P U T U S A N No. 56/PDT/2012/PTR DEMI KEADILAN ...simkara.pt-pekanbaru.go.id/...2012_PTR_20120815_BATAL_PERCERAIAN.pdf · Kabupaten Bogor, Jawa Barat, namun demikian berdasarkan

Hal. 1 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR

P U T U S A N No. 56/PDT/2012/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan

sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara gugatan antara :

CUNCUN ARIYANTI, lahir di Bogor pada tanggal 8 Agustus 1965, pekerjaan ibu

rumah tangga, agama Kristen, tempat tinggal Kampung Kracak,

Desa Semplak (Rancabungur), Kabupaten Bogor, semula

Tergugat sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N :

YOPPY WELLY MAKATIPU, lahir di Bogor pada tanggal 6 Juli 1963, pekerjaan

petani/perkebunan, agama Kristen, tempat tinggal Jl. Melur I RT

008 RW 003 Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung,

Kabupaten Kampar, semula Penggugat sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara No. 22/PDT.G/2011/PN.BKN dan surat-

surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam

putusan Pengadilan Negeri Bangkinag No. 22/PDT.G/2011/PN.BKN tanggal 21

Desember 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

dilangsungkan di Kampung Kracak, Desa Semplak (Rancabungur)

Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Nopember 1987 sebagaimana Kutipan

Akta Perkawinan Nomor:477/DKCS /0017/1996 tanggal 12 Juli 1996 yang


dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kampar putus

karena perceraian;

3. Menetapkan Penggugat untuk ditunjuk sebagai wali dari anak-anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. Markus Permana Tri Datu, M., lahir di Bogor, tanggal 01 Maret 1988;

2. Matius Stepanus, M., lahir di Pancuran Gading, tanggal 20 Juli 1994;

4. Menetapkan Tergugat untuk ditunjuk sebagai wali dari anak-anak

Penggugat dan Tergugat yang benama:

1. Timotius Ardianus, M., lahir di Pancuran Gading, tanggal 05 Juni

1998;

2. Imanuel Carles Pedrosa, M., lahir di Pekanbaru, tanggal 12 Agustus

2005;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang supaya

mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk dicatat

pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut ;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp. 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat

ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding pada

tanggal 28 Desember 2011 mengajukan permohonan banding, sebagaimana

Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 18/Pdt/Bdg/2011/PN.BKN jo. No.

22/Pdt.G/2011/PN.BKN dan permohonan banding tersebut pada tanggal 29

Desember 2011 diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 Tergugat/Pembanding

mengajukan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan

dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 Penggugat /

Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat Konpensi/

Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada tanggal 29 Februari 2012 ;


Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi,

kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah diberikan

kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana

Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas No. 22/Pdt.Bdg/2011/PN.BKN jo. No.

22/PDT.G/2011/PN.BKN masing-masing tanggal 27 dan 29 Februari 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 Rbg tenggang waktu

untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan

dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.

22/PDT.G/2011/PN.BKN dijatuhkan tanggal 21 Desember 2011 dengan dihadiri

Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, kemudian tanggal 28

Desember 2011 Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, maka

permohonan banding tersebut telah diajukan dalam waktu yang ditentukan pasal

199 ayat 1 Rbg ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh

Tergugat/Pembanding ke (Panitera) Pengadilan Negeri Bangkinang yang

memutus perkara a quo dan telah diberitahukan secara sah kepada

Penggugat/Terbanding, sehingga sesuai dengan cara-cara yang ditentukan pasal

199 ayat 1 Rbg ;

Menimbang, bahwa karena itu permohonan banding Tergugat/

Pembanding memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, sehingga

dapat diterima ;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada

pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 13 alinea kedua : “Menimbang,

bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil

secara sah dan patut sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah

melewatkan haknya dalam acara jawab menjawab “.

Pembanding / dahulu Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum

Judex Factie tersebut, karena Pembanding/dahulu Tergugat hanya menerima


panggilan 1 (satu) kali pada tanggal 7 Oktober 2011, berdasarkan Delegasi

Relaas panggilan tanggal 21 September 2011 dari Pengadilan Negeri

Bangkinang kepada Pengadilan Negeri Cibinong juncto Relaas panggilan

siding tanggal 7 Oktober 2011 oleh Pengadilan Negeri Cibinong kepada

Tergugat, untuk datang hadir pada siding Pengadilan Negeri Bangkinang pada

tanggal 10 Oktober 2011 (Vide Bukti T-3, T-4);

Sekalipun –quod non- kalau Pembanding/dahulu Tergugat ternyata telah

dipanggil secara sah, DEMI HUKUM DAN KEADILAN bukan berarti jawaban

tertulis dari Pembanding/dahulu Tergugat ditolak atau tidak diterima oleh

Judex Factie.

Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie tidak tepat atau telah

salah dan melanggar hukum.

2. Bahwa dalam pertimbangannya :

Pada halaman 13 alinea terakhir, berbunyi : “ Menimbang, bahwa berdasarkan

alat bukti T-1, T-2, dan T-3 diketahui bahwa alamat Tergugat di Kampung

Kracak, Desa Rancabungur RT.002, RW.008, Kecamatan Rancabungur,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat, namun demikian berdasarkan alat bukti surat

P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan T-7 yang saling berkesesuaian dan

berhubungan dengan keterangan saksi Matius Stepanus, M., saksi Joko

Makatipu, saksi Rini dan saksi Erpanji Wijaya terungkap fakta hukum bahwa

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29

Nopember 1987 di Kampung Kracak, Desa Semplak (Rancabungur),

Kabupaten Bogor, setahun kemudian Penggugat dan Tergugat pada tanggal

11 Maret 1988 telah lahir anak pertama mereka di Bogor yang bernama

Markus Permana Tri Datu M., setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke

Riau dan mereka hidup bersama dengan anak mereka di Jl.Melur I, RT.008,

RW.003, Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten

Kampar, kemudian pada tanggal 3 Juli 1996 lahirlah …… dst”.

