadakan Kesepakatan Tarif Handling

TPP dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara yang

- 32 -

S A L I N A N

berkedudukan di Jalan Cemara/Kol. Bejo Komp. Cemara Shop

House Nomor 1 F Medan dengan Nomor:

003/KPTS/DPW/XII/2013 yang berlaku selama 2 (dua) tahun. --

12.3. Bahwa Kesepakatan Bersama tentang Tarif Handling Tempat

Penimbunan Pabean (TPP) antara PT Artha Samudra Kontindo

dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara diperpanjang pada

tanggal 30 April 2015. ----------------------------------------------------

12.4. Bahwa PT Sarana Gemilang mulai beroperasi mengelola TPP di

Kawasan KPP Bea dan Cukai Belawan sejak bulan Mei 2015

berdasarkan Keputusan Kepala KPPBC Belawan nomor Kep-

183/WBC.02/KPP.MP.01/2015 tertanggal 29 Mei 2015. (Lihat

Laporan Dugaan Pelanggaran KPPU halaman 6 butir 4). ----------

12.5. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 dibuat kesepakatan bersama

antara PT Sarana Gemilang dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara terkait tarif handling TPP (Lihat Laporan Dugaan

Pelanggaran KPPU halaman 10 butir 6). ------------------------------

12.6. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa kesepakatan tentang

tarif handling TPP antara PT Artha Samudra Kontindo dan

ALFI/ILFA tidak terkait dengan kesepakatan tarif handling TPP

antara PT Sarana Gemilang dan ALFI/ILFA. -------------------------

12.7. Bahwa pembahasan atau kesepakatan bersama atau perjanjian

dalam rangka untuk menetapkan harga atau Tarif Handling

TPP sebagaimana dimaksud dalam Laporan Dugaan

Pelanggaran KPPU halaman 13 butir 11 “Bahwa berdasarkan

keterangan dari Kepala Cabang PT Sarana Gemilang yaitu

Sriyono terdapat adanya rapat pembahasan terkait tarif jasa

handling untuk pengelolaan tempat penimbunan pabean di KPP

Bea Cukai Belawan antara PT Artha Samudra Kontindo, PT

Sarana Gemilang dan DPW ALFI/ILFA di Jalan Cemara, Medan,

Sumatera Utara” tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. PT

Artha Samudra Kontindo tidak tahu menahu dan tidak

bertanggung jawab atas pernyataan ini. ------------------------------

13. Menimbang bahwa PT Sarana Gemilang selaku Terlapor II

menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran

- 33 -

S A L I N A N

yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti T

II.1): ---------------------------------------------------------------------------------

13.1. Bahwa berkaitan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran yang

disusun oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) yang telah Terlapor II terima. Berdasarkan

Laporan tersebut, dijelaskan bahwa ada 5 (lima) unsur terkait

ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. -----------------------------------------------------

13.2. Bahwa kedua unsur yang dibantah oleh Terlapor II adalah

Unsur Perjanjian dan Unsur Menetapkan Harga. Menurut Pasal

1 angka 7 Undang-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999, “Perjanjian

adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk

mengangkat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain

dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis’’. ------

13.3. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang disusun oleh

Tim Investigator KPPU, disebutkan bahwa terjadi kesepakatan

atau perjanjian bersama terkait dengan penetapan tarif

handling TPP KPP Bea Cuka Belawan, yang bertempat di kantor

DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara, antara 2 (dua) pelaku usaha

yaitu PT Artha Samudra Kontindo dengan PT Sarana Gemilang.

13.4. Bahwa melalui Tanggapan ini, Terlapor II membantah bahwa

kesepakan atau bahkan pertemuan tersebut tidak pernah

terjadi, sepanjang Terlapor II beroperasi sejak bulan Mei tahun

2015. Terlapor II tidak pernah bertemu dengan pelaku usaha

lain, dalam hal ini adalah PT Artha Samudra Kontindo, untuk

membahas penerapan tarif handling di TPP KPP Bea Cuka

Belawan. ------------------------------------------------------------------

13.5. Bahwa oleh karena itu, Terlapor II membantah keterangan

dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang disusun oleh Tim

Investigator KPPU, yang menyatakan bahwa Sdr. Sriyono

sebagai Kepala PT Sarana Gemilang, ”ada rapat pembahasan

terkait tarif jasa handling TPP KPP Bea Cuka Belawan antara PT

Artha Samudra Kotindo dan PT Sarana Gemilang di DPW

- 34 -

S A L I N A N

ALFI/ILFA Sumatera Utara”. Faktanya, Terlapor II membantah

dan tidak membenarkan bahwa telah terjadi pertemuan atau

kesepakatan baik tertulis ataupun tidak tertulis yang

dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, yang

berkaitan dengan tarif handling antara PT Sarana Gemilang

dan PT Artha Samudra Kontindo. ------------------------------------

13.6. Bahwa dalam hal ini Tim Investigator KPPU tidak dapat

menunjukan alat bukti yang membenarkan bahwa telah terjadi

rapat pembahasan terkait tarif jasa handling untuk pengelolaan

TPP KPP Bea Cukai Belawan antara PT Artha Samudra

Kontindo dan PT Sarana Gemilang di Kantor DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara. ---------------------------------------------------------

13.7. Bahwa oleh karena itu, Unsur Perjanjian yang dinilai terpenuhi

oleh Tim Invetigator KPPU adalah pelanggaran Pasal 5 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli Harga. -----------------------------------------------

13.8. Bahwa unsur kedua yang Terlapor II bantah dan tidak

terpenuhi untuk melengkapi syarat-syarat adanya pelanggaran

pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, adalah unsur Menetapkan Harga. -------------------

13.9. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang disusun oleh

Tim Investigator KPPU, disebutkan bahwa Unsur Menetapkan

Harga dianggap terpenuhi karena didasarkan pada keterangan

Sdr. Sriyono, yang tertulis dalam Laporan Dugaan Pelanggaran

bahwa “adanya rapat pembahasan terkait tarif jasa handling

untuk mengelola tempat penimbunan pabean di KPP Bea Cukai

Belawan antara PT Artha Samudra Kotindo, PT Sarana

Gemilang, dan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara di Kantor DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara di Jalan Cemara, Medan Sumatera

Utara” dan juga didasarkan pada tarif jasa handling yang

memiliki besaran antara PT Artha Samudra Kontindo dan PT

Sarana Gemilang. -------------------------------------------------------

- 35 -

S A L I N A N

13.10. Bahwa seperti yang sudah Terlapor II jelaskan di atas, bahwa

pertemuan rapat ataupun kesepakan tertulis maupun tidak

tertulis baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak

langsung antara PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana

Gemilang yang membicarakan tentang kesepakatan penerapan

tarif jasa handling di TPP KPP Belawan adalah tidak pernah

terjadi. Pertemuan rapat kesepakatan antara PT Artha

Samudra Kotindo dan PT Sarana Gemilang yang juga

dituduhkan pada klien Terlapor II sebagai Terlapor II tidak valid

dan tidak dapat dibuktikan. -------------------------------------------

13.11. Bahwa karena pada faktanya, kesepakatan tentang tarif jasa

handling yang klien Terlapor II terapkan adalah mengacu pada

tarif jasa handling sesuai dengan kesepakatan antara PT

Sarana Gemilang dan DPW ALFI/ILFA yang berlaku mulai 3

Juni 2015. Bahwa kesepakatan bersama tersebut hanya

melibatkan 2 (dua) belah pihak, pihak pertama yaitu PT Sarana

Gemilang yang ditandatangani oleh Sdr. Sriyoyo sebagai Kepala

Cabang dan Pihak Kedua adalah DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara yang ditandatangani oleh Sdr. Surianto sebagai Plt.

Ketua Wilayah. Kesepakatan tersebut tidak melibatkan pihak

lain, atau seperti yang dituduhkan, adalah pelaku usaha lain. -

13.12. Bahwa pada faktanya, tarif jasa handling yang PT Sarana

Gemilang terapkan di TPP KPP Bea Cukai Belawan tidak serta-

merta dengan kesepakatan yang Terlapor II lakukan dengan

DPW ALFI/ILFA. Tarif jasa handling yang Terlapor II terapkan

memiliki besaran yang lebih tinggi dibanding kesepakatan yang

Terlapor II lakukan dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara.

Hal tersebut dapat Terlapor II buktikan dengan rekapitulasi

perolehan usaha dan invoice yang sudah disiapkan dan dapat

Majelis Komisi Pemeriksaan periksa lebih lanjut. -----------------

13.13. Bahwa Terlapor II membantah pemenuhan Unsur Menetapkan

Harga yang Tim Invetigasi anggap sebagai salah 1 (satu) unsur

yang terpenuhi dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah

- 36 -

S A L I N A N

tidak tepat. Terlapor II menganggap unsur tersebut tidak

terpenuhi dan tidak memiliki bukti yang kuat. --------------------

13.14. Bahwa dengan Tanggapan ini Terlapor II membantah Laporan

Dugaan yang disusun oleh Tim Investigasi KPPU, yang

menuduh Terlapor II melakukan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena

tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur yang menunjukan adanya

pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor II. ----------------------

13.15. Bahwa Terlapor II menganggap, Tim Investigasi KPPU tidak

dapat menunjukan adanya alat bukti pemenuhan Unsur

Perjanjian dan Unsur Menetapkan Harga yang dituduhkan

kepada Terlapor II. Oleh karena itu Terlapor II membantah

secara keseluruhan terkait tuduhan Pelanggaran Pasal 5 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penetapan

Tarif Handling yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Artha

Samudra Kontindo dan Terlapor II, PT Sarana Gemilang pada

kawasan TPP KPP Bea Cukai Belawan. ------------------------------

14. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya

Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 14/KPPU/Pen/IV/2017

tanggal 18 April 2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor

20/KPPU-I/2016 (vide bukti A16). --------------------------------------------

15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan,

Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor

25/KPPU/Kep.3/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penugasan

Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan

Perkara Nomor 20/KPPU-I/2016 (vide bukti A18). -------------------------

16. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-

I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor

20/KMK/Kep/IV/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan

Perkara Nomor 20/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling

lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 April 2017

sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 (vide bukti A20). --------------------

- 37 -

S A L I N A N

17. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan

Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan,

Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu

Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A17, A21, A23, A24, A25, A26).------

18. Menimbang adanya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia

tentang Cuti Bersama Tahun 2017, maka jangka waktu pelaksanaan

dan kegiatan penanganan perkara harus disesuaikan. --------------------

19. Menimbang Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor

22/KPPU/Pen/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penyesuaian

Jangka Waktu Penanganan Perkara (Vide Bukti A22).---------------------

20. Menimbang Jangka Waktu Penanganan Perkara Nomor 20/KPPU-

I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penetapan Tarif Handling yang Dilakukan

oleh PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana Gemilang pada

Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea Cukai Belawan,

dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan, yang semula tanggal 19 April

2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 disesuaikan menjadi tanggal

19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 sampai dengan

tanggal 26 Juli 2017 (vide bukti A22). ----------------------------------------

21. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat

Pemberitahuan dan Petikan Penetapan tentang Penyesuaian Jangka

Waktu Penanganan Perkara kepada para Terlapor (vide bukti A23, A58,

dan A59). --------------------------------------------------------------------------

22. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi

melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan

sebagai berikut (vide bukti A27, A28, A29, A30, A31, A34, A35, A39,

A40, A43, A44, A48, A49, A50, A51, A52, A53, dan A54): -----------------

22.1. Saudara Cahyo Krisnanto, S.E. dari Kantor KPPBC Tipe Madya

Pabean Belawan sebagai Saksi pada tanggal 10 Mei 2017 (vide

bukti B4). -------------------------------------------------------------------

22.2. Saudara Iwan Setiawan PT Agility International sebagai Saksi

pada tanggal 10 Mei 2017 (vide bukti B5). ----------------------------

22.3. Saudara Roy Marth Kristian Harefa dari PT Agility International

sebagai Saksi pada tanggal 30 Mei 2017 (vide bukti B8). ----------

- 38 -

S A L I N A N

22.4. Saudara T. Irfansyah dari Belawan International Container

Terminal (BICT) sebagai Saksi pada tanggal 30 Mei 2017 (vide

bukti B9). -------------------------------------------------------------------

22.5. Saudara Hengky Wanto Gurning dari PT Global Trans Nusa

sebagai Saksi pada tanggal 30 Mei 2017 (vide bukti B10). ---------

22.6. Saudari Soraya Y. Siahaan dari Belawan International

Container Terminal (BICT) sebagai Saksi pada tanggal 30 Mei

2017 (vide bukti B11). ----------------------------------------------------

23. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya

Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 34/KMK/Kep/VII/2017

tanggal 25 Juli 2017 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan

Perkara Nomor 20/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Juli 2017

sampai dengan tanggal 08 September 2017 (vide bukti A61). ------------

24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan

Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor

42/KPPU/Kep.3/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Penugasan

Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-I/2016 (vide bukti

A63). --------------------------------------------------------------------------------


Pemberitahuan dan Petikan Keputusan Ketua Majelis Komisi tentang

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-I/2016

kepada para Terlapor (vide bukti A62, A65, dan A66). ---------------------

26. Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan,

Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan

Pemeriksaan sebagai berikut (vide bukti A68, A69, A70, A71, A72, A74,

A75, A76, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A86, A87, A88, A89,

A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A99, A100, A101, A102, A103,

A105, A106, A107, A108, A116, dan A118): ---------------------------------

26.1. Saudara Achmad Yunizar dari PT Ritra Cargo Indonesia sebagai

Saksi pada tanggal 14 Agustus 2017 (vide bukti B15). -----------

- 39 -

S A L I N A N

26.2. Saudara Rolly Piay selaku Direktur Utama dan Saudara Boyke

Piay selaku Direktur PT Sanobar Gunajaya sebagai Saksi pada

tanggal 14 Agustus 2017 (vide bukti B17). -------------------------

26.3. Saudara Johan Pandores dan Saudara Heru Nugroho dari

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Saksi pada tanggal

16 Agustus 2017 (vide bukti B19). -----------------------------------

26.4. Saudara Bambang Priambodo selaku Manager Impor PT

Senagan Energi dan Saudara Rinadi Nindiyawan selaku

Corporate Secretary PT Tamaris Hidro sebagai Saksi pada


26.5. Saudara Trisna Hardiputra Barus dari PT Sarana Baja Perkasa

sebagai Saksi pada tanggal 23 Agustus 2017 (vide bukti B21). -

26.6. Saudara Novita selaku Direktur Marketing PT Belawan Indah

sebagai Saksi pada tanggal 23 Agustus 2017 (vide bukti B22). -

26.7. Saudara Ericsson PT Berlian Transtar Abadi sebagai Saksi

pada tanggal 24 Agustus 2017 (vide bukti B25) -------------------

26.8. Saudara Indra Syahputra selaku General Manager Area Medan

dan Saudara Sugiarto selaku General Manager Area Jakarta PT

Artha Samudra Kontindo sebagai Terlapor I pada tanggal 28

Agustus 2017 (vide bukti B26). ---------------------------------------

26.9. Saudara Sriyono selaku Direktur PT Sarana Gemilang sebagai

Terlapor II pada tanggal 28 Agustus 2017 (vide bukti B27). -----

26.10. Saudari DR. Siti Anisah, S.H., M.Hum. sebagai Ahli pada


27. Menimbang bahwa pada tanggal 04 September 2017, Majelis Komisi

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat

Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan baik dari

Investigator maupun para Terlapor (vide bukti A112, A113, A114, dan

B29). ----------------------------------------------------------------------------------

28. Menimbang bahwa pada tanggal 08 September 2017, Majelis Komisi

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan

Kesimpulan Hasil Persidangan baik dari Investigator maupun Terlapor

(vide bukti A109, A110, A111, dan B30).---------------------------------------

- 40 -

S A L I N A N

29. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti I.6): --------

29.1. Obyek Perkara & Dugaan Pasal ------------------------------------------

29.1.1. Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara

ini adalah Penetapan Tarif Handling yang dilakukan oleh


pada Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Belawan

(KPPBC Belawan). ----------------------------------------------

29.1.2. Para Terlapor diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5 Tahun

1999). ------------------------------------------------------------

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan

pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas

suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh

konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan

yang sama. ------------------------------------------------------

29.2. Pasar Bersangkutan ------------------------------------------------------

29.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 10

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan

Pasar Bersangkutan yaitu pasar yang berkaitan dengan

jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku

usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis

atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. -----


Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, cakupan pengertian

pasar bersangkutan meliputi 2 (dua) perspektif, yaitu

pasar berdasarkan produk dan pasar berdasarkan

geografis. ---------------------------------------------------------

29.2.3. Tentang Pasar Produk -----------------------------------------

29.2.3.1. Bahwa berdasarkan konsep Pasar Produk

pada Peraturan Komisi Nomor 03 Tahun 2009

tentang Pedoman Pasal 1 angka 10 tentang

Pasar Bersangkutan, Pasar Produk

- 41 -

S A L I N A N

didefinisikan sebagai produk-produk pesaing

dari produk tertentu ditambah dengan produk

lain yang bisa menjadi subtitusi dari produk

tersebut. -----------------------------------------------

29.2.3.2. Bahwa Pasar Produk dalam perkara ini adalah

Jasa Handling untuk BTD (Barang Tidak

Dikuasai) berupa Kontainer 20 FT, 40 FT, dan

Over Height/Over Width/Over Length pada

Tahun 2015-2016. -----------------------------------

29.2.3.3. Bahwa PT Artha Samudra Kontindo dan PT

Sarana Gemilang merupakan pelaku usaha

dalam pasar produk di dalam objek perkara a

quo dapat dijelaskan sebagai berikut: -------------

a. Bahwa tempat penimbunan pabean adalah

bangunan dan/atau lapangan atau tempat

lain yang disamakan dengan itu, yang

disediakan oleh pemerintah di kantor

pabean, yang berada di bawah pengelolaan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk

menyimpan barang yang dinyatakan Tidak

Dikuasai. ----------------------------------------

b. Bahwa Barang yang dinyatakan Tidak

Dikuasai (BTD) adalah barang yang tidak

dikeluarkan dari TPS yang berada di dalam

area pelabuhan dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari sejak penimbunannya. ---

c. Bahwa pelaku usaha yang mengeluarkan

BTD dari TPS dan menyimpan di TPP

adalah PT Artha Samudra Kontindo sejak

tahun 2013 dan PT Sarana Gemilang sejak

tahun 2015. -------------------------------------

d. Bahwa barang yang ditarik dari TPS di

Belawan ke TPP PT Artha Samudra

Kontindo dan PT Sarana Gemilang adalah

- 42 -

S A L I N A N

barang yang berbentuk kontainer ukuran

20”, 40”, dan over height/over widht/over

length. --------------------------------------------

e. Bahwa PT Artha Samudra Kontindo dan PT

Sarana Gemilang mengenakan tarif jasa

handling kegiatan penarikan BTD dari TPS

dan penyimpanan di TPP sebagaimana

uraikan pada butir di atas meliputi: --------

1). Trucking adalah memindahkan

kontainer dari TPS ke TPP

menggunakan truk. -----------------------

2). Handling adalah biaya jasa meng-

handle alat, mulai dari awal di TPS,

meliputi manuver di lapangan sampai

barang tiba di TPP atau jasa

pengurusan kontainer di lapangan. ----

3). Mekanik adalah kegiatan yang meliputi

Lift On (mengangkat) dan Lift Off

(menurunkan) kontainer menggunakan

alat atau sewa peralatan.-----------------

4). Doc fee (document fee) adalah

pengurusan berbagai (tidak terbatas

pada) dokumen terkait penerbitan nota

Pelindo dan permintaan dokumen di

tiap pintu/gate. ----------------------------

5). Service charge adalah pelayanan

kepada pengguna jasa/pemilik barang.

