P U T U S A N Nomor 212/Pdt/2015/PT.Bdg. DEMI KEADILAN ... · Untuk Pengadaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 18 Agustus 2011 karena pada faktanya (ipso faeto) keputusan

halaman 1 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.

P U T U S A N

Nomor 212/Pdt/2015/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DERIEF RYS GUMILAR, SUKIRMAN, KODIJAH, CHAFIDUDDIN, JAMJURI,

MBAGONI BIN KALYUBI, SURYANI, WASI'AH, CHOFIFAH, JUMAERAH,

HAKIM, AMINAH dan ANAH, Kesemuanya Warga Desa Pegagan, Kecamatan

Palimanan, Kabupaten Cirebon, Korban Proyek Jalan Tol Cikampek-Palimanan

yang belum menyetujui penawaran ganti rugi atas tanah, bangunan dan

tanaman, dalam hal ini di Kuasakan kepada AGUS PRAYOGA, SH, TANDRY

LAKSANA DARISMAN, SH, BANA, SH dan EKA YUDHA MANDIRA PRAYOGA

SH, Advokat pada Kantor Hukum AGUS PRAYOGA SH & Rekan serta Anggota

pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kota Cirebon (POSBAKUMADIN

CIREBON), Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi sesuai Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.03.03

Tahun 2013, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sesuai Akta Nomor : 01 tanggal

20 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Notaris MAMAN SUMANTRL SH di

Palimanan Kabupaten Cirebon, PARA PEMBANDING/ Semula PARA

PENGGUGAT;

L A W A N

1. Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Cirebon, diangkat ber-

dasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 593/Kep.669-DCKTR/2011

tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah tertanggal 30 Desember

2011, yang berkedudukan di Jalan Sunan Giri No. 6 Sumber, dalam hal ini di

Kuasakan kepada ANDI RAPIUDDIN, S.Sos. M.Hum., Ir. H. ARIEF BUDI

PRAYITNO., H.UUS HERIYADI, SH, CN. AGUNG HARIAJI, SH, MPA., DETI

SRI APRIANTI, SH., NOEROEL DJANATI, SH., WIRORENO, SH., GALIH

YUANA D. U.,SH., ARI SETYOWATI, SH. dan SRI ROHENI, SHI sesuai

surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/92/Huk, tertanggal 22 Apri 2014,

TERBANDING I/ semula TERGUGAT I ;


2. Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek - Palimanan Wilayah II,

diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.

332/KPTS/M/2011 tanggal 8 November 2011 tentang Perubahan Keputusan

Menteri Pekerjaan Umum No. 394/KPTS/M/2009, No. 468/KPTS/M/2009, No.

358/KPTS/ M/2011, No. 30/KPTS/M/2011 tentang Tim Pengadaan Tanah

Ruas Jalan Tol Kertosono - Mojokerto, Ruas Jalan Tol Kuciran - Serpong,

Ruas Jalan Tol Cikampek - Palimanan Wilayah II dan Ruas Jalan Tol Pasteur

- Cileunyi, yang berkedudukan di Jalan Merak No. 14 A Widarasari,

Kabupaten Cirebon, dalam hal ini di Kuasakan kepada PUTRANTA

SETYANUGRAHA, SH.Msi., SUROTO,SH.MH., Ir SRI SADONO,MT.,

WIDYO UTAMI,SH.MH., PUJIONO,SH.MH., RIZKI WAHYU SINATRIA

PINANDITA,SH.MH., WIWI HOMSARIAH K, SIGIT HARYO PAMUNGKAS,

SH.,M.Sc., DENY RISNARDI SETIAWAN,SH., KRISNA PRAMUDITA,SH.,

dan GUSTA ARDIANTO,SH., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor:

04/SKS/M/2014, tertanggal 20 Maret 2014, TERBANDDING II/ semula

TERGUGAT II ;

3. Bupati Cirebon, yang berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7

Sumber Cirebon, dalam hal ini di Kuasakan kepada H.UUS HERIYADI, SH.

CN., AGUNG HARIAJI, SH, MPA., DETI SRI APRIANTI, SH., NOEROEL

DJANATI, SH., WIRORENO, SH., GALIH YUANA D. U.,SH., ARI

SETYOWATI, SH. dan SRI ROHENI, SHI sesuai surat Kuasa Khusus

Nomor: 183.111/784/Huk, tertanggal 2 Apri 2014 dan Surat Perintah Nomor:

183.111/785/Huk, tertanggal 2 April 2014, TURUT TERBANDING I/ semula

TURUT TERGUGAT I ;

4. Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro

Nomor 22 Bandung, dalam hal ini di Kuasakan kepada HJ. YESSI

ESMIRALDA,SH.MH., DENNY WAHJUDIN,SH.MH., TATANG

FIRMANSYAH, SH.MH., YUSUF SUPRIATNA, SH., DEWI MARTININGSIH,

SH.MH., FIRMAN N. ALAMSYAH, SH.,MH., M. FAHMI HAIKAL, SH., ARIZ

EKHA SUPRAPTO, SH., CAHYO PURWANTO,SH., dan DADI ANDRIYADI

NUGRAHA,S.H. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor:

183.14/25/Hukham, tertanggal 04 April 2014, TURUT TERBANDING II /

semula TURUT TERGUGAT II ;

5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan

Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat, dalam hal ini di Kuasakan

kepada Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH.MH., ERMA WAHYUNI,

SH. M.Si., WAHYU CHANDRA, SH.MHum., SYELLI NILA KRESNA,SH.MH.,


BITNER SAMOSIR, SH.MM., F. VIOLITA MUTIASARI, SH., dan SANTOSO

TUJI UTOMO,SH., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/1927/SJ,

tanggal 16 April 2014, TURUT TERBANDING III / semula TURUT

TERGUGAT III ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian mengenai duduk perkaranya

sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Sumber tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr.; ---------------

Membaca surat gugatan Penggugat dengan Surat Gugatannya

tertanggal 21 Pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sumber tanggal 21 Pebruari 2014 dibawah register Nomor :

10/PDT.G/2014/PN.Sbr telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat

dengan alasan Gugatan Penggugat sebagai berikut :

I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan ini adalah pihak yang masih

menolak untuk melepaskan atau menyerahkan hak penguasaannya

atas tanah, bangunan serta tanaman yang ada di atasnya yang terletak

di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon untuk

kepentingan umum Pembangunan Ruas Jalan Tol Cikampek -

Palimanan oleh karena ganti rugi yang ditawarkan kepada Penggugat

dinilai tidak layak dan tidak menurut cara-cara yang diatur dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan

Para Turut Tergugat adalah terkait adanya kegiatan pengadaan tanah

bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yankni untuk membangun

ruas jalan tol Cikopo-palimanan dengan lokasi mencakup antara lain

dimana tanah dan bangunan milik Penggugat berada yang ditetapkan

sebagai lokasi pembangunan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa

Barat No. 620/Kep.320-Pem.Um/2011 tentang perubahan kedua atas


Keputusan Gubernur Jawa barat No. 620/Kep.538-Sarek/2006 tentang

Pembentukan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan;

3. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan Jalan Tol Cikopo -

Palimanan tersebut, Bupati Cirebon i.c. Turut Tergugat I berdasarkan

kewenangannya telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah i.c.

