P U T U S A N Nomor : 02 /PID.SUS.K/2012/PT … Hataran ditetapkan sebagai penerima dana Subsidi Rintisan SD Bertaraf Internasional (Tahun Pertama) yang sumber dana kegiatannya berasal

P U T U S A N

Nomor : 02 /PID.SUS.K/2012/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara Tipikor dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim

Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tertanggal

16 Januari 2012, Nomor : 02/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.- telah menjatuhkan

putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs. PORMAN MANULLANG, M.Pd.

Tempat lahir : Sidikalang

Umur/tgl.lahir : 50 Tahun / 30 Juli 1960

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln.D.I. Panjaitan Gang Waduk No. 02, Kelurahan

Aek Nauli, Kec. Siantar, Kota Pematang Siantar

Agama : Kristen

Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kec. Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun

Pendidikan : S-2

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan

persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-- Bahwa terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd pada Bulan

Desember 2008 sampai dengan bulan September 2009 atau setidak-tidaknya

pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di

Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri Plus 091473 Tiga Balata, Kec. Jorlang

Hataran, Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

2

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa pada tahun 2008, SD Negeri Plus No. 091473, Tiga Balata, Kecamatan

Jorlang Hataran ditetapkan sebagai penerima dana Subsidi Rintisan SD

Bertaraf Internasional (Tahun Pertama) yang sumber dana kegiatannya berasal

APBN dan Sharing APBD minimal 20 % dari dana APBN dan pada tanggal 17

Desember 2008 dana sebesar Rp. 500. 000. 000 (lima ratus juta rupiah) masuk

ke Rekening Nomor : 220. 02. 03. 001304 – 9 dengan nama pemilik rekening :

SDN Plus 091473 Tiga Balata, sedangkan dana Sharing APBD minimal 20 %

dari dana APBN tidak terealisasi.

• Bahwa terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd adalah Kepala Sekolah

SD Negeri Plus 091473, Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten

Simalungun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun

Nomor : 821.2 / 5302 / 2006 tanggal 26 April 2006 perihal pengangkatan Drs.

PORMAN MANULLANG Sebagai Kepala Sekolah SD N Plus 091473 Tiga

Balata, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun.

• Bahwa peruntukan dana subsidi rintisan SD – BI (Tahun Pertama) sebesar Rp.

500. 000. 000 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan

Subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional dari Departemen

Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan

Menengah Direktorat Pembinaan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar

2008 adalah sebagai berikut :

Jumlah Biaya (Rp) No Jenis Kegiatan

APBN APBD TOTAL

1 Pengembangan Prasarana

a. Pembangunan / Rehabilitasi

ruang Laboratorium Bahasa

dan Komputer

b. Rehab Ringan ruang

Penunjang lainnya (UKS,

Kamar Mandi, WC, Tempat

Ibadah)

c. Penataan Lingkungan

Sekolah dan Penguatan

140.000.000

+90.000.000

+50.000.000

85.000.000

+60.000.000

225.000.000

90.000.000

50.000.000

60.000.000

3

Peran Masyarakat

d. Pembangunnan tugu /

Gapura SD – BI dengan

Arsitektur Lokal

+25.000.000

25.000.000

2 Pengembangan Sarana

a. Pengadaan alat peraga

pendidikan dan sarana UKS

b. Pengadaan Sarana Lab.

(Bahasa dan Komputer)

c. Pengadaan buku Pengayaan

dan Refrensi anak SD

350.000.000

+50.000.000

+240.000.000

+60.000.000

350.000.000

+50.000.000

+240.000.000

+60.000.000

3 Peningkatan Mutu

Pembelajaran

a. Studi banding dalam rangka

Pengembangan Sekolah

b. Administrasi

Penyelenggaraan Program

10.000.000

10.000.000

15.000.000

15.000.000

25.000.000

15.000.000

10.000.000

JUMLAH 500.000.000 100.000.000 600.000.000

• Bahwa kegiatan pengembangan sarana dan pra sarana dan peningkatan mutu

sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan secara swakelola dan sebagai

pelaksana pekerjaan adah tim Pengembang Sekolah bertaraf Internasional yang

dibentuk oleh Kepala Sekolah bersama dengan Komite Sekolah sesuai dengan

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan pada penggunaan dana subsidi rintisan sekolah

dasar bertaraf internasional tahun anggaran 2008 yang dikeluarkan oleh

direktorat jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah / direktorat

pembinaan taman kanak – kanak dan sekolah dasar tahun 2008, namun oleh

terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd selaku Kepala Sekolah yang

bertindak sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan / pekerjaan

tidak membentuk Tim Pengembang Sekolah, dan kegiatan / pekerjaan tersebut

dilaksanakan sendiri oleh terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd antara

lain sebagai berikut :

� Pengadaan Peralatan Laboratorium bahasa SD Negeri Plus 091473 sebesar

Rp. 150. 000. 000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan CV. Global

Pratama Jaya dilakukan berdasarkan kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 /

2009, tanggal 6 Februari 2009, tanpa melibatkan komite sekolah dan tidak

ada membentuk Tim Pengembang sekolah sebagai pelaksana pekerjaan

4

serta dilakukan tanpa melalui Proses tender dan tidak memiliki Harga

Perkiraan Sendiri dan spesifikasi barang yang jelas ;

� Pengadaan Peralatan Komputer SD Negeri Plus 091473 sebesar Rp. 150.