6). Penumpukan/storage adalah kegiatan


penumpukan TPP. -------------------------

f. Bahwa pihak pemilik barang melalui

perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut

(EMKL) yang merupakan anggota DPW

ALFI/ILFA akan membayar tarif jasa

- 43 -

S A L I N A N

handling yang dikenakan oleh PT Artha

Samudra Kontindo atau PT Sarana

Gemilang. ----------------------------------------

g. Bahwa tidak terdapat pelaku usaha lain

selain PT Artha Samudra Kontindo dan PT

Sarana Gemilang yang menjalankan usaha

di TPP di kawasan KPPBC Belawan. --------

29.2.4. Tentang Pasar Geografis --------------------------------------

29.2.4.1. Bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Republik Indonesia Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar

Bersangkutan menjelaskan bahwa Pasar

Geografis sangat ditentukan oleh ketersediaan

produk di pasar. ------------------------------------



pemasaran dari produk. ---------------------------


dalam perkara a quo adalah Kawasan Tempat

Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea Cukai

Belawan. ---------------------------------------------

29.2.4.4. Bahwa berdasarkan produk dan cangkupan

geografis dapat diketahui pasar bersangkutan

dalam perkara a quo adalah Jasa Handling

untuk Barang Tidak Dikuasai (BTD) berupa

Kontainer 20FT, 40FT, dan Over Height/Over

Width/Over Length pada Tahun 2015-2016 di

Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP)

KPP Bea Cukai Belawan. --------------------------

29.3. Gambaran Umum Usaha Tempat Penimbunan Pabean di KPPBC

Belawan --------------------------------------------------------------------

29.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) huruf a

jo. Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

- 44 -

S A L I N A N

1995 tentang Kepabeanan (UU Nomor 10 Tahun 1995)

menyatakan barang yang ditimbun di Tempat

Penimbunan Sementara (TPS) yang melebihi jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari dinyatakan sebagai Barang

yang Tidak Dikuasai (BTD).-----------------------------------

29.3.2. Bahwa untuk barang yang dinyatakan sebagai BTD

akan dipindahkan penyimpanannya dari TPS ke TPP. ---

29.3.3. Bahwa berkaitan dengan pemindahan BTD dari TPS ke

TPP, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang

Kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai akan

memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya

bahwa barang yang pada pokoknya menyatakan BTD

tersebut akan dilelang jika tidak diselesaikan dalam

jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di

TPP. ---------------------------------------------------------------

29.3.4. Bahwa bentuk kongkrit kegiatan usaha atau jasa di

TPP adalah mengurus dokumen BTD di Belawan

International Container Terminal (BICT), mengangkat

kontainer yang merupakan BTD dari container yard (CY)

ke atas truk, memindahkan/mengeluarkan/mengeser

kontainer tersebut dari TPS ke TPP, menurunkan

kontainer dan menyimpan/menumpuk kontainer

tersebut di lapangan penumpukan TPP. -------------------

29.3.5. Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2015–2016 terdapat

2 (dua) pelaku usaha TPP di wilayah KPPBC Belawan

yaitu PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana

Gemilang yang kegiatannya adalah memindahkan BTD

dari TPS ke TPP miliknya.-------------------------------------

29.3.6. Bahwa tidak ada perbedaan kegiatan usaha atau

pelayanan kontainer (mulai dari pengurusan dokumen

di BICT, pengangkatan kontainer ke atas truk

pengangkut, pengangkutan kontainer ke TPP hingga

penurunan kontainer di lapangan penumpukan TPP) di

TPP milik PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana

- 45 -

S A L I N A N

Gemilang kecuali perbedaan lokasi tempat

penyimpanan/penumpukan kontainer. --------------------

29.3.7. Bahwa atas kegiatan tersebut, PT Artha Samudra

Kontindo dan PT Sarana Gemilang selaku pengelola TPP

akan mengenakan tarif jasa handling kepada pemilik

barang melalui pihak lain yang menjadi perwakilan atau

mengurus barang tersebut (perusahaan Ekspedisi

Muatan Kapal Laut atau EMKL). ----------------------------

29.4. Ketentuan Tentang Tempat Penimbunan Pabean dan

Penunjukkan PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana

Gemilang sebagai Pengelola Tempat Penimbunan Pabean ---------

29.4.1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (2),

Pasal 68 Ayat (3) dan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU No. 10

Tahun 1995), barang-barang yang telah ditetapkan

sebagai Barang yang Tidak Dikuasai (BTD), Barang yang

Dikuasai Negara (BDN) dan Barang yang menjadi Milik

Negara (BMN) disimpan di Tempat Penimbunan Pabean

(TPP). -------------------------------------------------------------

29.4.2. Bahwa definisi mengenai Tempat Penimbunan Pabean

dijelaskan pada Pasal 1 butir 18 UU No. 10 Tahun 1995

pada pokoknya menyatakan: ---------------------------------

“18. Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan

dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan

dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor

Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang

dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai

negara, dan barang yang menjadi milik negara

berdasarkan Undang-undang ini”. ------------------------------------

29.4.3. Bahwa lebih lanjut definisi tentang TPP diatur dalam

Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap

Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang

- 46 -

S A L I N A N

Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara

(PMK No.62 Tahun 2011) pada pokoknya menyatakan:

‘’Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat

dengan TPP adalah bangunan dan/ atau lapangan atau

tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan

oleh pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah

pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk

menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-

Undang Kepabeanan”. ----------------------------------------------------

29.4.4. Bahwa keberadaan TPP disediakan di setiap kantor

pabean atau tempat lain dan penunjukkan tempat lain

sebagai TPP ditetapkan oleh Menteri Keuangan

sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) & (2) UU

No. 10 Tahun 1995 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Di setiap Kantor Pabean disediakan Tempat Penimbunan Pabean yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. -------------------------------------------

2. Penunjukan tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. -----------------------

29.4.5. Bahwa Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan

untuk menetapkan TPP atau tempat lain yang berfungsi

sebagai TPP kepada Kepala Kantor Pabean atas nama

menteri berdasarkan Pasal 23 Ayat (3) PMK No. 62

Tahun 2011 menyatakan pada pokoknya: -----------------

3. TPP dan tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri. ---------

29.4.6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan lanjutan terhadap

Saksi KPPBC Medan, keterangan Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai serta PT Artha Samudra Kontindo dan

PT Sarana Gemilang diketahui penunjukkan pihak

swasta/pelaku usaha menjadi pengelola TPP diawali

dengan permohonan dari pelaku usaha/swasta untuk

menjadi pengelola TPP. ---------------------------------------

- 47 -

S A L I N A N

29.4.7. Bahwa berdasakan permohonan tersebut Kepala Kantor

Pabean menetapkan/menunjuk pelaku usaha

tertentu/pihak swasta atas nama Menteri Keuangan

menjadi pengelola TPP setelah melakukan pemeriksaan

lokasi yang akan ditetapkan/dijadikan TPP. --------------

29.4.8. Bahwa pada perkara ini Kepala Kantor Pabean dalam

hal ini Kepala KPPBC Belawan telah menunjuk 2 (dua)

pihak swasta/pelaku usaha sebagai pengelola TPP yaitu

PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana Gemilang. -

29.4.9. Bahwa hingga pemeriksaan ini selesai dilaksanakan

KPPBC Belawan tidak dapat menunjukkan dasar

hukum serta tata cara atau prosedur penunjukkan

pelaku usaha atau pihak tertentu sebagai pengelola

TPP. ---------------------------------------------------------------

29.4.10. Bahwa PT Artha Samudra Kontindo mulai beroperasi

untuk mengelola TPP di Kawasan Bea Cukai Belawan

sejak bulan Juli 2013 dan PT Sarana Gemilang mulai

beroperasi mengelola TPP di kawasan Belawan sejak

bulan Mei 2015. ------------------------------------------------

29.4.11. Bahwa KPPBC Belawan menyatakan yang pada

pokoknya pengelolaan TPP oleh pihak swasta/pelaku

usaha disebabkan karena adanya keterbatasan

khususnya anggaran.------------------------------------------

29.5. Kewenangan Menetapkan Tarif Handling Tempat Penimbunan

Pabean ----------------------------------------------------------------------

29.5.1. Bahwa Direktorat Bea dan Cukai dan KPPBC Belawan

dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Bea Cukai

tidak menetapkan tarif handling di TPP. -------------------

29.5.2. Bahwa KPPBC Belawan dalam Pemeriksaan Lanjutan

menyatakan KPPBC Belawan tidak menetapkan besaran

tarif yang harus dibayar oleh konsumen untuk jasa

handling (yang meliputi trucking, handling, mekanik, doc

fee per container, storage TPP per hari per box) untuk

BTD (Barang yang Tidak Dikuasai) berupa kontainer 20”

- 48 -

S A L I N A N

FT, 40” FT, serta over height/over width/over length


Sarana Gemilang. ----------------------------------------------

29.5.3. Bahwa KPPBC Belawan pada Pemeriksaan Lanjutan

menyatakan bahwa penetapkan tarif jasa handling (yang

meliputi trucking, handling, mekanik, doc fee per

container, storage TPP per hari per box) kontainer 20”

FT, 40” FT di TPP sepenuhnya merupakan kewenangan


karena merupakan kegiatan business to business. -------

29.5.4. Bahwa dengan tidak ditetapkannya tarif handling oleh

bea cukai karena kegiatan handling BTD maka PT Artha

Samudra Kontindo dan PT Sarana Gemilang membuat

perhitungan tarif handling sendiri tanpa melibatkan

KPPBC Belawan. ------------------------------------------------

29.5.5. Bahwa pada akhirnya PT Artha Samudra Kontindo dan

PT Sarana Gemilang dalam menetapkan tarif handling

BTD dengan melibatkan DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara meskipun masing-masing mempunyai

perhitungan tersendiri berdasarkan bukti dokumen

kesepakatan bersama tentang tarif handling TPP yang

dibuat oleh PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana

Gemilang. --------------------------------------------------------

29.6. Penetapan Tarif Jasa Handling Barang Tidak Dikuasai (BTD) di

Tempat Penimbunan Pabean antara PT Artha Samudra Kontindo

dan PT Sarana Gemilang melalui Kesepakatan Bersama Tarif

Jasa Handling Tempat Penimbunan Pabean dengan DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara -----------------------------------------------

29.6.1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bea Cukai dan

KPP Bea Cukai Belawan menyatakan penentuan tarif

jasa handling untuk barang yang tidak dikuasai (BTD)

yang berbentuk kontainer ukuran 20”, 40”, dan over

height/over widht/over length di kawasan KPP Bea

- 49 -

S A L I N A N

Cukai Belawan diserahkan dan ditentukan sendiri oleh

pelaku usaha yang mengelola TPP tersebut. -----------------

29.6.2. Bahwa PT Artha Samudra Kontindo dalam menetapkan

besaran tarif jasa handling di TPP adalah dengan

melibatkan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara. ---------------

29.6.3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, PT Artha

Samudra Kontindo telah membuat Kesepakatan

Bersama dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara yang

dituangkan dalam dokumen Nomor:

003/KPTS/DPW/XII/2013 tentang Tarif Handling

Tempat Penimbunan Pabean. ----------------------------------

29.6.4. Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2015 PT Artha

Samudra Kontindo kembali membuat Kesepakatan

Bersama dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara yang

dituangkan dalam Nomor 002/KPTS/DPW/IV/2015

tentang Tarif Handling Tempat Penimbunan Pabean. ------

29.6.5. Bahwa Pihak dari PT Artha Samudra Kontindo yang

menandatangi kesepakatan tersebut adalah Direktur PT

Artha Samudra Kontindo yaitu Lindawati Mahargono

dan pihak dari DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara adalah

PLT. Ketua DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara yaitu

Surianto, S.H. -----------------------------------------------------

29.6.6. Bahwa komponen tarif dan besaran tarif handling yang

akan dikenakan oleh pelaku usaha pengelola TPP terdiri

dari beberapa komponen yaitu sebagai berikut: ------------

29.6.6.1. Trucking adalah memindahkan kontainer dari

TPS ke TPP menggunakan truk. ------------------

29.6.6.2. Handling adalah biaya jasa meng-handle alat,



pengurusan kontainer di lapangan. --------------

29.6.6.3. Mekanik adalah kegiatan yang meliputi lift on

(mengangkat) dan lift off (menurunkan)

- 50 -

S A L I N A N

kontainer menggunakan alat atau sewa

peralatan. --------------------------------------------

29.6.6.4. Doc fee (document fee) adalah pengurusan

berbagai (tidak terbatas pada) dokumen

terkait penerbitan nota Pelindo dan

permintaan dokumen di tiap pintu/gate. -------

29.6.6.5. Service charge adalah pelayanan kepada

pengguna jasa/pemilik barang.-------------------

29.6.6.6. Penumpukan/storage adalah kegiatan


penumpukan TPP. ----------------------------------

29.6.6.7. Bahwa besaran tarif handling dalam

Kesepakatan Bersama tersebut adalah

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: ----

NO URAIAN 20” FT 40” FT Over Height/Over

Width/Over Length

1. Port Charges AS PER BILL AS PER BILL AS PER BILL

2. Trucking Rp. 1.200.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 6.000.000,-

3. Handling Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-

4. Mekanik Rp. 4.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.000.000,-

5. Doc. Fee Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-

6. Storage TPP/Hari/Box Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-

29.6.6.8. Bahwa pada tahun 2015, PT Sarana

Gemilang memulai usaha sebagai pengelola

TPP di wilayah KPPBC Belawan. ------------------

29.6.6.9. Bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan, Sdr.

Sriyono dari PT Sarana Gemilang

menyatakan telah mempunyai hitungan

tersendiri dalam menetapkan tarif jasa

handling dan tidak harus melibatkan DPW

ALFI/ILFA dalam menetapkan tarif jasa

handling, tetapi pada kenyataannya PT

Sarana Gemilang membuat Kesepakatan

- 51 -

S A L I N A N

Bersama dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara. -------------------------------------------------

29.6.6.10. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, PT Sarana

Gemilang membuat Kesepakatan Bersama

dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara yang

dituangkan dalam Dokumen Nomor:

027/KC/GS/VI/2015 & Nomor

003/KPTS/DPW/VI/2015 tentang Tarif

Handling Tempat Penimbunan Pabean. ---------

29.6.6.11. Bahwa kesepakatan yang dibuat PT Sarana

Gemilang dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara serupa dengan kesepakatan yang

dibuat oleh PT Artha Samudra Kontindo dan

DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara. ----------------

29.6.6.12. Bahwa dari pihak PT Sarana Gemilang yang

menandatangi kesepakatan tersebut adalah

Kepala Cabang PT Sarana Gemilang yaitu

Sriyono dan pihak dari DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara adalah PLT. Ketua DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara yaitu Surianto,

S.H. ----------------------------------------------------

29.6.6.13. Bahwa komponen tarif dan besaran tarif

handling yang ditetapkan PT Sarana

Gemilang dalam Kesepakatan Bersama

dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara

adalah sebagaimana diuraikan pada tabel

berikut: -----------------------------------------------


Width/Over Length


2. Trucking Rp. 1.200.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 6.000.000,-

3. Handling Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-

4. Mekanik Rp. 4.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.000.000,-

- 52 -

S A L I N A N

5. Doc. Fee Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-


29.6.6.14. Bahwa komponen tarif dan besaran tarif

handling yang ditetapkan oleh PT Sarana

Gemilang dalam Kesepakatan Bersama

dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara

sama persis dengan besaran tarif yang

ditetapkan oleh PT Artha Samudra Kontindo

dalam Kesepakatan Bersama dengan DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara. -----------------------