Tergugat I yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor

593/Kep.210/DSCKTR/2009 tanggal 30 Maret 2009 sebagaimana telah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Nomor

593/Kep.669-DCKTR/2011tentang Pembentukan Panitia Pengadaan

Tanah tertanggal 30 Desember 2011;

4. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah i.c. Tergugat I mempunyai tugas

antara lain mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas

tanah i.c. Penggugat dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk

dan/atau besarnya ganti rugi;

5. Bahwa atas dasar tidak tercapainya kesepakatan bentuk dan/atau

besarnya ganti rugi dalam musyawarah antara Penggugat dan Tergugat

I, maka selanjutnya penawaran ganti rugi atas tanah milik Penggugat

telah ditetapkan oleh Tergugat I melalui Keputusan Panitia Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di

Kabupaten Cirebon Nomor: 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang

Penetapan Besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum

Sepakat Menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena

Jalan Tol Cikopo - Palimanan Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan

Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember 2011;

6. Bahwa selanjutnya Keputusan Panitia Pengadaan Tanah tersebut di

atas oleh Tim Pengadaan Tanah (TPT) i.c. Tergugat II digunakan

sebagai salah satu bukti surat untuk mengajukan permohonan

pengesahan penitipan uang (consignatie) pada Pengadilan Negeri

Sumber yang telah diputus dan dikabulkan melalui Penetapan Nomor

790/Pdt.P/2012/PN.Sbr tertanggal 15 Oktober 2012 dengan amarnya

antara lain menyatakan penawaran uang ganti rugi tanah dan

bangunan sejumlah Rp. 2.103.173.293, (dua milyar seratus tiga juta

seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)

terhadap Penggugat dan penitipan uang tersebut sebagai uang

consignatie di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber adalah sah

dan berharga;


7. Bahwa dalam hal ganti rugi telah dititipkan (consignatie) ke Pengadilan

Negeri Sumber vide Penetapan a quo maka Turut Tergugat I

memutuskan untuk menetapkan pelaksanaan pembangunan fisik di

lokasi Penggugat yang tertuang dalam Keputusan Bupati Cirebon

Nomor 620/Kep.430-DCKTR/2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan

Fisik Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang melintasi Desa Budur, Desa

Babakan, Desa Ciwaringin dan Desa Galagamba Kecamatan

Ciwaringin, Desa Walahar, Desa Kedung-bunder dan Desa Kempek

Kecamatan Gempol, Desa Pegagan, Desa Lung-benda dan Desa

Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 18

Oktober 2012;

8. Bahwa sekalipun sudah ada Penetapan Consignatie yang diajukan oleh

Tergugat II dan perintah pelaksanaan pembangunan fisik yang

ditetapkan oleh Turut Tergugat I in hoc sensu Penggugat masih

menolak pembayaran ganti rugi dan belum mau melepaskan hak atas

tanah yang masih menjadi milik Penggugat karena konsinyasi/penitipan

uang ganti rugi pada Pengadilan tidak serta merta secara hukum

mencabut atau menghilangkan hak atas tanah yang menjadi milik

Penggugat, hal ini menjadi kepentingan Penggugat didalam

mengajukan gugatan a quo;

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

9. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sumber

terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui pertanggung-

jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam

Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata);

III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

10. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah i.c. Tergugat I di dalam menetapkan

besaran ganti rugi bagi Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka

8 di atas, di dalam konsiderannya telah mendasarkan harga ganti rugi

pada Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 591 / Kep.301-DisCK/2005

tentang Harga Dasar Bangunan tertanggal 21 Juni 2005;

11. Bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 591/Kep.301-DisCK/2005

tentang Harga Dasar Bangunan tertanggal 21 Juni 2005 tersebut telah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 591/Kep.418-DCKTR/2011 tentang Penetapan Harga Dasar

Bangunan Untuk Pengadaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan


tertanggal 18 Agustus 2011 atau dengan kata lain harga ganti rugi yang

dijadikan dasar Tergugat I di dalam keputusannya tersebut sudah tidak

berlaku selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari sejak diterbitkannya

Keputusan Tergugat I a quo;

12. Bahwa seharusnya Tergugat I mengetahui adanya pencabutan dasar

besaran ganti rugi tersebut oleh Keputusan Bupati Cirebon Nomor :

591/Kep.418-DCKTR/2011 tentang Penetapan Harga Dasar Bangunan

Untuk Pengadaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 18

Agustus 2011 karena pada faktanya (ipso faeto) keputusan a cftio yang

memuat diktum pencabutannya tersebut telah ditembuskan oleh Bupati

Cirebon i.c. Turut Tergugat I kepada Tergugat I;

13. Bahwa terhadap fakta hukum adanya besaran ganti rugi yang sudah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tersebut di atas, Penggugat antara

lain melalui Surat Nomor : 20/PBH.ADIN/CRB/VII/2013 Perihal :

Penyimpangan Hukum Panitia Pengadaan Tanah, tertanggal 9 Juli 2013

telah mendesak kepada : 1) Turut Tergugat I, 2) Turut Tergugat II dan 3)

Turut Tergugat III untuk secara cx ojficio membatalkannya sesuai

dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun

20O6 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun

2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum, "Setelah mendengar dan mempelajari

pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan

Panitia Pengadaan Tanah, Bupati/ Walikota atau Gubernur atau Menteri

Dalam Negeri sesuai kewenangan mengeluarkan keputusan yang dapat

mengukuhkan atau mengubah keputusan panitia pengadaan tanah

mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang akan diberikan";

