P U T U S A N DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … Penuntut Umum Tahanan Rumah sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 2. Hakim Pengadilan Negeri/Tahanan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 23 Putusan No.1203/Pid/2018/PT.MDN

P U T U S A N Nomor 1203/Pid/2018/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam

perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. Said Abu Bakar Lubis; Tempat lahir : Pematang Siantar;

Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/10 Desember 1963;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Tempua No. 92 Kel. Sei Sekambing B Kec.

Medan Sunggal Kota Medan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kontruksi/Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum Tahanan Rumah sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan

tanggal 19 Agustus 2018

2. Hakim Pengadilan Negeri/Tahanan Rumah sejak tanggal 9 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 7 September 2018

3. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Rumah Perpanjangan Pertama Oleh

Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan

tanggal 6 November 2018

Di Pengadilan Tinggi tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ratno SH dan Zulkarnain SH

beralamat di Jalan Bunga Melur No 5 Pasar III Kelurahan Tanjung Sari Kec

Medan Selayang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Agustus 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1203/Pid/2018/PT.MDN

tanggal 21 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam tingkat banding,

2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor

1203/Pid/2018/PT.MDN tanggal 27 Desember 2018;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1203/Pid/2018/PT.MDN

3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 636/Pid.B/2018/PN Stb.

tanggal 27 Nopember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan : Kesatu

Bahwa Terdakwa IR. SAID ABU BAKAR LUBIS pada hari Jumat tanggal

30 September 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu

lain dalam bulan September 2018 bertempat di rumah saksi M. MASRUR

tepatnya di Jl. T. Amir Hamzah No. 51 Lk. I Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab.

Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ” dengan sengaja dan

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalan kekuasaannya bukan

karena kejahatan”, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara

sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul

11.00 Wib Terdakwa IR. SAID ABU BAKAR LUBIS mendatangi lahan milik

Terdakwa di Dsn. IV Veteran Ds. Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat,

sesampainya di lahan tersebut Terdakwa di datangi tetangga di lahan tersebut

dan mengatakan bahwa lahan tersebut semak blukar dan tidak terawat lalu

Terdakwa mengatakan pada orang tersebut bahwa Terdakwa tidak punya waktu

untuk mengurus lahan tersebut dan ianya mengatakan kenapa tidak di sewakan

saja lahan tersebut, dan tidak lama datang saksi M. MASRUR mengatakan

kepada Terdakwa apakah lahan milik Terdakwa di sewakan dan mendengar

pernyataan tetangga lahan tersebut untuk lebih baik disewakan supaya terurus

dan tidak semak lagi sehingga tetangga tidak terganggu lagi dikarenakan lahan

tersebut semak dan Terdakwa menerima tawaran saksi M. MASRUR tersebut.

Bahwa keesokan harinya tepatnya hari Jumat tanggal 30 September

2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi M. MASRUR di

rumahnya yang berada di Jl. T. Amir Hamzah No. 51 LK. I Kel. Kwala Begumit

Kec. Binjai Kab. Langkat dan disepakati harga sewa lahan tersebut selama 3

(tiga) tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 seharga Rp.

10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah kesepakatan

tersebut terjadi dan Terdakwa pun menerima uang sewa lahan tersebut, namun

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


sebagaimana putusan pengadilan tinggi agama Sumatra utara Nomor 43

/Pdt.G/2016/PTA-MDN Tanggal 13 Juli 2016 di halaman 21 dan 22 pada point

1, 2, 5 dan 6 yang menetapkan bahwa lahan tersebut adalah harta bersama di

bagi dua yaitu saksi ERNI MARTINI PANE dan Terdakwa Ir.SAID ABU BAKAR

LUBIS dan keputusan itu sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap dan

Terdakwa Ir.SAID ABU BAKAR LUBIS pada saat menyewakan lahan tersebut

kepada M.MASRUR tanpa persetujuan dari saksi ERNI MARTINI PANE sebagai

pemilik sebahagian atas barang/lahan tersebut dan hasilnya yang menjadi hak

dari pada saksi ERNI MARTINI PANE tidak di berikan yaitu hasil penyewaan

lahan sebesar Rp.5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu

separuh dari uang sewa lahan selama 3 (tiga) tahun tersebut sebanyak

Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang di berikan saudara

M.MASRUR selaku penyewa lahan tersebut.