29.6.6.15. Bahwa masa berlaku kesepakatan tersebut

adalah 2 (dua) tahun sebagaimana diatur

dalam Bab V Pasal 7 Kesepakatan Bersama. ---

29.6.6.16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti transaksi

yang disampaikan PT Artha Samudra

Kontindo ke KPPU menyatakan pada

pokoknya PT Artha Samudra Kontindo

menetapkan tarif jasa handling kepada

konsumen sesuai dengan besaran tarif jasa

handling sebagaimana tertulis dalam

Kesepakatan Kerjasama PT Artha Samudra

Kontindo dengan DPW ALFI/ILFA. ---------------

29.6.6.17. Bahwa Indra Syahputra selaku Manager Area

PT Artha Samudra Kontindo menyatakan tarif

handling di TPP Tahun 2016 masih sesuai

dengan kesepakatan bersama dan belum ada

perubahan. -------------------------------------------

29.7. Pengelolaan Barang yang Tidak Dikuasai (BTD) oleh Para

Terlapor --------------------------------------------------------------------

29.7.1. Bahwa PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana

Gemilang mulai menjalakan usaha/beroperasi

mengelola BTD di TPP sejak mendapatkan surat

penunjukan dari KPPBC Belawan. --------------------------

- 53 -

S A L I N A N

29.7.2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dari PT Artha

Samudra Kontindo, PT Artha Samudra Kontindo telah

menarik dan menyimpan BTD dengan jumlah sebagai

berikut:-----------------------------------------------------------

Tahun 20”FT 40”FT Total

2013 24 14 36

2014 65 33 98

2015 107 55 162

29.7.3. Bahwa hingga pemeriksaan perkara a quo selesai, PT

Artha Samudra Kontindo tidak memasukkan data

penarikan/pengelolaan/penyimpanan BTD untuk tahun

2016. -------------------------------------------------------------

29.7.4. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dari PT Sarana

Gemilang, PT Sarana Gemilang telah menarik dan

menyimpan BTD selama tahun 2015 dengan jumlah

sebagai berikut: -------------------------------------------------

Bulan 20”FT 40”FT Total

Juni 0 8 8

Juli 3 8 11

Agustus 3 8 11

September 6 6 12

Oktober 6 2 8

November 16 9 25

Desember 6 1 7

29.7.5. Bahwa hingga pemeriksaan perkara a quo selesai, PT

Sarana Gemilang tidak memasukkan data

penarikan/pengelolaan/penyimpanan BTD untuk

Tahun 2016. ----------------------------------------------------

29.8. Pengenaan Tarif Jasa Handling Tempat Penimbunan Pabean oleh

PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana Gemilang ------------

- 54 -

S A L I N A N

29.8.1. Bahwa berdasarkan beberapa invoice PT Artha Samudra

Kontindo, PT Artha Samudra Kontindo dalam

menjalankan usaha pengelolaan TPP telah menetapkan

tarif jasa handling TPP sesuai dengan penetapan tarif

sebagaimana tertera dalam Kesepakatan Bersama Tarif

Jasa Handling dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut di bawah. ---

29.8.2. Bahwa pada berdasarkan bukti invoice PT Artha

Samudra Kontindo Nomor 051/INV/ASKON-

MDN/VII/2015 kepada PT CJ Feed Medan untuk jasa

handling 2 (dua) kontainer 20” FT, diketahui bahwa PT

Artha Samudra Kontindo telah menetapkan satuan

untuk tarif jasa handling TPP yang pada pokoknya

sebagai berikut: -------------------------------------------------

NO URAIAN 20” FT

1. Port Charges AS PER BILL

2. Trucking Rp. 1.200.000,-

3. Handling Rp. 500.000,-

4. Mekanik Rp. 4.000.000,-

5. Doc. Fee Rp. 200.000,-

6. Storage TPP/Hari/Box Rp. 150.000,-



MDN/VIII/2015 kepada PT Sanagan Energi untuk jasa

handling 6 (enam) kontainer 40” FT, diketahui bahwa

PT Artha Samudra Kontindo telah menetapkan satuan

untuk tarif jasa handling TPP yang pada pokoknya

sebagai berikut: -------------------------------------------------

NO URAIAN 40” FT


2. Trucking Rp. 1.700.000,-


- 55 -

S A L I N A N

4. Mekanik Rp. 5.000.000,-

5. Doc. Fee Rp. 200.000,-



Samudra Kontindo Nomor ___/INV/ASKON-

MDN/X/2015 kepada PT Unilever Oleochemical

Indonesia untuk jasa handling 12 (dua belas) kontainer

20” FT, diketahui bahwa PT Artha Samudra Kontindo

telah menetapkan satuan untuk tarif jasa handling TPP

yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------------------

NO URAIAN 20” FT


2. Trucking Rp. 1.200.000,-


4. Mekanik Rp. 4.000.000,-

5. Doc. Fee Rp. 200.000,-




MDN/IX/2015 kepada PT Prastiwahyu Trimitra

Engineering untuk jasa handling 1 (satu) kontainer 40”

FT, diketahui bahwa PT Artha Samudra Kontindo telah

menetapkan satuan untuk tarif jasa handling TPP yang

pada pokoknya sebagai berikut: -----------------------------

NO URAIAN 40” FT


2. Trucking Rp. 1.700.000,-


4. Mekanik Rp. 5.000.000,-

5. Doc. Fee Rp. 200.000,-




- 56 -

S A L I N A N

MDN/XI/2015 kepada PT Prastiwahyu Trimitra

Engineering untuk jasa handling 4 (empat) kontainer 20”

FT dan 12 (dua belas) kontainer 40” FT, diketahui

bahwa PT Artha Samudra Kontindo telah menetapkan

satuan untuk tarif jasa handling TPP yang pada

pokoknya sebagai berikut: ------------------------------------

NO URAIAN 20” FT 40” FT

1. Port Charges AS PER BILL AS PER BILL

2. Trucking Rp. 1.200.000,- Rp. 1.700.000,-

3. Handling Rp. 500.000,- Rp. 750.000,-

4. Mekanik Rp. 4.000.000,- Rp. 5.000.000,-

5. Doc. Fee Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-

6. Storage TPP/Hari/Box Rp. 150.000,- Rp. 300.000,-

29.8.7. Bahwa berdasarkan beberapa invoice PT Sarana

Gemilang, PT Sarana Gemilang dalam menjalankan

usaha pengelolaan TPP telah menetapkan komponen

dan tarif jasa handling TPP sesuai dengan penetapan

tarif sebagaimana tertera dalam Kesepakatan Bersama

Tarif Jasa Handling dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara untuk item/komponen tarif trucking (receiving &

delivery) kontainer 40”FT, item storage (penyimpanan)

untuk kontainer ukuran 20”FT dan 40”FT sebagaimana

diuraikan pada tabel berikut di bawah. --------------------

29.8.8. Bahwa pada berdasarkan bukti invoice PT Sarana

Gemilang Nomor 001/INV-1/SG/III/2015 kepada PT

Ritra Cargo untuk jasa handling 2 (dua) kontainer

40”FT, diketahui bahwa PT Sarana Gemilang telah

menetapkan/mengenakan satuan tarif handling TPP

pada pokoknya sebagai berikut: ----------------------------

- 57 -

S A L I N A N

NO URAIAN 40” FT


2. Trucking (receiving and delivery) Rp. 1.700.000,-

3. Handling & Doc fee Rp. 1.000.000,-

4. Mekanik Rp. 4.500.000,-



Gemilang Nomor INV-0018/SG/XVIII/2015 kepada PT

PLN untuk jasa handling 1 (satu) kontainer 40”FT,

diketahui bahwa PT Sarana Gemilang telah

menetapkan/mengenakan satuan tarif handling TPP

pada pokoknya sebagai berikut: -----------------------------

NO URAIAN 40” FT




4. Mekanik Rp. 4.500.000,-



Gemilang Nomor INV-005/SG/III/2016 kepada PT

Procter & Gamble untuk jasa handling 1 (satu) kontainer

20”FT dan 1 (satu) kontainer 40”FT, diketahui bahwa PT

Sarana Gemilang telah menetapkan/mengenakan

satuan tarif handling TPP pada pokoknya sebagai

berikut:-----------------------------------------------------------



2. Trucking (receiving and

delivery) Rp. 1.200.000,- Rp. 1.700.000,-

3. Handling & Doc fee Rp. 500.000,- Rp. 750.000,-

4. Mekanik Rp. 4.000.000,- Rp. 5.000.000,-


- 58 -

S A L I N A N

29.8.11. Bahwa para konsumen kedua Terlapor menyatakan

bahwa mereka tidak mendapatkan diskon/potongan

harga dari tagihan jasa handling di TPP. -------------------

29.8.12. Bahwa Saksi PT Agility dalam Sidang Majelis Komisi

menyatakan harga/tarif handling yang ditetapkan oleh

pengelola TPP lebih mahal daripada harga/tarif handling

di BICT. ----------------------------------------------------------

29.9. Pendapat Ahli DR. Siti Anisah, S.H., M.Hum. -----------------------

29.9.1 Bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Tim

Investigator meminta untuk menghadirkan ahli hukum

persaingan yaitu Dr. Siti Anissah, S.H., M.Hum. dari

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. --------------

29.9.2 Bahwa dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan

memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai

berikut:-------------------------------------------------------------

29.9.2.1 Perjanjian dalam hukum persaingan bila

dihadapkan pada perjanjian dalam hukum

perdata bersifat lex specialis derogat legi

generali adalah asas penafsiran hukum yang

menyatakan bahwa hukum yang bersifat

khusus (lex specialis) mengesampingkan

hukum yang bersifat umum (lex generalis). ----

29.9.2.2 Unsur Pelaku Usaha, diatur lebih lanjut

dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 yaitu menyebutkan

bahwa pelaku usaha adalah setiap orang

perorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum atau bukan badan

hukum yang didirikan dan berkedudukan

atau melakukan kegiatan dalam wilayah

hukum negara Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui

perjanjian, menyelenggarakan berbagai

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ---------

- 59 -

S A L I N A N

29.9.2.3 Unsur pelaku usaha pesaing adalah pelaku

usaha lain dalam pasar bersangkutan yang

sama. --------------------------------------------------

29.9.2.4 Unsur Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal

7 angka 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999. --------------------------------------------------

29.9.2.5 Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1

angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999. --------------------------------------------------

29.9.2.6 Pasar bersangkutan adalah pasar yang

berkaitan dengan jangkauan atau pemasaran

tertentu yang oleh pelaku usaha adalah

barang sejenis sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999. -----------------------------------------

29.9.2.7 Secara umum bentuk-bentuk penetapan

harga yang termasuk ke dalam aturan

pelarangan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 adalah berikut ini (namun tidak

terbatas pada):---------------------------------------

a. Kesepakatan menaikkan atau

menurunkan harga; --------------------------

b. Kesepakatan memakai suatu formula

standar sebagai dasar perhitungan harga;

c. Kesepakatan memelihara suatu

perbandingan tetap antara harga yang

dipersaingkan dengan suatu produk

tertentu; ----------------------------------------

d. Kesepakatan meniadakan diskon atau

membuat keseragaman diskon; -----------

e. Kesepakatan persyaratan pemberian

kredit kepada konsumen; ------------------

f. Kesepakatan meniadakan produk yang

ditawarkan dengan harga murah di pasar

- 60 -

S A L I N A N

sehingga membatasi pasokan dan

memelihara harga tinggi. --------------------

g. Persetujuan kepatuhan pada harga yang

diumumkan; -----------------------------------

h. Kesepakatan tidak menjual bila harga

yang disetujui tidak dipenuhi; --------------

i. Kesepakatan menggunakan harga yang

seragam sebagai langkah awal untuk

negosiasi. --------------------------------------

29.9.2.8 Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 masuk dalam pendekatan per se

illegal. Per se illegal adalah suatu perbuatan

yang secara inheren bersifat dilarang atau

ilegal. Perbuatan atau tindakan atau praktek

yang bersifat dilarang atau ilegal tanpa perlu

pembuktian terhadap dampak dari perbuatan

tersebut. --------------------------------------------

29.9.2.9 Tindakan concerted action dalam pasal 5 Ayat

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

dengan mengacu pada Pasal 1 angka 7

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

keberadaan kata “untuk mengikatkan diri”

artinya aktif saling mengikatkan diri sehingga

jika ada perjanjian yang sudah dilakukan

kemudian terdapat orang lain yang

mengikuti, maka hal tersebut dapat

dikatakan sebagai tindakan aktif saling

mengikatkan diri. ---------------------------------

29.9.2.10 Tindakan penyesuaian atau concerted action

atau practices merupakan sebuah tindakan

yang langsung maupun tidak langsung yang

tidak mengharuskan adanya meeting of mind

antara pihak-pihak yang melakukannya,

namun hal tersebut mempengaruhi tindakan

- 61 -

S A L I N A N

para pelaku usaha di pasar. Dalam

prakteknya, otoritas pengawas persaingan

usaha menggunakan tindakan penyesuaian

tadi sebagai dalil untuk menyatakan sebuah

pelaku usaha melakukan pelanggaran. -------

29.9.2.11 Bukti yang dapat membuktikan adanya

concerted action adalah adanya tindakan

penyesuaian melalui perjanjian dalam waktu

yang berbeda (perjanjian yang dibuat oleh

para pelaku usaha dengan asosiasi

konsumen dengan waktu yang berbeda),

tindakan adanya suatu perjanjian dan

menjadi suatu bukti yang cukup jika

perjanjian tersebut ditandatangani oleh para

pihak. Selanjutnya penetapan harga tersebut

terbukti dilakukan dalam praktek, perjanjian

itu dilakukan dengan asosiasi konsumen.

Fakta-fakta ini menunjukkan rangkaian

perbuatan yang dilarang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999. ----------------------------

29.9.2.12 Apabila bukti yang didapat tidak terdapat

tanda tangan kedua pihak arus dilihat dari

harga itu ditetapkan dan harga dilaksanakan,

apakah terdapat persesuaian. Jika rangkaian

tersebut membentuk suatu petunjuk sebagai

kesimpulan yang sama maka dapat

dikatakan bahwa memang terjadi penetapan

harga meskipun dalam time frame yang

berbeda. --------------------------------------------

29.9.2.13 Pada perjanjian tidak tertulis harus dilihat

adanya kesesuaian tindakan antar pelaku

usaha dengan pelaku usaha lainnya, dengan

- 62 -

S A L I N A N

adanya harga yang sama menunjukkan

adanya tindakan menyesuaikan harga. -------

29.9.2.14 Tidak harus ada meeting of mind tetapi

mempengaruhi tindakan pelaku usaha di

pasar, melihatnya bukan hanya dari

terbentuknya kesepakatan tetapi

pelaksanaan kontrak dimana pelaku usaha

seharusnya bersifat independen tetapi

mereka melakukan tindakan penyesuaian. --

29.9.2.15 Komponen harga pada setiap produksi pelaku

usaha bisa sama atau berbeda. Akan menjadi

aneh ketika seharusnya dia bisa menentukan

harga secara mandiri tetapi justru

melakukan kesepakatan atau penyesuaian

harga. Kalau komponen harga satu pelaku

usaha berbeda dengan pelaku usaha lain,

lalu kenapa harga harus disamakan. ----------

29.10. Analisa Dugaan Pelanggaran------------------------------------------

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Ahli yang telah

dipanggil dan didengar keterangannya dan alat bukti dokumen

yang telah diajukan dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan

dan Pemeriksaan Lanjutan serta petunjuk yang ada, telah

ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -------------------------------

29.10.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa

dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah dugaan

pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat yang pada pokoknya

berbunyi: -------------------------------------------------------

(1) “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

- 63 -

S A L I N A N

29.10.2 Selanjutnya apabila dirinci unsur–unsur ketentuan

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: --------

29.10.2.1 Unsur Pelaku Usaha ----------------------------

Bahwa pengertian pelaku usaha

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5


adalah setiap orang perorangan atau badan

usaha, baik yang berbadan hukum atau

bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan di

dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian, menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam

perkara ini: ---------------------------------------

a. Terlapor I, PT Artha Samudra Kontindo ---

1). PT Artha Samudra Kontindo

merupakan badan usaha berbentuk

perseroan terbatas yang didirikan

dan berdomisili hukum di Indonesia

serta menjalankan usaha sebagai

Tempat Penimbunan Pabean

berdasarkan Keputusan Kepala KPP

BC Belawan nomor Kep-

617/VVBC.02/KPP.MP/2013 tanggal

31 Desember 2013 dan Perpanjangan

Persetujuan Penetapan TPP

berdasarkan Keputusan Kepala KPP

BC Belawan Nomor Kep-

586/VVBC/KPP.MP.01/2014

sebagaimana diuraikan pada bagian

- 64 -

S A L I N A N

Identitas para Terlapor PT Artha

Samudra Kontindo di atas.------------

2). PT Artha Samudra Kontindo telah

membuat perjanjian mengenai

Kesepakatan Bersama tentang Tarif

Handling Tempat Penimbunan

Pabean dengan DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara sebagaimana telah

diuraikan pada bagian Penetapan

Tarif Jasa Handling Barang Tidak

Dikuasai (BTD) di Tempat

Penimbunan Pabean antara PT Artha

Samudra Kontindo dan PT Sarana

Gemilang melalui Kesepakatan

Bersama Tarif Jasa Handling Tempat

Penimbunan Pabean dengan DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara di atas. -