14. Bahwa terhadap permohonan Penggugat di atas, tidak dijawab dalam

waktu segera per ab initio surat a aquo kecuali sebagai berikut :

1) Bahwa Gubernur Provinsi Jawa Barat i.c. Turut Tergugat 11

melalui Surat Nomor : 593.03/4354/Pem.Um Perihal : Penetapan

Ganti Rugi Atas Pembangunan Jalan Tol Cikopo - Palimanan di

Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon

tertanggal Bandung, 13 September 2013 yang pada pokoknya

meminta kepada Bupati Cirebon i.c. Turut Tergugat I memberikan

informasi mengenai tindak lanjut yang dilak-sanakan terkait

permasalahan sebagaimana dimaksud dalam waktu yang tidak


terlalu lama dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah

BPN Provinsi Jawa Barat;

2) Bahwa kemudian ditindak lanjuti oleh Turut Tergugat I dalam Surat

Nomor : 951/2396/Huk Perihal Jawaban, tertanggal 27 September

yang menjawab 2 (dua) surat Penggugat sekaligus i.e. Surat

Nomor : 16/PBH.ADIN/CRB/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan

Surat Nomor : 20/PBH.ADIN/CRB/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013

yang pada pokoknya menjawab antara lain : 1) penawaran

musyawarah harga ganti rugi tanah warga Desa Pegagan yang

terkena pembebasan tanah untuk Proyek Jalan Tol Cikampek -

Palimanan tidak dapat dipertimbangkan karena telah melewati

waktu yang dipersyaratkan (kadaluarsa) dan 2) Keputusan Panitia

Pengadaan Tanah yang dalam konsiderannya memuat dasar

Keputusan Bupati Cirebon yang sudah dicabut dan dinyatakan

batal merupakan klaim sepihak Penggugat yang perlu dibuktikan

oleh institusi/ pihak yang berwenang;

3) Bahwa audiensi permohonan Penggugat yang diterima langsung

oleh perwakilan Menteri Dalam Negeri cq. KaSubdit Pertanahan

dan Kawasan Khusus Ditjen Pemerintahan Umum i.c. Turut

Tergugat III yaitu Bapak Drs. DADANG TEGUH, SH tanggal 18

September 2013 yang pada prinsipnya menjelaskan belum

menjadi kewenangan pihak Kementrian Dalam Negeri Republik

Indonesia i.c. Turut Tergugat III untuk menjawab

permasalahannya;

15. Bahwa fakta hukum lainnya Keputusan Panitia Pengadaan Tanah a quo

yang dalam konsiderannya memuat dasar hukum yang sudah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku telah dijadikan "bukti surat" oleh Tim

Pengadaan Tanah i.c. Tergugat II di dalam mengajukan permohonan

pengesahan penitipan uang (consignatie) pada Pengadilan Negeri

Sumber yang telah diputus dan dikabulkan berdasarkan Penetapan

Nomor : 790/Pdt.P/ 2012/PN.Sbr tertanggal 15 Oktober 2012;

16. Bahwa Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumber yang

memeriksa dan memutus permohonan Tergugat II a quo tidak

memeriksa legal formal bukti surat yang diajukan yang apabila diketahui

pada saat diperiksanya permohonan a quo dapat mengakibatkan

kebatalan mutlak (absolute nietigheid) dengan konsekuensi hukum bukti

surat a quo harus dianggap batal demi hukum (nietieg, null and void)


meskipun tidak diminta oleh suatu pihak sebagaimana pendapat E.

UTRECHT yang dijelaskan SJACHRAN BASAH dalam bukunya

Existensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia,

Alumni, Bandung, 1997,h.111, keputusan yang batal demi hukum

adalah suatu ketetapan yang isinya menetapkan adanya akibat sesuatu

perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap

tidak ada, tanpa diperlukan keputusan pengadilan atau badan atau

pejabat tata usaha begara yang berwenang menyatakan batalnya

ketetapan tersebut, jadi ketetapan itu batal sejak dikeluarkan dan bagi

hukum dianggap tidak ada (dihapus) tanpa diperlukan suatu keputusan

hakim atau keputusan suatu badan pemerintah lain yang berkompeten

untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruhnya;

17. Bahwa selain dari bukti surat yang diajukan Tergugat II dalam

permohonan konsinyasi a quo yaitu Keputusan Panitia Pengadaan

Tanah tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi yang batal demi hukum

(null and void), Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumber juga

tidak memeriksa bukti surat lainnya seperti Berita Acara Hasil

Musyawarah yang antara lain terbukti adanya keinginan Penggugat

terhadap bukti hasil penilaian dari Tim Appraisal sebagai persoalan

dasar adanya keberatan Penggugat atas harga ganti rugi yang

ditawarkan;

18. Bahwa per ab initio gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah

mengetahui bukti hasil penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah

(Appraisal) sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf a Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

"Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual

Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnya dengan

memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan

penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia"

sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa Tim Appraisal

telah melakukan kebohongan dan membuat konsep yang mengada-ada

tanpa didasarkan pada ketentuan tersebut;

19. Bahwa pada faktanya (ipso jure) penetapan konsinyasi Pengadilan

Negeri Sumber tersebut bertentangan dengan dengan kaidah

hukum yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik


Indonesia Nomor : 3757 PK/Pdt/1991 tanggal 6 Agustus 1991 bahwa

konsinyasi tidak dapat diterapkan dalam pengadaan tanah yang

dilakukan oleh pemerintah;

20. Bahwa terhadap pertentangan putusan sebagaimana dijelaskan di atas,

Penggugat melalui Surat Nomor : 14.PBH.ADIN/CRB/VI/2013 tanggal

17 Juni 2013 dan Surat Nomor : 50.PBH.ADIN.CRB.VIII.2013 tanggal

15 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan Fatwa Mahkamah

Agung dan telah dijawab dalam Surat Panitera Mahkamah Agung

Nomor : 1624/PAN/HK.02/XII/2013 Perihal . Permohonan Fatwa,

tertanggal 20 Desember 2013 yang pada pokoknya Mahkamah Agung

R.I. tidak dapat memberi fatwa atas suatu perkara baik yang sedang

berlangsung ataupun yang sudah inkracht demi menjaga independensi

Hakim;

21. Bahwa disamping itu sumber hukum menurut pendapat hukum para

sarjana juga menjelaskan sebagaimana pendapat MARIA

SUMARDJONO yang telah dikutip oleh Dr. BERNHARD LIMBONG,

S.Sos., S.I I., M.H. dalam bukunya Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum)