Perbuatan Terdakwa IR. SAID ABU BAKAR LUBIS sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU Kedua :

Bahwa Terdakwa IR. SAID ABU BAKAR LUBIS pada hari Jumat tanggal

30 September 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu

lain dalam bulan September 2018 bertempat di rumah saksi M. MASRUR

tepatnya di Jl. T. Amir Hamzah No. 51 Lk. I Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab.

Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ”dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian

kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”,

yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul

11.00 Wib Terdakwa IR. SAID ABU BAKAR LUBIS mendatangi lahan milik

Terdakwa di Dsn. IV Veteran Ds. Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat,

sesampainya di lahan tersebut Terdakwa di datangi tetangga di lahan tersebut

dan mengatakan bahwa lahan tersebut semak blukar dan tidak terawat lalu

Terdakwa mengatakan pada orang tersebut bahwa Terdakwa tidak punya waktu

untuk mengurus lahan tersebut dan ianya mengatakan kenapa tidak di sewakan

saja lahan tersebut, dan tidak lama datang saksi M. MASRUR mengatakan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


kepada Terdakwa apakah lahan milik Terdakwa di sewakan dan mendengar

pernyataan tetangga lahan tersebut untuk lebih baik disewakan supaya terurus

dan tidak semak lagi sehingga tetangga tidak terganggu lagi dikarenakan lahan

tersebut semak dan Terdakwa menerima tawaran saksi M. MASRUR tersebut.

Bahwa keesokan harinya tepatnya hari Jumat tanggal 30 September

2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi M. MASRUR di

rumahnya yang berada di Jl. T. Amir Hamzah No. 51 LK. I Kel. Kwala Begumit

Kec. Binjai Kab. Langkat dan disepakati harga sewa lahan tersebut selama 3

(tiga) tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 seharga Rp.

10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah kesepakatan

tersebut terjadi dan Terdakwa pun menerima uang sewa lahan tersebut namun

sebagaimana putusan pengadilan tinggi agama Sumatra utara Nomor 43

/Pdt.G/2016/PTA-MDN Tanggal 13 Juli 2016 di halaman 21 dan 22 pada point

1, 2, 5 dan 6 yang menetapkan bahwa lahan tersebut adalah harta bersama di

bagi dua yaitu saksi ERNI MARTINI PANE dan Terdakwa Ir.SAID ABU BAKAR

LUBIS dan keputusan itu sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap dan

Terdakwa Ir.SAID ABU BAKAR LUBIS pada saat menyewakan lahan tersebut

kepada M.MASRUR tanpa persetujuan dari saksi ERNI MARTINI PANE sebagai

pemilik sebahagian atas barang/lahan tersebut dan hasilnya yang menjadi hak

dari pada saksi ERNI MARTINI PANE tidak di berikan yaitu hasil penyewaan

lahan sebesar Rp.5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu

separuh dari uang sewa lahan selama 3 (tiga) tahun tersebut sebanyak

Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang di berikan saudara

M.MASRUR selaku penyewa lahan tersebut.

Perbuatan Terdakwa IR. SAID ABU BAKAR LUBIS sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada

Rabu tanggal 01 Nopember 2018 No. Reg. Perkara : PDM-106/STBAT/07/2018,

yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IR. SAID ABU BAKAR LUBIS secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan sengaja dan

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5

(lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas kwitansi serah terima uang Rp. 10.500.000,-

(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) antara M. MASRUR kepada Ir.