3). PT Artha Samudra Kontindo telah

menjalakan usaha jasa TPP yang

dibuktikan dengan adanya invoice

kepada para pemilik barang atas jasa

yang telah dilakukan diantaranya

yaitu handling dan penyimpanan

kontainer sebagaimana diuraikan

pada Bagian Pengenaan Tarif Jasa


Pabean oleh PT Artha Samudra

Kontindo dan PT Sarana Gemilang di

atas. ---------------------------------------

b. Terlapor II, PT Sarana Gemilang -------------

1). PT Sarana Gemilang merupakan

pelaku usaha yang berbentuk

perseroan terbatas yang didirikan

dan berdomisili hukum di Indonesia

- 65 -

S A L I N A N

serta menjalankan usaha sebagai

Tempat Penimbunan Pabean

berdasarkan Keputusan Kepala

KPPBC Belawan

183/VVBC.02/KPP.MP.01/2015

tertanggal 29 Mei 2015 sebagaimana

diuraikan pada bagian Identitas para

Terlapor PT Sarana Gemilang. --------

2). PT Sarana Gemilang telah membuat

perjanjian mengenai Kesepakatan

Bersama tentang Tarif Handling

Tempat Penimbunan Pabean dengan

DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara

sebagaimana telah diuraikan pada

bagian Penetapan Tarif Jasa

Handling Barang Tidak Dikuasai

(BTD) di Tempat Penimbunan Pabean

antara PT Artha Samudra Kontindo

dan PT Sarana Gemilang melalui

Kesepakatan Bersama Tarif Jasa



Sumatera Utara di atas. ---------------

3). PT Sarana Gemilang telah

menjalankan usaha jasa TPP yang

dibuktikan dengan adanya invoice

kepada para pemilik barang atas jasa

yang telah dilakukan diantaranya

yaitu handling dan penyimpanan

kontainer sebagaimana diuraikan

pada Bagian Pengenaan Tarif Jasa



- 66 -

S A L I N A N


atas. ---------------------------------------

Bahwa dengan demikian unsur Pelaku

Usaha terpenuhi. --------------------------------

29.10.2.2 Unsur Perjanjian---------------------------------

a. Bahwa yang dimaksud perjanjian

berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: --

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”

b. Bahwa dengan kata lain Pasal 1 angka 7


tidak mensyaratkan nama atau bentuk

suatu perjanjian untuk dapat dikatakan

sebagai suatu perjanjian tetapi yang

diutamakan adalah adanya suatu

perbuatan dari 1 (satu) pelaku usaha

untuk mengikatkan diri dengan pelaku

usaha lainnya. -------------------------------

c. Bahwa mengikatkan diri suatu pihak

dengan pihak lain dalam suatu

perjanjian terjadi karena disetujuinya

disepakatinya suatu hal/perihal. ---------

d. Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 secara jelas dan

tegas menyatakan bahwa perjanjian

dapat tertulis maupun tidak tertulis. ----

e. Bahwa berkaitan dengan perkara a quo

maka yang disepakati adalah mengenai

komponen tarif dan besaran tarif

handling TPP di kawasan KPPBC

Belawan dengan uraian sebagai berikut:

- 67 -

S A L I N A N

1). Sebagaimana telah diuraikan di

atas bahwa pada tanggal 30 April

2015, PT Artha Samudra Kontindo

menetapkan tarif jasa handling TPP

sebagaimana tertulis dalam

Kesepakatan Bersama dengan DPW

ALFI/ILFA tentang Tarif Handling

Tempat Penimbunana Pabean.--------

2). Kemudian pada pada tanggal

tanggal 3 Juni 2015, PT Sarana

Gemilang menetapkan tarif

handling TPP yang ditetapkan

dalam Kesepakatan Bersama

dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara yang dituangkan dalam

Dokumen Nomor:


003/KPTS/DPW/VI/2015 tentang

Tarif Handling Tempat Penimbunan

Pabean. -----------------------------------

3). Padahal Sriyono dari PT Sarana

Gemilang dalam Pemeriksaan

Lanjutan menyatakan bahwa PT

Sarana Gemilang telah memiliki

perhitungan tersendiri dalam

menetapkan tarif handling dan

tidak ada keharusan melibatkan

DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara,

tetapi pada kenyataannya yang

bersangkutan tetap mendatangi

DPW ALFI/ILFA Sumatra Utara dan

membuat Kesepakatan Bersama

tentang Tarif Handling Tempat

Penimbunan Pabean. -------------------

- 68 -

S A L I N A N

4). Ternyata komponen tarif dan

besaran tarif handling yang

ditetapkan dalam Kesepakatan

Bersama antara PT Artha Samudra

Kontindo dengan DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara dan PT Sarana

Gemilang dengan DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara adalah sama

sebagaimana diiilustrasikan pada

tabel di bawah ini: ----------------------


Width/Over Length


2 Trucking Rp. 1.200.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 6.000.000,-

3. Handling Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-

4 Mekanik Rp. 4.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.000.000,-

5 Doc. Fee Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-

6 Storage TPP/Hari/Box Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-

5). Ahli Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

dalam pemeriksaan berpendapat: ----

“yang dapat membuktikan adanya concerted action adalah adanya tindakan penyesuaian melalui perjanjian dalam waktu yang berbeda (perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha dengan asosiasi konsumen dengan waktu yang berbeda), tindakan adanya suatu perjanjian dan menjadi suatu bukti yang cukup jika perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak. Selanjutnya penetapan harga tersebut terbukti dilakukan dalam praktek, perjanjian itu dilakukan dengan asosiasi konsumen. Fakta-fakta ini me nunjukkan rangkaian perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 5/1999.”

- 69 -

S A L I N A N

6). Apabila mendasarkan pada

pendapat ahli di atas maka

tindakan PT Sarana Gemilang

menetapkan komponen tarif dan

besaran tarif handling TPP sudah

merupakan suatu tindakan

concerted action yang didahului

dengan melakukan pembahasan

mengenai tarif handling TPP dengan

DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara. ----

7). Apalagi mendasarkan pada

keterangan Sriyono dari PT Sarana

Gemilang pada Pemeriksaan

Lanjutan, seharusnya PT Artha

Samudra Kontindo tidak perlu

melibatkan DPW ALFI/ILFA dalam

menetapkan tarif. -----------------------

8). Teori untuk tindakan concerted

action semakin kuat karena

Kesepakatan Bersama Tarif


Pabean antara PT Artha Samudra

Kontindo dan PT Sarana Gemilang

dengan DPW ALFI/ILFA terjadi

tidak dalam waktu yang sama tetapi

dalam waktu yang berbeda. -----------

9). Dengan melibatkan DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara dalam pembahasan

tarif handling TPP menyebabkan

terjadinya/ adanya kesesuaian

komponen dan besaran tarif

handling TPP antara PT Artha


Gemilang. ---------------------------------

- 70 -

S A L I N A N

10). Bahwa yang menjadi penekanan

dari Tim Investigator bukan pada




Kontindo dengan DPW ALFI/ILFA


Gemilang dengan DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara tetapi komponen

tarif dan besaran penetapan tarif

yang sama antara PT Artha


Gemilang. ---------------------------------

11). Bahwa bisa jadi DPW ALFI/ILFA

merupakan pihak yang menjadi

fasilitator dari terjadinya

kesepakatan tersebut mengingat

pertemuan antara DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara dengan para

Terlapor terjadi dalam waktu yang

berbeda. ----------------------------------

12). Bahwa selanjutnya PT Artha

Samudra Kontindo dalam

pelaksanaannya menetapkan tarif

handling TPP sepenuhnya sesuai

dengan besaran tarif dalam



Pabean sedangkan PT Sarana

Gemilang menetapkan tarif

handling TPP sesuai besaran tarif

yang tertulis dalam Kesepakatan

Bersama tentang Tarif Handling

Tempat Penimbunan Pabean untuk

- 71 -

S A L I N A N

komponen trucking dan

storage/penyimpanan sebagaimana

telah diuraikan pada Bagian

Pangenaan Tarif Jasa Handling

Tempat Penimbunan Pabean oleh

PT Artha Samudra Kontindo dan PT

Sarana Gemilang di atas. --------------

13). Meskipun hanya komponen trucking

dan storage/penyimpanan yang

sama dengan Kesepakatan

Bersama, tetapi PT Sarana

Gemilang tetap menggunakan

komponen yang sama dengan PT

Artha Samudra Kontindo. -------------

14). Sampai pada tahap ini, Tim

Investigator dapat mengambil

kesimpulan PT Artha Samudra


telah sepakat dengan komponen

dan besaran tarif handling TPP

sebagaimana komponen tarif dan

besarannya yang tertulis dalam




Sumatera Utara. -------------------------

15). Bahwa dengan demikian, tindakan


Sarana Gemilang menetapkan

komponen dan tarif handling TPP

tersebut di atas merupakan suatu

tindakan concerted action

sebagaimana dijelaskan oleh Ahli

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. ---------

- 72 -

S A L I N A N

16). Bahwa mengacu pada pendapat

Ahli Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

yang menyatakan sebagai berikut: ---

“Tindakan concerted action dalam pasal 5 Ayat 1 UU No.5 Tahun 1999 dengan mengacu pada Pasal 1 angka 7 UU 5/1999 keberadaan kata “untuk mengikatkan diri” artinya aktif saling mengikatkan diri sehingga jika ada perjanjian yang sudah dilakukan kemudian terdapat orang lain yang mengikuti, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan aktif saling mengikatkan diri”.

maka tindakan concerted action

yang dilakukan para Terlapor

merupakan suatu bentuk perjanjian

tidak tertulis. ----------------------------

f. Bahwa dengan demikian unsur

perjanjian terpenuhi. -------------------------

29.10.2.3 Unsur Pelaku Usaha Pesaing --------------------

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4

Tahun 2011 tentang Penetapan Harga,

pelaku usaha pesaing adalah pelaku

usaha lain dalam pasar bersangkutan

yang sama. -------------------------------------

b. Bahwa ahli Dr. Siti Anisah, S.H.,

M.Hum. menyatakan yang dimaksud

dengan pelaku usaha pesaing adalah

pelaku usaha lain dalam pasar

bersangkutan yang sama. -------------------

c. Bahwa pasar bersangkutan pada

perkara ini adalah jasa handling untuk

Barang yang Tidak Dikuasai (BTD)

berupa kontainer 20’FT, 40”FT dan Over

Height/Over Width/Over Length Tahun

- 73 -

S A L I N A N

2015–2016 di Kawasan Tempat

Penimbunan Pabean (TPP) KPPBC

Belawan. ----------------------------------------

d. Bahwa merupakan fakta PT Artha

Samudra Kontindo merupakan pelaku

usaha yang kegiatan usahanya

memberikan jasa handling untuk Barang

yang Tidak Dikuasai (BTD) berupa

kontainer 20’FT, 40”FT, dan over

height/over width/over length di

Kawasan Tempat Penimbunan Pabean

(TPP) KPPBC Belawan sejak tahun 2013

berdasarkan Keputusan Kepala KPPBC

Belawan nomor Kep-

617/VVBC.02/KPP.MP/2013 tanggal 31

Desember 2013 dan Perpanjangan

Persetujuan Penetapan TPP berdasarkan

Keputusan Kepala KPP BC Belawan

Nomor Kep-586/VVBC/KPP.MP.01/2014


Identitas para Terlapor PT Artha

Samudra Kontindo di atas. ------------------

e. Bahwa merupakan fakta PT Sarana

Gemilang merupakan pelaku usaha yang

kegiatan usahanya memberikan jasa

handling untuk Barang yang Tidak

Dikuasai (BTD) berupa kontainer 20’FT,

40”FT dan over height/over width/over

length di Kawasan Tempat Penimbunan

Pabean (TPP) KPPBC Belawan sejak

tahun 2015 berdasarkan Keputusan

Kepala KPP BC Belawan

183/VVBC.02/KPP.MP.01/2015

tertanggal 29 Mei 2015 sebagaimana

- 74 -

S A L I N A N

diuraikan pada bagian Identitas para

Terlapor PT Sarana Gemilang. --------------

f. Bahwa dengan demikian unsur pelaku

usaha pesaingnya terpenuhi. ---------------

29.10.2.4 Unsur Menetapkan Harga atas Suatu

Barang dan atau Jasa ----------------------------

a. Bahwa tidak ditemukan definisi harga

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999, tetapi Pasal 1 angka 14 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999

mendefinisikan harga pasar yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut: --------

“Harga yang harus dibayar dalam transaksi barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam kalender tertentu”.

b. Bahwa harga yang ditetapkan dalam

perkara a quo adalah tarif jasa handling

untuk BTD (Barang Tidak Dikuasai)

berupa Kontainer 20“FT, 40”FT, dan

Over Height/Over Width/Over Length. ---

c. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 17

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

yang dimaksud dengan jasa adalah: -----

“setiap layanan berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”

d. Bahwa yang dimaksud jasa dalam

perkara a quo adalah Jasa Handling

Untuk BTD (Barang Tidak Dikuasai)

berupa Kontainer 20”FT, 40”FT, dan

Over Height/Over Width/Over Length

Pada Tahun 2015-2016. -------------------

- 75 -

S A L I N A N

e. Bahwa dengan demikian yang dimaksud

dengan penetapan harga atas suatu jasa

yang harus dibayar oleh konsumen

adalah atau pelanggan dalam perkara a

quo adalah: -----------------------------------

1). Penetapan komponen tarif dan

besaran tarif jasa handling TPP

dalam Kesepakatan Bersama antara

PT Artha Samudra Kontindo dengan

DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara

tentang Tarif Jasa Handling TPP dan

Kesepakatan Bersama antara PT

Sarana Gemilang dengan DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara tentang

Tarif Jasa Handling TPP. ----------------

2). Komponen tarif dan tarif jasa

handling TPP yang ditetapkan oleh


Sarana Gemilang di wilayah KPPBC

Belawan besaran yang sama yaitu

sebagai berikut: ---------------------------


Width/Over Length


2. Trucking Rp. 1.200.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 6.000.000,-

3. Handling Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-

4. Mekanik Rp. 4.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.000.000,-

5. Doc. Fee Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-


3). Tarif jasa handling TPP yang telah

dikenakan oleh PT Artha Samudra


kepada para konsumen

sebagaimana telah diuraikan pada

- 76 -

S A L I N A N

bagian Pengenaan Tarif Jasa




atas. -----------------------------------------

f. Bahwa dengan demikian unsur

menetapkan harga atas suatu barang

dan atau Jasa terpenuhi. ------------------

29.10.2.5 Unsur Konsumen --------------------------------

a. Bahwa unsur berikutnya adalah unsur

Konsumen yang berdasarkan Pasal 1

angka 15 dari Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 telah secara jelas

mendefinisikan konsumen sebagai

berikut: -----------------------------------------

“Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain”.

b. Bahwa konsumen dalam perkara a quo

ini adalah pengguna jasa ekspedisi

menggunakan kapal laut (EMKL) atau

pemilik barang yang barangnya masuk

dalam pengelolaan tempat penimbunan

pabean di KPP Bea Cukai Belawan. --------

c. Bahwa secara kongkrit pihak konsumen

atau pengguna jasa dari PT Artha


Gemilang dalam perkara a quo

diantaranya adalah PT CJ Feed Medan,

PT Sanagan Energi, PT Unilever

Oleochemical Indonesia, PT Prastiwahyu

Trimitra Engineering, PT Ritra Cargo, PT

PLN, dan PT Procter & Gamble


- 77 -

S A L I N A N

Pengenaan Tarif Jasa Handling Tempat

Penimbunan Pabean oleh PT Artha


Gemilang di atas. ------------------------------

d. Bahwa dengan demikian unsur

konsumen terpenuhi. -------------------------

29.10.2.6 Bahwa dengan demikian keseluruhan unsur

Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

terpenuhi. -------------------------------------------

29.11. Dampak Persaingan ------------------------------------------------------

29.11.1 Bahwa terdapat 2 (dua) pendekatan yang diterapkan

untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari

pelaku usaha melanggar ketentuan dalam hukum

persaingan usaha yaitu per se illegal dan rule of reason.