000. 000 (saratus lima puluh juta rupiah) dengan CV. Eka Pratama

Sempurna berdasarkan kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009,

tanggal 9 Februari 2009 tanpa melibatkan komite sekolah dan tidak ada

membentuk Tim Pengembang sekolah sebagai pelaksana pekerjaan serta

tanpa melalui Proses tender dan tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri

dan spesifikasi barang yang jelas ;

� Pekerjaan Rehabilitaasi Gedung Sekolah SD Negeri Plus 091473 dengan

biaya sebesar Rp. 139. 383. 375 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus

delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanpa

melibatkan komite sekolah maupun tidak ada dibentuk Tim Pengembang

Sekolah ;

� Pelaksanaan Pengadaan buku – buku referensi dan pengayaan SD sebesar

Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) dengan CV. Pratama Ilmu

dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (Tanpa nomor dan tanggal)

tanpa melibatkan Komite Sekolah dan tidak membentuk Tim Pengembang

sekolah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

• Bahwa atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa Drs,

PORMAN MANULLANG, Mpd tersebut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Laboratorium bahasa SD Negeri Plus

091473 sebagaimana kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal

6 Februari 2009 pembayaran sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor :

008 / KW / 02 / 09 tanpa tanggal sebesar Rp. 150. 000. 000 (seratus lima

puluh juta rupiah) kepada CV. Global Pratama Jaya, berdasarkan bukti –

bukti yang diperoleh ternyata nilai pengadaan peralatan laboratorium

bahasa seharusnya adalah sebesar Rp. 146. 025. 000 (seratus empat puluh

enam juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan bayar

sebesar Rp. 3. 975. 000 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu

rupiah) ;

2. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Komputer SD Negeri Plus 091473

sebagaimana kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal 9

Februari 2009, pembayaran sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor :

007 / KW / 02 / 09 tanpa tanggal sebesar Rp. 150. 000. 000 (saratus lima

puluh juta rupiah) kepada CV. Eka Pratama Sempurna, berdasarkan bukti

5

– bukti yang diperoleh ternyata nilai pengadaan peralatan komputer SD

Negeri Plus 091473 adalah sebesar Rp. 125. 938. 000 (seratus dua puluh

lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat

kelebihan bayar sebesar Rp. 24. 062. 000 (dua puluh empat juta enam

puluh dua ribu rupiah) ;

3. Pelaksanaan Pengadaan buku – buku referensi dan pengayaan SD

sebagaimana Surat Perintah Kerja (Tanpa nomor dan tanggal) pembayaran

sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor : 007 / KW / 02 / 09 tanpa

tanggal sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) kepada CV.

Pratama Ilmu ;

4. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SD Negeri Plus

091473 yang dikerjakan secara swakelola oleh tersangka Drs. PORMAN

MANULLANG, Mpd dengan pertanggungjawaban nilai pekerjaan sebesar

Rp. 139. 383. 375 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh

tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), namun bukti – bukti

pembelian bahan bangunan yang dijadikan sebagai bukti pembelian bahan

bangunan yang dijadikan bukti pertanggungjawaban pengeluaran oleh

Kepala Sekolah tidak benar dan merupakan bukti pengeluaran yang dibuat

– buat oleh tersangka Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd, dihubungkan

dengan perhitungan tenaga ahli dari Dinas Perhitungan Tenaga Ahli dari

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pertambangan dan Energi Kabupaten

Simalungun ternyata bahan dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk

melaksanakan rehabilitasi SD Negeri Plus 091473 tersebut tidak sesuai

dengan standar perhitungan yang ada dan berdasarkan perhitungan tenaga

ahli dari Dinas Perhitungan Tenaga Ahli dari Dinas Tata Ruang dan

Permukiman Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun nilai

pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung sekolah tersebut adalah sebesar

Rp. 93. 465. 738, 15 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam

ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah koma lima belas sen) sehingga

mengakibatkan kelebihan pembayaran / pertanggungjawaban sebesar Rp.

45. 927. 636, 85 (empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu

enam ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh lima sen).

• Bahwa perbuatan terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd sebagaimana

telah diuraikan tersebut diatas, dilakukan tidak sesuai dengan Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan pada penggunaan dana subsidi rintisan sekolah dasar

bertaraf internasional tahun anggaran 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat

6

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah / Direktorat Pembinaan

Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar tahun 2008 serta bertentangan

dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan barang / jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Perpres Nomor : 95 Tahun 2007.

- Pasal 9 ayat (3) tugas pokok pengguna barang / jasa dalam pengadaan

barang / jasa adalah :

a. menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;

b. mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa ;

c. menetapkan paket – paket pekerjaan disertai ketentua mengenai

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan

pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta

kelompok masyarakat ;

d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) , jadual,

tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia

pengadaan ;

e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat

pengadaan sesuai kewenangannya ;

f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang /

jasa sesuai ketentua yang berlaku ;

g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak

penyedia barang / jasa ;

h. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada

pimpinan instansinya ;

i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;

- pasal 13 ayat (1) Pengguna barang / jasa wajib memiliki harga perkiraan

sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data

yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 10 ayat (1) panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan

dengan nilai di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

• Bahwa atas pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana laboratorium bahasa yang

dilaksanakan oleh CV. Global Pratama Jaya terdakwa menerima uang sebesar

Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) dan kegiatan pengadaan sarana

laboratorium komputer yang dilaksanakan oleh CV. Eka Pratama sempurna

terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah), sehingga

terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 12. 000. 000 (dua belas juta rupiah)

7

atas pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana laboratorium bahasa dan kegiatan

pengadaan sarana laboratorium komputer tersebut.

