P U T U S A N No. 1558 K/Pid/2005 DEMI KEADILAN ... · hal. 1 dari 164 hal. put. no. 1558 k/pid/2005 p u t u s a n no. 1558 k/pid/2005 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha

Hal. 1 dari 164 hal. Put. No. 1558 K/Pid/2005

P U T U S A N

No. 1558 K/Pid/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan

sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6

April 2004 Nomor : 1257/Pid.B/2003/PN.JKT.PST , dalam putusan mana

Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRE NUGRAHA ACHMAD NOUVAL,

Tempat lahir : Bandung ;

Umur/tgl.lahir : 35 tahun/04 Januari 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Camar Raya Blok C No.4 Pondok Timur

Indah Bekasi Timur;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan;

2. Nama lengkap : YAKUB A. ARUPALAKKA,

Tempat lahir : Bone ;

Umur/tgl.lahir : 32 tahun/10 Juli 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Tebet Barat XIII No.1 Jakarta Selatan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Pemohon kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena

didakwa:

Primair


Bahwa mereka Terdakwa 1. Andre Nugraha Achmad, Terdakwa 2.

Yakub A. Arupalakka, dengan saksi Alexander J. Parengkuan, Yosef

Tjahjadjaja, Agus Budio Santoso, Ahmad Riyadi, Ir. Aryo Santigi

Budihanto, Ir. Harianto Brasali, Koko Sandoza FG dan Dudi Laksmana

(almarhum) dari (PT.Dwinogo Manunggaling Roso) dan H. Charto

Sunardi,SE Bin Chatar selaku Kepala Cabang/Spoke Manager PT. Bank

Mandiri Cabang Jakarta Prapatan berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil

V Bank Mandiri No.HRS. ROF-V/263/2001 tanggal 9 April 2001, (berkas

perkaranya diajukan tersendiri) pada tanggal 25 sampai dengan 26

Pebruari 2002 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Pebruari 2002 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2002 bertempat di

Kantor PT. Bank Mandiri Cabang Prapatan yang terletak di Jl Lintang

Raya No.30 AB Jakarta Pusat atau disuatu tempat daerah hukum

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan, turut serta melakukan

atau menyuruh melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.120.

000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) atau (Rp.45.000.000.

000,-) atau sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan para

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Januari 2002 saat dilakukan meeting di kantor PT.

Dwinogo Manunggaling Roso, Sdr. RAUL J. SUPIT menginformasikan

bahwa investor General Financial Coorporation dengan operator

Rurnah Sakit MEH dari negara Inggris ingin bekerja sama dengan PT.

Dwinogo Manunggaling Roso untuk membangun beberapa Rumah

Sakit Jantung di daerah Jakarta termasuk Cibogo Puncak Jawa Barat.

General Financial Coorporation (GFC) mensyaratkan agar PT. Dwinogo

Manunggaling Roso menyediakan modal untuk pembangunan proyek

dimaksud. Selanjutnya saksi Alexander J. Parengkuan menyarankan

kepada Ir. Aryo Santigi Budihanto untuk membuat proposal dengan

perjanjian kredit ke PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan untuk

dan atas nama perusahaan PT. Dwinogo Manunggaling Roso dengan

nominal 1 (satu) Rumah Sakit berkisar antara 15 juta USD dan Rumah

Sakit yang direncanakan akan dibangun adalah sebanyak 5 (lima)

buah, sebagai jaminannya adalah proyek yang akan dikerjakan;

- Pada awal bulan Januari 2002 saksi Alexander J. Parengkuan ber-

sama-sama Ahmad Riyadi pergi ke PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta


Prapatan dan bertemu dengan H. Charto Sunardi,SE selaku Kepala

Cabang/Spoke Manager PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan,

dimana agenda pembicaraan pada waktu itu adalah menjelaskan

kepada H. CHARTO SUNARDI, SE tentang proyek yang akan di-

bangun, sekaligus membicarakan penyelesaian hutang PT. Surya Cipta

Perkasa (anak perusahaan PT. Dwinogo Manunggaling Roso) yang

belum lunas. Selanjutnya saksi Alexander J. Parengkuan menjelaskan

kepada H. Charto Sunardi, SE bahwa PT. Dwinogo Manunggaling

Roso mempunyai proyek pembangunan Rumah Sakit di Lombok, Bali,

Surabaya dan Cibogo Bogor Jawa Barat Saksi Alexander J.

Parengkuan menanyakan apakah bisa mendapatkan bantuan kredit

sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Oleh H Charto

Sunardi menjawab bahwa ia ingin mengkaji proyek lebih dulu ;

- Dalam pertemuan berikut masih dalam bulan Januari 2002 pihak PT.

Dwinogo Manunggaling Roso yaitu Raul Supit, Alexander J.

Parengkuan, Ahmad Riyadi, Aryo Santigi Budihanto ke PT. Bank

Mandiri Cabang Jakarta Prapatan dengan maksud untuk melaporkan

rencana proyek-proyek tersebut kepada H Charto Sunardi, SE pada

waktu itu memberikan saran agar PT. Dwinogo Manunggaling Roso

mencari investor yang mau menempatkan dana di PT. Bank Mandiri

Cabang Jakarta Prapatan, kemudian dana tersebut akan diikat oleh PT.

Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan untuk dijaminkan. Namun

PT.Dwinogo Manunggaling Roso tidak berhasil mencari investor ;

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2002 jam 15.00 Wib di Hotel Aston

Jl. Senen Raya Jakarta saksi, H. Caharto Sunardi mengadakan per-

temuan dengan saksi Alexander J. Parengkuan, dalam pertemuan

tersebut saksi H. Charto Sunardi, SE mempertemukan dan

memperkenalkan saksi Alexander J. Parengkuan, Aryo Santigi

Budihanto dengan seorang bernama Henny Purnama Katherine,SE

dan Aries Setiawan (DPO). Pada saat itu saksi H Charto Sunardi,SE

menyatakan bahwa Sdri. Henny Purnama Katherine, SE adalah

arranger yang dapat mendatangkan dana ke PT. Bank Mandiri Cabang

Jakarta Prapatan untuk kepentingan PT. Dwinogo Manunggaling Roso

dengan memberikan imbalan komisi atau jasa sebesar 2,5 % dari

jumlah dana yang masuk ;

- Pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2002 bertempat di PT. Bank

Mandiri Cabang Jakarta Prapatan kembali diadakan pertemuan antara


H.Charto Sunardi, SE dengan ALEXANDER J. PARENGKUAN, saksi

ARYO SANTIGI BUDIHANTO dengan Sdri. HENNY PURNAMA

KATHERINE, SE yang didampingi oleh ARIES SETIAWAN. Dalam

pertemuan tersebut Sdri. HENNY PURNAMA KATHERINE, SE

memperkenalkan ADI SENGGONO, SYARIFUDDIN sebagai Arranger.

Pertemuan mana dilanjutkan lagi pada tanggal 8 Februari 2002

ditempat yang sama yaitu di. PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta

Prapatan, dimana dalam pertemuan tersebut diperkenalkan beberapa

orang yang mengaku bernama ADI SENGGONO, SYARIFUDDIN,

YOSEF TJAHJADJAJA dan FERRY yang mengaku sebagai perwakilan

dari PT. RIFAN FINANSINDO SEKURITAS. Dalam pertemuan tersebut

adalah menegaskan penempatan dana oleh PT. RIFAN FINANSINDO

SEKURITAS dan dalam pertemuan tersebut Sdr. YOSEF TJAH

JADJAJA meminta fee sebesar 7,5 % dari jumlah dana yang

dikucurkan;

- Pada tanggal 11 Februari 2002 bertempat di PT. Bank Mandiri Cabang

Jakarta Prapatan kembali dilakukan lagi pertemuan antara H. CHARTO

SUNARDI, SE , saksi ALEXANDER J. PARENGKUAN dan Sdri. ARYO

SANTIGI BUDIHANTO, AHMAD RIYADI dengan YOSEF TJAH-

JADJAJA dan AGUS BUDIO SANTOSO selaku Dirut PT. RIFAN

FINANSINDO SEKURITAS dan pada saat itu AGUS BUDIO SANTOSO

menginformasikan bahwa dana sebesar Rp. 100.000.000.000,-

(seratus milyar rupiah) akan masuk dalam minggu ini ke.PT. Bank:

Mandiri Cabang Jakarta Prapatan. Kemudian pada esok harinya yaitu

Selasa tanggal 12 Februari 2002 pertemuan dilanjutkan ditempat yang

sama, antara saksi H. CHARTO SUNARDI, SE, saksi ALEXANDER J.

PARENGKUAN, ARYO SANTIGI BUDlHANTO, AHMAD RIYADI

dengan YOSEF TJAHJADJAJA, dimana inti pembicaraan dalam

pertemuan tersebut YOSEF TJAHJADJAJA menjelaskan bahwa dana

sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) akan masuk ke

PT. Bank: Mandiri Cabang Jakarta Prapatan adalah milik PT.

Jamsostek dan selanjutnya saksi H. CHARTO SUNARDI, SE dan

YOSEF TJAHJADJAJA membicarakan masalah teknis pengaturan

pelaksanaan penempatan dana serta pengikatan pemrosesan

kreditnya;

- Pada tanggal 14 Februari 2002 telah masuk dana milik PT. Jamsostek

sebesar Rp.100.000.000.000,- (saratus milyar rupiah) ke PT. Bank:


Mandiri Cabang Jakarta Prapatan sesuai pemberitahuan Sdr. YOSEP

TJAHJADJAJA kepada saksi H. CHARTO SUNARDI, SE . Selanjutnya

saksi memberitahukan kepada saksi ALEXANDER J. PARENGKUAN,

AHMAD RIYADI, ARYO SANTIGI BUDIHANTO, HARIANTO BRASALI,

KOKO SANDOZA FG, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang

diperlukan yang berhubungan dengan permohonan kredit pihak PT

Dwinogo Manunggaling Roso. Selanjutnya saksi H. CHARTO

SUNARDI, SE sendiri mengetik surat Permohonan Pengajuan kredit

atas nama saksi ALEXANDER J. PARENGKUAN, AHMAD RIYADI,

ARYO SANTIGI BUDIANTO, HARIANTO BRASALI, KOKO SANDOZA

FG.Pada tanggal 14 Februari 2002, saksi H. CHARTO SUNARDI,SE

selaku Kepala Cabang Spoke Manager PT. Bank Mandiri

Cabang.Jakarta Prapatan memerintahkan kepada pegawainya yaitu

saksi BUDI WALUYO, S.Kom selaku Asisten Retail Officer (ARO) PT

Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan untuk melakukan pemrosesan

kredit kepada 5 (lima) orang yakni masing-masing sebesar

Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada :

1. ALEXANDER J. PARENGKUAN, SE dengan alamat Jl. Patimura

No.14 RT.04/04 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Surat

Permohonan Kredit tanggal 13 Februari 2002, Surat Pemberitahuan

Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 4.Sp.JPN/O63/LA/II/2002

tanggal 14 Februari 2002, Surat Perjanjian Kredit dengan Jaminan

Deposito Nomor : 123/002/pkjd-crms-2002 tanggal 14 Februari 2002;

2. AHMAD RIYADI, dengan alamat Jl. Mampang Prapatan I No.32 RT

015/01 Kel. Mampang Jakarta Prapatan Selatan, Surat Permohonan

Fasilitas Kredit tanggal 13 Februari 2002, Surat Pemberitahuan

Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 4/Sp.JPN/064/LNII/2002 tanggal

14 Februari 2002, Surat Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito

Nomor : 123/003/pkjd-crms-2002 tanggal 14 Februari 2002;

3. KOKO SANDOZA FG, dengan alamat Jl. Rekarta No.3 RT02/08 Kel

Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Surat

Permohonan Fasilitas Kredit tanggal 13 Februari 2002, Surat

Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK). Nomor : 4/Sp.

JPN/065/LN/I/2002 tanggal 14 Februari 2002, Surat Perjanjian Kredit

dengan Jaminan Deposito Nomor : 123/004/pkjd-crms-2002 tanggal

14 Februari 2002;

4. Ir. HARIANTO BRASALI, dengan alamat Jl. Cigadung Raya Te-


ngah I No.12 A RT.01/09 Kel.Cigadung Kec.Cibening Bandung,

Surat Permohonan Fasilitas Kredit tanggal 13 Februari 2002, Surat

Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 4/Sp.JPN/066/

LA/II/2002 tanggal 14 Februari 2002, Surat Perjanjian Kredit dengan

Jaminan Deposito Nomor : 123/O05/pkjd-crms-2002 tanggal 14

Februari 2002;

5. Ir. ARYO SANTIGI BUDIHANTO, dengan alamat Cawang Baru Utara

RT02/11 Kel.Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur, Surat


Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 4/Sp.JPN/067


Jaminan Deposito Nomor : 123/006/pkjd-crms-2002 tanggal 14

Februari 2002;

- Pada hari itu juga tanggal 14 Februari 2002 proses penandatanganan

akad kredit kepada para Debitur tersebut berlangsung dan pada hari itu

juga H. CHARTO SUNARDI telah merealisir pengucuran kredit cash

collateral kepada 5 (lima) orang Debitur, yaitu masing-masing kepada :

1. ALEXANDER J. PARENGKUAN, SE sebesar Rp 15.000.000.000,-

2. AHMAD RIYADI sebesar Rp 15.000.000.000,-

3. Ir. ARYO SANTIGI BUDlHANTO sebesar Rp 15.000.000.000,-

4. II. HARIATO BRASALI sebesar Rp 15.000.000.000,-

5. KOKO SANDOZA FAG sebesar Rp 15.000.000.000,-

Jumlah Rp 75.000.000.000,-

- Pada Selasa Tanggal 26 Februari 2002 masuk lagi dana sebesar Rp.

100. 000.000,- (seratus milyar rupiah) dari PT. Jamsostek ke PT. Bank

Mandiri cabang Jakarta Prapatan sesuai pemberitahuan Sdr. YOSEP

TJAHJADJAJA kepada Terdakwa ;

Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada ALEXANDER J.

PARENGKUAN, SE untuk mempersiapkan permohonan pengajuan

kredit sebanyak 5 (lima) orang yang akan diproses oleh Terdakwa sama

seperti proses pencairan kredit pada tanggal 14 Februari 2002. Namun

ALEXANDER J. P ARENGKUAN, SE hanya memberikan 3 (tiga) orang

pemohonan kredit dan Terdakwa l.ANDRE NUGRAHA ACHMAD, DUDI

LAKSMANA (Almarhum) dan Terdakwa 2. YAKUB A. ARUPALAKKA.

Selanjutnya saksi CHARTO SUNARDI,SE (berkas tersendiri)

memerintahkan lagi kepada saksi BUDI WALUYO, S.Kom untuk me-

lakukan pemrosesan kredit kepada 3 (tiga) orang yakni masing-masing


sebesar Rp.15.000. 000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada :

1. Terdakwa 1. ANDRE NUGRAHA ACHMAD, dengan alamat Jl. Camar

Raya Blok. C No.4 PTI RT.06/04 Ke1. Mustika Bantar Gebang Bekasi,

Surat Permohonan Fasilitas Kredit tanggal 26 Februari 2002, Surat

Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 4/Sp.JPN/081/


Jaminan Deposito Nomor. 123/008S/pkjd-crms-2002 tanggal 26

Februari 2002;

2. DUDI LAKSMANA, dengan alamat Jl. Rengas No 40 RT.05/06 Kel

Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan, Surat Permohonan Fasilitas

Kredit tanggal 26 Februari 2002, Surat Pemberitahuan Persetujuan

Kredit (SPPK) Nomor : 4/Sp.JPN/083/LA/II/2002 tanggal 26 Februari

2002, Surat Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito Nomor :

123/010/pkjd-crms-2002 tanggal 26 Februari 2002;

3. Terdakwa 2. YAKUB A. ARUPALAKKA, dengan alamat Jl. Tebet

Barat 12 No.1 RT.10/05 Kel.Tebet Barat Jakarta Selatan, Surat


Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor :4/Sp.JPN/082/


Jaminan Deposito Nomor : 123/009/pkjd-crms-2002 tanggal 26

Februari 2002; - Pada hari itu juga pada tanggal 26 Februari 2002, saksi H. CHARTO

SUNARDI, SE (berkas tersendiri) merealisir lagi pengucuran kredit

kepada 3 (tiga) Debitur lainnya, yaitu masing-masing kepada :

1. DUDI LAKSMANA sebesar Rp 15.000.000.000,-

2. Terdakwa l.ANDRENA. sebesar Rp 15.000.000.000,-

3. Terdakwa 2 YAKUB A. A sebesar Rp 15.000.000.000,-

Jumlah Rp 45.000.000.000,-

(empat puluh lima milyar rupiah)

sehingga jumlah seluruhnya kredit yang berhasil dikucurkan oleh saksi

H. CHARTO SUNARDI kepada 8 (delapan) Debitur tersebut di atas

adalah Rp.75.000.000.000,- + Rp. 45.000.000.000,- = Rp.120.000.

000.000,-. (seratus dua puluh milyar rupiah) ;

Terdakwa 1. ANDRE NUGRAHA AHCMAD NOUVAL dan Terdakwa II.

YAKUB ARUPALAKKA selaku Debitur atau pihak yang mengajukan

permohonan kredit telah mengajukan permohonan kredit dan


menandatanganinya Perjanjian Kredit No : 123/008/pkjd-crms-2002

tanggal 26 Februari 2002 dan No : 123/009/pkjd-crms 2002 tanggal 26

Februari 2002 yang dilampiri dengan Surat Jaminan Deposito yang

tidak ditandatangani oleh pihak pemberi pinjaman (pihak Jamsostek),

namun kenyataannya demikian kredit tersebut tetap disetujui dan dapat

dicairkan, sehingga Terdakwa 1. ANDRE NUGRAHA ACHMAD

NOUVAL dan Terdakwa II. YAKUB ARUPALAKKA pada hari itu juga

telah berhasil mendapat pengucuran dana kredit sebesar Rp.

45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) ;

- Bahwa proses pengajuan fasilitas kredit oleh 8 (delapan) orang Debitur

tersebut di atas, adalah tidak sesuai dengan Standar Operasional

Prosedure Bank Mandiri (SOP), karena tidak dilengkapi dengan surat

persetujuan penjaminan dari pihak PT. Jamsostek atas Bilyet Deposito

milik PT. Jamsostek, serta tidak melampirkan Akta Pendirian PT.

Jamsostek untuk melihat kewenangan pejabat dari PT. Jamsostek

apakah Debitur berwenang atau tidak berwenang untuk menjaminkan

Deposito atas nama PT. Jamsostek tersebut sebagai agunan. Saksi

BUDI WALUYO, S.Kom telah memperingatkan kepada saksi H.

CHARTO SUNARDI, SE (berkas tersendiri) mengenai kekurangan

persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan kredit tersebut,

namun oleh saksi H. CHARTO SUNARDI, SE (berkas tersendiri)

mengatakan kepada saksi BUDI WALUYO, S.Kom “sudah, tulis saja

data yang ada" ;

- Bahwa pengucuran kredit kepada 8 (delapan) Debitur tersebut di atas

adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank

Mandiri Cabang Jakarta Prapatan, yaitu bertentangan dengan surat

dari Direktur PT. Bank Mandiri Nomor : DIR/006/2000 tanggal 14 Juni

2000 dengan kata lain tidak memenuhi persyaratan legal yaitu :

a. Memecah Deposito PT. Jamsostek senilai Rp. 200.000.000.000,-

(dua ratus milyar rupiah) menjadi 10 (sepuluh) lembar Bilyet Deposito

masing-masing senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah),

kemudian 8 (delapan) lembar Bilyet Deposito tersebut dijadikan

jaminan kredit oleh 8 (delapan) orang Debitur sebagaimana tersebut

di atas, yaitu atas inisiatif saksi H. CHARTO SUNARDI, SE (berkas


tersendiri), bukan atas permintaan PT. Jamsostek, hal mana sengaja

dilakukan oleh saksi H. CHARTO SUNARDI, SE (berkas tersendiri)

agar Bilyet Deposito tersebut dapat dipergunakan sebagai jaminan

oleh 8 (delapan) Debitur tersebut di atas dan agar pemberian kredit

cash colletral tersebut dapat disesuaikan dengan batas kewenangan

saksi H. CHARTO SUNARDI, SE (berkas tersendiri) selaku Kepala

Spoke Manager Cahang PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan,

yaitu saksi H. CHARTO SUNARDI,SE (berkas tersendiri) hanya dapat

memberikan kredit cash colletral Rp. 15.000.000.000,- (lima belas

milyar rupiah) setiap Debitur. Saksi H. CHARTO SUNARDI, SE

(berkas tersendiri) selaku Kepala Cabang/Spoke Manager PT. Bank

Mandiri Cabang Jakarta Prapatan dalam memberikan dan

menyalurkan kredit kepada 8 (delapan) Debitur tersebut di atas yang

seluruhnya berjumlah Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh

milyar rupiah) telah melampaui kewenangannya, karena ternyata

pemberian kredit tersebut adalah ditujukan hanya kepada satu

perusahan saja yaitu PT. Dwinogo Manunggaling Roso, dimana

ternyata 8 (delapan) Debitur tersebut di atas semuanya adalah pihak

yang terkait dengan PT. Dwinogo Manunggaling Roso;

b. Penandatanganan surat gadai Deposito yang diketahui tidak benar,

yaitu untuk penandatanganan pihak PT. Jamsostek tidak dilaksanakan

dihadapan saksi H. CHARTO SUNARDI,SE (berkas tersendiri) selaku

pejabat yang berwenang, yaitu selaku Spoke Manager PT. Bank

Mandiri Cabang Jakarta Prapatan, yang seharusnya penanda

tanganannya harus dilakukan dihadapan saksi H. CHARTO

SUNARDI, SE (berkas tersendiri) selaku pejabat yang berwenang;

c. Saksi H. CHARTO SUNARDI, SE selaku Spoke Manager PT. Bank

Mandiri Cabang Jakarta Prapatan dan mereka Terdakwa tidak

melakukan konfirmasi mengenai gadai/jaminan Deposito milik PT.

Jamsostek tersebut, kepada pihak PT. Jamsostek (pihak ketiga)

selaku pihak yang menggadaikan Bilyet Deposito sebagai jaminan

kredit, untuk mengetahui keabsahan gadai/jaminan Deposito tersebut;

d. Saksi H. CHARTO SUNARDI, SE telah menandatangani 5 (lima) surat

gadai deposito atas nama PT. Jamsostek pada tanggal 14 Februari


2002 dengan jaminan Bilyet Deposito yaitu E.507751; E.507752;

E.507753; E.507754; E.507759; masing-masing senilai @

Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang dipergunakan

sebagai jaminan kredit oleh mereka Terdakwa tidak dikonfirmasikan

kepada pemiliknya yaitu PT. Jamsostek; Persyaratan-persyaratan

legal tersebut di atas sengaja tidak diindahkan oleh saksi H.CHARTO

SUANARDI selaku Kepala Cabang/ Spoke Manager PT.Bank Mandiri

Cabang Jakarta Prapatan agar pengucuran kredit tersebut dapat

terealisir pada hari itu juga ;

- Bahwa PT. Jamsostek Jakarta, tidak pernah menjaminkan Deposito

miliknya kepada 8 (delapan) orang Debitur tersebut di atas dan ternyata

tandatangan Drs. A. DJUNAIDI, AK dan ANDI RACHMAN ALAMSYAH

masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur Investasi PT.

Jamsostek adalah tidak benar atau palsu, karena H. CHARTO

SUNARDI, SE tidak pernah menandatangani surat gadai deposito untuk

jaminan kredit kepada 8 (delapan) orang Debitur tersebut di atas ;

- Dari hasil pengucuran kredit kepada 8 (delapan) orang nasabah tersebut

di atas, yang seluruhnya berjumlah Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua

puluh milyar rupiah) telah dicairkan dan ditransfer kedalam rekening

masing-masing Debitur, selanjutnya ditransfer ke PT. DWINOGO

MANUNGGALING ROSO sebesar Rp. 96.287.000.000,- (sembilan puluh

enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Bahwa setelah

mereka Terdakwa berhasil memperoleh pengucuran kredit dari PT. Bank

MandiIi cabang Jakarta Prapatan, yang semula sesuai proposal

pengajuan permohonan kreditnya dipergunakan untuk membayar 5

(lima) buah Rumah Sakit Jantung, ternyata oleh mereka Terdakwa dana

pinjaman tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukkannya, melainkan

dipergunakan antara lain untuk pembayaran utang perusahaan, untuk

kepentingan/kebutuhan mereka Terdakwa yaitu disimpan didalam

rekening pribadi mereka Terdakwa, sebagian lagi yaitu sejumlah Rp.

19.875.000.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima

juta rupiah) diserahkan oleh ALEXANDER PARENGKUAN kepada

YOSEF TJAHJADJAJA (PT. RIFAN FINANSINDO SEKURITAS) dalam

bentuk cek, yaitu masing-masing :


1. Cek No. CK. 434270 senilai Rp. 239.583.333,- tanggal 13 - 2 - 2002.




5. Cek No. CK. 434304 senilai Rp.1.750.000.000,- tanggal 13 - 2 - 2002.



8. Cek No.CM. 040733 senilai Rp.2.000.000.000,- tanggal 20 - 2 - 2002.

9. Cek No.CM. 040734 senilai Rp.1.200.000.000,- tanggal 20 - 2 - 2002.

10.Cek No.CM. 040735 senilai Rp 750.000.000,- tanggal 20- 2 - 2002.

11.Cek No.CM. 040736 senilai Rp. 750.000.000,- tanggal 20 - 2 - 2002.

12.Cek No.CM. 040737 senilai Rp. 300.000.000,- tanggal 20- 2 - 2002.

13. Cek No.CM.040740 senilai Rp.8.375.000.000,-tanggal 20 - 2 - 2002.

Jumlah Rp19.875.000.000,-

Sebagai fee atas pengucuran kredit dari PT. Bank Mandiri cabang

Jakarta Prapatan, yaitu sesuai kesepakatan dalam pertemuan tanggal 8

Februari 2002 di Kantor PT. Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan,

dimana disepakati pihak PT. RIFAN FINANSINDO SEKURITAS

mendapatkan fee 7,5 % dari hasil pencairan kredit tersebut.

- Saksi CHARTO SUNARDI, SE telah mendapatkan pula bagian berupa

uang dan barang yaitu sebagai berikut :

a. Dari ALEXANDER J. PARENGKUAN uang sebanyak Rp. 2.600.000.

000, (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan

Sedan Toyota Altis Th. 2002 No. Pol. B 8944 L W, STNK atas nama

ARYANTO ;

b. Dari AGUS BUDIO SANTOSO (Dirut PT. RIFAN) melalui YOSEF

TJAHJADJAJA berupa uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga

ratus lima puluh juta rupiah) ;

c. Dari BENNY. K, SE (DPO) berupa cek sebesar Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa dari hasil bagian berupa uang sebanyak Rp. 3.450.000.000,-

(tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut di atas, telah

dipergunakan pula oleh saksi H. CHARTO SUNARDI, SE (berkas

tersendiri) antara lain sebagai berikut :


a. Membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di RT/RW

013/05 Kel.Ulujami dengan luas 102 M2 yang telah bersertifikat Hak

Milik Nomor 4788, dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh

puluh juta rupiah) ;

b. Membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di RT/RW

013/05 Kel.Ulujami dengan luas 601 M2 yang sudah bersertifikat Hak

Milik Nomor : 4787, dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus

delapan puluh juta rupiah) ;

c. Membeli Rumah Susun di Klender Kel. Malaka Sari dan Malaka Jaya

Blok.B/70 Lt.2 No.9 Jakarta Timur dengan luas/type 36 F.36 A

dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

d. Membeli 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) gelang seharga Rp. 50.

000.000,- (lima puluh juta rupiah);

e. Sisanya sebesar Rp. 2.246.00.000,- (dua milyar dua ratus empat

puluh enam juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk

kepentingan pribadinya sebagian lagi dipinjamkan kepada beberapa

orang temannya dan selebihnya disimpan oleh Saksi CHARTO

SUNARDI, SE dalam bentuk uang tunai ;

Sehingga memperkaya, Terdakwa l. ANDRE NUGRAHA AHMAD, Ter-

dakwa 2. YAKUB A.ARUPALAKKA dan saksi ALEXANDER J.

PARENGKUAN, AHMAD RIYADI, Ir. ARYO SANTIGI BUDIHANTO, Ir.

HARIANTO BRASALI, KOKO SANDOZA. FG, DUDI LAKSMANA

(AIm), (PT. DWINOGO MANUNGGALING ROSO), PT. RIFAN FINAN-

CINDO SECURITAS, YOSEF TJAHJADJAJA, AGUS BUDI SANTOSO,

sejumlah tersebut di atas.

Akibat dari pada perbuatan mereka Terdakwa tersebut di atas, telah

merugikan keuangan negara Cq. PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta

Prapatan sejumlah Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar

rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana

diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun

1999 jo Pasal 43 A UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KHUP;

SUBSIDAIR :


Bahwa mereka Terdakwa 1. ANDRE NUGRAHA AHMAD NOUVAL 2.

YAKUB A. ARUPALAKKA BUDIHANTO dan saksi ALEXANDER J.

PARENGKUAN, AHMAD RIYADI, lr. ARYO SANTIGI Ir. HARIANTO

BRASALI, KOKO SANDOZA. FG, DUDI LAKSMANA (Alm), (PT.

DWINOGO MANUNGGALING ROSO), PT. RIFAN FINANCINDO

SECURITAS, YOSEF TJAHJADJAJA, AGUS BUDI SANTOSO bersama

dengan saksi H. CHARTO SUNARDI, SE bin CHATAR selaku Kepala

Cabang/Spoke Manager PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan ber-

dasarkan Surat Keputusan Kakanwil V Bank Mandiri No.HRS.ROF-

V/263/2001 tanggal 9 April 2001, yang mempunyai tugas dan wewenang

sebagai berikut :

a. Mengelola kelancaran operasional kantor, yaitu membuka dan menutup

operasi komputer dalam jangka operasional on line maupun of line

dengan kantor pusat untuk operasional bagian Kas ;

b. Melakukan persetujuan atas pemberian kredit, sesuai kewenangannya

memberikan fasilitas kredit maksimal Rp. 15.000.000.000,- (lima belas

milyar rupiah) untuk kredit cash colletral (kredit dengan jaminan

Deposito) ;

Dengan ALEXANDER J. PARENGKUAN, YOSEF TJAHJADJAJA, AGUS

BUDIO SANTOSO, AHMAD RIYADI, Ir. ARYO SANTIGI BUDIHANTO, Ir.

HARIANTO BRASALI, KOKO SANDOZA FG, (berkas perkaranya

diajukan tersendiri) dan DUDI LAKSMANA (almarhum) , pada waktu dan

tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas telah melakukan,

turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu PT. Bank Mandiri

cabang Jakarta Prapatan sejumlah Rp.120.000.000.000,- (seratus dua

puluh milyar rupiah) atau (Rp. 45.000.000.000,-) atau sekitar jumlah

tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi H.

CHARTO SUNARDI, SE bin CHATAR cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Januari 2002 saat dilakukan meeting di kantor PT.

Dwinogo Manunggaling Roso, Sdr. RAUL J. SUPIT menginformasikan


bahwa investor General Financial Coorporation dengan operator

Rumah Sakit MEH dari Negara Inggris ingin bekerja sama dengan PT.

Dwinogo Manunggaling Roso untuk membangun beberapa Rumah

Sakit Jantung di daerah Jakarta termasuk Cibogo Puncak Jawa Barat.

General Financial Coorporation (GFC) mensyaratkan agar PT. Dwinogo

Manunggaling Roso menyediakan modal untuk pembangunan proyek

dimaksud. Selanjutnya saksi ALEXANDER J. PARENGKUAN

menyarankan kepada Ir. ARYO SANTIGI BUDIHANTO untuk membuat

proposal dengan perjanjian kredit ke PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta

Prapatan untuk dan atas nama perusahaan PT. Dwinogo Manunggaling

Roso dengan nominal 1 (satu) Rumah Sakit berkisar antara 15 Juta

USD dan Rumah Sakit yang direncanakan akan dibangun adalah

sebanyak 5 (lima) buah, sebagai jaminannya adalah proyek yang akan

dikerjakan ;

- Pada awal bulan Januari 2002 saksi ALEXANDER J. PARENGKUAN

bersama-sama AHMAD RIYADI pergi ke PT. Bank Maridiri Cabang

Jakarta Prapatan dan bertemu dengan H. CHARTO SUNARDI, SE.

selaku Kepala Cabang/Spoke Manager PT. Bank Mandiri Cabang

Jakarta Prapatan, dimana agenda pembicaraan pada waktu itu adalah

menjelaskan kepada H. CHARTO SUNARDI, SE tentang proyek yang

akan dibangun, sekaligus membicarakan penyelesaian hutang PT

SURYA CIPTA PERKASA (anak perusahaan PT. Dwinogo

Manunggaling Roso) yang belum lunas ;

Selanjutnya saksi ALEXANDER J. PARENGKUAN menjelaskan

kepada H. CHARTO SUNARDI, SE bahwa PT. Dwinogo Manunggaling

Roso mempunyai obyek pembangunan Rumah Sakit di Lombok, Bali,

Surabaya dan Cibogo Bogor Jawa Barat. Saksi ALEXANDER J.

PARENGKUAN menanyakan apakah bisa mendapatkan bantuan kredit

sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Oleh H.

CHARTO SUNARDI menjawab bahwa ia ingin mengkaji proyek lebih

dulu.

- Dalam pertemuan berikut masih dalam bulan Januari 2002 pihak PT.

Dwinogo Manunggaling Roso yaitu RAUL SUPIT, ALEXANDER J.

PARENGKUAN, AHMAD RIYADI, ARYO SANTIGI BUDIHANTO ke PT


Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan dengan maksud untuk

melaporkan rencana proyek-proyek tersebut kepada H. CHARTO

SUNARDI, SE pada waktu itu memberikan saran agar PT Dwinogo

Manunggaling Roso mencari investor yang mau menempatkan dana di

PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan, kemudian dana tersebut

akan diikat oleh PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan untuk

dijaminkan. Namun PT. Dwinogo Manunggaling Roso tidak berhasil

mencari investor.

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2002 jam 15.00 WIB di Hotel Aston

Jl. Senen Raya Jakarta saksi H. CAHARTO SUNARDI mengadakan

pertemuan dengan saksi ALEXANDER J. PARENGKUAN, dalam

pertemuan tersebut saksi H. CHARTO SUNARDI, SE mempertemukan

dan memperkenalkan saksi ALEXANDER J. PARENGKUAN, ARYO

SANTIGI BUDIHANTO dengan seorang bemama HENNY PURNAMA

KATHERINE, SE dan ARIES SETIAWAN (DPO). Pada saat itu saksi H.

CHARTO SUNARDI, SE menyatakan bahwa Sdri. HENNY PURNAMA

KATHERINE, SE adalah arranger yang dapat menda-tangkan dana ke

PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan untuk kepentingan PT

Dwinogo Manunggaling Roso dengan meminta imbalan komisi atau

jasa sebesar 2,5 % dari jumlah dana yang masuk.

- Pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2002 bertempat di PT. Bank

Mandiri Cabang Jakarta Prapatan kembali diadakan pertemuan antara

H.CHARTO SUNARDI, SE dengan ALEXANDER J. PARENGKUAN,

saksi ARYO SANTIGI BUDIHANTO dengan Sdri. HENNY PURNAMA

KATHERINE, SE yang didampingi oleh ARIES SETIAWAN. Dalam

pertemuan tersebut Sdri. HENNY PURNAMA KATHERINE, SE mem-

perkenalkan ADI SENGGONO, SYARIFUDDIN sebagai Arranger.

Pertemuan mana dilanjutkan lagi pada tanggal 8 Februari 2002

ditempat yang sama yaitu di PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta

Prapatan, dimana dalam pertemuan tersebut diperkenalkan beberapa

orang yang mengaku bernama ADI SENGGONO, SYARIFUDDIN,

YOSEF TJAHJADJAJA dan FERRY yang mengaku sebagai perwakilan

dari PT. RIFAN FINANSINDO SEKURITAS. Dalam pertemuan tersebut

adalah menegaskan penempatan dana oleh PT. RIFAN FINANSINDO


SEKURITAS dan dalam pertemuan tersebut (Sdr. YOSEF

TJAHJADJAJA meminta fee sebesar 7,5 % dari jumlah dana yang

dikucurkan pada tanggal 11 Februari 2002 bertempat di PT. Bank

Mandiri Cabang Jakarta Prapatan kembali dilakukan lagi pertemuan

antara H CHARTO SUNARDI, SE , saksi ALEXANDER J. PARENG-

KUAN dan Sdr. ARYO SANTIGI BUDIHANTO, AHMAD RIYADI dengan

YOSEF TJAHJADJAJA dan AGUS BUDIO SANTOSO selaku Dirut PT.

RIFAN FINANSINDO SEKURITAS dan pada saat itu AGUS BUDIO

SANTOSO menginformasikan bahwa dana sebesar Rp. 100.000.

000.000,- (seratus milyar rupiah) akan masuk dalam minggu ini ke PT.

Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan. Kemudian pada esok harinya

yaitu Selasa tanggal 12 Februari 2002 pertemuan dilanjutkan ditempat

yang sama,antara saksi H. CHARTO SUNARDI, SE, saksi

ALEXANDER J. PARENGKUAN, ARYO SANTIGI BUDIHANTO,

AHMAD RIYADI dengan YOSEF TJAHJADJAJA, dimana inti

pembicaraan dalam pertemuan tersebut YOSEF TJAHJADJAJA men-

jelaskan bahwa dana sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miiyar

rupiah) akan masuk ke PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan

adalah milik PT. Jamsostek dan selanjutnya saksi H. CHARTO

SUNARDI, SE dan YOSEF TJAHJADJAJA membicarakan masalah

teknis pengaturan pelaksanaan penempatan dan serta pengikatan

pemrosesan kreditnya.

- Pada tanggal 14 Februari 2002 telah masuk dana milik PT. Jamsostek

sebesar Rp.100.000.000.000,- (saratus milyar rupiah) ke PT. Bank

Mandiri Cabang Jakarta Prapatan sesuai pemberitahuan Sdr. YOSEP

TJAHJADJAJA kepada saksi H. CHARTO SUNARDI,SE . Selanjutnya

saksi memberitahukan kepada saksi ALEXANDER J. PARENGKUAN,

AHMAD RIYADI, ARYO SANTIGI BUDIHANTO, HARIANTO BRASALI,

KOKO SANDOZA FG, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang

diperlukan yang berhubungan dengan permohonan kredit pihak PT

Dwinogo Manunggaling Roso. Selanjutnya saksi H. CHARTO

SUNARDI, SE sendiri mengetik surat Permohonan Pengajuan kredit

atas nama saksi ALEXANDER J. PARENGKUAN, AHMAD RIYADI,

ARYO SANTIGI BUDIHANTO, HARIANTO BRASALI, KOKO


SANDOZA FG.

- Pada tanggal 14 Februari 2002, saksi H. CHARTO SUNARDI, SE

selaku Kepala Cabang/Spoke Manager PT Bank Mandiri Cabang

Jakarta Prapatan memerintahkan kepada pegawainya yaitu saksi BUDI

WALUYO, S.Kom selaku Asisten Retail Officer (ARO) PT Bank Mandiri

Cabang Jakarta Prapatan untuk melakukan pemrosesan kredit kepada

5 (lima) orang yakni masing-masing sebesar Rp.15.000.000.000,-

(lima belas milyar rupiah) kepada :

1. ALEXANDER J. PARENGKUAN, SE dengan alamat Jl. Patimura

No.14 RT.04/04 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Surat

Permohonan Kredit tanggal 13 Februari 2002, Surat Pemberitahuan

Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor :4.Sp.JPN/063/LA/II/2002 tanggal


Nomor : l23/002/ pkjd-crms-2002 tanggal 14 Februari 2002;

2. AHMAD RIYADI, dengan alamat Jl. Mampang Prapatan I No.32 RT

015/01 Kel. Mampang Jakarta Prapatan Selatan, Surat Permohonan

Fasilltas Kredit tanggal 13 Februari 2002, Surat Pemberitahuan

Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 4/Sp.JPN/064/LA/II/2002 tanggal



3. KOKO SANDOZA FG, dengan alamat Jl. Rekarta No.3 RT02/08 Kel.

Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Surat


Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 4/Sp.

JPN/065/LA/II/2002 tanggal 14 Februari 2002, Surat Perjanjian Kredit


14 Februari 2002;

4. Ir. HARIANTO BRASALI, dengan alamat Jl. Cigadung Raya Tengah I

No.12 A RT.0l/09 Kel.Cigadung Kec.Cibening Bandung, Surat

Permohonan Fasilitas Kredit tanggal 13 Februari 2002, Surat Pem-

beritahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 4/Sp.

JPN/066/LA/II/2002 tanggal 14 Februari 2002, Surat Perjanjian Kredit


14 Februari 2002;

5. Ir. ARYO SANTIGI BUDIHANTO, dengan alamat Cawang Baru Utara


RT.02/11 Kel.Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur, Surat


Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor :4/Sp.JPN/067/


Jaminan Deposito Nomor : 123/006/Pkjd-crms 2002 tanggal 14

Februari 2002;

- Pada hari itu juga tanggal 14 Februari 2002 proses penandatanganan

akad kredit kepada para Debitur tersebut berlangsung dan pada hari itu

juga H. CHARTO SUNARDI telah merealisir pengucuran kredit cash

collateral kepada 5 (lima) orang Debitur, yaitu masing-masing kepada :

1. ALEXANDER J. PARENGKUAN, SE sebesar Rp 15.000.000.000,-

2. AHMAD RIYADI sebesar Rp 15.000.000.000,-

3. Ir. ARYO SANTIGI BUDIHANTO sebesar Rp 15.000.000.000,-

4. Ir. HARIANTO BRASALI sebesar Rp 15.000.000.000,-

5. KOKO SANDOZA FG sebesar Rp 15.000.000.000,-

Jumlah Rp 75.000.000.000,-

- Pada Selasa tanggal 26 Februari 2002 masuk lagi dana sebesar Rp.

100.000. 000.000,- (seratus milyar rupiah) dari PT. Jamsostek ke PT.

Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan sesuai pemberitahuan Sdr.

YOSEP TJAHJADJAJA kepada H. CHARTO SUNARDI, Selanjutnya H.

CHARTO SUNARDI memberitahukan kepada ALEXANDER J.

PARENGKUAN,SE untuk mempersiapkan permohonan pengajuan kredit

sebanyak 5 (lima) orang yang akan diproses oleh H. CHARTO

SUNARDI, SE sama seperti proses pencairan kredit pada tanggal 14

Februari 2002. Namun ALEXANDER J PARENGKUAN, SE hanya

memberikan 3 (tiga) orang pemohon kredit dan Terdakwa l. ANDRE

NUGRAHA ACHMAD, DUDI LAKSMANA (Almarhum) dan Terdakwa 2.

YAKUBA ARUPALAKKA.