Pada halaman 14 alinea pertama dan kedua, berbunyi :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang

dikuatkan dengan alat bukti T-4 dan T-5, diketahui bahwa tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat adalah di Jl.Melur I, RT.008 RW.003, Desa

/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat apabila Penggugat

mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa


dan mengadili sekaligus memutuskan perkara ini karena gugatan ini diajukan

oleh Penggugat berdasarkan domisili terakhir Penggugat dan Tergugat yaitu di

Jl.Melur I, RT.008, RW.003, Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan

Negeri Bangkinang dan perkara perceraian adalah ruang lingkup dari

Peradilan Umum. “

Tanggapan :

a. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut dibawah ini Sudah Tepat dan

Benar disebutkan, sebagai berikut “berdasarkan alat bukti T-1, T-2 dan T-3

diketahui bahwa benar alamat Tergugat di Kampung Kracak, Desa

Rancabungur RT.002 RW.008, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten

Bogor, Jawa Barat, “

Sehingga demi hukum Terbanding/dahulu Penggugat seharusnya mengajukan

gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong dimana wilayah Pengadilan tersebut

yang membawahi wilayah hukum tempat/alamat domisili hukum terakhir dari

Pembanding/dahulu Tergugat yaitu: Kampung Kracak, Desa Rancabungur

RT.002 RW.008, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hal tersebut sejalan dengan maksud dari Pasal 118 HIR tersebut adalah

tempat/alamat domisili terakhir Tergugat berdiam.

Pasal 118 ayat 1 HIR, berbunyi :

(1)Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan

Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani

oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua

Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika

tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Hal mana Terbanding/dahulu Penggugat juga sejak dari awal telah menyadari

Pembanding/dahulu Tergugat sudah pindah dan berdomisili di Bogor sejak

bulan Maret 2010 sampai saat ini. Sehingga dengan kesadaran yang nyata

dari Terbanding/dahulu Penggugat tersebut telah dinyatakan dan sudah

sejalan juga dengan isi Surat Gugatan nya dari Terbanding/dahulu Penggugat

pada halaman 1, sudah sangat terang dan jelas pada halaman 1 gugatannya,

Sehingga alamat dari Pembanding/dahulu Tergugat yang benar dan telah

terungkap dalam persidangan adalah: Kampung Kracak, Desa Rancabungur

RT.002 RW.008, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,


sejak bulan Maret 2010 sampai tanggal diajukan gugatan Penggugat bahkan

sampai tanggal hari ini.

Dengan demikian Judex Factie telah salah mempertimbangkan hukumnya dan

salah juga menerapkan hukumnya, yang menyatakan Pengadilan Negeri

Bangkinang berwenang mengadili perkara aquo.

b. Bahwa hal lain dalam pertimbangannya tersebut di bawah ini adalah salah

dan Melanggar Hukum disebutkan sebagai berikut :

“…..namun demikian berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5,

P-6, P-7 dan T-7 yang saling berkesesuaian dan berhubungan dengan

keterangan saksi Matius Stepanus, M., saksi Joko Makatipu, saksi Rini,

dan saksi Erpanji Wijaya terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan

Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Nopember

1987 di Kampung Kracak, Desa Semplak (Rancabungur), Kabupaten

Bogor, setahun kemudian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11

Maret 1988 telah lahir anak pertama mereka di Bogor yang bernama

Markus Permana Tri Datu M, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah

ke Riau dan mereka hidup bersama dengan anak mereka di Jl.Melur 1,

RT.008 RW. 003, Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung,

Kabupaten Kampar kemudian pada tanggal 3 Juli 1996 lahirlah…..dst,”

Dalam pertimbangan ini sangat bertentangan satu dengan lainnya, yaitu:

dalam satu pertimbangan hukumnya menyatakan Pembanding/dahulu

Tergugat terbukti berdasarkan bukti tertulis berdomisili di Kampung Kracak,

Desa Rancabungur, RT.002 RW.008, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten

Bogor, Jawa Barat, namun dilain sisi menyatakan Pembanding/dahulu

Tergugat beralamat juga di Jl.Melur 1, RT.008, RW.003 Desa/Kelurahan

Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Ulasan lebih jauh adalah: Ketika Pembanding/dahulu Tergugat telah pindah

secara hukum di tempat atau di alamat yang lain yang baru, maka alamat yang

sah adalah alamat yang terakhir dan demi hukum alamat yang lama sudah

tidak berlaku lagi.

Sekali lagi: Alamat yang lama sudah tidak berlaku lagi,” dan alamat yang baru

adalah di Bogor.

Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie sangat bertentangan

dengan hukum, karena demi hukum alamat baru dan terakhir sampai saat ini

dari Pembanding/dahulu Tergugat adalah : Kampung Kracak, Desa


Rancabungur RT.002 RW.008, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor,

Jawa Barat.