Penerbit : Pustaka Margaretha, Cet. Kedua, September 2011, halaman,

188-189, disebutkan " Perpres pengadaan tanah telah keliru

menerapkan konsep penitipan ganti kerugian pada

pengadilan yang telah dianalogkan dengan konsep penitipan

yang terkait utang piutang da lam Pasal 1404 KUH Perdata,

karena pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah

untuk memperoleh tanah dan bukan hubungan keperdataan

antara para pihak. Disamping itu lembaga konsinyasi ini

memperlihatkan adanya pemaksaan kehendak oleh Panitia

Pengadaan Tanah, serta mengabaikan prinsip kesetaraan

antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang

memerlukan tanah";

22. Bahwa atas dasar adanya : 1) Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 620/

Kep.430-DCKTR/2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Jalan

Tol Cikopo - Palimanan Yang Melintasi Desa Budur, Desa Babakan,

Desa Ciwaringin dan Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin, Desa

Walahar, Desa Kedung-bunder dan Desa Kempek Kecamatan Gempol,

Desa Pegagan, Desa Lung-benda dan Desa Tegalkarang Kecamatan

Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 18 Oktober 2012 dan 2)


Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 790/Pdt.P/

2012/PN.Sbr, Tergugat II telah memaksakan kehendaknya untuk

melakukan upaya eksekusi tanpa dasar hukum yang jelas kepada

Penggugat melalui pemberitahuan pengosongan lahan dalam suratnya

antara lain :

1 ) Surat Nomor : UM.01.03/SRT SP1 PEG/TPT-CIPAL WIL II/IV/188

Perihal Pemberitahuan I Pengosongan Lahan, tertanggal 26 April

2013;

2) Surat Nomor : UM.01.03/SRT SP2 PEG/TPT-CIPAL WIL II/V/191

Perihal : Pemberitahuan II Pengosongan Lahan, tertanggal 7 Mei

2013; dan

3) Surat Nomor : UM.01.03/SRT SP3/PEG/TPT-CIPAL WILL

II/II/228.11 Perihal: Pemberitahuan III Pengosongan Lahan,

bertanggal 07 Februari 2013;

23. Bahwa selain upaya eksekusi pengosongan lahan yang disampaikan

melalui suratnya, Tergugat II telah melampirkan ke dalam surat ad.l)

berupa surat dari Ketua DPC PERADI Cirebon yang tidak ada urgensi

dan relevansinya dengan maksud surat melainkan lebih mengarah pada

muatan tendensi dan motivasi negatif dari Tergugat II untuk

mencemarkan nama baik Kuasa Penggugat in casu AGUS PRAYOGA,

SH dan oleh karenanya hal itu telah dilaporkan sebagai dugaan tindak

pidana pencemaran nama baik sesuai laporan polisi No :

LP/357/V/2013/JABAR/RESCRB tanggal 01 Mei 2013;

24. Bahwa terhadap upaya Tergugat II untuk melakukan eksekusi

pengosongan lahan. Penggugat telah menolak dengan tegas dan

menentangnya sebagai upaya eksekusi tanpa dasar hukum melalui

suratnya antara lain :

1) Surat Nomor 09/PBH.ADIN/CRB/V/2013 Perihal : Penolakan atas

surat pemberitahuan I dan II pengosongan lahan, tertanggal 14 Mei

2013;

2) Surat Nomor 70/PBH.ADIN/CRB/II/2014 Perihal : Jawaban dan

tanggapan hukum pemberitahuan III pengosongan lahan, tertanggal

11 Pebruari 2014;

Sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh M. YAHYA HARAHAP

dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang

Perdata, Cet.3, (Jakarta : PT. Gramedia,1991), halaman 1 bahwa

eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan


kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata

cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari

keseluruhan proses hukum acara perdata;

25. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini :

1) Bahwa Panitia Pengadaan Tanah i.c. Tergugat I tidak melakukan

penelitian lebih lanjut adanya temuan fakta hukum oleh Penggugat

terhadap produk keputusannya i.c. keputusan Nomor :

620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi

Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran

Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo -

Palimanan Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten

Cirebon tertanggal 27 Desember 2011 yang didalam

konsiderannya memuat dasar hukum yang sudah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku, untuk kemudian dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya sesuai dengan diktum butir Kelima di

dalam keputusannya;

2) Tergugat II semakin menunjukkan sikap agresif dalam upayanya

untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan dan semakin

menciptakan keresahan dan suasana yang tidak kondusif atas isu-

isu pengamanan yang tidak berdasar pada supremasi hukum dan

penghormatan terhadap hak Penggugat atas tanah miliknya;

3) Para Turut Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk

membatalkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor :

620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi

Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran

Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo -


Cirebon tertanggal 27 Desember 2011 berdasarkan temuan fakta

hukum yang disampaikan Penggugat sebagaimana dijelaskan

pada angka 16 tersebut di atas;

IV. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

26. Bahwa Perbuatan-perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam

Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata;

27. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan,

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian

kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena


salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut";

28. Bahwa Pasal 1366 KUHPerdata disebutkan, "Setiap orang

bertanggung jawab tidak saja untuk Icerugian }/nag

disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang

disebabkankelalaian atau kurang hati -hatinya";

29. Bahwa Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata: "Majikan-majikan dan

mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakil i u

riasan-urusan mereka, adalah bertanggangjawab tentang

kerugian yang diterbitkan oleh pelayan -pelayan atau

bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan

untuk mana orang-orang ini dipakainya".

30. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut

M.A. MOEGNI DJODJODIRDJO di dalam bukunya yang berjudul

Perbuatan Melawan Hukum adalah "Kealpaan berbuat, yang

melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan

kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan

ataupun bertentangan dengan kepatutan yang l iarus

diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain

atau barang";

31. Bahwa Penggugat selaku pemegang hak milik atas tanah yang

lokasinya telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Jalan Tol

Cikopo - Palimanan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.