Selanjutnya saksi CHARTO SUNARDI,SE (berkas tersendiri)

memerintahkan lagi kepada saksi BUDI WALUYO, S.Kom untuk

melakukan pemrosesan kredit kepada 3 (tiga) orang yakni masing-

masing sebesar Rp.15.000.000. 000,- (lima belas milyar rupiah) kepada :

1. Terdakwa 1. ANDRE NUGRAHA ACHMAD, dengan alamat Jl. Camar

Raya Blok. C No.4 PTI Rt.06/04 Kel. Mustika Bantar Gebang Bekasi,

Surat Permohonan Fasilitas Kredit Surat Pemberitahuan Persetujuan

Kredit (SPPK) Nomor : 4/Sp.JPN/081/ LA/II/2002 tanggal 26 Februari


2002, Surat Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito Nomor

.123/008/pkjd-crms-2002 tanggal 26 Februari 2002;

2. DUDI LAKSMANA, dengan alamat Jl. Rengas No. 40 Rt.05/06 Kel

Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan, Surat Permohonan Fasilitas

Kredit tanggal 26 Februari 2002, Surat Pemberitahuan Persetujuan

Kredit (SPPK) Nomor : 4/Sp.JPN/083/LA/II/2002 tanggal 26 Februari

2002, Surat Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito Nomor :

123/010/pkjd-crms-2002 tanggal 26 Februari 2002;

3. Terdakwa 2. YAKUBA. ARUPALAKKA, dengan alamat Jl. Tebet Barat

12 No.1 RT.10/05 Kel.Tebet Barat Jakarta Selatan, Surat Permo-

honan Fasilitas Kredit tanggal 26 Februari 2002, Surat Pemberitahuan

Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor :4/Sp.JPN/082/ LA/II/2002 tanggal



- Pada hari itu juga pada tanggal 26 Februari 2002, saksi H. CHARTO

SUNARDI,SE (berkas tersendiri) merealisir lagi pengucuran kredit

kepada 3 (tiga) Debitur lainnya, yaitu masing-masing kepada :

1. DUDI LAKSMANA sebesar Rp 15.000.000.000,-

2. Terdakwa l.ANDRE N.A. sebesar Rp 15.000.000.000,-

3. Terdakwa 2 YAKUB A. A sebesar Rp 15.000.000.000,-

Jumlah Rp 45.000.000.000,-

Sehingga jumlah seluruhnya kredit yang berhasil dikucurkan oleh saksi

H. CHARTO SUNARDI kepada 8 (delapan) Debitur tersebut diatas

adalah Rp. 75.000.000.000,- + Rp. 45.000.000.000,- = Rp.

120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah).

Terdakwa I. ANDRE NUGRAHA ACHMAD NOUVAL dan Terdakwa II.

YAKUB ARUPALAKKA selaku Debitur atau pihak yang mengajukan

permohonan kredit telah mengajukan permohonan kredit dan menan-

datanganinya Perjanjian Kredit No :123/008/pkjd-crms-2002 tanggal 26

Februari 2002 dan No : 123/009/pkjd-crms 2002 tanggal 26 Februari

2002 yang dilampiri dengan Surat Jaminan Deposito yang tidak

ditandatangani oleh pihak pemberi pinjaman (pihak Jamsostek), namun

kenyataannya demikian kredit tersebut tetap disetujui dan dapat

dicairkan, sehingga Terdakwa I. ANDRE NUGRAHA ACHMAD NOUVAL

dan Terdakwa II. YAKUB ARUPALAKKA pada hari itu juga telah berhasil

mendapat pengucuran dana kredit sebesar Rp. 45.000. 000.000,-

(empat puluh lima milyar rupiah);


- Bahwa proses pengajuan fasilitas kredit oleh 8 (delapan) orang Debitur

tersebut di atas, adalah tidak sesuai dengan Standar Operasional

Prosedure Bank Mandiri (SOP), karena tidak dilengkapi dengan surat

persetujuan penjaminan dari pihak PT. Jamsostek atas Bilyet Deposito

milik PT. Jamsostek serta tidak melampirkan Akta Pendirian PT.

Jamsostek untuk melihat kewenangan pejabat dari PT. Jamsostek

apakah Debitur berwenang atau tidak berwenang untuk menjaminkan

Deposito atas nama PT. Jamsostek tersebut sebagai agunan. Saksi

BUDI WALUYO, S.Kom telah memperingatkan kepada saksi H.

CHARTO SUNARDI, SE (berkas tersendiri) mengenai kekurangan

persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan kredit tersebut,

namun oleh saksi H. CHARTO SUNARDI, SE (berkas tersendiri)

mengatakan kepada saksi BUDI WALUYO, S.Kom “sudah, tulis saja

data yang ada" ;

- Bahwa pengucuran kredit kepada 8 (delapan) Debitur tersebut di atas

adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Mandiri

Cabang Jakarta Prapatan, yaitu bertentangan dengan surat dari Direktur

PT. Bank Mandiri Nomor : DIR/006/2000 tanggal 14 Juni 2000 dengan

kata lain tidak memenuhi persyaratan legal yaitu :

a. Memecah Deposito PT. Jamsostek senilai Rp. 200.000.000.000,- (dua

ratus milyar rupiah) menjadi 10 (sepuluh) lembar Bilyet Deposito

masing-masing senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah),

kemudian 8 (delapan) lembar Bilyet Deposito tersebut dijadikan

jaminan kredit oleh 8 (delapan) orang Debitur sebagaimana tersebut

di atas, yaitu atas inisiatif saksi H. CHARTO SUNARDI,SE (berkas

tersendiri), bukan atas permintaan PT. Jamsostek, hal mana sengaja

dilakukan oleh saksi H. CHARTO SUNARDI, SE (berkas tersendiri)

agar Bilyet Deposito tersebut dapat dipergunakan sebagai jaminan

oleh 8 (delapan) Debitur tersebut di atas dan agar pemberian kredit

cash colletral tersebut dapat disesuaikan dengan batas kewenangan

saksi H. CHARTO SUNARDI,SE (berkas tersendiri) selaku Kepala

Spoke Manager Cabang PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan,

yaitu saksi H. CHARTO SUNARDI, SE (berkas tersendiri) hanya dapat

memberikan kredit cash colletral Rp. 15.000. 000.000,- (lima belas

milyar rupiah) setiap Debitur. Saksi H. CHARTO SUNARDI, SE

(berkas tersendiri) selaku Kepala Cabang / Spoke Manager PT. Bank

Mandiri Cabang Jakarta Prapatan dalam memberikan dan


menyalurkan kredit kepada 8 (delapan) Debitur tersebut di atas yang

seluruhnya berjumlah Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh

milyar rupiah) telah melampaui kewenangannya karena ternyata

pemberian kredit tersebut adalah ditujukan hanya kepada satu

perusahaan saja yaitu PT. Dwinogo Manunggaling Rosso dimana

ternyata 8 (delapan) Debitur tersebut di atas semuanya adalah pihak

yang terkait dengan PT. Dwinogo Mamunggaling Roso;

b. Penandatanganan surat gadai Deposito yang diketahui tidak benar,

yaitu untuk penandatanganan pihak PT. Jamsostek tidak dilaksanakan

dihadapan saksi H. CHARTO SUNARDI, SE (berkas tersendiri) selaku

pejabat yang berwenang, yaitu selaku Spoke Manager PT. Bank

Mandiri Cabang Jakarta Prapatan, yang seharusnya penanda-

tanganannya harus dilakukan dihadapan saksi H. CHARTO

SUNARDI, SE (berkas tersendiri) selaku pejabat yang berwenang;

c. Saksi H. CHARTO SUNARDI, SE selaku Spoke Manager PT. Bank

Mandiri Cabang Jakarta Prapatan dan mereka Terdakwa tidak

melakukan konfirmasi mengenai gadai/jaminan Deposito milik PT.

Jamsostek tersebut, kepada pihak PT. Jamsostek (pihak ketiga)

selaku pihak yang menggadaikan Bilyet Deposito sebagai jaminan

kredit, untuk mengetahui keabsahan gadai/jaminan Deposito tersebut; d. Saksi H. CHARTO SUNARDI, SE telah menandatangani 5 (lima) surat

gadai Deposito atas nama PT. Jamsostek pada tanggal 14 Februari

2002 dengan jaminan Bilyet Deposito yaitu E.507751; E.507752;

E.507753;E.507754;E.507759;masing-masing senilai @ Rp.20.000

.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang dipergunakan sebagai

jaminan kredit oleh mereka Terdakwa tidak dikonfirmasikan kepada

pemiliknya yaitu PT. Jamsostek ;

Persyaratan-persyaratan legal tersebut di atas sengaja tidak

diindahkan oleh saksi H. CHARTO SUANARDI selaku Kepala Cabang

/ Spoke Manager PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan agar

pengucuran kredit tersebut dapat terealisir pada hari itu juga.

- Bahwa PT. Jamsostek Jakarta, tidak pernah menjaminkan Deposito

miliknya kepada 8 (delapan) orang Debitur tersebut di atas dan

ternyata tandatangan Drs. A. DJUNAIDI, AK dan ANDI RACHMAN

ALAMSYAH masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur

Investasi PT. Jamsostek adalah tidak benar atau palsu, karena H.


CHARTO SUNARDI, SE tidak pernah menandatangani surat gadai

Deposito untuk jaminan kredit kepada 8 (delapan) orang Debitur

tersebut diatas ;

- Dari hasil pengucuran kredit kepada 8 (delapan) orang nasabah

tersebut di atas, yang seluruhnya berjumlah Rp. 120.000.000.000,-

(seratus dua puluh milyar rupiah) telah dicairkan dan ditransfer

kedalam rekening masing-masing Debitur, selanjutnya ditransfer ke

PT. DWINOGO MANUNGGALING ROSO sebesar Rp. 96.287.000.

000,- (sembilan puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta

rupiah). Bahwa setelah mereka Terdakwa berhasil memperoleh

pengucuran kredit dari PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan,

yang semula sesuai proposal pengajuan permohonan kreditnya

dipergunakan untuk membayar 5 (lima) buah Rumah Sakit Jantung,

ternyata oleh mereka Terdakwa dana pinjaman tersebut tidak

dipergunakan sesuai peruntukkannya, melainkan dipergunakan antara

lain untuk pembayaran utang perusahaan, untuk kepentingan/

kebutuhan mereka Terdakwa yaitu disimpan di dalam rekening pribadi

mereka Terdakwa, sebagian lagi yaitu sejumlah Rp. 19.875.000.000,-

(sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

diserahkan oleh ALEXANDER PARENGKUAN kepada YOSEF

TJAHJADJAJA (PT. RIFAN FINANSINDO SEKURITAS) dalam bentuk

cek, yaitu masing-masing :

1. Cek No.CK.434270 senilai Rp. 239.583.333,- tanggal 13 - 2 - 2002.

2. Cek No.CK.434301 senilai Rp.253.472.225,- tanggal 13 - 2 - 2002.

3. Cek No.CK.434302 senilai Rp.760.416.670,- tanggal 13 - 2 - 2002.

4. Cek No. CK.434303 senilai Rp.750.000.000,- tanggal 13 - 2 - 2002.

5. Cek No.CK.434304 senilai Rp.1.750.000.000,- tanggal 13- 2- 2002.

6. Cek No.CK.434305 senilai Rp.1.000.000.000,- tanggal 13- 2 - 2002.

7. Cek No.CK.434306 senilai Rp.1.746.527.772,- tanggal 13- 2 - 2002.

8. Cek No.CM.040733 senilai Rp.2.000.000.000,- tanggal 20-2 - 2002.

9. Cek No.CM.040734 senilai Rp.1.200.000.000,- tanggal 20-2 - 2002.

10.Cek No.CM.040735 senilai Rp 750.000.000,- tanggal 20 - 2 - 2002.

11.Cek No.CM. 040736 senilai Rp.750.000.000,- tanggal 20-2 - 2002.

12.Cek No.CM. 040737 senilai Rp. 300.000.000,- tanggal 20-2 - 2002.


13.Cek No.CM.040740 senilai Rp.8.375.000.000,-tanggal 20-2- 2002.

Jumlah Rp19.875.000.000,-

Sebagai fee atas pengucuran kredit dari PT. Bank Mandiri Cabang

Jakarta Prapatan, yaitu sesuai kesepakatan dalam pertemuan tanggal

8 Februari 2002 di Kantor PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan,

dimana disepakati pihak PT. RIFAN FINANSINDO SEKURITAS men-

dapatkan fee 7,5 % dari hasil pencairan kredit tersebut.

- Saksi CHARTO SUNARDI, SE telah mendapatkan pula bagian berupa

uang dan barang yaitu sebagai berikut :

1. Dari ALEXANDER J. PARENGKUAN uang sebanyak Rp. 2.600.000.

000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan

Sedan Toyota Altis Th. 2002 No. Pol. B 8944 L W, STNK atas nama

ARYANTO;

2. Dari AGUS BUDIO SANTOSO (Dirut PT. RIFAN) melalui YOSEF

TJAHJADJAJA berupa uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga

ratus lima puluh juta rupiah) ;

3. Dari HENNY. K, SE (DPO) berupa cek sebesar Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dari hasil bagian berupa uang sebanyak Rp. 3.450.000.000,-

(tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut di atas, telah

dipergunakan pula oleh saksi H. CHARTO SUNARDI,SE (berkas

tersendiri) antara lain sebagai berikut :

a.Membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Rt/Rw 013/05

Kel.Ulujami dengan luas 102 M2 yang telah bersertifikat Hak Milik

Nomor 4788, dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh

juta rupiah);

b.Membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Rt/Rw 013/05

Kel.Ulujami dengan luas 601 M2 yang telah bersertifikat Hak Milik

Nomor 4787, dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh

juta rupiah) ;

c.Membeli Rumah Susun di Klender Kel. Malaka Sari dan Malaka Jaya

Blok B/70 t.2 No.9 Jakarta Timur dengan luas/type 36 F.36 A dengan

harga 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

d.Membeli 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) gelang seharga Rp. 50.000.


000,- (lima puluh juta rupiah) ;

e.Sisanya sebesar Rp. 2.246.00.000,- ( dua milyar dua ratus empat

puluh enam juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk

kepentingan pribadinya sebagian lagi dipinjamkan kepada beberapa

orang temannya dan selebihnya disimpan oleh Saksi CHARTO

SUNARDI,SE dalam bentuk uang tunai ;

Sehingga memperkaya Terdakwa I.ANDRE NUGRAHA AHMAD,

Terdakwa 2. YAKUB A. ARUPALAKKA dan saksi ALEXANDER J.

PARENGKUAN, AHMAD RIYADI, Ir. ARYO SANTIGI BUDIHANTO, Ir.

HARIANTO BRASALI, KOKO SANDOZA. FG, DUDI LAKSMANA

(Alm), (PT. DWINOGO MANUNGGALING ROSO), PT. RIFAN FINAN

CINDO SECURITAS, YOSEF TJAHJADJAJA, AGUS BUDI

SANTOSO, sejumlah tersebut di atas.

Akibat dari pada perbuatan mereka Terdakwa tersebut di atas, telah

merugikan keuangan negara Cq. PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta

Prapatan sejumlah Rp. 120.000,000.000,- (seratus dua puluh milyar

rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan seba-

gaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 UU No. 31

Tahun 1999 jo Pasal 43 UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasa1 55 ayat (1)

ke-l KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREE NUGRAHA dan Terdak-

wa YAKUB A. ARUPALAKKA., secara bersama-sama

bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

diatur dalam Dakwaan PRIMAIR : Pasal 2 ayat (I) UU No.

31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A UU No. 20 Tahun 2001 jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa :

2.1. Terdakwa I. ANDREE NUGRAHA ACHMAD NOUVAL

dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun,

2.2. Terdakwan YAKUB A. ARUPALAKKA dengan pidana


penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam

tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa ditahan

dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

3. Membayar denda masing-masing :

3.1. Terdakwa 1 ANDREE NUGRAHA ACHMAD NOUVAL

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3.2. Terdakwa II. YAKUB A. ARUPALAKKA sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6

(enam) bulan kurungan ;

4. Membayar uang pengganti sebesar jumlah kerugian nega-

ra Rp. 77.500.000.000.- (Tujuh puluh tujuh miliar lima ratus

juta rupiah) ditanggung renteng bersama oleh 9 (sembilan)

orang Terdakwa yaitu Terdakwa dalam perkara lain

(ALEXANDER J.PARENGKUAN, ARYO SANTIGl

BUDlHANTO, AHMAD RlYADl, HARIANTO BRASALI,

KOKO SANDOZA FG, ANDREE NUGRAHA, YAKUB A.

ARUPALAKKA, AGUS BOLO SANTOSO, YOSEF

TJAHJADJAJA) sesuai dengan peranan dan besarnya

uang yang dinikmati masing-masing:

- Untuk Terdakwa I. ANDREE NUGRAHA ACHMAD

NOUVAL sebesar.Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang

pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun;

- Untuk Terdakwa II. Yakub A. Arupalakka sebesar Rp.

100.000 000,- dan jika Terpidana tidak membayar uang

pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri an. KOKO

SANDOZA FG dan uang tunai sebesar Rp.100.


000.000,- ;

- Uang tunai sebesar Rp.234.000.000,- dan Rp.500.

000.000,- ;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.560.000.000,- (satu milyar lima

ratus enam puluh juta rupiah);

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab Jkt

Prapatan dengan No. Rek : 123-0002038422 an.

YAKUP A ARUPALAKKA dan uang tunai sebesar

Rp.75.000.000,- ;

- Uang tunai sebesar Rp.1 00.072.000,- ;

- Uang dalam bentuk rupiah sebesar Rp.6.450.000.000,-

(Enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta

rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp.1.141.000.000,- ;

- Uang tunai USD $ 50.000,- ;

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- dan US $ 200.

000,- ;

- Uang tunai sebesar Rp. 10.275.000.000,- (sepuluh milyar

dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp.2.075.234.375,- (dua milyar tujuh

puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus

tujuh puluh lima rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp 5.516.000.000,- (lima milyar lima

ratus enam belas juta rupiah);

- Buku tabungan Bank Mandiri Cab Jkt Prapatanan.

DUDILAKSMANA, 1(satu) lembar rek Koran No.123-

0102000300 periode tgl 1/2-02 s/d 28/02/02 dan uang

tunai sebesar Rp.24.312.500,- ;

- l (satu) buku tabungan Bank Mandiri Cab Jkt Prapatan

an. ANDREE, 1 (satu) lembar Rek Koran No.123-

0102000280 dan uang tunai sebesar Rp.24.312.500,-

- l(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab Jkt an. IR

HARIANTO BRASALI dan uang tunai sebesar Rp. 232.


500.000,- ;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab Jkt Pra-

patan an. IR ARYO SANTIGI BUDlHANTO dan uang

tunai sebesar Rp.2.101.585.000,-, US $ 90.000 dan

Rp.400. 000.000,- ;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) ;

- Uang tunai sebesar Rp.92.681.000dan Rp.2.750.000.

000,- ;

- Uang tunai sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima

puluh juta rupiah) yang berasal dari (sembilan) lembar

Deposito berjangka Bank Mandiri Nomor Seri :

F.360223, F.360224, F.360225, F. 360226, F. 360227,

F.360228, F.360229, F.360230, F.360231 masing-

masing tanggal 26 Pebruari 2002 atas nama Arini

Cahaya, DRG ;

dipergunakan dalam perkara atas nama AGUS BUDIO

SANTOSO dan YOSEF TJAHJADJAJA.

- Mobil ;

- 1 (satu) unit kendaraan Sedan Toyota Altis No. Po1:B

8944 LW warna hitam, tahun pembuatan 2002, No. Mesin

lZZ4068583, No. Rangka MHF53ZEC228003738,an HA-

RIANTO BRASALI berikut STNK dan kunci kontak ;

- l (satu)unit Mercedes Benz C 200 No.PoLB 8342 BV,

STNK an. FERRA ALWANI, BPKB dan Kunci Kontak.


SANTOSO dan YOSEF TJAHJADJAJA;

Barang bukti lain yakni:

- 5 (lima) lembar Deposito masing-masing :

a. 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka Bank

Mandiri No. Seri : E 507751, No. Rek. 123-02020

19289 atas nama JAMSOSTEK PT. Jumlah Rp. 20.

000.000.000,-;

b. 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka Bank


Mandiri No.Seri :E.507752, No. Rek.1230202019297

atas nama JAMSOSTEK PT.Jumlah Rp. 20.000.

000.000,- ;

c. 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri

No. Seri : E 507753, No. Rek. 123-0202019313 atas

JAM SOSTEK PT. Jumlah Rp. 20.000.000.000,-;

d. 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri

No.Seri : E 507754, No. Rek. 123-0202019347 atas

nama JAMSOSTEK PT. Jumlah Rp. 20.000.000.000,- ;

e. 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri


nama JAMSOSTEK PT. Jumlah Rp. 20.000.000.000,-;

- 9 (sembilan) lembar Deposito Bank Mandiri masing-

masing atas nama ARINI CAHAYA, Drg Nominal Rp.50

Juta terdiri dari Nomor Seri : F 360223, 360224, 360225,

360227, 360228, 360229, 360230, 360231 dan 360226 ;

- 1 (satu) buku Tahapan BCA No.Rekening 2910104511

atas nama ARINI CAHAYA, Drg ;

- Surat PT. RIFAN FINANCINDO SEKURITAS TRADE

CONFIRMATION tanggal 13 Peb. 2002 yang ditanda

tangani oleh CHARTO SUNARDI selaku Kepala Cabang

Bank Mandiri Jakarta Prapatan dan AGUS B SANTOSO;

- 3 (tiga) Surat Gadai Deposito Bank Mandiri yang terdiri:

a. Tanggal 26 Februari 2002 an. Debitur YACUB A.

ARUPALAKKA atas pengajuan fasilitas kredit Bank

Mandiri Nomor :123/009/pkjd/-cnns-2002 tanggal 26

Februari 2002 dengan jaminan Gadai Deposito Bank

Mandiri Nomor E 507770 sebesar Rp. 20.000.

000.000, -a/n PT. JAMSOSTEK Jakarta tgl. 26-2-

2002 ;

b. Tanggal 26 Pebruari 2002 an. Debitur ANDREE

NUGRAHA ACHMAD atas pengajuan fasilitas kredit

Bank Mandiri Nomor : 123/008/pkjd/-crms-2002

tanggal 26 Februari 2002 dengan jaminan Gadai


Deposito Bank Mandiri Nomor E 507769 sebesar

Rp.20.000.000.000,- a/n. PT. JAMSOSTEK Jakarta

tgl. 26-2-2002 ;

c. Tanggal 26 Pebruari 2002 atas nama Debitur DUDI

LAKSMANA atas pengajuan fasilitas kredit Bank

Mandiri Nomor 123/010/pkjd/crms-2002 tanggal 26

Februari 2002 dengan jaminan gadai deposito Bank


000.000,- a/n. PT. JAMSOSTEK Jakarta tgl. 26-2-

2002 ;

d. 1(satu) lembar Tanda Terima PT. Rifan Financindo

Sekuritas No. 402/RFS/DIR/II/02 tgl 13/2/02 berikut 7

(tujuh) lembar Copy Cek masing-masing No. CK

434270, 434301, 434302, 434303, 434304, 34305,

434306 ;

e. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Rifan Financindo

Sekuritas tanggal 14 Pebruari 2002 ;

f. 1(satu) lembar tanda terima PT.Rifan Financindo Se-

kuritas tgl 20 Pebruari 2002 berikut 5 (lima) lembar

Copy Cek masing-masing No. CM 040733,040734,

040735, 040 736, 040737 ;

g. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan No.403/RFS-AJP/

DIR/II/02 tgl 19 Pebruari 2002 ;

h. 1 (satu) lembar Surat Bank Mandiri No.4.Sp.JPN/

063/II/2002 tgl 13 Pebruari 2002 kepada PT Rifan

Financindo Sekuritas dan 1 (satu) lembar asll tanda

terima cek No. CM 040740 nominal Rp.8.375.000.

000,- ;

i. 1 (satu) exemplar Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.:

BP382/MPI-PC/X/2000 tanggal 15-01-2001 PT.

MEGA PASANGGRAHAN INDAH ;

j. 1 (satu) lembar tandaterima PT MEGA PASANG

GRAHAN INDAH No.BP/382/MPI-PC/X/2000 tgl 28

Februari 2002 ;


k. 1 (satu) lembar tandaterima PT MEGA PASANG-

GRAHAN INDAH No.:BP/382/MPI-PC/X/00 tgl 28

Februari 2002 ;

l. 2 (dua) Slip Formulir Pemindah bukuan tgl 28 Feb

2002 sebesar Rp.1 Milyar ;

m. Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Nomor.

648.12/512/DB/2001 ;

n. Surat Pernyataan Pengoperan Hak tanggal 28-2-

2002 dan gambar peta lokasi ;

o. 1 (satu) exemplar Konfirmasi Pembayaran No.

Kontrak:BP/382IMPI-PC/X/2000 tgl 23 Oktober 2000.

p. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 28 -02-2002 ;

q. l (satu) lembar tandaterima Nomer:BP 382/MPT-

PC/X/2000/L tgl 24 Oktober 2002.

r. 1 (satu) lembar tandaterima No.BP 382/MPI-PC/X/

2000/L tgl 24 Oktober 2002 ;

s. 5 (lima) lembar kwitansi rekening listrik ;

t. 1 (satu) lembar kwitansi No. 905753 ;

u. 1 (satu) lembar Jaminan lnstalasi listrik dan asuransi

kecelakaan diri tgl 8 Juni 2001;

v. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.004/MPI/Dir/III/

2002 tanggal 12 Maret 2002 ;

w. 1 (satu) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.:

BP397/MPIPC/Ill/2002 tgl 11 Maret 2002 ;

x. 1 (satu)lembar kwitansi PT MEGA PASANG GRAH

AN INDAH tgl 8/2/2002 ;

y. 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran No.:

BP397/MPIPC/III/2002 ;

z. 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Depok No:

648.12/476 Per/DB /2001 tgl 30 Maret 200l ;

aa. Sebidang tanah kosong seluas 401,25 M2 terletak di

Jl. Telaga Warna I Blok J 3 No.17 Kecamatan Limo

Depok ;

bb. Sebidang tanah berikut bangunan seluas 300 M2

terletak di Jl.Telaga Warna I Blok J 3 No.5 Keca-


matan Limo Depok ;

cc. Bukti formulir pemindahbukuan uang dari Rekening

Ir. ARYO SANTIGI B sebesar Rp. 3.100.000.000 ke

Rek. No.123.000.203.4389 atas nama PT.

DWINOGO MANUNGGALING ROSO tanggal 15-02-

2002;

dd. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim IR

ARYO SANTIGI B sebesar Rp. 1.000.000.000,-

kepada HERAWATI LISTIANI tanggal 15-02-2002;

ee. Bukti formulir transfer uang dari Ir.ARYO SANTIGI B

sebesar Rp. 1.000.000.000,- ke Rek. No. 421.123.

8229 an. HERAWATI LISTIANI tgl 15-02-2002;

ff. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim ARYO

SANTIGI B. IR sebesar Rp. 250.000.000,- kepada

SRI UMIYATI tgl 15-02-2002 ;

gg. Bukti formulir transfer uang dari Ir. ARYO SANTIGI B

sebesar Rp.250.000.000,- ke Rekening No.AC.282.

122. 0515 atas nama SRI UMIYATI tanggal 15-02-

2002;

hh. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim ARYO

SANTIGI B.IR sebesar Rp.700.000.000, kepada

BUDI PERMANA tanggal 15-02-2002 ; ii. Bukti formulir transfer uang dari Ir. ARYO SANTIGI B

sebesar Rp.700.000.000,- ke Rekening No.AC.035

.370. 1301 an. BUDI PERMANA ADIBRATA tanggal

15-02-2002 ;

jj. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim ARYO

SANTIGI B. sebesar Rp. 250.000.000,- kepada PT.

HESTHA BUANA PRATITA BANDUNG tanggal 15-

02-2002;

kk. Bukti formulir transfer uang dari lr.ARYO SANTIGI B

sebesar Rp.1.050.000.000,- ke Rek No.AC.284.2391

atas nama PT HESTHA BUANA PRATITA

BANDUNG tanggal 15-2-2002 ;

ll. Bukti formulir Debet Advice/Pinbuk hasil pencairan

kreditatas nama A.RIYADI sebesar Rp.15.000.000.


000,- tanggal14-02-2002 ;

mm. Bukti formulir pemindah bukuan uang dari AHMAD

RIYADI sebesar Rp. 8.000.000.000 ke Rek No.

123.000.203.4389 atas nama PT. DWINOGO MA-

NUNGGALING ROSO tanggal 15-02-2002 ;

nn. Bukti formulir transfer uang AHMAD RIYADI sebesar

Rp.3.500.000.000,- ke Rekening No.122.000.115.

1151 atas nama PT DWINOGO MANUNGGALING

ROSO tanggal15-02-2002 ; 00. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim AHMAD

RIYADI sebesar Rp. 2.750.000.000,- kepada

AHMADRIYADI tanggal 15-02-2002 ;

pp. Bukti formulir transfer uang AHMAD RIYADI sebesar

Rp.2.750.000.000,- ke Rekening No.ACC.034-1-

3003730 atas nama AHMAD RIYADI tanggal 15-02-

2002 ;

qq. Bilyet Giro No. GJ.749016 dari Bank Mandiri Nomi-

nal Rp. 25.000,000.000,- 04-03-2002 ;

rr. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim PT.

DWINOGO MANUNGGALING ROSO sebesar Rp.25.

000.000.000, kepada AHMAD RIYADI tanggal 04-03-

2002 ;

ss. Bukti formulir transfer uang dari PT. DWINOGO

MANUNGGALING ROSO sebesar Rp. 25.000.

000.000,- ke Rekening No.ACC. 306-111-91900 an.

AHMAD RIYADI tanggal 04-032002 ;

tt. Bilyet Giro No.GJ 749017 dari Bank Mandiri Nominal

Rp.15.000.000.000,- 04-03-2002 ;

uu. Bukti formulir transfer uang dari Bank Mandiri pengi-

rim JOSEF TJAHJADJAJA sebesar Rp.2.400.000.

000,- ke. Rekening ROSAN PERKASA tanggal 26-

02-2002 ;

vv. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim JOSEF

TJAHJADJAJA sebesar Rp. 2.400.000.000,- kepada

ROSAN PERKASA.tanggal 26-02-2002 ;


ww. Bukti formulir transfer uang dari PT DWINOGO

MANUNG GALING ROSO sebesar Rp. 15.000.

000.000,- ke Rekening No.ACC.0-307064-324 atas

nama ALEXANDER J PARENGKUAN tanggal 04-

03- 2002 ;

xx. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim PT

DWINOGO MANUNGGALING ROSO Manunggaling

Roso sebesar Rp.15.000.000.000, kepada ALEX

ANDER J. P tgl 4-03-2002 ;

yy. Cek dari Bank Mandiri No. CM.040747 sebesar Rp

359.742.384 tgl 04-03-2002 ;

zz. Bukti formulir transfer uang dari JOSEF TJAH-

JADJAJA sebesar Rp. 359.742.384,- ke Rekening

No.010.690011000079 atas nama PT. RIFAN

FINANCINDO SEKURITAS tanggal 0503-2002 ;

aaa. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim YOSEF

TJAHJADJAJA sebesar Rp. 359.742.384,- kepada

PT. RIFAN FINANCINDO SEKURITAS tanggal 04-3-

2002 ;

bbb. Transaksi keluar dari Bank Mandiri an. nasabah

SAUDARA SENDIRI sebesar Rp.507.392.960,- tgl

05-03-2002 ;

ccc. Bukti formulir transfer uang dari YOSEF TJAHJA

DJAJA sebesar Rp.507.392.960,- ke Rek. No.010.

69001 1000079 an. PT. RIFAN FINANCINDO

SEKURITAS tanggal 05-03-7002 ;

ddd. Bukti formulir transfer uang dari YOSEF TJAHJA

DJAJA sebesar Rp.1.000.000.000,- ke Rek.No.AC.8-

122-001O6.8 atas nama YOSEF TJAHJADJAJA

tanggal 15-02-2002 ;

eee. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim YOSEF

TJAHJADJAJA sebesar Rp.1.000.000.000,- kepada

YOSEF TJAHJADJAJA tanggaI 15-02-2002 ;

fff. Surat dari JAMSOSTEK Nomor: R/173/022002


perihal Penempatan Deposito berjangka tanggal 19

Feb 2002 yang ditandatangani Drs.A.DJUNAIDI AK

dan ANDY R ALAMSYAH ;

ggg. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek

nomor seri : E.507751 No. Rek : 123.0202019289,

tanggal 14 Pebruari 2002, nominal Rp 20.000.

000.000,- ;

hhh. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek

Nomor Seri : E.507752 No.Rek : 123.0202019297,


000.000,- ;

iii. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek

Nomor Seri: E.507753 No.Rek : 123.0202019313,

tanggal 14 Pebruari 2002, nominal Rp 20.000.000.

000,- ;

jjj. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek



000,- ;

kkk. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek



000,- ;

lll. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek



000,-

mmm. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek



000,- ;

nnn. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek




000,-.

ooo. Surat Copy Surat PT. Jamsostek Nomor : R/ /022002

tanggal Pebruari 2002 perihal Penempatan Deposito

Berjangka yang ditandatangani oleh Andy Rachman

Alamsyah (Direktur Investasi) dan tertera disposisi

Ace oleh Charto Sunardi, SE ;

ppp. Transaksi Masuk Bank Mandiri tanggal 14 Pebruari

2002, No.Rek : 123.020300007574, jumlah Rp 100.

000.000.000,- ;

qqq.Transaksi Masuk Bank Mandiri tanggal 25 Pebruari

2002, No.Rek :123.0200007574, jumlah Rp

100.000.000. 000,- ;


SANTOSO dan YOSEF TJAHJADJAJA.

Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas permohonan kredit an.ALEXANDER J

PARENGKUAN;

a. Surat Permohonan Fasilitas Kredit tanggal 13/2/2002 ;

b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.4.Sp.

PN/063/ LA/ II/2002 tgl 14/2/2002

c. Perjanjian Kredit dengan jaminan Deposito No.123/

002/ pkjd crms-2002 tanggal 14/2/2002 ;

d. Surat Gadai Deposito tgl 14/2/2002 ;

e. Copy Akta Pernikahan No.1282/1971 tgl 11/1/1972

atas nama ALEXANDER J PARENGKUAN dengan

CARLA MARIJKE ;

f. Copy KTP atas nama ALEXANDER PARENGKUAN

dan CARLA PARENGKUAN ;

g. Tembusan Advice Debet (biaya adm Kredit) tgl 14/

2/2002 sebesar Rp.l 00.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

h. Tembusan Advice Debet (Pinbuk dari Alexander JP

kepada ARYO SANTIGI) tgI 14/2/2002 sebesar Rp.75.

000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

i. Tembusan Advice Debet (biaya Meterai) tgl 14/2/2002

sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;


j. Tembusan Advice Debet (Provisi Kredit)tgl 14/2/2002

sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

k.Tembusan Advice Debet (pinbuk dan Alexander ke-

pada HARYANTO) tanggaI 14/2/2002 sebesar Rp.75.

000.000,- ;

1. Tembusan Advice Debet ( pinbuk dari ALEXANDER JP

AHMAD RIYADI tg114/2/2002 sebesar Rp.75.000.000,-

(tujuh puluh lima juta rupiah);

m.Tembusan Advice Debet (Pinbuk dan Alexander J.

Parengkuan kepada Alexander) tgl 14/1/2002 sebesar

Rp.15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah);

n. Tembusan Advice Debet ( Pinbuk dari Alexander kepa-

da KOKO) tanggal 14/2/2002 sebesar Rp.75.000. 000,-

(tujuh puluh lima juta rupiah);

2. 1 (satu) Berkas permohonan kredit atas nama AHMAD

RIYADI:

a. Surat Permohonan Fasilitas Kredit tgl 13/2/2002

b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. A.Sp.JPN/

064/ LA/II/2002 tgl 14/2/2002 ;

c. Perjanjian Kredit dengan jaminan Deposito No. 123/



e. Lembar Fak Surat Nikah tanggal 3 Juli 1972 atas nama

AHMAD RIYADI ;

f. Copy KTP atas nama.AHMAD RIYADI dan DIAN

YUNIATI ;

g. Tembusan Advice Debet (biaya adm Kredit) tgl 14/2/

2002 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

h. Tembusan Advice Debet (Pinbuk dari AHMAD RIYADI

kepada AHMAD RIYADI) tg1 14/2/2002 sebesar Rp.15.

000.000.000,- ; i. Tembusan Advice Debet (biaya Meterai) tgl 14/2/2002

sebesar Rp.24.000,- ;

3. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama KOKO SAN

DOZA F G ;

a. Surat Permohonan Fasilitas Kredit tgl 13/2/2002 ;

b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.4. Sp.


JPN/065/ LA/II/2002 tgl 14/2/2002 ;

c. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito No.123/

004/pkj d-cms-2002 tanggal 14/2/2002 ;


e. Copy KTP an. KOKO SANDOZA ;

f. Tebusan Advice Debet (Pinbuk dari KOKO SANDOZA

FG, tgl 14/2/2002 sebesar Rp.15.000.000.000,- ;

g. Tebusan Advice Debet (biaya Meterai) tgl 14/2/2002


h. Tebusan Advice Debet (biaya adm PK) tgl 14/2/2002


4. 1 (satu) Berkas permohonan kredit an. Ir. ARYO SANTIGI

BUDIHANTO berisikan:


b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.4.Sp. JPN/

067/LA/II/2002 tgl 14/2/2002 ;


006/ pkjd-crms-2002 tanggal 14/2/2002 ;


e. Copy Akta Nikah tgl 03 Juli 1992 an.Ir.Aryo Santigi ;

f. Copy KTP an.Ir.Aryo Santigi dan Sri Umiyati ;

g. Copy Surat Permohonan Pindah Buku dari Aryo Santigi

tgl 15/2/2002 sebesar Rp.6.237.000. 758,51 ;

h. Tembusan Advice Debet (biaya adm Kredit) tgl 14/2/

2002 sebesar Rp.100.000,- ;

i. Tebusan Advice Debet (Pemindah bukuan dari Ir.Aryo

SB) tgl 14/2/2002 sebesar Rp 15.000.000,- ;

j. Tembusan Advice Debet (biaya meterai) tgl 14/2/2002


5. 1 (satu) Berkas permohonan kredit an.Ir.HARIANTO BRA-

SALI berisikan :


b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.4.Sp.JPN/

066/ LA/II/2002 tgl 14/2/2002 ;





e. Copy Surat Nikah No.569/30/XI/1991 an.Ir.Hariyanto B;

f. Copy KTP a/nJr.HARIYANTO B dan AGUSTIN SUP-

RAPTI ;


2002 sebesar Rp.100.000,- ;

h. Tembusan Advice Debet (Pinbuk dari Ir.Harianto kepa-

da Ir. Harianto) tgl 14/2/2002 Rp.15. 000.000.000,- ;




SANTOSO dan YOSEF TJAHJADJAJA ;

6. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar

biaya perkara sebesar Rp.7.500.- ( tujuh ribu lima ratus

rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A Undang-Undang No.20

Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa telah dinyatakan

bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan

Pengadilan Negeri tersebut yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : ANDRE NUGRAHA ACHMAD

NOUVAL dan Terdakwa II : YAKUB A. ARUPALAKKA

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara

bersama-sama ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada :

- Terdakwa I : ANDRE NUGRAHA ACHMAD NOUVAL

selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam)

bulan kurungan;

- Terdakwa II : YAKUB A. ARUPALAKKA selama 10


(sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.

000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam)

bulan kurungan ;

3. Menghukum Terdakwa - Terdakwa membayar uang

pengganti:

- Untuk Terdakwa I : ANDRE NUGRAHA ACHMAD

NOUVAL sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang

pengganti dipidana dengan pidana penjara 1 (satu)

tahun ;

- Untuk Terdakwa II : YAKUB A. ARUPALAKKA sebesar

Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika

Terdakwa tidak membayar uang pengganti dipidana

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa-Terdakwa berada

dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana

yang dijatuhkan tersebut ;


Uang tunai

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. KOKO


000.000,- ;

- Uang tunai sebesar Rp 234.000.000 dan Rp.500.000.

000,- ;


lima ratus enam puluh juta rupiah) ;


Prapatan dengan No. Rek : 123-0002038422 an.

YAKUP A ARUPALAKKA dan uang tunai sebesar

Rp.75.000.000,- ;

- Uang tunai sebesar Rp.1 00.072.000,- ;

- Uang dalam bentuk rupiah sebesar Rp.6.450.000.

000,- (Enam milyar empat ratus lima puluh juta

rupiah) ;


- Uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus

juta rupiah) ;

- Uang tunai sebesar Rp.1.141.000.000,- ;

- Uang tunai USD $ 50.000,- ;

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- dan US $

200.000,- ;

- Uang tunai sebesar Rp. 10.275.000.000,- (sepuluh

milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Uang tunai sebesar Rp.2.075.234.375,- (dua milyar

tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu

tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

- Uang tunai sebesar Rp 5.516.000.000,- (lima milyar

lima ratus enam belas juta rupiah) ;

- Buku tabungan Bank Mandiri Cab Jkt Prapatanan

DUDILAKSMANA, 1(satu) lembar Rek Koran No.123-




an. ANDREE, 1 (satu) lembar rek koran No.123-

0102000280 dan uang tunai sebesar Rp.24.

312.500,- ;

- l (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab Jkt an.

IR HARIANTO BRASALI dan uang tunai sebesar Rp.

232. 500.000,- ;


Prapatan an. IR ARYO SANTIGI UDlHANTO dan

uang tunai sebesar Rp.2.101.585.000,-, US $ 90.000

dan Rp.400. 000.000,- ;


rupiah) ;

- Uang tunai sebesar Rp.92.681.000 dan Rp.2.750.000.

000,- ;

- Uang tunai sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus

lima puluh juta rupiah) yang berasal dari (sembilan)


lembar Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri

: F.360223, F.360224, F.360225, F. 360226, F.

360227, F.360228, F.360229, F.360230, F.360231

masing-masing tanggal 26 Pebruari 2002 atas nama

Arini Cahaya, DRG ;

Mobil ;

- 1 (satu) unit kendaraan Sedan Toyota Altis No.

Pol:B 8944 LW warna hitam, tahun pembuatan

2002, No. Mesin lZZ4068583, No. Rangka

MHF53ZEC228003738,an HARIANTO BRASALI

berikut STNK dan kunci kontak ;

- l (satu) unit Mercedes Benz C 200 No.Pol :B 8342

BV, STNK an. FERRA ALWANI, BPKB dan Kunci

Kontak ;





19289 atas nama JAMSOSTEK PT. Jumlah Rp.

20. 000.000.000,- ;


Mandiri No.Seri : E 507752, No. Rek. 123-

0202019297 atas nama JAMSOSTEK PT.

Jumlah Rp. 20.000. 000.000,- ;

c. 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka Bank


2019313 atas JAMSOSTEK PT. Jumlah Rp.

20.000.000.000,- ;

d. 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka Bank

Mandiri No.Seri : E 507754, No. Rek. 123-


Jumlah Rp. 20.000.000.000,- ;

e. 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka Bank

Mandiri No. Seri : E 507759, No. Rek. 123-



Jumlah Rp. 20.000.000.000,- ;


masing atas nama ARINI CAHAYA, Drg Nominal

Rp.50.000.,- terdiri dari Nomor Seri : F 360223,

360224, 360225, 360227, 360228, 360229, 360230,

360231 dan 360226.