29.11.2 Bahwa pada pendekatan per se illegal, setiap perjanjian

atau kegiatan ketika dinyatakan sebagai suatu

tindakan yang ilegal maka tidak perlu lagi adanya

pembuktian lebih lanjut atas dampak dan hal

sebaliknya dengan pendekatan rule of reason yang

tidak serta merta dapat menyatakan suatu perjanjian

atau kegiatan tertentu ilegal sebelum dibuktikan

mengenai dampak dari perjanjian atau kegiatan

tersebut. ----------------------------------------------------------

29.11.3 Bahwa penerapan pendekatan per se illegal pada

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, biasanya

dipergunakan dalam pasal yang menyatakan istilah

dilarang tanpa adanya anak kalimat “…yang dapat

mengakibatkan…”. ----------------------------------------------

29.11.4 Bahwa dugaan pelanggaran yang didugakan kepada

para Terlapor dalam perkara a quo adalah Pasal 5 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dalam

ketentuan pasal tersebut terdapat larangan yang jelas

- 78 -

S A L I N A N

tanpa disertai anak kalimat “…yang dapat

mengakibatkan…”. ----------------------------------------------

29.11.5 Bahwa berdasarkan pada uraian di atas maka pasal 5

Ayat (1) merupakan pasal yang masuk dalam kategori

pasal dengan pendekatan per se illegal yang tidak

memerlukan analisa mengenai dampak persaingan. -----

29.11.6 Bahwa dengan demikian tidak perlu dibuktikan lagi

mengenai dampak dari adanya tindakan Para Terlapor. -

29.12. Kesimpulan -----------------------------------------------------------------------

29.12.1 Berdasarkan alat bukti yang ditemukan selama

Pemeriksaan/Persidangan Majelis, Tim Investigator

menyimpulkan terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 5

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang

dilakukan oleh: --------------------------------------------------

29.12.1.1 PT Artha Samudra Kontindo; --------------------

29.12.1.2 PT Sarana Gemilang. ------------------------------

30. Menimbang bahwa PT Artha Samudra Kontindo selaku Terlapor I

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya

sebagai berikut (vide bukti TI.3): ----------------------------------------------

30.1 Bahwa pembahasan atau kesepakatan bersama atau perjanjian

antara pihak TPP PT Artha Samudra Kontindo, pihak TPP PT

Sarana Gemilang dan pihak ALFI dalam rangka untuk

menetapkan harga atau Tarif Handling TPP sebagaimana

dimaksud dalam Laporan Dugaan Pelanggaran KPPU tidak

pernah ada dan tidak pernah terjadi. ----------------------------------

30.2 Bahwa penetapan tarif handling yang diduga melanggar Pasal 5

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait

Penetapan Tarif Handling yang dilakukan oleh PT Artha

Samudra Kontindo dan PT Sarana Gemilang pada Kawasan

Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea dan Cukai Belawan

juga tidak pernah ada. ---------------------------------------------------

30.3 Bahwa tarif handling yang diberlakukan oleh PT Artha

Samudra Kontindo merupakan biaya operasional di lapangan

- 79 -

S A L I N A N

dalam pemindahan barang dari TPS BICT menuju ke Tempat

Penimbunan Pabean (TPP). ----------------------------------------------

30.4 Bahwa pertemuan dengan pihak Bea Cukai, ALFI, PT Artha

Samudra Kontindo, dan PT Sarana Gemilang semata-mata

hanyalah untuk konsolidasi tentang pelayanan di Tempat

Penimbunan Pabean (TPP). ----------------------------------------------

30.5 Bahwa dengan demikian kami menyimpulkan bahwa tidak

benar kami melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999sebagaimana yang didugakan kepada kami. --------

31. Menimbang bahwa PT Sarana Gemilang selaku Terlapor II

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya

sebagai berikut (vide bukti T2.13): --------------------------------------------

31.1 Bahwa Terhadap seluruh dalil tuduhan dengan pelanggaran,

Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Penetapan Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Terlapor II bersama ini

menyatakan secara tegas menolak sekuruh dalil tuduhan

pelanggaran dalam persidangan, kecuali mengenai hal-hal yang

secara tegas dan jelas diakui oleh Terlapor II. ---------------------

31.2 Bahwa yang menjadi dasar diajukannya Laporan Dugaan

Pelanggaran oleh Tim Investigator, yang dilaporkan para

Pelapor adalah Pasal 5 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 5

Tahun 1999, bahwa unsur perjanjian adalah berdasarkan

Surat Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Gemilang

dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara pada tanggal 3 Juni

2015. ----------------------------------------------------------------------

31.3 Bahwa keterangan yang digunakan oleh Tim Investigator

bahwa perwakilan Sarana Gemilang yaitu Sriyono mengatakan

bahwa adanya rapat pembahasan terkait penetapan tarif jasa

handling untuk pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean (TPP)

di KPP Bea Cukai Belawan antara PT Artha Samudra Kotindo

dan PT Sarana Gemilang di Jalan Cemara, Medan, Sumatera

Utara. ---------------------------------------------------------------------

- 80 -

S A L I N A N

31.4 Bahwa keterangan yang digunakan oleh Tim Investigator

tersebut telah dibantah secara jelas oleh Terlapor II, dalam

sidang pemeriksaan Para Terlapor pada tanggal 28 Agustus

2017 di Ruang Pemeriksaan Kantor Perwakilan Daerah Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Medan, Sumatera Utara, bahwa

pertemuan dengan pelaku usaha pesaing tidak pernah terjadi.

31.5 Bahwa menurut kesaksian Terlapor I pada pemeriksaan Para

Terlapor pada tanggal 28 Agustus 2017 di Ruang Pemeriksaan

Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Medan, bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan rapat

pembahasan terkait tarif jasa handling dengan Terlapor II di

Jalan Cemara, Medan, Sumatera Utara. ----------------------------

31.6 Bedasarkan fakta di atas, pemenuhan unsur perjanjian dalam

Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Penetapan Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak dapat terpenuhi. -----

Unsur Perjanjian Yang Dituduhkan Tidak Terpenuhi.

31.7 Bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Saksi dari

Investigator pada hari Rabu, 23 Agustus Pukul 09.00 di Grand

Swiss Belhotel Medan, Sumatera Utara, saksi dari PT Senagan

Energi memberikan keterangan bahwa Para Terlapor memiliki

lokasi TPP yang berdekatan. --------------------------------------------

31.8 Atas keterangan saksi tersebut, kami membantah bahwa lokasi

TPP Terlapor II saat itu berjauhan dengan lokasi TPP Terlapor I,

Lokasi TPP Terlapor I berada di Jalan Pulau Nias Selatan No. 5-

6 KIM tahap II, Deli Serdang. Sedangkan lokasi TPP Terlapor II

saat itu berada di Gedung BGR, Jalan Titi Pahlawan, Simpang

Kantor Medan Marelan (vide bukti T2-1). -----------------------------

31.9 Bahwa menurut pertanyaan yang ditanyakan oleh Tim

Investigator pada sidang pemeriksaan Saksi pada hari Rabu

dan Kamis tanggal 23 dan 24 Agustus 2017 di Grand Swiss

Belhotel Medan, Sumatera Utara, bahwa tarif yang ditetapkan

oleh Terlapor I terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan biaya

perolehan jasa yang sebenarnya. ---------------------------------------

- 81 -

S A L I N A N

31.10 Maka dengan ini, Terlapor II membantah bahwa Terlapor II

menetapkan tarif terlalu tinggi. Terlapor II hanya menetapkan

margin keuntungan dalam batas wajar dan tidak ada

penetapan tarif terlalu tinggi kepada pengguna jasa, sesuai

dengan laporan keuangan PT Sarana Gemilang Periode 2015 –

2016 (vide bukti T2-2). ---------------------------------------------------

31.11 Bahwa dalam unsur pasar bersangkutan yang dijelasakan pada

Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Tim Investigator, ada dua

pelaku usaha di daerah pemasaran yang sama, yaitu PT Artha

Samudra Kotindo dan PT Sarana Gemilang. -------------------------

31.12 Bahwa menurut keterangan perwakilan Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai sebagai Saksi Ahli dari Majelis Komisi, pada

sidang pemeriksaan Saksi Ahli dari Majelis Komisi pada hari

Rabu, 16 Agutus 2017 di Kantor Komisi Pengawas Persaiangan

Usaha Jakarta, bahwa proses perolehan pengguna jasa melalui

mekanisme penetapan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kantor Wilayah Sumatera Utara. (vide bukti T2-3). -----------------

31.13 Bahwa atas fakta tersebut, pasar bersangkutan adalah pasar

tidak sempurna karena tidak ada proses penjajakan atau

pemasaran jasa oleh Para Pelaku Usaha, bahkan Para Pelaku

Usaha tidak tahu siapa pemilik barang yang menjadi pengguna

jasa. Kondisi pasar yang tidak sempurna tersebut membuat

mekanisme penetapan tarif handling dikembalikan ke

mekanisme business-to-business. --------------------------------------

31.14 Bahwa Dugaan Pelanggaran yang menjadi dasar tuduhan Tim

Investigator mencantumkan para pihak ialah PT Artha

Samudra Kotindo sebagai Terlapor I dan PT Sarana Gemilang

sebagai Terlapor II. --------------------------------------------------------

31.15 Bahwa atas fakta tersebut, Tim Investigator salah sasaran atas

pihak yang dilaporkan (error in persona), Tim Investigator luput

mencantumkan pihak Asosiasi yaitu ALFI/ILFA yang menurut

keterangan Saksi Ahli dari Investigator pada sidang

pemeriksaan saksi di Kantor Komisi Pengawas Persaingan

Usaha, Jakarta pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017,

- 82 -

S A L I N A N

ALFI/ILFA adalah pihak yang bertindak sebagai mediator

dalam dugaan pelanggaran. ---------------------------------------------

31.16 Bahwa atas fakta tersebut, Tim Investigator telah lalai untuk

mencantumkan ALFI/ILFA sebagai pihak terkait yang

dilaporkan, maka dari itu dugaan yang dituduhkan adalah

kurang pihak yang dilaporkan (plurium litis consortium). -----------

32. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan

Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi

Nomor 29/KPPU/Pen/IX/2017 tanggal 5 September 2017 tentang

Musyawarah Majelis Komisi Pekara Nomor 20/KPPU-I/2016, yaitu

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung

sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober

2017 (vide bukti A119). ---------------------------------------------------------

33. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi,

Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor

51//KPPU/Kep.3/IX/2017 tanggal 5 September 2017 tentang

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah

Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-I/2016 (vide bukti A122). -----


Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi

kepada para Terlapor (vide bukti A124, A125, A126, A120, dan A121).

35. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi,

Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup

untuk mengambil Putusan. ----------------------------------------------------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para

Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi,

keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen,

Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan

para Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis,

menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang

cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap

- 83 -

S A L I N A N

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 5

Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara

Nomor 20/KPPU-I/2016. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis

Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ------------------------------

1. Tentang Identitas Terlapor ------------------------------------------------------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran --------------------------

3. Tentang Kegiatan Usaha Tempat Penimbunan Pabean di KPPBC

Belawan ----------------------------------------------------------------------------

4. Tentang Ketentuan Tempat Penimbunan Pabean dan Penunjukkan PT

Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana Gemilang sebagai Pengelola

Tempat Penimbunan Pabean ---------------------------------------------------

5. Tentang Pasar Bersangkutan ---------------------------------------------------

6. Tentang Perjanjian ---------------------------------------------------------------

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 -----------------------------------------------------------------------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; --------

1. Tentang Identitas Terlapor ---------------------------------------------------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai

berikut: ----------------------------------------------------------------------------

1.1 Terlapor I, PT Artha Samudra Kontindo, merupakan pelaku

usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan

Akte Notaris Irianto Tanawidjaja, S.H. pada tanggal 19 November

2009 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris

Irianto Tanawidjaja, S.H. pada tanggal 25 Oktober 2011

berkedudukan di Kotamadya Surabaya. PT Artha Samudra

Kontindo memulai kegiatan usaha di Tempat Penimbunan

Pabean yang berkedudukan di Jalan Pulau Nias Selatan Nomor

5-6, Kawasan Industri Medan Tahap II, Kecamatan Percut Sei

Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan

Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai

Belawan (KPPBC Belawan) Nomor: Kep-

617/VVBC.02/KPP.MP/2013 tanggal 31 Desember 2013 dan

- 84 -

S A L I N A N

Perpanjangan Persetujuan Penetapan TPP berdasarkan


586/VVBC/KPP.MP.01/2014. PT Artha Samudra Kontindo pada

saat perkara ini diperiksa beralamat kantor di Jalan Pulau Nias

Selatan Nomor 5-6 KIM Tahap II, Kecamatan Percut Sei Tuan,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (vide bukti C37). ---------

1.2 Terlapor II, PT Sarana Gemilang merupakan pelaku usaha yang

didirikan berdasarkan Akte Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN.

pada tanggal 8 Oktober 2001 dan perubahan terakhir

berdasarkan Akte Notaris Ingrid Lannywaty, S.H. pada tanggal

30 Juni 2009 berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara

dengan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, Pembangunan,

Angkutan industri, Jasa, Percetakan, Pertanian, dan

Pertambangan. PT Sarana Gemilang memulai kegiatan usaha di

Tempat Penimbunan Pabean yang berkedudukan di Jalan Titi

Pahlawan Medan Marelan, Gudang BGR Medan–Sumatera Utara

berdasarkan Keputusan Kepala KPPBC Belawan Nomor:

183/VVBC.02/KPP.MP.01/2015 tertanggal 29 Mei 2015. PT

Sarana Gemilang pada saat perkara ini diperiksa beralamat

kantor di Gudang BGR, Jalan Titi Pahlawan, Simpang Kantor

Medan Marelan, Telpon. 061-80027364 dan beralamat lain di

Komplek Vila Gading, Jalan Sungai Kampar I Nomor 2, Semper,

Cilincing, Jakarta Utara (vide bukti C47). ----------------------------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----------------------

2.1 Bahwa objek perkara a quo adalah penetapan tarif handling yang

dilakukan oleh PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT

Sarana Gemilang/Terlapor II pada Kawasan Tempat

Penimbunan Pabean (TPP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea Cukai Belawan (KPPBC Belawan). --------------------------------

2.2 Bahwa terkait objek perkara, Majelis Komisi menilai berdasarkan

fakta persidangan dan alat bukti, peran PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana Gemilang/Terlapor II pada

Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Kantor Pengawasan

- 85 -

S A L I N A N

dan Pelayanan Bea Cukai Belawan (KPPBC Belawan) dalam

perkara a quo, adalah sebagai berikut (vide bukti C32, C33, dan

C35): ------------------------------------------------------------------------

2.2.1 PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I memulai kegiatan

usaha di Tempat Penimbunan Pabean yang

berkedudukan di Jalan Pulau Nias Selatan Nomor 5-6,

Kawasan Industri Medan Tahap II, Kecamatan Percut Sei

Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea Cukai Belawan (KPPBC Belawan) Nomor:

Kep-617/VVBC.02/KPP.MP/2013 tanggal 31 Desember

2013 dan Perpanjangan Persetujuan Penetapan TPP

berdasarkan Keputusan Kepala KPPBC Belawan Nomor

Kep-586/VVBC/KPP.MP.01/2014. ---------------------------

2.2.2 PT Sarana Gemilang/Terlapor II memulai kegiatan usaha

di Tempat Penimbunan Pabean yang berkedudukan di

Jalan Titi Pahlawan Medan Marelan, Gudang BGR

Medan–Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Kepala

KPPBC Belawan Nomor: 183/VVBC.02/KPP.MP.01/2015

tertanggal 29 Mei 2015. ----------------------------------------

2.3 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara a quo adalah

ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

yang menyatakan: --------------------------------------------------------

1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

3. Tentang Kegiatan Usaha Tempat Penimbunan Pabean di KPPBC

Belawan ---------------------------------------------------------------------------

3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) huruf a jo.

Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (UU Nomor 10 Tahun 1995) menyatakan barang

yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang

- 86 -

S A L I N A N

melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dinyatakan sebagai

Barang yang Tidak Dikuasai (BTD). -------------------------------------

3.2 Bahwa untuk barang yang dinyatakan sebagai BTD akan

dipindahkan penyimpanannya dari TPS ke TPP. ----------------------

3.3 Bahwa berkaitan dengan pemindahan BTD dari TPS ke TPP,

berdasarkan Pasal 66 UU Kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai

akan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya bahwa

barang yang pada pokoknya menyatakan BTD tersebut akan

dilelang jika tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam

puluh) hari sejak disimpan di TPP. --------------------------------------

3.4 Bahwa bentuk konkrit kegiatan usaha atau jasa di TPP adalah

mengurus dokumen BTD di Belawan International Container

Terminal (BICT), mengangkat kontainer yang merupakan BTD

dari container yard (CY) ke atas truk,

memindahkan/mengeluarkan/menggeser kontainer tersebut

dari TPS ke TPP, menurunkan kontainer dan

menyimpan/menumpuk kontainer tersebut di lapangan

penumpukan TPP. ----------------------------------------------------------

3.5 Bahwa dalam kurun waktu tahun 2015–2016 terdapat 2 (dua)

pelaku usaha TPP di wilayah KPPBC Belawan yaitu PT Artha

Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana Gemilang/Terlapor

II yang kegiatannya adalah memindahkan BTD dari TPS ke TPP

miliknya. ---------------------------------------------------------------------

3.6 Bahwa tidak ada perbedaan kegiatan usaha atau pelayanan

kontainer (mulai dari pengurusan dokumen di BICT,

pengangkatan kontainer ke atas truk pengangkut, pengangkutan

kontainer ke TPP hingga penurunan kontainer di lapangan

penumpukan TPP) di TPP milik PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana Gemilang/Terlapor II kecuali

perbedaan lokasi tempat penyimpanan/penumpukan kontainer. -

3.7 Bahwa atas kegiatan tersebut, PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana Gemilang/Terlapor II selaku

pengelola TPP akan mengenakan tarif jasa handling kepada

pemilik barang melalui pihak lain yang menjadi perwakilan atau

- 87 -

S A L I N A N

yang mengurus barang tersebut (perusahaan Ekspedisi Muatan

Kapal Laut atau EMKL). --------------------------------------------------

4. Tentang Ketentuan Tempat Penimbunan Pabean dan Penunjukkan

PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana

Gemilang/Terlapor II sebagai Pengelola Tempat Penimbunan

Pabean -------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (2), Pasal 68

Ayat (3), dan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1995 tentang Kepabeanan (UU No. 10 Tahun 1995), barang-

barang yang telah ditetapkan sebagai Barang yang Tidak

Dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN), dan

Barang yang menjadi Milik Negara (BMN) disimpan di Tempat

Penimbunan Pabean (TPP). ---------------------------------------------

4.2 Bahwa definisi mengenai Tempat Penimbunan Pabean dijelaskan

pada Pasal 1 butir 18 UU No. 10 Tahun 1995 yang pada

pokoknya menyatakan: --------------------------------------------------

1. Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-undang ini.

