Halaman 1 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn P U T U S A N NOMOR : 81 / PDT / 2014 / PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: 1. Z U K I, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan ; 2. NY.NURAIDA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. Sulaiman Saleh, SH dan 2. Abdul Hakim, SH masing - masing Advokat / Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum M.Sulaiman Saleh, SH & Rekan beralamat di Jalan Sirandorung Gg Setia Nomor 11A Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat dalam konpensi/ Para Tergugat dalam rekonpensi; L a w a n : 1.KEPALA CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA , beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu,
72
Embed
P U T U S A N NOMOR : 81 / PDT / 2014 / PT MDN DEMI … · 2014-09-18 · berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012, ... mengatakan kepada Penggugat pelunasan kredit
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Halaman 1 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
P U T U S A N
NOMOR : 81 / PDT / 2014 / PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara
perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara gugatan antara:
1. Z U K I, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan
H. Adam Malik, Kelurahan Bakaran Batu,
Kecamatan Rantau Selatan ;
2. NY.NURAIDA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan
H. Adam Malik, Kelurahan Bakaran Batu,
Kecamatan Rantau Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
1. M. Sulaiman Saleh, SH dan 2. Abdul
Hakim, SH masing - masing Advokat /
Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor
Hukum M.Sulaiman Saleh, SH & Rekan
beralamat di Jalan Sirandorung Gg
Setia Nomor 11A Rantau Prapat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
11 September 2012, selanjutnya disebut
sebagai Para Pembanding semula Para
Penggugat dalam konpensi/ Para
Tergugat dalam rekonpensi;
L a w a n :
1.KEPALA CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA , beralamat di Jalan
Jendral Sudirman Nomor 1, Kecamatan
Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu,
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
2
Halaman 2 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
dalam hal ini diwakili oleh Ardiansyah dan
Januar S.Marbun, masing - masing
Supervisor Administrasi Kredit dan
Account Officer PT.Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang
Rantauprapat, bertempat tinggal di
Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 27 September 2012 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal
tanggal 9 oktober 2012 Nomor
205/SKC/2012/PN-RAP, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding I semula
Tergugat I dalam konpensi / Turut
Tergugat dalam rekonpensi;
2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG,
beralamat di Jalan Meranti Nomor 10
Kisaran, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II semula Tergugat II dalam
konpensi / Turut Tergugat dalam
rekonpensi;
3. SUSAN, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bilah
Nomor 19 Rantauprapat, Kecamatan
Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
1.H.Refman Basri,SH.MBA,2.Zulchairi,SH
dan 3. Elidawati Harahap, SH masing-
masing Advokat, beralamat di Jalan
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
3
Halaman 3 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
Kejaksaan Nomor 7 Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 27
September 2012, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding III semula Tergugat III
dalam konpensi / Penggugat dalam
rekonpensi;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara Nomor : 81/PDT/2014/PT.MDN
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau
Prapat Nomor : 40/Pdt.G/2012/PN-Rap dan surat-surat yang bersangkutan
dengan perkara tersebut ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 12
September 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Rantauprapat pada tanggal 13 September 2012 dalam Register
Nomor : 40/Pdt.G/2012/PN.RAP, telah mengajukan gugatan yang
selanjutnya mengajukan perbaikan gugatan tanggal 8 Januari 2013
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri yang mendapat fasilitas kredit
dari Tergugat I jenis kredit modal kerja dalam bentuk rekening koran
dengan maksimum kredit tetap dalam jangka waktu harus lunas
selama 12 (dua belas) bulan dengan jasa/ bunga 16%;