SAID ABU BAKAR LUBIS selama 3 (tiga) tahun 2016 sampai 2019 yaitu

pembayaran sewa lahan seluas + 12 rante di Dsn. IV Veteran Ds. Kwala

Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat pada tanggal 30 September 2016

ditandatangani Ir. SAID ABU BAKAR LUBIS.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut,

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Ir Said Abu Bakar Lubis tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana

dalam dakwaan kesatu dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan/atau melepaskan

Terdakwa dari segala tuntutan Hukum;

3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kedudukan dan martabatnya

sebagaimana sedia kala;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan memohon

sebagai berikut 1. Menolak pembelaan Terdakwa Ir Said Abu Bakar Lubis untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan Terdakwa Ir Said Abu Bakar Lubis terbukti bersalah

melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPIdana

dalam dakwaan Alternatif kesatu;

3. Menjatuhkan Putusan sebagaimana dalam amar Petitum Surat Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 11 Oktober 2018;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum

dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Said Abu Bakar Lubis telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas kwitansi serah terima uang Rp. 10.500.000,-

(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) antara M. MASRUR kepada Ir. SAID

ABU BAKAR LUBIS selama 3 (tiga) tahun 2016 sampai 2019 yaitu

pembayaran sewa lahan seluas + 12 rante di Dsn. IV Veteran Ds. Kwala

Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat pada tanggal 30 September 2016

ditandatangani Ir. SAID ABU BAKAR LUBIS;

dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada Selasa

tanggal 4 Desember 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera

Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding

Nomor 49/Akta Pid/Bdg/2018/PN Stb dan permintaan banding tersebut telah

diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada Rabu

tanggal 05 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari

Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding sesuai dengan

Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa pada Senin tanggal 17 Desember

2017 Nomor 49/Akta Pid/Bdg/2018/PN Stb yang diterima Panitera Pengadilan

Negeri Stabat, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

kepada Penuntut Umum pada Senin tanggal 17 Desember 2018, yang

dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan dengan surat tanggal 18 Desember

2018 Nomor W2.U15/5090/PID.01.01/XII/2018;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari

Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra

memori banding sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan,

pun pula Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tidak ada menerima Kontra

Memori Banding dari Penuntut Umum sampai perkara ini diputus oleh Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas

Perkara pada Rabu tanggal 05 Desember 2018 Nomor 49/Akta

Pid/Bdg/2018/PN Stb, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum

untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai

pasal 236 ayat (2) KUHAP. sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas

Perkara pada Senin tanggal 10 Desember 2018 Nomor 49/Akta

Pid/Bdg/2018/PN Stb, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk

mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal

236 ayat (2) KUHAP. sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding

dari Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233

sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori

Bandingnya, mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Tentang Keberatan Mengenai Pertimbangan Hukum Putusan yang secara tidak fair telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan semua Surat Bukti Yang Terlampir Dalam Surat Nota Pembelaan Diajukan Oleh Terdakwa: - Bahwa dalam upaya untuk membela diri, Terdakwa melalui kuasa

hukumnya telah mengajukan surat surat bukti yang terlampir dalam nota

pembelaan dalam perkara putusan PN. Stabat yang diajukan banding ini

yaitu Lampiran Surat Bukti : T- 01 sampai dengan Lampiran Surat Bukti T- 12- A; (vide, hal. 7 s/d hal. 9 Nota pembelaan Jo Lampirannya

dalam Nota Pembelaan)

- Bahwa Hakim PN. Stabat dalam putusan yang diajukan banding ini tidak

mempertimbangkan satupun surat bukti yang telah diajukan oleh

Terdakwa dan kalau ada dalam pertimbangan putusan menyebut Bukti

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


T-12 A (vide halaman 13 putusan) bukti inipun telah ditafsirkan secara

salah sebagai bukti putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No.

43/Pdt. G/2016/ PTA- Medan tanggal 13 Juli 2016 padahal Lampiran

Bukti T-12 A adalah Putusan Pengadilan Agama Medan No.