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara dirugikan sebesar

73.964.636, 85 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu

enam ratus tiga puluh enam delapan puluh lima sen) sesuai dengan hasil

perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara

sesuai dengan surat Nomor : SR – 5077 / PW02 / 5 / 2010, perihal Laporan

Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara PPKN atas

dugaan tindak pidana korupsi terhadap kegiatan rehabilitasi SD Plus 091473

Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun bersumber

dari dana Subsidi rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah Dasar (SBI –

SD) Block Grant Tahun 2008 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara sebesar Rp 73. 964. 636, 85 ( Tujuh puluh tiga juta sembilan

ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh

lima sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

-------- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

1.Pekerjaan Rehabilitasi :

1) Jumlah Pertanggung jawaban

pengeluaran dana Rehabilitasi

sebesar

2) Pengeluaran yang wajar untuk

Pekerjaan Fisik Dilapangan sebesar

2. Pengadaan Peralatan Laboratorium

Komputer


Pengeluaran Dana


pengadaan peralatan Laboratorium

komputer


Bahasa


Pengeluaran Dana

2) Pengeluaran yang seharusnya untuk


Bahasa

Rp 139.393.375,00

Rp 93.465.738,15

Rp 150.000.000,00

Rp 125.938.000,00

Rp 150.000.000,00

Rp 146.025.000,00

Rp 45.927.636,85

Rp 24.062.000,00

Rp 3.975.000,00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp 73.964.636,85

8

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas


Korupsi.

SUBSIDAIR :

-------- Bahwa terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd pada waktu dan

tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair di atas, dengan

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut :

• Bahwa pada tahun 2008, SD Negeri Plus No. 091473, Tiga Balata, Kecamatan

Jorlang Hataran ditetapkan sebagai penerima dana Subsidi Rintisan SD

Bertaraf Internasional dan Sharing APBD minimal 20 % dari dana APBN dan

pada tanggal 17 Desember 2008 dana sebesar Rp. 500. 000. 000 (lima ratus

juta rupiah) masuk ke Rekening Nomor : 220. 02. 03. 001304 – 9 dengan nama

pemilik rekening : SDN Plus 091473 Tiga Balata, sedangkan dana Sharing

APBD minimal 20 % dari dana APBN tidak ada tersedia.

• Bahwa terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd adalah Kepala Sekolah

SD Negeri Plus 091473, Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten

Simalungun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun

Nomor : 821.2 / 5302 / 2006 tanggal 26 April 2006 perihal pengangkatan Drs.

PORMAN MANULLANG Sebagai Kepala Sekolah SD N Plus 091473 Tiga

Balata, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun.

• Bahwa peruntukan dana subsidi rintisan SD – BI (Tahun Pertama) sebesar Rp.

500. 000. 000 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan

Subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional dari Departemen

Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan

Menengah Direktorat Pembinaan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar

2008 adalah sebagai berikut :

9

Jumlah Biaya (Rp) No Jenis Kegiatan

APBN APBD TOTAL

1 Pengembangan Prasarana

a. Pembangunan / Rehabilitasi

ruang Laboratorium Bahasa

dan Komputer

b. Rehab Ringan ruang

Penunjang lainnya (UKS,

Kamar Mandi, WC, Tempat

Ibadah)

c. Penataan Lingkungan

Sekolah dan Penguatan

Peran Masyarakat

d. Pembangunnan tugu /

Gapura SD – BI dengan

Arsitektur Lokal

140.000.000

+90.000.000

+50.000.000

85.000.000

+60.000.000

+25.000.000

225.000.000

90.000.000

50.000.000

60.000.000

25.000.000

2 Pengembangan Sarana

a. Pengadaan alat peraga

pendidikan dan sarana UKS

b. Pengadaan Sarana Lab.

(Bahasa dan Komputer)

c. Pengadaan buku Pengayaan

dan Refrensi anak SD

350.000.000

+50.000.000

+240.000.000

+60.000.000

350.000.000

+50.000.000

+240.000.000

+60.000.000

3 Peningkatan Mutu

Pembelajaran

a. Studi banding dalam rangka

Pengembangan Sekolah

b. Administrasi

Penyelenggaraan Program

10.000.000

10.000.000

15.000.000

15.000.000

25.000.000

15.000.000

10.000.000

JUMLAH 500.000.000 100.000.000 600.000.000

• Bahwa kegiatan pengembangan sarana dan pra sarana dan peningkatan mutu

sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan secara swakelola dan sebagai

pelaksana pekerjaan adah tim Pengembang Sekolah bertaraf Internasional yang

dibentuk oleh Kepala Sekolah bersama dengan Komite Sekolah sesuai dengan

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan pada penggunaan dana subsidi rintisan sekolah

dasar bertaraf internasional tahun anggaran 2008 yang dikeluarkan oleh

10

direktorat jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah / direktorat

pembinaan taman kanak – kanak dan sekolah dasar tahun 2008, namun oleh

terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd selaku Kepala Sekolah yang

bertindak sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan / pekerjaan

tidak membentuk Tim Pengembang Sekolah, dan kegiatan / pekerjaan tersebut

dilaksanakan sendiri oleh terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd antara

lain sebagai berikut :

� Pengadaan Peralatan Laboratorium bahasa SD Negeri Plus 091473 sebesar

Rp. 150. 000. 000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan CV. Global

Pratama Jaya dilakukan berdasarkan kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 /

2009, tanggal 6 Februari 2009, tanpa melibatkan komite sekolah dan tidak

ada membentuk Tim Pengembang sekolah sebagai pelaksana pekerjaan

serta dilakukan tanpa melalui Proses tender dan tidak memiliki Harga

Perkiraan Sendiri dan spesifikasi barang yang jelas ;

� Pengadaan Peralatan Komputer SD Negeri Plus 091473 sebesar Rp. 150.