4511 atas nama ARINI CAHAYA, Drg ;

- Surat PT. RIFAN FINANCINDO SEKURITAS TRA-

DE CONFIRMATION tanggal 13 Peb. 2002 yang

ditandatangani oleh CHARTO SUNARDI selaku

Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Prapatan dan

AGUS B SANTOSO ;

- 3 (tiga) Surat Gadai Deposito Bank Mandiri yang

terdiri:


ARUPALAKKA atas pengajuan fasilitas kredit

Bank Mandiri Nomor :123/009/pkjd/cnns-2002



Rp.20.000.000.000, a/n PT. JAMSOSTEK Jakar-

ta tgl. 26-2-2002 ;


NUGRAHA AHMAD atas pengajuan fasilitas

kredit Bank Mandiri Nomor : 123/008/pkjd/-crms-

2002 tanggal 26 Februari 2002 dengan jaminan

Gadai Deposito Bank Mandiri Nomor E 507769

sebesar Rp.20.000.000.000,- a/n. PT. JAMSOS-

TEK Jakarta tgl. 26-2-2002 ;

c. Tanggal 26 Pebruari 2002 atas nama Debitur

DUDI LAKSMANA atas pengajuan fasilitas kredit

Bank Mandiri Nomor 123/010/pkjd/crms-2002




Rp. 20.000.000.000,- a/n. PT. JAMSOSTEK

Jakarta tgl. 26-2-2002 ;

d. 1 (satu) lembar tandaterima PT. Rifan Financindo

Sekuritas No. 402/RFS/DIR/II/02 tgl 13/2/02

berikut 7 (tujuh) lembar Copy Cek masing-

masing No. CK 434270, 434301, 434302,

434303, 434304, 34305, 434306 ;



f. 1 (satu) lembar tandaterima PT.Rifan Financindo

Sekuritas tgl 20 Pebruari 2002 berikut 5 (lima)

lembar Copy Cek masing-masing No. CM

040733,040734, 040735, 040736, 040737 ;

g. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan No.403/RFS-

AJP/ DIR/II/02 tgl 19 Pebruari 2002 ;

h. 1 (satu) lembar Surat Bank Mandiri No.4.Sp.JPN/

063/II/2002 tgl 13 Pebruari 2002 kepada PT

Rifan Financindo Sekuritas dan 1 (satu) lembar

asli tandaterima Cek No. CM 040740 nominal

Rp.8.375.000. 000,- ;

i. 1 (satu) exemplar Perjanjian Pengikatan Jual Beli

No.:BP 382/MPI-PC/X/2000 tanggal 15-01-2001

PT. MEGA PASANGGRAHAN INDAH ;

j. 1 (satu) lembar tandaterima PT. MEGA PASANG

GRAHAN INDAH No.:BP/382/MPI-PC/X/2000 tgl

28 Februari 2002 ;

k. 1 (satu) lembar tandaterima PT MEGA PASANG-

GRAHAN INDAH No.:BP/382/MPI-PC/X/00 tgl

28 Februari 2002 ;

l. 2 (dua) Slip Formulir Pemindahbukuan tgl 28 Feb

2002 sebesar Rp.1 Milyar ;

m. Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan No-

mor. 648.12/512/DB/2001 ;


n. Surat Pernyataan Pengoperan Hak tanggal 28-

2-2002 dan gambar peta lokasi ;


Kontrak: BP/382/MPI-PC/X/2000 tgl 23 Oktober

2000 ;

p. 1 (satu) lembar Kwintasi tgl 28 -02-2002 ;

q. 1 (satu) lembar tandaterima Nomer :BP 382/MPI-

PC/X/2000/L tgl 24 Oktober 2002 ;

r. 1 (satu) lembar tandaterima No.BP 382/MPI-



t. (satu) lembar kwitansi No. 905753 ;

u. 1 (satu) lembar jaminan instalasi listrik dan

asuransi kecelakaan diri tgl 8 Juni 2001 ;

v. 1(satu) lembar Surat Pernyataan No.004/MPI/

Dir/III/ 2002 tanggal 12 Maret 2002 ;

w. 1 (satu) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli

No.: BP397/MPI-PC/Ill/2002 tgl 11 Maret 2002 ;

x. 1 (satu) lembar kwitansi PT MEGA PASANG

GRAHAN INDAH tgl 8/2/2002 ;

y. 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran No:

BP397/MPI-PC/III/2002 ;


648. 12/476 Per/DB /2001 tgl 30 Maret 200l ;

aa. Sebidang tanah kosong seluas 401,25 M2 terletak

di Jl. Tenaga Warna I Blok J 3 No.17 Kecamatan

Limo Depok ;


terletak di Jl.Telaga Warna I Blok J 3 No.5

Kecamatan Limo Depok ;

cc. Bukti formulir pemindahbukuan uang dari

Rekening Ir. ARYO SANTIGI B sebesar Rp.

3.100.000.000 ke Rek. No.123.000.203.4389

atas nama PT. DWINOGO MANUNGGALING


ROSO tanggal 15-02-2002 ;

dd. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim IR

ARYO SANTIGI B sebesar Rp. 1.000.000.000,-

kepada HERAWATI LISTIANI tanggal 15-02-

2002 ;

ee. Bukti formulir transfer uang dari Ir.ARYO SAN-

TIGI B sebesar Rp. 1.000.000.000,- ke Rek. No.

421. 123. 8229 an. HERAWATI LISTIANI tgl15-

02-2002 ;

ff. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim

ARYO SANTIGI B. IR sebesar Rp. 250.000.000,-

kepada SRI UMIYATI tgl 15-02-2002 ;

gg.Bukti formulir transfer uang dari Ir. ARYO SANTIGI

B sebesar Rp.250.000.000,- ke Rekening No.AC.

282.122.0515 atas nama SRI UMIYATI tanggal

15-02-2002 ;

hh.Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim

ARYO SANTIGI B.IR sebesar Rp.700.000.000,

kepada BUDI PERMANA tanggal 15-02-2002.

ii. Bukti formulir transfer uang dari Ir. ARYO SANTIGI

B sebesar Rp.700.000.000,- ke Rekening No.AC.

035.370. 1301 an. BUDI PERMANA ADIBRATA

tanggal15-02-2002 ;

jj.Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim ARYO

SANTIGI B. sebesar Rp. 250.000.000,- kepada

PT. HESTHA BUANA PRATITA BANDUNG

tanggal 15-02-2002 ; kk.Bukti formulir transfer uang dari lr.ARYO SANTIGI

B sebesar Rp.1.050.000.000,- ke Rek No.AC.284.

2391 atas nama PT HESTHA BUANA PRATITA

BANDUNG tanggal 15-2-2002 ;


kredit atas nama A.RIYADI sebesar Rp.15.000.

000.000,- tanggal 14-02-2002 ;

mm.Bukti formulir pemindah bukuan uang dari AHMAD


RIYADI sebesar Rp. 8.000.000.000 ke Rek No.

123.000.203.4389 atas nama PT. DWINOGO MA-

NUNGGALING ROSO tanggal 15-02-2002 ;

nn. Bukti formulir transfer uang AHMAD RIYADI

sebesar Rp.3.500.000.000,- ke Rekening No.

122.000.115.1151 atas nama PT.DWINOGO

MANUNGGALING ROSO tanggal 15-02-2002 ;

00. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim

AHMAD RIYADI sebesar Rp.2.750.000.000,-

kepada AHMAD RIYADI tanggal 15-02-2002 ;

pp. Bukti formulir transfer uang AHMAD RIYADI se-

besar Rp.2.750.000.000,- ke Rekening No.ACC.

034-1-3003730 atas nama AHMAD RIYADI

tanggal 15-02-2002 ;

qq. Bilyet Giro No. GJ.749016 dari Bank Mandiri

Nominal Rp.25.000.000.000,- 04-03-2002 ;


DWINOGO MANUNGGALING ROSO sebesar

Rp.25.000.000.000,- kepada AHMAD RIYADI

tanggal 04-03-2002 ;

ss. Bukti formulir transfer uang dari PT.DWINOGO

MANUNG GALING ROSO sebesar Rp.25.000.

000.000,- ke Rekening No.ACC. 306-111-91900

an.AHMAD RIYADI tanggal 04-032002 ;

tt. Bilyet Giro No. GJ 749017 dari Bank Mandiri

Nominal Rp.15.000.000.000,- 04-03-2002 ;

uu. Bukti formulir transfer uang dari Bank Mandiri

pengirim JOSEF TJAHJADJAJA sebesar Rp.2.

400.000.000,- ke Rekening ROSAN PERKASA

tanggal 26-02-2002 ;

vv. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim JOSEF

TJAHJADJAJA sebesar Rp.2.400.000.000,-

kepada ROSAN PERKASA tanggal 26-02-2002 ;




000.000,- ke Rekening No.ACC.0-307064-324

atas nama ALEXANDER J PARENGKUAN

tanggal 04-03-2002 ;


DWI NOGO MANUNGGALING ROSO sebesar

Rp.15.000.000.000, kepada ALEXANDER J. P

tgl 4-03-2002 ;

yy. Cek dari Bank Mandiri No. CM.040747 sebesar

Rp 359. 742.384 tgl 04-03-2002 ;

zz. Bukti formulir transfer uang dari JOSEF TJAH-

JADJAJA sebesar Rp. 359.742.384,- ke Re-

kening No.010.690011000079 atas nama PT.

RIPAN FINANCINDO SEKURITAS tanggal 05-

03-2002 ;

aaa. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim

JOSEF TJAHJADJAJA sebesar Rp.359.742.

384,- kepada PT. RIPAN FINANCINDO SEKU-

RITAS tanggal 04-32002 ;

bbb. Transaksi Keluar dari Bank Mandiri an. nasabah

SAUDARA SENDIRI sebesar Rp.507.392.960,-

tgl 05-03-2002 ;

ccc. Bukti formulir transfer uang dari JOSEF TJAH

JADJAJA sebesar Rp.507.392.960,- ke Rek.

No.010.690011000079 an. PT. RIPAN FINAN-

CINDO SEKURITAS tanggal 05-03-7002 ;

ddd. Bukti formulir transfer uang dari JOSEF TJAHJA

DJAJA sebesar Rp.1.000.000.000,- ke Rek.No.

AC.8-122-00106.8 atas nama YOSEF TJAHJA-

DJAJA tanggal 15-02-2002 ;

eee. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim

JOSEF TJAHJADJAJA sebesar Rp.1.000.000.

000,- kepada JOSEF TJAHJADJAJA tanggaI 15-

02-2002 ;


fff. Surat dari JAMSOSTEK Nomor: R/173/022002

perihal Penempatan Deposito Berjangka tanggal

19 Februari 2002 yang ditandatangani Drs.A.

DJUNAIDIAK dan ANDY R ALAMSYAH ;

ggg. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek



000.000,- ;

hhh. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek



000,- ;

iii. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek

Nomor Seri: E.507753 No.Rek : 123.0202019313,


000.000,- ;

jjj. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek



000.000,- ;




000.000,- ;




000.000,- ;

mmm.Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek



000.000,- ;





000.000,- ;

ooo. Copy Surat Surat PT. Jamsostek Nomor : R/

/022002 tanggal Pebruari 2002 perihal Penem-

patan Deposito Berjangka yang ditandatangani

oleh Andy Rachman Alamsyah (Direktur Investasi)

dan tertera disposisi Ace oleh Charto Sunardi, SE;

ppp. Transaksi Masuk Bank Mandiri tanggal 14 Pebruari

2002, No.Rek : 123.020300007574, jumlah Rp

100. 000.000. 000,-.

qqq. Transaksi Masuk Bank Mandiri tanggal 25 Pebruari

2002, No.Rek :123.0200007574, jumlah Rp

100.000.000. 000,- ;


1. 1 (satu) berkas Permohonan kredit an.ALEXANDER J

PARENGKUAN;

a. Surat Permohonan Fasilitas Kredit tanggal 13/2/

2002 ;

b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.4.Sp.

PN/063/ LA/ II/2002 tgl 14/2/2002 ;

c. Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito No.123/



e. Copy Akta Pernikahan No.1282/1971 tgl 11/1/1972

atas nama ALEXANDER J PARENGKUAN dengan

CARLA MARIJKE ;




2002 sebesar Rp.l 00.000,- (Seratus ribu rupiah) ;


kepada ARYO SANTIGI) tgI 14/2/2002 sebesar

Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

i. Tembusan Advice Debet (biaya Meterai) tgl 14/2/

2002 sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu


rupiah) ;

j. Tembusan Advice Debet (Provisi Kredit)tgl 14/2/2002

sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta

rupiah) ;

k. Tembusan Advice Debet ( pinbuk dan Alexander

kepada HARYANTO) tanggaI14/2/2002 sebesar

Rp.75.000. 000,- ;

l. Tembusan Advice Debet ( pinbuk dari ALEXANDER

JP AHMAD RIYADI tgl 14/2/2002 sebesar Rp.75.

000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);


Parengkuan kepada Alexander) tgl 14/1/2002

sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas juta

rupiah);

n. Tembusan Advice Debet (Pinbuk dari Alexander

kepada KOKO) tanggal 14/2/2002 sebesar Rp.75.

000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

2. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama AHMAD

RIYADI:


b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No 4.Sp.

JPN/ 064/ LA/II/2002 tgl 14/2/2002 ;




e. Lembar Fak Surat Nikah tanggal 3 Juli 1972 atas

nama AHMAD RIYADI ;

f. Copy KTP atas nama AHMAD RIYADI dan DIAN

YUNIATI ;

g. Tembusan Advice Debet (biaya adm Kredit) tgl

14/2/2002 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu

rupiah) ;

h. Tembusan Advice Debet (Pinbuk dari AHMAD

RIYADI kepada AHMAD RIYADI) tgl 14/2/2002

sebesar Rp.15. 000.000.000,- i. Tembusan Advice Debet (biaya Meterai) tgl 14/2/

2002 sebesar Rp.24.000,-


3. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama KOKO

SANDOZA F G ;


b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.4. Sp.

JPN/065/ LA/II/2002 tgl 14/2/2002 ;


004/pkjd-crms-2002 tanggal 14/2/2002 ;


e. Copy KTP an. KOKO SANDOZA ;


FG Tgl 14/2/2002 sebesar Rp.15.000.000.000,- ;

g. Tebusan Advice Debet (biaya Meterai) tgl 14/2/2002


h. Tebusan Advice Debet (biaya adm PK) tgl 14/2/2002

sebesar Rp.100.000,-





067/ LA/II/2002 tgl 14/2/2002 ;


006/pkjd-crms-2002 tanggal 14/2/2002 ;


e. Copy Akta Nikah tgl 03 Juli 1992 an.Ir.Aryo Santigi ;

f. Copy KTP an.Ir.Aryo Santigi dan Sri Umiyati ;


tgl 15/2/2002 sebesar Rp.6.237.000. 758,51

h. Tembusan Advice Debet (biaya adm Kredit) tgl 14/2/

2002 sebesar Rp.100.000,- ;

i. Tebusan Advice Debet (Pemindahbukuan dari Ir.Aryo

SB) tgl 14/2/2002 sebesar Rp 15.000.000,-;

j. Tembusan Advice Debet (biaya Meterai) tgl 14/2/2002

sebesar Rp.24.000,- ; 5. 1 (satu) Berkas permohonan kredit an.Ir.HARIANTO BRA-

SALI berisikan :




066/ LA/II/2002 tgl 14/2/2002 ;


005/ pkjdcrms-2002 tanggal 14/2/2002 ;


e. Copy Surat Nikah No.569/30/XI/1991 an.Ir.Hariyanto B;

f. Copy KTP a/n Ir.HARIYANTO B dan AGUSTIN SUP-

RAPTI ;

g. Tembusan Advice Debet(biaya adm Kredit) tgl 14/2/

2002 sebesar Rp.100.000,- ;

h. Tembusan Advice Debet (pinbuk dari Ir.Harianto kepa-

da Ir. Harianto) tgl 14/2/2002 Rp.15. 000.000.000,- ;



Diperintahkan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut

Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menghukum pula Terdakwa-Terdakwa untuk membayar

biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 7.500,-

(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 156/PID/

2004/PT.DKI tanggal 14 Desember 2004 yang amar lengkapnya sebagai

berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding

dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan

Terdakwa II tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

tanggal 6 April 2004 Nomor : 1257/Pid.B/2003/PN. JKT PST,

sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : ANDRE NUGRAHA ACHMAD

NOUVAL dan Terdakwa II : YAKUB A. ARUPALAKKA

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN

SECARA BERSAMA-SAMA ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada :


- Terdakwa I : ANDRE NUGRAHA ACHMAD NOUVAL,

selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bilamana

denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana

kurugan selama 3 (tiga) bulan;

- Terdakwa II : YAKUB A. ARUPALAKKA selama 6

(enam) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) dan bilamana denda itu tidak

dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama

3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti

pada Terdakwa-Terdakwa, masing-masing :

- Untuk Terdakwa I : ANDRE NUGRAHA ACHMAD

NOUVAL sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun;

- Untuk Terdakwa II : YAKUB A. ARUPALAKKA sebesar

Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dalam hal

Terpidana tidak mempunyai harta benda yang

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka

dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II

berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan

pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

5. Memerintahkan supaya para Terdakwa ditahan di rumah

Tahanan Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan masing-

masing sebesar Rp 7.500,- (tujuh juta lima ratus rupiah);


Uang tunai


- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri an. KOKO


000.000,- (seratus juta rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp.234.000.000,- dan Rp.500.

000.000,- ;


lima ratus enam puluh juta rupiah) ;


Prapatan dengan No. Rek :123-0002038422 an. YAKUP

A ARUPALAKKA dan uang tunai sebesar Rp.75.000.

000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp.100.072.000,- (seratus juta tujuh

puluh dua ribu rupiah);

- Uang dalam bentuk rupiah sebesar Rp.6.450.000.000,-

(enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta

rupiah) ;

- Uang tunai sebesar Rp.1.141.000.000,- (satu milyar

seratus empat puluh satu juta rupiah);

- Uang tunai USD $ 50.000,- (lima puluh dollar Amerika);

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar

rupiah) dan US $ 200. 000,- (dua ratus ribu dollar

Amerika) ;

- Uang tunai sebesar Rp. 10.275.000.000,- (sepuluh milyar

dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Uang tunai sebesar Rp.2.075.234.375,- (dua milyar tujuh

puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus

tujuh puluh lima rupiah) ;

- Uang tunai sebesar Rp 5.516.000.000,- (lima milyar lima

ratus enam belas juta rupiah) ;

- Buku tabungan Bank Mandiri Cab Jkt Prapatanan.

DUDILAKSMANA, 1(satu) lembar Rek Koran No.123-





an. ANDREE, 1 (satu) lembar Rek Koran No.123-

0102000280 dan Dang tunai sebesar Rp.24.312.500,-

(dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus

rupiah);

- l (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab Jkt an. Ir

HARIANTO BRASALI dan uang tunai sebesar Rp. 232.

500.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu

rupiah);


Prapatan an. Ir. ARYO SANTIGI BUDlHANTO dan uang

tunai sebesar Rp.2.101.585.000,-, (dua milyar seratus

satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), US $

90.000,- (sembilan puluh dollar Amerika) dan Rp.400.

000.000,- (empat ratus juta rupiah);


rupiah) ;

- Uang tunai sebesar Rp.92.681.000 ,- (sembilan puluh

dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan

Rp.2.750.000. 000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh

juta rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima

puluh juta rupiah) yang berasal dari 9 (sembilan) lembar

Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri :

F.360223, F.360224, F.360225, F. 360226, F. 360227,

F.360228, F.360229, F.360230, F.360231 masing-

masing tanggal 26 Pebruari 2002 atas nama Arini

Cahaya, DRG.

- Mobil ;

- 1 (satu) unit kendaraan Sedan Toyota Altis No. Pol:B

8944 LW warna hitam, tahun pembuatan 2002, No. Mesin

lZZ4068583, No. Rangka MHF53ZEC228003738,an HA-

RIANTO BRASALI berikut STNK dan kunci kontak.

- l (satu)unit Mercedes Benz C 200 No.PoLB 8342 BV,


STNK an. FERRA ALWANI, BPKB dan kunci kontak.





19289 atas nama JAMSOSTEK PT. Jumlah Rp. 20.

000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);


Mandiri No.Seri :E.507752, No. Rek.1230202019297

atas nama JAMSOSTEK PT.Jumlah Rp. 20.000.

000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;

c. 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri


JAM SOSTEK PT. Jumlah Rp. 20.000.000.000,(dua

puluh milyar rupiah) ;

d. 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri

No.Seri : E 507754, No. Rek. 123-0202019347 atas

nama JAMSOSTEK PT. Jumlah Rp. 20.000.000.000,-

(dua puluh milyar rupiah) ;

e. 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri


nama JAMSOSTEK PT. Jumlah Rp. 20.000.000.000,-



masing atas nama ARINI CAHAYA, Drg Nominal Rp.50

Juta terdiri dari Nomor Seri : F 360223, 360224, 360225,

360227, 360228, 360229, 360230, 360231 dan 360226.


atas nama ARINI CAHAYA, Drg.

- Surat PT. RIFAN FINANCINDO SEKURITAS TRADE

CONFIRMATION tanggal 13 Peb. 2002 yang ditanda

tangani oleh CHARTO SUNARDI selaku Kepala Cabang

Bank Mandiri Jakarta Prapatan dan AGUS B SANTOSO;

- 3 (tiga) Surat Gadai Deposito Bank Mandiri yang terdiri:



ARUPALAKKA atas pengajuan fasilitas kredit Bank

Mandiri Nomor :123/009/pkjd/-cnns-2002 tanggal 26



000.000,-(dua puluh milyar rupiah) -a/n PT. JAM

SOSTEK Jakarta tgl. 26 Februari 2002 ;


NUGRAHA AHMAD atas pengajuan fasilitas kredit

Bank Mandiri Nomor : 123/008/pkjd/-crms-2002



Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) a/n.

PT. JAMSOSTEK Jakarta tgl. 26 Februari 2002 ;

c. Tanggal 26 Pebruari 2002 atas nama Debitur DUDI

LAKSMANA atas pengajuan fasilitas kredit Bank

Mandiri Nomor 123/010/pkjd/-crms-2002 tanggal 26



000.000,- (dua puluh milyar rupiah) a/n. PT.

JAMSOSTEK Jakarta tgl. 26 Februari 2002.

d. 1(satu) lembar Tandaterima PT. Rifan Financindo

Sekuritas No. 402/RFS/DIR/II/02 tgl 13 Februari

2002 berikut 7 (tujuh) lembar Copy Cek masing-

masing No. CK 434270, 434301, 434302, 434303,

434304, 34305, 434306 ;



f. 1(satu) lembar tandaterima PT.Rifan Financindo tgl 20

Pebruari 2002 berikut 5 (lima) lembar Copy Cek

masing-masing No. CM 040733, 040734, 040735,

040 736, 040737 ;

g. 2(dua) lembar Surat Kesepakatan No.403/RFS-AJP/

DIR/II/02 tgl 19 Pebruari 2002 ;


h. 1(satu) lembar Surat Bank Mandiri No.4.Sp.JPN/

063/II/2002 tgl 13 Pebruari 2002 kepada PT Rifan

Financindo Sekuritas dan 1 (satu) lembar asli

tandaterima cek No. CM 040740 nominal

Rp.8.375.000. 000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh

puluh lima juta rupiah);

i. 1(satu) exemplar Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.:

BP.382/MPI-PC/X/2000 tanggal 15 Januari 2001 PT.

MEGA PASANGGRAHAN INDAH ;

j. 1(satu) lembar tandaterima PT. MEGA PASANG


Februari 2002 ;

k. 1(satu) lembar tandaterima PT. MEGA PASANG-


Februari 2002 ;

l. 2 (dua) Slip Formulir Pemindah bukuan tgl 28 Feb

2002 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) ;

m. Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Nomor.

648.12/512/DB/2001 ;

n. Surat Pernyataan Pengoperan Hak tanggal 28

Februari 2002 dan gambar peta lokasi ;


Kontrak:BP/382/MPI-PC/X/2000 tgl 23 Oktober 2000;

p. 1 (satu) lembar kwitansi tgl 28 Februari 2002.

q. l (satu) lembar tandaterima Nomor:BP 382/MPT-


r. 1 (satu) lembar tandaterima No.BP 382/MPI-PC/X/

2000/L tgl 24 Oktober 2002 ;


t. 1 (satu) lembar kwitansi No. 905753 ;

u. 1 (satu) lembar jaminan instalasi listrik dan asuransi

kecelakaan dIri tgl 8 Juni 2001 ;

v. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.004/MPI/DIr/III/


2002 tanggal 12 Maret 2002 ;

w. 1 (satu) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.:

BP397/MPIPC/Ill/2002 tgl 11 Maret 2002 ;

x. 1 (satu) lembar kwitansi PT. MEGA PASANG GRAH

AN INDAH tgl 8 Februari 2002 ;

y. 1 (satu) lembar surat Konfirmasi. Pembayaran No.:

BP397/MPIPC/III/2002 ;


648.12/476 Per/DB /2001 tgl 30 Maret 200l ;

aa. Sebidang tanah kosong seluas 401,25 M2 terletak di

Jl. Tenaga Warna I Blok J 3 No.17 Kecamatan Limo

Depok.


terletak di Jl.Telaga Warna I Blok J 3 No.5 Kecama-

tan Limo Depok.

cc. Bukti formulir pemindahbukuan uang dari Rekening

Ir. Aryo Santigi Budihanto sebesar Rp. 3.100.

000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) ke Rek.

No.123.000.203.4389 atas nama PT. DWINO-GO

MANUNGGALING ROSO tanggal 15 Februari 2002 ;

dd. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim Ir. ARYO

SANTIGI BUDIHARTO sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) kepada HERAWATI LISTIANI

tanggal 15 Februari 2002;

ee. Bukti formulir transfer uang dari Ir.ARYO SANTIGI

BUDIHANTO sebesar Rp. 1.000.000.000,- ke Rek.

No. 421.123.8229 an. HERAWATI LISTIANI tgl 15

Februari 2002 ;

ff. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim Ir. ARYO

SANTIGI BUDIHANTO sebesar Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada SRI

UMIYATI tgl 15 Februari 2002 ;

gg. Bukti formulir transfer uang dari Ir. ARYO SANTIGI

BUDIHANTO sebesar Rp.250.000.000,- ke Rekening

No.AC.282.122.0515 atas nama SRI UMIYATI

tanggal 15 Februari 2002 ;

hh. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim Ir. ARYO


SANTIGI BUDIHANTO sebesar Rp.700.000.000,-

(tujuh ratus juta rupiah) kepada BUDI PERMANA

tanggal 15 Februari 2002;

ii. Bukti formulir transfer uang dari Ir. ARYO SANTIGI

BUDIHANTO sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus

juta rupiah) ke Rekening No.AC.035.370.1301 an.

BUDI PERMANA ADIBRATA tanggal 15 Februari

2002 ;

jj. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim Ir. ARYO

SANTIGI BUDIHANTO sebesar Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT.

HESTHA BUANA PRATITA BANDUNG tanggal 15

Februari 2002 ;

kk. Bukti formulir transfer uang dari lr.ARYO SANTIGI

BUDIHANTO sebesar Rp.1.050.000.000,-(satu milyar

lima puluh juta rupiah) ke Rek No.AC.284.2391 atas

nama PT HESTHA BUANA PRATITA BANDUNG



kredit atas nama AHMAD RIYADI sebesar

Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tang-

gal 14 Februari 2002 ;

mm. Bukti formulir pemindahbukuan uang dari AHMAD

RIYADI sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar

rupiah) ke Rek No. 123.000.203.4389 atas nama PT.

DWINOGO MANUNGGALING ROSO tanggal 15

Februari 2002 ;

nn. Bukti formulir transfer uang AHMAD RIYADI sebesar

Rp.3.500.000.000,- ke Rekening No.122.000.115.

1151 atas nama PT. DWINOGO MANUNGGALING

ROSO tanggal 15 Februari 2002 ;

00. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengIrim AHMAD

RIYADI sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh

ratus lima puluh juta rupiah) kepada AHMAD RIYADI


pp. Bukti formulir transfer uang AHMAD RIYADI sebesar

Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh


juta rupiah) ke Rekening No.ACC.034-1-3003730

atas nama AHMAD RIYADI tanggal 15 Februari 2002;

qq. Bilyet GIro No. GJ.749016 dari Bank Mandiri Nominal

Rp. 25.000,000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)

tanggal 4 Maret 2002 ;


DWINOGO MANUNGGALING ROSO sebesar Rp.25.

000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada

AHMAD RIYADI tanggal 4 Maret 2002;

ss. Bukti formulir transfer uang dari PT.DWINOGO


000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ke Rekening

No.ACC. 306-111-91900 an.AHMAD RIYADI tanggal

4 Maret 2002 ;

tt. Bilyet Giro No. GJ 749017 dari Bank Mandiri Nominal

Rp.15.000.000.000,- 04 Maret 2002 ;

uu. Bukti formulir transfer uang dari Bank Mandiri pengi-

rim JOSEF TJAHJADJAJA sebesar Rp.2.400.000.

000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ke

Rekening ROSAN PERKASA tanggal 26 Februari

2002 ;

vv. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim YOSEF

TJAHJADJAJA sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua

milyar empat ratus juta rupiah) kepada ROSAN PER-

KASA tanggal 26 Februari 2002;


MANUNG GALING ROSO sebesar Rp. 15.000.

000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke Rekening No.

ACC.0-307064-324 atas nama ALEXANDER J PA-

RENGKUAN tanggal 4 Maret 2002;


DWINOGO MANUNGGALING ROSO sebesar

Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

kepada ALEXANDER J. P tgl 4 Maret 2002 ;

yy. Cek dari Bank Mandiri No. CM.040747 sebesar Rp

359.742.384,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta

tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat


puluh delapan rupiah) tgl 4 Maret 2002;

zz. Bukti formulir transfer uang dari YOSEF TJAH-

YADJAJA sebesar Rp. 359.742.384,-(tiga ratus lima

puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu

tiga ratus delapan puluh empat rupiah) ke Rekening

No.010.690011000079 atas nama PT. RIFAN

FINANCINDO SEKURITAS tanggal 05 Maret 2002 ;

aaa. Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengirim YOSEF

TJAHJADJAJA sebesar Rp.359.742.384,- (tiga ratus

lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua

ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) kepada

PT. RIFAN FINANCINDO SEKURITAS tanggal 04

Maret 2002 ;

bbb.Transaksi Keluar dari Bank Mandiri an. nasabah

SAUDARA SENDIRI sebesar Rp.507.392.960,- (lima

ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu

sembilan ratus enam puluh rupiah) tgl 05 Maret2002 ;

ccc.Bukti formulir transfer uang dari YOSEF TJAHJA

DJAJA sebesar Rp.507.392.960,- (lima ratus tujuh

juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus

enam puluh rupiah) ke Rek. No.010.690011000079

an. PT. RIFAN FINANCINDO SEKURITAS tanggal 05

Maret 2002 ;

ddd.Bukti formulir transfer uang dari YOSEF TJAHJA

DJAJA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) ke Rek.No.AC.8-122-00106.8 atas nama

YOSEF TJAHJADJAJA tanggal 15 Februari 2002 ;

eee.Transaksi keluar dari Bank Mandiri pengIrim YOSEF

TJAHJADJAJA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah) kepada YOSEF TJAHJADJAJA tanggaI

15 Februari 2002 ;

fff. Surat dari JAMSOSTEK Nomor: R/173/022002 peri-

hal Penempatan Deposito Berjangka tanggal 19

Februari 2002 yang ditandatangani Drs.A. DJU-

NAIDI. AK dan ANDY R ALAMSYAH ;

ggg. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek No-

mor Seri : E.507751 No.Rek : 123.0202019289,


tanggal 14 Pebruari 2002, Nominal Rp 20.000.


hhh.Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek

Nomor Seri : E.507752 No. Rek : 123.0202019297,

tanggal 14 Pebruari 2002, Nominal Rp 20.000.


iii. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek No-

mor Seri: E.507753 No.Rek : 123.0202019313,

tanggal 14 Pebruari 2002, Nominal Rp 20.000.000.

000,- (dua puluh milyar rupiah) ;

jjj. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek No-

mor Seri : E.507754 No.Rek : 123.020201947, tang-

gal 14 Pebruari 2002, nominal Rp 20.000.000.000,-









000,- (dua puluh milyar rupiah) ; mmm. Surat Deposito Berjangka atas nama Jamsostek







000,- (dua puluh milyar rupiah);

ooo. Surat Copy Surat PT. Jamsostek Nomor : R/ /022002

tanggal Pebruari 2002 perihal Penempatan Deposito

Berjangka yang ditandatangani oleh Andy Rachman

Alamsyah (Direktur Investasi) dan tertera disposisi

Acc oleh Charto Sunardi, SE ;

ppp. Transaksi masuk Bank Mandiri tanggal 14 Pebruari


2002, No.Rek : 123.020300007574, jumlah Rp 100.

000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

qqq.Transaksi Masuk Bank Mandiri tanggal 25 Pebruari

2002, No.Rek :123.0200007574, jumlah Rp 100.

000.000. 000,- (seratus milyar rupiah);


1. 1 (satu) berkas permohonan kredit an.ALEXANDER J

PARENGKUAN;

a. Surat Permohonan Fasilitas Kredit tanggal 13 Februari

2002 ;

b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.4.Sp.PN/

063/LA/ II/2002 tanggal 14 Februari 2002 ;


002/pkjd crms-2002 tanggal 14 Februari 2002 ;

d. Surat gadai Deposito tanggal 14 Februari 2002 ;

e. Copy Akta Pernikahan No.1282/1971 tanggal 11

Januari 1972 atas nama ALEXANDER J PARENG

KUAN dengan CARLA MARIJKE ;



g. Tembusan Advice Debet (biaya adm Kredit) tanggal 14

Februari 2002 sebesar Rp.l00.000,- (seratus ribu

rupiah) ;


kepada Ir. ARYO SANTIGI) tanggal 14 Februari 2002

sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

i. Tembusan Advice Debet (biaya Meterai) tanggal 14

Februari 2002 sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat

ribu rupiah) ;

j. Tembusan Advice Debet (Provisi Kredit) tanggal 14

Februari 2002 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh

lima juta rupiah) ;

k. Tembusan Advice Debet (pinbuk dan Alexander

kepada HARYANTO) tanggaI 14 Februari 2002

sebesar Rp.75. 000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);


l. Tembusan Advice Debet ( pinbuk dari ALEXANDER JP

AHMAD RIYADI tanggal 14 Februari 2002 sebesar

Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);


Parengkuan kepada Alexander) tanggal 14 Februari

2002 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas juta

rupiah);

n. Tembusan Advice Debet (Pinbuk dari Alexander

kepada KOKO SANDOZA FRITZ GENERAL) tanggal

14 Februari 2002 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh

lima juta rupiah);

2. 1 (satu) Berkas permohonan kredit atas nama AHMAD

RIYADI:


2002 ;

b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No 4.Sp.JPN/

064/ LA/II/2002 tanggal 14 Februari 2002 ;

c. Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito No. 123/

003/ pkjd crms-2002 tanggal 14 Februari 2002 ;


e. Lembar Fak Surat Nikah tanggal 3 Juli 1972 atas nama

AHMAD RIYADI ;

f. Copy KTP atas nama.AHMAD RIYADI dan DIAN

YUNIATI ;


Februari 2002 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu

rupiah);

h. Tembusan Advice Debet (Pinbuk dari AHMAD RIYADI

kepada AHMAD RIYADI) tanggal 14 Februari 2002

sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah); i. Tembusan Advice Debet (biaya Meterai) tanggal 14


ribu rupiah);

3. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama KOKO SAN

DOZA FRITZ GERALD ;



2002 ;

b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.4. Sp.JPN/


c. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito No. 123/

004/pkj d-cms-2002 tanggal 14 Februari 2002 ;


e. Copy KTP an. KOKO SANDOZA FRITZ GERALD ;


FRITZ GERALD tanggal 14 Februari 2002 sebesar

Rp.15.000. 000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

g. Tebusan Advice Debet (biaya Meterai) tanggal 14 Feb-

ruari 2002 sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu

rupiah);

h. Tebusan Advice Debet (biaya adm PK) tanggal 14 Feb-

ruari 2002 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);




2002 ;


067/LA/II/2002 tanggal 14 Februari 2002 ;


006/ pkjd-crms-2002 tanggal 14 Februari 2002;


e. Copy Akta Nikah tanggal 03 Juli 1992 an.Ir.Aryo Santigi

Budihanto;

f. Copy KTP an.Ir.Aryo Santigi Budihanto dan Sri Umiyati;


Budihanto tanggal 15 Februari 2002 sebesar Rp.6.237.

000.758,51,- (enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh

juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh satu

sen);

h. Tembusan Advice Debet (biaya adm Kredit) tanggal 14



rupiah) ;

i. Tebusan Advice Debet (Pemindah bukuan dari Ir.Aryo

SB) tanggal 14 Februari 2002 sebesar Rp 15.000.000,-

(lima belas juta rupiah);

j. Tembusan Advice Debet (biaya Meterai) tanggal 14


ribu rupiah);

5. 1 (satu) Berkas permohonan kredit an.Ir.HARIANTO BRA-

SALI berisikan :

a. Surat permohonan Fasilitas Kredit tanggal 13 Februari

2002 ;




005/ pkjd crms 2002 tanggal 14 Februari 2002 ;


e. Copy Surat Nikah No.569/30/XI/1991 an.Ir.Hariyanto

Brasali ;

f. Copy KTP a/n Ir.HARIYANTO BRASALI dan AGUSTIN

SUPRAPTI ;



rupiah) ;

h. Tembusan Advice Debet (Pinbuk Ir.HARIYANTO BRA-

SALI kepada Ir. Harianto) tanggal 14 Februari 2002

Rp.15. 000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

i. Tembusan Advice Debet (biaya Meterai) tanggal 14


ribu rupiah) ;

Diperintahkan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut

Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa No.

22/Akta.Pid/2005/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada


tanggal 14 Juli 2005 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta

.Pid/2005/PN.JKT.PST,yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juni

2005 dan 30 Juni 2005 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi

terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2005 dari Jaksa/

Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2005 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 Juli 2005 dan 14

Desember 2004 dari kuasa Terdakwa I dan II yang diajukan untuk dan

atas nama para Terdakwa juga sebagai para Pemohon Kasasi tersebut

berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Juni 2005 dan 28 Juni

2005 memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2005 dan13 Juli 2005;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah

diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2005

dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

14 Juli 2005 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2005 dengan

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat

diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah

diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2005 dan 27

Juni 2005 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada

tanggal 27 Juni 2005 dan 30 Juni 2005 serta memori kasasinya telah

diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4

Juli 2005 dan 13 Juli 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan


dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan

kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam hal ini Judex Factie salah menerapkan hukum dengan

pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan

pertimbangan Judex Factie (Hakim Pengadilan Tinggi) yang dalam

pertimbangannya menyatakan mengenai pidana penjara selama 10

(sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) subsidaIr 6 (enam) bulan kurungan bagi Terdakwa I dan II

dinilai terlalu berat, kurang memenuhi rasa keadilan.

2. Dalam hal ini Judex Factie salah menerapkan hukum dengan

pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim

Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa

terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan

PrimaIr dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil

alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendIri

dalam memutuskan perkara dalam tingkat banding ;

- Bahwa menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum, bahwa

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim

Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I Andre Nugraha

Achmad Nouval dan Terdakwa II Yakub A. Arupalakka terbukti

dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primaIr,

maka seharusnya putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I

dan Terdakwa II adalah sesuai dengan penjatuhan pidana oleh

Hakim tingkat Pertama dalam putusannya dengan pidana penjara

masing-masing selama 10 (sepuluh tahun);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Terdakwa I (Andree Nugraha Achmad Nouval) pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan I :


Pertimbangan Judex Factie bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I)

tidak mengajukan Memori Banding adalah tidak benar.

Dalam Pertimbangan putusannya di halaman 63, Judex Factie

menyatakan "Bahwa Terdakwa I tidak mengajukan Memori banding dan

Terdakwa II melalui... ...".

Terhadap pertimbangan Judex Factie tersebut, Pemohon Kasasi (dahulu

Terdakwa I) mengajukan keberatan karena Pemohon Kasasi (dahulu

Terdakwa I) telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Nopember

2004, melalui Panitera Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan yang

telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui bagian

Panitera Muda Pidana;

Bahwa seharusnya Judex Factie terlebih dahulu mempertimbangkan

Memori Banding dari Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) sebelum

menjatuhkan putusan terhadap perkara ini, sehingga oleh karena itu,

Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) memohon Majelis Hakim Agung

yang memreiksa perkara ini untuk membatalkan putusan Judex Factie

tersebut dan memeriksa kembali perkara ini dengan seadil-adilnya

dengan berkenan memeriksa memori banding dari Pemohon Kasasi

(dahulu Terdakwa I);

Keberatan II

Judex Factie tidak menerangkan dengan jelas unsur-unsur pidana yang

terdapat dalam Perjanjian Kredit yang menggunakan surat gadai Deposito

palsu.

Dalam pertimbangan putusannya di halaman 65, Judex Factie

menyatakan "Bukankah perjanjiann kredit dengan menggunakan surat

gadai Deposito yang palsu dan ini merupakan perbuatan melawan hukum

secara pidana dan ini tidak mungkin terjadi semuanya kalau tidak ada

kerjasama antara pihak Bank Mandiri Cabang Prapatan dengan

Alexander J Parengkuan, Aryo Santigi, Budihanto, Achmad Riyadi dan

Terdakwa II sendIri,"

Walaupun pertimbangan tersebut ditujukan kepada Terdakwa II, tetapi

Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) juga keberatan terhadap

pertimbangan Judex Factie tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Judex Factie jelas sekali telah mengabaikan unsur dan pengertian


yang sangat penting dari suatu perjanjian, dimana dalam suatu perjan-

jian jelas sekali diatur tindakan-tindakan para pihak yang terlibat dalam

perjanjian tersebut, baik hak dan kewajibannya dan perjanjian tersebut

jelas berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak

yang membuat perjanjian tersebut;

2. Judex Factie juga telah mengabaikan fakta bahwa Pemohon Kasasi

(dahulu Terdakwa I) telah mengadakan Perjanjian Kredit yang sah

dengan pihak PT.Bank Mandiri, dimana semua syarat-syarat yang

diminta oleh pihak Bank, semuanya sudah dipenuhi dan ternyata pihak

Bank kemudian mengabulkan permohonan kredit Pemohon Kasasi

(dahulu Terdakwa I) dengan membuat Perjanjian Kredit antara

Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) dengan pihak PT. Bank Mandiri

Cabang Prapatan, dimana kemudian kreditnya tersebut dicaIrkan oleh

PT. Bank Mandiri Cabang Prapatan;

3. Judex Factie juga mengabaikan fakta-fakta dan kesaksian-kesaksian

yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Perjanjian

Kredit Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) adalah sah (lihat

kesaksian Arief Budi WijaksoNo, SE, saksi Eddy Rahmadi, SE);

4. Bahwa Judex Factie tidak menerangkan secara jelas unsur-unsur

pidana mana yang telah terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi

(dahulu Terdakwa I) dalam Perjanjian Kreditnya tersebut, karena Judex

Factie hanya menyatakan kalau kredit Pemohon Kasasi (dahulu

Terdakwa I) caIr karena adanya kerjasama yang melanggar hukum

antara saksi H. Charto Sunardi, SE dengan Para Terdakwa dan adanya

kerjasama antara Terdakwa I, II, III dengan Terdakwa IV dan V;

5. Bahwa Judex Factie jelas mengabaikan fakta-fakta di persidangan dan

kesaksian saksi H. Charto Sunardi, SE yang menyatakan kalau

Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) sejak awal sama sekali tidak

pernah terlibat dalam proses pembicaraan, perencanaan-perencanaan

yang berkaitan dengan pengajuan kredit PT. Dwinogo Manunggaling

Roso yang sejak awal diajukan melalui Pimpinan PT. Dwinogo

Manunggaling Roso (Pimpinan DMR), karena Pemohon Kasasi (dahulu

Terdakwa I) baru terlibat hanya karena ikut menandatangani Perjanjian

Kredit dengan PT. Bank Mandiri Cabang Prapatan, dimana


berdasarkan kesaksian Pimpinan DMR, keikut sertaan Pemohon

Kasasi (dahulu Terdakwa I) tersebut adalah karena permintaan dari

Pimpinan PT. Dwinogo Manunggaling Roso terhadap Pemohon Kasasi

(dahulu Terdakwa I) sebagai bawahan yang diminta bantuannya

mendapatkan kredit untuk kepentingan perusahaan;

6. Bahwa Judex Factie jelas salah dalam menerapkan pengertian kerja

sama yang melanggar hukum dalam pertimbangannya dalam

putusannya terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I). Karena

jelas sekali tidak terbukti adanya kerjasama yang melanggar hukum

antara Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) dengan saksi H. Charto

Sunardi, SE sebagai pihak PT. Bank Mandiri Cabang Prapatan, karena

kewenangan untuk mencairkan kredit tersebut hanya merupakan

kewenangan pihak PT. Bank Mandiri Cabang Prapatan dan Pemohon

Kasasi (dahulu Terdakwa I) tidak pernah melakukan sesuatu untuk

mempengaruhi saksi H. Charto Sunardi, SE dalam mencairkan kredit

terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I), bahkan Pemohon

Kasasi (dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak tahu menahu tentang

proses pencairan kredit tersebut dan sama sekali tidak terlibat dalam

proses pencairan kreditnya, dimana Judex Factie sendiri jelas

mengetahui kalau keterlibatan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I)

adalah hanya pada saat penandatanganan Perjanjian Kreditnya saja;

7. Bahwa dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak

pernah dapat membuktikan keterlibatan Pemohon Kasasi (dahulu

Terdakwa I) , dalam proses pencairan kredit dari PT. Bank Mandiri

Cabang Prapatan, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mendalilkan

kalau Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) telah menerima sejumlah

dana dari Perjanjian Kredit di rekening Pemohon Kasasi (dahulu

Terdakwa I) dari PT. Bank Mandiri Cabang Prapatan, padahal

sebagaimana kesaksian para saksi-saksi yang terungkap dalam

persidangan telah membuktikan kalau dana tersebut cair karena

permohonan kredit disetujui oleh PT. Bank Mandiri Cabang Prapatan

dan dana kredit dimasukkan ke Rekening yang dibuka oleh PT.