4.3 Bahwa lebih lanjut definisi tentang TPP diatur dalam Pasal 1

angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011

tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak

Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara dan Barang yang

Menjadi Milik Negara (PMK No. 62 Tahun 2011) yang pada

pokoknya menyatakan: -------------------------------------------------

Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

- 88 -

S A L I N A N

4.4 Bahwa keberadaan TPP disediakan di setiap kantor pabean atau

tempat lain dan penunjukkan tempat lain sebagai TPP

ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam

Pasal 48 Ayat (1) & (2) UU No. 10 Tahun 1995 yang pada

pokoknya menyatakan: --------------------------------------------------

(1) Di setiap Kantor Pabean disediakan Tempat Penimbunan Pabean yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Penunjukan tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. ---------------------------------------------------------

4.5 Bahwa Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan untuk

menetapkan TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP

kepada Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri berdasarkan

Pasal 23 Ayat (3) PMK No. 62 Tahun 2011 yang pada pokoknya

menyatakan: ---------------------------------------------------------------

(3) TPP dan tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri. ----------------------------------------------------

4.6 Bahwa berdasarkan keterangan KPPBC Tipe Madya Pabean

Belawan Medan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai

Saksi serta PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT

Sarana Gemilang/Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi

Pemeriksaan Lanjutan diketahui, penunjukkan pihak

swasta/pelaku usaha menjadi pengelola TPP diawali dengan

permohonan dari pelaku usaha/swasta untuk menjadi

pengelola TPP. -------------------------------------------------------------

4.7 Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Kepala Kantor Pabean

menetapkan/menunjuk pelaku usaha tertentu/pihak swasta

atas nama Menteri Keuangan menjadi pengelola TPP setelah

melakukan pemeriksaan lokasi yang akan ditetapkan/dijadikan

TPP. -------------------------------------------------------------------------

4.8 Bahwa pada perkara a quo, Kepala Kantor Pabean dalam hal ini

Kepala KPPBC Belawan telah menunjuk 2 (dua) pihak

swasta/pelaku usaha sebagai pengelola TPP yaitu PT Artha

- 89 -

S A L I N A N

Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana Gemilang/Terlapor

II. ----------------------------------------------------------------------------

4.9 Bahwa PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I mulai beroperasi

untuk mengelola TPP di Kawasan Bea Cukai Belawan sejak

bulan Juli 2013 sedangkan PT Sarana Gemilang/Terlapor II

mulai beroperasi mengelola TPP di kawasan Belawan sejak bulan

Mei 2015. ------------------------------------------------------------------

4.10 Bahwa KPPBC Belawan pada pokoknya menyatakan pengelolaan

TPP oleh pihak swasta/pelaku usaha disebabkan karena adanya

keterbatasan khususnya keterbatasan anggaran. ------------------

5. Tentang Pasar Bersangkutan ---------------------------------------------------

5.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan

Investigator, pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah

jasa handling untuk Barang Tidak Dikuasai (BTD) berupa

Kontainer 20 feet, 40 feet, dan Over Height/Over Width/Over

Length pada tahun 2015-2016 di Kawasan Tempat Penimbunan

Pabean (TPP) KPPBC Belawan (vide bukti I2 dan I6). -----------------

5.2 Bahwa atas penentuan pasar bersangkutan tersebut, PT Sarana

Gemilang/Terlapor II menyatakan pada pokoknya proses

perolehan pengguna jasa dilakukan melalui mekanisme

penetapan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor

Wilayah Sumatera Utara. --------------------------------------------------

5.3 Bahwa berkaitan dengan pasar bersangkutan dalam perkara a

quo, Investigator berpendapat sebagai berikut: ------------------------

5.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 definisi mengenai

pasar bersangkutan adalah sebagai berikut: ---------------

“pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut“ ------------------------------------------------------------

5.3.2 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka dapat

diketahui pasar bersangkutan dalam perkara a quo

- 90 -

S A L I N A N

menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan

kaitan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha

pesaingnya, sehingga cakupan pengertiannya dapat

dikategorikan dalam 2 (dua) perspektif, yang meliputi: ---

5.3.2.1 Pasar berdasarkan produk (relevant product

market) terkait atas barang dan/atau jasa yang

sama atau sejenis atau substitusi dari barang

dan/atau jasa tersebut. --------------------------------

5.3.2.2 Pasar berdasarkan wilayah/geografis (relevant

geographic market) terkait dengan jangkauan

atau daerah pemasaran. -------------------------------

5.3.3 Tentang Pasar Produk --------------------------------------------

5.3.3.1 Bahwa pasar produk didefinisikan sebagai

produk-produk pesaing dari produk tertentu

ditambah dengan produk lain yang bisa

menjadi substitusi sebuah produk jika

keberadaan produk lain tersebut membatasi

ruang kenaikan harga dari produk tersebut. ----

5.3.3.2 Bahwa PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I

dan PT Sarana Gemilang/Terlapor II

merupakan pelaku usaha dalam pasar produk

di dalam objek perkara a quo sebagaimana

dapat dijelaskan sebagai berikut: ------------------

a Bahwa Tempat Penimbunan Pabean (TPP)

adalah bangunan dan/atau lapangan atau

tempat lain yang disamakan dengan itu,

yang disediakan oleh pemerintah di kantor

pabean, yang berada di bawah pengelolaan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk

menyimpan barang yang dinyatakan Tidak

Dikuasai. ------------------------------------------

b Bahwa Barang yang dinyatakan Tidak

Dikuasai (BTD) adalah barang yang tidak

dikeluarkan dari TPS yang berada di dalam

- 91 -

S A L I N A N

area pelabuhan dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari sejak penimbunannya. -----

c Bahwa terdapat 3 (tiga) Tempat

Penimbunan Pabean (TPP) terhadap

Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai

(BTD) di kawasan KPPBC Belawan, dimana

1 (satu) TPP milik KPPBC Belawan

sementara 2 (dua) TPP lainnya dikelola

oleh pihak swasta, antara lain PT Artha

Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT

Sarana Gemilang/Terlapor II. ------------------

d Bahwa baik PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I maupun PT Sarana

Gemilang/Terlapor II memulai kegiatan

usaha Tempat Penimbunan Pabean di

kawasan KPPBC Belawan berdasarkan

permohonan kepada Kepala KPPBC

Belawan, yang kemudian setelah dilakukan

pemeriksaan lokasi, Kepala KPPBC

Belawan menerbitkan surat: -------------------

1). Keputusan Kepala Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea Cukai Belawan

(KPPBC Belawan) Nomor: Kep-

617/VVBC.02/KPP.MP/2013 tanggal

31 Desember 2013 perihal Penetapan

TPP PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I dan Perpanjangan

Persetujuan Penetapan TPP

berdasarkan Keputusan Kepala

KPPBC Belawan Nomor Kep-

586/VVBC/KPP.MP.01/2014. -----------

2). Keputusan Kepala KPPBC Belawan

Nomor:

183/VVBC.02/KPP.MP.01/2015

- 92 -

S A L I N A N

tertanggal 29 Mei 2015 perihal

Penetapan TPP PT Sarana

Kontindo/Terlapor II. ----------------------

e Bahwa pelaku usaha yang mengeluarkan

BTD dari TPS dan menyimpan di TPP

adalah PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I sejak tahun 2013 dan

PT Sarana Gemilang/Terlapor II sejak

tahun 2015 sebagaimana diuraikan dalam

Bagian Tentang Hukum butir 5.3.3.2 poin

d. ----------------------------------------------------

f Bahwa barang yang ditarik dari TPS di

Belawan ke TPP PT Artha Sarana

Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana

Gemilang/Terlapor II adalah barang yang

berbentuk kontainer ukuran 20”, 40” dan

Over Height/Over Widht/Over Length. --------

g Bahwa PT Artha Samudra


Gemilang/Terlapor II mengenakan tarif

jasa handling kegiatan penarikan BTD dari

TPS dan penyimpanan di TPP sebagaimana

diuraikan pada butir di atas meliputi: ------

1). trucking adalah memindahkan

kontainer dari TPS ke TPP

menggunakan truk. ----------------------

2). handling adalah biaya jasa meng-

handle alat, mulai dari awal di TPS,

meliputi manuver di lapangan sampai

barang tiba di TPP atau jasa

pengurusan kontainer di lapangan. ---

3). mekanik adalah kegiatan yang

meliputi lift on (mengangkat) dan lift

off (menurunkan) kontainer

- 93 -

S A L I N A N

menggunakan alat atau sewa

peralatan. ----------------------------------

4). doc fee (document fee) adalah

pengurusan berbagai (tidak terbatas

pada) dokumen terkait penerbitan

nota Pelindo dan permintaan

dokumen di tiap pintu/gate.---------------

5). service charge adalah pelayanan

kepada pengguna jasa/pemilik

barang. -------------------------------------

6). penumpukan/storage adalah kegiatan


penumpukan TPP. -----------------------

h Bahwa pihak pemilik barang melalui

perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut

(EMKL) yang merupakan anggota DPW

ALFI/ILFA akan membayar tarif jasa

handling yang dikenakan oleh PT Artha

Samudra Kontindo/Terlapor I atau PT

Sarana Gemilang/Terlapor II. ------------------

i Bahwa tidak terdapat pelaku usaha lain

selain PT Artha Samudra


Gemilang/Terlapor II yang menjalankan

usaha di TPP di kawasan KPPBC Belawan. --

j Bahwa dengan demikian, pasar produk

dalam perkara a quo adalah jasa handling

untuk BTD (Barang Tidak Dikuasai)

berupa Kontainer 20 FT, 40 FT, dan Over

Height/Over Width/Over Length pada

tahun 2015-2016. --------------------------------

5.3.4 Tentang Pasar Geografis ---------------------------------------------

5.3.4.1 Bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009

- 94 -

S A L I N A N

tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10

tentang Pasar Bersangkutan menjelaskan

bahwa Pasar Geografis sangat ditentukan oleh

ketersediaan produk di pasar. ---------------------

5.3.4.2 Bahwa pasar berdasarkan cakupan geografis


pemasaran dari produk. ----------------------------

5.3.4.3 Bahwa telah ditentukan pasar geografis perkara

a quo adalah Kawasan Tempat Penimbunan

Pabean (TPP) KPPBC Belawan. ---------------------

5.3.4.4 Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Pasar

Bersangkutan yang ditetapkan oleh Investigator

dalam perkara a quo adalah Jasa Handling

untuk Barang Tidak Dikuasai (BTD) berupa

Kontainer 20FT, 40FT, dan Over Height/Over

Width/Over Length pada Tahun 2015-2016 di


KPPBC Belawan. -------------------------------------

5.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan

Investigator terkait penentuan pasar bersangkutan, namun

demikian Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ---------

5.4.1 Bahwa barang di TPS yang dipindahkan ke TPP PT Artha

Samudra Kontindo/Terlapor I dan/atau PT Sarana

Gemilang/Terlapor II ditentukan oleh KPPBC Belawan

sehingga baik PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I

maupun PT Sarana Gemilang/Terlapor II tidak memiliki

kemampuan maupun kewenangan untuk meminta BTD

di TPS agar dapat dipindahkan ke TPP masing-masing,

oleh karena itu PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I

dan/atau PT Sarana Gemilang/Terlapor II hanya dapat

menunggu pemberitahuan dari KPPBC Belawan terkait

proses pengambilan BTD dari TPS ke TPP (vide bukti B4,

B9, B10, B15, B19, B26, dan B27). --------------------------

- 95 -

S A L I N A N

5.4.2 Bahwa PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan/atau

PT Sarana Gemilang/Terlapor II tidak memiliki akses

untuk berkomunikasi dengan pemilik BTD dan/atau

perusahaan EMKL (vide bukti B26). -------------------------

5.4.3 Bahwa baik pemilik BTD maupun perusahaan EMKL

tidak memiliki hak untuk memilih dan/atau menentukan

kepada pengelola TPP mana BTD mereka dipindahkan,

sehingga posisi pemilik BTD melalui perusahaan EMKL

hanya menunggu pemberitahuan dari KPPBC Belawan

mengenai infomasi di TPP mana BTD mereka disimpan

(vide bukti B15, B17, dan B25). ------------------------------

5.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat dalam

menjalankan kegiatan usaha sebagai pengelola TPP, baik PT

Artha Samudra Kontindo/Terlapor I maupun PT Sarana

Gemilang/Terlapor II tidak memiliki nilai tawar dan/atau daya

saing untuk menguasai pasar. Hal tersebut dikarenakan PT

Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan/atau PT Sarana

Gemilang/Terlapor II tidak memiliki kemampuan untuk bersaing

mendapatkan EMKL (pengguna jasa) dan hanya bergantung

kepada keputusan KPPBC Belawan dalam memberikan EMKL

(pengguna jasa) mana yang akan menggunakan jasa TPP-nya,

sehingga baik PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I maupun

PT Sarana Gemilang/Terlapor II bukan merupakan pelaku usaha

yang saling bersaing. Oleh karena itu pasar bersangkutan dalam

perkara a quo adalah pasar tidak sempurna karena tidak ada

proses penjajakan dan/atau pemasaran jasa oleh para pelaku

usaha, bahkan para pelaku usaha tidak tahu siapa pemilik

barang yang menjadi pengguna jasa sampai diinformasikan oleh

pihak Bea Cukai. ---------------------------------------------------------

6. Tentang Perjanjian ---------------------------------------------------------------------

6.1 Tentang Kewenangan Menetapkan Tarif Handling Tempat

Penimbunan Pabean -----------------------------------------------------------

- 96 -

S A L I N A N

6.1.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan

Kesimpulan Investigator, pada pokoknya menyatakan

sebagai berikut (vide bukti I2 dan I6): -------------------------

6.1.1.1 Bahwa Direktorat Bea dan Cukai dan KPPBC

Belawan dalam persidangan menyatakan tidak

menetapkan tarif handling di TPP dan tidak

menetapkan besaran tarif yang harus dibayar

oleh konsumen untuk jasa handling (yang

meliputi trucking, handling, mekanik, doc fee per

container, storage TPP per hari per box) untuk

BTD (Barang yang Tidak Dikuasai) berupa

kontainer 20” FT, 40” FT serta over height/over

width/over length yang dilakukan oleh PT Artha

Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana

Gemilang/Terlapor II. -----------------------------------

6.1.1.2 Bahwa KPPBC Belawan menyatakan penetapan

tarif jasa handling (yang meliputi trucking,

handling, mekanik, doc fee per container, storage

TPP per hari per box) kontainer 20” FT, 40” FT di

TPP sepenuhnya merupakan kewenangan PT

Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT

Sarana Gemilang/Terlapor II karena merupakan

kegiatan business to business. -----------------------

6.1.1.3 Bahwa dengan tidak ditetapkannya tarif handling

oleh Bea Cukai atas kegiatan handling BTD maka

PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT

Sarana Gemilang/Terlapor II membuat

perhitungan tarif handling sendiri tanpa

melibatkan KPPBC Belawan. --------------------------

6.1.1.4 Bahwa pada akhirnya PT Artha Samudra


Gemilang/Terlapor II menetapkan tarif handling

BTD dengan melibatkan DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara meskipun masing-masing

- 97 -

S A L I N A N

mempunyai perhitungan tersendiri berdasarkan

bukti dokumen kesepakatan bersama tentang

tarif handling TPP yang dibuat oleh PT Artha


Gemilang/Terlapor II. -----------------------------------

6.1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Direktorat Jenderal Bea

Cukai tidak menetapkan tarif handling, sementara sifat

kegiatan pengelolaan TPP bersifat business to business,

sehingga kemudian penetapan tarif handling pada

Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea

Cukai Belawan dilakukan oleh pihak swasta, dalam hal ini

PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana

Gemilang/Terlapor II selaku pengelola TPP yang kemudian

melibatkan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara (vide bukti

B19). ----------------------------------------------------------------

6.1.3 Bahwa Majelis Komisi menilai dilibatkannya DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara dalam hal penetapan tarif

handling pada Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP)

KPPBC Belawan dilakukan karena adanya inisiatif PT

Sarana Gemilang/Terlapor II untuk meminta penjelasan

dan/atau petunjuk dan/atau arahan teknis terkait

operasional kegiatan PT Sarana Gemilang/Terlapor II

selaku pengelola TPP di Belawan Medan ke DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara, atas pertimbangan DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara merupakan wadah importir

yang nantinya berperan sebagai pengguna jasa TPP

sehingga diharapkan tidak ada keberatan dari para

importir mengenai adanya penetapan tarif di kemudian

hari sebagaimana keterangan Saudara Sriyono, pihak dari

PT Sarana Gemilang/Terlapor II (vide bukti B27). -----------

6.2 Tentang Penetapan Tarif Jasa Handling Barang Tidak

Dikuasai (BTD) di Tempat Penimbunan Pabean antara PT

Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana

- 98 -

S A L I N A N

Gemilang/Terlapor II melalui Kesepakatan Bersama Tarif

Jasa Handling Tempat Penimbunan Pabean dengan DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara ------------------------------------------------



sebagai berikut (vide bukti I2 dan I6): -------------------------

6.2.1.1 Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian

berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undan

Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----------------------

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau

lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri

terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain

dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak

tertulis” ---------------------------------------------------------------

6.2.1.2 Bahwa dengan kata lain, Pasal 1 angka 7

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak

mensyaratkan nama atau bentuk suatu

perjanjian untuk dapat dikatakan sebagai suatu

perjanjian tetapi yang diutamakan adalah

adanya suatu perbuatan dari 1 (satu) pelaku

usaha untuk mengikatkan diri dengan pelaku

usaha lainnya. -----------------------------------------

6.2.1.3 Bahwa mengikatkan diri suatu pihak dengan

pihak lain dalam suatu perjanjian terjadi karena

disetujuinya dan/atau disepakatinya suatu

hal/perihal. -------------------------------------------

6.2.1.4 Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undan Nomor 5

Tahun 1999 secara jelas dan tegas menyatakan

bahwa perjanjian dapat tertulis maupun tidak

tertulis. --------------------------------------------------

6.2.1.5 Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, PT

Artha Samudra Kontindo/Terlapor I telah

membuat Kesepakatan Bersama dengan DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara yang dituangkan

- 99 -

S A L I N A N

dalam dokumen Nomor:

003/KPTS/DPW/XII/2013 tentang Tarif

Handling Tempat Penimbunan Pabean. -----------

6.2.1.6 Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2015, PT

Artha Samudra Kontindo/Terlapo I kembali

membuat Kesepakatan Bersama dengan DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara yang dituangkan

dalam Nomor 002/KPTS/DPW/IV/2015 tentang

Tarif Handling Tempat Penimbunan Pabean. -----

6.2.1.7 Bahwa pihak dari PT Artha Samudra

Kontindo/Terapor I yang menandatangani

kesepakatan tersebut adalah Saudari Lindawati

Mahargono selaku Direktur PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I dan Saudara Surianto, S.H.

selaku PLT. Ketua DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara, pihak dari DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara. ----------------------------------------------------