2. Bahwa pinjaman diperuntukkan tambahan modal kerja berupa
kegiatan usaha : bengkel mobil, suku cadang mobil dan ecesoris
mobil;
3. Bahwa pada mulanya usaha Penggugat tersebut bejalan lancer dan
maju, sehingga pinjaman semua hanya diberikan Penggugat-I tanggal
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
4
Halaman 4 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
5 Mei 2006 sebesar Rp 475.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima
juta rupiah), kemudian atas permohonan Penggugat maka pinjaman
Penggugat mendapat fasilitas (suplesi) sebesar Rp 275.000.000,-
(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total pinjaman
Penggugat dari Tergugat-I sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh ratus lima
puluh juta rupiah) dihitung sejak tanggal 6 Mei 2010 dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sehingga luas tanggal 6 Mei 2011;
4. Bahwa jaminan yang diberikan Penggugat II kepada Tergugat I atas
kredit yang diberikan adalah sertifikat Nomor 1261 tanggal 26 April
1995,Srt Ukur Nomor 1426 tanggal 26 April 1995 seluas kira-kira
4832M2 an Penggugat diatasnya sebuah bangunan semi permanen,
lantai semen, atap seng dilengkapi fasilitas sumur dan listrik;
5. Bahwa dalam akta perjanjian kredit Pasal 13 ayat (1) perjanjian kredit
No. 16 tanggal 7 Mei 2010 yang dibuat Notaris Rantauprapat
Setiawati, SH, Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada
Tergugat-I sebagai kuasa Substitusi (Pengganti), sebagaimana
disebut dalam pasal 1813 KUHPerdata;
6. Bahwa dalam perjalanan pengelolahan usaha, Penggugat mengalami
stagnasi atau tidak lancar usaha, sebagaimana semula sehingga
mengakibatkan pembayaran kredit kurang lancar kepada Tergugat-I,
namun tetap lancar membayar bunga/ jasanya;
7. Bahwa tidak/ kurang lancarnya pembayaran bukan disengaja oleh
Penggugat akan tetapi dikarenakan force mayor sebagai berikut :
7.1 Kerusakan mobil pelanggan selama ini memakai jasa bengkel
Penggugat, ternyata pelanggan membuka bengkel sendiri;
7.2. Sebagian perusahaan pelanggan memakai jasa rental, sehingga
perbaikannya dilakukan bengkel perusahaan rental itu sendiri, dan
7.3. Terjadinya persaingan usaha sejenis semakin meningkat;
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
5
Halaman 5 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
8. Bahwa pada posisi hutang Penggugat sebesar Rp.920.000.000,00
( Sembilan ratus dua puluh juta rupiah ) tertunda pembayaran selama 5
(lima) bulan dihitung sejak bulan oktober 2011 sampai dengan bulan
Pebruari 2012 perhitungan Penggugat karena tidak ada rekening koran
bulanan yang seharusnya diberikan kepada Penggugat-penggugat,
tanpa adanya pemberitahuan/peringatan sekalipun pada tanggal 14
Februari 2012 oleh petugas Tergugat I ( Marbun) disodorkan sebuah
surat untuk ditandatangani Penggugat I dengan disaksikan Simbolon.Isi
surat mana menyebutkan akan dilakukan lelang hak tanggungan
melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara ( KPKNL),
Tergugat II pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 pukul 10.00 Wib
sampai selesai di Kantor Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jalan
Jendral Sudirman Nomor 1 Rantauprapat ( baca Tergugat I) ;
9. Bahwa dokumen dokumen lelang yang harus di ikut sertakan Tergugat I
kepada Tergugat II antara lain menurut Ketentuan Menteri Keuangan
Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 dan menjadi rujukan
lampiran surat penetapan lelang KPKNL Kisaran dalam perkara lain
disebut antara lain:
10. Pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib
dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kantor
Pertanahan setempat;
1. Pengumuman lelang dilakukan melalui surat kabar harian dengan
oplah/tiras:
a. Paling sedikit 15.000 ( lima belas ribu) exemplar, apabila
dilakukan pada surat kabar harian yang terbit di Ibukota
Propinsi;
b. Paling sedikit 5000 (lima ribu exemplar), apabila dilakukan
pada surat kabar harian tersebut di Kota/Kabupaten;
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
6
Halaman 6 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
2. Pengumuman lelang dimaksud harus dicantumkan dalam harian
utama / reguler dan dilarang dicantumkan pada halaman suplemen/
tambahan / Khusus (terlampir).
3. Ternyata ketentuan-ketentuan dimaksud oleh Tergugat I disampaikan
kepada Tergugat II sebagai dokumen dasar keabsahan dilakukan
pelelangan oleh Tergugat II tidak dilakukan;