2341/Pdt.G/2017 PA-Mdn tanggal 09 April 2018 dajukan guna

menyempurnakan dan melengkapi ketidaksempurnaan dari Lampiran

Bukti T-12 dengan tujuan pengajuan-nya untuk maksud membuktikan

objek gugatan saksi korban dalam perkara perdata agama tersebutlah

yang menjadi syarat damai yang di minta/diinginkan oleh saksi korban

yaitu selain setengah dari uang sewa adalah juga dengan membagi objek

gugatan tersebut untuk di bagi jika ingin berdamai pada saat mediasi

sebagai upaya damai yang difasilitasi oleh Penyidik Polres Binjai. Adanya

Mediasi ini telah diakui oleh saksi korban dipersidangan dalam perkara

aquo;

- Bahwa oleh sebab itu adanya upaya pemnbelaan diri dari Terdakwa

dalam perkara ini dengan mengajukan Nota pembelaan, mengajukan

surat bukti maupun saksi yang meringankan oleh Majelis Hakim PN

Stabat dalam perkara aquo hanya dipandang sebagai seremony belaka

sebagai kelengkapan beracara persidangan pidana semata;

- Bahwa oleh sebab itu bila kemudian pertimbangan alinea 3 (tiga)

halaman 12 putusan yang sepandangan dengan mengadopsi pendapat

Replik JPU pada halaman 3 (tiga) yang dengan tafsiran dangkal

digeneralisasikan dalam perkara ini kemudian diangkat sebagai alasan

pertimbangan sehingga Terdakwa patut dihukum dalam perkara aquo

dengan bunyi pertimbangan “… Oleh karena itu berita acara itu dibuat

oleh penyidik yang oleh UU diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita

acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh UU diberi nilai bukti

yang sah “ jika demikian adanya cukuplah seorang Terdakwa dihukum

berdasarkan Berita Acara Kepolisian saja;

- Padahal pendalaman atau penguasaan Majelis Hakim PN-Stabat atas

BAP dalam perkara ini sangat diragukan hal ini dapat diperlihatkan atas

fakta pertimbangan hukum putusan yang menyebutkan sebagai berikut : -

“ … dan pengembalian uang sewa itu dilakukan setelah saksi korban Erni

Martini Pane membuat laporan pengaduan (LP) kepada Polres Binjai

tertanggal 27 Februari 2018 dengan No. LP/272/II/2018 (vide halaman

13 putusan) padahal saksi korban Membuat Laporan Kepolisian

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


LP/272/II/2018/SPKT “I” Polda Sumut, tanggal 27 Februari 2018 jadi

bukan di Polres Bnjai. Selanjutnya mennyebutkan : “…sesuai dengan

putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama No. 43/Pdt.G/2016 sebagai

mana bukti dari (T-12 A) tertanggal 13 Juli 2016 ( T-12 A) yang

menyatakan sebagai harta bersama padahal Lampiran Bukti T-12 A

adalah putusan Pengadilan Agama Medan No. 2341/Pdt.G/2017 PA-Mdn

tanggal 09 April 2018 dengan amar putusan NO. Seterusnya pada

halaman 1 (satu) putusan tersebut menyebutkan “… Terdakwa

didampingi oleh penasihat hukum Ratno, SH dan Zulkarnain, SH.