Dwinogo Manunggaling Roso atas nama Pemohon Kasasi (dahulu

Terdakwa I) karena berdasarkan Perjanjian Kredit antara Pemohon


Kasasi (dahulu Terdakwa I) dengan PT. Bank Mandiri Cabang

Prapatan;

8. Bahwa oleh karena itu jelas sekali kalau Judex Factie juga telah

mengabaikan semua fakta-fakta yang jelas menunjukkan tidak ada

kerjasama yang melanggar hukum dalam bentuk apapun yang telah

dilakukan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) dengan saksi H.

Charto Sunardi, SE;

Oleh karena itu pertimbangan yang dijadikan dasar untuk membuat

putusan oleh Judex Factie terbukti telah salah menerapkan pengertian

kerjasama yang melanggar hukum dan tidak dapat membuktikan unsur-

unsur pidana yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu

Terdakwa I) dalam melakukan Perjanjian Kredit dengan PT. Bank Mandiri

Cabang Prapatan, karena Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mampu

membuktikan keterlibatan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) dalam

melakukan kerjasama yang melanggar hukum tersebut maupun dalam

pemberian surat gadai Deposito yang palsu tersebut;

Keberatan III :

Judex Factie secara subjektif menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu

Terdakwa I) telah sempat menggunakan uang ;

Dalam pertimbangan putusannya di halaman 67, Judex Factie me-

nyatakan " Para Terdakwa dari sisa uang yang ada dalam buku tabungan

tersebut telah sempat menggunakan sebagian uang tersebut, tetapi

karena kasusnya cepat ditangani Penyidik, uang yang tersisa dalam

tabungan, semuanya disita Penyidik untuk dijadikan barang bukti"

Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) sangat keberatan terhadap

pertimbangan tersebut karena sangat bertentangan dengan fakta-fakta

dan kesaksian yang terungkap di persidangan;

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak tahu

tentang adanya sisa uang di rekening yang dibukakan oleh perusahaan

DMR tersebut, bahkan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) baru

mengetahui ketika diberitahu oleh atasannya dan sisa uang yang ada

tertinggal di rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga provisi

bank sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan bukan untuk kepentingan

pribadi;


Bahwa oleh karenanya pertimbangan Judex Factie tersebut sangat tidak

berdasar hukum dan sudah selayaknya demi hukum tidak dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Keberatan IV :

Judex Factie tidak menerapkan Ketentuan Hukum Pembuktian dengan

benar bahwa Judex Factie dalam memeriksa kasus ini jelas tidak

menerapkan ketentuan Hukum Pembuktian dengan benar, karena Judex

Factie dengan secara sengaja telah mengabaikan keterangan saksi-saksi

dalam persidangan yang menyatakan (1) Perjanjian Kredit Pemohon

Kasasi (dahulu Terdakwa I) tersebut adalah sah; (2) kalau Pemohon

Kasasi (dahulu Terdakwa I) sejak awal sama sekali tidak tahu menahu

tentang proses pengajuan kredit yang diajukan oleh Pimpinan DMR; (3)

bahkan keterangan saksi-saksi tersebut juga rnenyatakan kalau Pemohon

Kasasi (dahulu Terdakwa I) tidak pernah terlibat dan tahu menahu

tentang surat gadai deposito yang tidak benar, bahkan Judex Factie

mengabaikan kesaksian tentang pelaku dari surat gadai deposito yang

tidak benar tersebut;

Saksi H. Charto Sunardi, SE, saksi Arief Budi Wijaksono, SE dan saksi

Eddy Rahmadi, SE yang semuanya adalah pegawai Bank PT. Bank

Mandiri, yang menyatakan kalau Perjanjian Kredit Pemohon Kasasi

(dahulu Terdakwa I) adalah sah;

Saksi H. Charto Sunardi, SE juga telah bersaksi kalau surat gadai

Deposito tersebut diurus dan disediakan oleh PT. Rifan Finansindo selaku

arranger dalam penempatan dana PT. Jamsostek di Bank Mandiri cabang

Prapatan sebagai jaminan perjanjian-perjanjian kredit Pemohon Kasasi

(dahulu Terdakwa I) dan Para Terdakwa yang lain;

Saksi H Charto Sunardi, Se, juga telah bersaksi kalau surat gadai

Deposito tersebut di bawa oleh orangnya PT. Rifan Finansindo dari PT.

Jamsostek dan diserahkan oleh PT. Rifan Finansindo kepada PT. Bank

Mandiri cabang Prapatan sebagai jaminan kredit Pemohon Kasasi

(dahulu Terdakwa I) dan Para Terdakwa yang lain;

Keterangan Pimpinan DMR (Alexander J Parengkuan, Aryo Santigi

Budihanto, dan Ahmad Riyadi) yang menyatakan kalau keterlibatan

Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) adalah karena permintaan


Pimpinan DMR sebagai atasan kepada Pemohon Kasasi (dahulu

Terdakwa I) sebagai bawahan di perusahaan PT. Dwinogo Manunggaling

Roso;

Dengan demikian Judex Factie telah mengabaikan kesaksian saksi-saksi

yang sebetulnya membuktikan kalau Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa

I) tidak bersalah sehingga Judex Factie telah tidak menerapkan ketentuan

hukum pembuktian dengan benar.

Bahwa selanjutnya demi terungkapnya kebenaran yang hakiki dari kasus

ini dan demi tegaknya keadilan terhadap Pemohon Kasasi (dahulu

Terdakwa I), maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon Kasasi

(dahulu Terdakwa I) memohon Majelis Hakim Agung pada Mahkamah

Agung Republik Indonesia sebelum memutuskan Permohonan Kasasi

dari Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I), agar berkenan untuk benar-

benar memeriksa perkara ini dari proses pemeriksaan di tingkat

Pengadilan Negeri dan di tingkat Pengadilan Tinggi, khususnya berkenan

mempertimbangkan kembali dalil-dalil Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa

I) dalam Memori bandingnya di tingkat Pengadilan Tinggi maupun fakta-

fakta yang benar-benar terungkap dalam persidangan yang entah kenapa

tidak masuk dalam pertimbangan Judex Factie, sehingga Majelis Hakim

Agung benar-benar dapat melihat telah terjadi ketidak adilan yang

dilakukan oleh Judex Factie terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa

I);

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I)) memohon

Majelis Hakim Agung agar mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan

dengan tidak diperiksanya saksi-saksi lain yang sejak awal benar-benar

terlibat dengan pengucuran kredit dari PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan, yaitu Henny Purnama Katerine, SE, Aries Setiawan, Adi

Senggono, Syarifuddin dan Ferry, (Aries Setiawan dan Syarifudin sampai

saat ini masih DPO dan tidak pernah diproses oleh Kepolisian). Bahkan

Henny Purnama Katerine, SE, Adi Senggono dan Ferry, sama sekali tidak

pernah diperiksa di Kepolisian maupun di Kejaksaan, padahal

sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas

menyatakan mereka juga menerima uang dari Pimpinan PT. Dwinogo

Manunggaling Roso (DMR) melalui Yosef Tjahjadjaja atas jasanya

sebagai arranger dari masuknya dana milik investor (PT. Jamsostek) ke

PT. Bank Mandiri cabang Prapatan untuk menjamin kredit yang diajukan


oleh Pimpinan DMR tersebut.

Bahwa oleh karenanya sejak awal kasus ini terkesan mencari "kambing

hitam" atas terjadinya surat gadai Deposito yang palsu dan

mengorbankan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) dan para Terdakwa

lainnya, oleh karena itu demi hukum sudah terbukti kalau kebenaran yang

hakiki dari kasus ini tidak sungguh-sungguh dibuktikan oleh Kepolisian,

Kejaksaan (dalam hal ini JPU) maupun oleh Judex Factie.

Bahwa Pimpinan, juga telah membuat surat pernyataan tertanggal 1

September 2003 (terlampir), yang isinya secara jelas menyatakan kalau

kredit yang diajukan atas nama Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I)

adalah untuk kepentingan perusahaan (DMR), dan Pemohon Kasasi

(dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak tahu menahu maupun terlibat

dalam proses pengajuan kredit tersebut, termasuk kedalamnya tidak

mengetahui kalau kredit tersebut dijamin oleh dana milik PT. Jamsostek.

Pimpinan DMR dalam surat pernyataan tersebut juga dengan tegas

menyatakan bertanggung jawab atas pengembalian semua uang yang

diperoleh Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) dari PT. Bank Mandiri

cabang Prapatan. Oleh karena itu terbukti dengan jelas kalau Pemohon

Kasasi (dahulu Terdakwa I) hanya melaksanakan permintaan dari

Pimpinan DMR dengan meminjamkan namanya sebagai pihak yang

mengajukan kredit perseorangan untuk kepentingan perusahaan DMR.

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) demi hukum telah

terbukti tidak tahu tentang surat gadai deposito tersebut maupun hal-hal

yang diperlukan yang berkaitan dengan proses pengucuran kredit;

Bahwa akhir-akhir ini terdapat fakta-fakta hukum baru tentang adanya

dugaan tindak pidana korupsi yang dipersangkakan terhadap Achmad

Junaedi dan Andy R Alamsyah, dimana keduanya adalah bekas Direktur

Utama dan Direktur Investasi dari PT. JAMSOSTEK, dan kedua

Tersangka tersebut saat ini sudah ditahan oleh pihak yang berwenang

atas persangkaan tindak pidana korupsi di tubuh PT. JAMSOSTEK

tersebut, sewaktu kedua Tersangka memimpin PT. JAMSOSTEK;

Bahwa dakwaan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) adalah

didasarkan dengan adanya surat gadai Deposito yang diduga palsu yang

menjadi jaminan kredit dari Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I), dimana

dalam surat gadai Deposito tersebut terdapat tandatangan dari Achmad

Junaedi dan Andy R Alamsyah, selaku Direktur Utama dan Direktur

Investasi saat itu yang oleh yang bersangkutan tandatangan tersebut

dibantah.


Bahwa mengingat saat ini Achmad Junaedi dan Andy R Alamsyah, selaku

Direktur Utama dan Direktur Investasi sedang ditahan karena dugaan

tindak pidana korupsi penggunaan dana-dana di PT. JAMSOSTEK, maka

Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) memohon Majelis Hakim Agung

untuk mau mempertimbangkan "kemungkinan" keterlibatan dari Achmad


Investasi PT. JAMSOSTEK di tahun 2002 dalam pembuatan Surat gadai

Deposito palsu tersebut, mengingat dana PT. JAMSOSTEK saat itu

sebesar 200 milyar rupiah dipindahkan dari BRI Sudirman ke Bank

Mandiri cabang Prapatan adalah atas perintah dari Achmad Junaedi dan

Andy R Alamsyah, dimana dana tersebut oleh PT. Rifan Finansindo diakui

sebagai dana "investor yang dijadikan jaminan kredit yang diajukan oleh

Pimpinan, termasuk penjanjian kredit yang ditandatangani oleh Pemohon

Kasasi (dahulu Terdakwa I);

Bahwa dalam persidangan juga terbukti kalau PT. Rifan Finansindo

menyampaikan kepada Achmad Junaedi dan Andy R Alamsyah, akan

kebutuhan dana di PT. Bank Mandiri cabang Prapatan, dan oleh Achmad


Investasi PT. JAMSOSTEK saat itu, permintaan PT. Rifan Finansindo

disetujui;

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) sangat menyadari negara

kita saat ini benar-benar berusaha memberantas korupsi sehingga para

Jaksa Penuntut Umum diharapkan untuk dapat menjerat para pelaku

korupsi dan selanjutnya para Hakim juga diharapkan dapat menghukum

para pelaku korupsi tersebut, tetapi Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I)

juga yakin dan percaya bahwa semua pihak terutama Majelis Hakim

Agung masih memegang asas praduga tak bersalah sebagai satu-

satunya asas yang terutama dalam hukum pidana di negara ini, karena

"masih lebih baik membebaskan seratus orang yang bersalah daripada

menghukum 1 orang yang tidak bersalah", sehingga dalam perkara ini

Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) yakin dan percaya kalau Majelis

Hakim Agung setelah benar-benar melihat dan memeriksa semua bukti-

bukti, fakta-fakta dan kesaksian dalam persidangan akan dapat

menemukan kalau Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) tidak bersalah

dan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa

I) yakin dan percaya kalau Majelis Hakim Agung dapat membebaskan

Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) dari segala tuntutan hukum;

Bahwa mengingat Judex Factie dalam putusannya menyatakan tidak


pernah menerima memori banding dari Pemohon Kasasi (dahulu

Terdakwa I) terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka demi

memperoleh kebenaran dan menyangkut kebebasan dari Pemohon

Kasasi (dahulu Terdakwa I) dimana dapat membuktikan kalau Pemohon

Kasasi (dahulu Terdakwa I) benar-benar tidak bersalah sebagaimana

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Pemohon Kasasi (dahulu

Terdakwa I) memohon kesediaan Majelis Hakim Agung untuk berkenan

membaca, memeriksa dan mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan

oleh Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) dalam Memori Bandingnya

yang telah disampaikan kepada Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat, dan kranya Majelis Hakim Agung berkenan mengijinkan

Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) mencantumkan kutipan dari Memori

Banding tersebut dalam Memori Kasasi ini untuk bahan pertimbangan,

sebagaimana berikut ini: Kutipan dari memori banding (dari halaman 25

sampai dengan halaman 85):

Pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan fakta :

Dalam pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan fakta-fakta

yang dijadikan dasar bagi Putusan yang diambilnya, Majelis Hakim pada

intinya menyatakan memperoleh fakta hukum:

1. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2002, Pimpinan PT DMR dengan

saksi Raul J Supit, dalam rapat intern tertutup khusus direksi,

membicarakan tentang rencana perusahaan mengerjakan proyek

pembangunan rumah sakit dengan bekerjasama dengan Investor

General Finance Corporation (GFC) dan operator rumah sakit dari

Inggris, yaitu MER, dimana GFC meminta DMR ikut menyertakan

modal;

2 Bahwa saksi Ahmad Riyadi, saksi Aryo Santigi Budihanto dan saksi

Alexander J Parengkuan (selanjutnya disebut "Pimpinan DMR"), ke-

mudian mengajukan kredit kepada bank Mandiri cabang Jakarta

Prapatan melalui kepala cabangnya, yaitu saksi Charto H Sunardi, SE;

3. Bahwa saksi Charto H Sunardi, SE menyarankan Pimpinan DMR untuk

mencari investor yang mampu menempatkan dana di Bank Mandiri

cabang Jakarta Prapatan yang nantinya dana tersebut akan diikat oleh

Bank Mandiri sebagaijaminan atas kredit yang diajukan oleh Pimpinan;

4. Bahwa saksi Charto H Sunardi, SE kemudian memperkenalkan kepada

Henny Purnama Katerine, SE dan Aries Setiawan yang kemudian juga

memperkenalkan Pimpinan DMR kepada Adi Senggono, Syarifuddin

(sampai saat ini masih DPO dan tidak pernah diproses oleh

Kepolisian), Yosef Tjahjadjaja, Ferry yang mengaku sebagai perwakilan


dari PT Rifan Financindo Securitas (selanjutnya disebut RFS), dan

Agus Budio Santoso selaku Direktur dari RFS, yang akan bertindak

sebagai arranger dari penempatan dana pihak ketiga (investor) ke PT

Bank Mandiri cabang Prapatan yang akan dipakai untuk menjamin

kredit yang diajukan oleh DMR. Hal tersebut juga secara jelas diakui

dan dibenarkan oleh saksi H Charto Sunardi, SE dalam kesaksiannya

di muka persidangan;

5. Bahwa saksi Charto H Sunardi, SE meminta Pimpinan DMR agar me-

ngajukan permohonan kredit dengan memakai permohonan atas nama

pribadi-pribadi dan pada saat dana pihak ketiga masuk (dana milik

Jamsostek yang diusahakan oleh RFS), saksi Charto H Sunardi, SE

memberitahukan Pimpinan DMR agar mempersiapkan seluruh

dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan kredit yang

diajukan PT DMR, termasuk seluruh dokumen-dokumen pengajuan

kredit atas nama pembanding (dahulu Terdakwa I);

6. Bahwa saksi Charto H Sunardi, SE, telah diingatkan oleh saksi Budi

Waluyo tentang keharusan adanya surat persetujuan penjamin dari

Jamsostek dan keharusan adanya akta pendirian Jamsostek untuk

melihat kewenangan pejabat yang menandatangani surat persetujuan

tersebut, tetapi diabaikan oleh saksi Charto H Sunardi, SE, dan tetap

mengucurkan kredit kepada PT. DMR, yang salah satunya adalah

mengucurkan kredit kepada Pembanding (Terdakwa I) sebesar Rp.

15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

4. Bahwa saksi Charto H Sunardi, SE kemudian memperkenalkan kepada

Henny Purnama Katerine, SE dan Aries Setiawan yang kemudian juga




dari PT Rifan Financindo Securitas (selanjutnya disebut RFS), dan


sebagai arranger dari penempatan dana pihak ketiga (investor) ke PT

Bank Mandiri cabang Prapatan yang akan dipakai untuk menjamin

kredit yang diajukan oleh DMR. Hal tersebut juga secara jelas diakui

dan dibenarkan oleh saksi H Charto Sunardi, SE dalam kesaksiannya

di muka persidangan;

5. Bahwa saksi Charto H Sunardi, SE meminta Pimpinan DMR agar

mengajukan permohonan kredit dengan memakai permohonan atas

nama pribadi-pribadi dan pada saat dana pihak ketiga masuk (dana


milik Jamsostek yang diusahakan oleh RFS), saksi Charto H Sunardi,

SE memberitahukan Pimpinan DMR agar mempersiapkan seluruh

dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan kredit yang

diajukan PT DMR, termasuk seluruh dokumen-dokumen pengajuan

kredit atas nama pembanding (dahulu Terdakwa I);

6. Bahwa saksi Charto H Sunardi, SE, telah diingatkan oleh saksi Budi

Waluyo tentang keharusan adanya surat persetujuan penjamin dari

Jamsostek dan keharusan adanya akta pendIrian Jamsostek untuk

melihat kewenangan pejabat yang menandatangani surat persetujuan

tersebut, tetapi diabaikan oleh saksi Charto H Sunardi, SE, dan tetap

mengucurkan kredit kepada PT DMR, yang salah satunya adalah

mengucurkan kredit kepada Pembanding (Terdakwa I) sebesar Rp.

15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

7. Bahwa tanpa seijin Pemilik Deposito yaitu PT. Jamsostek, saksi Charto

H Sunardi, SE telah memecah Deposito senilai Rp. 200.000.000.000,-

(dua ratus milyar rupiah) menjadi 10 lembar Bilyet Deposito senilai Rp.

20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan kemudian menjadikan

sebagai-jaminan kredit;

8. Bahwa saksi Charto H Sunardi, SE tidak melihat sendIri penanda-

tanganan surat gadai Deposito, dan juga tidak melakukan konfIrmasi

mengenai gadai/jaminan Deposito kepada PT. Jamsostek sebagai

pemilik dan tidak melaporkan keputusan pemberian kredif tersebut

kepada Bisnis Unit Manajemen (Komersial Banking) dan Credit Risk

Management (CRM);

9. Bahwa PT. RFS mendapat pembayaran uang dari DMR sebesar Rp.

19.875.000.000,- sebagai fee atas jasa mereka sebagai arranger dalam

menempatkan dana investor di Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan

yang dipakai sebagai jaminan kredit yang diajukan DMR;

10.Bahwa uang yang diperoleh dari pengucuran kredit atas nama kredit

perorangan tersebut yaitu atas nama Pembanding (dahulu Terdakwa I)

yang diterima dari PT. Bank Mandiri cabang Prapatan, pada hari yang

sama langsung di transfer ke Rekening perusahaan, yaitu dari kucuran

dana kredit yang masuk ke dalam rekening Pembanding (dahulu

Terdakwa I), telah ditransfer sebanyak Rp.14.950.000.000,- (empat

belas milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening

perusahaan yaitu DMR dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah) tetap berada di rekening Pembanding (dahulu

Terdakwa I);


Dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim (Judex Factie) di atas

yang diambil dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sangat jelas

sekali menunjukkan kalau Majelis Hakim secara nyata, jelas dan sah telah

mengakui hal-hal berikut ini:

1. Bahwa sejak awal Pembanding (Terdakwa I) tidak tahu dan tidak

terlibat dalam proses dan rencana perusahaan DMR untuk membuat

rumah sakit dan tidak terlibat dalam proses dan rencana perusahaan

DMR untuk membuat rumah sakit dan tidak terlibat sama sekali dengan

rencana perusahaan DMR dalam mengajukan kridit ke Bank Mandiri

cabang Jakarta Prapatan, karena sejak awal, semua rencana-rencana

tersebut hanya diketahui dan dilaksanakan oleh saksi Ahmad Riyadi,

saksi Aryo Santigi Budihanto dan saksi Alexander J Parengkuan

(Pimpinan DMR);

2. Bahwa Pimpinan DMR, benar-benar mempunyai proyek pembangunan

rumah sakit di daerah Jakarta, Surabaya, Bali dan Lombok dengan

bekerja sama dengan General Finance Corporation (GFC) dan Medical

European Hospital (MEH), dimana untuk modal usahanya adalah

dengan mengajukan kredit ke PT. Bank Mandiri cabang Prapatan, yang

dalam pelaksanaannya adalah melalui kredit perorangan, dimana

kemudian Pimpinan DMR memerintahkan kepada Pembanding (dahulu

Terdakwa I), sebagai karyawan dari DMR untuk dipinjam namanya

dalam mengajukan kredit ke PT. Bank Mandiri cabang Prapatan, dan

pada saat itu Pembanding (dahulu Terdakwa I) telah melakukan dan

memenuhi semua syarat-syarat formil dalam mengajukan kredit, baik

itu proposal maupun syarat-syarat administrasi kepada Pembanding

(dahulu Terdakwa I), yang dalam prakteknya semuanya dipersiapkan

oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan dan pihak perusahaan

DMR, dan bahkan saudara saksi H. Charto Sunardi,SE sendiri dalam

kesaksiannya di muka persidangan mengakui kalau permohonan kredit

dari Pembanding (dahulu Terdakwa I) dan juga Terdakwa-Terdakwa

yang lainnya telah melengkapi dan memenuhi semua persyaratan-

persyaratan yang diminta oleh Bank, yang pada saat itu diwakili oleh

saksi H. Charto Sunardi,SE selaku Kepala Cabang (Putusan hal. 76);

3. Bahwa Perjanjian Kredit pada tanggal 26 Pebruari 2002 yang diajukan

oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I) adalah sah, dimana hal tersebut

juga ditegaskan oleh saksi H Charto Sunardi, SE di muka persidangan

yang menyatakan Perjanjian Kredit tersebut sah, karena sudah bayar

provisi bank, sudah bayar bunga, dan bayar materai (Putusan hal 82),

begitu juga saksi Arief Budi Wijaksono, SE (Putusan hal 39), saksi


Eddy Rahmadi, SE (Putusan hal 64, alinea terakhir);

4. Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak pernah

terlibat dan tidak pernah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan

Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan, maupun orang-orang yang

diperkenalkan saksi H Charto Sunardi, SE kepada para Pimpinan,

termasuk tidak mengenal orang-orang dari RFS, bahkan Pembanding

(dahulu Terdakwa I) pada awalnya sama sekali tidak tahu menahu

berapa besar kredit yang akan diajukan dan siapa penjaminnya,

bahkan sebagaimana terungkap dalam persidangan, pada saat

penandatanganan Perjanjian Kredit dengan Bank Mandiri cabang

Jakarta Prapatan, Pembanding (dahulu Terdakwa I) baru mengetahui berapa besar nilai kredit dari Perjanjian Kredit yang ditandatanganinya,

dan pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit, Pembanding

(dahulu Terdakwa I) hanya diperlihatkan halaman depan dan halaman

belakang dari perjarjian kredit tersebut dan tidak pernah mendapat

salinannya, dan baru melihat Perjanjian Kredit tersebut secara lengkap

pada saat Pembanding (dahulu Terdakwa I) diperiksa di POLDA

METRO JAYA, bahkan Pembanding (dahulu Terdakwa I) sama sekali

tidak tahu menahu kalau pada tanggal 14 Pebruari 2002 Bank Mandiri

cabang Jakarta Prapatan telah mengucurkan kredit kepada perusahaan

DMR;

5. Bahwa oleh karenanya terbukti sejak awal proses kredit, bahkan dalam

proses awal pengajuan proposal dan hal-hal lainnya, Pembanding

(dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak terlihat dan tidak tahu menahu,

sehingga jelas sekali terbukti kalau bukan Pembanding (dahulu-

Terdakwa I) yang mencari investor maupun mencari arranger yang

akan mencari investor untuk menjamin kredit yang akan diajukan oleh

perusahaan PT. DMR (melalui Pimpinan) kepada PT. Bank Mandiri

cabang Prapatan, tetapi saksi H. Charto Sunardi, SE, yang mencari

dan kemudian memperkenalkan Pimpinan DMR kepada Henny

Purnama Katerine, SE dan Aries Setiawan yang kemudian juga




dari PT. Rifan Financindo Securitas (selanjutnya disebut RFS), dan


sebagai arranger dari penempatan dana pihak ketiga (investor) ke PT.

Bank Mandiri cabang Prapatan untuk menjamin kredit yang diajukan

oleh DMR. Hal tersebut juga secara jelas diakui dan dibenarkan oleh


saksi H Charto Sunardi, SE dalam kesaksiannya di muka persidangan

(Putusan hal 74, dan hal 165);

6. Bahwa benar dana investor (PT, Jamsostek) yang diusahakan oleh

arranger (RFS) yang masuk ke PT. Bank Mandiri cabang Prapatan

digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diajukan oleh Pembanding

(dahulu Terdakwa I) dan para Terdakwa yang lain (DMR), hal ini juga

diakui oleh saksi H Charto Sunardi, SE di muka persidangan (Putusan

hal. 77, alinea ketiga dari bawah, Putusan hal. 78, hal. 79, hal. 80 dan

hal. 84) ;

7. Bahwa benar Pembanding (dahulu Terdakwa I) sesuai permintaan dan

instruksi (perintah) dari Pimpinan DMRmengajukan kredit atas nama

perorangan beserta para Terdakwa yang lain walaupun kredit tersebut

adalah untuk kepentingan perusahaan (DMR) adalah berdasarkan

inisiatif dan usulan dari saksi H Charto Sunardi, SE (Putusan hal.166);

8. Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) benar-benar tidak tahu

menahu mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan investor

(PT. Jamsostek) dalam hubungan masuknya dana milik investor (PT.

Jamsostek) yang diusahakan oleh RFS ke PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan dimana sejak awal telah disepakati penggunaannya adalah

sebagai jaminan atas kredit yang diajukan oleh Pimpinan, termasuk

pengurusan sertifikat gadai Deposito baik itu mengenai

penandatanganannya maupun keabsahan dari tandatangannya, karena sejak awal Pembanding (dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan maupun proses yang terjadi antara

Pimpinan DMR dengan RFS maupun dengan PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan (saksi H Charto Sunardi, SE). Oleh karena itu Pembanding

(dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak tahu apa-apa saja yang

dibicarakan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sehubungan

dengan pengajuan kredit tersebut, karena Pembanding (dahulu

Terdakwa I) hanya melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh

Pimpinan DMR kepadanya ;

Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) baru mengetahui kalau

seharusnya hal tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari

RFS dan pihak PT. Bank Mandiri cabang Prapatan, yaitu saksi H.

Charto Sunardi, SE (karena rupanya untuk itulah RFS mendapat

bayaran uang jasa atas hal-hal yang merupakan tanggung jawabnya

dalam usahanya mendatangkan dana ke PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan), pada saat Pembanding (dahulu Terdakwa I) diperiksa di

Polda Metro DKl, bahkan sepengetahuan Pembanding (dahulu


Terdakwa I) dari informasi yang didengarnya kemudian setelah adanya

kasus ini baik itu sewaktu pemeriksaan di kepolisian maupun di

kejaksaan dari Pimpinan DMR maupun dari keterangan saksi H Charto

Sunardi, SE , bahwa RFS melarang Pimpinan DMR untuk berhubungan

dengan PT. Jamsostek, sebagaimana juga kesaksian H Charto

Sunardi, SE dalam persidangan yang menyatakan Yosef (RFS) yang

akan mengurus segala sesuatunya langsung dengan pemilik dana yang

dalam hal ini adalah PT Jamsostek (Putusan halo.75, hal. 77, dan hal.

86);

9. Bahwa RFS benar merupakan arranger (mediator) dari pengadaan

dana investor (PT Jamsostek) yang masuk ke PT Bank Mandiri cabang

Prapatan untuk menjamin kredit yang juga diajukan oleh Pimpinan

DMRdan kredit yang diajukan Pembanding (dahulu Terdakwa I) dan

para Terdakwa yang lain (berdasarkan perintah Pimpinan), dimana

segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilik dana/investor (PT

Jamsostek) diurus dan dilaksanakan oleh PT Rifan Finansindo

Sekuritas (RFS), yang mana hal tersebut juga telah diakui oleh H

Charto Sunardi, SE dalam kesaksiannya (putusan hal 74, 75, 77,78 dan

86). Hal tersebut juga terbukti dengan dibayarnya uang jasa sebesar

Rp. 19.875.000.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh

lima juta rupiah) kepada RFS oleh perusahaan PT Dwinogo

Manunggaling Roso (DMR), yang pembayarannya dilaksanakan oleh

saksi Alexander J Parengkuan selaku Direktur DMR (Putusan hal 95);

10.Bahwa benar yang bertanggung jawab dalam mengucurkan kredit

kepada Pembanding (dahulu Terdakwa I) adalah pihak Bank Mandiri

cabang Jakarta Prapatan, yaitu saksi H Charto Sunardi, SE, karena

jelas terungkap dan terbukti dari keterangan saksi-saksi dalam

persidangan kalau saksi H Charto Sunardi, SE sudah diingatkan oleh

bawahannya. tentang hal-hal yang harus dipenuhi dalam pengucuran

kredit, dan jelas juga telah terbukti dalam persidangan kalau saksi H

Charto Sunardi, SE, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran

terhadap ketentuan-ketentuan Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan,

jadi bukan Pembanding (dahulu Terdakwa I), apalagi Perjanjian Kredit

yang ditandatangani oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I) adalah

dilaksanakan hanya berdasarkan perintah Pimpinan DMR dan bukan

atas keinginan maupun kepentingan pribadi dari Pembanding (dahulu

Terdakwa I);

11.Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak pernah mengadakan

pendekatan maupun memberi sesuatu baik itu berupa barang maupun


uang kepada saksi R. Charto Sunardi, SE agar permohonan kreditnya

dikabulkan oleh pihak Bank Mandiri cahang Jakarta Prapatan,

sebagaimana juga sudah terbukti dalam persidangan kalau

Pembanding (dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak pernah bertemu

secara langsung dengan saksi R Charto Sunardi, SE maupun

mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan saksi R Charto

Sunardi, SE sehubungan dengan kredit yang diajukan Pembanding


12.Bahwa oleh karenanya secara sederhana telah terbukti dan benar kalau yang berwenang untuk mengabulkan kredit dan mengucurkan

dana kepada Debitur, yang dalam hal ini adalah Pembanding (dahulu

Terdakwa I) adalah pihak bank sehingga apabila terdapat hal-hal atau

syarat-syarat yang menurut pihak bank belum terpenuhi, dan dalam hal

ini, hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Pembanding (dahulu

Terdakwa I) dan pengajuan kreditnya tetap dikabulkan, maka

sebagaimana yang dikatakan oleh saksi dari Bank Mandiri, saksi Eddy

Rahmadi, SE dan saksi Eddie Rinaldy, SH, saksi ahli perbankan, yaitu

saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka

yang bertanggungjawab adalah pihak bank, dalam hal ini PT Bank

Mandiri cabang Prapatan (saksi R Charto Sunardi, SE), Putusan hal. 66

dan hal. 146);

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, yang disimpulkan dari fakta-fakta

hukum yang terungkap dalam persidangan, jelas sekali terlihat bahwa

Pembanding (dahulu Terdakwa I) dalam kasus ini tidak terbukti mela-

kukan suatu tindak Pidana Korupsi, karena jelas sekali terlihat kalau pada

saat itu atas permintaan Pimpinan, Pembanding (dahulu Terdakwa I)

hanya melakukan suatu Perjanjian Kredit yang sah dengan PT. Bank

Mandiri cabang Prapatan dan pada waktu itu melalui Pimpinan,

Pembanding (dahulu Terdakwa I) telah memenuhi semua persyaratan

yang diminta oleh pihak PT. Bank Mandiri cabang Prapatan, yang

kemudian terbukti dengan dikabulkannya pengajuan kredit tersebut yaitu

cairnya dana kredit dari PT. Bank Mandiri cabang Prapatan kepada

Pembanding (dahulu Terdakwa I).

Bahwa secara sederhana dan jelas terbukti kalau kredit yang diajukan

oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I) bukan untuk kepentingan pribadi

tetapi untuk kepentingan perusahaan (DMR), dimana terbukti dana yang

diterima dari PT. Bank Mandiri cabang Prapatan, pada hari yang sama

langsung ditransfer ke Rekening perusahaan (DMR) dan Pembanding

(dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak pernah memakai dan

menggunakan uang tersebut untuk kepentingan prihadi. (Putusan hal 169


alinea kedua).

Bahwa apabila kemudian ditemukan adanya surat gadai deposito yang

tandatangannya dipalsukan (merupakan produk stempel) adalah di luar

sepengetahuan dari Pembanding (dahulu Terdakwa I) dan dalam per-

sidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang menyimpulkan hahwa

Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak pernah melakukan pemalsuan

surat gadai deposito tersebut, karena pihak yang membuatnya adalah

pihak bank yaitu PT. Bank Mandiri cabang Prapatan dengan PT. Rifan

Financindo Sekuritas (RFS) sehagai arranger dari penempatan dana PT.

Jamsostek di PT. Bank Mandiri cabang Prapatan, bahkan yang membawa

surat gadai deposito tersebut ke PT. Jamsostek untuk ditandatangani

adalah RFS, yang dalam hal ini adalah Yosef Tjahjajaja, jadi bukan

dilakukan Pembanding (dahulu Terdakwa I).

Bahkan saksi H Charto Sunardi, SE sebagai Pimpinan DMR PT. Bank

Mandiri cabang Prapatan juga menyatakan kalau Perjanjian Kredit

Pembanding (dahulu Terdakwa I) sudah sah (Putusan hal 102), dan

Pembanding (dahulu Terdakwa I) telah memenuhi semua persyaratan-

persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan kredit, sehingga jelaslah

apabila memang timbul masalah sehubungan dengan penerimaan dana

yang diterima Pembanding (dahulu Terdakwa I) atas pengajuan kredit

yang diajukannya ke PT. Bank Mandiri cabang Prapatan, maka masalah

tersebut seharusnya adalah masalah keperdataan dan bukan masalah

pidana, sebagaimana dikatakan oleh saksi ahli Eddy Rinaldy,SH di muka

persidangan, "bahwa didalam prosedur suatu permohonan kredit yang

telah sesuai merupakan suatu keperdataan antara bank dengan Debitur ",

dalam hal ini adalah Pembanding (dahulu Terdakwa I) (Putusan hal. 145);

Bahwa secara sederhana dan jelas dapat dilihat kalau pertimbangan-

pertimbangan majelis Hakim (Judex Factie) di atas yang dibuat

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sama sekali

tidak dapat menunjukkan kalau Pembanding (dahulu Terdakwa I) telah

terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

didakwakan Jaksa Penuntut Umum, bahkan sebaliknya yang terbukti dari

fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah

Pembanding (dahulu Terdakwa I) hanya melakukan suatu hubungan

keperdataan yaitu dengan menandatangani perjanjian kredit dengan PT.

Bank Mandiri cabang Prapatan.

Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, juga dapat terlihat jelas kalau pihak

yang benar-benar bertanggung jawab dalam kasus yang timbul dalam

pengucuran kredit dari PT Bank Mandiri cabang Prapatan ke Pembanding


(dahulu Terdakwa I) dan para Terdakwa lainnya (DMR), adalah PT. Rifan

Financindo Sekuritas (BFS) sebagai arranger yang mengurus segala

sesuatu yang berkaitan dengan masuknya dana milik investor (PT.

Jamsostek) ke PT Bank Mandiri cabang Prapatan, termasuk diantaranya

tetapi tidak terbatas kepada mengurus surat gadai deposito, dan PT.

Bank Mandiri cabang Prapatan, yang dalam hal ini adalah saksi H. Charto

Sunardi, SE, yang menerbitkan surat gadai deposito dan yang ber-

wenang mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh

Pembanding (dahulu Terdakwa I);

Bahwa secara sederhana dan jelas dapat dilihat kalau dalam per-

timbangan-pertimbangan Majelis Hakim (Judex Factie) khususnya yang

berkaitan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan

keterangan-keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa-

Terdakwa (butir 1 sampai dengan butir 20, putusan halaman 163 sampai

dengan halaman 169), tidak ada satupun suatu fakta yang dapat

menunjukkan kalau Pembanding (dahulu Terdakwa I) telah melakukan

suatu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, kalaupun ada

fakta yang menyatakan kalau ada dana dari Bank Mandiri cabang Jakarta

Prapatan yang masuk ke dalam rekening Pembanding (dahulu Terdakwa

I), itu adalah dana yang diperoleh dari dikabulkannya permohonan kredit

Pembanding (dahulu Terdakwa I), oleh karena itu seandainya perjanjian

kredit yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I) tersebut,

dianggap bermasalah sehingga menimbulkan masalah korupsi karena

adanya kerugian uang negara yang terlibat, maka terhadap hal itu dalam

persidangan juga telah terungkap kalau tidak ada satupun fakta-fakta

yang menyatakan kalau masalah tersebut dilakukan oleh Pembanding


Oleh karena itu jelas sekali terbukti kalau Putusan yang dibuat oleh

Majelis Hakim sangat bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan

fakta hukum yang dibuatnya, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim

Tinggi membatalkan putusan tersebut karena dibuat tidak sesuai dengan

pertimbangan-pertimbangan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Selain dari fakta-fakta yang sudah dibahas di atas, dalam putusan Majelis

Hakim terdapat "Fakta-fakta" yang tidak benar atau keliru yang juga

menjadi landasan dari Putusan Majelis Hakim yang harus diluruskan.

yaitu:

(1) "Bahwa untuk surat gadai deposito atas nama Andre Nugraha Achmad

Nouval, belum ditandatangani oleh Pemilik Deposito, dan hingga

tanggal 26 Pebruari 2002 kredit dikeluarkan tanpa gadai deposito,


seharusnya Bilyet Deposito yang dijaminkan harus diikat dengan

gadai Deposito" (Putusan hal. 167)

(2) "Bahwa pengucuran kredit kepada Terdakwa Andre Nugraha Ach-

mad Nouval, adalah tidak sesuai dengan Standar Operasional PT.

Bank Mandiri (SOP), " (Putusan hal.167) ;

(3)"Terdakwa Andre Nugraha Achmad Nouval, menerima pinjaman

sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), setelah

masuk ke rekeningnya selanjutnya ditransfer lagi ke Rekening

perusahaan PT. Dwinogo Manunggaling Roso sebesar Rp. 14.

950.000.000, - sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000, - (lima

puluh juta rupiah) tetap berada pada rekening pribadi yang ber-

sangkutan" (Putusan hal. 169);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terlihat bahwa

pertimbangan Majelis Hakim di atas menyimpulkan kalau Majelis Hakim

(Judex Faetie) berkesimpulan kalau Pembanding (dahulu Terdakwa I)

yang sudah menjaminkan Bilyet Deposito untuk pengajuan kreditnya dan

pengucuran kredit kepada Pembanding (dahulu Terdakwa I) adalah tidak

sesuai dengan SOP Bank Mandiri dan uang yang diperoleh dari

pengucuran kredit tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) dipakai oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I) untuk

kepentingan pribadi adalah suatu pertimbangan yang keliru karena

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti

kalau Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak melakukan satupun dari hal-

hal tersebut di atas, karena faktanya adalah sebagai berikut:

a. Pembanding (dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak tahu menahu

tentang proses kredit yang diajukan Pimpinan DMR sehingga

Pembanding (dahulu Terdakwa I) juga tidak tahu mengenai segala

sesuatu yang diperlukan untuk pengajuan kredit tersebut, termasuk

mengenai jaminan dan gadai Deposito, bahkan Pembanding (dahulu

Terdakwa I) tidak pernah menerima surat gadai deposito dari saksi H

Charto Sunardi, SE untuk ditandatangani PT. Jamsostek sebagai

Pemilik Deposito, karena memang sejak awal Pembanding (dahulu

Terdakwa I) tidak pernah terlibat dan hanya terlibat dalam masalah

kredit tersebut hanya pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit

(itupun hanya diperlihatkan halaman depan dan belakang dari

Perjanjian Kreditnya). Yang terjadi adalah, sebagaimana kemudian

fakta yang terungkap selama persidangan, faktanya adalah yang

mengurus segala sesuatu yang berurusan dengan kredit dan investor

(PT. Jamsostek) adalah para Pimpinan DMR dengan saksi H Charto


Sunardi, SE dan Yosef Tjahjadjaja (RFS), bahkan fakta yang terungkap

dalam persidangan tentang Yosef Tjahjadjaja (RFS) yang melarang

Pimpinan DMR maupun saksi H Charto Sunardi, SE untuk

berhubungan langsung dengan pemilik dana/investor (PT. Jamsostek)

tidak diketahui oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I), Putusan hal. 75,

77, 78 dan 86;

b. Bahwa bukan Pembanding (dahulu Terdakwa I) yang telah melanggar

ketentuan-ketentuan atau SOP yang berlaku di Bank Mandiri cabang

Jakarta Prapatan dalam proses kreditnya akan tetapi pihak Bank

Mandiri cabang Jakarta Prapatan, yaitu saksi H Charto Sunardi, SE;

c. Pembanding (dahulu Terdakwa I) telah memenuhi semua memori

kasasi Andree Nugraha by Heber persyaratan-persyaratan formal yang

diminta oleh pihak PT Bank Mandiri cabang Prapatan melalui Pimpinan,

dan Perjanjian Kreditnya sendIri adalah sah (diakui dan dibenarkan

oleh pihak bank, Putusan hal. 76, hal. 82, hal. 39, hal. 64), dan

Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak pernah memalsukan surat gadai

Deposito, karena yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan

dengan pemilik dana/investor (PT Jamsostek) adalah RFS melalui

Yosef Tjahjadjaja (Putusan hal. 75, 77, 78 dan 86), sehingga apabila

kemudian diketemukan ternyata surat gadai depositonya palsu, bukan

kesalahan Pembanding (dahulu Terdakwa I) karena sepanjang

pengetahuan Pembanding (dahulu Terdakwa I), semua persyaratan-

persyaratan yang diminta oleh PT Bank Mandiri cabang Prapatan

sudah dipenuhi oleh PT DMR, terbukti kreditnya cair sehingga dalam

hal ini Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak merugikan PT Bank

Mandiri cabang Prapatan, apalagi pada saat itu pinjaman kreditnya

belum jatuh tempo dan Pembanding (dahulu Terdakwa I) dan para

Terdakwa lainnya tetap membayar bunga. Seharusnya Jaksa Penuntut

Umum memeriksa dan menuntut RFS dan Yosef Tjahjadjaja yang telah

melakukan tindak pidana korupsi dan pemalsuan atas terjadinya surat

gadai deposito yang palsu tersebut, karena pihak RFS dan Yosef

Tjahjadjaja yang paling memperoleh keuntungan bukan Pembanding


d. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta, kalau yang me-

lakukan transfer uang sejumlah Rp. 14.950.000.000,- dari rekening

Pembanding (dahulu Terdakwa I) ke Rekening perusahaan DMR

adalah saksi Aryo Santigi Budihanto dan bukan dilakukan oleh

Pembanding (dahulu Terdakwa I), karena pada saat penandatanganan

Perjanjian Kredit, Pembanding (dahulu Terdakwa I) telah diminta untuk


menandatangani blanko kosong pemindahbukuan dana dari rekening

Pembanding (dahulu Terdakwa I), yaitu dari rekening Pembanding

(dahulu Terdakwa I) yang khusus dibuat untuk Perjanjian Kredit ke

Rekening perusahaan DMR. Kalaupun ada uang sejumlah Rp. 50.000.