6.2.1.8 Bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, PT Sarana

Gemilang/Terlapor II membuat Kesepakatan


Utara yang dituangkan dalam Dokumen Nomor:


003/KPTS/DPW/VI/2015 tentang Tarif Handling

Tempat Penimbunan Pabean. -----------------------

6.2.1.9 Bahwa kesepakatan yang dibuat PT Sarana

Gemilang/Terlapor II dengan DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara serupa dengan kesepakatan

yang dibuat oleh PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I dan DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara. ---------------------------------------

6.2.1.10 Bahwa dari pihak PT Sarana Gemilang/Terlapor

II yang menandatangani kesepakatan tersebut

adalah Saudara Sriyono selaku Kepala Cabang

PT Sarana Gemilang/Terlapor II dan Saudara

- 100 -

S A L I N A N

Surianto, S.H. selaku Plt. Ketua DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara, pihak dari DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara. ---------------------------------------

6.2.1.11 Bahwa komponen tarif handling yang ditetapkan

dalam Kesepakatan Bersama antara PT Artha

Samudra Kontindo/Terlapor I dengan DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara dan PT Sarana


Sumatera Utara adalah sama sebagaimana

diiilustrasikan pada tabel di bawah ini: -----------

NO URAIAN 20” FT 40” FT Over Height/ Over

Width/ Over Length


2. Trucking Rp. 1.200.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 6.000.000,-

3. Handling Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-

4. Mekanik Rp. 4.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.000.000,-

5. Doc. Fee Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-


6.2.1.12 Bahwa Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku Ahli

dalam persidangan menyatakan yang dapat

membuktikan adanya concerted action adalah

adanya tindakan penyesuaian melalui perjanjian

dalam waktu yang berbeda (perjanjian yang

dibuat oleh para pelaku usaha dengan asosiasi

konsumen dengan waktu yang berbeda),

tindakan adanya suatu perjanjian dan menjadi

suatu bukti yang cukup jika perjanjian tersebut

ditandatangani oleh para pihak. Selanjutnya

penetapan harga tersebut terbukti dilakukan

dalam praktek dan perjanjian itu dilakukan

dengan asosiasi konsumen. Fakta-fakta ini

menunjukkan rangkaian perbuatan yang

dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----------

- 101 -

S A L I N A N

6.2.1.13 Bahwa apabila mendasarkan pada pendapat Ahli

di atas, maka tindakan PT Sarana

Gemilang/Terlapor II menetapkan komponen

tarif dan besaran tarif handling TPP sudah

merupakan suatu tindakan concerted action yang

didahului dengan melakukan pembahasan

mengenai tarif handling TPP dengan DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara. ------------------------

6.2.1.14 Bahwa mendasarkan pada keterangan Saudara

Sriyono dari PT Sarana Gemilang/Terlapor II

dalam persidangan, seharusnya PT Artha

Samudra Kontindo/Terlapor I tidak perlu

melibatkan DPW ALFI/ILFA dalam menetapkan

tarif. -----------------------------------------------------

6.2.1.15 Bahwa teori untuk tindakan concerted action

semakin kuat karena Kesepakatan Bersama Tarif

Handling Tempat Penimbunan Pabean antara PT

Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dengan DPW



Sumatera Utara terjadi tidak dalam waktu yang

sama tetapi dalam waktu yang berbeda. ----------

6.2.1.16 Bahwa dengan melibatkan DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara dalam pembahasan tarif

handling TPP menyebabkan adanya/terjadinya

kesesuaian komponen dan besaran tarif handling

TPP antara PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor

I dan PT Sarana Gemilang/Terlapor II. ------------

6.2.1.17 Bahwa yang menjadi penekanan dari Tim

Investigator bukan pada Kesepakatan Bersama

tentang Tarif Handling Tempat Penimbunan


Kontindo/Terlapor I dengan DPW ALFI/ILFA


- 102 -

S A L I N A N


Sumatera Utara tetapi komponen tarif dan

besaran penetapan tarif yang sama antara PT

Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT

Sarana Gemilang/Terlapor II. -----------------------

6.2.1.18 Bahwa selanjutnya PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I dalam pelaksanaannya

menetapkan tarif handling TPP sepenuhnya

sesuai dengan besaran tarif dalam Kesepakatan

Bersama tentang Tarif Handling Tempat

Penimbunan Pabean, sedangkan PT Sarana

Gemilang/Terlapor II menetapkan tarif handling

TPP sesuai besaran tarif yang tertulis dalam

Kesepakatan Bersama tentang Tarif Handling

Tempat Penimbunan Pabean untuk komponen

trucking dan storage/penyimpanan sebagaimana

telah diuraikan di atas. -------------------------------

6.2.1.19 Bahwa meskipun hanya komponen trucking dan

storage/penyimpanan yang sama dengan

Kesepakatan Bersama, tetapi PT Sarana

Gemilang/Terlapor II tetap menggunakan

komponen yang sama dengan PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I. ---------------------------------

6.2.1.20 Bahwa sampai pada tahap ini, Tim Investigator

dapat mengambil kesimpulan PT Artha Samudra


Gemilang/Terlapor II telah sepakat dengan

komponen dan besaran tarif handling TPP

sebagaimana komponen tarif dan besarannya

yang tertulis dalam Kesepakatan Bersama


Pabean dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara.

6.2.1.21 Bahwa dengan demikian, tindakan PT Artha


- 103 -

S A L I N A N

Gemilang/Terlapor II menetapkan komponen dan

tarif handling TPP tersebut di atas merupakan

suatu tindakan concerted action sebagaimana

dijelaskan oleh Ahli, Dr. Siti Anisah, S.H.,

M.Hum. -------------------------------------------------

6.2.2 Bahwa dalam Kesimpulan PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai

berikut (vide bukti TI.3): -----------------------------------------

6.2.2.1 Bahwa pembahasan atau kesepakatan bersama

atau perjanjian antara pihak TPP PT Artha

Samudra Kontindo serta pihak TPP PT Sarana

Gemilang dan pihak ALFI dalam rangka untuk

menetapkan harga atau Tarif Handling TPP

sebagaimana dimaksud dalam Laporan Dugaan

Pelanggaran KPPU tidak pernah ada dan tidak

pernah terjadi. -------------------------------------------

6.2.2.2 Bahwa penetapan tarif handling yang diduga

melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penetapan Tarif

Handling yang dilakukan oleh PT Artha Samudra

Kontindo dan PT Sarana Gemilang pada


KPPBC Belawan juga tidak pernah ada. -------------

6.2.2.3 Bahwa tarif handling yang diberlakukan oleh PT

Artha Samudra Kontindo merupakan biaya

operasional di lapangan dalam pemindahan

barang dari TPS BICT menuju ke Tempat

Penimbunan Pabean (TPP). ----------------------------

6.2.2.4 Bahwa pertemuan dengan pihak Bea Cukai,

ALFI, PT Artha Samudra Kontindo, dan PT

Sarana Gemilang semata-mata hanyalah untuk

konsolidasi tentang pelayanan di Tempat

Penimbunan Pabean (TPP). ----------------------------

- 104 -

S A L I N A N

6.2.3 Bahwa dalam Kesimpulan PT Sarana Gemilang/Terlapor II

pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti

TII.13): --------------------------------------------------------------

6.2.3.1 Bahwa keterangan Sdr. Sriyono selaku

perwakilan Sarana Gemilang yang menyatakan

mengenai adanya rapat pembahasan terkait

penetapan tarif jasa handling untuk pengelolaan

Tempat Penimbunan Pabean (TPP) di KPPBC

Belawan antara PT Artha Samudra Kotindo dan

PT Sarana Gemilang di Jalan Cemara, Medan,

Sumatera Utara telah dibantah secara jelas oleh

yang bersangkutan pada Sidang Majelis Komisi

tanggal 28 Agustus 2017 di Ruang Pemeriksaan

Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Medan, Sumatera Utara

dimana Saudara Sriyono menyatakan pertemuan

dengan pelaku usaha pesaing dimaksud tidak

pernah terjadi. -------------------------------------------

6.2.3.2 Bahwa menurut kesaksian Terlapor I pada

pemeriksaan para Terlapor pada tanggal 28

Agustus 2017 di Ruang Pemeriksaan Kantor

Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Medan, Terlapor I tidak pernah

melakukan rapat pembahasan terkait tarif jasa

handling dengan Terlapor II di Jalan Cemara,

Medan, Sumatera Utara. -------------------------------

6.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian yang dimaksud

dalam perkara a quo adalah sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

yaitu: ----------------------------------------------------------------

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku

usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih

pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis

maupun tidak tertulis” --------------------------------------------------------

- 105 -

S A L I N A N

6.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai esensi dari pasal tersebut

adalah pada apakah terdapat perbuatan mengikatkan diri

satu pelaku usaha atau lebih kepada pelaku usaha lain. --

6.2.6 Bahwa Majelis Komisi menilai keinginan pembuat Undang-

Undang untuk memperluas definisi Perjanjian tersebut

dapat dilihat pada Matrik Daftar Inventaris Masalah (DIM)

RUU tentang Larangan Praktek Monopoli Usul Inisiatif

DPR-RI sebagai berikut: ------------------------------------------

“Untuk menghindari lolosnya praktik persaingan curang

tertentu dari undang-undang ini, perjanjian harus

mencakup baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk

tindakan bersama (concerted action) pelaku usaha.

Walaupun tanpa mengikatkan dirinya satu sama lain” -------

6.2.7 Bahwa berdasarkan penafsiran komparatif, menurut

Section 1 dari Sherman Act America yang memasukkan

perjanjian dalam kategori agreement yang termasuk

contract, combination, atau conspiracy yang mewajibkan

adanya tindakan bersama-sama dari dua orang atau lebih

untuk membentuknya (Philip Areeda & Louis Kaplow

1988), sedangkan tindakan bersama-sama (concerted

action) hanya bisa dibenarkan apabila mereka mempunyai

unity of purpose, atau understanding, atau telah terjadi

diantara mereka meeting of minds (Michael F. Belchman

1979). ---------------------------------------------------------------

6.2.8 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat Dr.

Siti Anissah, S.H., M.Hum. sebagai Ahli dalam

persidangan yang menyatakan pada pokoknya sebagai

berikut: -------------------------------------------------------------

6.2.8.1 Bahwa tindakan concerted action dalam Pasal 5

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

dengan mengacu pada Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat pada kata

“untuk mengikatkan diri”, artinya aktif saling

mengikatkan diri sehingga jika ada perjanjian

- 106 -

S A L I N A N

yang telah dilakukan kemudian diikuti oleh

orang/pihak lain, maka hal tersebut dapat

dikatakan sebagai tindakan aktif saling

mengikatkan diri. --------------------------------------

6.2.8.2 Bahwa tidak harus ada meeting of mind tetapi

apakah hal tersebut mempengaruhi tindakan

pelaku usaha di pasar. Hal tersebut dilihat

bukan hanya dari bagaimana terbentuknya

kesepakatan tetapi dilihat dari pelaksanaannya,

karena komponen harga pada setiap produksi

pelaku usaha dapat sama dan berbeda namun

akan menjadi tidak wajar apabila pelaku usaha

yang seharusnya dapat menentukan harga

secara independen dan bersaing justru

melakukan kesepakatan atau penyesuaian

harga.----------------------------------------------------

6.2.9 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi

berpendapat perjanjian dalam konteks ini harus dilihat

pada pengujian apakah terdapat rangkaian perilaku

pelaku usaha (concerted action) untuk saling mengikatkan

diri satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. ----------

6.3 Tentang Pelaksanaan Penetapan Tarif----------------------------------



sebagai berikut (vide bukti I.6): ---------------------------------

6.3.1.1 Bahwa penentuan tarif jasa handling untuk

barang yang tidak dikuasai (BTD) yang

berbentuk kontainer ukuran 20”, 40” dan Over

height/Over widht/Over length di kawasan

KPPBC Belawan diserahkan dan ditentukan

sendiri oleh pelaku usaha yang mengelola TPP

tersebut. ------------------------------------------------

- 107 -

S A L I N A N

6.3.1.2 Bahwa komponen tarif dan besaran tarif

handling yang akan dikenakan oleh pelaku

usaha pengelola TPP terdiri dari beberapa

komponen yaitu sebagai berikut: -------------------

a trucking adalah memindahkan kontainer dari

TPS ke TPP menggunakan truk. ----------------

b handling adalah biaya jasa meng-handle alat,



pengurusan kontainer di lapangan. ------------

c mekanik adalah kegiatan yang meliputi lift on

(mengangkat) dan lift off (menurunkan)

kontainer menggunakan alat atau sewa

peralatan. ------------------------------------------

d doc fee (document fee) adalah pengurusan

berbagai (tidak terbatas pada) dokumen

terkait penerbitan nota Pelindo dan

permintaan dokumen di tiap pintu/gate. -------

e service charge adalah pelayanan kepada

pengguna jasa/pemilik barang.-----------------

f penumpukan/storage adalah kegiatan


penumpukan TPP. --------------------------------


handling yang ditetapkan PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I dalam Kesepakatan Bersama

dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara adalah

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: ------


Width/Over Length


2. Trucking Rp. 1.200.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 6.000.000,-

3. Handling Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-

- 108 -

S A L I N A N

4. Mekanik Rp. 4.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.000.000,-

5. Doc. Fee Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-



handling yang ditetapkan PT Sarana

Gemilang/Terlapor II dalam Kesepakatan


Utara adalah sebagaimana diuraikan pada tabel

berikut: --------------------------------------------------


Width/Over Length


2. Trucking Rp. 1.200.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 6.000.000,-

3. Handling Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-

4. Mekanik Rp. 4.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.000.000,-

5. Doc. Fee Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-


6.3.1.5 Bahwa berdasarkan beberapa invoice PT Artha

Samudra Kontindo/Terlapor I, PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I dalam menjalankan usaha

pengelolaan TPP telah menetapkan tarif jasa

handling TPP sesuai dengan penetapan tarif

sebagaimana tertera dalam Kesepakatan

Bersama Tarif Jasa Handling dengan DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara. -------------------------

6.3.1.6 Bahwa berdasarkan bukti invoice PT Artha

Samudra Kontindo/Terlapor I Nomor

051/INV/ASKON-MDN/VII/2015 kepada PT CJ

Feed Medan untuk jasa handling 2 (tiga)

kontainer 20” FT, diketahui bahwa PT Artha

Samudra Kontindo/Terlapor I telah menetapkan

- 109 -

S A L I N A N


pokoknya sebagai berikut: ---------------------------

NO URAIAN 20” FT


2. Trucking Rp. 1.200.000,-


4. Mekanik Rp. 4.000.000,-

5. Doc. Fee Rp. 200.000,-




054/INV/ASKON-MDN/VIII/2015 kepada PT

Senagan Energi untuk jasa handling 6 (enam)

kontainer 40” FT, diketahui bahwa PT Artha

Samudra Kontindo/Terlapor I telah menetapkan



NO URAIAN 40” FT


2. Trucking Rp. 1.700.000,-


4. Mekanik Rp. 5.000.000,-

5. Doc. Fee Rp. 200.000,-




___/INV/ASKON-MDN/X/2015 kepada PT

Unilever Oleochemical Indonesia untuk jasa

handling 12 (dua belas) kontainer 20” FT,

diketahui bahwa PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I telah menetapkan satuan