Padahal Terdakwa dalam perkara aquo tidak pernah didampingi oleh

penasihat hukum yang bernama Zulkarnain, SH kecuali ianya didampingi

oleh penasihat hukum yang bernama Zulkifli, SH;

- Berdasarkan alasan diatas, disamping hak Terdakwa untuk membela diri

dengan mengajukan surat bukti T- 1 s/d T-12 A yang terlampir dalam

Surat Nota pembelaannya tidak mendapat perlakuan hukum secara layak

serta tidak satupun mendapat pertimbangan hukum yang sepatutnya

menurut hukum juga ternyata putusan diputus dengan pertimbangan

hukum yang ceroboh;

II. Tentang Keberatan Mengenai Putusan Hakim PN- Stabat Tanpa Dasar

Hukum Meniadakan Keterangan Saksi AD Charge Drs H. Ardjoni Munir, Mpd :

- Bahwa dalam perkara ini untuk kepentingan pembelaan Terdakwa,

Terdakwa telah menghadirkan dipersidangan saksi A.D. Charge, Sdr. Drs

H. Arjdoni Munir dan telah pula memberi keterangan di persidangan; - Bahwa akan tetapi dalam putusan yang diajukan banding ini, putusan

tidak memuat adanya keterangan saksi Ad. Charge Sdr. Drs H. Arjdoni

Munir dalam daftar keterangan saksi untuk dimuat dalam putusan artinya

Hakim PN. Stabat dalam mengambil Putusan tanpa dasar hukum telah

meniadakan fakta-fakta atas kesaksian Saksi Ad.charge yang

diterangkannya di muka persidangangan dalam perkara ini;

III. Tentang Keberatan Mengenai Terdakwa di hukum berdasarkan Barang Bukti/ Surat Bukti yang sudah dinyatakan Batal.

- Bahwa dalam perkara putusan yang dajukan banding ini Hakim PN-

Stabat telah menghukum Terdakwa berdasarkan barang bukti/surat bukti

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


yang sudah dinyatakan batal oleh saksi M. Masrur dan Terdakwa selaku

pihak yang melakukan perikatan yaitu Barang Bukti/Surat Bukti berupa :

1.(Satu) lembar kertas kwitansi serah terima uang Rp.10.500.000- antara

M. Masrur kepada Terdakwa tanggal 30 Sept. 2016 sebagai kwitansi

pembayaran sewa lahan selama 3 Tahun (2016-2019) seluas lebih

kurang 12 (dua belas) Rante di Dsn Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai

Kab. Langkat; - Bahwa Barang Bukti /surat bukti aquo secara hukum tidak memiliki

daya laku sah dan/atau tidak berkekuatan hukum untuk diajukan

sebagai barang bukti dalam perkara ini karena telah dinyatakan batal dan dibatalkan berdasarkan Surat Pembatalan Sewa Lahan tanggal 9 Mei 2018 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Saksi M.Masrur

disetujui oleh Terdakwa (vide, Lampiran Surat Bukti T- 06 jo Surat

Kwitansi Pengembalian Uang Sewa Lahan tanggal 9 Mei 2018 yang

diterima oleh saksi Masrur sebesar Rp 10.500.000,- dari Terdakwa vide Lampiran Surat Bukti T- 07);

IV.Tentang Keberatan Mengenai Putusan Tidak Mempertimbangkan Formulasi Rangkaian Perbuatan Terdakwa Dalam Surat Dakwaan Mengandung Batal Demi Hukum; - Bahwa Majelis Hakim PN-Stabat dalam mengambil putusan, putusan

tidak mempertimbangkan formulasi surat dakwaan yang mendakwa

rangkaian perbuatan Terdakwa melanggar pasal 372 KUHP adalah juga

menjadi rangkaian perbuatan yang melanggar atas dakwaan alternatif

kedua pasal 378 KUHP. Bahwa atas perbuatan melanggar pasal 372

KUHP secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai perbuatan yang juga

melanggar pasal 378 KUHP dikarenakan kedua pasal ini secara prinsipil

memiliki unsur yang berbeda, unsur pidana Dakwaan yang sedemikian

jelas menjadi tidak nyata rangkaian perbuatan apa yang dianggap

sebagai perbuatan menipu yang diperbuat oleh Terdakwa dan oleh

sebab itu Surat dakwaan yang sedemikian dalam perkara ini

bertentangan dengan:

o Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan tanggal 10-12 - 1974

Nomor: 74 K/Kr/1973:

o Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan tanggal 31-1-1973

Nomor: 104 K/Kr/1971 dan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


o Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan tanggal 25-1-1975

Nomor: 41 K/Kr/1973;