Selain itu terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, sebagai

berikut :

(1) Semua saksi-saksi baik yang diajukan Pembanding/dahulu Tergugat

maupun yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat, yang intinya

menyatakan : “Memang benar Pembanding/dahulu Tergugat telah pergi dan

pindah ke Bogor dengan membawa 2 orang anaknya dan anaknya sekolah

di Bogor, sejak bulan Maret 2010 sampai dengan tanggal kesaksian (bulan

Nopember 2011),

(2) Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (Vide bukti T-1) yang

dikeluarkan sejak tanggal 19 Mei 2010 di Bogor;

(3) Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Vide bukti T-2) yang dikeluarkan sejak

tanggal 19 Mei 2010 di Bogor ;

(4) Delegasi Relaas panggilan sidang (panggilan I) tanggal 21 September 2011

oleh Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Pengadilan Negeri Cibinong di

Bogor (Vide bukti T-3);

(5) Relaas panggilan sidang (panggilan I) tanggal 7 Oktober 2011 oleh

Pengadilan Negeri Cibinong kepada Tergugat (Vide bukti T-4);

- Semua saksi-saksi menyatakan alamat Pembanding/dahulu Tergugat

adalah : Kampung Kracak, Desa Rancabungur, RT.002 RW.008

Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Apapun alasannya, yang sah adalah alamat yang terakhir dan telah diketahui

dan terbukti secara sah adalah : Kampung Kracak, Desa

Rancabungur,RT.002 RW.008 Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor,

Jawa Barat.

Sehingga dengan demikian Judex Faxtie telah salah mempertimbangkan

hukumnya, mengakibatkan salah pula mengambil putusan, yang menyatakan

Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara aquo.

Yang seharusnya Terbanding/dahulu Penggugat mengajukan gugatannya di

wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tempat wilayah hukum alamat

Pembanding/dahulu Tergugat berdomisili dan berdiam terakhir : Kampung

Kracak, Desa Rancabungur,RT.002 RW.008 Kecamatan Rancabungur,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat.


3. Apakah ada Perzinahan ;

Ulasannya sebagai berikut : Alasan Pembanding / dahulu Tergugat pergi

menetap di Bogor karena Pembanding/dahulu Tergugat menderita tekanan

psikis akibat ulah Terbanding/dahulu Penggugat yang sering berkomunikasi

melalui handphone dengan seorang perempuan, tetapi ketika ditanya malah

Terbanding/dahulu Penggugat marah dan menekan Pembanding/dahulu

Tergugat, terbukti ketika gugatan perkara aquo diajukan di Pengadilan Negeri

Bangkinang, Terbanding/dahulu Penggugat telah tinggal dan hidup bersama

dengan seorang perempuan baru dirumah harta gono-gini beralamat di

Jl.Melur I RT.008, RW.003, Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung,

Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, sampai saat ini.

Padahal gugatan perceraian baru diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang

bahkan atas putusan perkara aquo masih diajukan banding.

Tentu hal tersebut suatu persinahan dan merupakan perbuatan pidana. Hal itu

akan Pembanding/dahulu Tergugat berjuang keras untuk menyakinkan pihak

Kepolisian Republik Indonesia dan masyarakat setempat kalau perbuatan

tersebut merupakan perbuatan pidana

4. Bahwa Pembanding sangat keberatan dalam pertimbangan hukumnya pada

halaman 17 alinea pertama berbunyi :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas alasan

Penggugat telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan;

Tanggapan :

Dalam putusan tersebut telah terurai kesaksian saksi-saksi yang dalam

putusan adalah ternyata hanyalah copy paste, dimana kalimat dan kata-kata

yang dipakai hamper semuanya sama yakni 90 % (Sembilan puluh persen)

kata dan kalimat adalah sama. Padahal sebagian besar yang dikemukakan

oleh saksi-saksi dalam persidangan telah dibantah oleh Pembanding/dahulu

Tergugat, namun dalam uraian putusan tersebut menyebutkan

Pembanding/dahulu Tergugat menyebutkan “Penggugat dan Tergugat tidak

keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi”, Hal itu tidak benar dan

manipulative dari Judex Factie.

Justru antara lain yang dikemukakan oleh semua saksi-saksi yang diajukan

oleh Penggugat maupun Tergugat, pada intinya saksi-saksi menyebutkan :

- Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2010

sampai saat ini.


Artinya : semestinya gugatan Penggugat harus diajukan di Pengadilan

Negeri tempat tinggal Tergugat dan bukandi Pengadilan Negeri

Bangkinang.

5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 alinea terakhir

berbunyi :

“ Menimbang, …….dst, namun demikian berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2,

P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan T-7 yang saling berkesesuaian dan berhubungan

dengan …..dst.

Tanggapan :

Bahwa pada halaman 5 alinea pertama, disebut :

P-1 adalah: Kartu Tanda Penduduk NIK: 1401100607630005 atas nama

Yopi Welly Makatipu (Terbanding/Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 26 Juli

2011 (selanjutnya disebut juga “KTP”)

P-2 adalah : Kartu Keluarga (KK) No. 1401101907110024, yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kampar tanggal 19 Juli 2011 (selanjutnya disebut juga “KK”)

Bahwa pada dokumen KTP dan KK atas nama Terbanding/dahulu Penggugat

telah disebutkan” Status perkawinan adalah :Cerai hidup” yang tersebut

mengandung cacat hukum yang berasal dari perbuatan melawan hukum yang

dengan cara memberikan keterangan palsu pada identitas KTP dan KK

sehingga mengakibatkan KTP dan KK tersebut cacat hukum dan tidak

mempunyai nilai hukum.

Bagaimana mungkin seseorang yang secara sah masih terikat perkawinan

secara hukum yang ternyata dalam identitas yang dikeluarkan oleh Negara

telah tercantum status perkawinannya “ Cerai Hidup” Hal mana dalam hal ini

Terbanding/dahulu Penggugat telah melakukan juga penghinaan terhadap

rangkaian proses siding di Pengadilan yang Mulia itu.

Bagi seorang Hakim atau Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Bangkinang

yang memeriksa perkara aquo, jika mengerti hukum sebenarnya secara

sederhana gampang mendeteksi bahwa dokumen yang dipakai sebagai alat

bukti oleh Terbanding/dahulu Penggugat tersebut adalah dokumen yang tidak

sah dan cacat hukum. Namun mengapa dengan mudahnya lolos bahkan

dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya.