000. 000 (saratus lima puluh juta rupiah) dengan CV. Eka Pratama

Sempurna berdasarkan kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009,

tanggal 9 Februari 2009 tanpa melibatkan komite sekolah dan tidak ada

membentuk Tim Pengembang sekolah sebagai pelaksana pekerjaan serta

tanpa melalui Proses tender dan tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri

dan spesifikasi barang yang jelas ;

� Pekerjaan Rehabilitaasi Gedung Sekolah SD Negeri Plus 091473 dengan

biaya sebesar Rp. 139. 383. 375 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus

delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanpa

melibatkan komite sekolah maupun tidak ada dibentuk Tim Pengembang

Sekolah ;

� Pelaksanaan Pengadaan buku – buku referensi dan pengayaan SD sebesar

Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) dengan CV. Pratama Ilmu

dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (Tanpa nomor dan tanggal)

tanpa melibatkan Komite Sekolah dan tidak membentuk Tim Pengembang

sekolah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

• Bahwa atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa Drs,

PORMAN MANULLANG, Mpd tersebut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Laboratorium bahasa SD Negeri Plus

091473 sebagaimana kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal

6 Februari 2009 pembayaran sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor :

11

008 / KW / 02 / 09 tanpa tanggal sebesar Rp. 150. 000. 000 (seratus lima

puluh juta rupiah) kepada CV. Global Pratama Jaya, berdasarkan bukti –

bukti yang diperoleh ternyata nilai pengadaan peralatan laboratorium

bahasa seharusnya adalah sebesar Rp. 146. 025. 000 (seratus empat puluh

enam juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan bayar

sebesar Rp. 3. 975. 000 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu

rupiah) ;

2. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Komputer SD Negeri Plus 091473

sebagaimana kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal 9

Februari 2009, pembayaran sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor :

007 / KW / 02 / 09 tanpa tanggal sebesar Rp. 150. 000. 000 (saratus lima

puluh juta rupiah) kepada CV. Eka Pratama Sempurna, berdasarkan bukti

– bukti yang diperoleh ternyata nilai pengadaan peralatan komputer SD

Negeri Plus 091473 adalah sebesar Rp. 125. 938. 000 (seratus dua puluh

lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat

kelebihan bayar sebesar Rp. 24. 062. 000 (dua puluh empat juta enam

puluh dua ribu rupiah) ;

3. Pelaksanaan Pengadaan buku – buku referensi dan pengayaan SD

sebagaimana Surat Perintah Kerja (Tanpa nomor dan tanggal) pembayaran

sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor : 007 / KW / 02 / 09 tanpa

tanggal sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) kepada CV.

Pratama Ilmu.

4. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SD Negeri Plus

091473 yang dikerjakan secara swakelola oleh tersangka Drs. PORMAN

MANULLANG, Mpd dengan pertanggungjawaban nilai pekerjaan sebesar

Rp. 139. 383. 375 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh

tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), namun bukti – bukti

pembelian bahan bangunan yang dijadikan sebagai bukti pembelian bahan

bangunan yang dijadikan bukti pertanggungjawaban pengeluaran oleh

Kepala Sekolah tidak benar dan merupakan bukti pengeluaran yang dibuat

– buat oleh tersangka Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd, dihubungkan

dengan perhitungan tenaga ahli dari Dinas Perhitungan Tenaga Ahli dari

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pertambangan dan Energi Kabupaten

Simalungun ternyata bahan dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk

melaksanakan rehabilitasi SD Negeri Plus 091473 tersebut tidak sesuai

dengan standar perhitungan yang ada dan berdasarkan perhitungan tenaga

12

ahli dari Dinas Perhitungan Tenaga Ahli dari Dinas Tata Ruang dan

Permukiman Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun nilai

pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung sekolah tersebut adalah sebesar

Rp. 93. 465. 738, 15 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam

ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah koma lima belas sen) sehingga

mengakibatkan kelebihan pembayaran / pertanggungjawaban sebesar Rp.

45. 927. 636, 85 (empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu

enam ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh lima sen).

• Bahwa perbuatan terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd sebagaimana

telah diuraikan tersebut diatas, dilakukan tidak sesuai dengan Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan pada penggunaan dana subsidi rintisan sekolah dasar

bertaraf internasional tahun anggaran 2008 yang dikeluarkan oleh direktorat

jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah / direktorat pembinaan

taman kanak – kanak dan sekolah dasar tahun 2008 serta bertentangan dengan

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan barang / jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Perpres Nomor : 95 Tahun 2007.

- Pasal 9 ayat (3) tugas pokok penggunna barang / jasa dalam pengadaan

barang / jasa adalah :

a. menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;

b. mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa ;

c. menetapkan paket – paket pekerjaan disertai ketentua mengenai

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan

pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta

kelompok masyarakat ;

d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) , jadual,

tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia

pengadaan ;

e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat

pengadaan sesuai kewenangannya ;

f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang /

jasa sesuai ketentua yang berlaku ;

g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak

penyedia barang / jasa ;

h. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada

pimpinan instansinya ;

13

i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;

- pasal 13 ayat (1) Pengguna barang / jasa wajib memiliki harga perkiraan

sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang

dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 10 ayat (1) panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan

dengan nilai di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

• Bahwa atas pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana laboratorium bahasa yang

dilaksanakan oleh CV. Global Pratama Jaya terdakwa menerima uang sebesar

Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) dan kegiatan pengadaan sarana

laboratorium komputer yang dilaksanakan oleh CV. Eka Pratama sempurna

terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah), sehingga

terdakwa telah menerima keuntungan sebesar Rp. 12. 000. 000 (dua belas juta

rupiah) atas pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana laboratorium bahasa dan

kegiatan pengadaan sarana laboratorium komputer tersebut.

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara dirugikan sebesar

73.964.636, 85 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu

enam ratus tiga puluh enam delapan puluh lima sen) sesuai dengan hasil

perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara

sesuai dengan surat Nomor : SR – 5077 / PW02 / 5 / 2010, perihal Laporan

Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara PPKN atas

dugaan tindak pidana korupsi terhadap kegiatan rehabilitasi SD Plus 091473

Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun bersumber

dari dana Subsidi rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah Dasar (SBI –

SD) Block Grant Tahun 2008 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara sebesar Rp 73. 964. 636, 85 ( Tujuh puluh tiga juta sembilan

ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh

lima sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Rehabilitasi :

14

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas


Korupsi.