4. Bahwa menurut Keputusan Direktur Bank Indonesia No.
31/147/Kep/Dir tanggal 12 Nopember 1998 menyebutkan kredit
tergolong standart atau kurang lancar antara 90 hari s/d 180 hari,
sedangkan kredit macet adalah tunggakan yang lebih dari 270 hari,
sementara kredit penggugat tergolong sub standart atau kurang lancar
sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan lelang , dan dimenangkan
oleh Tergugat III, sedangkan kredit Penggugat masih dalam posisi sub
standart dan masih diharapkan menjadi normal kembali perbuatan
para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa tenggang waktu dilakukan pelelangan juga bertentangan
dengan Pasal 20 Ayat (3) UU No. 4 tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah, Pasal 20 Ayat (3) menyebutkan :
Pelaksanaan Penjualan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya
dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak
diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/ atau pemegang hak
tanggungan kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan
sedikit dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah
yang bersangkutan dan/ atau media massa setempat, serta tidak ada
pihak yang menyatakan keberatan, sedangkan surat Tergugat I
tanggal 8 Februari 2012 yang baru diterima Penggugat tanggal 14
Februari 2012 yang dijadikan dasar pelaksanaan lelang dilakukan
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
7
Halaman 7 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
Tergugat II tanggal 8 Maret 2012 ternyata kurang dari 1 (satu) bulan;
6. Dalam surat Tergugat I disebutkan terlampir pengumuman lelang
ternyata surat yang diterima Penggugat tanggal 14 Pebruari 2012
tidak terlampir pengumuman lelang. apabila pengumuman lelang
terlampir, maka pasti penggugat mengajukan keberatan sebagaimana
disebut dalam Pasal 25 Ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan , karena posisi kredit penggugat masih dalam
substandart atau kurang lancar yang masih dapat kembali normal dan
bukan tergolong kredit macet sebagaimana diatur dalam peraturan
Direktur Bank Indonesia Nomor : 31/147/Kep/Dir tanggal 13
Nopember 1998;
7. Sebelum saat dilakukan lelang tanggal 8 Maret 2012 telah terlebih
dahulu Penggugat datang ke Kantor Tergugat I bersama dengan
Simbolon untuk membayar hak tanggungan sebesar
Rp2.500.000.000;( Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sekaligus
melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat I, namun Tergugat I
tidak terima dan lelang tetap dilanjutkan dimenangkan Tergugat III
dengan nilai tertinggi hanya sebesar Rp1.740.000.000;(Satu milyar
tujuh ratus empat puluh juta rupiah), yang berarti dibawah tawaran
Penggugat melalui pembelinya Simbolon seorang pengusaha;
8. Tawaran ini dilakukan Penggugat melalui Simbolon karena sebelum
lelang dilakukan telah terlebih dahulu pihak Tergugat I melalui Marbun
mendatangi Penggugat pada tanggal 8 Maret 2012 secara lisan
mengatakan kepada Penggugat pelunasan kredit Penggugat paling
lambat dilakukan pada tanggal 8 Maret 2012 dan apa yang diperbuat
Tergugat I tanggal 8 Maret 2012 berarti secara tidak langsung
membenarkan pasal 20 ayat(5) UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan menyebutkan:
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
8
Halaman 8 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
9. Sampai saat pengumuman untuk lelang dilakukan penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan
pelunasan hutang yang dijamin dengan itu tanggungan ini beserta
biaya eksekusi yang dikeluarkan.Pasal 20 ayat (4) UU No.4 Tahun
1996 tentang Hak Tangunggan menyebutkan: Setiap janji untuk
melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pada ayat(1) , ayat(2) dan
ayat(3) batal demi hukum,khusunya pada ayat (3);
10. Ternyata Cabang PT BRI (Persero) Tbk tidak profesional dalam
menilai harga jaminan dengan pinjaman sebelum dikucurkan kepada
debetur, seharusnya sebelum kredit dikucurkan terlebih dahulu
menggunakan jasa penilai publik karena jasa penilai publik yang dapat
menentukan harga pasar /nilai pasar (market value) dan nilai jual
paksa (forcet vale value) pada saat kredit macet, personil kantor jasa
penilai publik adalah tenaga profesional yang keberadaannya
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Ijin Usaha
Kantor Jasa penilai publik ( SIU-KJPP) dan Surat Ijin pembukaan
kantor oleh Menteri Keuangan RI. Apabila pihak Tergugat I
mempergunakan jasa ini maka tidak mungkin menggolkan nilai jual
paksa (Vorced vale value) kepada Tergugat III sebesar
Rp1.740.000.000;( satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah),
sedangkan yang ditawarkan Penggugat Rp 2.500.000.000;( dua
milyar lima ratus juta rupiah). Apabila profesionalitas dilakukan, maka
baik Tergugat I maupun Penggugat sama-sama diuntungkan bahkan
Tergugat I tetap dipercaya oleh masyarakat pebisnis;
11. Bahwa seharusnya peserta lelang dari salah satu orang namun
ternyata pada saat hari pelelangan, ternyata Tergugat III ditemani oleh
suaminya Tong Huat (TH) dan oleh Tergugat II dianggap peserta
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
9
Halaman 9 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
lelang 2 (dua) orang, seterusnya apabila peserta lelang hanya 1 (satu)