Karena:


- Sepintas dengan adanya KTP dan KK yang bersangkutan berstatus Duda,

semestinya sudah sejak awal Majelis Hakim sudah menolak bukti tersebut,

karena bukti dan faktanya gugatan perceraian ini baru diajukan untuk

perkara aquo dan juga saat ini masih diajukan proses banding, apalagi

untuk berkekuatan hukum tetap. Hal ini sulit dipahami karena semuanya

telah terbolak-balik dengan tujuan itikad buruk.

Mana mungkin status Terbanding/dahulu Penggugat sebelumnya sudah

berstatus Duda.

Ataukah menurut Hakim tersebut hukum itu begitu kaku, sehingga untuk

menentukan barang atau alat tersebut halal atau tidak, harus memerlukan

proses lebih lanjut.

Jika pertimbangan hukum tersebut tetap dipertahankan, maka kami akan

mengajukan suatu contoh analogi demikian, sebagai berikut :

“ Kami akan melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh

Almarhumah SL dalam menjalankan tugasnya diduga telah menerima suap” ,

Secara sederhana Penegak Hukum (Polisi/Jaksa/KPK) yang akan menerima

laporan dugaan tindak pidana tersebut seketika akan menolak laporan dugaan

tindak pidana tersebut yang akan kami laporkan, alasannya karena ternyata

status yang bersangkutan yang akan dilaporkan yang –quod non- disebut

melakukan dugaan tindak pidana oleh Pelapor kepada Penegak Hukum

adalah orang yang telah meninggal dunia dengan label status: Almarhumah.

Maka demi hukum yang bersangkutan sebagai almarhumah tidak bisa dituntut

lagi secara pidana.

Yang mau dijelaskan disini bahwa status seseorang dapat mempengaruhi dan

mempunyai implikasi pada tindakan selanjutnya apakah mempunyai masih

relevan dan mempunyai kapasitas atau tidak, hal mana dapat diketaui dan

dideteksi secara mudah, cepat dan sederhana sejak awal, karena hal tersebut

menjadi pengertian umum apalagi seorang penegak hukum yang mengerti

hukum.

Pembanding berpendapat dalam hal suatu barang atau alat bukti tersebut

kalau bisa dibuktikan secara sederhana mengandung cacat hukum, maka hal

tersebut tidak bisa dipakai dan seharusnya seketika harus ditolak, apalagi jika

sampai harus dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya untuk

menguatkan dalil dalam suatu putusan pengadilan.


Dalam hal ini Majelis Hakim/Judex Factie Seharusnya mempertimbangkan

sebaliknya, dengan menyebut antara lain secara formil dan materiil kapasitas

dan status Penggugat telah mengandung cacat hukum dan harus

dikesampingkan. Hal mana untuk menghindari salah penerapan hukumnya

sehingga hukumnya tidak semakin kacau balau.

Justru apabila Majelis Hakim/Judex Factie benar-benar menjalankan tugasnya

sebagai aparatur penegak hukum, maka judex factie seharusnya membuat

Penetapannya untuk memerintahkan dilakukan Penyidikan atas dugaan tindak

pidana memberikan keterangan palsu pada identitas KTP dan KK tersebut.

Bayangkan pandangan masyarakat ditengah saat ini Penggugat sedang

melakukan proses gugatan perceraian di Pengadilan secara hukum, namun

ditengah masyarakat saat ini Penggugat bertransaksi dan berinteraksi dengan

status hukum dalam identitas sudah berstatus perkawinan adalah “Cerai

Hidup”

Bahkan identitas KTP dan KK aquo diterima juga oleh Majelis Hakim dan

dijadikan pula sebagai dasar untuk putusan perkara aquo

7. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum halaman

16, tentang –quod non- Terbanding katanya masih memberikan nafkah

kepada Pembanding dan anak-anaknya walaupun telah tinggal dan menetap

di Bogor sejak Maret 2010.

Tanggapan :

Terbanding sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Pembanding

dan anak-anaknya yang tinggal dan menetap di Bogor sejak Maret 2010

sampai tanggal hari ini, kecuali yang diberikan adalah Rp.70 Juta yang

disamarkan sebagai bagian harta gono gini. Hal mana menjadi kabur apakah

bagian harta gono gini ataukah nafkah selama di Bogor sejak Maret 2010

sampai dengan gugatan atau putusan perkara aquo.

Hal mana tidak bisa dan tidak terungkap di dalam siding Pengadilan aquo,

dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie adalah kabur, melanggar

hukum dan harus dibatalkan.

8. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukumnya

halaman 16 dan 17, tentang telah dilakukan pembagian harta gono gini

berdasarkan pernyataan perdamaian pembagian harta gono gini yang

disebutkan dibuat Akta Notaris dihadapan Agusna, SH, Notaris di Pekanbaru.

Tanggapan :


Pernyataan perdamaian pembagian harta gono gini bukanlah Akta Notaris

melainkan pernyataan dibawah tangan dan selanjutnya didaftarkan di Notaris

tersebut. Namun pernyataan itu didapat dengan cara tipu daya dan tekanan

dari Terbanding/dahulu Penggugat dengan cara mengancam tidak akan

memberikan harta apapun apabila pernyataan yang disodorkan oleh

Terbanding/dahulu Penggugat dengan dalih palsu seolah-olah telah terjadi

perceraian.

Hal tersebut bertentangan dengan hukum karena proses gugatan perceraian

saja belum dimulai mana mungkin sudah melakukan pembagian harta gono

gini.

Selanjutnya oleh karena telah terjadi penipuan dan pemaksaan tanda tangan

pernyataan tersebut dan juga ternyata Terbanding/dahulu Penggugat dalam

pernyataan menyebutkan memberikan bagian Rp. 100 Juta kepada

Pembanding/dahulu Tergugat, namun ternyata secara bertahap hanya

diberikan Rp. 70 juta.