000,- yang masih tertinggal di rekening tersebut adalah diluar

sepengetahuan dari Pembanding (dahulu Terdakwa I), dan juga bukan

karena permintaan dari Pembanding (dahulu Terdakwa I), jadi semakin

terbukti kalau uang yang masih tertinggal di rekening Pembanding

(dahulu Terdakwa I) adalah bukan untuk dan atau karena kepentingan

pribadi;

Fakta-fakta tersebut di atas, terungkap dalam persidangan baik itu lewat

keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari Pembanding (dahulu

Terdakwa I) maupun para Terdakwa lainnya, oleh karena itu sangat

disesalkan sekali kalau Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-

fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut;

Oleh karena itu, berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka jelas terlihat

bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang berkaitan dengan

fakta adalah kelIru dan sama sekali tidak sesuai dengan bukti-bukti yang

terungkap di persidangan, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim

Tinggi membatalkan putusan tersebut dan membebaskan dan me-

lepaskan Pembanding (dahulu Terdakwa I) dari segala tuntutan hukum;

Pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan hukum;

Sebelum membahas lebih lanjut pertimbangan-pertimbangan yang ber-

kaitan dengan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Pusat, perkenankanlah Pembanding (dahulu Terdakwa I) memberitahu-

kan dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Jakarta bahwa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan sebab

musabab) dari dakwaan tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut

Umum berhubungan dengan pencairan kredit dari PT Bank Mandiri

cabang Prapatan kepada Pembanding (dahulu Terdakwa I) dan Para

Terdakwa lainnya (DMR) adalah surat gadai deposito yang merupakan

jaminan dari kredit tersebut, setelah kreditnya cair, dinyatakan palsu,

karena tandatangan yang tertera didalamnya maupun keberadaan surat

gadai Deposito tersebut, ternyata kemudian dibantah atau tidak diakui

oleh pemilik dana/investor, yang dalam hal ini adalah PT Jamsostek.

sehingga pihak Bank Mandiri Pusat langsung mengambil kesimpulan dan

keputusan kalau kredit tersebut bermasalah karena, tidak ada jaminannya

dan merugikan pihak Bank Mandiri, padahal kreditnya sendiri belum jatuh

tempo dan Pembanding (dahulu Terdakwa I) dan Para Terdakwa lainnya


(DMR) masih melaksanakan kewajibannya kepada pihak Bank Mandiri,

termasuk membayar bunganya. Jadi belum terbukti kalau Pembanding

(dahulu Terdakwa I) tidak mampu membayar kreditnya, pihak Bank

Mandiri sudah menuduh kredit tersebut bermasalah, kalaupun/kredit

tersebut harus mempunyai jaminan, seharusnya pihak Bank Mandiri bisa

meminta Debitur/Pembanding (dahulu Terdakwa I) untuk memberikan

jaminan yang lain sebagai pengganti surat gadai Deposito tersebut dan

memberi kesempatan kepada Pembanding (dahulu Terdakwa I) untuk

membayar kredit tersebut sampai jatuh tempo, kecuali pada saat kredit

sudah jatuh tempo dan Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak mampu

bayar, baru pada saat itu Bank Mandiri boleh menyatakan kalau kreditnya

bermasalah. Oleh karena itu seharusnya Jaksa Penuntut Umum terlebih

dahulu harus membuktikan siapa yang memalsukan surat gadai deposito

tersebut, sebab Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Pembanding

(dahulu Terdakwa I) dan Para Terdakwa lainnya (DMR) melakukan tindak

pidana korupsi yang merugikan negara karena/kredit yang diperoleh/tidak

dengan surat gadai deposito yang sah, padahal sebagaimana fakta-fakta

yang terungkap dalam persidangan, Pembanding (dahulu Terdakwa I)

telah memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang diminta oleh PT

Bank Mandiri cabang Prapatan dan khusus mengenai surat gadai

Deposito tersebut, yang membuat adalah PT Bank Mandiri cabang

Prapatan (saksi N. Charto Sunardi, SE) dan penandatanganannya diurus

oleh PT. Rifan Financindo Sekuritas (RFS). Perlu diketahui kalau pada

saat penandatanganan Perjanjian Kredit dengan PT.Bank Mandiri cabang

Prapatan, Pembanding (dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak mengetahui

kalau ada syarat-syarat yang tidak sah, karena sepanjang pengetahuan

dari Pembanding (dahulu Terdakwa I), semua persyaratan sudah

dipenuhi oleh perusahaan yang dalam hal ini PT DMR, dan semuanya

sah, karena terbukti permohonan kreditnya disetujui dan dananya juga

dikucurkan oleh PT Bank Mandiri cabang Prapatan, karena tidak mungkin

pihak Bank Mandiri mengabulkan permohonan kredit atas nama

Pembanding (dahulu Terdakwa I) apabila masih ada syarat-syarat yang

belum dipenuhi oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I);

Bahwa seharusnya pemalsuan surat gadai deposito merupakan unsur

yang utama dari/casus yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum,

karena masalah ini tidak mungkin terjadi apabila surat gadai depositonya

asli sedangkan Pembanding (dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak

mengetahui kalau surat gadai deposito tersebut palsu atau tidak, karena

sepengetahuan Pembanding (dahulu Terdakwa I), pada saat akad kredit,


semua persyaratan telah dipenuhi oleh PT DMR, termasuk surat gadai

deposito kalau memang syarat Perjanjian Kredit harus ada surat gadai

deposito sebagai jaminan, yang belakangan baru diketahui oleh

Pembanding (dahulu Terdakwa I) pada saat diperiksa di Polda Metro DKI,

diurus oleh PT. Bank Mandiri cabang Prapatan (H Charto Sunardi, SE)

dengan RFS (Yosef Tjahjadjaja), dimana hal tersebut juga diketahui oleh

Pembanding (dahulu Terdakwa I dari keterangan yang didengarnya dari

Pimpinan DMR sewaktu pemeriksaan di kantor Polisi), buktinya kredit

yang diajukan ke PT Bank Mandiri cabang Prapatan dikabulkan dan PT.

Bank Mandiri cabang Prapatan telah mencairkan dananya ;

Oleh karenanya dengan segala hormat, Pembanding (dahulu Terdakwa I)

memohon kepada Hakim Tinggi agar memeriksa ulang perkara ini dengan

sebaik-baiknya dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of in

Nocence), sehingga dapat melihat perkara ini dengan objektif dan dapat

mengungkap kebenaran yang hakiki yang sebenarnya terjadi dalam

perkara ini. Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) dengan segala

kerendahan hati juga memohon Majelis Hakim Tinggi mau mendengar,

melihat, mepelajari dan mempertimbangkan fakta-fakta yang sebenarnya

terungkap di persidangan hal.hal yang dikemukakan oleh Pembanding

(dahulu Terdakwa I), baik yang terdapat dalam Memori Banding ini

maupun dalam Pledoi Penasehat Hukum Pembanding (dahulu Terdakwa

I), maupun Pledoi pribadi yang dibuat oleh Pembanding (dahulu

Terdakwa I) waktu perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat, sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan

seadil-adilnya.

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai terpenuhinya unsur “secara

melawan hukum” adalah keliru. Karena salah menafsirkan fakta-fakta

hukum dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap

dalam persidangan maupun ketentuan hukum yang berlaku ;

Pertimbangan Judex factie mengenai unsur "Secara Melawan Hukum" ini

diuraikan di halaman 171 sampai dengan halaman 173 Putusan, dimana

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan

kekeliruan dalam menafsirkan fakta-fakta hukum yang ada dengan

pengertian "melawan hukum" dan selanjutnya Majelis Hakim tidak

mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap dalam

persidangan, bahkan sangat besar kemungkinannya kalau Majelis Hakim


Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak membaca dan mempelajari alasan-

alasan hukum dalam pledeoi yang disampaikan oleh Pembanding (dahulu

Terdakwa I) untuk menjadi bahan pertimbangannya dalam menjatuhkan

keputusan, karena pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat, Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Penasihat

Hukum Pembanding dahulu Terdakwa I) untuk membacakan Pledoinya di

muka persidangan.

Oleh karenanya jelas sekali terlihat jelas kalau putusan Majelis Hakim

tersebut tidak didasari oleh suatu kebenaran yang sebenar-benarnya.

Bahwa dalam pertimbangannya (putusan hal. 171), Majelis Hakim

menyatakan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam pasal ini

adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa tersebut adalah

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara RI. Dari

pernyataan tersebut dapat diartikan, bahwa untuk memenuhi unsur

"melawan hukum" tersebut, Pembanding (dahulu Terdakwa I) harus

dibuktikan telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan

ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelumnya dalam pledoi Penasehat Hukum Pembanding (dahulu

Terdakwa I) di Pengadilan Negeri Pusat, telah mempertanyakan per-

buatan manakah yang telah dilakukan Pembanding (dahulu Terdakwa I)

yang dapat dikualifikasikan sebagai "perbuatan melawan hukum", karena

Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan maupun dalam Tuntutannya,

sama sekali tidak dapat menguraikan secara jelas perbuatan Pembanding

(dahulu Terdakwa I) yang mana yang menurut Jaksa Penuntut Umum

yang dapat dikualifikasikan sebagai "perbuatan melawan hukum". Dan

sangat disayangkan, ternyata Majelis Hakim dalam putusannya juga tidak

menjelaskan perbuatan manakah yang dilakukan Pembanding (dahulu

Terdakwa I) yang merupakan perbuatan "melawan hukum". Bahkan kalau

dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam

putusannya halaman 171 sampai dengan halaman 173, tidak ada satupun

perbuatan-perbuatan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut

yang dilakukan oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I), malah jelas terlihat

kalau perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam pertimbangan-per-

timbangan Majelis Hakim tersebut, telah dilakukan oleh pihak Bank

Mandiri cabang Jakarta Prapatan, khususnya oleh saksi H Charto

Sunardi, SE.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya hanya me-

nyatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,

keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat-surat bukti dalam


perkara ini, telah ternyata dimana dikemukakan dalam fakta-fakta yang

diperoleh di persidangan bahwa proses pengucuran fasilitas kredit

kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas, tidak sesuai Standart

Operasional Prosedur PT. Bank Mandiri (SOP), karena tidak dilengkapi

persetujuan penjamin dari pihak PT. Jamsostek, serta tidak dilampirkan

Akta Pendirian PT. Jamsostek untuk mengetahui kewenangan pejabat

dari PT. Jamsostek, dan terhadap keadaan tersebut sudah diingatkan

oleh saksi Budi Waluyo S. Kom, kepada saksi :Charto Sunardi, SE tetap

memerintahkan untuk tetap diproses" Putusan hal. 171, “Menimbang,

bahwa terhadap pemberian kredit para Terdakwa tersebut selain karena

tidak sesuai dengan kewajaran yaitu sejak pengajuan permohonan kredit

sampai pencairan kredit yang hanya dalam waktu 1 (satu) hari, juga

terdapat hal-hal yang tidak lazim……., karena tidak memenuhi

persyaratan, yaitu:

a. Tanpa seijin Pemilik Deposito yaitu PT. Jamsostek memecah deposito

senilai sebagaimana disebutkan di atas"

b. Penandatanganan surat gadai Deposito oleh PT. Jamsostek, yang

ternyata tidak benar, tidak dilakukan dihadapan saksi H. Charto

Sunardi, SE, selaku pejabat yang berwenang;

c. saksi H. Charto Sunardi, SE, selaku spoke manager PT. Bank Mandiri

cabang Jakarta Prapatan, tidak melakukan konfIrmasi mengenai

gadai/jaminan Deposito tersebut kepada PT. Jamsostek sebagai

pemilik;

d. saksi H. Charto Sunardi, SE, selaku spoke manager PT. Bank Mandiri

cabang Jakarta Prapatan, tidak melampirkan keputusan pemberian

kredit dan pengucuran kredit kepada 8 (delapan) orang tersebut di atas

kepada Bisnis Unit Management (Komersial banking) dan Credit Risk

Management (CRM)

e. Saksi H. Charto Sunardi, SE telah menandatangani 5 (lima) surat gadai

Deposito atas nama PT. Jamsostek pada tanggal 14 Pebruari 2002,

dengan jaminan Bilyet Deposito, sebagai jaminan kredit tanpa

konfirmasi lebih dahulu kepada PT. Jamsostek Putusan hal. 172

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Rahman

Alamsyah, menyatakan bahwa PT. Jamsostek Jakarta tidak pernah

menjaminkan Depositonya kepada para Terdakwa. -7 Putusan hal. 172

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa proses pengajuan dan pemberian kredit kepada para

Terdakwa, telah tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga dengan

demikian unsur ke-dua: "secara melawan hukum "telah terbukti.


Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas,

jelas sekali terlihat kalau Majelis Hakim menyatakan perbuatan-perbuatan

yang masuk kedalam kualifikasi perbuatan "melawan hukum" dalam

perkara ini, adalah:

1. Bahwa proses pengucuran kredit tersebut tidak sesuai dengan

Standar Operasional Procedure dari PT. Bank Mandiri, yaitu terjadi

penyimpangan prosedur, karena tidak dilengkapi dengan surat

persetujuan penjaminan, waktu pengucuran kredit yang cuma 1

(satu) hari, tidak memenuhi persyaratan, dan proses pengajuan

tidak dilakukan sebagaimana mestinya ;

2. Surat gadai deposito palsu, karena PT. Jamsostek tidak pernah

menjaminkannya kepada Para Terdakwa ;

1. Proses pengucuran kredit tersebut tidak sesuai dengan Standar

Operasional Procedure dari PT. Bank Mandiri, yaitu terjadi penyim-

pangan prosedur, karena tidak dilengkapi dengan surat persetujuan

penjaminan, waktu pengucuran kredit yang cuma 1 (satu) hari, tidak

memenuhi persyaratan, dan proses pengajuan tidak dilakukan

sebagaimana mestinya ;

Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) sebelum membahas hal tersebut

di atas, perlu menegaskan kalau Pembanding (dahulu Terdakwa I) sejak

awal pengajuan kredit ke PT. Bank Mandiri cabang Prapatan sampai

dengan hari penandatanganan Perjanjian Kredit, sama sekali tidak tahu

menahu dan tidak terlibat, bahkan Pembanding (dahulu Terdakwa V tidak

mengetahui berapa besar jumlah kredit yang akan diajukan sampai saat

penandatanganan Perjanjian Kredit karena Pembanding (dahulu

Terdakwa I) hanya melaksanakan perintah Pimpinan DMR (saksi Ahmad

Riyadi) untuk menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank Mandiri

cabang Jakarta Prapatan dimana segala sesuatu hal yang berkaitan

dengan kredit tersebut diurus dan dilengkapi oleh perusahaan DMR. Oleh

karena itu jelas terlihat dan terbukti kalau Pembanding (dahulu Terdakwa

I) hanya melaksanakan instruksi atau perintah dari Pimpinan DMR (saksi

Ahmad Riyadi) untuk menandatangani Perjanjian Kredit untuk

kepentingan perusahaan; Bahwa oleh karenanya tidak benar kredit yang

diperoleh Pembanding (dahulu Terdakwa I) dari PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan, tidak sesuai dengan proses kredit di PT. Bank Mandiri, karena

Pembanding (dahulu Terdakwa I) pada saat penandatanganan Perjanjian

Kredit telah memenuhi semua persyaratan-persyaratan formil yang

diminta oleh pihak PT. Bank Mandiri cabang Prapatan (saksi H Charto

Sunardi, SE), yang dilakukan oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I)


berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan, yaitu: foto copy KTP

Pembanding (dahulu Terdakwa I), poto copy KTP isteri, akte pernikahan

kecuali surat Permohonan kredit ,karena surat tersebut dipersiapkan oleh

Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan. Sedangkan syarat-syarat surat

persetujuan penjamin maupun surat gadai deposito sama sekali tidak

pernah diketahui oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I) karena pada saat

penandatanganan perjanjian kredit, surat-surat tersebut tidak diminta oleh

PT. Bank Mandiri cabang Prapatan (kepala cabang, saksi H Charto

Sunardi, SE) maupun oleh pegawai Bank Mandiri cabang Jakarta

Prapatan yang lain (saksi Budi Waluyo).

Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak tahu tentang

syarat-syarat dan prosedur pengajuan kredit yang berlaku di Bank Mandiri

cabang Jakarta Prapatan, karena Pembanding (dahulu Terdakwa I) hanya

terlibat pada hari penandatanganan permohonan kredit dan penan-

datanganan Perjanjian Kredit.

Bahwa pada saat pengajuan kredit, penandatanganan Perjanjian Kredit

dan pencairan dana Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak tahu kapan

dananya cair, pihak PT. Bank Mandiri cabang Prapatan tidak pernah mempermasalahkan persyaratan-persyaratan yang belum lengkap,

sehingga Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak pernah tau syarat-syarat

mana yang masih kurang, oleh karena itu Pembanding (dahulu Terdakwa

I) menganggap kalau ternyata kemudian pengajuan kreditnya disetujui

dan dikucurkannya dana kredit tersebut maka semua persyaratan yang

diperlukan untuk cairnya kredit tersebut sudah terpenuhi dan semua

prosedur yang ditempuh dan dilaksanakan adalah sudah sesuai dengan

prosedur dan tata cara perkreditan yang berlaku di PT. Bank Mandiri.

Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian kredit, Pembanding

(dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak mengetahui keterlibatan PT. Rifan

Financindo Sekuritas (RFS) dalam proses pengajuan kredit yang diajukan

Pembanding (dahulu Terdakwa I) kepada PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan, karena Pembanding (dahulu Terdakwa I) hanya menjalankan

perintah dari Pimpinan DMR untuk ikut bersama yang pegawai DMR yang

lainnya mengajukan kredit atas nama perorangan ke PT. Bank Mandiri

cabang Prapatan, walaupun dana kredit tersebut akan digunakan untuk

kepentingan usaha perusahaan (DMR), dan perintah itupun baru diterima

Pembanding (dahulu Terdakwa I) dari Pimpinan DMR (saksi Ahmad

Riyadi) yaitu I (satu) hari sebelum penandatanganan perjanjian kredit,

sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan proses kredit tersebut

tidak diketahui oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I).


Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) baru mengetahui keterlibatan

RFS, pada saat Pembanding (dahulu Terdakwa I) diperiksa di Polda

Metro DKI dan pada saat keterangan-keterangan saksi-saksi di

persidangan, dan pada saat itulah Pembanding (dahulu Terdakwa I) baru

mengetahui kalau RFS mempunyai peranan penting dalam pengucuran

kredit dari PT. Bank Mandiri cabang Prapatan kepada DMR, termasuk

didalamnya terhadap pengucuran kredit atas nama Pembanding (dahulu

Terdakwa I), permohonan kredit dan penandatanganan Perjanjian Kredit.

Bahwa dari fakta-fakta yang khususnya terungkap dalam persidangan

jelas terbukti kalau seharusnya RFS bertanggungjawab atas segala

sesuatu yang berkaitan dengan pemilik dana/investor yang uang

Depositonya ternyata dijadikan jaminan atas kredit yang diajukan oleh

Pembanding (dahulu Terdakwa I), dan bukan tanggungjawab dari

Pembanding (dahulu Terdakwa I), walaupun dalam Perjanjian Kredit yang

ditandatangani oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I) terdapat ketentuan

yang menyatakan pengajuan kredit dijamin dengan gadai deposito

Jamsostek, karena Pembanding (dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak

pernah terlibat dalam proses pengajuan kredit tersebut sejak awal,

bahkan Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak tahu apa isi dari Perjanjian

Kredit yang ditandatanganinya, karena Pembanding (dahulu Terdakwa I)

hanya diperlihatkan halaman depan dan halaman terakhir dari perjanjian

tersebut pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.

Oleh karenanya, dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

Pembanding (dahulu Terdakwa I) dapat mengambil kesimpulan kalau

sebenarnya pada saat itu, RFS yang bertanggungjawab atas syarat-

syarat yang berhubungan dengan pemilik dana/investor (PT. Jamsostek),

yaitu surat gadai deposito. Hal tersebut telah terbukti dengan fakta bahwa

pada saat penandatanganan perjanjian kredit, pihak PT.Bank Mandiri

cabang Prapatan tidak meminta syarat-syarat lain dari Pembanding

(dahulu Terdakwa I) termasuk surat gadai deposito tersebut, karena pada

waktu penandatanganan perjanjian kredit itu, hal-hal yang berhubungan

dengan jaminan, maupun pemilik dana/investor (PT. Jamsostek) adalah

sepenuhnya merupakan tanggungjawab RFS (saksi Yosef Tjahjadjaja);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan telah terjadi

penyimpangan prosedur karena tidak sesuai dengan standar operasional

prosedur adalah patut diragukan karena kenyataannya kredit tersebut

dikucurkan oleh PT. Bank Mandiri cabang Prapatan sebanyak 2 (dua) kali

dengan tenggang waktu yang cukup lama yaitu masing-masing pada

tanggal 14 Februari 2002, kepada Alexander 1. Parengkuan, Ir. Aryo


Santigi Budihanto, Ahmad Riyadi, Harianto Brasali dan Koko Sandoza

Fritzgerald, yang keseluruhannya berjumlah Rp 75.000. 000.000,- dan

berikutnya pada tanggal 26 Februari 2002, kepada Andre Nugraha

Ahmad Nouval, Yakub A. Arupalakka, dan Alm. Dudi Laksmana, yang

keseluruhannya berjumlah Rp. 45.000.000.000,-.

Bahwa melihat tenggang waktu antara pemberian kredit pertama dan

kedua telah terjadi dalam suatu rentang waktu yang cukup panjang yaitu

12 hari atau setidaknya 7 (tujuh) hari kerja dan juga melihat jumlah kredit

yang terhitung besar dan dijamin oleh dana yang masuk ke Bank Mandiri

dalam jumlah yang besar pula, maka sudah sepatutnya sistem perbankan

apalagi untuk bank sebesar Bank Mandiri, harus mampu mendeteksi

dalam hal adanya penyimpangan prosedur, sehingga dapat mencegah

pemberian kredit untuk tahap yang kedua. Namun demikian hal tersebut

tidak terjadi. Hal ini telah menimbulkan keraguan yang masuk akal

tentang apakah benar telah terjadi penyimpangan prosedur sebagaimana

disebutkan oleh Majelis Hakim, karena terbukti telah terjadi pemberian

kredit tahap kedua, yaitu pemberian kredit kepada Pembanding (dahulu

Terdakwa I). Jadi bagaimana mungkin kredit tahap kedua tetapi

dikucurkan atau dikabulkan apabila memang benar telah terjadi

penyimpangan prosedur? Jawabnya secara sederhana adalah tidak

mungkin terjadi penyimpangan prosedur.

Bahwa ketentuan tentang adanya keharusan menandatangani gadai

Deposito dihadapan Kepala Cabang, semata-mata merupakan fakta yang

diambil Majelis Hakim dari pernyataan saksi yang diajukan oleh Jaksa

Penuntut Umum, yang dalam hal ini, Arief Budi Witjaksono dan tidak

pernah ditunjukkan adanya ketentuan tertulis yang mengharuskan tentang

hal tersebut dalam persidangan. Dengan demikian pernyataan tersebut

tidak dapat atau setidaknya belum dapat digunakan sebagai landasan

untuk menyatakan adanya penyimpangan prosedur.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pencairan kredit

tersebut adalah sesuai dengan kewajaran yaitu hanya 1 (satu) hari,

sebagaimana juga pernyataan saksi Emidi Suparman dari Bank Mandiri

yang menyatakan bahwa pencairan kredit yang dilakukan dalam satu hari

adalah merupakan sesuatu yang tidak wajar, adalah merupakan

pernyataan yang sama sekali tidak dapat digunakan sebagai pertim-

bangan untuk mengukur adanya penyimpangan prosedur, karena

pernyataan tersebut sesungguhnya adalah hanya suatu analisa dan

bukan didasarkan pada aturan yang berlaku pada Bank Mandiri. Terlebih


lagi saksi Emidi, pada bagian lain dari kesaksiannya juga menyebutkan

tentang adanya kemungkinan pencairan dana kredit dengan jaminan

deposito pada hari yang sama (Surat Tuntutan JPU, hal. 194). Oleh

karena itu pernyataan saksi Emidi menjadi tidak valid maupun tidak sah

untuk dipergunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim karena

pernyataan saksi Emidi tersebut saling bertentangan.

Bahwa terlepas dari adanya keraguan tersebut, seandainya memang

benar terjadi adanya penyimpangan prosedur dalam pemberian maupun

pencairan kredit, maka hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan Majelis

Hakim tersebut bukanlah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai

perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I).

Kalaupun terdapat penyimpangan maka penyimpangan-penyimpangan

tersebut semuanya dilakukan oleh pejabat PT Bank Mandiri yang terlibat

dalam proses, pemberian maupun pencairan kredit dimaksud selain itu

juga, tidak terdapat satu faktapun yang terungkap di dalam persidangan

yang menunjukan adanya upaya Pembanding (dahulu Terdakwa I) untuk

mempengaruhi, baik dalam bentuk memohon atau membujuk saksi H

Charto Sunardi, SE, selaku Kepala Cabang PT Bank Mandiri cabang

Jakarta Prapatan, untuk melakukan penyimpangan prosedur yang berlaku

di PT Bank Mandiri. Jadi jelas telah terbukti dalam persidangan kalau

Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak pernah memberikan sesuatu, baik

itu sebagai imbalan maupun uang suap kepada Bank Mandiri cabang

Jakarta Prapatan (saksi H. Charto Sunardi, SE) agar permohonan

kreditnya disetujui;

Bahwa kalaupun saksi H Charta Sunardi, SE setelah kredit cair, kemudian

mendapat "sesuatu" dari Pimpinan, hal tersebut sama sekali tidak

diketahui oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I), dan perlu diingat kalau

dalam persidangan jelas telah terungkap kalau pemberian tersebut

bukanlah merupakan imbalan atau syarat atas jasa Terdakwa ll: saksi H

Charto Sunardi,SE dalam menyetujui permohonan, kredit Pimpinan DMR

(termasuk kredit yang diperintahkan oleh Pimpinan DMR (saksi Ahmad

Riyadi) untuk diajukan oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I), karena

jelas terungkap dalam persidangan kalau pemberian tersebut

dilaksanakan setelah kredit cair sebagai tanda terima kasih sebagaimana

layaknya umum terjadi dalam dunia bisnis, dan perlu diingat dan diketahui

kalau pemberian kepada saksi H Charto Sunardi, SE tersebut tidak

dilakukan oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I);

Bahwa ketentuan yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit

bukan merupakan produk hukum yang bersifat publik, sehingga


Pembanding (dahulu Terdakwa I) yang Notabene bukan merupakan

pegawai PT Bank Mandiri, tidak mempunyai kewajiban untuk mengetahui

prosedur tentang pemberian maupun pencairan kredit, termasuk syarat-

syarat apa saja yang harus dipenuhi selain dari syarat-syarat yang diminta

oleh pihak bank, yaitu PT. Bank Mandiri cabang Prapatan (saksi H Charto

Sunardi, SE),

Bahwa tidak terdapat suatu kewajiban hukum apapun bagi Pembanding

(dahulu Terdakwa I) untuk mencari informasi tentang prosedur pemberian

kredit kecuali mempercayai segala informasi dari pejabat PT Bank

Mandiri, yang dalam hal ini Kepala Cabang PT Bank Mandiri cabang

Jakarta Prapatan dan saksi Budi Waluyo pada saat penandatanganan

Perjanjian Kredit, sebagai prosedur yang benar, dan pada saat itu semua

prosedur telah dilaksanakan dengan benar dan semua persyaratan-

persyaratan yang diminta sudah dipenuhi dan diterima oleh PT. Bank

Mandiri cabang Prapatan (saksi H Charto Sunardi, SE dan saksi Budi

Waluyo);

Bahwa sebagaimana telah diungkapkan dalam pledoi dan fakta-fakta

yang terungkap dalam persidangan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta

juga telah dimuat dalam surat dakwaan JPU, bahwa seluruh proses

pengajuan kredit Pembanding (dahulu Terdakwa I) dan para Terdakwa

telah dilakukan sesuai dengan petunjuk saksi Charto Sunardi, selaku

kepala cabang PT Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan dan bahkan

saksi saksi H Charto Sunardi, SE pula yang memperkenalkan Pimpinan

DMR (saksi Ahmad Riyadi, saksi Aryo Santigi, dan saksi Alexander 1.

Parengkuan) dengan pihak-pihak dari PT Rifan Finansindo, yang

kemudian PT Rifan (RFS) selanjutnya dipercaya oleh Pimpinan DMR

untuk bertindak sebagai arranger dalam penempatan dana oleh pemilik

dana/investor (PT Jamsostek) di PT Bank Mandiri cabang Prapatan dalam

proses pengajuan kredit tersebut.

Bahwa oleh karenanya, Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak

mempunyai kewenangan dalam memutuskan apakah permohonan

kreditnya ke PT Bank Mandiri cabang Prapatan layak atau tidak layak,

apakah dapat dikabulkan atau ditolak, apakah dapat dicairkan atau tidak,

dan sebagainya, tetapi yang mempunyai kewenangan mutlak adalah

pihak bank, yaitu PT Bank Mandiri cabang Prapatan (saksi H Charto

Sunardi, SE), sehingga kalaupun ada penyimpangan prosedur, yang patut

disalahkan adalah pihak PT Bank Mandiri cabang Prapatan (saksi H

Charto Sunardi, SE), sebagaimana juga telah dinyatakan saksi ahli Eddie

Rinaldy, SH dan saksi-saksi dari Bank Mandiri sendiri yang terungkap


dalam persidangan, dan bukan kesalahan dari Pembanding (dahulu

Terdakwa I) dan sama sekali tidak tahu menahu dengan prosedur

maupun Standar Operational Prosedur (SOP) Bank Mandiri.

Bahwa saksi H Charto Sunardi, SE dan saksi Eddy Rachmadi dari Bank

Mandiri dalam kesaksiannya di muka persidangan mengakui kalau proses

pengajuan kredit yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I)

sudah benar sesuai prosedur dan syarat-syarat yang diminta PT Bank

Mandiri cabang Prapatan, sehingga sangat disayangkan dan disesalkan

kalau Majelis Hakim menutup mata dan mengabaikan kebenaran fakta-

fakta tersebut;

Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam pledoi, dengan ini

Pembanding (dahulu Terdakwa I), sekali lagi dengan tegas membantah

pernyataan JPU pada halaman 240 surat tuntutan yang menyatakan:

"mereka Terdakwa mengakui perbuatannya, kecuali Terdakwa Koko

Sandoza FG". Hal tersebut adalah tidak benar, Pembanding (dahulu

Terdakwa I) dan Para Terdakwa (DMR) hanya mengakui telah me-

ngajukan dan menerima kredit, tetapi tidak pernah mengakui telah

melakukan perbuatan yang menyimpang dari prosedur, karena Pem-

banding (dahulu Terdakwa I) hanya mengetahui bahwa prosedur yang

sudah ditempuh pada saat itu tersebut adalah prosedur yang benar dan

sah menurut hukum, karena prosedur tersebut dilaksanakan sesuai

dengan petunjuk dan arahan dari pihak PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan;

Bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis

Hakim mengenai penyimpangan prosedur dan sebagainya di atas,

satupun tidak ada yang dapat menunjukkan kalau perbuatan-perbuatan

tersebut dilakukan oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I), karena semua

perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara bank

tersebut hanya dapat disetujui dan dilakukan oleh pihak PT. Bank Mandiri

cabang Prapatan. Oleh karena itu, Pembanding (dahulu Terdakwa I),

tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyim-

pangan prosedur dalam pemberian maupun pencairan kredit dengan

jaminan deposito, karena semua hal yang berkaitan dengan tata cara

Bank dalam memberikan kredit termasuk tetapi tidak terbatas pada

prosedurnya mutlak merupakan wewenang dan tanggungjawab pihak

bank, PT. Bank Mandiri cabang Prapatan, dan Pembanding (dahulu

Terdakwa I) tidak mempunyai wewenang sedikitpun untuk melakukannya.

2. Surat gadai deposito palsu karena PT. Jamsostek tidak pernah men-

jaminkannya kepada para Terdakwa; Bahwa sebagaimana telah berulang


kali ditegaskan di atas, Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak pernah

mengetahui tentang keharusan adanya surat gadai deposito, maupun

keharusan akan adanya surat pernyataan persetujuan menjamin, dalam

prosedur pengajuan kredit, karena hal tersebut tidak pernah diminta

sebagai syarat pengajuan kredit oleh pihak bank, PT. Bank Mandiri

cabang Prapatan pada saat Pembanding (dahulu Terdakwa I) menanda

tangani perjanjian kredit, apalagi Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak

mengetahui apakah surat gadai deposito tersebut merupakan syarat

dalam pengajuan kredit, apakah harus dibuat oleh siapa dan harus

ditandatangani oleh siapa, bahkan Pembanding (dahulu Terdakwa I)

sama sekali tidak tahu kalau pada saat pencairan kredit, surat gadai

deposito tersebut ada atau tidak atau surat gadai deposito tersebut palsu

atau tidak, atau surat gadai deposito tersebut merupakan jaminan dari

kreditnya, karena pada saat pengajuan dan penandatanganan perjanjian

kredit, pihak PT. Bank Mandiri cabang Prapatan tidak pernah meminta

surat gadai deposito, bahkan PT. Bank Mandiri cabang Prapatan hanya

menyuruh Pembanding (dahulu Terdakwa I) menandatangani halaman

terakhir dari perjanjian kredit, bahkan pihak PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan tidak pernah memberikan salinan lengkap dari perjanjian kredit

tersebut, sehingga bagaimana mungkin Pembanding (dahulu Terdakwa I)

mengetahui kalau perjanjian kreditnya dijamin oleh surat gadai deposito

palsu?, karena Pembanding (dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak tahu

isi dari Perjanjian Kredit yang ditandatanganinya;

Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) benar-benar tidak mengetahui

kalau Perjanjian Kredit yang ditandatanganinya tidak mempunyai jaminan

apapun, karena pihak Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan tidak

pernah meminta Pembanding (dahulu Terdakwa untuk memberikan

jaminan apapun atas perjanjian kreditnya;

Bahwa kemudian setelah terjadi kasus dimana Pembanding (dahulu

Terdakwa I) dipanggil dan diperiksa di POLDA Metro DKI dan

berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan, baru kemudian Pembanding

(dahulu Terdakwa I) mengetahui kalau kredit yang diajukannya,

seharusnya dijamin oleh dana yang berhasil ditempatkan arranger (PT.

Rifan/RFS) di PT. Bank Mandiri cabang Prapatan berdasarkan

kesepakatan antara Pimpinan DMR dengan RFS, tetapi Pembanding

(dahulu Terdakwa) benar-benar tidak tahu apakah dana tersebut harus

dibuat dalam bentuk surat gadai deposito atau dalam bentuk jaminan,

karena sejak awal Pembanding (dahulu Terdakwa) tidak pernah terlibat


dalam proses tersebut dan tidak tahu menahu, apalagi pada saat

penandatanganan perjanjian kredit, surat gadai deposito tersebut

memang tidak pernah diminta oleh pihak PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan (saksi H. Charto Sunardi, SE maupun saksi Budi Waluyo),

selaku kreditur kepada Pembanding (dahulu Terdakwa I) sebagai calon

Debitur.

Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) juga tidak mengetahui kalau

dalam surat perjanjian kredit antara Pembanding (dahulu Terdakwa I)

sebagai Debitur dan PT. Bank Mandiri cabang Prapatan sebagai kreditur

terdapat klausula yang menyatakan surat gadai deposito PT. Jamsostek

tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit tersebut, karena pada saat

penandatanganan perjanjian kredit tersebut, Pembanding (dahulu

Terdakwa I) dan para Terdakwa lainnya, hanya diperlihatkan halaman

terakhir (halaman penandatanganan) dari perjanjian kredit tersebut, dan

sampai permasalahan ini diperiksa di POLDA Metro DKl, Pembanding

(dahulu Terdakwa I) tidak pernah melihat atau mendapat salinan yang

utuh dari Perjanjian Kredit tersebut.

Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) baru mengetahui kalau ada

surat gadai deposito atas nama PT Jamsostek yang diduga palsu karena

tidak diakui dan ditandatangani oleh PT. Jamsostek, adalah pada saat

Pembanding (dahulu Terdakwa I) diperiksa di POLDA Metro DKI.

Bahwa mengenai surat gadai deposito yang palsu tersebut, selama

persidangan sama sekali tidak pernah secara sungguh-sungguh berusaha

untuk dibuktikan siapakah yang membuat surat gadai deposito yang palsu

tersebut dan selama persidangan baik Jaksa Penuntut Umum maupun

Majelis Hakim juga tidak pernah secara bersungguh-sungguh berusaha

membuktikan apakah benar surat gadai deposito tersebut adalah palsu

atau setidak-tidaknya telah dikeluarkan di luar pengetahuan dari saksi

Andi R. Alamsyah selaku Direktur lnvestasi dari PT Jamsostek dan Drs.

Djunaedi Ak selaku Direktur Utama, baik itu oleh Jaksa Penuntut Umum

(JPU) maupun Majelis Hakim.

Bahkan JPU tidak menghadirkan saksi ahli dari Labkrim guna

membuktikan asli atau palsu surat gadai deposito tersebut. Lebih ironis

lagi JPU ternyata juga tidak menghadirkan Drs. Djunaedi Ak sebagai saksi

yang nyata-nyata namanya bahkan tandatangannya telah diguna-kan

dalam surat gadai deposito. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena

merupakan persoalan yang sangat penting di dalam kasus ini.

Bahwa di dalam persidangan hanyalah diserahkan Berita Acara Peme-

riksaan Laborarories Kriminalistik Mabes Polri No.Lab:457/DTF/2002


tanggal 26 April 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa

KOMBES Polisi Drs. SARDJONO, KOMPOL Dra. PUJAWATI UTAMA

SR, AKP MALADI WSD yang diketahui oleh Kapus Labfor Polri Drs. M

HAMIM SOERlAAMIDJAJA, dengan kesimpulan:

- Tanda tangan bukti atas nama ANDY R. ALAMSYAH pada 5 (lima)

eksemplar surat gadai deposito yang dipersoalkan (QTA) adalah

merupakan produk cap stempel tandatangan.

- Tandatangan bukti atas nama Drs. A. DJUNAEDI, AK pada 5 (lima)

eksemplar surat gadai deposito yang dipersoalkan (QTA) adalah

merupakan produk cap stempel tandatangan.

Kesimpulan Labkrim yang menyatakan bahwa kedua tandatangan

tersebut merupakan produk cap stempel tandatangan, tidaklah diragukan.

Persoalannya adalah muncul pertanyaan, apakah merupakan kebiasaan

yang berlaku di PT. Jamsostek bahwa cap tandatangan dapat digunakan

untuk mensahkan suatu surat gadai deposito. Selain itu juga menjadi

pertanyaan adalah apakah kedua pejabat PT. Jamsostek, yaitu Andi R.

Alamsyah dan Drs. A. Djunaedi Ak. mengetahui adanya surat gadai

deposito yang telah diberi cap tandatangan atas nama mereka. Sekalipun

kedua pejabat tersebut tidak menandatangani secara langsung, namun

apabila mereka mengetahui bahwa cap tandatangannya telah digunakan

pada 5 (lima) lembar surat gadai deposito baik itu dilakukan oleh mereka

sendiri maupun oleh orang lain, maka menurut pendapat Pembanding

(dahulu Terdakwa I), surat gadai deposito tesebut bukan merupakan surat

gadai deposito palsu dengan kata lain surat gadai deposito tersebut

adalah sah, hanya saja tandatangannya merupakan produk stempel.

Bahwa benar di dalam persidangan saksi Andi R. Alamsyah telah

mengutarakan sangkalannya terhadap surat gadai deposito bahkan ia

juga mengatakan bahwa Drs. A Djunaedi, Ak tidak pernah menan-

datangani surat gadai deposito dimaksud.

Bahwa keterangan semacam ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa

surat gadai deposito tersebut telah diberi cap tandatangan di luar

pengetahuan kedua pejabat PT. Jamsostek tersebut, karena per-

nyataannya hanya datang atau didengar dari satu pihak yaitu PT.

Jamsostek, padahal sebagaimana kesaksian saksi H Charto Sunardi SE,

surat gadai deposito tersebut diberikan kepada Yosef Tjahjadjaja untuk

dibawa ke PT.Jamsostek agar ditandatangani karena pada saat itu Yosef

(RFS) melarang saksi H Chanto Sunardi SE maupun Pimpinan DMR,

yaitu atasan Pembanding (dahulu Terdakwa I) yang sejak awal terlibat


dalam proses pengajuan kredit, untuk berhubungan langsung dengan

pemilik dana/investor (PT. Jamsostek).