V. Keberatan atas Pertimbangan Hukum Putusan Mengenai Unsur- Unsur

Pasal 372 KUHP dipertimbangkan secara Salah Dan Keliru Serta Merugikan Kedudukan Terdakwa:

1. Keberatan Tentang Pertimbangan Hukum Mengenai Unsur “Dengan

Sengaja dan Melawan Hukum”

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan mengenai unsur “

dengan sengaja dan melawan hukum” telah dipertimbangkan dengan

bunyi sbb : “Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja

dalam memori van toelichting MvT) menyebutkan kesengajaan itu

adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan

tertentu..” , Menimbang bahwa bentuk kesengajaan menurut teori

hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori

pengetahuan, menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak

yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan

undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan

adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang

ditimbulkan (vide. Hal. 10 putusan);

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut diatas,

maka Hakim PN-Stabat dalam mengambil putusan telah salah dan

keliru dalam pertimbangan hukum berikutnya atas fakta-fakta dengan

pokok pertimbangan “tentang perbuatan Terdakwa mendatangi saksi

M. Masrur dirumahnya dan menyepakati harga sewa lahan selama 3

(tiga) tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan 2019 seharga Rp

10.500.0000, Terdakwa menerima uang sewanya atas lahan milik

bersama antara saksi korban dan Terdakwa sebagai mana putusan

nomor 43/Pdt.G/2016/PTA Mdn tanggal 13 Juli 2016 penyewaan

mana tanpa persetujuan saksi korban sebagai pemilik sebagian lahan

dan hasilnya yang menjadi hak dari saksi korban yaitu hasil

penyewaan lahan sebesar Rp. 5.250.000,- tidak diberikan Terdakwa

sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kepada

pihak kepolisian karena Terdakwa tidak ada izin kepada saksi

korban, dengan fakta ini Hakim PN-Stabat berkesimpulan unsur

dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi”;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa berdasarkan muatan surat Dakwaan dalam Dakwaan ke satu