620/Kep.320-Pem.Um/2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan

Gubernur Jawa Barat No. 620/Kep.538-Sarek/2006 tentang Penetapan

Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cikopo - Palimanan, telah menjadi

korban langsung proyek pembangunan untuk kepentingan umum akan

tetapi tetap memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar;

32. Bahwa Hak Asasi Penggugat tersebut telah ditegaskan dalam ketentuan

Pasal 28 H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap

orang berliak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak

boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”)

33. Bahwa di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia :

Pasal 29 ayat 1, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya";

Pasal 31 ayat 1, "Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu";


34. Bahwa dengan mengingat juga yang disebutkan dalam ketentuan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum Pasal 3, "Pelepasan atau penyerahan hak alas tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip

penghormatan lerYiadap hak atas tanah";

V. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT DAN

PARA TURUT TERGUGAT

35. Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat memiliki kewajiban

hukum untuk mematuhi asas-asas hukum yang berlaku dalam

penguasaan tanah dan perlindungan hukum bagi Penggugat selaku

pemegang hak atas tanah antara lain:

1) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan

untuk keperluan harus dilandasi hak pihak pihak penguasa

sekalipun, jika gangguan atas tanah yang disediakan oleh hukum

tanah nasional;

2) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan

haknya(illegal) tidak dibenarkan dan diancam dengan sanksi

pidana;

3) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan

hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh

hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama

anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika

gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya;

4) Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk

keperluan apapun (juga untuk kepentingan umum) perolehan

tanah yang dihaki seseorang harus melalui musyawarah untuk

mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya

kepada pihak yang memerlukan maupun mengenai imbalan yang

merupakan hak Penggugat atas tanah yang bersangkutan untuk

menerimanya;

5) Bahwa hubungan dengan apa yang tersebut diatas, dalam

keadaan biasa, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak

dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh

pihak siapapun kepada Penggugat, untuk menyerahkant anah

kepunyaannya dan/atau menerima imbalan yang tidak


disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga "penawaran

pembayaran diikuti dengan konsinyasi pada pengadilan negeri'

seperti yang diatur dalam Pasal 1404 KUH Perdata;

6) Bahwa dalam keadaan yang memaksa, jika tanah yang

bersangkutan diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan

umum dan tidak mungkin digunakan tanah lain, sedang

musyawarah yang diadakan tidak berhasil memperoleh

kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan secara paksa, dalam

arti tidak memerlukan persetujuan Penggugat, dengan

menggunakan acara Pencabutan hak yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 tahun 1961;

VI. PERMOHONAN PROVISI

36. Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat II telah

memaksakan kehendaknya untuk melakukan eksekusi pengosongan

lahan tanpa dasar adanya suatu putusan pengadilan;

37. Bahwa permohonan provisionil didasarkan pada ketentuan Pasal 180

ayat (1) HIR dan dalam dokrin maupun SEMA serta Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia; tertanggal

38. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas yang menunjukan sifat darurat

perkara aquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini

mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan

mohon dalam suatu acara kilat (kort geding) ditetapkan satu Putusan

Provisi yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan batal demi hukum Keputusan panitia Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang

penetapan besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum

Sepakat Menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah yang

Terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan Di Desa Pegagan Kecamatan

Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember

2011mutatis mutandis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri

Sumber Nomor : 790/Pdt.P/2012/PN.Sbr tertanggal Oktober 2012;

2. Memerintahkan Tergugat I untuk membatalkan atau setidak-

tidaknya memperbaiki sebagaimana mestinya Keputusan Panitia

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-

SK.P2T/2011 tentang penetapan besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik


Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran Ganti Rugi Atas

Tanah yang Terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan Di Desa Pegagan

Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember

2011;

3. Memerintahkan Tergugat II menghentikan kehendaknya untuk

melakukan upaya eksekusi pengosongan lahan milik Penggugat

tanpa dasar hukum yang jelas termasuk dan tidak terbatas terhadap

permohonan Tergugat II kepada pihak-pihak terkait (TNI dan

Kepolisian) dalam rangka pengamanan eksekusi pengosongan

lahan milik Penggugat;

4. Menyatakan Para Turut Tergugat berwenang untuk membatalkan

Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon

Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang penetapan besaran Ganti

Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima

Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah yang Terkena Jalan Tol Cikopo-


Cirebon tertanggal 27 Desember 2011;

5. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut

Tergugat III untuk mengajukan usul penyelesaian dengan cara

pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 20

Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-

Benda yang ada di Atasnya;

V I I . T U N T U T A N D A N P E R M O H O N A N

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara

aquo, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor :

790/Pdt.P/2012/PN.Sbr tertanggal 15 Oktober 2012 dan Keputusan Bupati

Cirebon Nomor 620/Kep.430-DCKTR/2012 tentang Pelaksanaan

Pembangunan Fisik Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang melintasi Desa

Budur, Desa Babakan, Desa Ciwaringin dan Desa Galagamba Kecamatan

Ciwaringin, Desa Walahar, Desa Kedung-bunder dan Desa Kempek

Kecamatan Gempol, Desa Pegagan, Desa Lung-benda dan Desa


Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 18

Oktober 2012, bukan merupakan dasar hukum untuk melakukan eksekusi

pengosongan lahan milik Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar

kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus

lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar

denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas

keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan;

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk

meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat yang diumumkan melalui 3

(tiga) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiun Radio dan 10 (sepuluh)

media cetak nasional selama tiga hari berturut-turut yang isinya berbunyi

sebagai berikut :

“Kami Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Jawa

Barat, Bupati Cirebon, Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten

Cirebon, dan Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek-Palimanan

Wilayah II, menyatakan penyesalah yang sedalam-dalamnya atas

Perbuatan Melawan Hukum yang kami lakukan terkait dengan pengadaan

tanah untuk kepentingan umum Pembangunan Jalan Tol Cikampek-

Palimanan. Kiranya pernyataan penyesalan atas Perbuatan Melawan

Hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan dan

pemenuhan Hak Asasi manusia serta perubahan sistem pengadaan tanah

untuk pembangunan yang bermutu dan berkualitas dengan mamfaat yang

digunakan sebesar-besarnya bagi hak-hak Warga Negara Indonesia”.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

walaupun ada upaya Bantahan, banding atau Kasasi;

8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(ex aequo et bono) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember

2014 nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. yang amar selengkapnya berbunyi

sebagai berikut :


1. Mengabulkan eksepsi absolut dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II,

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara

tanggung renteng sebesar Rp. 2.466.000,- (dua juta empat ratus enam

puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding Nomor :

10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber

yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2014 Para Pembanding

semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014 Nomor :

10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. agar perkara tersebut diperiksa kembali dan diputus

dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan banding Nomor :