Maka selanjutnya Pembanding telah mengajukan Pernyataan sebaliknya yaitu

pernyataan pembatalan, dan sebaliknya dana Rp. 70 juta telah dihabiskan

oleh Pembanding/dahulu Tergugat untuk nafkah dan pendidikan anak-anak

Pembanding karena demi hukum seorang suami wajib memberikan nafkah

kepada isteri dan anak-anaknya, apalagi demi hukum perkawinanya masih

terikat sah secara hukum.

Demi hukum tidak benar antara Pembanding/dahulu Tergugat dengan

suaminya telah melakukan pembagian harta gono gini.

Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalah kabur,

melanggar hukum dan harus dibatalkan.

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Warga Negara Indonesia

non muslim dalam proses gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri dan

gugatan harta gono gini bisa dilakukan/diajukan di Pengadilan Negeri setelah

gugatan perceraian di Pengadilan Negeri telah diputus dan mempunyai

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde)

sehingga dalil-dalil Terbanding/dahulu Penggugat yang menyatakan telah

melakukan pembagian harta gono gini adalah mustahil karena hal tersebut

bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian oleh karena dalam gugatan perceraian aquo masih berjalan

maka antara Pembanding/dahulu Tergugat dengan Terbanding/dahulu

Penggugat secara hukum masih terikat perkawinan yang sah secara hukum.


Dengan demikian harta gono gini demi hukum belum pernah dibagi karena

gugatan perceraian belum berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde).

10. Bahwa selanjutnya Pembanding/dahulu Tergugat sangat keberatan karena

Judex Factie tidak mau menerima jawaban tertulis tertanggal 15 Nopember

2011 pada sidang tertanggal 17 Nopember 2011 dan pada sidang tertanggal 1

Desember 2011, sambil menghimbau agar Pembanding/dahulu Tergugat

untuk memuat isi jawabannya dalam kesimpulan, yang ternyata tujuan Judex

Factie untuk mensiasati agar jawaban tersebut tidak akan dimuat dalam

putusan apalagi untuk dipertimbangkan hukumnya dalam putusan.

Padahal dalam Jawaban tersebut telah terurai:

- Pembelaan untuk mempertahankan perkawinan;

- Tuntutan hak anak-anak dan hak isteri;

- Tuntutan hak mantan isteri jika perceraian terjadi;

- Kepastian hukum dan keadilan.

Untuk itu melalui proses banding ini Pembanding/dahulu Tergugat menuntut

keadilan.

11. Bahwa selain dan selebihnya, Judex Factie tidak menjalankan Hukum Acara

Perdata secara baik dan benar sehingga seluruh rangkaian proses

persidangan menjadi cacat hukum, hal tersebut sebagaimana telah diuraikan

pada bagian Pendahuluan tersebut diatas dalam Memori Banding ini.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Tergugat

Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding pada pokoknya menyatakan sebagai

berikut :

1. Bahwa dalam tanggapan Pembanding/dahulu Tergugat dalam pertimbangan

putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang;

Pada halaman 13 alinea terakhir, berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-1, T-2 dan T-3 diketahui

bahwa benar alamat Tergugat di Kampung Kracak, Desa Rancabungur,

RT.002, RW.008 Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

namun demikian berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-

7 dan T-7 yang saling berkesesuaian dan berhubungan dengan keterangan

saksi Matius Stepanus, M., saksi Joko Makatipu, saksi Rini, dan saksi

Erpanji Wijaya terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Nopember 1987 di Kampung

Kracak, Desa Semplak (Rancabungur), Kabupaten Bogor, setahun kemudian


Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Maret 1988 telah lahir anak

pertama mereka di Bogor yang bernama Markus Permana Tri Datu M,

setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Riau dan mereka hidup

bersama dengan anak mereka di Jl.Melur 1, RT.008 RW. 003,

Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar

kemudian pada tanggal 3 Juli 1996 lahirlah…..dst,” sehingga keberadaan

terakhir Tergugat bersama Penggugat adalah mereka di Jl.Melur 1, RT.008

RW. 003, Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung,

Kabupaten Kampar ;

Pada halaman 14 alinea pertama dan kedua, berbunyi :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dikuatkan

dengan alat bukti T-4 dan T-5, diketahui bahwa tempat tinggal Penggugat dan

Tergugat adalah di Jl.Melur I, RT.008 RW.003, Desa /Kelurahan Pancuran

Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatannya

di Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan mengadili sekaligus

memutuskan perkara ini karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat

berdasarkan domisili terakhir Penggugat dan Tergugat yaitu di Jl.Melur I,

RT.008, RW.003, Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri

Bangkinang dan perkara perceraian adalah ruang lingkup dari Peradilan

Umum. “ a. Sebaiknya dalam memberi tanggapannya, Pembanding/dahulu

Tergugat tidak mengambil sepenggal kata, akan tetapi mengambil/mengulas

seluruh dari kalimat tersebut, antara lain sebagai berikut : Bahwa dalam

pertimbangannya tersebut dibawah ini Sudah Tepat dan Benar disebutkan,

sebagai berikut “berdasarkan alat bukti T-1, T-2 dan T-3 diketahui bahwa

benar alamat Tergugat di Kampung Kracak, Desa Rancabungur RT.002

RW.008, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, “

Menurut hemat Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang

dalam pertimbangannya menyatakan “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

hukum tersebut diatas yang dikuatkan dengan alat bukti T-4 dan T-5, diketahui

bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah di Jl.Melur I, RT.008

RW.003, Desa /Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten

Kampar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat apabila

Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Bangkinang untuk

memeriksa dan mengadili sekaligus memutuskan perkara ini karena gugatan


ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan domisili terakhir Penggugat dan

Tergugat yaitu di Jl.Melur I, RT.008, RW.003, Desa/Kelurahan Pancuran

Gading, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah

hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan perkara perceraian adalah ruang

lingkup dari Peradilan Umum.