orang, maka acara lelang dibatalkan dan kembali diumumkan melalui
media massa;
12. Bahwa dengan berpedoman kepada undang-undang ini, maka akta
perjanjian kredit dihadapan Notaris No. 16 tanggal 7 Mei 2010 pada
pasal 12 menyebutkan : tentang perjanjian surat pengakuan hutang ini
dan segala akibatnya serta pelaksanaannya yang mungkin timbul
disebabkan isi dari akta ini, maka kedua belah pihak yang berhutang
memilih tempat kedudukan hukum (domicili) yang tetap dan umum di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan tidak
mengurangi hak dan wewenangnya Bank / pihak pertama (baca :
Tergugat I) untuk menuntut pelaksanaan eksekusi atau mengajukan
tuntutan hukum terhadap pengambil kredit / pihak kedua / yang
berhutang baca Penggugat berdasarkan perjanjian ini melalui atau
dihadapan Pengadilan lainnya dimanapun juga dalam wilayah
Republik Indonesia;
13. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan suatu perjanjian dibuat
secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya;
14.Bahwa dengan mengacu kepada undang-undang ini maka
kewenangan untuk menyelesaikan kasus ini adalah Pengadilan Negeri
Rantauprapat dan melalui gugat biasa bukan kantor Pelayanan
Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, tegasnya KPKNL
Kisaran tidak berhak, karena surat kuasa menurut bunyi pasal 15 Ayat
(1) UU No. 4 Tahun 1996 menyebutkan Hak Tanggungan wajib dibuat
dengan Akta Notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
10
Halaman 10 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
a.Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan melawan hukum
lain dari pada pembebanan hak tanggungan;
b.Tidak memuat kuasa Substitusi;
c.Mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah hutang
dan nama serta identitas debitur bukan pemberi hak tanggungan;
15. Bahwa ternyata dalam akta notaris perjanjian kredit ini persyaratan
bagi Tergugat I hanyalah mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri, apabila memenuhi syarat untuk itu dan bukan langsung
memohon eksekusi;
16.Bahwa perbuatan para Tergugat yang bertentangan dengan hukum
tersebut mengakibatkan penggugat sebagai seorang pengusaha
harga dirinya tercemar dan kurang dipercaya masyarakat khususnya
masyarakat pebisnis yang untuk itu terhadap para Tergugat secara
tanggung menanggung membayar ganti kerugian sebagai pengganti
harga diri sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan
meminta maaf kepada Penggugat melalui dua media massa berturut-
turut selama 2 (dua) kali;
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam posita tersebut diatas,
mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan menentukan
suatu waktu dan tempat memanggil kedua belah pihak yang berperkara
untuk didengar keterangannya dalam persidangan, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan
hukum ;
3. Menyatakan fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I kepadaTergugat-
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
11
Halaman 11 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
Tergugat masih tergolong standart atau kurang lancar, sehingga tidak
ada alasan untuk dilelang;
4. Mengembalikan posisi Penggugat sebagai debetor dalam keadaan
semula sebelum dilaksanakan lelang tanggal 8 Maret 2012 di kantor
Tergugat;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau batal pelaksanaan
lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II
sesuai dengan Surat Tergugat-I tanggal 8 Februari 2012 No. B-
815/II/KC/ADK/2/2012 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8
Maret 2012 pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai di kantor
Tergugat I Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Rantauprapat yang
dimenangkan Tergugat III;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung membayar uang sebesar
Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai
pengganti harga diri dan meminta maaf kepada Penggugat melalui
dua media massa berturut-turut selama 2 (dua) kali;
7. Menghukum lagi para Tergugat secara tanggung menanggung
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Subsidair :
Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon dengan suatu putusan
yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut
Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II serta
Terbanding III semula Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya
sebagai berikut:
Jawaban Terbanding I semula Tergugat I :
1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat didalam surat
Gugatannya tertanggal 12 September 2012 dan surat perbaikan Gugatan
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
12
Halaman 12 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
dan Tambahan Posita dan Petitum Gugatan (Surat Perbaikan Gugatan)
tanggal 06 Januari 2013,kecuali yang secara tegas diakui olehTergugat I;
2. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan bahwa Zuki dan Ny. Nuraida
(Penggugat) adalah Debitur pada Tergugat I yang telah menikmati
fasilitas kredit dari Tergugat I, yaitu sebagai berikut :
a) Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) secara rekening Koran (R/K)
dengan maksimum Credit Overenkomst (CO) tetap sebesar Rp
150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka
waktu kredit berakhir sampai dengan tanggal 4 Mei 2006 sesuai