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar

dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd. terbukti

bersalah melakukan tindak pidana : “ tindak pidana korupsi “


pengeluaran dana Rehabilitasi

sebesar


Pekerjaan Fisik Dilapangan sebesar


Komputer


Pengeluaran Dana



komputer


Bahasa


Pengeluaran Dana

2) Pengeluaran yang seharusnya untuk


Bahasa

Rp 139.393.375,00

Rp 93.465.738,15

Rp 150.000.000,00

Rp 125.938.000,00

Rp 150.000.000,00

Rp 146.025.000,00

Rp 45.927.636,85

Rp 24.062.000,00

Rp 3.975.000,00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp 73.964.636,85

15

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Surat Dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd

dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.

000 (seratus juta rupiah) Subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan serta

membayar uang pengganti sebesar Rp. 73. 964. 636, 85 (tujuh puluh tiga juta

sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah

koma delapan puluh lima sen) dan jika terpidana Drs. PORMAN

MANULANG, Mpd tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1

(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,

maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang

cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara

selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

� Buku Tabungan pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening 220. 02. 03.

001304 - 9 dengan nama pemilik rekening: SDN Plus 091473 Tiga

Balata ; ---------------------------------------------------------------------------------

� Laporan Dana Subsidi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah

Dasar (SBI-SD) Block Grant Tahun 2008 ;

� Laporan HASIL AUDIT OPERASIONAL Atas Peningkatan Mutu,

Relevansi Dan Daya Saing Wajar DIKNAS 9 Tahun Pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2008 oleh BADAN

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : LHA –

3158 / PW0 / 2 / 2009 tanggal 21 juli 2009 ;

� Hasil pemeriksaan saksi Ahli dari DINAS TARUKIM TAMBEN

KABUPATEN SIMALUNGUN atas pelaksanaan REHABILITASI SD

16

PLUS TIGA BALATA KECAMATAN JORLANG HATARAN

KABUPATEN SIMALUNGUN tanggal 18 Mei 2010 ;

� Kwintansi pembayaran Studi Banding, Pelaporan, Ongkos-ongkos

tertanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 10. 000. 000 (Sepuluh Juta

Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA

SIDABUTAR (Bendahara) ;

� Kwintansi pembayaran Rehab Laboratorium Bahasa, Rehab

Laboratorium Komputer, Rehab Kantor Kepala Sekolah, Perbaikan Pintu

Gerbang, Rehab Gedung Perpustakaan tertanggal 05 Januari 2009

sebesar Rp. 140. 000. 000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang

diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR

(Bendahara) ;

� Kwintansi pembayaran Pembayaran Buku Referensi tertanggal 27

Januari 2009 sebesar Rp. 50. 000. 000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang

diterima Drs.Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR

(Bendahara) ;

� Kwintansi pembayaran Pembayaran Perangkat Komputer tertanggal 04

Februari 2009 sebesar Rp. 105. 000. 000 (Seratus lima puluh Juta



� Kwintansi pembayaran Pelunasan Perangkat Komputer dan Uang Muka

Peralatan Laboratorium tertanggal 10 Februari 2009 sebesar Rp. 65. 000.

000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima Drs.Porman

Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ;

� Kwintansi pembayaran Pelunasan Peralatan Laboratorium tertanggal 20

Februari 2009 sebesar Rp. 130. 000. 000 (Seratus Tiga Puluh Juta



� 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Sumut An.SD N Plus 091473 Tiga

Balata ;


Dasar (SBI-SD) tahun 2008 ;

� Poto Copy Surat Setoran Pajak CV.EKA PRATAMA SEMPURNA

sebesar Rp. 2. 080. 000, tertanggal 27 Maret 2009 ;

� Poto Copy Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821.2 / 5302 /

2006 tanggal 26 April 2006 perihal pengangkatan Drs.PORMAN

17

MANULLANG Sebagai Kepala Sekolah SD N Plus 091473 Tiga Balata

Kec.Jorlang Hataran Kab.Simalungun ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Oktober 2011 Nomor :

01/Pid.B/2011/PN-Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“KORUPSI” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG,

Mpd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.

100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti

dengan 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang

pengganti sebesar Rp. 73. 964. 636, 85 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus

enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan

puluh lima sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling

lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak

mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti

tersebut maka dipidana penjara selama 2(dua) bulan.

4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;


� Buku Tabungan pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening 220. 02. 03.


Balata ;



� Laporan HASIL AUDIT OPERASIONAL Atas Peningkatan Mutu,


Pendidikan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2008 oleh BADAN

18

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : LHA –

3158 / PW0 / 2 / 2009 tanggal 21 juli 2009 ;

� Hasil pemeriksaan saksi Ahli dari DINAS TARUKIM TAMBEN













(Bendahara) ;




(Bendahara) ;


Februari 2009 sebesar Rp. 105. 000. 000 (Seratus lima Juta Rupiah) yang


(Bendahara) ;


Peralatan Laboratorium tertanggal 10 Februari 2009 sebesar Rp.

65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima Drs.Porman



Februari 2009 sebesar Rp. 130. 000. 000 (Seratus Tiga Puluh Juta




Balata.

19








Kec.Jorlang Hataran Kab.Simalungun.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

(lima ribu rupiah).

4. Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2011/PN-Sim.- yang

diperbuat dan ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA, SH.- Panitera

pada Pengadilan Negeri Simalungun, menerangkan bahwa pada tanggal 24

Oktober 2011, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan

permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding

mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum,

pada tanggal 25 Oktober 2011 ;

5. Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2011/PN-Sim.- yang

diperbuat dan ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA, SH.- Panitera

pada Pengadilan Negeri Simalungun, menerangkan bahwa pada tanggal 24

Oktober 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah

diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 25 Oktober

2011 ;

6. Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut

Umum bertanggal 07 Desember 2011, serta diterima dikepaniteraan

Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 08 Desember 2011, Memori

Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada

Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 09 Desember 2011 ;

7. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, bertanggal 29

Nopember 2011, No. W2.Dp.HN.01.10/3829/2011.- yang diperbuat dan

20

ditanda tangani oleh ILHAM PURBA, SH.- Panitera pada Pengadilan Negeri

Simalungun, menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas

perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, dalam tenggang waktu

7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2011 s/d tanggal 09

Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan

dilakukan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang

ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu secara juridis formal permintaan

banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Banding setelah memeriksa dan

mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan,

berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut

Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal

18 Oktober 2011, Nomor : 01/Pid.B/2011/PN-Sim.- berikut dengan semua surat-

surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat Banding

tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat Pertama,

maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara

Subsidaritas, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Dakwaan Primair, apabila

Dakwaan Primair tidak terbukti, baru Dakwaan Subsidair yang dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama telah

keliru menafsirkan Dakwaan Subsidaitas dianggap sebagai Dakwaan Alternatif,

sehingga dapat dipilih dakwaan mana yang lebih tepat ; Dakwaan Subsidaritas

yang harus dibuktikan adalah Dakwaan Primair terlebih dahulu, maka Majelis

Hakim Pengadilan tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Primair

terlebih dahulu, yaitu terdakwa Drs. Porman Manullang, MPd didakwa melanggar

Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Perobahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

Untuk pasal 2 ayat (1) memuat unsur-unsur :

21

1. Setiap orang

2. Secara melawan hukum

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau rang lain, atau suatu

koorporasi

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Untuk pasal 18 – nya memuat hukuman tambahan yang dapat dikenakan /

dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, apakah Terdakwa Drs. Porman Manullang, MPd. dapat

dipersalahkan melanggar ketentuan dalam Dakwaan Primair, akan

dipertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur : “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang

perseorangan dan / atau koorporasi ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai

Terdakwa dalam perkara ini adalah Drs. Porman Manullang, MPd. selaku Pegawai

Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Jorlang Hataran,

Kabupaten Simalungun, dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah SDN Plus 091473

Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, yang diangkat

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821.2/5302/2006.-

tanggal 26 April 2006 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan

adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai “Setiap

Orang” yang melakukan tindak pidana Korupsi yang dimaksud (lihat R. Wiyono,

SH., Pembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua , halaman

31) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana tersebut

diatas, tidak ada keberatan dari siapaun juga tentang dirinya sebagai Terdakwa

dalam perkara ini dan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipercaya oleh

atasannya (Bupati) untuk menduduki jabatan Kepala Sekolah SDN Plus 091473

Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, berarti

Terdakwa dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani, sehingga mampu bertanggung

22

jawab secara hukum atas segala perbuatannya, termasuk perbuatan yang

didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan sebagai

Terdakwa, termasuk orang perorangan dan unsur tersebut merupakan unsur

bersifat alternatif, sehingga akan dipilih mana yang lebih tepat dikenakan kepada

Terdakwa, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2 unsur : “Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” dapat dipersamakan

dengan istilah “dengan tidak berhak”, “tanpa hak”, dengan melampaui kekuasaan,

tanpa memperhatikan cara-cara yang ditentukan dalam Undang Undang ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” mencakup perbuatan

melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun

perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun

apabila perbuatan tersebut diangggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan

tersebut dapat dipidana : Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan

tersebut, dapat diketahui bahwa Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 mengikuti

2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil.

Roeslan Saleh mengemukakan “menurut ajaran melawan hukum”, yang disebut

melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum

tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; Sebaliknya ajaran

melawan hukum formil berpendapat bahwa “melawan hukum” adalah

bertentangan dengan hukum tertulis saja ; Jadi menurut ajaran materiil disamping

memenuhi syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam

rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak

boleh atau tidak patut ;

Dalam kepustakaan Hukum Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat

melawan hukum materiil, yaitu :

a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu

suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak

23

ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian

masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang

dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu

suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan

merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut

penilaian masyarakat, perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum,

perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan

hukum ;

Oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud

dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan

yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam

masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang

diikuti oleh Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan

hukum materiil dalam fungsinya yang positif ; ( perhatikan R. WIYONO, SH.,

Pembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, halaman 32,

33 ) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang

Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan “Hakim wajib menggali,

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat” dengan penjelasan “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim

seesuai dengan hukum ddan rasa keadilan masyarakat” (Peraturan ini telah

dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentan Pasal 1 ayat (1) Undang

Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud

dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia ; Dengan demikian

tidaklah keliru bila Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding menggunakan

pengertian sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif ;

24

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur

“secara melawan hukum”, akan dipertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Plus

No. 091437, pada tanggal 17 Desember 2008 mendapatkan dana dari APBN

sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang masuk ke Rekening No.