Bahwa sangat disesalkan bahwa JPU telah tidak menghadapkan pihak

yang menurut, Pembanding (dahulu Terdakwa I) sangat penting yaitu

saudara Yosef Tjahjadjaja, yang mengaku sebagai anak buah dari Agus

Budio Santoso (Direktur PT. Rifan Finansindo/RFS). Bahwa memang

dalam daftar saksi JPU nama Yosef Tjahjadjaja tidak tercantum karena

pada saat pelimpahan berkas dari ke Polisian ke Kejaksaan Tinggi,

saudara Yosef Tjahjadjaja tersebut masih masuk dalam status DPO

(Daftar Pencarian Orang), akan tetapi pada saat kasus ini diperiksa di

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saudara Yosef Tjahjadjaja sudah

berada dalam penahanan POLDA Metro, sehingga Penasihat Hukum

Pembanding (dahulu Terdakwa I) sudah beberapa kali di muka

persidangan meminta Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk

dihadirkan dalam persidangan, akan tetapi JPU tanpa alasan yang jelas

dan masuk akal tidak mau menghadikan saudara Yosef Tjahjadjaja, dan

bahkan Majelis Hakim pada saat itu juga tidak bersungguh-sungguh

memerintahkan JPU untuk menghadirkan Yosef Tjahjadjaja di muka

persidangan, sehingga jelas sekali terlihat kalau JPU berusaha

menyembunyikan fakta-fakta kebenaran yang bisa terungkap di muka

persidangan kalau saudara Yosef Tjahjadjaja hadir, dimana fakta-fakta

tersebut bisa dipakai oleh Penasihat Hukum Pembanding (dahulu

Terdakwa I), untuk membuktikan kalau Pembanding (dahulu Terdakwa I)

tidak bersalah dalam kasus ini. Bahwa kesaksian saudara Yosef

Tjahjadjaja sangatlah penting guna membuat terang tentang keabsahan

surat gadai deposito, karena berdasarkan pengakuan saksi H Charto

Sunardi, SE, bahwa ia mengaku telah menyerahkan blangko surat gadai

deposito kepada saudara Yosef Tjahjadjaja untuk dimintakan tanda

tangan kepada pihak PT. Jamsostek, sehingga sesungguhnya yang

mengetahui persis tentang surat gadai deposito tersebut adalah Yosef

Tjahjadjaja. Oleh karena itu, mengenai keabsahan dari surat gadai

deposito tersebut tidak dapat dinilai hanya dari pernyataan sepihak dari

PT. Jamsostek, melainkan demi hukum dan keadilan juga harus dinilai

dari pernyataan Yosef Tjahjadjaja yang membawa surat gadai deposito

tersebut ke PT. Jamsostek dan kemudian juga mengembalikannya

kepada pihak PT. Bank Mandiri cabang Prapatan (saksi H Charto

Sunardi, SE). Oleh karena itu, Pembanding (dahulu Terdakwa I)

berkesimpulan bahwa tidaklah cukup bukti untuk dapat mengatakan surat

gadai deposito tersebut adalah tidak sah atau bahkan palsu, atau


setidaknya pernyataan bahwa surat gadai deposito tersebut adalah palsu

masih diragukan. Akan tetapi seandainya Majelis Hakim Tinggi yang kami

muliakan berpendapat lain, yaitu beranggapan surat gadai deposito itu

palsu, maka yang perlu menjadi perhatian khusus Majelis Hakim Tinggi,

adalah yang menyangkut persoalan siapakah yang memalsukan surat

gadai deposito tersebut?, apakah perbuatan pemalsuan surat gadai

deposito tersebut dilakukan oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I)? atau

setidaknya apakah Pembanding (dahulu Terdakwa I) mengetahui atau

terlibat dalam pemalsuan surat gadai deposito tersebut.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, baik

keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti surat

lainnya, ternyata tidak diperoleh satu alat buktipun yang menunjukkan

bahwa surat gadai deposito tersebut telah dipalsukan oleh Pembanding

(dahulu Terdakwa I) maupun para Terdakwa yang lain, atau salah

seorang dari Terdakwa. Terlebih lagi juga tidak diperoleh adanya bukti

bahwa ada diantara Terdakwa yang terlibat dalam pemalsuan surat gadai

deposito tersebut. Bahkan jelas sekali terbukti dan terungkap dalam

persidangan kalau Pembanding (dahulu Terdakwa I), sama sekali tidak

tahu kalau surat gadai deposito tersebut palsu, bahkan sudah jelas ter-

bukti kalau Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak mengetahui kalau ada

surat gadai deposito baik itu palsu atau tidak yang dijadikan jaminan dari

perjanjian Kreditnya dan baru tahu kalau dalam perjanjian kreditnya ada

ketentuan mengenai jaminan surat gadai deposito adalah pada saat

Pembanding (dahulu Terdakwa I) diperiksa di Polda Metro DKI.

Bahwa dalam persidangan juga telah terbukti dan tidak terbantahkan

kalau Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak tahu menahu tentang surat

gadai deposito, karena Pembanding (dahulu Terdakwa I) sejak awal tidak

terlibat dalam pengajuan kredit tersebut, bahkan Pembanding (dahulu

Terdakwa I) sama sekali tidak pernah ketemu dengan saksi H Charto

Sunardi, SE, maupun pihak RFS, jadi bagaimana mungkin Pembanding

(dahulu Terdakwa I) dapat dipersalahkan atas surat gadai deposito yang

palsu;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, pimpinan

DMR (saksi Ahmad Riyadi, saksi Aryo Santigi dan saksi Alexander J

Parengkuan), telah memakai jasa PT Rifan (RFS), yang dalam hal ini

diwakili oleh Yosef dan Agus Budio Santoso selaku Direktur RFS, untuk

menjadi arranger dalam penempatan dana dari pemilik dana investor di

PT Bank Mandiri cabang Prapatan, dimana dana yang masuk tersebut

sejak awal disepakati akan digunakan untuk menjamin kredit yang


diajukan oleh Pimpinan DMR, termasuk perjanjian kredit yang ditanda

tangani oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I) dan para Terdakwa

lainnya, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan persyaratan

administrasi yang berkaitan dengan pemilik dana/investor menjadi

tanggung jawab dari RFS, termasuk pengurusan surat gadai deposito;

Bahwa baru belakangan diketahui kalau pemilik dana/investor adalah PT

Jamsostek, namun Yose (RFS) melarang Pimpinan DMR (Pembanding

(dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak tahu) maupun saksi H Charto

Sunardi, SE berhubungan langsung dengan PT. Jamsostek, sehingga

segala sesuatu yang berhubungan dengan PT. Jamsostek termasuk

tetapi tidak terbatas kepada pengurusan administrasi yang diperlukan dari

PT. Jamsostek diurus dan dilaksanakan oleh Yosef Tjahjadjaja (pihak

RFS), dan Pembanding (dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak terlibat,

sehingga kalaupun ternyata surat gadai deposito yang diserahkan saksi H

Charta Sunardi, SE kepada Yosef (pihak RFS) agar dimintakan

tandatangan PT Jamsostek adalah palsu, maka secara sederhana telah

terbukti Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak tahu menahu dan tidak

terlibat, oleh karena itu demi hukum dan keadilan, terhadap Pembanding

(dahulu Terdakwa I) tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas

perbuatan yang tidak dilakukannya karena yang melakukan pemalsuan

surat gadai deposito sudah dapat diduga dengan kuat adalah pihak RFS

(Yosef Tjahjadjaja), maka sudah selayaknya yang patut diminta

pertanggungjawaban terhadap surat gadai deposito palsu tersebut adalah

PT Bank Mandiri cabang Prapatan (saksi H Charta Sunardi,SE) dan RFS

(Yosef Tjahjadjaja), karena mereka yang benar-benar terlibat dalam

pembuatan surat gadai deposito tersebut.

Bahwa sesuai dengan kenyataan, sebagaimana pengakuan Pembanding

(dahulu Terdakwa I) dalam persidangan, kalau pada saat penanda

tanganan perjanjian kredit maupun pencairan kredit, Pembanding (dahulu

Terdakwa I) tidak tahu kalau perjanjian kreditnya dijamin dengan surat

gadai deposito milik Jamsostek dan Pembanding (dahulu Terdakwa I)

juga tidak tahu kalau surat gadai deposito tersebut palsu atau tidak,

karena apabila pada saat itu Pembanding (dahulu Terdakwa I)

mengetahui tentang surat gadai deposito yang dijadikan jaminan atas

Perjanjian Kredit yang ditandatanganinya tersebut adalah palsu, maka

Pembanding (dahulu Terdakwa I) pasti akan menanyakan apakah benar

Jamsostek telah menjaminkan surat gadai deposito tersebut sebagai

jaminan dari perjanjian kredit dan apabila Pembanding (dahulu Terdakwa

I) pada saat itu mengetahui kalau Jamsostek tidak pernah menjaminkan


surat gadai depositonya maka Pembanding (dahulu Terdakwa I) pada

saat itu (tanggal 26 Pebruari 2002) tidak akan mau menandatangani

perjanjian kredit tersebut dan Pembanding (dahulu Terdakwa I) adalah

orang yang pertama kali melaporkan hal tersebut kepada pihak yang

berwenang, karena dalam hal ini, pihak pembanding (dahulu Terdakwa I)

juga merupakan korban penipuan dari PT. Rifan (RFS) dan Bank Mandiri

cabang Jakarta Prapatan ;

Bahwa dalam persidangan juga telah terungkap kalau persoalan surat

gadai deposito sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari PT. Rifan

Finansindo Sekuritas (RFS) dan secara keseluruhan di luar pengetahuan

Pimpinan DMR, sehingga penyangkalan PT. Jamsostek terhadap surat

gadai deposito tersebut sangatlah mengejutkan dan kemudian

menyadarkan Pimpinan DMR, bahwa Pimpinan DMR telah menjadi

korban dari "permainan" PT Rifan Finansindo Sekuritas (RFS) dan saksi

H Charto Sunardi, SE;

Bahwa oleh karenanya secara sederhana dapat dilihat kalau Pembanding

(dahulu Terdakwa I) tidak terbukti melakukan perbuatan memalsukan

surat gadai deposito yang menjadi jaminan dari kreditnya, dan juga telah

terbukti kalau Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak mengetahui syarat-

syarat lain dari perjanjian kredit yang ditandatanganinya termasuk tidak

mengetahui kalau perjanjian kreditnya dijamin dengan surat gadai

deposito milik Jamsostek, sehingga sebagaimana kesaksian dari Pihak

Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan sendiri Perjanjian Kredit

Pembanding (dahulu Terdakwa I) adalah sah karena pada saat penanda-

tanganan Perjanjian Kredit tersebut, semua syarat-syarat sudah dipenuhi

oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I) dan pada saat penandatanganan

perjanjian kredit maupun sesudah penandatanganan, pihak Bank Mandiri

cabang Jakarta Prapatan tidak pernah meminta syarat-syarat maupun

dokumen-dokumen lain yang masih diperlukan sehubungan dengan

perjanjian kredit yang ditandatangani Pembanding (dahulu Terdakwa I):

Bahwa Majelis Hakim (Judex factie) juga telah mengabaikan fakta-fakta

hukum yang terungkap selama persidangan dan tidak menjadikannya

sebagai bahan pertimbangan, yaitu Majelis Hakim mengabaikan ke-

nyataan yang ada kalau Pimpinan DMR, dan saksi H Charto Sunardi, SE

telah memberi kesaksian kalau keterlibatan PT. Rifan (dalam hal ini Yosef

dan Agus Budio Santoso) RFS sebagai arranger dalam penempatan dana

milik PT. Jamsostek di PT. Bank Mandiri cabang Prapatan, untuk men-

jamin kredit yang diajukan oleh Pimpinan, termasuk kreditnya

Pembanding (dahulu Terdakwa I) dan para Terdakwa yang lain adalah


sangat besar dan dominan, karena RFS lah yang mengatur dan

mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilik

dana/investor (PT. Jamsostek) sehingga apabila terdapat surat gadai

deposito yang palsu, hal tersebut adalah sepenuhnya tanggungjawab

RFS, bukan Pembanding (dahulu Terdakwa I) yang sama sekali tidak

tahu tentang seluruh proses pengajuan kredit tersebut, karena

Pembanding (dahulu Terdakwa I) baru terlibat pada saat penanda-

tanganan perjanjian kredit di Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan

Jakarta.

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, jelas sekali terlihat kalau tidak ada

satupun alat-alat bukti baik yang didapat dalam pemeriksaan maupun

yang terungkap dalam persidangan, yang dapat membuktikan keterlibatan

Pembanding (dahulu Terdakwa I) mengetahui, membuat, dan atau

menyerahkan surat gadai deposito palsu tersebut kepada PT. Bank

Mandiri cabang Prapatan, pada saat penandatanganan perjanjian

kreditnya.

Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak tepat dan tidak berdasar

hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pusat (Judex Factie)

dalam menjatuhkan putusannya yang menyatakan bahwa Pembanding

(dahulu Terdakwa I) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum

dalam kaitan dengan pertimbangannya mengenai adanya surat gadai

deposito yang palsu. Karena yang sebenarnya terjadi adalah justru

Pembanding (dahulu Terdakwa I) merupakan korban dari adanya surat

gadai deposito yang palsu tersebut, karena terbukti bahwa dengan tidak

diakuinya surat gadai deposito oleh PT. Jamsostek mengakibatkan

Pembanding (dahulu Terdakwa I) ikut terseret ke dalam persoalan yang

sangat serius dan telah menghancurkan seluruh masa depan

Pembanding (dahulu Terdakwa I), dan membuat Pembanding (dahulu

Terdakwa I) dinyatakan bersalah.

Bahwa melihat fakta-fakta tersebut di atas, yang juga berdasarkan fakta-

fakta yang terungkap di muka persidangan, maka Pembanding (dahulu

Terdakwa I) jelas sekali secara sederhana demi hukum dan keadilan tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan

"melawan hukum", sehingga unsur "secara melawan hukum" pada Pasal

2 ayat (1) Undang-Undang No, 31 tahun 1999, menurut hukum juga tidak

terbukti secara sah. Oleh karena itu demi hukum dan keadilan sudah

sepantasnya Majelis Hakim Tinggi yang mulia membatalkan putusan

Judex Factie tersebut dan membebaskan serta melepaskan Pembanding

(dahulu Terdakwa I) dari segala tuntutan hukum;


Pertimbangan Majelis Hakim mengenai terpenuhinya unsur “Melakukan

perbuatan memperkaya dIri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

adalah keliru, karena tidak sesuai dengan fakta;

Bahwa sebelum membahas pertimbangan Majelis Hakim mengenai

terpenuhinya unsur malakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi, maka Pembanding (dahulu Terdakwa I)

memohon Majelis Hakim Tinggi agar benar-benar memeriksa apakah

Pembanding (dahulu Terdakwa I) telah melakukan perbuatan tersebut

mengingat Pembanding (dahulu Terdakwa I) hanya melaksanakan

perintah dan instruksi atasannya (Pimpinan DMR, yaitu saksi Ahmad

Riyadi) untuk ikut menandatangani perjanjian kredit di Bank Mandiri

cabang Jakarta Prapatan, sedangkan uang yang diperoleh dari perjanjian

kredit tersebut memang sudah ditransfer ke Rekening perusahaan DMR

oleh Pimpinan DMR (saksi Aryo Santigi), dan hal tersebut di luar

sepengetahuan Pembanding (dahulu Terdakwa I) karena tugas

Pembanding (dahulu Terdakwa I) hanya menandatangani perjanjian kredit

sebagaimana diperintahkan oleh Pimpinan DMR (saksi Ahmad Riyadi)

selain itu Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak tahu apa-apa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur "Melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

ini terdapat dalam putusan halaman 173 dan halaman 174, yaitu :

“Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi: H Charto

Sunardi, SE, saksi Alexander J Parengkuan, Ir. Aryo Santigi Budihanto,

Ahmad Riyadi, Harianto Brasali, Koko Sandoza FG dan keterangan

Terdakwa-Terdakwa, telah ternyata bahwa dana hasil pengucuran kredit

kepada 8 orang (saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas),

telah digunakan dan diberikan antara lain kepada:

- saksi H. Charto Sunardi, SE yang ditransfer ke Rekening atas nama

istri saksi H. Charto Sunardi,SE (Drg. Arini Cahaya) oleh saksi

Alexander J Parengkuan sebesar Rp. 2.600.000.000,- ;

- dibelikan 1 (satu) unit kendaraan sedan Toyota Altis tahun 2002 No.

Pol. B 8944 LW, SPINK atas nama Ariyanto yang selanjutnya dibe-

rikan kepada saksi H. Charto Sunardi;

- diserahkan kepada PT. Surya Cipta Pusaka sebesar Rp. 10.000.

000.000,- untuk digunakan membayar kepada Bank Mandiri;

- berada di tangan saksi Alexander J Parengkuan sekitar Rp.

5.000.000.000,- ;

- berada ditangan saksi Aryo Santigi Budihanto sekitar Rp.4.383.

583.000,-;


- berada ditangan Ahmad Riyadi sekitar Rp. 25.000.000.000,-

- ditransfer ke Standart Chartered sekitar Rp. 2.750.000.000,-;

- berada ditangan Harianto Brasali sebesar Rp. 232.662.500,-;

- berada ditangan Koko Sandoza FG sebesar Rp. 1.000.000.000,-;

- berada ditangan Terdakwa Andree Nugraha Achmad Nouval

sebesar Rp. 50.000.000,-;

- berada ditangan Terdakwa Yakub A. Arupalakka sebesar Rp.

100.000.000,-" -7 Putusan hal. 173.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah jelas bahwa uang dari

hasil pengucuran kredit sebagaimana dipertimbangkan terdahulu telah

tidak digunakan untuk pembangunan proyek rumah sakit, melainkan telah

dikuasai saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa tersebut dan diserahkan

kepada pihak lain atau perusahaan lain seperti tersebut di atas oleh para

Terdakwa …”-putusan hal. 173-174.

"Menimbang, bahwa demikian atas penambahan uang sejumlah tersebut

di atas, maka dapat dipastikan kekayaannya akan bertambah sejumlah

tersebut". - Putusan hal 174.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas,

adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena

sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahwa perjanjian kredit

Pembanding (dahulu Terdakwa I) adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,-

(lima belas milyar rupiah) dan Pembanding (dahulu Terdakwa I) sama

sekali tidak pernah memegang, menerima dan atau mengelola uang yang

diperoleh dari kucuran perjanjian kredit yang ditandatanganinya, karena

Pembanding (dahulu Terdakwa I) hanya menjalankan perintah dari

Pimpinan DMR (saksi Ahmad Riyadi) untuk ikut menandatangani

perjanjian kredit dengan Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan yang

menurut Pimpinan DMR (saksi Ahmad Riyadi) adalah untuk kepentingan

perusahaan, sehingga seluruh uang yang diperoleh dari kucuran

perjanjian kredit yang ditandatanganinya tersebut dikelola dan ditangani

oleh Pimpinan, dimana sejumlah Rp. 14.950.000.000, - (empat belas

milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) langsung ditransfer oleh

Pimpinan DMR (saksi Aryo Santigi Budihanto) ke rekening perusahaan

pada hari yang sama dengan masuknya dana kucuran kredit ke rekening

Pembanding (dahulu Terdakwa I) (catatan rekening tersebut, sengaja

dibuka oleh perusahaan DMR khusus untuk menerima kucuran kredit dari

Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan), dan tersisa di rekening

Pembanding (dahulu Terdakwa I) sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh

juta rupiah), yang sampai minggu kedua setelah penandatanganan


perjanjian kredit tidak diketahui oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I)

ada sejumlah uang Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rekening

tersebut, karena buku tabungan atas rekening tersebut masih dipegang

oleh Pimpinan DMR selama 2 minggu;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas,

adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena

sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahwa perjanjian kredit

Pembanding (dahulu Terdakwa I) adalah sah, sehingga pertimbangan

Majelis Hakim tersebut tidak relevan dan tidak berdasar sama sekali dan

terkesan dipaksakan.

Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan-pertimbangannya

berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang menyatakan:

"Bahwa Terdakwa-Terdakwa telah menerima sejumlah dana dari hasil

pencairan kredit yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga telah

mendapat pendapatan atau kekayaan pribadi Terdakwa-Terdakwa atau

orang yang menerimanya ".

Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk dikaji yaitu apakah kredit

yang diterima oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I) dari PT. Bank

Mandiri cabang Jakarta Prapatan merupakan kredit yang sah atau tidak.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arief Budi Witjaksono dan saksi

Emidi Suparman di muka persidangan, dengan jelas telah menyatakan

bahwa kredit yang dikucurkan oleh PT. Bank Mandiri kepada Pembanding

(dahulu Terdakwa I) adalah sah secara hukum. Sehingga mengingat

kedua kedudukan saksi tersebut di atas sebagai pejabat dari PT. Bank

Mandiri, maka keterangannya tentunya telah didasarkan pada hukum

dibidang perbankan maupun kebiasaan dalam praktek perbankan pada

umumnya dan khususnya dalam praktek Bank Mandiri. Oleh karena itu

kredit yang dikucurkan oleh PT. Bank Mandiri kepada Pembanding

(dahulu Terdakwa I) adalah sah secara hukum.

Bahwa mengingat perjanjian kreditnya adalah sah, maka dana yang

diterima Pembanding (dahulu Terdakwa I) dari PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan yang kemudian segera dipindahbukukan ke Rekening

perusahaan (DMR) adalah juga sah, karena sejak awal Pembanding

(dahulu Terdakwa I) memang diperintahkan oleh Pimpinan DMR (saksi

Ahmad Riyadi untuk menandatangani perjanjian kredit yang dananya

akan dipakai untuk proyek dan modal usaha perusahaan DMR, jadi wajar

saja dana yang diterima dari hasil kucuran kredit tersebut segera dipindah

bukukan ke rekening perusahaan karena uang tersehut pinjaman kredit

milik perusahaan DMR dari Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan


(melalui Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Pembanding (dahulu

Terdakwa I), dan oleh karenanya Pembanding (dahulu Terdakwa I) sama

sekali tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan

hukum atau melakukan perbuatan pidana, karena yang terjadi adalah

masalah bisnis biasa (Keperdataan).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan penggunaan uang

hasil pengucuran kredit yang tidak digunakan untuk proyek pembangunan

rumah sakit adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta, karena jelas

sekali terungkap dalam persidangan kalau Pembanding (dahulu

Terdakwa I) dengan tegas dan jujur menyatakan kalau Pembanding

(dahulu Terdakwa I) diperintahkan Pimpinan DMR (saksi Ahmad Riyadi)

untuk ikut bersama beberapa karyawan perusahaan DMR yang lain

mengajukan permohonan kredit ke Bank Mandiri cabang Jakarta

Prapatan untuk kepentingan modal kerja perusahaan dan membiayai

proyek-proyek perusahaan DMR, sehingga Pembanding (dahulu

Terdakwa I) dalam mengajukan permohonan kreditnya (yang sudah

dipersiapkan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan), juga

menjelaskan kalau kredit tersebut adalah untuk modal kerja perusahaan.

Bahwa yang dimaksud dengan modal kerja perusahaan juga mencakup

biaya operasional perusahaan, termasuk di dalamnya membayar hutang

perusahaan atau membayar kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga

dan untuk membiayai usaha (proyek-proyek) perusahaan.

Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak tahu menahu

tentang proyek pembangunan rumah sakit karena sejak awal tidak pernah

terlibat, tetapi Pembanding (dahulu Terdakwa I) hanya mendengar kabar

kalau perusahaan DMR mempunyai proyek pembangunan rumah sakit.

Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan kalau proyek

pembangunan rumah sakit tersebut adalah salah satu kerja dari

perusahaan yang untuk modal kerjanya diambil dari kredit yang diperoleh

dari PT. Bank Mandiri cabang Prapatan dan fakta yang ada sebagaimana

juga terungkap dalam persidangan melalui saksi Rusdi Musa dan saksi

Raul Supit (Putusan hal. 134, hal. 135 dan hal. 137) yang diperoleh dari

PT Bank Mandiri cabang Prapatan tersebut juga digunakan usaha proyek

rumah sakit, diantaranya untuk pembelian lahan, biaya survey, biaya

perjalanan dalam meninjau lokasi rumah sakit, biaya konsultan, dan biaya

ijin-ijin. Dari saksi-saksi tersebut secara sederhana dapat diambil

kesimpulan yang logis, adalah tidak benar kalau dana yang diperoleh dari

kredit tersebut tidak digunakan untuk proyek kalaupun dana tersebut

belum sepenuhnya digunakan untuk kepentingan bangunan rumah sakit


adalah disebabkan karena masalah yang timbul akibat adanya Deposito

yang palsu dimana PT. Bank Mandiri telah melaporkan Pimpinan DMR

termasuk Pembanding (dahulu Terdakwa I) dan para Terdakwa lainnya ke

POLDA Metro sehingga semua perencanaan perusahaan (DMR) untuk

melaksanakan pembangunan rumah sakit tersebut jadi tertunda dan

berantakan sehingga secara bisnis, penggunaan uang yang diperoleh

dari kredit selain untuk proyek sakit tersebut adalah hal yang lumrah dan

umum dilakukan pelaku bisnis pada, sepanjang Debitur, dalam hal ini

Pimpinan DMR (ingat, Perjanjian Kredit atas Pembanding (dahulu

Terdakwa I) hanya formalitas, karena uang hasil kredit adalah

Perusahaan DMR) dapat memenuhi semua kewajibannya kepada bank

selama periode Perjanjian Kredit, dan dapat melunasi semua pinjaman

kreditnya pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti kalau

Pembanding dahulu Terdakwa I) tidak menggunakan uang yang diperoleh

dari pengucuran kredit dari Bank Mandiri cabang Prapatan, karena uang

tersebut pada hari yang sama telah dipindahkan ke Rekening perusahaan

(DMR) dan selanjutnya dana tersebut dikelola dan oleh Pimpinan DMR

bukan oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I). Sehingga kemudian dana

yang diperoleh dari pengucuran kredit tersebut kemudian digunakan

untuk hal-hal yang menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan,

peruntukkannya adalah di luar pengetahuan dan tanggungjawab dari

Pembanding (dahulu Terdakwa I). Oleh karena itu pertimbangan-

pertimbangan Majelis Hakim (Putusan hal. 173, dan 174) tidak dapat

dipakai untuk menentukan apakah Pembanding (dahulu Terdakwa I) telah

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, yang sebaliknya malah dari pertimbangan-pertimbangan

tersebut menunjukkan Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak melakukan

perbuatan memperkaya dIri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

karena semua perbuatan-perbuatan yang disebut dalam pertimbangan-

pertimbangan Majelis Hakim tersebut bukan perbuatan Pembanding

(dahulu Terdakwa I) tetapi dilakukan oleh orang lain;

Bahwa seandainya Majelis Hakim melihat kalau pemindahbukuan uang

sejumlah Rp.14.950.000.000,- (empat belas milyar sembilan ratus lima

puluh juta rupiah) ke rekening perusahaan DMR adalah perbuatan

memperkaya orang lain atau korporasi adalah juga tidak tepat karena

perbuatan pemindahbukuan tersebut bukan dilakukan oleh Pembanding

(dahulu Terdakwa I) akan tetapi dilakukan oleh Pimpinan DMR (saksi

Aryo Santigi Budihanto), dan seandainya Majelis Hakim juga menyatakan


kalau uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masih

tersisa di rekening Pembanding (dahulu Terdakwa I) adalah juga

merupakan perbuatan memperkaya diri sendIri, adalah tidak tepat dan

benar, karena Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak tahu keberadaan

uang tersebut di rekeningnya, dan setelah 2 minggu sejak penanda

tanganan perjanjian kredit barulah Pembanding (dahulu Terdakwa I)

diberitahu oleh Pimpinan DMR kalau ada uang yang masih disisakan oleh

Pimpinan DMR di rekening Pembanding (dahulu Terdakwa I) tersebut;

Bahwa seandainya Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, dan

beranggapan bahwa tindakan menggunakan dana yang diperoleh dari

kredit secara tidak sesuai dengan alasan pengajuan kredit sebagai

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, berdasarkan hal-hal

tersebut di atas, maka hal tersebut juga tidak terbukti dilakukan oleh

Pembanding (dahulu Terdakwa I), karena kenyataan yang ada saat ini

adalah Pembanding (dahulu Terdakwa I) malah mempunyai hutang

sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada PT Bank

Mandiri cabang Prapatan ;

Bahwa oleh karenanya unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" demi hukum sama sekali

tidak terbukti dilakukan oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I) ;

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai terpenuhinya unsure “dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah keliru;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan telah terbukti uang

sebesar Rp. 30.000.000.000,- sebagai pemberian kredit yang telah di-

terima oleh para Terdakwa telah dilakukan secara melawan ataupun

bertentangan dengan hukum adalah berasal dari uangnya PT. Bank

Mandiri cabang Jakarta Prapatan yang berakibat dapat merugikan Bank

Mandiri cabang Jakarta Prapatan Cq Negara berdasarkan tersebut di atas

"adalah tidak benar karena Pembanding (dahulu Terdakwa I) dalam me-

ngajukan permohonan kredit dan penandatanganan perjanjian kredit

(berdasarkan perintah dari Pimpinan, saksi Ahmad Riyadi adalah sudah

sesuai dengan perintah dan instruksi dari Bank Mandiri cabang Jakarta

Prapatan (saksi H Charto Sunardi, SE), dan sudah memenuhi semua

syarat-syarat yang diminta oleh pihak Bank Mandiri cabang Jakarta

Prapatan saat itu, sehingga secara hukum, perjanjian kreditnya adalah

sah dan uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

yang masuk ke rekening Pembanding (dahulu Terdakwa I) atas

dikabulkannya kredit juga sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan Pembanding (dahulu Terdakwa I) telah


terbukti memenuhi unsur "dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara" telah terbukti secara sah menurut hukum, adalah

hanya berdasarkan pada keterangan saksi Emidi Suparman, Drs. Hadi

(Selaku ahli dari BPKP) dan laporan hasil penghitungan keuangan negara

yang ditandatangani oleh tim audit dari tim BPKP ;

Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak bermaksud untuk

mempersoalkan ada atau tidak adanya kerugian negara, tetapi yang

hendak dipersoalkan adalah apakah yang menyebabkan terjadinya

kerugian negara tersebut.

Bahwa yang menjadi dasar dari terjadinya kerugian negara tersebut

adalah diakibatkan karena adanya surat gadai deposito yang palsu, yaitu

jaminan dari kredit yang diterima oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I)

dari PT. Bank Mandiri cabang Prapatan, karena seandainya surat gadai

deposito tersebut tidak palsu maka kredit Pembanding (dahulu Terdakwa

I) tidak akan bermasalah dan Pembanding (dahulu Terdakwa I) melalui

perusahaan (DMR), dapat mengembalikan kreditnya pada saat jatuh

tempo ;

Bahwa sesungguhnya pada saat ini Pembanding (dahulu Terdakwa I)

mendapat kesulitan yang sangat besar untuk dapat mengembalikan

pinjamannya dari PT. Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan, karena

memang bukan Pembanding (dahulu Terdakwa I) yang bertanggung

jawab untuk mengembalikan uang tersebut mengingat kredit tersebut

adalah untuk perusahaan (DMR), walaupun kreditnya diajukan atas nama

Pembanding (dahulu Terdakwa I). Hal ini dikarenakan rencana usaha

Pimpinan DMR yang tergabung dalam PT. Dwinogo Manunggaling Roso

(DMR) untuk bekerjasama dengan Medical European Holding (MEH)

"untuk mendirikan Rumah Sakit di beberapa lokasi di Indonesia terancam

mengalami kegagalan. Namun demikian kegagalan tersebut bukanlah

disebabkan oleh perilaku dari Pembanding (dahulu Terdakwa I), tetapi

secara signifikan telah disebabkan oleh adanya kasus dugaan korupsi

dalam kaitan dengan pengucuran dana kredit yang dipicu oleh adanya

surat gadai deposito yang tidak diakui oleh PT. Jamsostek. Keadaan ini

sungguh di luar kehendak bahkan di luar pengetahuan dari Pembanding

(dahulu Terdakwa I), sehingga Pembanding (dahulu Terdakwa I)

sesungguhnya lebih tepat untuk dikatakan sebagai korban dari perbuatan-

perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh oknum-

oknum dari PT. Rifan Finansindo yang telah dipercaya sebagai arranger

oleh Pimpinan DMR dan telah pula menerima kompensasi keuangan (fee)

dalam jumlah yang sangat besar. Sementara pada saat sekarang,


Pembanding (dahulu Terdakwa I) berada pada situasi keuangan yang

sangat buruk, yaitu menanggung hutang yang jumlahnya sangat besar

sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit yang ditandatangani

oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I), karena rencana usaha

perusahaan (DMR) yang dapat dikatakan telah gagal total, padahal

seharusnya yang harus mengembalikan pinjaman kredit sebesar Rp.

15.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah) tersebut adalah perusahaan

DMR, karena pengajuan kredit tersebut diajukan Pembanding (dahulu

Terdakwa I) adalah atas perintah Pimpinan DMR (saksi Ahmad Riyadi)

untuk kepentingan perusahaan ;

Dengan demikian sesungguhnya tidak hanya negara yang telah dirugikan,

tetapi Pembanding (dahulu Terdakwa I) juga telah dirugikan baik secara ekonomi, psikologis, maupun masa depannya ;

Bahwa sesungguhnya yang menyebabkan terjadinya surat gadai deposito

yang palsu tersebut adalah kesalahan dari PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan (saksi H Charto Sunardi, SE) dan PT.Rifan Financindo Sekuritas

(RFS/Yosef) selaku arranger yang menempatkan dana milik pemilik

dana/investor, dan bukan kesalahan Pembanding (dahulu Terdakwa I),

sehingga kalaupun terjadi kerugian negara, maka yang bertanggung

jawab adalah PT. Bank Mandiri cabang Prapatan (saksi H Charto Sunardi,

SE) dan PT. Rifan Financindo Sekuritas (RFS/Yosef) ;

Bahwa oleh karenanya unsur "dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara demi hukum juga tidak terbukti dilakukan oleh

Pembanding (dahulu Terdakwa I), karena pihak yang bertanggungjawab

dalam melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara adalah PT. Rifan Financindo Sekuritas (RFS)

dan PT. Bank Mandiri cabang Prapatan (saksi H Charto Sunardi, SE), dan

bukan "Pembanding (dahulu Terdakwa I), karena semua perbuatan-

perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara tersebut dilakukan PT. Bank Mandiri cabang Prapatan (saksi H

Charto Sunardi, SE) dan PT Rifan Financindo Sekuritas (RFS) "

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai terpenuhinya Pasal 55 ayat KUHP

keliru dan tidak tepat;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 175 putusannya, adalah

keliru dan tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang

sesungguhnya terjadi dan terungkap di muka persidangan ;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah:

“Menimbang telah terbukti sebelum kredit yang dikeluarkan oleh PT. Bank

Mandiri cabang Jakarta Prapatan dikucurkan kepada para Terdakwa telah


diadakan beberapa kali pertemuan baik antara saksi Alexander J

Parengkuan, saksi Ahmad Riyadi, saksi Aryo Santigi Budihanto, juga an

tara saksi Alexander J Parengkuan, dengan saksi H Charto Sunardi,SE,

untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan penyandang dana

dalam pemberian kredit ataupun tentang pengaturan pengeluaran kredit

dengan jaminan, dan sebelum kredit tersebut akan dikucurkan saksi H.

Charto Sunardi,SE, telah mempersiapkan permohonan kredit kepada

mereka para Terdakwa, serta adanya peranan saksi H. Charto Sunardi

selaku Kepala cabang/Spoke Manager PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa-Terdakwa telah

melakukan tindak pidana tersebut secara bersama-sama" Putusan hal. 175;

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat

Hukum para Terdakwa yang menyatakan perjanjian para Terdakwa

dengan Bank Mandiri sebagai perjanjian kredit yang terikat dengan

ketentuan dalam KUH Perdata saja, sebab sebagaimana telah terbukti

bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam

Undang-Undang Korupsi. Demikian pula dalil bahwa para Terdakwa

melaksanakan perintah atasan sehingga yang bertanggung jawab adalah

atasan, tidak dapat diterima, sebab para Terdakwa dengan rela membuka

rekening dan setelah uang masuk ke Rekening para Terdakwa masing-

masing sebesar Rp. 15.000.000,- dan kemudian ditransfer lagi ke

Rekening PT. Dwinogo Manunggaling Roso dengan menyisakan

sebagian di rekening para Terdakwa Putusan hal. 176 ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pembanding

(dahulu Terdakwa I) telah melakukan tindak pidana tersebut secara

bersama-sama adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena

perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam pertimbangan-pertimbangan

Majelis Hakim tersebut bukan dilakukan oleh Pembanding (dahulu

Terdakwa I, tetapi dilakukan oleh saksi Ahmad Riyadi, saksi Aryo Santigi

Budihanto dan saksi Alexander J Parengkuan, selaku Pimpinan DMR

dengan saksi H Charto Sunardi, SE dan pihak RFS, bahkan Pembanding

(dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak terlibat dalam pertemuan-

pertemuan maupun proses pembicaraan kredit baik itu dengan pihak

Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan maupun dengan arranger yaitu

pihak RFS, sehingga seandainya telah terjadi tindak pidana, bagaimana

mungkin kalau Majelis Hakim menganggap Pembanding (dahulu

Terdakwa I) telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan

pihak Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan dan RFS, karena


Pembanding (Terdakwa I) baru terlibat hanya pada saat penanda-

tanganan perjanjian kredit pada tanggal 26 Pebruari 2002, sebagaimana

diperintahkan oleh Pimpinan DMR (saksi Ahmad Riyadi) ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dalil Pembanding

(dahulu Terdakwa I) bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) adalah

melaksanakan perintah atasan sehingga yang bertanggung jawab adalah

atasan tidak dapat diterima karena Pembanding (dahulu Terdakwa I)

dengan rela membuka rekening dan mentransfer uang yang diperoleh

dari kucuran perjanjian kredit ke perusahaan DMR dengan menyisakan

sebagian di rekening Pembanding (dahulu Terdakwa I) adalah sama

sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum dan terkesan mengada-ada

dan menutup mata atas fakta-fakta sebenarnya yang terungkap dalam

persidangan, karena jelas sekali telah terungkap dalam persidangan

kalau Pembanding (dahulu Terdakwa I) benar-benar diperintah atasannya

(Pimpinan, saksi Ahmad Riyadi) untuk mengajukan kredit atas nama

pribadi untuk kepentingan perusahaan, jelas sekali kalau pengajuan kredit

tersebut bukan kemauan dari Pembanding (dahulu Terdakwa I) sendiri,

sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pengajuan kredit yang

ditandatangani oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I) menjadi

tanggungjawab perusahaan DMR yang dalam hal ini adalah Pimpinan

DMR yang memerintahkan pengajuan kredit tersebut (saksi Ahmad

Riyadi), apalagi para Pimpinan DMR telah membuat surat tentang

tanggungjawab mereka selaku Pimpinan perusahaan DMR untuk

membayar dan atau mengembalikan kredit tersebut kepada Bank Mandiri

cabang Jakarta) Bahwa mengenai perbuatan Pembanding (dahulu

Terdakwa I) dalam menandatangani Perjanjian Kredit karena diperintah

atasannya, seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk

membebaskan Pembanding (dahulu Terdakwa I) dari segala tuntutan

hukum sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Majelis Hakim Agung di

Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam putusan No. 572/K/Pid/

2003 yang membebaskan Akbar Tanjung Ketua Umum GOLKAR dari

tuntutan tindak pidana korupsi, karena Majelis Hakim Agung yang

memeriksa perkara tersebut menganggap Akbar Tanjung cuma

melaksanakan perintah atasannya yaitu presiden B.J. Habibie, dan tidak

dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang

didakwakan JPU jadi apa bedanya dengan yang terjadi pada Pembanding

(dahulu Terdakwa I) ?, kalaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh

Pembanding (dahulu Terdakwa I) adalah hanya kelalaiannya dalam

menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri cabang Jakarta


Prapatan tanpa meneliti secara cermat dan lengkap mengenai perjanjian

kredit tersebut karena pada saat itu Pembanding (dahulu Terdakwa I)

terlalu percaya pada perintah Pimpinan DMR dan terlalu percaya kalau

Pimpinan DMR sudah menyelesaikan segala sesuatu yang diperlukan

untuk perjanjian kredit yang ditandatangani Pembanding (dahulu

Terdakwa I). Oleh karena itu tentu saja demi hukum dan keadilan, Majelis

Hakim tidak boleh menghukum Pembanding (dahulu Terdakwa I) karena

Pembanding (dahulu Terdakwa hanya melaksanakan perintah Pimpinan

DMR (saksi Ahmad Riyadi) dan juga karena JPU tidak mendakwakan

pasal-pasal yang terkait dengan kelalaian Pembanding (dahulu Terdakwa

I) dalam menandatangani perjanjian kredit tersebut;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pimpinan DMR

telah bersama-sama melakukan suatu perbuatan karena Pimpinan DMR

telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan saksi H Charto

Sunardi,SE membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan penyandang

dana maupun tentang pengucuran kredit adalah juga tidak dapat diterima

demi hukum dan sangat keliru, karena tentu saja Pimpinan DMR pernah

mengadakan beberapa kali pertemuan dengan saksi H Charto Sunardi,

SE, dimana Pembanding (dahulu Terdakwa I) tidak pernah ikut dalam

pertemuan-pertemuan tersebut, karena bagaimana mungkin Pimpinan

DMR dapat mengajukan kredit ke PT. Bank Mandiri cabang Prapatan

kalau tidak mengadakan pertemuan dengan pihak PT. Bank Mandiri

cabang Prapatan (termasuk saksi H Charta Sunardi, SE).

Bahwa Pimpinan DMR (ingat, Pembanding (dahulu Terdakwa I tidak ikut)

juga secara bersama-sama mengadakan pertemuan dengan pihak PT.

Bank Mandiri cabang Prapatan dan PT Rifan Financindo Sekuritas (RFS)

selaku arranger penempatan dana investor di PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan, semua pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membicarakan

pengajuan kredit yang diajukan oleh Pimpinan DMR dan hal tersebut jelas

sekali demi hukum terbukti bukanlah suatu kejahatan.

Bahwa pertemuan Pimpinan DMR dengan PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan (H Charto Sunardi,SE) dan PT. Rifan Financindo Sekuritas

(RFS) sejak awal adalah membicarakan kredit yang diajukan oleh

Pimpinan DMR (yang kemudian Pembanding (dahulu Terdakwa I) juga

ikut menandatangani perjanjian kredit berdasarkan perintah

Pimpinan/saksi Ahmad Riyadi) kepada PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan, jadi bukan untuk merencanakan suatu persekongkolan untuk

melakukan suatu kejahatan, semua pertemuan tersebut hanya

membicarakan dan membahas proses bagaimana supaya kredit yang


diajukan oleh Pimpinan DMR mempunyai jaminan sehingga pihak PT.