Dijelaskan bahwa Terbanding/Penggugat dalam mengajukan gugatan,

berdasarkan domisili hukum terakhir Penggugat/Terbanding, dimana alamat

domisili hukum terakhir Terbanding/Penggugat yaitu berada di Jl.Melur I,


Kabupaten Kampar.

Akan tetapi Pembanding/dahulu Tergugat memberikan tanggapan

berdasarkan bukti T-1, T-2 dan T-3 yang merupakan alamat dimana pada saat

itu Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat melangsungkan

perkawinan bukan alamat domisili hukum terakhir Terbanding/dahulu

Penggugat saat mengajukan perkara aquo.

Bahwa sangat jelas Terbanding/Penggugat tidak salah dalam mengajukan

perkara aquo ke Pengadilan Negeri Bangkinang yang berdasarkan alamat

domisili hukum terakhir Terbanding/Penggugat yaitu berada di Jl.Melur I,


Kabupaten Kampar.

Dalam tanggapan Pembanding/dahulu Tergugat yang lain, kembali

Pembanding/dahulu Tergugat memberikan tanggapan yang mengada-ada

yaitu :

“ b. Bahwa hal lain dalam pertimbangannya tersebut di bawah ini adalah salah

dan Melanggar Hukum disebutkan sebagai berikut :

“…..namun demikian berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6,

P-7 dan T-7 yang saling berkesesuaian dan berhubungan dengan keterangan

saksi Matius Stepanus, M., saksi Joko Makatipu, saksi Rini, dan saksi Erpanji

Wijaya terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Nopember 1987 di Kampung

Kracak, Desa Semplak (Rancabungur), Kabupaten Bogor, setahun kemudian

Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Maret 1988 telah lahir anak

pertama mereka di Bogor yang bernama Markus Permana Tri Datu M, setelah


itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Riau dan mereka hidup bersama

dengan anak mereka di Jl.Melur 1, RT.008 RW. 003, Desa/Kelurahan

Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar kemudian pada

tanggal 3 Juli 1996 lahirlah…..dst,”

Dalam pertimbangan ini sangat bertentangan satu dengan lainnya, yaitu:

dalam satu pertimbangan hukumnya menyatakan Pembanding/dahulu

Tergugat terbukti berdasarkan bukti tertulis berdomisili di Kampung Kracak,

Desa Rancabungur, RT.002 RW.008, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten

Bogor, Jawa Barat, namun dilain sisi menyatakan Pembanding/dahulu

Tergugat beralamat juga di Jl.Melur 1, RT.008, RW.003 Desa/Kelurahan

Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Bahwa dengan jelas Majelis Hakim menjelaskan perkawinan antara

Terbanding/dahulu Penggugat dengan Pembanding/dahulu Tergugat

dilaksanakan di Kampung Kracak, Desa Rancabungur, RT.002 RW.008,

Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemudian

Terbanding/dahulu Penggugat dan Pembanding/dahulu Tergugat pindah ke

Riau bertempat di Jl.Melur 1, RT.008, RW.003 Desa/Kelurahan Pancuran

Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Bahwa perlu Terbanding/dahulu Penggugat sampaikan dimana kepindahan

alamat domisili Pembanding/dahulu Tergugat tidak pernah diberitahukan

kepada Terbanding/dahulu Penggugat, apalagi Pembanding/dahulu Tergugat

juga tidak pernah melapor kepada pejabat pemerintah desa dimana

Terbanding/dahulu Penggugat dan Pembanding/dahulu Tergugat berdomisili,

sehingga Terbanding/dahlu Penggugat juga mempertanyakan bagaimana

caranya Pembanding/dahulu Tergugat mendapatkan Kartu Tanda Penduduk

NIK 3201344808650001 tersebut tanpa melapor terlebih dahulu kepada pihak

pemerintah desa dimana Penggugat dengan Tergugat berdomisili sebelumnya

yaitu bertempat di Jl.Melur 1, RT.008, RW.003 Desa/Kelurahan Pancuran

Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

2. Bahwa Pembanding kembali melakukan kebohongan, sebagaimana yang

termuat dalam halaman 13 poin 6 “ Terbanding tidak pernah memberikan

nafkah kepada Pembanding dan anak-anaknya yang tinggal dan menetap di

Bogor sejak Maret 2010 sampai tanggal hari ini, kecuali yang diberikan adalah


Rp.70 Juta yang disamarkan sebagai bagian harta gono gini. Hal mana

menjadi kabur apakah bagian harta gono gini ataukah nafkah selama di Bogor

sejak Maret 2010 sampai dengan gugatan atau putusan perkara aquo.

Bahwa tidak benar apa yang telah dikatakan oleh Pembanding yang

mengatakan Terbanding tidak pernah member nafkah, yang terjadi malah

sebaliknya dimana Pembanding tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai

isteri dari Terbanding, meskipun demikian Terbanding/dahulu Penggugat

selalu memberikan nafkah kepada Pembanding/dahulu Tergugat dan anak-

anak, anak-anak yang ikut dengan Pembanding saat itu bukanlah untuk

bersekolah akan tetapi untuk pergi berlibur, anak-anak itupun dibawa oleh

Pembanding/dahulu Tergugat tanpa sepengetahuan Terbanding.