10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber dan

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa

permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut

telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding I semula

Tergugat I tanggal 8 Desember 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II

pada tanggal 9 Desember 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut

Tergugat I pada tanggal 8 Desember 2014, kepada Turut Terbanding II semula

Turut Tergugat II pada tanggal 24 Desember 2014, kepada Turut Terbanding III

semula Turut Tergugat III pada tanggal 16 Januari 2015 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 16 Desember 2014, memori banding

mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya dengan seksama

dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber dan Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Bandung kepada Terbanding I semula Tergugat I pada

tanggal 23 Desember 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada

tanggal 23 Desember 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I

pada tanggal 23 Desember 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut

Tergugat II pada tanggal 24 Desember 2014, kepada Turut Terbanding III

semula Turut Tergugat III pada tanggal 16 Januari 2015,

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I /semula Turut

Tergugat I bertanggal 17 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan


Negeri Sumber pada tanggal 26 Maret 2015 kontra memori banding mana telah

diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya dengan seksama dan patut

kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal

13 April 2015;


Hukum Terbanding II semula Tergugat II bertanggal 20 Pebruari 2015 yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 12 Maret

2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai

turunannya dengan seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Para

Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 24 Maret 2015 ;


Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II bertanggal 10 Pebruari

2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 10

Pebruari 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan

diserahkan sehelai turunannya dengan seksama dan patut kepada Kuasan

Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Pebruari

2015 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Turut

Terbanding III semula Turut Tergugat III bertanggal 26 Pebruari 2015 yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 Pebruari

2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai

turunannya dengan seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Para

Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Maret 2015 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)

Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr Jo No.81/2015/PN.Cbn. dibuat oleh Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan Jurusita Pengadilan Negeri

Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 kepada

Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, kepada Terbanding I

semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut

Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 23

Desember 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada

tanggal 24 Desember 2014, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat

III pada tanggal 16 Januari 2015, mereka telah diberi kesempatan untuk

memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dalam tenggang waktu 14 (empat

belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan sebelum berkas

perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding

semula Para Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan

menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh

karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah

menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal

18 Nopember 2014 Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. sebagaimana tertuang

dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN HUKUM PERTAMA : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber

(Tingkat Pertama) Salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum yang

Berlaku dalam Mempertimbangkan Putusan tentang Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 106

yang menyatakan, “Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

menguji apakah Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten

Cirebon Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran

Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran

Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo – Palimanan Di

Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27

Desember 2011 (vide Bukti T-1 dan Bukti TT.2-1), tersebut merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara dan telah sesuai atau tidak dengan

ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009”,

dimana pada hematnya kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

memberikan kesimpulan berdasarkan pertimbangannya tersebut sampai

dengan halaman 112 bahwa,Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Bagi


Cirebon Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran

Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran

Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo – Palimanan Di

Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27

Desember 2011 (Selanjutnya Keputusan Panitia) adalah Keputusan Tata

Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :


bentuk penetapan tersebut tertulis,

dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

bersifat konkrit, individual dan final,

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,

sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama wewenang

untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang

berwenang memutuskan keputusan tersebut batal atau tidak sah adalah

Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tersebut di atas

telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena

Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan kesimpulan secara “simplistis”

untuk menguji Keputusan Panitia a quo terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (vide Putusan halaman 107 baris kesatu dan

kedua) tanpa membaca lebih lanjut dengan teliti dan cermat terhadap hal-hal

yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga putusannya tergelincir

menjadi putusan yang pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan

wibawanya untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman dalam menggali,

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan serta

memberikan putusan yang memuat alasan dan dasar putusan yang tepat

dari peraturan perundang-undangan (vide Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 50 ayat

1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

3. Bahwa apabila pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan seterusnya, maka

putusan yang demikian bukan saja menciderai terhadap rasa keadilan

(doelmatigheid) tapi juga terhadap kepastian hukumnya (rechtsmatigheid)

oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara in hoc sensu dibatasi juga

kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha

Negara berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menyebutkan,

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang


disengketakan itu dikeluarkan : dalam keadaan mendesak untuk

kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku”, dimana Penjelasannya menyebutkan,

“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa

dan/ atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan

pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku”

4. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara inilah yang tidak diperiksa oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menguji Keputusan Panitia a quo

sehingga Pembanding/Penggugat pari passu akan mengujinya dengan cara

yang pardant untuk menguji Keputusan Panitia a quo terhadap ketentuan

Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Bahwa benar Keputusan Panitia a quo dikeluarkan dalam keadaan

mendesak dengan pertimbangan karena tidak tercapainya kesepa-

katan dalam hal penawaran ganti rugi meskipun sudah dilakukan

musyawarah maka untuk tertib administrasi dan kepastian hukum

Terbanding I/Tergugat I tidak ada keadaan lain selain menetapkan

besaran ganti rugi bagi pemilik tanah yang belum sepakat menerima

penawaran ganti rugi;

Bahwa benar Keputusan Panitia a quo dikeluarkan untuk kepentingan

umum sebagaimana tujuan ini disebutkan secara expressis verbis dalam

konsideransnya sebagaimana hal ini diakui secara tegas oleh Para

Terbanding/Tergugat dan Para Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Bahwa benar Keputusan Panitia a quo dikeluarkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan in casu Pasal 10 ayat 2 Peraturan

Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan,

“Apabila setelah diadakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengadaan Tanah

menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 huruf a dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri

yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan”;


5. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas yang menjadi dasar Pembanding/

Penggugat untuk tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama

dalam menguji Keputusan Panitia a quo terdapat ketentuan lainnya yang

membatasi secara limitatif terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha

Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut

Undang-Undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang masih

memerlukan persetujuan”, dimana Penjelasannya menyebutkan,

“Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih

memer-lukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih

memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka

pengawasan preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan

yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya

Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan

terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan

instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam

akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang

masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian

dapat digugat di Pengadilan Negeri”;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkualifikasi Keputusan

Panitia a quo sebagai suatu keputusan yang masih memerlukan perse-

tujuan instansi atasan atau instansi lain seharusnya dapat menerapkan

“penafsiran ekstensif” terhadap ketentuan Pasal 17 ayat 3 Presiden Nomor

36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan,

“Setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak

atas tanah serta pertimbangan panitia pengadaan tanah, Bupati/Walikota atau

Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengeluarkan

keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan panitia

pengadaan tanah mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang akan

diberikan”;