Bank Mandiri cabang Prapatan selaku Kreditur dan Pimpinan DMR dan

Pembanding (dahulu Terdakwa I) selaku Debitur, sama-sama aman. Hal

tersebut yang menyebabkan pihak Pimpinan DMR akhirnya setuju

memakai jasa PT. Rifan (RFS) sebagai arranger yang mencari pemilik

dana/investor dan menempatkan dananya di PT. Bank Mandiri cabang

Prapatan sebagai jaminan dari kredit yang diajukan oleh Pimpinan,

termasuk Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Pembanding (dahulu

Terdakwa I) ;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut (Putusan hal.175), jelas

sekali secara sederhana dan jelas terbukti kalau Pembanding (dahulu

Terdakwa I) tidak ikut dalam mengadakan pertemuan-pertemuan baik itu

dengan PT. Bank Mandiri cabang Prapatan saksi H Charta Sunardi,SE)

maupun dengan RFS, sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kalau Pembanding (dahulu

Terdakwa secara bersama-sama dinyatakan telah melakukan suatu per-

buatan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena dalam

pertimbangan-pertimbangan tersebut jelas dikatakan kalau yang mela-

kukan pembicaraan-pembicaraan, persiapan-persiapan yang berhu-

bungan dengan pengajuan kredit tersebut adalah Pimpinan DMR dengan

pihak PT. Bank Mandiri cabang Prapatan (saksi Charto Sunardi, SE)

bukan Pembanding (dahulu Terdakwa I) ;

Bahwa baik Jaksa Penuntut Umum tidak pernah bisa membuktikan kalau

sejak awal Pembanding (dahulu Terdakwa I) sudah merencanakan untuk

memalsukan surat gadai deposito yang menjadi sebab terjadinya masalah

korupsi tersebut, karena sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta di

persidangan, yang mengurus surat gadai deposito tersebut adalah PT

Rifan (RFS) ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pengucuran kredit

tersebut didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum, adalah

sangat keliru dan terkesan dipaksakan, karena Majelis Hakim maupun

Jaksa Penuntut Umum tidak dapat merumuskan dan membuktikan secara

jelas perbuatan yang mana yang telah dilakukan Pembanding (dahulu

Terdakwa I) yang bersifat melawan hukum sehubungan dengan

pengucuran kredit tersebut. Sehubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP, maka dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Majelis

Hakim Tinggi, Pembanding (dahulu Terdakwa I) hendak menyampaikan

hal-hal sebagai berikut:

Pertama tentang apakah Pembanding (dahulu Terdakwa I) dapat


dikualifikasi sebagai langsung yang melakukan "? Syarat dari "orang yang

melakukan adalah disamping orang tersebut melakukan perbuatan yang

memenuhi keseluruhan unsur dari suatu tindak pidana orang tersebut

haruslah memiliki kapasitas khususnya apabila tindak pidana tersebut

disyaratkan adanya kapasitas tertentu dari pelakunya. Dalam hal ini se-

bagaimana telah diuraikan dalam bagian-bagian sebelumnya ternyata

Pembanding (dahulu Terdakwa I) merupakan orang yang terbukti telah

melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak satu buktipun yang me-

nunjukkan Pembanding (dahulu Terdakwa I) telah menjadi pelaku dalam

penyimpangan prosedur maupun pemalsuan, surat gadai deposito dalam

proses pengajuan kredit. Selain itu Pembanding (dahulu Terdakwa I) juga

bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas untuk dapat melakukan

sendIri penyimpangan prosedur pengajuan kredit, mapun dalam kapasitas

memerintahkan kepada pihak lain yang memiliki kewenangan untuk

menyimpangi prosedur yang berlaku ;

Dengan demikian tidaklah tepat apabila Pembanding (dahulu Terdakwa I)

dapat dikualifikasi sebagai orang yang melakukan ;

Kedua tentang apakah Pembanding (dahulu Terdakwa I) dan Terdakwa

Yakub A. Arupalakka (Terdakwa II) dapat dikualifikasi sebagai orang-

orang yang menyuruh melakukan "? Sebagaimana telah dikemukakan di

atas, bahwa syarat "menyuruh melakukan" (doen plagen) adalah bahwa

pelaku materialnya harus merupakan orang yang tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu sangat tidak tepat apabila

ada diantara Pembanding (dahulu Terdakwa I) dan Terdakwa lainnya

yang dapat dikualifikasi sebagai menyuruh melakukan, mengingat di

dalam kasus ini tidak ada fakta yang menunjukkan adanya pihak yang

tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini juga

tidak ada bukti adanya tindakan-tindakan dari Pembanding (dahulu

Terdakwa I) baik berupa ancaman atau penyesatan kepada pihak lain

agar dilakukan tindakan yang melawan hukum khususnya tindakan

penyimpangan prosedur atau pemalsuan surat gadai deposito ;


dapat dikualifikasi sebagai orang yang menyuruh melakukan ;

Ketiga tentang apakah Pembanding (dahulu Terdakwa I) dapat dikuali-

fikasi sebagai "orang yang turut melakukan "? Syarat adanya "turut serta

melakukan" (madedader madeplegen) adalah keharusan adanya kerja

sama yang erat antara "orang yang melakukan dengan orang yang, turut

serta melakukan". Dalam hal ini tidaklah disyaratkan bahwa orang yang

"turut serta melakukan" harus memenuhi semua unsur delik. Dalam kaitan


dengan kasus ini, khususnya tentang perbuatan yang didakwakan oleh

JPU tentang adanya penyimpangan prosedur pemberian kredit maupun

pemalsuan surat gadai deposito, tidak terdapat satu faktapun yang

menunjukkan Pembanding (dahulu Terdakwa I) telah bekerjasama secara

erat dengan pelaku penyimpangan prosedur maupun pelaku yang

memalsukan surat gadai deposito. Bahkan Pembanding (dahulu

Terdakwa I) tidak mengetahui atau tidak memahami bahwa, prosedur

pemberian kredit telah dilanggar dan Pembanding (dahulu Terdakwa I)

juga, tidak mengetahui tentang adanya surat gadai deposito yang palsu.

Dengan demikian tidaklah mungkin adanya perbuatan dari Pembanding

(dahulu Terdakwa I) dan Terdakwa II yang dapat dikualifikasi sebagai

turut serta melakukan karena persyaratan untuk adanya kerjasama yang

erat haruslah didasarkan pada adanya pengetahuan sebagai suatu

persyaratan yang paling mendasar dari suatu opset delik (delik sengaja).

Sebagaimana azas hukum pidana menyatakan bahwa "opzet als willens

en wetens" (sengaja merupakan kehendak dan pengetahuan).


dapat dikualifikasi sebagai "orang yang turut serta melakukan"

(mededader) ;

Bahwa oleh karena itu, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 55 ayat

(1) ke-l KUHP juga demi hukum tidak terbukti ;

Bahwa selanjutnya Pembanding (dahulu Terdakwa I) memohon Majelis

Hakim Tinggi agar mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan

tidak diperiksanya saksi-saksi lain yang sejak awal benar-benar terlibat

dengan pengucuran kredit dari PT. Bank Mandiri cabang Prapatan, yaitu

Henny Purnama Katerine, SE, Aries: Setiawan, Adi Senggono,

Syarifuddin dan Ferry, (Aries Setiawan dan Syarifudin sampai saat ini

masih DPO dan tidak pernah diproses oleh Kepolisian). Bahkan Henny

Purnama Katerine, SE, Adi Senggono dan Ferry, sama sekali tidak

pernah diperiksa di kepolisian maupun di kejaksaan, padahal

sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan,

mereka juga menerima uang dari Pimpinan DMR melalui Yosef Jahjadjaja

atas jasanya sebagai arranger dari masuknya dana milik investor (PT.

Jamsostek) ke PT. Bank Mandiri cabang Prapatan yang dipakai untuk

menjamin kredit yang diajukan oleh Pimpinan ;

Bahwa oleh karenanya sejak awal kasus ini terkesan mencari "kambing

hitam" atas terjadinya surat gadai deposito yang palsu karena sangat

patut diduga kalau menjadi sangat penting bagi pihak Bank Mandiri untuk

membuat "kambing hitam" karena harus ada yang disalahkan atas


terjadinya kasus surat gadai deposito tersebut, demi menjaga wibawa

bank Mandiri, sehingga Bank Mandiri tanpa mengindahkan kebenaran

yang hakiki dan prosedur perbankan dalam hal-hal umum yang biasanya

seharusnya dilakukan dalam masalah perjanjian kredit, telah melaporkan

secara membabi buta Pembanding (dahulu Terdakwa I) ke Kepolisian

dan mengorbankan Pembanding (dahulu Terdakwa I) tanpa melihat

apakah Pembanding (dahulu Terdakwa I) bersalah atau tidak, padahal

seharusnya Bank Mandiri terlebih dahulu meneliti siapa yang membuat

surat gadai deposito yang palsu tersebut dan kenapa bisa menjadi

jaminan, sebelum mereka memutuskan untuk melaporkan Pembanding

(dahulu Terdakwa I) mengingat saat itu kreditnya belum jatuh tempo. Oleh

karena itu demi hukum sudah terbukti kalau kebenaran yang hakiki dari

kasus ini tidak sungguh-sungguh dibuktikan oleh Kepolisian, Kejaksaan

(dalam hal ini JPU) maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat;

Bahwa Pimpinan DMR, juga telah membuat surat pernyataan tertanggal 1

September 2003 terlampir dalam Memori Banding ini, yang isinya secara

jelas menyatakan kalau kredit yang diajukan atas nama Pembanding

(dahulu Terdakwa I) adalah untuk kepentingan perusahaan (DMR), dan

Pembanding (dahulu Terdakwa I) sama sekali tidak tahu menahu maupun

terlibat dalam proses pengajuan kredit tersebut, termasuk kedalamnya

tidak mengetahui kalau kredit tersebut dijamin oleh dana milik PT.

Jamsostek. Pimpinan DMR dalam surat pernyataan tersebut juga dengan

tegas menyatakan bertanggungjawab atas pengembalian semua uang

yang diperoleh Pembanding (dahulu Terdakwa I) dari PT. Bank Mandiri

cabang Prapatan. Oleh karena itu terbukti dengan jelas kalau Pem-

banding (dahulu Terdakwa I) hanya melaksanakan perintah dari Pimpinan

DMR (saksi Ahmad Riyadi), dengan meminjamkan namanya sebagai

pihak yang mengajukan kredit perseorangan untuk kepentingan

perusahaan DMR. Oleh karena itu, Pembanding (dahulu Terdakwa I)

demi hukum telah terbukti tidak tahu tentang surat gadai deposito tersebut

maupun hal-hal yang diperlukan yang berkaitan dengan proses

pengucuran kredit;

Bahwa mengingat Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada

Penasehat Hukum dari Pembanding (dahulu Terdakwa I) membaca pledoi

dalam persidangan, maka besar dugaan Pembanding (dahulu Terdakwa

I) bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang

dikemukakan pada bagian Nota Pembelaan Pembanding (dahulu

Terdakwa I) maupun Tim Penasihat Hukumnya, yang dibuat berdasarkan


fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap selama dalam

persidangan, hal ini terbukti karena dalam pertimbangan-pertimbangan

Majelis Hakim tersebut banyak yang tidak relevan dengan fakta-fakta

yang benar-benar terungkap dalam persidangan dan terkesan Majelis

Hakim membuat pertimbangan-pertimbangannya hanya mengambil

pertimbangan-pertimbangan dari kasus dalam perkara lain yang

melibatkan Pimpinan.

Bahwa perbuatan Majelis Hakim yang tidak memberikan kesempatan

kepada Penasehat Hukum Pembanding (dahulu Terdakwa I) untuk

membacakan pledoinya di muka persidangan telah menunjukkan kalau

Majelis Hakim telah berlaku tidak adil dan tidak bijaksana serta keliru dan

tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam

persidangan dalam membuat putusannya, sehingga sudah selayaknya

putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat tersebut patut diragukan kebenarannya dan sudah selayaknya

dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut jelas terlihat kalau Majelis Hakim

dalam memeriksa perkara ini tidak menerapkan asas praduga tidak

bersalah, karena sangat jelas sekali terlihat dalam putusannya tersebut,

Majelis Hakim dengan "mudahnya" menerima dan membenarkan alasan-

alasan Jaksa Penuntut Umum tanpa berusaha memeriksa kebenaran

yang hakiki dari permasalahan yang timbul dalam kasus ini, dan nyata-

nyata Majelis Hakim telah mengabaikan kebenaran-kebenaran yang

terungkap dalam persidangan, sehingga hal-hal yang diupayakan selama

persidangan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan untuk

mengungkap kebenaran menjadi terkesan "tidak ada arti apa-apa dan

tidak ada gunanya" dan seolah-olah dilaksanakan hanya untuk memenuhi

formalitas hukum acara saja, sebab sejak awal perkara dan awal

persidangan dan selama persidangan, baik pihak Jaksa Penuntut Umum

maupun Majelis Hakim "terkesan" sudah mempunyai pandangan

(anggapan) kalau Pembanding (dahulu Terdakwa I) "bersalah", sehingga

apapun yang dikemukakan oleh Pembanding (dahulu Terdakwa I) selama

persidangan dalam upayanya memberitahukan kebenaran, sama sekali

telah diabaikan dan tidak diperhatikan maupun dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim ;

Bahwa oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, Pembanding

(dahulu Terdakwa I) memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta, agar memeriksa I perkara ini dengan benar-benar

mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dan kebenaran yang terungkap


dalam persidangan, walaupun fakta-fakta tersebut, tidak ada dalam

putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi

Pembanding (dahulu Terdakwa I) yakin dan percaya kalau Majelis Hakim

Tinggi Yang Mulia mau dan berkenan untuk meluangkan sedikit waktunya

untuk membaca berita acara persidangan, karena seharusnya. Panitera

Pengganti perkara ini pasti dan harus mencatat semua fakta-fakta yang

terungkap dalam persidangan ;

Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) sangat percaya kalau Majelis

Hakim Tinggi melalui hati nuraninya dapat melihat perkara ini secara

objektif dan adil sehingga dapat membuat suatu putusan yang benar-

benar adil tanpa harus khawatir akan dianggap tidak mendukung program

Pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya menggalang

semangat anti korupsi, karena "lebih baik melepaskan orang yang

bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah ", dan terutama

karena hal ini menyangkut masa depan Pembanding (dahulu Terdakwa I)

yang masih harus menghidupi keluarganya dan membesarkan anak-

anaknya yang masih kecil;

Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa I) sangat yakin dan percaya kalau

Majelis Hakim Tinggi mempunyai kebebasan dan tidak terikat kepada

siapapun untuk membuat keputusannya, sehingga kalau Majelis Hakim

Tinggi memang dapat melihat fakta-fakta dan kebenaran yang ada yang

menunjukkan Pembanding (dahulu Terdakwa I) memang tidak terbukti

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan JPU,

tentu Majelis Hakim Tinggi tidak perlu takut untuk membuat keputusan

yang membebaskan Pembanding (dahulu Terdakwa I), walaupun menurut

JPU negara telah dIrugikan (PT Bank Mandiri cabang Prapatan), karena

Pembanding (dahulu Terdakwa I) memang tidak melakukan korupsi atau

pemalsuan surat gadai deposito yang mengakibatkan kredit menjadi,tidak

ada jaminan, melainkan hal tersebut adalah perbuatan orang lain, yang

mungkin saja dilakukan oleh RFS (Yosef) dan atau PT. Bank Mandiri

Cabang Prapatan (saksi H Charto Sunardi, SE)? ;

Dakwaan Subsidair :

Meskipun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Dakwaan Subsidair

dalam putusannya, tetapi demi kelengkapan Memori Banding ini,

Penasehat Hukum Pembanding (dahulu Terdakwa I) ingin menegaskan

kembali bahwa Dakwaan Subsidairpun sama sekali tidak terbukti, seba-

gaimana telah diuraikan secara cermat dan jelas dalam halaman 56

sampai dengan halaman 62, dalam Pledoi Penasehat Hukum Pem-

banding (dahulu Terdakwa I).


Berdasarkan argumentasi-argumentasi dan uraian yuridis di atas, jelas

terlihat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan JPU baik itu

Primair maupun Subsidairnya demi hukum tidak terbukti, sehingga

Pertimbangan-pertimbangan dan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah keliru;

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) juga memohon Majelis

Hakim Agung untuk memeriksa dan mempertanyakan mengapa Judex

Factie dalam menjatuhkan hukumannya sangat berbeda-beda dengan

para Terdakwa dalam kasus yang sama tapi dengan nomor perkara yang

berbeda, padahal Judex Factie sama-sama memutuskan bersalah,

dimana status Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I) dengan Terdakwa

Yakub, Terdakwa Harianto Brasali, dan Terdakwa Koko Sandoza adalah

sama-sama karyawan, mengapa hukuman terhadap Pemohon Kasasi

(dahulu Terdakwa I) lebih berat?, dimanakah letak keadilannya?, padahal

Majelis memutus terhadap kedua perkara tersebut diputus oleh Judex

Factie yang sama, sehingga sudah selayaknya putusan yang demikian

patut dipertanyakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi Terdakwa II (Yakub A. Arupalakka) pada pokoknya sebagai berikut I. Ruang Lingkup Perkara ini Hukum Perdata bukan Hukum Pidana ;

Bahwa perkara ini merupakan ruang lingkup Hukum Perdata bukan

Hukum Pidana, hal ini tentunya berdasarkan fakta hukum yang telah

terjadi :

- Bahwa telah terjadi Perjanjian Kredit antara pembanding dengan PT.

Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan, dengan Nominal Rp. 15.000.

000.000,- (lima belas milyar rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit No.4

Sp.JPN/082/LA/II/2002, tertanggal 26 Februari 2002 dengan Jaminan

Sertifikat/Bilyet Deposito, No. E.507753, tercatat atas nama PT. Jam

sostek dari dan karena itu perkara a quo atas nama Terdakwa II/

Pembanding / Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) dengan PT.

Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan adalah merupakan hubungan

hukum (Rechtverband) Keperdataan;

- Bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat tersebut berlandaskan ketentuan

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-

Undang Nomor: 7 Tahun 1992 Jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan.

Dalam KUH Perdata tentang perjanjian tertuang dalam :.


a. Pasal 1313 KUH Perdata : suatu persetujuan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang atau lebih;

b. Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu

: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya kecakapan untuk mem-

buat suatu perikatan suatu hal tertentu suatu sebab yang halal ;

c. Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan : bahwa semua per-

setujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya;

- Bahwa Perjanjian tersebut berlaku efektif pada tanggal 26 Pebruari

2002 s/d 26 Agustus 2003, maka tidak tepat jika diajukan dalam

persidangan perkara pidana;

- Bahwa jika terjadi wanprestasi dikemudian haripun, maka yang di-

jadikan landasan hukum untuk menutut Debitur adalah KUH

Perdata, yaitu Pasal 1239 dan Pasal 1243 KHU Perdata. Dengan

demikian proses hukum yang benar adalah dengan mengajukan

gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sudah jelas dan terbukti bahwa

perkara ini adalah dalam ruang lingkup hukum perdata. Oleh karena

itu Majelis Hakim Agung harus menolak tuntutan dari Jaksa Penuntut

Umum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang

mengadili perkara ini karena perbuatan Terdakwa II/PembandingI

Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) bukan merupakan perbutan

Pidana tetapi merupakan hubungan Hukum Perdata.

II. Yudex Facti Telah Salah Dalam Penerapan Hukum

Dalam hal memutuskan perkara ini, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

sebagai Yudex Facti telah melakukan kesalahan dalam penerapan

hukumnya, yang dapat kami buktikan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar kurang (Onvoeldoende

Gemotiveerd);

a. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI yang menguatkan Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan

hukumnya untuk membuktikan adanya terpenuhi unsur dari

pasal yang yang didakwakan kepada Terdakwa II antara lain:

"Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa II dihubungkan


dengan dakwaan bagian Primair, dan dihubungkan pula

dengan dengan keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan

keterangan para Terdakwa, perbuatan Terdakwa II telah

memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan

kepadanya". (Vide Putusan PT.DKI Jakarta halaman 65 point

1);

b. Bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)

Nomor : 3 Tahun 1974 , yang berbunyi sebagai berikut :

1. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang telah

diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-

kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki

undang-undang;

2. Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor : 14

Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Ke-

kuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

"segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-

alasan tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan

atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

mengadili", menghendaki alasan-alasan dan petimbangan-

pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan

Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut ;

3. Dengan tidakIkurang memberikan pertimbangan I alasan,

bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat

dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal

demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam

acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya

putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan

di tingkat Kasasi.

4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan, dalam un-

dang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Penga-

dilan untuk memberikan alasan ("motiveringplich") dipenuhi

oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batal-

nya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-

alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan ;


c. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menguraikan dan

membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang

membedakan antara siapa sebagai pelaku tindak pidana,

mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh lakukan

(Doen pleger), dan yang turut serta (mede pleger) serta

pembujukan (uit lokker); bahwa dalam petimbangan hukum

tersebut tidak ditegaskan dalam kualitas apa Terdakwa II/

PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) apakah

sebagai pelaku (pleger), pihak pembujuk (uit lokker), atau yang

membantu melakukan (medeplectiger), walaupun sama-sama

dihukum sebagai pelaku. Tentunya dalam kasus ini harus tetap

dibuktikan dalam 'kualitas apa, sebagai apa, namun ternyata

dalam pertimbangan' hukum hanya dikualitaskan sebagai

"bersama-sama";

d. Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan Terdakwa III

Pembanding Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) sebagai

pihak yang bersama-sama tanpa menguraikan yang mana dari

Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut serta hanya mengambil alih

pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat tanpa dasar yang jelas, maka menurut

Terdakwa "PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A.

Arupalakka) pertimbangan hukum tersebut termasuk "Ovoel-

doende Gemotiveerd" yaitu kurang memberikan pertimbangan

hukum yang cukup, karenanya putusan tersebut batal demi

hukum.

e. Bahwa putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut

berarti dalam pertimbangannya hanya mengulang kembali isi

Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak

terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum baru;

f. Bahwa dengan demikian Putusan dari Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta tersebut harus dibatalkan karena tidak disertai dengan

pertimbangan dan alasan yang jelas dalam putusannya,

putusan tersebut dalam pertimbangan-pertimbangannya hanya

meniru isi pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri


Jakarta Pusat;

2. Mengenai Unsur-unsur Pidana

- Unsur Melawan Hukum

Bahwa dalam Pasal 55 KUHP tediri dari Pelaku (Pleger), yang

menyuruh lakukan (doen pleger), yang turut serta (mede pleger)

dan Penganjur (uit locker).

Dalam teori hukum pidana menurut Prof. Dr. Barda Nawawi

Ariep SH menyatakan bahwa pada doen pleger terdapat unsur -

unsur sebagai berikut :

- Alat yang dipakai adalah manusia ;

- Alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati)

- Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Unsur ketiga inilah yang merupakan tanda atau ciri dari doen

pleger.

Selanjutnya Prof. Dr. Barda Nawawi Ariep SH menyatakan hal -

hal yang menyebabkan alat ( pembuat materiil ) tidak dapat di-

pertanggungjawabkan ialah :

- Bahwa ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanyaIrusak jiwanya

(Pasal 44 KUHP )

- Bahwa ia berbuat karena daya paksa ( Pasal 48 KUHP )

- Bahwa ia melakukannya atas perintah jabatan yang tidak sah

seperti dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat ( 2 ) KUHP.

- Bahwa bila ia keliru ( sesat ) mengenai salah satu unsur delik.

Misalnya " A " menyuruh " B " untuk menguangkan pos wesel

yang tandatangannya dipalsu oleh " A " sedangkan " B " tidak

mengetahui pemalsuan itu. ( Prof. Dr. Barda Nawawi Ariep SH,

Sari Kuliah Hukum Pidana, Undip, Semarang, 1994, hal 38 )

Dari ketentuan di atas, bahwa Terdakwa II I Pembanding I Pemohon

Kasasi (Yakub A. Arupalakka) adalah orang yang disuruh untuk me-

lakukan perbuatan oleh doen pleger yaitu Alexander J Parengkuan,

Aryo Santigi dan Ahmad Riyadi. Oleh karena itu Terdakwa II/

PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A.Arupalakka) hanya dijadikan

alat saja sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar yang membuat berdasarkan Pasal 55 ayat 2 KUHP dan


pendapat Prof. Dr. Barda Nawawi Ariep SH tersebut di atas, tidak

dapat dipertanggungjawabkan selaku pembuat materiil yaitu :

- Terdakwa II I PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalak-

ka) melakukannya atas perintah yang tidak sah seperti di-

maksudkan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP, atau setidak-tidaknya

Terdakwa IIIPembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka)

keliru atau sesat mengenai salah satu unsur delik, atau

- Setidak – tidaknya Terdakwa IIIPembandingIPemohon Kasasi

( Yakub A. Arupalakka) tidak mempunyai maksud seperti disyarat-

kan untuk kejahatan korupsi di Bank Mandiri tersebut ;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa IIIPem-

bandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang

dilakukan secara bersama-sama ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sangat keliru

dan bertentangan dengan asas hukum pidana terutama berlakunya

Pasal 55 ayat (2) KUHP, serta bertentangan dengan fakta hukum

dalam persidangan ;

Hal ini dapat dibuktikan menurut pendapat ahli yang dikutip dari buku

Hukum Pidana, kumpulan Bahan Penataran Hukum, Pidana dalam

rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh

Prof. Dr.D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.PH.

Sutorieus dengan Editor Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH, MH Penerbit

Liberty Jogyakarta Tahun 1995 halaman 248, 249, 250, dan 259

yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa turut serta melakukan, artinya sepakat dengan orang lain

membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan

bersama-sama melakukan (kerjasama);

Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama

untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaanya bersama-sama ;

Disamping itu, menurut P.A.F Lamintang dalam Bukunya " Dasar--

dasar Hukum Pidana Indonesia "Penerbit Sinar Baru, Bandung,

tahun 1984, pada halaman 594 mengemukakan pendapat HOGE

RAAD dalam Arrest-arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914,


N.J. 1914,sebagai berikut:

Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap

pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan

yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan

itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan

maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta". (Putusan

Mahkamah Agung R.I Nomor : 572 K/PicU2003, tanggal 12 Februari

2004, halaman 131-132).

Apabila pendapat ahli tersebut di atas dikaitkan dengan kasus ini,

maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa III

PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) dan Terdakwa

lainnya dalam perkara lain dalam kasus yang sama yakni Terdakwa

I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mem-

punyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelak-

sanaanya bersama-sama dalam mewujudkan perbutannya dengan

tujuan menguntungkan dIri sendiri atau orang lain yang merugikan

keuangan Negara ;

Dalam prosesI pemeriksaan di persidangan ternyata sama sekali

tidak diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa antara

Terdakwa II/PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka)

dengan Terdakwa lainnya telah terjadi kesepakatan membuka

rencana atau mempunyai inisiatif secara bersama untuk melakukan

tindak pidana tersebut, dan juga tidak ada fakta hukum yang

membuktikan bahwa Terdakwa II/PembandingIPemohon Kasasi

(Yakub A. Arupalakka) dengan sengaja melakukan tindakan pidana

Korupsi baik untuk keuntungan sendiri maupun orang lain atau badan

hukum. Sedangkan yang terbukti berdasarkan fakta hukum di

persidangan Terdakwa II I Pembanding I Pemohon Kasasi (Yakub A.

Arupalakka) sebagai korban don pleger dari Ahmad Riyadi, Aryo

Santigi dan Alexander J Parengkuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa

sebenarnya Terdakwa II/Pembanding/Pemohon Kasasi (Yakub A.

Arupalakka) menjadi korban tidak pidana yang dilakukan oleh Ahmad

Riyadi, Arjo Santigi dan Alexander J Parengkuan. Hal ini terbukti


secara yurudis dan fakta hukum dalam persidangan telah diajukan

oleh Penasehat Hukum Terdakwa II/ Pembanding/Pemohon Kasasi

(Yakub A. Arupalakka) sebuah pernyataan yang dibuat oleh Ahmad

Riyadi, Arjo Santigi dan Alexander J Parengkuan, yang pada intinya

menyatakan yang bertanggungjawab terhadap akibat perbuatan

Terdakwa II/ Pembanding / Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka)

adalah Ahmad Riyadi, Arjo Santigi dan Alexander J Parengkuan. "

Berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan

Terdakwa II/Pembanding I Pemohon Kasasi (Yakub A. Ampalakka)

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan

yang melawan hukum. Oleh karena itu unsur secara melawan hukum

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu secara

fakta hukum dapat diketahui bahwa perbutan Terdakwa

II/PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) bukan meru-

pakan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 43 A Undang-Undang

No. 20 tahun 2001, karena Terdakwa II/ PembandingIPemohon

Kasasi (Yakub A. Arupalakka) hanya dijadikan alat oleh doen pleger;

Bahwa, sehubungan dengan Pasal 43 A di dalam BAB VI A

Ketentuan Peralihan Undang-undang No. 20 tahun 2001, yang mana

disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak relevan dan tidak benar

oleh karena itu patut ditolak, mengatur tentang Ketentuan Peralihan

bagi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang

No. 31 tahun 1999 diundangkan ;

Sedangkan tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dalam Per-

kara ini terjadi setelah Undang-undang No. 31 tahun 1999 di-

undangkan.

- Bahwa, dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa

IIIPembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) dalam

perkara ini tidak memenuhi terhadap unsur melawan hukum;

- Bahwa, Terdakwa II/Pembanding I Pemohon Kasasi (Yakub A. Aru-

palakka) hanya diperintahkan oleh atasannya, maka yang bertang-

gungjawab atasan yang menyuruhnya;

- Unsur memperkaya diri sendiri :


- Bahwa, unsur ini tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa IIIPemban-

ding/ Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka);

- Bahwa, Terdakwa II/PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupa-

lakka) sama sekali tidak menikmati dana yang telah ada di rekening


karena telah ditransfer ke Account Perusahaannya (PT Dwinogo

Manunggaling Roso);

- Bahwa, uang yang ada dalam rekening Terdakwa II/PembandingI

Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) tersebut merupakan akibat

dari cara atau teknik yang diatur oleh H. Charto Sunardi SE dan

Terdakwa I, II dan III yang kenyataannya tidak dinikmati oleh

Terdakwa III Pembanding I Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka);

- Bahwa, sisa uang sebesar Rp.100.000.000,- yang berada di account

Terdakwa III PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka)

tersebut sudah di debet oleh Bank Mandiri untuk membayar provisi,

bunga, administrative dan biaya lain;

- Bahwa uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang

disita Penyidik adalah uang pribadi Terdakwa II/Pembanding/

Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) yang tidak ada

hubungannya/kaitannya sama sekali dengan kucuran kredit a quo

dengan akta lain dalam hal ini tidak ada kerugian uang negara;

- Unsur Merugikan Negara :

- Bahwa, Terdakwa II/Pembanding/Pemohon Kasasi (Yakub A.

Rupalakka) sama sekali tidak merugikan terhadap keuangan negara

sebab Terdakwa II/Pembanding/Pemohon Kasasi (Yakub A. Ru-

palakka) sedikitpun tidak menikmati dana/uang tersebut ;

- Bahwa memang benar dalam hal ini negara tidak dirugikan oleh Ter-

dakwa II/PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) me-

ngingat unsure memperkaya dIri sendiri sebagaimana tersebut di

atas tidak dilakukan sama sekali oleh Terdakwa II/Pembanding/

Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka);

- Bahwa, Terdakwa II/Pembanding/Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupa-

lakka) justru yang dirugikan secara materiil, karena dana sebesar Rp

100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik Terdakwa II/Pembanding/


Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) telah disita oleh Penyidik;

- Bahwa, dengan demikian Terdakwa II/PembandingIPemohon Kasasi

(Yakub A. Arupalakka) tidak merugikan keuangan negara;

III.Terdakwa II I Pembanding I Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka)

hanya melaksanakan perintah atasan, maka tanggungjawab semua

akibat ada pada atasan.

- Bahwa, Terdakwa IIIPembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupa-

lakka) dalam menandatangani Permohonan Kredit tersebut atas

perintah Pimpinan DMR perusahaan dan tidak tahu menahu tentang

masalah kridit tersebut;

- Bahwa, Terdakwa IIIPembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Aru-

palakka) tidak bertanggungjawab sama sekali terhadap pencairan

kredit dari Bank Mandiri tersebut;

- Bahwa, hal ini diperkuat oleh surat pernyataan Direktur Utama,

Komisaris dan Komisaris Utama PT Dwinogo Manunggaling Roso

dan di dalam persidangan tingkat pertama, bahwa Direktur Utama,

Komisaris dan Komisaris Utama tersebut bertanggungjawab atas

segala akibatnya, berikut akan disampaikan sebagian dari surat

pernyatan tersebut yakni pada point ke-3 dari 4 pernyataan yang

disampaikan "Bahwa oleh karenanya, kami selaku Komisaris Utama,

Komisaris dan Direktur Utama PT. Dwinogo Manuggaling Roso

dengan ini menyatakan bertanggungjawab atas tindakan-tindakan

yang dilakukan oleh saudara Koko Sandoza, saudara Harianto

Brasali, saudara Andre Nugraha Achmad N, saudara Yakub A

Arupalakka dan almarhum Dudi Laksmana sehubungan dengan

perolehan dana dari Bank Mandiri cabang Prapatan melalui kredit

atas nama masing-masing pribadi dari mereka semua ..."; (surat

pernyataan terlampiIr);

- Bahwa, surat pernyataan dari Direktur Utama, Komisaris dan Komi-

saris Utama PT Dwinogo Manunggaling Roso di atas merupakan

bukti yang sangat kuat bahwa Terdakwa II/PembandingIPemohon

Kasasi (Yakub A. Arupalakka) bukan merupakan pelaku pidana

korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa, Terdakwa IIIPembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Aru-


palakka) hanya melakukan perintah atasan dan tidak dapat

dijatuhkan pidana, sesuai dengan pendapat Mr. Drs. E. Utrecht,

mengemukakan bahwa harus memenuhi dua syarat supaya

sipembuat (sipelaku) dikecualikan dari pada dijatuhkan pidana yaitu :

a. Yang diperintah sama sekali tidak tahu bahwa perintah yang

dikeluarkannya adalah suatu perintah yang tidak syah (syarat

subyektif), jadi yang diperintah itu harus te goeder trouw” ;

b. Menjalankan perintah itu harus diadakan dalam batas-batas yang

memerintah, jadi perintah tersebut harus hierarchis di bawah yang

memerintah, dan yang diperintah tidak boleh bertindak di luar

batas-batas ;

- Bahwa, berdasarkan fakta hukum dan pendapat hukum dari Mr.

Drs. E. Utrecht di atas maka Terdakwa II/ Pembanding I Pemohon

Kasasi (Yakub A. Arupalakka) harus dibebaskan dari segala

tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa, dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta juga telah mengakui : ...bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II

dalam kasus ini hanya diperalat, maka sebagai pegawai dari PT

Dwinogo Manuggaling Roso, dan diminta kesediaannya untuk men-

jadi Debitur formalitas di PT Bank Mandiri cabang Jakarta Prapatan,

oleh atasannya ...(vide putusan PTDKI hal 67 point b);

- Bahwa, diperkuat lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.

572 K/Pid/2003 putusan perkara korupsi dana Non Budgeter Bulog

Akbar Tanjung, bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung mem-

berikan pertimbangan sebagai berikut :"Bahwa perbuatan

Terdakwa I menerima uang Non Budgeter Bulog sebesar Rp. 40

Milyar, kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa II untuk

dibelikan sembako, adalah dalam rangka melaksanakan instruksi

Presiden sebagai hasil rapat terbatas Presiden B.J Habibie,

Menkokesra Taskin, Menperindag/Kabulog dan Mensesneg, se-

hubungan dalam keadaan darurat untuk tindakan pengadaan dan

penyaluran sembako";

- Bahwa juga berdasarkan asas "Geen Straf Zander Schulef dan bila

dicari padanannya dengan kasus yang melatarbelakangi timbulnya


asas tersebut maka kasus yang menimpa Terdakwa III Pembanding

IPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) mirip dengan kasus di

Belanda tersebut yaitu 'Water en Melk Arrest' tertanggal 14 Februari

1916.1 Dalam kasus tersebut melibatkan 2 orang sekaligus yaitu

majikan (pengusaha susu) dan pesuruh (pembantu yang

mengedarkan susu kepada pelanggan) dimana majikan didakwa

sebagai pihak yang menyuruh dan si pembantu/pesuruh sebagai

pihak yang menyerahkan susu dicampur air itu kepada pelanggan,

sedangkan si pesuruh itupun sebenarnya tidak mengetahui

keberadaan aIr susu yang telah tercampur, sehingga terhadap

kedua orang itu diajukan Pasal 344 Pol.Verod. Jo Pasal 55 KUH

Pidana Belanda. Di tingkat pengadilan pertama diputus baik

terhadap majikan dan pesuruh bersalah karena mengedarkan susu

yang dicampur air. Di tingkat kasasi si majikan tetap dinyatakan

bersalah sebagai doen pleger karena menyuruh pembantu/pesuruh

mengedarkan susu yang dicampur air tersebut, sedangkan si

pesuruh dibebaskan dari dakwaan karena ia dianggap tidak

mengetahui adanya campuran air pada susu tersebut. Dalam

alasan kasasinya dinyatakan bahwa si pembantu harus turut

dihukum karena peraturan yang dilanggar tadi tidak mensyaratkan

adanya kesalahan (majikan melalui kejaksaan), alasan tersebut

ditolak Hoge Raad dan tetap dihukum karena tidak ada kesalahan

padanya. 2 Atas putusan ini Prof. Wiryono Projodikoro,SH.

menganggap sesuai dengan prinsip tujuan hukum pidana yaitu

mencapai obyektivitas rasa keadilan bagi masyarakat, kemudian

dia berpendapat: bagi saya adalah sangat menarik pertimbangan

dari Hoge Raad yang pada akhirnya memajukan “rechtgevel atau

rasa keadilan” sebagai alasan untuk menganggap berlakunya

prinsip “Tiada hukuman tanpa kesalahan” ini cocok dengan sikap

saya dalam meninjau hukum pada umumnya” ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sudah se-

harusnyalah Terdakwa II/Pembanding/Pemohon Kasasi (Yakub A.

Arupalakka) dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidair karena

yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah pimpinannya;


VI. Perihal Penerapan Hukum

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta aquo bertentangan

dengan Pasal 30 sub (b) UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah

Agung yaitu salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ,

dengan alasan antara lain sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi telah keliru (rechtdwaling) atas Dakwaan ter-

hadap Terdakwa II/PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A.

Arupalakka) dalam kaitan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

1.1 Bahwa Koko Sandoza selaku Terdakwa II/Pembanding/

Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) dalam Putusan

Pengadilan Tinggi Jakarta No. 156/Pid/2004/PT.DKI tanggal 14

Desember 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

dalam rol perkara No. 1257/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst. pada tang-

gal 6 April 2004 dinyatakan terbukti secara sah dan meya-

kinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi yang

dilakukan secara bersama-sama" dengan pidana penjara 10

tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) ditambah uang pengganti Rp. 100.000.000,- (seratus

juta rupiah) atau 1 tahun penjara sebagaimana yang dimaksud

Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 Tentang Pembe-

rantasan TPK jo Pasal 43 A UU No.20 tahun 2001 jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP.

1.2 Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh para

saksi baik yang dilakukan di hadapan Penyidik maupun

Penuntut Umum; bahwa berita acara pemeriksaan tersebut

kemudian diakui oleh para saksi sewaktu dilakukan

pemeriksaan dalam persidangan dibawah sumpah; bahwa

para saksi di bawah ini pada pokoknya menerangkan bila ada

pemalsuan bilyet gIro, diantara para saksi tersebut antara lain:

1.2.1 Saksi Arief Budi Wijaksono, SE:

- Bahwa saksi melaporkan kepada yang berwajib karena

ada dugaan yaitu pemalsuan Deposito dan surat gadai,

yang mana negara dirugikan karena tidak dijamin

dengan jaminan (vide Putusan PNJP, halaman 49,


alinea 4);

- Bahwa untuk yang 5 surat gadai dan depositonya asli,

dan ditemukan adanya pemalsuan 2 hari kemudian

(vide Putusan PNJP halaman 53 alinea 4);

- Bahwa deposito dijaminkan seharusnya ditangan bank

tetapi deposito ditangan Jamsostek padahal kreditnya

pada waktu itu sudah dilakukan dan hal itu terjadi

karena deposito pernah dipinjam (vide Putusan PNJP

halaman 53 alinea 5);

- Bahwa deposito yang asli tersebut keluar pada saat se-

telah perjanjian kredit itu dicairkan, dengan dipinjam

oleh seseorang yang bernama Syarifudin dan dikemba-

likan ternyata palsu (vide Putusan PNJP ;

- Bahwa perjanjian kreditnya secara formal sah, secara

materiil tidak dipenuhi karena bilyet depositonya yang

asli tidak ada (vide Putusan PNJP halaman 5 alinea

11);

1.2.2 Saksi Novi Ramadhani :

- Bahwa diketahui bilyet deposito palsu karena bilyet

deposito yang asli ada digadaikan dicabang lain (vide

Putusan PNJP aquo halaman 65 alinea 8);

1.2.3 Saksi Budi Waluyo, S.Kom:

- Bahwa saksi membenarkan ketika perjanjian kredit di-

lakukan bilyet deposito tersebut asli (vide Putusan

halaman 72 alinea 10) ;

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2002 saksi pernah

disuruh oleh Kepala Cabang membuatkan tandaterima,

setelah saksi buat tandaterima kemudian saksi

serahkan lagi kepada Kepala Cabang oleh Kepala

cabang bilyet deposito yang asli diserahkan kepada

Syarifudin untuk dipinjam dengan memakai tanda

terima, tandaterimanya disimpan oleh Kepala Cabang

(vide Putusan halaman 72 alinea 3);

- Bahwa untuk 5 (lima) bilyet deposito tersebut keluar


pada saat waktu Kepala cabang meminta, yang

menerima Syarifudin dan yang memberikan Charto

Sunardi (vide Putusan PNJP halaman alinea 8);

- Bahwa pada waktu diserahkan untuk dipinjam 5 (lima)

bilyet deposito asli, saksi tidak tahu lagi, tahu-tahu

yang asli ternyata tidak dikembalikan (vide Putusan

PNJP halaman 72 alinea 4);

- Bahwa pada saat dipinjam adalah asli tetapi dikem-

balikan berbeda (vide Putusan PNJP halaman 72

alinea 5);

- Bahwa saksi mempertanyakan kepada sdr. Charto;

pada waktu itu saksi lapor ke Kepala Cabang ini ada

perbedaan kepala cabang ikut meneliti, yang sudah

nanti saya urus, akan saya informasikan, kamu diam

aja (vide Putusan PNJP halaman 72 alinea 6);

- Bahwa pada waktu bilyet deposito dikembalikan sete-

lah dipinjam beberapa hari kemudian saksi melihat ada

perbedaan dengan bilyet deposito yang asli, setelah itu

saksi mempertanyakan kepada Kepala Cabang, dan

menurut kepala cabang saksi langsung disuruh

menyimpannya (vide Putusan PNJP halaman 74 alinea

5);

- Bahwa keberadaan bilyet deposito asli sebenarnya ada

di cabang lain (vide Putusan PNJP halaman 74 alinea

3);

- Bahwa yang menyerahkan bilyet deposito yang asli se-

telah dipinjam dan dikembalikan menjadi palsu bukan

para Terdakwa dan juga bukan Syarifudin dan saksi

tidak mengenalnya (vide Putusan PNJP halaman 74

alinea 7);

1.2.4 Saksi Eddy Rahmadi, SE :

- Bahwa saksi melihat 5 Deposito menjadi palsu setelah

dipinjam oleh Syarifudin (vide Putusan PNJP halaman

82 alinea 9);


- Bahwa pada waktu peminjaman bilang sama Kepala

Cabang pinjamnya sebentar hanya sehari ternyata

tidak kembali-kembali, tiba-tiba dikembalikannya sudah

ada dimeja Kepala Cabang dengan berbentuk surat

amplop (vide Putusan PNJP halaman 82 alinea 10);

- Bahwa Bilyet Deposito pada waktu cair masih asli

tetapi dipinjam oleh Syarifudin atas perintah pak Charto

dikembalikan oleh orang lain dan yang diganti palsu


- Bahwa kesalahan ada pada Kepala meminjamkan

kepada orang lain (vide halaman 82 alinea 11);

- Bahwa Perjanjian Kreditnya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku bahwa saksi membenarkan gadai

Deposito sudah ditandatangani oleh oleh sdr. Charto

sebagai Kepala Cabang dan juga dari Jamsostek,

permohonan kredit juga sudah sesuai dengan

ketentuan, perjanjian tersebut sah tetapi belum ada

konfirmasi dari pihak Jamsostek yang merupakan

kewajiban dari pihak bank bukan kewajiban nasabah,

tetapi setelah dikonfirmasi kepada Jamsostek yang

diterima pada tanggal 27 Februari 2003 ternyata ada

surat pernyataan dari Jamsostek yang menyatakan

jamsostek tidak pernah menjaminkan (vide Putusan


1.2.5 Saksi Linda H. Manurung, SE., MBA :

- Bahwa saksi tahu Bilyet Giro yang asli disimpan di

cruise diminta kembali oleh sdr. Charto dan kemudian

diserahkan kepada seseorang yang bernama

Syarifudin (vide Putusan halaman 91 alinea 3);

- Bahwa waktu dikembalikan ternyata bilyet depositonya

palsu, setelah diserahkan yang aslinya terlebih dahulu


1.2.6 Saksi H. Charto Sunardi, SE.:

- Bahwa format surat gadai telah disediakan oleh pihak


bank tetapi bank tidak berhubungan dengan pihak

Jamsostek karena yang membawa surat-surat ke

Jamsostek adalah Syarifudin kurirnya Yosef yang

ngakunya dari PT. Rifan (vide Putusan PNJP halaman

97 alinea 3);

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2002 setelah masuk

dana dari Jamsostek itu dibuatkan Bilyet Deposito,

setelah dibuatkan Bilyet Deposito, Deposito dijadikan

sebagai jaminan permohonan kredit daripada

Alexander, Ario Santigi, Ahmad Riyadi, Hariyanto

Brasali, Koko Sandoza, yang kemudian pihak Rifan

meminta saksi meminjamkan untuk diperlihatkan

kepada Jamsostek untuk memperlihatkan kalau Rifan

sudah melaksanakannya (vide Putusan PNJP halaman

98 alinea 8);

- Bahwa saksi kasih pinjam yang asli sebanyak 5 buah

dengan jumlah Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar

rupiah) kepada Rifan yang dipinjam oleh Syarifudin

karena yang minta Yosef (vide Putusan PNJP halaman

98 alinea 9);

- Bahwa Budi pernah melaporkan kepada saksi adanya

kecurigaan mengenai bilyet deposito tersebut setelah

dikembalikan karena diduga palsu, saksi menyatakan

simpan aja nanti kita urus kemudian saksi langsung

kasih tahu Alex dan saksi tegur Yosef, bagaimana bisa

begini sampai pada saat masuk Polda (vide Putusan


- Bahwa surat gadai itu dibuat oleh Bank Mandiri dan

dibawa oleh Syarifudin untuk dipinjam agar

diperlihatkan kepada Jamsostek, dan dikembalikan

oleh orang lain yang saksi tidak kenal tetapi Bilyet

Deposito berbeda dengan aslinya vide Putusan PNJP

halaman 106 alinea 2);

1.3 Bahwa dari keterangan 6 (enam) orang saksi tersebut jelas telah ada


fakta hukum adanya tindak pidana pemalsuan; bahwa dari

keterangan para saksi yang dilakukan dibawah sumpah dimana

masing-masing juga membenarkan apa yang telah diterangkan

dalam BAP Penyidik maupun Penuntut Umum maka sesuai dengan

Pasal 184 KUHAP jo Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka terbukti ada

dugaan pemalsuan bilyet deposito.