Adapun uang yang berjumlah Rp. 70 juta yang dimaksud adalah uang dari

harta gono gini diluar dari nafkah yang Terbanding/Penggugat berikan kepada

Pembanding/Tergugat, hal mana sebelum perkara aquo dilimpahkan ke

Pengadilan Negeri Bangkinang. Perceraian telah dilakukan secara

kekeluargaan dimana Terbanding/dahulu Penggugat dan Pembanding/dahulu

Tergugat telah sama-sama yakin untuk mengakhiri perkawinan dan setelah itu

pembagian harta gono gini yang dilakukan secara kekeluargaan bukan dengan

ancaman, Pembanding/dahulu Tergugat meminta kepada Terbanding sebesar

Rp. 50 juta akan tetapi Penggugat/Terbanding memberikan uang sebesar Rp.

100 jutaq, karena pada saat itu Terbanding/Penggugat menyampaikan kepada

Pembanding/Tergugat bahwa “ Apabila Pembanding/Tergugat hanya meminta

uang sebesar Rp. 50 juta sebagai harta gono gini, apabila

Terbanding/Penggugat potong dengan jumlah uang yang telah dipinjamkan

kepada keluarga Pembanding/Tergugat, maka sisa uang yang

Terbanding/Penggugat berikan kepada Pembanding/Tergugat tidak akan

cukup untuk membuka usaha”. Oleh karena kemurahan hati

Terbanding/Penggugat kemudian Terbanding/Penggugat akan menambah

uang dari hasil harta gono gini tersebut menjadi Rp. 100 juta dengan syarat

dipotong sebesar Rp. 30 juta, karena uang yang berjumlah Rp. 30 juta yang

dipinjam oleh keluarga Pembanding/dahlu Tergugat yaitu Ayah Pembanding

serta adik-adik Pembanding yang bernama Cacan serta keluarga yang lain

sehingga keseluruhan pinjaman keluarga Pembanding berjumlah Rp. 30 juta

untuk berwirausaha akan tetapi belum dikembalikan sampai saat ini, kemudian


Terbanding/Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 70 juta secara tunai

yang tertuang dalam pernyataan perdamaian pembagian harta gono gini yang

dikeluarkan oleh Agusna, SH. selaku Notaris di Pekanbaru.

Bahwa dalam materi memori banding Pembanding/Tergugat poin 3,

Pembanding/Tergugat mengatakan bahwa Terbanding/Penggugat telah

melakukan perzinahan dan siap membuktikan serta meyakinkan masyarakat

setempat. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Pembanding/Tergugat

pada tahun 2007 tanpa sepengetahuan Terbanding/Penggugat,

Pembanding/Tergugat telah pergi dan menetap di Bogor dengan mengontrak

sebuah rumah kontrakan dan mantan pacar Pembanding/Tergugat sering

datang bersama Pembanding/Tergugat, pernah tidur bersama

Pembanding/Tergugat yang telah diakui oleh Pembanding/Tergugat kepada

Terbanding/Penggugat pada tahun 2008, hal mana masih bisa

Terbanding/Penggugat kesampingkan dengan alasan anak-anak pada saat itu

masih kecil-kecil dan sangat butuh perhatian seorang ibu ;

Bahwa berkesesuaian dengan keterangan saksi Matius Stepanus, M., saksi

Joko Makatipu, saksi Rini, dan saksi Erpanji Wijaya, Pembanding tidak

memberikan contoh yang baik untuk keluarganya, pada tanggal 14 Agustus

2005 tanpa sepengetahuan Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat

telah melakukan transaksi jual beli anak Terbanding/Penggugat yang bernama

Imanuel Carles Pedrosa. M di RS.Santa Maria Pekanbaru dengan seorang

dokter yang bernama dr. Arip, akan tetapi gagal karena dr. Arip memanggil

Terbanding/Penggugat datang ke kantornya untuk menandatangani surat

penyerahan anak dengan alasan Pembanding/Tergugat menginginkan anak

perempuan bukan anak laki-laki dan untuk meringankan biaya persalinan di

RS.Santa Maria Pekanbaru ;

Bahwa akibat kelalaian Pembanding/Tergugat yang selalu mengesampingkan

pendidikan anak sehingga anak ke 3 (tiga) Terbanding/Penggugat yaitu

Timotius Ardianus. M menjadi terlantar pendidikannya dimana pada bulan Juni

2011 Timotius Ardianus.M dibawa ke Bogor oleh Pembanding/Tergugat untuk

melanjutkan sekolah yang pada saat itu Timotius Ardianus.M duduk di kelas 6

Sekolah Dasar hingga Timotius Ardianus.M menyelesaikan pendidikannya di

tingkat Sekolah Dasar, kemudian Pembanding/Tergugat menjanjikan akan

melanjutkan pendidikan Timotius Ardianus.M kejenjang pendidikan yang lebih


tinggi di Bogor, akan tetapi pada saat ujian Semester I kelas 1 SLTP Timotius

Ardianus.M dibawa oleh Pembanding/Tergugat ke tempat Terbanding/

Penggugat dengan alasan bahwa anak Terbanding/Penggugat merasa rindu

dengan Terbanding/Penggugat akan tetapi Pembanding/Tergugat

meninggalkan Timotius Ardianus.M tanpa dan tidak memperdulikan pendidikan

Timotius Ardianus.M, sehingga sampai saat ini Timotius Ardianus.M tidak

bersekolah dan memutuskan tidak akan bersekolah di Bogor karena selalu

ditelantarkan dan dibohongi oleh Pembanding/Tergugat melainkan memilih

untuk melanjutkan pendidikan di tempat domisili Terbanding/Penggugat.