dengan Surat Perjanjian, Akta No. 18 tanggal 4 Mei 2005, yang
dibuat oleh Ramlah Lubis, Sarjana Hukum, Notaris di
Rantauprapat;
b) Perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit dan penambahan
fasilitas kredit (suplesi kredit) dengan penambahan sebesar Rp
100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sehingga fasilitas kredit
menjadi Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
dengan jangka waktu kredit berakir sampai dengan tanggal 6 Mei
2007, sesuai dengan Surat Perjanjian Perpanjangan kredit dan
Suplesi Kredit, Akta No. 14 tanggal 5 Mei 2006 yang dibuat oleh
Ramlah Lubis, Sarjana Hukum, Notaris di Rantauprapat;
c) Perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit, sehingga jangka waktu
fasilitas kredit berakir sampai dengan 6 Mei 2008, sesuai Surat
Perjanjian Perpanjangan kredit, Akta No. 02 tanggal 03 Mei 2007,
yang dibuat oleh Ramlah Lubis, Sarjana Hukum, Notaris di
Rantauprapat;
d) Perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit, sehingga jangka waktu
fasilitas kredit berakir sampai dengan 6 Mei 2009, sesuai Surat
Perjanjian Perpanjangan kredit, Akta No. 06 tanggal 06 Mei 2008,
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
13
Halaman 13 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
yang dibuat oleh Ramlah Lubis, Sarjana Hukum, Notaris di
Rantauprapat;
e) Perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit dan penambahan
fasilitas kredit (suplesi kredit), dengan penambahan sebesar Rp
225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga
fasilitas kredit menjadi Rp 475.000.000.- (Empat ratus tujuh puluh
lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit berakhir sampai
dengan tanggal 06 Mei 2010, sesuai Addendum Perpanjangan
dan Suplesi Kredit, Akta No. 26 tanggal 16 April 2009, yang dibuat
oleh Setiawati, Sarjana Hukum, Notaris di Rantauprapat;
f) Perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit dan penambahan
fasilitas kredit (suplesi kredit), dengan penambahan sebesar Rp
275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga
fasilitas kredit menjadi Rp 750.000.000.- (Tujuh ratus lima puluh
juta rupiah) dengan jangka waktu kredit berakhir sampai dengan
tanggal 06 Mei 2011, sesuai Addendum Perpanjangan dan Suplesi
Kredit, Akta No. 16 tanggal 07 Mei 2010, yang dibuat oleh
Setiawati, Sarjana Hukum, Notaris di Rantauprapat;
g) Perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit sehingga jangka waktu
fasilitas kredit berakhir sampai dengan tanggal 06 Mei 2012,
sesuai Surat Addendum Perpanjangan Kredit, Akta No. 42 tanggal
10 Mei 2011, yang dibuat oleh Setiawati, Sarjana Hukum, Notaris
di Rantauprapat;
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut diatas, telah
diserahkan agunan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.
1261/ Bakaran Batu atas nama ZUKI, yang telah dibebani dengan :
a. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 311/ 2005 sebesar
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
14
Halaman 14 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasar pada Akta
Pemberian Hak Tanggungan No. 85/2005 tanggal 04 Mei 2005,
yang dibuat oleh Ramlah Lubis, Sarjana Hukum, Notaris di
Rantauprapat;
b. Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 487/ 2009 sebesar
Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) berdasar pada Akta
Pemberian Hak Tanggungan No. 86/2009 tanggal 16 April 2009,
yang dibuat oleh Setiawati, Sarjana Hukum, Notaris di
Rantauprapat;
c. Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 1343/ 2010 sebesar
Rp 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasar
pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 199/2010 tanggal 07
Mei 2010, yang dibuat oleh Setiawati, Sarjana Hukum, Notaris di
Rantauprapat;
4. Bahwa selanjutnya fasilitas kredit atas nama Penggugat tersebut
diatas menjadi kredit bermasalah;
5. Bahwa setelah kredit atas nama Penggugat tersebut diatas
bermasalah dan menurut Tergugat I Penggugat sudah tidak memiliki
sumber pembayaran untuk mengangsur tunggakannya pada Tergugat I,
serta tidak terdapat itikad baik dari Penggugat untuk membayar
tunggakannya, selanjutnya Tergugat I memberikan 3 (tiga) kali
peringatan mengenai tunggakan kepada Penggugat, yaitu melalui :
a. Surat kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Rantauprapat No.
B.6141 II-KC/ADK/11/2011 tanggal 11 Nopember 2011 sebagai
Surat Peringatan I, yang menjelaskan bahwa Penggugat tidak
menepati jadwal angsuran sesuai perjanjian semula sehingga
menyebabkan jumlah tunggakan kredit atas nama Penggugat
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
15
Halaman 15 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
sampai dengan posisi bulan Oktober 2011 adalah sebagai berikut :
- Pokok : Rp …………..
- Bunga + Denda : Rp 18.171.960,-
- Jumlah Hutang : Rp 18.171.960,-
b. Surat kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Rantauprapat No.
B.6818 II-KC/ADK/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebagai
Surat Peringatan II, yang menjelaskan bahwa Penggugat belum
melakukan penyelesaian sisa hutang Penggugat sehingga
keadaan hutang yang harus segera diselesaikan sampai dengan
posisi bulan Nopember 2011 adalah sebagai berikut :
- Pokok : Rp …………..