1.4 Bahwa dari keterangan para saksi di atas maka pelaku pemalsuan

Bilyet Deposito pelakunya bukan “Terdakwa"/Pembanding/Pemohon

Kasasi (Yakub A. Arupalakka) tetapi Yosef dan Syarifudin yang yang

diberikan oleh sdr. Charto Sunardi SE, Spoke Manager Bank Mandiri;

1.5 Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dapat dikatakan telah melakukan

tindakan yang sama seperti yang dilakukan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dimana dalam pertimbangan hukumnya telah

membelokkan adanya tindak pidana pemalsuan dan kemudian

menafsirkan tidak adanya ijin dari Jamsostek sebagai perbuatan

melawan hukum padahal dari keterangan saksi Agus Budi Santoso

Dirut PT. Rifan jelas bila Jamsostek telah menerima dana Rp. 12

milyar dari Yosef dan Mandiri karena penempatan dana di Bank

Mandiri Prapatan dan menurut keterangan saksi Rossan Perkasa

Roeslani (Komisaris PT. Rifan) Jamsostek adalah holding company-

nya dari PT. Rifan (vide Putusan PNJP halaman 123 alinea 3).

1.6 Bahwa dalam keterangan saksi Sri Retno Budi Rahayu dalam Berita

Acara Pemeriksaan yang dibuat pihak Kejaksaan Tinggi Jakarta

tertanggal 25 Maret 2002 dimana pemeriksaan tersebut juga

dibenarkan sewaktu ditanyakan Jaksa PU dalam persidangan;

bahwa dalam keterangan saksi atas pertanyan No.13 saksi pada

pokoknya menerangkan bila PT. Rifan Financindo sebagai Asset

Management dari PT. Jamsostek yang mempunyai hubungan sejak

Juli 2001, yang dituangkan secara formal dalam bentuk Kontrak

Pengelolaan Asset Investasi; bahwa dengan demikian telah terbukti

bila PT. Rifan selaku Arranger atau Manajer Investasi atas dana

pengelolaan milik PT. Jamsostek bahwa karena sudah ada kontrak

formalnya tentunya dengan adanya pemberitahuan secara lisan dari

Rossan Perkasa dari PT. Rifan selaku Manajer Investasi terhadap


saksi Andy Alamsyah selaku Direktur Investasi, yang kemudian di-

tindak lanjuti dengan memerintahkan saksi Sri Retno Rahayu untuk

memindahkan dananya dari BRI Sudirman ke Bank Mandiri Prapatan

adalah dapat dipandang sebagai bentuk suatu persetujuan karena-

nya tidak perlu lagi ada ijin tertulis tersendiri sebagaimana lazimnya

dalam melaksanakan perjanjian standar yang diatur dalam Kontrak

Penggelolaan Asset Investasi.

1.7 Bahwa bila yang dijadikan ukuran adanya tidak adanya ijin untuk

menggunakan bilyet deposito sebagai jaminan dari permohonan

kredit para Terdakwa, maka keterangan 2 orang dari Jamsostek

(Andy Rahman dan Retno Sri Rahayu) bila dikaitkan dari keterangan

dari saksi-saksi dari Bank Mandiri seperti Novi Rahmadani, Eddy

Rahmadi, SE, Budi Waluyo, S.Kom, Charto Sunardi, SE maupun

saksi-saksi dari PT. Rifan yaitu Agus Budi Santoso dan Rifan

Perkasa ditambah adanya fax dari Jamsostek yang menerangkan

akan ada transfer, pengakuan saksi Sri Retno dalam BAP yang

dibuat Kejati Jakarta yang mengakui ada kontrak formal antara pihak

Jamsostek dengan PT. Rifan selaku Penggelola asset Investasi dana

dari Jamsostek sebenarnya secara materiil menunjukkan adanya

pengakuan yang tidak langsung dari pihak Jamsostek akan adanya

persetujuan atas terbitnya Bilyet Deposito tersebut hal ini sesuai

dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud Pasal 184

ayat (a), (c) dan (d) KUHAP. Apalagi ada saksi yang menerangkan

bila Jamsostek telah menerima 12 milyar dari Yosef atas penempa-

tan dana tersebut. Dengan demikian pendapat tidak adanya ijin dari

Jamsostek dilihat dari penerapan hukum pembuktiannya kalah kuat

dengan keterangan pada saksi sebagaimana diuraikan di atas atau

dengan perkataan lain Pengadilan Tinggi (dan Pengadilan Negeri)

tidak melaksanakan penerapan hukum pembuktian sebagaimana

yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

1.8 Bahwa disamping itu seharusnya baik Pengadilan Tinggi selaku

pengadilan secara ex officio dari awal menolak dakwaan dan

tuntutan yang diajukan Jaksa PU karena dalarn dakwaan primairnya

tidak dicantumkan pasal tindak pidana pemalsuan, padahal dari


keterangan para saksi sebagaimana diuraikan di atas jelas adanya

runtutan kesesuaian dari keterangan yang sama dari para saksi yaitu

adanya delik pemalsuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 185

ayat (6) sub a KUHAP yaitu adanya ketentuan bila dalam menilai

kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-

sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu

dengan yang lain namun kenyataannya hal ini tidak dilakukan oleh

Pengadilan Tinggi Jakarta maupun pengadilan bawahannya

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1.9 Bahwa adanya delik pemalsuan ini juga didasarkan pada hasil peme-

riksaan para saksi-saksi dan keterangan para Tersangka baik

sewaktu di periksa ditingkat Penyidikan maupun di tingkat Penun-

tutan, karenanya sungguh aneh bila dakwaan kemudian berubah

atau bergeser dari pemeriksaan tingkat Penyidikan bahwa karena

semua saksi membenarkan apa yang telah diterangkan dalam BAP

baik ditingkat Penyidikan maupun Penuntutan maka keterangan para

saksi tersebut juga merupakan keterangan dibawah sumpah yang

dilakukan dalam persidangan dan seharusnya menjadi pertimbangan

yang cermat dari Judex Factie untuk menarik benang merahnya atau

setidaknya dakwaannya tidak bergeser dari tingkat sewaktu

dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang menjadi dasar

pengembangan dalam menyusun dakwaan, apalagi semua saksi

membenarkan keterangannya yang pernah diberikan sewaktu

pemeriksan dalam BAP ;

1.10Bahwa pembelokan ini merupakan suatu recht dwaling (kekeliruan

hukum yang nyata) karena dari keterangan 6 orang saksi yang di-

sumpah tersebut jelas bila dalam perkara masalah pokoknya adalah

adanya pemalsuan Bilyet Deposito yang diduga dilakukan oleh Yosef

dan Syarifudin, karenanya dengan memutuskan terbukti adanya

tindak pidana korupsi tanpa membuktikan adanya tindak pidana

pemalsuan sebagai konstruksi hukum yang keliru (recht dwaling) dan

sekaligus sebagai putusan yang premature dan seyogyanya Putusan

Pengadilan Tinggi aquo batal demi hukum.

1.11Bahwa pengenaan kontruksi pasal tindak pidana korupsi dalam


perkara ini menurut hemat Pemohon Kasasi terlalu dipaksakan

dimana Perjanjian Kredit yang diberikan sesuai dengan keterangan

para saksi di atas menjadi tidak ada jaminannya sehingga kredit yang

telah dicairkan menjadi tidak ada jaminannya yang menjadikan ada

potensi kerugian negara adalah pendapat hukum yang keliru dan

premature bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

jelas bila PT. Rifan adalah anak perusahaan dari PT. Jamsostek dan

sekaligus sebagai Manajer Investasinya, sehingga tindakan PT. Rifan

melalui saksi Rossan Perkasa yang meminta ijin untuk menem-

patkan dana dari BRI Jamsostek ke Bank Mandiri Prapatan dengan

dibantu Agus Budi Santoso Dirut PT. Rifan dan Josef staf

Marketingnya adalah sah-sah saja apalagi telah ditentukan berapa

komisi masing-masing; bahwa dari keterangan saksi pihak Bank

Mandiri jelas bila 5 sertifikat bilyet deposito yang dipecah dan dibuat

oleh Charto Sunardi, SE sendiri adalah semula asli kemudian

menjadi palsu setelah dipinjam Syarifudin atas suruhan Yosef

Marketing dari PT. Rifan atas persetujuan Charto Sunardi, SE adalah

tindak pidana sendiri sehingga dalam Perjanjian Kredit menjadi tidak

ada jaminannya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian uang

negara yang tentunya secara hukum tidak dapat dipersalahkan

kepada Terdakwa IIIPembandingI Pemohon Kasasi (Yakub A.

Arupalakka);

1.12 Bahwa quad Non, bila karena kreditnya dananya telah dikeluarkan

kemudian menjadi tidak ada jaminannya karena bilyet diduga

Depositonya palsu tetapi belum pernah dibuktikan dalam suatu

putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan, hukum yang tetap

kemudian secara sewenang-wenang Jaksa PU mengkontruksikan

sebagai tindakan pidana korupsi tanpa membuktikan adanya

pemalsuan terlebih dahulu dan kemudian menafsirkan sebagai suatu

perbuatan melawan hukum yang dibenarkan oleh Pengadilan Negeri

dan Pengadilan Tinggi dalam putusannya maka ini sebagai dakwaan/

tuntutan yang terlalu premature karena sebagaimana yang telah

Pemohon Kasasi kemukakan pada Eksepsi sebelumnya bila masalah

ini adalah perkara perdata karena sesuai dengan keterangan saksi


Eddy Rahmadi, BE yang menerangkan dalam persidangan bila

perjanjian kreditnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

perjanjiannya sah, sedangkan kewajiban melakukan konfirmasi

terhadap Jamsostek adalah wewenang dan kewajiban pihak bank

bukan Debitur (vide Putusan PNJP halaman 83 alinea 11).

1.13 Bahwa pihak yang memecah dana dari Jamsostek dan mengusulkan

agar permohonan kredit dilakukan atas nama pribadi sehingga

muncullah nama Pemohon Kasasi itupun dilakukan pihak Bank

Mandiri sendiri (Charto Sunardi, SE, Spoke Manager) maka tentunya

hal tersebut kesalahan pihak bank sendiri yang tidak menerapkan

prinsip kehati-hatian dan tentunya tidak dapat dibebankan kesalahan

tersebut kepada Pemohon Kasasi sepenuhnya dan ditafsirkan

menimbulkan potensi kerugian negara maka seyogyanya bila

kemudian Bilyet Depositonya diduga palsu dimana pelakunya bukan

Pemohon Kasasi maka secara kepatutan seharusnya pihak Bank

Mandiri meminta lebih dulu jaminan pengganti inipun tidak pernah

dilakukan tapi justru memprosesnya secara pidana;

1.14 Bahwa tindak pidana pokok yang sebenarnya yaitu pemalsuan bilyet

deposito tidak pernah diperiksa atau setidak-tidaknya dicantumkan

dalam dakwaan ternyata tidak pernah diperiksa dan dibuktikan lebih

dulu tapi langsung mengukur dengan adanya tidak ada jaminan

maka ada potensi kerugian negara, ini adalah konruksi yang keliru

dan sebagai suatu recht dwaling yang di lakukan Pengadilan Negeri

yang dikuatkan Pengadilan Tinggi. Dalam Putusan aquo.

2. Pengadilan Tinggi tidak dapat membuktikan Dakwaan secara formil

dengan sempurna;

2.1. Bahwa bila dicermati dari dakwaan yang dijadikan dasar untuk

menuntut Terdakwa/PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A.

Arupalakka), maka baik pada tingkat dakwaan maupun tuntutan

termasuk putusan pengadilan bila dicermati pasal yang dikenakan

tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 Tentang

Pemberantasan TPK jo Pasal 43 A UU No.20 tahun 2001 jo Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri


Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya untuk membuktikan

adanya terpenuhi unsur "secara bersama-sama" antara Iain :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, hukum tersebut,

telah menjadi jelas bahwa antara para Terdakwa bersama saksi

ALEXANDER J PARENGKUAN, AHMAD RIYADI, ARlO SANTIGI

BUDIHANTO, HARlANTO BRASALI , KOKO SANDOZA FRITZ

GERALD dan H. Charto Sunardi, SE dapat dipandang sebagai

bersama-sama melakukan perbuatan " (vide Putusan PNJP

halaman 215 alinea terakhIr jo Putusan Pengadilan Tinggi aquo

halaman 85 poin 2).

Bahwa baik Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat tidak menguraikan dan membuktikan unsur-unsur

dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang membedakan antara siapa

sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan (pleger),

yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan yang turut

melakukan (medepleger) serta pembujukan (uitlokker); bahwa

dalam pertimbangan hukum tersebut tidak ditegaskan dalam

kwalitas apa TerdakwaIPembandingIPemohon Kasasi (Yakub A.

Arupalakka) apakah sebagai pelaku (pleger), pihak pembujuk (uit-

lokker), atau membantu melakukan (medeplechtiger),walaupun

sama-sama dihukum sebagai pelaku tentunya dalam kasus ini

harus tetap dibuktikan dalam kwalitas sebagai apa peran Ter-

dakwa "/PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka);

namun ternyata dalam pertimbangan hukum kedua pengadilan

tetap hanya dikwalitaskan sebagai " bersama-sama";

Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan Terdakwa III

Pembanding / Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) sebagai

pihak yang bersama-sama tanpa menguraikan yang" mana dari

Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut yang dilanggar maka menurut

hemat Terdakwa IIIPembandingIPemohon Kasasi (Yakub A.

Arupalakka) pertimbangan hukum tersebut termasuk yang

"onvoeldoende gemotiveerd" yaitu kurang memberikan

pertimbangan hukum yang cukup, karenanya putusan tersebut

batal demi hukum.


Bahwa disamping itu tentunya harus dibuktikan pula apakah

benar TerdakwaIPembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupa-

lakka) termasuk dalam kwalitas/kapasitas sebagai memenuhi

syarat sebagai "pihak yang secara bersama-sama" tapi dalam

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang dikuatkan

Pengadilan Tinggi tersebut ternyata tetap tak dapat dibuktikan

dalam pertimbangan hukumnya bahwa karena tak dapat dibuk-

tikan tentunya tidak patut atau proposional bila tiba-tiba di-

nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersama-

sama melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam

dakwaan primair tersebut.

Bahwa dengan perkataan lain dalam pertimbangan hukum baik di

Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri atas perkara ini

walaupun dicantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun

saran tidak membedakan mana yang bertindak sebagai pelaku

(pleger), menyuruh melakukan (doen pleger), turut serta

(medeplichtiger) dan pembujukan (uitloker) walaupun hukuman-

nya dianggap sama bahwa dalam dakwaan primair ini Pengadilan

Negeri tidak membedakan dalam kwalitas apa sehingga

Terdakwa II/Pembanding/Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka)

diposisikan sebagai pihak yang bersama-sama bahwa untuk

membuktikan terpenuhinya unsur "bersama-sama" disyaratkan

ada kerja-sama secara phisik ; bahwa bila apa yang tertuang dari

pertimbangan hukum di atas maka bila hal ini dikaitkan dengan

apa yang telah dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan

maka tidak ada bukti bila antara Terdakwa IIIPembandingI

Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) dengan para Terdakwa

lain ada kerjasama secara phisik;

Bahwa inisiatif yang membuat akhirnya Terdakwa III Pembanding

IPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) ikut terseret dalam

perkara ini adalah ide yang muncul dari Charto Sunardi dan Yosef

yang mengusulkan agar dibuat permohonan kredit atas nama

perorangan karena PT. Dwinogo belum mempunyai laporan

keuangan 2 tahun bahwa bila fakta hukum yang kemudian


dimasukan dalam pertimbangan hukum tersebut dicermati maka

Terdakwa III PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupa-

lakka) sebenarnya tidak termasuk dalam pengertian unsur ber-

sama-sama karena tidak adanya kerjasama secara phisik

sebagaimana yang dilakukan Terdakwa I, II dan III (dalam perkara

yang lain) bersama-sama dengan Charto Sunardi, Yosef dan

Syarifudin termasuk didalamnya saksi Budi Agus Santoso Dirut

PT. Rifan yang menerima fee atas penempatan dana ini;

3. Dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara materiil tidak terbukti;

3.1. Bila dicermati latar belakang timbulnya perkara ini sampai

terjadinya pencairan kredit maka Terdakwa II/PembandingI Pe-

mohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) sama sekali tidak terbukti

karena peran Terdakwa II/Pembanding I Pemohon Kasasi (Yakub

A. Arupalakka) sebatas pembukaan rekening, permohonan kredit

penandatangan akad kredit, dan transfer yang kesemuanya telah

dipersiapkan oleh saksi Alexander J. Parengkuan sendiri selaku

Dirut PT. Dwinogo atasan Terdakwa II/Pembanding/Pemohon

Kasasi (Yakub A. Arupalakka) maupun oleh pihak Bank Mandiri

atas perintah Charto Sunardi yang memerintahkan agar saksi

Budi Waluyo meminta Terdakwa IIIPembandingIPemohon Kasasi

(Yakub A. Arupalakka) menandatangan halaman terakhir

perjanjian kredit dimana pada saat itu Terdakwa II/ PembandingI

Pemohon Kasasi (Yakub Arupalakka) berkeberatan tapi dijawab

oleh saksi Budi agar menandatangani saja karena sudah ada

yang mengatur;

3.2. Bahwa bahkan tiap halaman perjanjian kredit Terdakwa II I Pem-

bandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) justru diparaf

oleh saksi Budi Waluyo, S. Kom., bukan oleh Terdakwa II I

PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka);

3.3. Bahwa quad Non, bila perbuatan Terdakwa IIIPembandingI Pemo-

hon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) yang mengajukan permohonan

kredit kemudian hanya menandatangani halaman terakhir,

sedangkan tiap halaman bukan diperoleh oleh Terdakwa II/

PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) tapi oleh


saksi Budi Waluyo dari pihak Bank Mandiri sendiri maka hal ini

nampak aneh dan janggal dan sekaligus menunjukkan tidak

adanya bukti kerjasama secara phisik.

3.4. Bahwa demikian pula dalam pertemuan-pertemuan agar dana

Jamsostek dapat ditempatkan sebagai jaminan ke Bank Mandiri

Prapatan Terdakwa III Pembanding I Pemohon Kasasi (Yakub A.

Arupalakka) belum pernah ikut secara phisik bersama-sama

dengan saksi Alexander J. Parengkuan, saksi Achmad Riyadi dan

saksi Rio Santigi Budihanto (vide Putusan PNJP halaman 206

aliea 4 s/d halaman 208 alinea 2) sebagaimana yang termuat

dalam pertimbangan hukum putusan aquo yang dikuatkan

Pengadilan Tinggi Jakarta antara lain: " Bahwa sekitar bulan

Januari 2002 bertempat di kantor PT. DMR telah diadakan

pertemuan yang dihadIri Sdr. Raoul Supit, Terdakwa I dan

Terdakwa III. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Raoul Supit

menginformasikan bahwa investor General Financial Corporation

(GFC) dengan operator rumah saksi MEH dari Negara Inggris

ingin bekerja sama dengan PT. DMR untuk membangun Rumah

Sakit Jantung di daerah Jakarta termasuk Cibogo Puncak Jawa

Barat dan daerah lainnya. Dalam pembangunan proyek rumah

sakit tersebut GFC mensyaratkan agar PT. DMR dapat

menyediakan dana 10 % dari nilai proyek;

Bahwa setelah selesai pertemuan tersebut Terdakwa me-

nyarankan kepada Terdakwa II untuk membuat proporsal

berkaitan dengan pembangunan proyek rumah sakit tersebut

yang maksudnya dalam rangka pengajuan permohonan kredit ke

PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan untuk dan atas nama

PT. DMR dengan Nominal 1 Rumah Sakit sekitar US$ 15 juta,

dan Rumah Sakit yang akan dibangun di rencanakan sebanyak 5

buah, sebagai jaminannya adalah proyek yang akan dikerjakan

tersebut;

Bahwa sekitar bulan Januari 2002 Terdakwa I dan Terdakwa II/

bertemu dengan saksi H. Charto Sunardi SE, selaku Kepala

Cabang/Spoke Manager PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta


Prapatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa III

menjelaskan kepada saksi H. Charta Sunardi, SE., tentang

rencana proyek pembangunan rumah sakit, sekaligus dibicarakan

penyelesaian hutang PT. Surya Cipta Pusaka (suatu perusahaan

yang dibentuk oleh Terdakwa II/) yang belum lunas, dimana

dalam pertemuan tersebut selain dibahas rencana pembangunan

rumah sakit tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II/ menyerahkan

proposal, kemudian saksi H. Charto Sunardi SE., menjelaskan

akan mengkaji proposal berkaitan dengan proyek tersebut ;

Bahwa setelah saksi H. Charto Sunardi SE mempelajari proposal

tersebut, kemudian pada bulan Januari 2002 diadakan pertemuan

lagi dengan dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa

III bertempat di PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan,

dalam pertemuan tersebut saksi H. Charta Sunardi SE,

menjelaskan agar PT. DMR mencari investor yang mampu

menempatkan dana ke PT. Bank Mandiri yang nantinya dana

tersebut akan diikat oleh PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta

Prapatan untuk dijaminkan ;

Bahwa setelah PT. DMR menyatakan tidak berhasil mencari

investor, pada tanggal 2 February 2002, bertempat di Hotel Aston

Jalan Senen Raya Jakarta Pusat, diadakan pertemuan lagi yang

dihadiri oleh Terdakwa " Terdakwa II, Terdakwa II. Dan Terdakwa

III dan H.Charto Sunardi, SE, dalam pertemuan tersebut saksi H.

Charto Sunardi, SE, memperkenalkan Terdakwa I dengan

seorang bernama Henny Purnama Katerine , SE, dan Aries

Setiawan yang mengaku sebagai arranger yang dapat

mendatangkan dana ke PT. DMR, dan keduanya meminta

imbalan jasa atau komisi sebesar 2,5% dari jumlah dana yang

masuk, dan dalam pertemuan lanjutan yaitu pada tanggal 5 dan 8

diadakan pertemuan, antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa

III, H. Charto Sunardi, SE., Henny Purnama, Katerine, SE, mem-

perkenalkan Adi Senggono, Syarifuddin, Yosef Tjahjadjaja dan

Fery yang mengaku sebagai perwakilan dari PT. Rifan Finansindo

Sekuritas, sebagai arranger sdr. Yosef Tjahjadjaja ketika itu


meminta fee sebesar 7,5 % dari sejumlah dana yang dikucurkan ;

Bahwa pada pertemuan pada tanggal 11 February 2002

bertempat di PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan yang

dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, H. Charto

Sunardi, SE, dengan Yosef Tjahjadjaja dan Agus Budio Santoso

menginformasikan bahwa dana sebesar Rp. 100.000.000.000,-

(Seratus Milyar Rupiah) akan masuk dalam minggu ini ke PT.

Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan, yaitu dana milik PT.

Jamsostek;

Bahwa dari fakta hukum yang termuat dalam putusan aquo

ternyata Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan

Tinggi ternyata tidak mempertimbangkan hal-hal di atas dalam

membuat putusannya dimana disamping sama sekali tidak dapat

membuktikan adanya kerjasama antara Terdakwa II/Pembanding

Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) dengan Terdakwa

lainnya atau setidaknya inisiatif pun bukan berasal dari Terdakwa

II/PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka), karena-

nya menurut hemat Terdakwa II I Pembanding I Pemohon Kasasi

(Yakub A. Arupalakka) unsur kerjasama bersama-sama dalam

perkara ini tidak terbukti.

3.5. Bahwa Inisiatif agar membuka rekening atas nama pribadi (bukan

PT. Dwinogo karena laporan keuangan kurang dari 2 tahun

datangnya dari Charto Sunardi Kepala Cabang Mandiri Prapatan

dan Yosef Tjahjadjaja (vide Putusan PNJP halaman 208 alinea 3)

bukan berasal dari kemauan Terdakwa III PembandingIPemohon

Kasasi (Yakub A. Arupalakka), hal ini termuat dalam pertimbang-

an hukum antara lain:

Bahwa selanjutnya H. Charto Sunardi, SE, dan Yosef Tjahjadjaja

rnembicarakan masalah teknis pengaturan pelaksanaan penem-

patan serta pengikatan proses kreditnya, waktu itu H. Charto

Sunardi,SE, menyatakan karena PT.DMR merupakan perusahaan

yang baru berdiri, yaitu baru tiga tahun dan belum dapat

menyerahkan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir, oleh

karena itu belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh


kredit, sehingga untuk memperoleh kredit tersebut harus di atas

namakan Pengurus atau Pegawai PT. DMR;

3.6. Bahwa sekali lagi bila mencermati pertimbangan hukum di atas

maka para pihak yang secara phisik telah melakukan kerjasama

bila quad Non perkara ini dianggap sebagai tindak pidana

diantaranya adalah kelompok dari PT. Dwinogo yaitu saksi

Alexander J. Parengkuan, Achmad Riyadi, Ario Santigi Budihanto,

dari Bank Mandiri Prapatan Charto Sunardi, SE., dari PT. Rifan

yaitu Agus Budi Santoso, Henny Purnama Katerine , SE, dan

Aries Setiawan, Yosef Tjahjadjaja, Ferry, dan Rossan Perkasa

yang menerima 7,5% komisi dari penempatan dana Jamsostek ke

Bank Mandiri termasuk pihak Jamsostek yang menurut saksi

Agus Budi Santoso telah menerima 12 milyar dari Yosef dan Bank

Mandiri bahwa Terdakwa IIIPembandingIPemohon Kasasi (Yakub

A. Arupalakka) adalah karyawan PT. Dwinogo yang sebenarnya

menjadi korban adanya persengkokolan dalam mendapatkan

dana ini, yang awalnya dimulai setelah adanya ide dari pihak

Spoke Manager Bank Mandiri sendIri yaitu Charto Sunardi, SE.

dan pihak PT. Rossan yaitu Yosef yang mengusulkan agar dibuat

dalam permohonan kredit atas nama pribadi; bahwa Terdakwa III

PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) diperin-

tahkan oleh saksi Alexander J. Parengkuan, Achmad Riyadi, Ario

Santigi Budihanto sebagai atasan Terdakwa IIIPembandingI

Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) untuk mengajukan per-

mohonan kredit dan secara factual Perjanjian Kredit aquo maka


hanya menandatangani perjanjian kredit pada halaman terakhir

tanpa memberikan paraf tiap halamannya sebagaimana wajarnya

perjanjian kredit pada umumnya, bahkan sewaktu Terdakwa

II/PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) menanya-

kan kepada saksi Budi Waluyo dia mengatakan suruh tanda

tangan saja karena sudah ada yang mengatur; bahkan sewaktu

penandatangan akad kredit diantar oleh saksi Ario Santigi

Budihanto di Bank Mandiri bahwa semua aplikasi permohonan,


Perjanjian Kredit termasuk Nota transfer dalam blanko kosong

telah dipersiapkan oleh saksi Alexader J. Parengkuan dan Ario

Santigi Budihanto bahwa demikian pula pada saat Terdakwa

IIIPembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) menan-

datangani Nota transfer dengan blanko yang masih kosong itupun

atas perintah saksi Alexander J. Parengkuan ;bahwa sisa transfer

sebesar Rp.100 juta yang masih ada di rekening Terdakwa

II/PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) tidak

sedikitpun dipakai karena saksi Alexander J. Parengkuan belum

pernah menyatakan memberikan kepada Terdakwa IIIPem-

bandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka sebagaimana

yang dilakukan terhadap saksi Yakub Arrupalakka yang akhirnya

disita oleh Penyidik karenanya tidaklah dapat dipandang sebagai

fakta hukum untuk memiliki atau turut menikmati yang kemudian

ditafsirkan telah memenuhi unsur " bersama-sama";

3.7.Bahwa seandainya, quad non sdr. Charto Sunardi, SE dari pihak

Bank Mandiri dan Yosef dari PT. Rossan tidak membuat inisiatif

agar pengajuan kredit diajukan secara pribadi tapi atas nama PT.

Dwinogo tentunya perkara ini tidak akan pernah terjadi. Bahwa

dana hasil pengucuran kredit tersebut seluruhnya telah diambil

oleh PT. Dwinogo dan hanya disisakan untuk angsuran pertama

itupun secara otomatis di auto debet langsung oleh pihak Bank

Mandiri;

Bahwa bahwa bukti sita Rp.100 juta yang dilakukan oleh Penyidik

adalah uang pribadi Terdakwa II/PembandingIPemohon Kasasi

(Yakub A. Arupalakka) bukan uang dari kucuran kredit aquo

dengan perkataan lain keuangan negara dalam hal ,ini tidak ada

yang dirugikan

3.8. Bahwa sebagai bukti apa yang ditegaskan Terdakwa II I Pem-

bandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) dapat dilihat dari

surat pernyataan saksi Alexander J. Parengkuan, Ahmad Riyadi

dan Ario Santigi Budihanto yang bertindak untuk dan atas nama

Direksi PT. Dwinogo tertanggal 1 September 2003 yang diakui

dalam persidangan telah menyatakan antara lain:


1. Bahwa kami selaku Pimpinan DMR manejemen perusahaan

dengan ini menyatakan tindakan saudara Koko Sandoza;

saudara Harianto Brasali; saudara Andre Nugraha Achmad N,

Yakub A Arupalakka dan almarhum Dudy Laksamana, dalam

mengajukan kredit ke Bank Mandiri cabang Prapatan adalah

semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan bukan untuk

kepentingan pribadi, dan tindakan mereka dalam mengajukan

kredit tersebut juga dilakukan berdasarkan permintaan dari

Pimpinan DMR manajemen perusahaan;

2. Bahwa saudara Koko Sandoza; saudara Harianto Brasali; sau-

dara Andre Nugraha Ahmad N, saudara Yakub A. Arupalakka

dan alm. Dudy Laksamana telah memindahkan bukukan dari

rekening pribadi ke rekening PT. Dwinogo Manunggaling Roso

seluruh dana yang mereka peroleh dari Bank Mandiri cabang

Prapatan;

3. Bahwa oleh karenanya, kami selaku Komisaris Utama, Komisa-

ris dan Direktur Utama PT. Dwinogo Manunggaling Roso

dengan ini menyatakan bertanggungjawab atas tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh saudara Koko Sandoza, saudara

Harianto Brasali, saudara Andre Nugraha Ahmad N, saudara

Yakub A. Arupalakka dan almarhum Dudy Laksamana

sehubungan dengan perolehan dana dari Bank Mandiri cabang

Prapatan melalui kredit atas nama masing-masing pribadi dari

mereka semua ;

4. Bahwa oleh karena itu, kami selaku Komisaris Utama Komisaris

dan Direktur Utama PT. Dwinogo Manunggaling Roso dengan

ini juga menyatakan PT. Dwinogo Manunggaling Roso ber-

tanggungjawab penuh atas pengembalian semua uang yang

diperoleh melalui fasilitas kredit dari Bank Mandiri cabang

Prapatan dikemudian hari, walaupun uang tersebut diperoleh

melalui fasilitas kredit atas nama pribadi dari saudara Koko

Sandosa, saudara Harianto Brasali, saudara Andre Nugraha

Achmad N. saudara Yakub a. Arupalakka dan almarhum Dudy

Laksamana, maupun atas nama kami sendiri, karena uang

(dana) yang diperoleh tersebut sejak awal adalah semata-mata

untuk kepentingan usaha PT. Dwinogo Manunggaling Roso;

3.9. Bahwa surat pernyataan tersebut kemudian diakui dalam


persidangan, dengan demikian maka terhadap perkara ini

sebenarnya telah diakui dengan jelas oleh Direksi yang menjadi

Terdakwa dalam perkara ini sebagai bukti surat yang sah

sebagaimana yang dimaksud Pasal 184 ayat (1) sub c jo Pasal

187 butir d KUHAP, karenanya bukti surat ini seharusnya

menjadi pertimbangan untuk menilai kwalitas Terdakwa II

PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) tidak ter-

masuk sebagai pihak yang bersama-sama, dengan perkataan

lain unsur bersama-sama tidak dapat dibuktikan;

V. Keberatan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Pertimbangan Hukum Tanpa Ayat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan

teliti dan seksama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa dari uraian bunyi surat Dakwaan sudah terang dan jelas,

disusun secara teliti dan cermat, serta menguraikan bagaimana cara-

cara perbuatan pidana tersebut dilakukan, oleh karena itu walaupun

dalam penyebutan pasal Dakwaan ada kekurangan, tetapi dalam

uraiannya sudah memenuhi ketentuan, dan kekurangan penyebutan

ayat dari pasal yang didakwakan tersebut tidak menyebabkan

Dakwaan jadi batal, maka keberatan dari Penasehat Hukum

Terdakwa II/Pembanding/Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka)

tersebut harus ditolak.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding tersebut di

atas, sangatlah keliru dan cenderung menyesatkan hukum. Hal ini

sesuai dengan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam

perkara korupsi terhadap "Batalnya surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Umum terhadap Terdakwa Agus Budi Santoso yang dinyatakan

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum" karena Jaksa

Penuntut Umum tidak mencantumkan "ayat" dalam dakwaannya. Hal

ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam

putusannya tanggal 28 Maret 1957, Reg.No.47/K/Kr/1956, yang

menyatakan : "Yang menjadi dasar tuntutan Pengadilan ialah Surat

Tuduhan (dakwaan)". VI. Keberatan Karena Proses Persidangan Tidak Dilaksanakan Menurut

Ketentuan Undang-undang.

- Bahwa, dalam proses persidangan diketemukan fakta hukum


bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi yang

sebelumnya pada saat proses penyidikan telah diperiksa dan

dibuatkan BAP oleh Penyidik (baik dari Kepolisian maupun

Kejaksaan), tetapi dalam persidangan tidak dihadirkan dengan

alasan yang tidak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku

dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Padahal dalam persidangan Penasehat Hukum Pem-

banding telah mengajukan kepada Majelis Hakim untuk meng-

hadirkan saksi dalam persidangan dan Majelis Hakim

mengindahkan pengajuan Penasihat Hukum Pembanding tersebut.

Oleh karena itu jelas dan nyata terbukti melanggar Pasal 160 ke-1

huruf (c) KUHAP yang secara tegas menyatakan bahwa saksi yang

menguntungkan maupun memberatkan Terdakwa yang tercantum

dalam surat pelimpahan perkara dan atau untuk diminta oleh

Terdakwa atau Penasehat Hukum atau Jaksa Penuntut Umum

selama berlangsung sidang/sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim

Ketua Sidang wajib mendengar kesaksian tersebut.

- Bahwa saksi tersebut antara lain contohnya adalah saksi Yosef

Tjahjadjaja tanpa alasan yang sah tidak dipanggil dan dihadapkan

dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) padahal

keterangan saksi tersebut dapat memberikan keterangan tentang

kebenaran materiil dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II I

PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) yang bersifat

menguntungkan.

- Bahwa ada pula seorang saksi yang telah disumpah dan dide-

ngarkan kesaksiannya akan tetapi JPU telah memanipulatif kete-

rangannya dengan tidak memasukan dalam surat tuntutan pidana

sebagai bagian dari saksi. JPU bahkan telah mencoret nama

tersebut (Vide tuntutan pidana halaman 190 alinea ke-3) yaitu saksi

Linda Manurung, SE., dimana banyak sekali keterangan yang

menguntungkan Terdakwa II/PembandingIPemohon Kasasi (Yakub

A. Arupalakka).

- Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta

terhadap Terdakwa IIIPembandingIPemohon Kasasi (Yakub A.


Arupalakka) cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum

lagi karena telah melanggar ketentuan KUHAP dalam Pasal 188

ayat (3) yaitu penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu

petunjuk dalam keadaan tertentu, dilakukan oleh Hakim dengan arif

lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh

kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya maupun

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman terutama dalam

Pasal 4 ayat (3) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman yaitu segala campur tangan dalam urusan peradilan

oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam

hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Perihal isi dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Perkara

No. 156/PID/2004/PT. DKI

- Bahwa, setelah mempelajari seluruh isi putusan dari Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Terdakwa II/PembandingIPemohon

Kasasi (Yakub A. Arupalakka) berkesimpulan putusan dari

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut sama persis dengan isi

putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- Bahwa, berdasarkan keterangan di atas menunjukkan dalam

putusan tersebut tidak dapat ditemukan pertimbangan-pertim-

bangan dan fakta-fakta hukum baru yang memperkuat bahwa

Terdakwa II/ PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka)

telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh

Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa, putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berarti

dalam pertimbangannnya hanya mengulang kembali isi putusan

dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak terdapat

pertimbangan-pertimbangan baru;

VII. PERIHAL WEWENANG KEJAKSAAN & PENGADILAN NEGERI

DALAM PERKARA INI :

- Bahwa, proses pemerikasaan dan penyidikan dalam perkara ini

bukan merupakan kewenang dari Kejaksaan.

- Bahwa, perkara ini merupakan tindak pidana khusus yakni


korupsi yang dalam hal ini ada lembaga khusus yang berwenang

untuk memeriksa dan menanganinya menurut Undang-undang.

- Bahwa, lembaga yang berwenang untuk menangani masalah

korupsi menurut Undang-undang adalah KPK (Komisi Pem-

berantasan Korupsi).

- Bahwa, dengan demikian kejaksaan bukan lagi suatu lembaga

yang patut dan berwenang menangani masalah korupsi ini.

Maka, berdasarkan kenyataan di atas Terdakwa IIIPembandingI

Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) berpendapat bahwa,.

semua tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum baik ditingkat Peradilan

Pertama maupun Banding adalah Batal Demi Hukum.

Bahwa, berdasarkan tiadanya kewengan kejaksaan menangani

perkara ini maka secara otomatis tidak ada wewenang Majelis

Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

menangani perkara ini.

Dalam Pasal 255 point ke-3 KUHAP disebutkan :

“ Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau

Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara

tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim

lain mengadili perkara tersebut.

Bahwa, sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diperkuat lagi

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 572 KIPid/2003, maka

dalam Putusan Perkara No. 1257/Pid.B/2003/PN.JKT.PST khususnya

posisi Terdakwa III Pembanding I Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka)

adalah sama halnya dengan Posisi Terdakwa I (Akbar Tanjung) dimana

posisi Terdakwa III Pembanding I Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka)

pada saat itu adalah sebagai Karyawan pada PT. Dwinogo Manuggaling

Roso. Kebetulan atasannya yakni Alexander J. Parengkuan meme-

rintahkan Terdakwa IIIPembandingIPemohon Kasasi (Yakub A.

Arupalakka) untuk menandatangani berkas pengajuan kredit di Bank

Mandiri cabang Prapatan. Sedangkan Terdakwa IIIPembandingI

Pemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) sebagai bawahan dari Alexander

J. Parengkuan merasa berkewajiban untuk menjalankan perintah atasan-

nya, dan Terdakwa IIIPembandingIPemohon Kasasi (Yakub A.


Arupalakka) tidak menyadari dan tidak tahu bahwa berkas-berkas

tersebut ada persyaratan yang kurang dilengkapi, yang diketahui

Terdakwa II/ PembandingIPemohon Kasasi (Yakub A. Arupalakka) adalah

pencairan kredit tersebut adalah untuk kepentingan perusahaan. Hal ini

diperkuat oleh surat pernyataan Direktur Utama, Komisaris dan Komisaris

Utama dan di dalam persidangan tingkat pertama, bahwa Direktur Utama,

Komisaris dan Komisaris Utama, bertanggungjawab atas segala akibat-

nya ( bukti fotokopi surat pernyataan terlampir ).

Maka, berdasarkan keterangan dan fakta-fakta hukum di atas, diperkuat

lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 572 KIPid/2003 sudah

seharusnyalah Terdakwa II / Pembanding / Pemohon Kasasi (Yakub A.

Arupalakka) dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Subsidair, berda-

sarkan Pasal 97 ayat 1 KUHP-ia berhak untuk memperoleh rehabilitasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti

dapat saja mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

pertama yang dinilainya sudah tepat dan benar tentang berat ringannya

pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk

pada kasasi;

mengenai alasan-alasan Terdakwa I :

Keberatan 1 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena ternyata dalam

berkas memang tidak ada memori banding Terdakwa I, seperti yang

dikemukakan juga oleh Judex Facti. Akan tetapi walaupun tak ada

memori banding, perkara dapat dilanjutkan Pasal 237 KUHP

mengemukakan, dengan demikian memori banding tidak menjadi

halangan untuk melanjutkan persidangan pada Pengadilan Tingkat

Banding ;

Keberatan ke 2 s/d 4 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena

mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan


dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam

tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan

hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya,

atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas

wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun

1981) ;

mengenai alasan-alasan Terdakwa II :

Keberatan 1,4,5 dan 6 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena

Judex Facti sudah tepat dan benar ;

Keberatan 2 dan 3 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena unsur

pidana jelas dalam perkara ini, Terdakwa ternyata menyerahkan Foto

copy KTP, menandatangani Akta Kredit dan surat-surat lainnya yang

berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula

ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari

Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/Terdakwa I

dan II dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 jo Pasal 43 A Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat

(1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8

tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. Jaksa/

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri JAKARTA PUSAT dan Pemohon


Kasasi II/para Terdakwa : 1. Terdakwa ANDRE NUGRAHA ACHMAD

NOUVAL dan 2. Terdakwa YAKUB A. ARUPALAKKA tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II ter-

sebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Senin tanggal 27 Maret 2006 oleh Iskandar Kamil,SH.

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, Prof. Dr.H. Kaimuddin Salle,SH.MH dan M. Bahaudin

Qaudry,SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dahmiwirda D,SH.

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi Jaksa/

Penuntut Umum, dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota K e t u a

Ttd/Prof. Dr.H. Kaimuddin Salle,SH.MH Ttd/Iskandar Kamil,SH.

Ttd/M. Bahaudin Qaudry,SH

Panitera Pengganti

Ttd/Dahmiwirda D,SH.

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I,SH.MH Nip.040.033.261

P U T U S A N No. 1558 K/Pid/2005 DEMI KEADILAN ... · hal. 1 dari 164 hal. put. no. 1558 k/pid/2005 p u t u s a n no. 1558 k/pid/2005 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha

Documents