dengan terang surat Dakwaan telah menyebutkan : --- Bermula pada

hari kamis tanggal 2 September 2016 sekira pukul 11.00 wib

Terdakwa Ir. Said Abu Bakar Lubis mendatangi lahan Terdakwa di

Dusun IV Veteran DS. Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat,

sesampainya dilahan tersebut Terdakwa didatangi tetangga dilahan

tersebut dan mengatakan bahwa lahan tersebut semak belukar dan

tidak terawat lalu Terdakwa mengatakan pada orang tersebut bahwa

Terdakwa tidak punya waktu untuk mengurus lahan tersebut, dan

tidak lama datang saksi M. Masrur mengatakan kepada Terdakwa

apakah lahan milik Terdakwa disewakan dan mendengar pernyataan

tetangga lahan tersebut untuk lebih baik disewakan supaya terurus

dan tidak semak lagi sehingga tetangga tidak terganggu lagi

dikarenakan lahan tersebut semak dan Terdakwa menerima tawaran

saksi M. Masrur tersebut“ bunyi dakwaan ini dihubungkan dengan

keterangan saksi M.Masrul yang menerangkan “saksi sebagai

penyewa akan menjaga dan merawat lahan serta menjaga agar tidak

digarap orang” keterangan ini sejalan dengan keterangan Terdakwa

yang menerangkan “penyewaan dilakukan agar objek lahan tidak

terlantar, tidak ditumbuhi semak belukar yang mengganggu tetangga

dan agar tidak digarap orang lain dikarenakan Terdakwa tidak

mempunyai cukup waktu mengurus lahan di karenakan tempat

tinggal Terdakwa berlokasi di Medan Jauh dari lokasi Lahan di

Langkat” fakta ini secara nyata adalah bentuk dari mengamankan

asset atas harta bersama ic. Tanah di Desa Kwala Air Hitam-Langkat

agar tidak terlantar dan terhindar dari kemungkinan digarap oleh

orang secara liar. Dihubungkan dengan penegasan Terdakwa

berdasarkan Lampiran Surat Bukti T- 05 yang menyatakan “ perlu saya tekankan saya tidak berniat menghilangkan hak saudari (saksi korban) atas tanah yang menjadi harta bersama yang sudah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No.: 43/Pdt.G/2016/PTA-MDN. Berdasarkan fakta

fakta hukum ini maka jelas pertimbangan Hakim PN Stabat untuk

berkesimpulan telah terpenuhinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum adalah bertolak belakang dengan pertimbangan

hukumnya sendiri yang menyatakan : “ menimbang, bahwa yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dimaksud dengan sengaja dalam memori van toelichting MvT)

menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak

untuk melakukan suatu kejahatan tertentu..” padahal

alasan/konsideran terjadinya sewa lahan oleh Terdakwa berdasarkan

fakta telah diuraikan dalam dakwaan disebutkan diatas dihubungkan

dengan keterangan saksi M. Masrur Jo. penegasan Terdakwa

berdasarkan Bukti T-5 maka nyata adanya kesengajaan Terdakwa itu tanpa diiringi dengan kehendak untuk melakukan suatu kejahatan ..” melainkan untuk maksud mengamankan asset harta

bersama tidak menjadi mengganggu tetangga, tidak digarap orang

secara liar dikarenakan Terdakwa tidak punya waktu untuk mengurus

lahan, lahan mana ternyata yang sudah mengganggu tetangga

dikarenakan ditumbuhi semak belukar;

Bahwa berdasarkan alasan diatas Hakim PN- Stabat telah salah dan

keliru dalam pertimbangan hukumnya yang telah menyatakan Unsur

Sengaja dan Melawan Hukum telah terpenuhi

2. Keberatan Tentang Pertimbangan Hukum Mengenai Unsur “Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan kerena kejahatan” Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Hakim PN- Stabat telah

tidak dengan sempurna mempertimbangkan fakta-fakta hukum

mengenai unsur “Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam

kekuasaannya bukan kerena kejahatan” di mana dalam pokok

pertimbangannya telah mempertimbangkan bahwasanya objek lahan

yang menjadi objek sewa dalam kedudukan selaku harta bersama

berdasarkan putusan No. 43/Pdt. G/2016 /PTA- Mdn tanggal 13 Juli

2016 terhadap objek lahan di desa Kwala Air Hitam Langkat yang

menjadi objek sewa antara Terdakwa dengan saksi M. Masrur

penyewaan mana tanpa izin dari saksi korban dimana yang

seharusnya Terdakwa membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan

saksi korban terlebih lagi dan separuh dari hasil sewa yang menjadi

hak saksi korban tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi korban

sejuml;ah Rp. 5.250.000,- sehingga saksi korban merasa keberatan

dan melaporkan kepada pihak kepolisian karena Terdakwa tanpa izin

kepada saksi korban;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa oleh kerena objek sewa berupa lahan/tanah di Desa Kwala Air

Hitam dipandang oleh pertimbangan putusan adalah pengertian

“Barang Sesuatu” maka jelas kalau manfaat dari uang sewa

Barang/lahan tersebut bukanlah menjadi bagian dari Putusan

Pengadilan Tinggi Agama Medan No.: 43/Pdt.G/2016 PTA-Medan

lagi pula Barang/lahan tersebut disewakan untuk maksud

mengamankan asset supaya tanah tidak menjadi terlantar, tidak

mengganggu tetangga diarea lahan dan juga agar tidak digarap

orang secara liar. Lagi pula penyewa (saksi M. Masrur) sudah

membatalkan penyewaan lahan, manfaat tidak diperoleh dan harta

bersama tetap tidak ada yang dijual, beralih maupun hilang dan

masih tetap utuh sebagai mana Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Medan No.: 43/Pdt.G/2016 PTA-Medan; Bahwa mengacu pendapat : “Bahwa dalam MvT mengenai