- Bunga + Denda : Rp 27.753.018,-
- Jumlah Hutang : Rp 27.753.018,-
c. Surat kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Rantauprapat No.
B.54 II-KC/ADK/1/2012 tanggal 05 Januari 2012 sebagai Surat
Peringatan III, yang menjelaskan bahwa Penggugat belum
melakukan penyelesaian sisa hutang Penggugat sehingga
keadaan hutang yang harus segera diselesaikan sampai dengan
posisi bulan Desember 2011 adalah sebagai berikut :
- Pokok : Rp …………..
- Bunga + Denda : Rp 37.834.405,-
- Jumlah Hutang : Rp 37.834.405,-
6. Dimana dalam setiap surat peringatan tersebut, Tergugat I secara
tegas menyatakan bahwa Penggugat harus segera menghadap ke
bagian administrasi kredit, bertemu dengan sdr. Ardiansyah untuk
menyelesaikan hutang Penggugat sampai dengan posisi yang ditentukan
apabila Penggugat tidak memenuhi ketentuan panggilan tersebut, maka
Tergugat I akan melanjutkan ke proses hukum lebih lanjut;
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
16
Halaman 16 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
7. Bahwa berhubung segala upaya penyelesaian/ Penagihan tunggakan
Pinjaman (kredit macet) telah dilakukan namun tidak mendapat perhatian
dan penyelesaian dari Penggugat, maka melalui surat No. 784
II/KC/ADK/2/2012 tanggal 06 Februari 2012 perihal penyerahan untuk
dilelang Agunan an. 20 (dua puluh) debitur, Tergugat I mengajukan
permohonan bantuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi antara lain atas
nama Penggugat dan data mengenai angunan atas nama Penggugat;
Bersamaan dengan pengajuan permohonan lelang kepada Tergugat II,
Tergugat I memberikan Surat No.B.762 II/KC/ADK/2/2012 tanggal 6
Februari 2012 kepada Penggugat mengenai Pemberitahuan Lelang
Hak Tangguhan. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Tergugat I
akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tangguhan atas barang
jaminan pinjaman Penggugat berupa Tanah dan Bangunan SHM
No.1261 atas nama Zuki ;
8. Bahwa atas permohonan pelaksanaan Lelang Eksekusi yang diajukan
oleh Tergugat I tersebut diatas, selanjutnya Tergugat II melalui surat No.
S-93/WKN.02/KNL.04/2012 tanggal 07 Februari 2012, menetapkan hari
dan tanggal lelang, yaitu : hari Kamis tanggal 08 Maret 2012, serta
menyampaikan pula ketentuan (persyaratan) mengenai lelang kepada
Tergugat I untuk dipenuhi;
Selanjutnya sesuai ketentuan (persyaratan) yang disampaikan oleh
Tergugat II kepada Tergugat I didalam surat No.
93/WKN.02/KNL.04/2012 tanggal 07 Februari 2012 tersebut diatas,
maka Tergugat I :
a. Memberitahukan rencana lelang Eksekusi Hak Tanggungan
kepada Debitur dan Penghuni (Penggugat) melalui surat No. B.895
II/KC/ADK/2012 tanggal 08 Februari 2012 yang telah
ditandatangani sendiri oleh Penggugat sebagai bukti surat telah
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
17
Halaman 17 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
diterima, surat ini juga merupakan surat permintaan kepada
Penghuni objek lelang untuk segera mengosongkan tanah dan
bangunan yang merupakan objek lelang di atas (permintaan
pengosongan agunan);
b. Membuat Pengumuman Lelang I (Pertama) Eksekusi Hak
Tanggungan melalui Pengumuman Tempel/ Selebaran No.
899/KC.II/ADK/02/2012 tanggal 08 Februari 2012;
c. Membuat Pengumuman Lelang II (Kedua) Eksekusi Hak
Tanggungan melalui Pengumuman Tempel/ Selebaran No. B.
1112/KC.II/ADK/02/ 2012 tanggal 23 Februari 2012.