222.02.03.001304-9 nama pemilik SDN Plus 091437, yaitu merupakan dana BOS

Block Grant (Bantuan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli 1. SAHAT

ANTONY NAPITUPULU. ST. dan 2. ELIFER SUDUNG SIAHAAN,

keterangannya saling bersesuaian, yaitu :

� Bahwa benar ahli dalam melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Rehabilitasi

SD Plus Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun

yang bersumber dari Dana Block Grant APBN T.A. 2008 sebesar

Rp.139.393.375.00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh

tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), memiliki kendala dalam

pelaksanaan pemeriksaan tersebut, yakni :

� Tidak mempedomani Keppres 80 Tahun 2003 dan Pedoman Pelaksanaan

Subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional BAB. IV huruf I

Pelaporan ;

� Tidak mempunyai gambar pelaksanaan (perencanaan) dan realisasi

pelaksanaan ;

� Tidak mempunyai management

� Bahwa Terdakwa Drs. Porman Manullang. MPd. tidak melakukan prosedur

tender dan tidak memiliki perkiraan sendiri dan spesifikasi barang yang jelas

dalam melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana

peningkatan mutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : 1. FRIDA

SARAGIH ; 2. PARDAMEAN SINAGA ; LASMARIA RUMAHORBO ; 4.

HERLINA LUMBANGAOL, masing-masing keterangannya saling bersesuaian ,

yaitu :

� Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertanggung jawab penuh dalam

pelaksanaan kegiatan dana bantuan/subsidi Rintisan Sekolah Dasar

Bertaraf Internasional (SBI-SD) tahun 2008 pada SD N Plus 091473

Tiga Balata adalah Terdakwa Drs. Porman Manullang, MPd. karena

25

selama pelaksanaannya, Kepala Sekolah yakni Drs. Porman Manullang,

MPd. melaksanakan sendiri dan tidak pernah melakukan sosialisasi

kepada guru-guru tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan tersebut

maupun terhadap kegiatan tersebut ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAUDARA

SILALAHI sebagai Kepala Tukang menerangkan bahwa saksi mendapat upah

sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang diterima langsung

dari Terdakwa Drs. Porman Manullang, MPd. dan Terdakwa yang membeli bahan-

bahan bangunannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASRIL, S.Pd. bekerja

di Dinas Pendidikan dan saksi Dra. Magadalena Purba sebagai Kepala Cabang

Dinas Pendidikan Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, juga saksi

JARINSEN SARAGIH, S.Pd. selaku Kasubdis Diknas pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Simalungun, masing-masing menyatakan tidak pernah menerima

Laporan, baik lisan maupun tertulis dari Kepala Sekolah SD Plus N 091473

Jorlang Hataran, yaitu Terdakwa Drs. Porman Manullang, M.Pd. tentang

pelaksanaan Program SBI (Block Grant) pada sekolah tersebut ;

Menimbang, bedasarkan keterangan saksi BAHASTIAN SITINJAK

yang diberikan pekerjaan oleh Terdakwa untuk mengerjakan :

� Merehab pintu Kamar Mandi sebanyak 8 (delapan) unit ;

� Merehab gerbang depan sebanyak 2 (dua) unit ;

� Membuat lemari pengaman TV ;

� Membuat jerajak lokal 6 (enam) daun jerajak jendela ;

� Membuat pintu kipas pada ruang Perpustakaan ;

Kesemua pekerjaan tersebut mendapat upah sebesar Rp.13.450.000.- (tiga belas

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Terdakwa

kepada saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. JUNAHAR

SOELTAN selaku Direktur CV. Eka Pratama Sempurna, penyedia peralatan

Laboratorium Bahasa yang menjual barang-barang kepada CV. GLOBAL

PRATAMA JAYA, saksi RIMMAR SIRINGO-RINGO selaku Direkturnya (saksi

hanya meminjam Perusahaan), mengadakan kontrak dengan Terdakwa untuk

26

pengadaan peralatan Laboratorium Komputer SD Negeri Plus Tiga Balata,

Kabupaten Simalungun dengan Nomor Kontrak 421.2/020/SD.1/2009.- dan

ternyata saksi menerima uang pembayaran langsung dari Terdakwa Drs.

PORMAN MANULLANG, M.Pd. namun dalam kwitansi pembayaran,

dibayarkan oleh Bendahara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terlihat bahwa Terdakwa

dalam melaksanakan pekerjaan kegiatan dana bantuan/subsidi Rintisan Sekolah

Dasar Bertaraf Internasional (SBI-SD) tahun 2008 pada SD N Plus 091473 Tiga

Balata tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa dalam

keterangannya telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, karena tidak

mengikuti ketentuan yang diharuskan dalam penggunaan dana Block Grant

tersebut, namun hal tersebut semata-mata karena ketidak-tahuan Terdakwa, oleh

karenanya Terdakwa memohon diberikan hukuman yang seadil-adilnya, karena

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; Dengan demikian unsur “Secara

Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 2 unsur : “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang

Lain atau suatu Koorporasi” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memperkaya” adalah

suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya atau menjadikan orang

yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;

Menimbang, bahwa timbul pertanyaan apakah setelah Terdakwa selesai

melakukan kegiatan dana bantuan / subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf

Internasional (SBI*SD) tahun 2008 pada SD N Plus 091473 Tiga Balata tersebut

bertambah kaya ? untuk ini akan dipertimbangkan seperti tersebut dibawah ini ;

Manaimbang, bahwa diperhatikan keterangan saksi ahli SALPINUS

PARDOSI yang telah menghitung kerugian Negara mencapai Rp.73.964.636,85

(tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh

enam rupiah delapan puluh lima sen), dari alat-alat bukti yang ada, tidak ada yang

menunjukkan penggunaan kerugian Negara tersebut untuk apa, apakah

dipergunakan untuk Terdakwa, juga tidak jelas ; Sedang dalam keterangannya,

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima sebagian komisi dari

masing-masing perusahaan, yaitu :

27

a. Pengadaan sarana laboratorium yang dilaksanakan CV. GLOBAL PRATAMA

JAYA, terdakwa menerima komisi Rp.5.000.000- (lima juta rupiah) sebagai

uang pengganti perongkosan ;

b. Pengadaan sarana laboratorium bahasa yang dilaksanakan CV. EKA

PRATAMA SEMPURNA terdakwa menerima komisi Rp.5.000.000- (lima juta

rupiah) sebagai ganti perongkosan ;

c. Dalam pengadaan buku yang dilaksanakan CV. PRATAMA ILMU, terdakwa

menerima komisi Rp.5.000.000- (lima juta rupiah) sebagai ganti perongkosan ;