- 110 -

S A L I N A N

untuk tarif jasa handling TPP yang pada


NO URAIAN 20” FT


2. Trucking Rp. 1.200.000,-


4. Mekanik Rp. 4.000.000,-

5. Doc. Fee Rp. 200.000,-




059/INV/ASKON-MDN/IX/2015 kepada PT

Prastiwahyu Trimitra Engineering untuk jasa

handling 1 (satu) kontainer 40” FT, diketahui

bahwa PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I

telah menetapkan satuan untuk tarif jasa

handling TPP yang pada pokoknya sebagai

berikut: --------------------------------------------------

NO URAIAN 40” FT


2. Trucking Rp. 1.700.000,-


4. Mekanik Rp. 5.000.000,-

5. Doc. Fee Rp. 200.000,-




066/INV/ASKON-MDN/XI/2015 kepada PT

Prastiwahyu Trimitra Engineering untuk jasa

handling 4 (empat) kontainer 20” FT dan 12 (dua

belas) kontainer 40” FT, diketahui bahwa PT

- 111 -

S A L I N A N

Artha Samudra Kontindo telah menetapkan





2. Trucking Rp. 1.200.000,- Rp. 1.700.000,-

3. Handling Rp. 500.000,- Rp. 750.000,-

4. Mekanik Rp. 4.000.000,- Rp. 5.000.000,-

5. Doc. Fee Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-


6.3.1.11 Bahwa berdasarkan beberapa invoice PT Sarana

Gemilang/Terlapor II, PT Sarana

Gemilang/Terlapor II dalam menjalankan usaha

pengelolaan TPP telah menetapkan komponen

dan tarif jasa handling TPP sesuai dengan

penetapan tarif sebagaimana tertera dalam

Kesepakatan Bersama Tarif Jasa Handling

dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara untuk

item/komponen tarif trucking (receiving &

delivery) kontainer 40”FT, serta item storage

(penyimpanan) untuk kontainer ukuran 20”FT

dan 40”FT. ----------------------------------------------

6.3.1.12 Bahwa berdasarkan bukti invoice PT Sarana

Gemilang/Terlapor II Nomor 001/INV-

1/SG/III/2015 kepada PT Ritra Cargo untuk jasa

handling 2 (dua) kontainer 40”FT, diketahui

bahwa PT Sarana Gemilang/Terlapor II telah

menetapkan/mengenakan satuan tarif handling

TPP pada pokoknya sebagai berikut: ---------------

NO URAIAN 40” FT




- 112 -

S A L I N A N

4. Mekanik Rp. 4.500.000,-



Gemilang/Terlapor II Nomor INV-

0018/SG/XVIII/2015 kepada PT PLN untuk jasa

handling 1 (satu) kontainer 40”FT, diketahui

bahwa PT Sarana Gemilang/Terlapor II telah



NO URAIAN 40” FT




4. Mekanik Rp. 4.500.000,-



Gemilang/Terlapor II Nomor INV-

005/SG/III/2016 kepada PT Procter & Gamble

untuk jasa handling 1 (satu) kontainer 20”FT dan

1 (satu) kontainer 40”FT, diketahui bahwa PT

Sarana Gemilang/Terlapor II telah





2. Trucking (receiving

and delivery) Rp. 1.200.000,- Rp. 1.700.000,-

3. Handling & Doc fee Rp. 500.000,- Rp. 750.000,-

4. Mekanik Rp. 4.000.000,- Rp. 5.000.000,-


- 113 -

S A L I N A N

6.3.2 Bahwa dalam Kesimpulan PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I, pada pokoknya menyatakan sebagai

berikut (vide bukti TI.3): -------------------------------------------

6.3.2.1 Bahwa penetapan tarif handling yang diduga

melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penetapan Tarif

Handling yang dilakukan oleh PT Artha Samudra


Gemilang/Terlapor II pada Kawasan Tempat

Penimbunan Pabean (TPP) KPPBC Belawan juga

tidak pernah ada.--------------------------------------

6.3.2.2 Bahwa tarif handling yang diberlakukan oleh PT

Artha Samudra Kontindo/Terlapor I merupakan

biaya operasional di lapangan dalam

pemindahan barang dari TPS BICT menuju ke

Tempat Penimbunan Pabean (TPP). ----------------

6.3.3 Bahwa dalam Kesimpulan PT Sarana Gemilang/Terlapor

II, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti

TII.13): --------------------------------------------------------------

6.3.3.1 Bahwa PT Sarana Gemilang/Terlapor II

membantah menetapkan tarif terlalu tinggi. ------

6.3.3.2 Bahwa PT Sarana Gemilang/Terlapor II hanya

menetapkan margin keuntungan dalam batas

wajar dan tidak ada penetapan tarif terlalu tinggi

kepada pengguna jasa, sesuai dengan Laporan

Keuangan PT Sarana Gemilang/Terlapor II

Periode Tahun 2015–2016. --------------------------

6.3.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan

Investigator yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: ----

6.3.4.1 Bahwa penentuan tarif handling untuk barang

yang tidak dikuasai (BTD) yang berbentuk

kontainer ukuran 20”, 40” dan over height/over

widht/over length di kawasan KPPBC Belawan

diserahkan dan ditentukan sendiri oleh pelaku

- 114 -

S A L I N A N

usaha yang mengelola TPP tersebut,

sebagaimana ditunjukkan pada gambar sebagai

berikut (vide bukti B4, B19, B26, B27, dan C32):

Hasil Scan Copy Kesepakatan Bersama antara PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara

- 115 -

S A L I N A N

Hasil Scan Copy Kesepakatan Bersama antara PT Sarana

Gemilang/Terlapor II dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara

a Bahwa penandatanganan Kesepakatan

Bersama antara PT Artha Samudra


Sumatera Utara tersebut dilakukan oleh

Saudari Lindawati Mahargono selaku

Direktur PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I dan Saudara Surianto,

S.H. selaku Plt. Ketua DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara. ----------------------------------

- 116 -

S A L I N A N

b Bahwa penandatanganan Kesepakatan

Bersama antara PT Sarana


Sumatera Utara tersebut dilakukan oleh

Saudara Sriyono selaku Kepala Cabang PT

Sarana Gemilang/Terlapor II dan Saudara

Surianto, S.H. selaku Plt. Ketua DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara. ---------------------

6.3.4.2 Bahwa terdapat kesamaan komponen dan

besaran tarif handling yang ditetapkan dalam

kesepakatan antara PT Artha Samudra


Sumatera Utara dan antara PT Sarana


Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan pada

Bagian Tentang Hukum butir 6.3.1.3 dan butir

6.3.1.4. --------------------------------------------------

6.3.5 Bahwa sebelum Majelis Komisi menilai Kesimpulan

Investigator lebih lanjut, Majelis Komisi

mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagai

berikut: -------------------------------------------------------------

6.3.5.1 Bahwa PT Sarana Gemilang/Terlapor II pada

dasarnya memiliki perhitungan sendiri terkait

tarif handling yang akan diterapkan dalam

pengelolaan TPP (vide bukti B27). ------------------

6.3.5.2 Bahwa PT Sarana Gemilang/Terlapor II

menyatakan tidak mengikuti seluruh komponen

besaran tarif yang tertuang dalam Kesepakatan

Tarif Handling dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara (vide bukti B27). -------------------------------

6.3.5.3 Bahwa berdasarkan bukti dokumen berupa

invoice, ditemukan adanya perbedaan tarif yang

diterapkan oleh PT Sarana Gemilang/Terlapor II

dengan komponen besaran tarif dalam

- 117 -

S A L I N A N

Kesepakatan Tarif Handling dengan DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara (vide bukti C19). -------

6.3.6 Bahwa mengenai kesepakatan yang dilakukan dalam

perkara a quo dikaitkan dengan perjanjian dan rangkaian

perilaku pelaku usaha (concerted action), maka Majelis

Komisi berpendapat perjanjian yang dimaksud dalam

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana esensi dari

pasal tersebut adalah pada apakah terdapat perbuatan

mengikatkan diri satu pelaku usaha atau lebih kepada

pelaku usaha lain. --------------------------------------------------

6.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi menilai perlu

dilakukan analisis lebih lanjut apakah kesepakatan penetapan

tarif handling antara PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I

dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara dan PT Sarana

Gemilang/Terlapor II dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara

merupakan perjanjian penetapan harga sebagaimana diatur

dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

sebagaimana diuraikan dalam alat bukti dokumen dan fakta

persidangan sebagai berikut: -------------------------------------------

6.4.1 Bahwa penetapan tarif handling dalam perkara a quo tidak

dilakukan secara bersama-sama antara PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I, PT Sarana Gemilang/Terlapor II, dan

DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara, yang ditunjukkan

dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:

6.4.1.1 Bahwa kesepakatan pertama kali dilakukan oleh

PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dengan

DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara pada tanggal 20

Desember 2013, yang dituangkan dalam dokumen

Nomor: 003/KPTS/DPW/XII/2013 tentang Tarif

Handling Tempat Penimbunan Pabean, dimana

kemudian pada tanggal 30 April 2015, PT Artha

Samudra Kontindo/Terlapor I kembali membuat

- 118 -

S A L I N A N

Kesepakatan Bersama dengan DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara yang dituangkan dalam Nomor

002/KPTS/DPW/IV/2015 tentang Tarif Handling

Tempat Penimbunan Pabean sebagaimana telah

diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir

6.3.1.3. ---------------------------------------------------

6.4.1.2 Bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, PT Sarana

Gemilang/Terlapor II membuat Kesepakatan

Bersama dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara

yang dituangkan dalam Dokumen Nomor:



Tempat Penimbunan Pabean dengan klausul yang

sama dengan Kesepakatan Bersama antara PT

Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dengan DPW

ALFI/ILFA Nomor 002/KPTS/DPW/IV/2015

sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang

Hukum butir 6.3.1.4. ----------------------------------

6.4.1.3 Bahwa PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I

dan PT Sarana Gemilang/Terlapor II dalam

persidangan menyatakan penandatangan

kesepakatan tersebut dilakukan secara terpisah,

selain itu baik PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I maupun PT Sarana

Gemilang/Terlapor II tidak pernah melakukan

pertemuan dan/atau pembahasan mengenai

kesepakatan tarif handling dimaksud (vide bukti

B26 dan B27). -------------------------------------------

6.4.2 Bahwa komponen dan besaran tarif handling yang

disepakati oleh PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I

dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara dan antara PT

Sarana Gemilang/Terlapor II dengan DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara adalah sama, sebagaimana ditunjukkan

pada tabel berikut: --------------------------------------------------

- 119 -

S A L I N A N

NO URAIAN 20” FT 40” FT Over Height/ Over

Width/ Over Length


2 Trucking Rp. 1.200.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 6.000.000,-

3. Handling Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-

4 Mekanik Rp. 4.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.000.000,-

5 Doc. Fee Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-

6 Storage TPP/Hari/Box Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-

6.4.3 Bahwa meskipun terdapat kesamaan komponen dan

besaran tarif handling yang disepakati antara PT Artha

Samudra Kontindo/Terlapor I dengan DPW ALFI/ILFA

Sumatera Utara dan PT Sarana Gemilang/Terlapor II

dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara, namun alat bukti

dan fakta persidangan menunjukkan adanya perbedaan

terkait penerapan besaran tarif handling yang

dilaksanakan oleh PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I

dan/atau PT Sarana Gemilang/Terlapor II, sebagaimana

diuraikan sebagai berikut: -----------------------------------------

6.4.3.1 Bahwa dalam menjalankan usaha pengelolaan

TPP, PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I

menerapkan tarif handling sesuai dengan

komponen dan besaran tarif yang terdapat dalam

kesepakatan antara PT Artha Samudra


Sumatera Utara Nomor: 002/KPTS/DPW/IV/2015


Pabean, sebagaimana telah diuraikan dalam

Bagian Tentang Hukum butir 6.3.1.3, 6.3.1.6 s/d

6.3.1.10. --------------------------------------------------

6.4.3.2 Bahwa dalam menjalankan usaha pengelolaan

TPP, terdapat perbedaan pada beberapa

komponen dan besaran tarif yang diterapkan PT

Sarana Gemilang/Terlapor II dengan kesepakatan

- 120 -

S A L I N A N

tarif antara PT Sarana Gemilang/Terlapor II

dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara Nomor:



Tempat Penimbunan Pabean, sebagaimana

diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir

6.3.1.4, 6.3.1.12 s/d 6.3.1.14. ------------------------

6.5 Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan

sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir

6.4.2 dan 6.4.3 di atas, Majelis Komisi menilai PT Sarana

Gemilang/Terlapor II tidak sepenuhnya mengikuti seluruh

komponen dan besaran tarif handling sebagaimana telah

disepakati dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara sebagaimana

diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 6.3.1.4, dimana

terdapat perbedaan tarif handling dan document fee untuk

ukuran kontainer 20 feet serta perbedaan tarif handling dan

document fee, serta mekanik untuk ukuran kontainer 40 feet,

sebagaimana diuraikan pada tabel sebagai berikut: ----------------

Tabel Perbedaan Penerapan Tarif Handling Kontainer 20” Feet oleh PT Artha

Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana Gemilang/Terlapor II

No

URAIAN

Kontainer 20” FT

Besaran Tarif dalam Kesepakatan

PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor

I

PT Sarana Gemilang/Terlapor

II


2. Trucking Rp. 1.200.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 1.200.000,-

3. Handling Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-

4. Doc. Fee Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-

5. Mekanik Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,-

6. Storage

TPP/Hari/Box Rp. 150.000,- Rp 150.000,- Rp. 150.000,-

Tabel Perbedaan Penerapan Tarif Handling Kontainer 40” Feet oleh PT

Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana Gemilang/Terlapor II

- 121 -

S A L I N A N

No

URAIAN

Kontainer 40” FT

Besaran Tarif dalam

Kesepakatan

PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor

I

PT Sarana Gemilang/Terlapor

II


2. Trucking Rp. 1.700.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 1.700.000,-

3. Handling Rp. 750.000,- Rp. 750.000,-

Rp. 1.000.000,- 4. Doc. Fee Rp. 200.000,- Rp . 200.000,-

5. Mekanik Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 4.500.000,-

6. Storage

TPP/Hari/Box Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-

6.6 Bahwa berdasarkan uraian tentang penetapan dan pelaksanaan

tarif jasa handling pada Kawasan Tempat Penimbunan Pabean

(TPP) KPP Bea Cukai Belawan, maka Majelis Komisi menilai hal-

hal sebagai berikut: ------------------------------------------------------

6.6.1 Bahwa kesepakatan terkait tarif handling yang dilakukan

oleh PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dengan DPW


Gemilang/Terlapor II dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara dilakukan secara terpisah dan pada waktu yang

berbeda serta tidak terdapat bukti telah terjadi atau

dilakukan pertemuan dan/atau pembahasan dan/atau

komunikasi terkait tarif handling yang dilakukan oleh para

Terlapor baik secara langsung maupun tidak langsung. ---

6.6.2 Bahwa dengan adanya perbedaan besaran tarif pada

beberapa komponen tarif handling yang diterapkan

dan/atau digunakan oleh PT Sarana Gemilang/Terlapor II

menunjukkan bahwa isi kesepakatan dimaksud tidak

berlaku secara efektif dan/atau tidak sepenuhnya

dilaksanakan oleh seluruh pihak yang membuat

kesepakatan. -------------------------------------------------------

6.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan PT Artha Samudra

Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana Gemilang/Terlapor II dalam

membuat kesepakatan penetapan tarif handling pada Kawasan

Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea Cukai Belawan

- 122 -

S A L I N A N

dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara tidak dapat

dikategorikan sebagai tindakan melakukan perjanjian penetapan

harga, karena besaran tarif yang diterapkan dan/atau

digunakan oleh PT Sarana Gemilang/Terlapor II tidak

sepenuhnya sesuai dengan isi kesepakatan. Hal tersebut

kemudian membuktikan tidak adanya concerted action terhadap

kesepakatan yang telah dilakukan antara PT Artha Samudra

Kontindo dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara dan antara PT

Sarana Gemilang/Terlapor II dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara. -----------------------------------------------------------------------

6.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat

Kesepakatan Tarif Handling antara PT Artha Samudra Kontindo

dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara dan Kesepakatan Tarif

Handling antara PT Sarana Gemilang/Terlapor II dengan DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara bukan dikategorikan sebagai

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----------------------------------------

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 ----------------------------------------------------------------------------

7.1 Menimbang bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 menyebutkan: ---------------------------------------------

(1) “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan telah terjadi atau tidak

terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan

unsur-unsur sebagai berikut: ------------------------------------------

7.2.1 Unsur Pelaku Usaha --------------------------------------------

7.2.1.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha

dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999

adalah Setiap orang perorangan atau badan

- 123 -

S A L I N A N

usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ----------

7.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam

perkara a quo adalah PT Artha Samudra


Gemilang/Terlapor II, sebagaimana dimaksud

dalam butir 1.1 dan 1.2 bagian Tentang

Hukum. ------------------------------------------------

7.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha

terpenuhi. --------------------------------------------

7.2.2 Unsur Perjanjian -------------------------------------------------

7.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, definisi

perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau

lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri

terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain

dengan nama apapun, baik tertulis maupun

tidak tertulis. ------------------------------------------

7.2.2.2 Bahwa objek dalam perkara a quo adalah


antara PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I

dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara dan


antara PT Sarana Gemilang/Terlapor I dengan

DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara. -----------------

7.2.2.3 Bahwa tindakan PT Artha Samudra


Gemilang/Terlapor II dalam membuat

kesepakatan dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera

Utara tidak dapat dikategorikan sebagai

- 124 -

S A L I N A N

tindakan melakukan perjanjian penetapan

harga, karena tarif yang digunakan dan/atau

diterapkan oleh PT Sarana Gemilang/Terlapor II

tidak sepenuhnya sesuai dengan isi

kesepakatan, hal tersebut membuktikan tidak

adanya concerted action terhadap kesepakatan

yang telah dilakukan antara PT Artha Samudra


Utara dan antara PT Sarana Gemilang/Terlapor

II dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara pada

angka 6 tentang Perjanjian. ------------------------

7.2.2.4 Bahwa Kesepakatan Tarif Handling antara PT

Artha Samudra Kontindo dengan DPW

ALFI/ILFA Sumatera Utara dan Kesepakatan

Tarif Handling antara PT Sarana


Sumatera Utara bukan dikategorikan sebagai

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1

angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

7.2.2.5 Bahwa dengan demikian unsur perjanjian tidak

terpenuhi. --------------------------------------------------------

7.2.3 Bahwa oleh karena salah satu unsur pasal tidak

terpenuhi, maka Majelis Komisi menilai tidak perlu

mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya. -------------

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus ------------

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi

mempertimbangkan tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi PT

Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana Gemilang/Terlapor

II. -----------------------------------------------------------------------------------

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -------------------------------------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar: --------

- 125 -

S A L I N A N

9.1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ikut aktif guna mempercepat

proses amandemen Undang-Undang Kepabeanan. ------------------

9.2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penghitungan tarif

handling pada Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Belawan (KPPBC Belawan)

yang akan diberlakukan kepada Pengelola TPP segera setelah

Putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap. -----------

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup ------------------------------------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan

kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 Ayat (3) UU

Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ---------------------------------------------

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa PT Artha Samudra Kontindo selaku Terlapor I dan

PT Sarana Gemilang selaku Terlapor II tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang

Majelis Komisi pada hari Senin, 02 Oktober 2017 dan dibacakan di muka

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, 23

Oktober 2017 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H.,

M.H., sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.,

Ph.D., dan Kamser Lumbanradja, M.B.A. masing-masing sebagai Anggota

Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Rumondang Nainggolan, S.H., Ita

Damayanti Wulansari, S.E., dan Himawan Setiaji, S.H. masing-masing

sebagai Panitera.

- 126 -

S A L I N A N

Ketua Majelis Komisi,

ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Kamser Lumbanradja, M.B.A.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D.

Panitera,

ttd.

Rumondang Nainggolan, S.H.

ttd.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

ttd.

Himawan Setiaji, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direktur Persidangan,

M. Hadi Susanto

P U T U S A N Perkara Nomor 20/KPPU-I/2016 · sebagai pengelola TPP tanpa melewati prosedur seleksi. Selanjutnya karena belum ada aturan terkait tarif di TPP maka penetapan tarif

Documents