7. Bahwa “pendapat” Pembanding/Penggugat terhadap Keputusan Panitia a

quo telah lebih dulu ditegaskan dalam Posita Gugatan Pembanding/

Penggugat angka 13 yang pada pokoknya mendalilkan adanya fakta hukum


besaran ganti rugi yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi di

dalam Keputusan Panitia a quo sehingga melalui Surat

Pembanding/Penggugat Nomor : 20/PBH.ADIN/CRB/VII/2013 Perihal

Penyimpangan Hukum Panitia Pengadaan Tanah, tertanggal 9 Juli 2013

telah menyampaikan “keinginan” kepada Para Turut Terbanding/Turut

Tergugat yang notabene adalah atasan Terbanding I/Tergugat I untuk

secara ex officio sesuai Pasal 17 ayat 3 Presiden Nomor 36 Tahun 2005

tersebut di atas dapat mengubah sekedar pada perbaikan dasar hukum

yang cacat yuridis;

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan Penjelasan Pasal 2

huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara tersebut di atas memiliki kewenangan untuk memeriksa Keputusan

Panitia a quo untuk membuktikan fakta adanya dasar hukum yang cacat

yuridis in casu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 591/Kep.301-DisCK/2005

tentang Harga Dasar Bangunan tertanggal 21 Juni 2005;

9. Bahwa ketentuan Pasal 42 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum, menyebutkan,

“Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota atau Gubernur

atau Menteri Dalam Negeri tetap tidak dapat diterima oleh pemilik dan lokasi

pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka

Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai

kewenangan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak

atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang

Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya”,

sebagai “mekanisme terakhir” dalam proses pengadaan tanah bagi pelak-

sanaan pembangunan untuk kepentingan umum in casu Proyek Jalan Tol

Cikampek – Palimanan, dimana dengan adanya penyelesaian yang

diusulkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri

dengan cara pencabutan hak atas tanah kepada Presiden terhadap


Pembanding/Penggugat yang tetap menolak besaran ganti rugi dalam

Keputusan Panitia a quo maka Keputusan Presiden tentang pencabutan hak

atas tanah tersebut menjadi syarat yang menangguhkan (conditionaliteit) sifat

final dari unsur Keputusan Panitia a quo yang telah ditafsirkan berbeda oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 111 yang

menyatakan,

“Keputusan Panitia a quo sudah final atau sudah definitif karena tidak lagi

memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dari Bupati

Cirebon maupun Gubernur Jawa Barat”;

10. Bahwa Keputusan Panitia a quo adalah rangkaian dari proses pengadaan

tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak

dapat dipisahkan terhadap Keputusan Presiden tentang Pencabutan Hak-hak

Atas Tanah yang nantinya akan digunakan sebagai mekanisme terakhir

kepada Pembanding/Penggugat menolak terhadap Keputusan Panitia a quo

sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang pencabutan hak atas tanah

juga secara jelas dan tegas (lex certa) disebutkan pada bagian konsideran

dalam Keputusan Panitia a quo sehingga beralasan apabila sengketa

tentang pencabutan hak atas tanah ini masuk dalam kelompok Keputusan

Tata Usaha Negara yang wewenang memeriksanya diserahkan kepada

pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini diatur dalam Surat

Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 16 Februari 1965 Nomor :

JS.8/12/17 yang menyebutkan,

“Dari berbagai macam kompetensi organ atau badan tersebut, secara garis

besar dapat dikelompokkan menjadi tiga macam prosedur pemeriksaan,

yaitu :

1) Pemeriksaan perkara tata usaha negara yang wewenangnya

diserahkan kepada pejabat panitera atau badan di lingkungan

pemerintah (kekuasaan eksekutif) sendiri, misalnya, perselisihan tentang

sewa-menyewa perumahan, izin gangguan lingkungan (Ordonnansi

Gangguan), dsb. Prosedur ini ditempuh melalui suatu upaya hukum

yang lazim disebut dengan istilah “banding administrative”

(administratief beroep)


diserahkan kepada badan-badan di luar pemerintah (kekuasaan

eksekutif), misalnya perselisihan tentang perpajakan diperiksa oleh

Majelis Pertimbangan Pajak yang pada zaman Hindia Belanda, majelis


tersebut disebut Raad van Beroep voor Belastingszaken (Stb. 1915 No.

707);


diserahkan kepada kekuasaan kehakiman (yudikatif), yaitu kepada

pengadilan di lingkungan peradilan umum, misalnya perselisihan merek,

pencabutan hak atas tanah, dsb”;

(vide Laporan Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum

Nasional tentang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara yang

disusun oleh H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M untuk Badan Pembinaan

Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1995/1996, hal. 31)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumber telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku

dalam memutus Eksepsi/Keberatan tentang Kewenangan Mengadili oleh karena

itu haruslah dinyatakan batal.

ALASAN HUKUM KEDUA : Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumber (Tingkat Pertama) Kurang Cukup Memberikan Pertimbangan

Hukumnya(Onvoldoende Gemotiveerd)

11. Bahwa sejalan dengan permohonan Pembanding/Penggugat dalam

Provisinya yang meminta untuk menyatakan batal demi hukum Keputusan

Panitia a quo pada faktanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pula

memberikan pertimbangan terhadap permohonan lainnya in casu

Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 790/Pdt.P/2012/ PN.Sbr

tertanggal 15 Oktober 2012 terkait Penitipan Uang Ganti Rugi (Konsignatie)

yang mohon pula untuk diputus secara mutatis mutandis berdasarkan

ketentuan Pasal 196 ayat 6 HIR,

“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan

bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala

perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan

negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu”,

atau yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya ”Hukum Acara

Perdata” bahwa,

“Upaya hukum yang dapat ditempuh dan dilakukan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan atau pihak yang merasa dirugikan terhadap suatu

penetapan voluntaire dapat mengajukan gugatan perdata biasa, dimana


pihak yang dirugikan bertindak sebagai pihak Penggugat dan pihak dalam

Penetapan tersebut ditarik sebagai Tergugat”;

12. Bahwa dasar hukum dan pendapat tersebut di atas tidak menjadi Pendapat

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terhadap Permohonan

Provisi Pembanding/Penggugat sepanjang menyangkut pembatalan

Penetapan Pengadilan Negeri Sumber a quo atau setidaknya memberikan

pertimbangan lain dalam pendapat hukumnya sendiri (ex aequo et bono).