9. Bahwa pada pelelangan hari Kamis tanggal 08 Maret 2012, barang
agunan berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik
No. 1261/Bakaran Batu atas nama Zuki, laku terjual dibeli oleh Tergugat
III, sesuai harga limit lelang senilai Rp 1.740.000.000,- (Satu millyar tujuh
ratus empat puluh juta rupiah) (sebagaimana dijelaskan dalam Risalah
Lelang No. 049/2012 tanggal 08 Maret 2012;
10.Bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya lelang eksekusi hak
tanggungan dan telah terjualnya barang agunan milik Penggugat pada
pelelangan hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 diatas, maka Penggugat
mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal
12 September 2012, sebagaimana tercatat dalam Register Perkara
Perdata No. 40/Pdt.G/2012/PN-RAP tanggal 13 September 2012 yang
kemudian diperbaiki dengan surat perbaikan gugatan tanggal 06 Januari
2013;
11.Bahwa dalam angka 8 Posita Gugatannya (sebagaimana telah diubah
dalam angka 2 posita surat perbaikan gugatannya), Penggugat
mendalilkan bahwa surat pemberitahuan lelang dari Tergugat I kepada
Penggugat tidak didahului dengan teguran apapun sebelumnya, dalil
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
18
Halaman 18 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
Penggugat tersebut merupakan suatu kebohongan, karena sebelumnya
Tergugat I sudah pernah memberikan surat peringatan I, II dan III
kepada Penggugat yang berisi informasi mengenai jumlah tunggakan
Penggugat dan jika Penggugat tidak segera melakukan pembayaran
maka Tergugat akan membawa masalah ini ke proses hukum lebih
lanjut;
Selain itu Tergugat I juga telah memberikan surat pemberitahuan lelang
Hak Tanggungan melalui surat No. B.752 II/KC/ADK/2/2012 tanggal 06
Februari 2012 kepada Penggugat, yang memberitahukan bahwa agunan
berupa tanah dan bangunan SHM No. 1261 an. Zuki akan di lelang;
Selanjutnya dalam angka 2 dan 3 surat perbaikan gugatannya,
Penggugat tanpa dasar yang jelas berdalil bahwa Tergugat I tidak
memenuhi ketentuan yang menjadi persyaratan lelang agunan tanpa
menguraikan/ menjelaskan ketentuan mana yang tidak dipenuhi oleh
Tergugat I sebagai syarat agar dapat dilakukan lelang agunan oleh
Tergugat II, Padahal dengan dilaksanakannya lelang pada tanggal 08
Maret 2012 oleh Tergugat II, hal tersebut menunjukkan bahwa segala
ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh Tergugat II kepada
Tergugat I agar dapat dilakukan lelang agunan/ parate eksekusi
(sebagaimana dicantumkan dalam Surat dari Tergugat II No. S-93/
WKN.02/KNL.04/2012 beserta lampirannya tanggal 07 Februari 2012)
telah dipenuhi seluruhnya oleh Tergugat I;
12.Bahwa tuduhan perbuatan melawan hukum yang ditujukan oleh
Penggugat kepada Tergugat I didalam angka 9 Posita gugatannya
(sebagaimana telah diubah dalam angka 4 Surat perbaikan gugatannya)
adalah sangat tidak berdasar, dasar hukum yang dicantumkan oleh
Penggugat baik dalam Surat Gugatannya maupun surat perbaikan
gugatannya adalah tidak ada kaitannya dengan langkah Tergugat I
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
19
Halaman 19 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
menyelesaikan persoalan bermasalah atas nama Penggugat dengan
cara Lelang Eksekusi Agunan;
Adapun surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/Kep/Dir
tanggal 12 Nopember 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif beserta
lampirannya adalah untuk menentukan kewajiban bagi bank dalam
bentuk cadangan aktiva sehubungan dengan kredit bermasalah yang
dialami bank, dan tidak diatur larangan bagi kreditur pemegang hak
tanggungan (dalam hal ini Tergugat I) untuk melakukan lelang Eksekusi
terhadap agunan kredit dengan kolektibilitas kredit tertentu, dan faktanya
pinjaman atas nama penggugat memang merupakan kredit bermasalah;
Alasan Tergugat I melakukan lelang Eksekusi (dengan membuat
permohonan pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada
Tergugat II) adalah karena Penggugat telah melakukan wanprestasi
(ingkar janji) terhadap perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat
dengan Tergugat I, yaitu penggugat tidak dapat membayar angsuran
sesuai kesepakatan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat
I dan tidak dapat melunasi pinjaman Penggugat kepada Tergugat I
sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta
bunga dan denda/ penalty;
13.Bahwa Penggugat keliru dalam menerjemahkan maksud pasal 20
Ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) karena
Penggugat hanya membaca bunyi pasal tersebut secara parsial, yaitu
ayat (3) saja, apabila Penggugat cermat dalam membunyi pasal 20 Ayat
tersebut diatas dengan mengaitkan ketentuan pada ayat sebelumnya
yaitu Ayat (2), maka Penggugat akan mengerti dan menyadari bahwa
yang dimaksud dengan Pelaksanaan Penjualan adalah Pelaksanaan
Penjualan objek Hak Tanggungan yang dilaksanakan secara dibawah
tangan, berbeda halnya dengan pelaksanaan penjualan lelang objek Hak
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
20
Halaman 20 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II berdasar permohonan
Tergugat I, seharusnya Penggugat memahami bunyi pasal 20 tersebut
dengan baik dan secara keseluruhan, sehingga tidak memperoleh
pemahaman yang keliru;
Selain itu, UUHT tidak mengatur tenggang waktu antara pemberitahuan
pelelangan kepada Debitur dengan waktu pelaksanaan lelang Agunan
sebagaimana yang didalilkan Penggugat yaitu selama 1 (satu) bulan,
padahal dalam peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.