Disini sangat jelas bahwa Pembanding/Tergugat selaku orang tua / ibu tidak

perduli terhadap pendidikan anak-anaknya sehingga Terbanding/Penggugat

berkesimpulan bahwa apabila anak-anak tinggal bersama ibunya akan

terlantar pendidikan anak-anak Terbanding/Penggugat dan

Pembanding/Tergugat hanya ingin memanfaatkan harta anak-anak untuk

kepentingannya sendiri ;

Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya

sebagai isteri sejak tahun 2007 dan hal tersebut hanyalah disebabkan oleh

pihak ketiga yang tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga dari

Pembanding/dahulu Tergugat dan walaupun telah ada putusan yang mengikat

bahwa Timotius Ardianus.M dan Imanuel Carles Pedrosa.M berada dalam

pengasuhan Pembanding, akan tetapi Timotius Ardianus.M dan Imanuel

Carles Pedrosa.M tetap tinggal bersama Terbanding/Penggugat karena tidak

mau/bersedia ikut dengan Pembanding/Tergugat. Jadi pernyataan

Pembanding/dahulu Tergugat yang menyatakan uang sebesar Rp. 70 juta

telah habis untuk nafkah dan biaya pendidikan anak-anak tidak benar dan

harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan

seksama dan cermat Berita Acara Persidangan dan surat-surat dalam berkas

perkara No. 22/PDT.G/2011/PN.BKN dan salinan putusan Pengadilan Negeri

Bangkinang No. 22/PDT.G/2011/PN.BKN tanggal 21 Desember 2011, Pengadilan

Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-

alasan sebagai berikut :


Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat/Terbanding pada

pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan

Tergugat/Pembanding yang terikat perkawinan sah telah terjadi perselisihan yang

terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Penggugat/Terbanding

menuntut perkawinan mereka putus karena perceraian dengan segala akibat

hukumnya ;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya

mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menyatakan perkawinan

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding putus karena perceraian

dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan

pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama karena salah dalam

menerapkan hukum acara, yaitu :

- Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding beragama Kristen

dan perkawinan mereka dilaksanakan menurut agama Kristen, maka kalau

mereka mengajukan gugatan cerai yang berwenang memeriksa dan mengadili

adalah peradilan umum, karena itu sudah benar gugatan cerai dari

Penggugat/Terbanding yang diajukan ke pengadilan negeri ;

- Bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan umum adalah HIR atau RBg,

dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding tunduk

pada ketentuan-ketentuan dalam HIR atau RBG;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding, identitas alamat

Tergugat/Pembanding dinyatakan bertempat tinggal di Kampung Kracak, Desa

Semplak (Rancabungur), Kabupaten Bogor, berarti domisili

Tergugat/Pembanding diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor dan relaas-

relaas panggilan kepada Tergugat/Pembanding untuk menghadiri sidang

gugatan perkara No. 22/PDT.G/2011/PN.BKN di Pengadilan Negeri

Bangkinang didelegasikan dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Bogor, hal demikian merupakan penegasan bahwa alamat atau tempat tinggal

Tergugat/Pembanding memang diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor ;

- Bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding mempunyai alamat atau tempat

tinggal yang jelas yaitu di Kampung Kracak, Desa Semplak (Rancabungur),

Kabupaten Bogor, maka berdasarkan pasal 142 ayat 1 RBg gugatan terhadap

Tergugat/Pembanding harus diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal


Tergugat/Pembanding, karena itu gugatan cerai yang diajukan oleh

Penggugat/Terbanding tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri Bogor ;

- Bahwa pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 memang memberikan kewenangan

pada pengadilan ditempat tinggal penggugat untuk menerima, memeriksa dan

mengadili gugatan cerai, namun hanya khusus untuk gugatan cerai yang

perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam. Sedangkan berdasarkan

bukti P.3 atau T.7 perkawinan Penggugat/Terbanding dengan

Tergugat/Pembanding dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan,

sehingga tidak termasuk dalam gugatan yang dimaksud pasal 14 PP No. 9

tahun 1975 ;

- Bahwa karena itu pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 bukan dasar hukum dan tidak

dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memeriksa dan mengadili gugatan

cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding ;

- bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang

memeriksa dan mengadili gugatan a quo dan gugatan Penggugat/Terbanding

harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana diatas, putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.

22/PDT.G/2011/PN.BKN tanggal 21 Desember 2011 harus dibatalkan dan

selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan

sebagaimana tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama yang

mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding dibatalkan, berarti

Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, karena itu beralasan hukum

untuk menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya-biaya yang timbul

karena perkara ini dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 142 ayat 1, pasal 199 s/d pasal 205 Rbg dan pasal-

pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;


- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 22/PDT.G /2011 /

PN.BKN tanggal 21 Desember 2011 yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul

karena perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 oleh kami

H. SOEKOSANTOSO, SH.MH Hakim Ketua Majelis, HERU MULYONO ILWAN,

SH.,MH dan Hi. A. SANWARI, HA SH Hakim-hakim Anggota berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 56/Pen.Pdt/2012/PTR tanggal

6 Juni 2012. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus

2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu A. GINTING, SH Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penggugat/Terbanding dan

Tergugat/Pembanding.

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

HERU MULYONO ILWAN, SH.MH SOEKOSANTOSO, SH.MH

Hi. A. SANWARI, HA. SH

PANITERA PENGGANTI,

A. GINTING, SH


Perincian biaya banding : 1. Materai ..............…………………… Rp. 6.000,- 2. Redaksi putusan ……………………Rp. 5.000,- 3. Leges ……………………………….. Rp. 3.000,- 4. Pemberkasan ……………………… Rp.136.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah )

P U T U S A N No. 56/PDT/2012/PTR DEMI KEADILAN ...simkara.pt-pekanbaru.go.id/...2012_PTR_20120815_BATAL_PERCERAIAN.pdf · Kabupaten Bogor, Jawa Barat, namun demikian berdasarkan

Documents