Dengan kata lain Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara

Eksepsi/Keberatan a quo hanya terikat pada peristiwa di dalam persidangan

yang didalilkan para pihak in litis (secundum allegata iudicare) sebagaimana

pertimbangannya pada halaman 112 yang menyebutkan,

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di

atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Keputusan Panitia Pengadaan

Tanah Bagi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di

Kabupaten Cirebon Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan

Besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima

Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo –

Palimanan Di Desa Pegagan Kec. Palimanan Kab. Cirebon tertanggal 27

Desember 2011 tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan yang

berwenang memutuskan bahwa Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten

Cirebon Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/ 2011 tersebut batal atau tidak sah

adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan berkaitan dengan ketiga

alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3, menurut Majelis Hakim

ketiga alat bukti surat dari Para Penggugat tersebut hanya menerangkan

adanya pemberitahuan tentang adanya pengosongan lahan dan tidak bisa

membuk-tikan jika Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Bagi


Cirebon Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/2011 bukan Keputusan Tata Usaha

Negara, sehingga atas dasar hal tersebut eksepsi absolute dari Kuasa

Hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

haruslah dikabulkan”;

13. Bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak sejalan dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : No. 67

K/Sip/1972 dengan kaidah hukumnya yang menyebutkan,


“Alasan Pengadilan Tinggi yang hanya mempertimbangkan, bahwa

tergugat-asal tidak dapat membuktikan gugatannya, untuk dipakai sbg dasar

pembatalan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-

alat bukti dari kedua belah pihak adalah tidak cukup”, dan oleh karenanya

Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cukup memberikan pertimbangan

dalam putusannya (onvoldoende gemotiveerd);

14. Bahwa mengingat Eksepsi/Keberatan tentang kewenangan mengadili

secara absolut adalah untuk memeriksa adanya batal demi hukum

Keputusan Panitia a quo yang terikat secara mutatis mutandis terhadap

permohonan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Sumber a

quo dalam Permohonan Provisi maka sudah seharusnya secara hukum

Majelis Hakim Tingkat Pertama juga memberikan pertimbangan itu menurut

ketentuan Pasal 178 ayat 2 yang menyebutkan, “Hakim wajib mengadili atas

segala bahagian gugatan”. Lagi pula sebagaimana diuraikan oleh Pembanding/

Penggugat dalam Opening Statement di atas telah ternyata Majelis Hakim

Tingkat Pertama tidak melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta

(Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisional;

Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber kurang

cukup memberikan pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), maka

sudah selayaknya putusan a quo dibatalkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mohon kepada Yang Mulia Ketua

Pengadilan Tinggi Bandung melalui Yang Mulia Majelis Hakim Banding

Pemeriksa Perkara berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

TENTANG PERMOHONAN :

1) Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;

2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 10/Pdt.G/

2014/PN.Sbr, tanggal 18 November 2014 yang dimohon Banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :


Menolak Eksepsi/Keberatan Kompetensi Absolut Para Terbanding/

Tergugat dan Para Turut Terbanding/Turut Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili

perkara perdata yang terdaftar dalam Perkara Nomor :

10/Pdt.G/2014/PN.Sbr, tersebut;

Memerintahkan Pengadilan Negeri Sumber untuk membuka dan memeriksa

perkara tersebut;

Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam Perkara Nomor : 10/

Pdt.G/2014/PN.Sbr, sampai adanya putusan yang bersifat mengakhiri akhir

untuk dibebankan kepada pihak yang dikalahkan secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pemeriksa Perkara berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I

semula Tergugat I dan Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I telah

mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya

menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Pembanding dalam

memori bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim Banding pada

Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam

peradilan Tingkat Banding yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Tergugat I/Terbanding I dan Turut Tergugat

I/Turut Terbanding I untuk seluruhnya ;

2. Menolak permohonan banding dari Para Penggugat/para Pembanding ;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014

dalam perkara Nomor.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr ;

4. Membebankan kepada Para Penggugat/para Pembanding untuk membayar

semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding II

semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini

yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para

Pembanding dalam memori bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini dengan putusan sebagai berikut :


1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II untuk seluruhnya ;

2. Menolak Permohonan Banding Pembanding ;

3. Menolak memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber

No.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr tanggal 18 Nopember 2014 tersebut ;

5. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang

timbul dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Turut

Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori

banding dalam perkara ini yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil

yang dikemukakan para Pembanding dalam memori bandingnya, dikarenakan

putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014

Nomor.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr, sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan

hukum, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memeberikan putusan

sebagai berikut :

- Menerima kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Turut Terbanding II

untuk seluruhnya ;

- Menolak Permohonan Banding Para Pembanding ;

- Menolak memori banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber No.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr

tanggal 18 Nopember 2014 tersebut ;

- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Turut Terbanding

III semula Turut Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding dalam

perkara ini yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil yang

dikemukakan para Pembanding semula para Penggugat dalam memori

bandingnya, dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18

Nopember 2014 Nomor.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr, sudah tepat, cermat dan benar,

tidak salah menerapkan hukum,dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Bandung memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding para Pembanding dahulu para Penggugat

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber

Nomor.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr tanggal 18 Nopember 2014 ;

- Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar

semua biaya dalam perkara ini ;


Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr,

bukti-bukti dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta

memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini

berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan

dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut yang dapat

membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta

dapat disetujui, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan

Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus

perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014 Nomor

10/Pdt.G/2014/PN.Sbr tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para

Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula

Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan ;

Mengingat, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang

bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para

Penggugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014

Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015

oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua

Majelis dengan H.NERIS, S.H.M.H. dan RUSSEDAR, S.H. masing-masing


sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Bandung tanggal 21 Mei 2015 Nomor :212 /PEN/PDT/2015/PT.BDG, ditunjuk

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan

tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 AGUSTUS 2015 dalam sidang

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : TATA KURNIA SA,S.H. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh pihak-pihak

yang berperkara.

Rincian biaya perkara : - Redaksi : Rp. 5.000,- - Materai : Rp. 6.000,- - Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

Ttd

H. NERIS S.H., M.H.

Ttd

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H. M.H.

Ttd

RUSSEDAR.S.H ;

PANITERA PENGGANTI

Ttd

TATA KURNIA S.A., S.H.

P U T U S A N Nomor 212/Pdt/2015/PT.Bdg. DEMI KEADILAN ... · Untuk Pengadaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 18 Agustus 2011 karena pada faktanya (ipso faeto) keputusan

Documents