03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Pasal 6 angka
5 huruf g disebutkan bahwa surat pemberitahuan rencana pelaksanaan
lelang Agunan yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I telah
dipenuhi oleh Tergugat I, sehingga Lelang Agunan pada tanggal 08
Maret 2012 dapat dilaksanakan dan berhasil menjual agunan milik
Penggugat;
Dengan mengajukan dasar hukum yang keliru tersebut diatas, hal ini
jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami segala peraturan/
perundang-undangan mengenai pelelangan agunan dan telah
mencampur adukkan pemahaman mengenai Pengumuman Lelang
dengan Pemberitahuan Lelang Kepada Debitur, kedua hal tersebut
diatas sangat berbeda, dan diatur secara berbeda pula;
Perlu Tergugat I jelaskan pula bahwa Surat Pemberitahuan Lelang
Agunan milik Penggugat telah dibuat pada tanggal 08 Februari 2012 dan
telah diantarkan oleh petugas Tergugat I ke rumah Penggugat pada hari
yang sama, namun saat Tergugat I ingin memberikan surat
Pemberitahuan Lelang tersebut, Penggugat tidak dapat ditemui, Petugas
Tergugat I berusaha berkali-kali datang untuk menemui Penggugat,
namun Penggugat selalu mengelak dan akhirnya pada tanggal 14
Februari 2012 Tergugat I berhasil memberikan surat Pemberitahuan
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
21
Halaman 21 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
tersebut, walaupun pada awalnya tidak dapat diterima langsung oleh
Penggugat, Surat pemberitahuan tersebut diatas diterima langsung oleh
isteri Penggugat dan secara tiba-tiba Penggugat muncul dan akhirnya
mau menandatangani rangkap surat tersebut setelah beberapa hari
berlalu;
Selanjutnya kekeliruan lain dalam surat perbaikan gugatannya adalah
mengenai kronologis peristiwa yang disampaikan Penggugat dalam
angka 5 Posita perbaikan gugatannya;
Perlu Tergugat I tegaskan bahwa pada hari Pelaksanaan Lelang tanggal
08 Maret 2012, Tergugat I tidak pernah mendatangi Penggugat, namun
Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melalui petugasnya yang
bernama Marbun pergi mendatangi Penggugat, dalil Penggugat tersebut
lagi-lagi merupakan suatu kebohongan, adapun peristiwa yang
sebenarnya terjadi adalah pada pagi hari tanggal 08 Maret 2012 sebelum
pelelangan Agunan dilaksanakan, Penggugat seorang diri datang ke
kantor Tergugat I untuk meminta penundaan pelaksanaan lelang sampai
dengan tanggal 15 Maret 2012, petugas dari Tergugat I menyampaikan
kepada Penggugat bahwa lelang agunan tidak dapat ditunda, hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Menteri
Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang
sebagai berikut :
(2). Pembatalan Lelang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
disampaikan secara tertulis dan sudah harus diterima oleh Pejabat
Lelang paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan
lelang.....
Setelah tidak berhasil memohon kepada Tergugat I untuk menunda
pelaksanaan lelang agunan, Penggugat lalu pergi dari kantor Tergugat I
dan kembali lagi pada siang harinya setelah pelelangan Agunan selesai
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
22
Halaman 22 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn
dilaksanakan, dan agunan atas nama Penggugat terjual dan dibeli oleh
Tergugat III, sesuai dengan Risalah Lelang No. 049/2012 tanggal 08
Maret 2012, Penggugat kemudian datang kembali menemui Petugas
Tergugat I bersama seseorang bernama Simbolon yang konon berniat
untuk melunasi pinjaman dan mengambil kembali agunan milik
Penggugat, tentu saja Tergugat I menolak permintaan dari Penggugat
karena lelang telah selesai dilaksanakan dan agunan telah terjual,
sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengambil agunan dimaksud;
Dengan demikian jelas bahwa perbuatan Penggugat tersebut diatas
memperlihatkan itikad buruk Penggugat yang ingin menciptakan
permasalahan sehubungan dengan eksekusi barang agunan,
padahal sebelumnya Tergugat I telah memberikan waktu yang sangat
cukup bagi Penggugat untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat I
namun Penggugat tidak melunasi hutangnya;
14.Bahwa sesuai Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah (UUHT) pasal 6 disebutkan :
Apabila Debitur cidera janji Pemengang hak Tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;