Sehingga jumlah seluruhnya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ; Namun

uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk Diklat guru-guru untuk

penunjang pengetahuan Komputer dan Bahasa selama 2 (dua) hari yang

dilaksanakan pada SD N Plus 091473 Tiga Balata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge yaitu :

1. CICILIA ROPITARIA MARBUN dan 2. ROSLAN SIHALOHO, masing-

masing keterangannya saling bersesuaian antara lain :

1. Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SD N Plus Tiga Balata lebih kurang

sudah 3 (tiga) tahun, dan pernah menerima dana BOS, telah dipergunakan

dengan baik ;

2. Bahwa saksi dengan guru-guru lainnya pernah mengikuti pelatihan

Komputer yang dilatih selama 2 (dua) kali pertemuan dan guru-guru

menerima Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per orang ; dan dana pelatihan

tersebut bersumber dari dana Block Grant ;

3. Bahwa selama Terdakwa menjadi Kepala Sekolah SD N Plus tersebut,

berkelakuan baik dan hak-hak para guru diberikan dengan baik ;

4. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kerugian Negara dalam

kegiatan Dana Block Grant tersebut, karena menurut saksi, semua kegiatan

berjalan dengan baik, contoh : rehab gedungnya bagus ;

Selanjutnya untuk saksi ROSLAN SIHALOHO mengatakan bahwa saksi

tidak mengetahui dana Block Grant tersebut turun dan gaya hidup

Terdakwa juga biasa-biasa saja ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur

“MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU

ORANG LAIN ATAU SUATU KOORPORASI” tidak terpenuhi ;

28

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal

2 ayat (1), maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ; Dengan

demikian terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana

disebut dalam Dakwaan Primair, dan kepadanya harus dibebaskan dari Dakwaan

Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan

Subsidair, untuk ini Pengadilan tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui

alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan

Pengadilan tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar, maka alassan-alasan

dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan tingkat Banding

sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka cukup alasan bagi

Pengadilan tingkat Banding untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri

Simalungun tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 01/Pid.B/2011/PN-Sim.- yang

dimintakan banding tersebut, sebatas mengenai pertimbangan hukum, dan redaksi

amar putusan seperlunya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum

yang menghendaki agar Terdakwa dihukum sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut

Umum, untuk ini Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding berpendapat lain

dengan memerhatikan rasa keadilan maupun kemanusiaan, bahwa Terdakwa juga

memiliki tanggungan keluarga, sudah lanjut usia, apalagi Terdakwa selama

menjadi Kepala Sekolah, bertingkah laku baik, sehingga pantas kepada Terdakwa

dihukum setimpal dengan kesalahannya, sebagaimana yang telah dijatuhkan

Pengadilan tingkat Pertama tersebut, karena sudah tepat dan adil ; Dengan

demikian Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu

dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tetap

dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara

ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang Undang No.20 Tahun

2001 tentang Perobahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

29

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang

berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penasehat Hukum

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Oktober 2011,

nomor : 01/Pid.B/2011/PN-Sim.- yang dimintakan banding tersebut, sebatas

mengenai pertimbangan hukumnya dan redaksi amar putusan seperlunya,

sehingga amar selengkanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Porman Manullang, M. Pd. tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa Drs.PORMAN MANULLANG, Mpd. telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“KORUPSI” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG,

Mpd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.

100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti

dengan 1 (satu) bulan kurungan ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang

pengganti sebesar Rp. 73. 964. 636, 85 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus

enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan

puluh lima sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling

lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak

mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti

tersebut maka dipidana penjara selama 2(dua) bulan.

6. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;


- Buku Tabungan pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening 220. 02. 03.


Balata ;

30

- Laporan Dana Subsidi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah


- Laporan HASIL AUDIT OPERASIONAL Atas Peningkatan Mutu ,


Pendidikan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2008 oleh

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

(BPKP) PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor :

LHA – 3158 / PW0 / 2 / 2009 tanggal 21 juli 2009 ;

-Hasil pemeriksaan saksi Ahli dari DINAS TARUKIM TAMBEN













(Bendahara) ;




(Bendahara) ;


Februari 2009 sebesar Rp. 105. 000. 000 (Seratus lima Juta Rupiah) yang


(Bendahara) ;


Peralatan Laboratorium tertanggal 10 Februari 2009 sebesar Rp.

65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman


31


Februari 2009 sebesar Rp. 130. 000. 000.- ( Seratus Tiga Puluh Juta




Balata.








Kec.Jorlang Hataran Kab.Simalungun.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam

kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebesar

Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : S E N I N , tanggal :

05 M A R E T 2012, oleh Kami : DJOKO SEDIONO, SH.MH. Hakim Karier

pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, DR. MANGASA

MANURUNG, SH.M.Kn dan ROSMALINA SITORUS, SH.MH. masing-

masing selaku Hakim Ad Hock Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai

Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari : S E L A S A tanggal : 13 MARET 2012,

oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut

diatas, serta : H A R S O N O, SH. Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan

Tinggi Medan, sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

HAKIM .......................

32

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn. DJOKO SEDIONO, SH.MH.

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H A R S O N O, SH.

33

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.

NIP. 1963 0517 199103 1 003.

P U T U S A N Nomor : 02 /PID.SUS.K/2012/PT … Hataran ditetapkan sebagai penerima dana Subsidi Rintisan SD Bertaraf Internasional (Tahun Pertama) yang sumber dana kegiatannya berasal

Documents