pembentukan pasal 362 diterangkan bahwa benda yang menjadi

objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang

dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam

berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya,

sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan

energi listrik juga. Berbeda dengan benda yang menjadi objek

penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang

bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda

yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan

di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak

berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya

sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan

benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak

melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya

secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu,

adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja,

dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan

benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti

menggelapkan rumah atau tanah Kalaupun terjadi hanyalah

menggelapkan surat rumah/tanah (sertifikat tanah)”

(lihat,http://dadangsumarnash.blogspot .com/2011/01/tindak-pidana

penggelapan372.html).;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa senyatanya dalam perkara ini Hakim PN- Stabat telah

menghukum Terdakwa atas perbuatan penggelapan pasal 372 KUHP

terhadap Barang tidak bergerak;

Bahwa selebihnya berdasarkan khaedah hukum atas putusan

Mahkamah Agung RI No. 1126 K/Pid/2014 tanggal 11-02-2015 yang

dalam peretimbangan hukumnya menyatakan “Menimbang, bahwa

dakwaan alternatif ke II juga tidak terbukti yaitu unsur yang

menyatakan memiliki barang sesuatu seluruh atau sebagian

kepunyaan orang lain ada dalam kekuasannya bukan karena

kejahatan”; Menimbang bahwa kecuali perjanjian perkawinan itu tidak

sah sebagai alat bukti, artinya harta kekayaan tersebut adalah milik Terdakwa juga, karena Pasal 372 Jo. pasal 376 ayat (2) KUHP

tersebut tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan

tersebut”; berdasarkan dengan pertimbangan yurisprudensi ini

dikaitkan objek sewa yang disewakan oleh Terdakwa yang juga

berstatus sebagai harta bersama berdasarkan putusan No.:

43/Pdt.G/2016 PTA-Medan yang belum dijalankan eksekusinya,

maka objek sewa atas lahan harta bersama aquo haruslah dipandang

menurut hukum sebagai milik Terdakwa juga; Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan diatas maka dalam

perkara ini disamping telah terjadi kekeliruan penerapan pasal juga

sudah menjadi terang dalam perkara ini unsur “memiliki barang

sesuatu” sebagai mana tersebut dalam rumusan perbuatan Terdakwa

dalam surat dakwaan tidak terpenuhi;

Bahwa selebihnyapun pertimbangan hukum putusan dengan pokok

pertimbangan sebagai mana disebut diatas adalah berada di bawah

pengaturan mekanisme hukum keperdataan berdasarkan putusan

No.: 43/Pdt.G/2016/PTA-MDN ; Bahwa berdasarkan Putusan No.: 43/Pdt.G/2016/PTA-MDN tanggal

13 Juli 2016 point 1,2,5,6 merupakan mekanisme hukum sebagai

mana diatur dalam diktum 6 putusan yang amarnya berbunyi;

“Menghukum Tergugat Konvensi (ic. Terdakwa) untuk menyerahkan

hak bagian Penggugat Konvensi sebagai mana tersebut pada diktum

angka 5”; sementara dalam diktum putusan point 5 menentukan:

“Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi (ic. saksi korban) dan

Tergugat konvensi (ic. Terdakwa) untuk membagi harta bersama

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


(diktum angka 2) sesuai hak bagian masing-masing sebagai mana

tersebut pada diktum angka 4 diatas. Apabila tidak dapat dibagi

secara Natura (riil), maka harta bersama dijual dimuka umum melalui

Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan

hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi (ic. saksi korban) dan

Tergugat konvensi (ic. Terdakwa) masing-masing pihak setengah

bagian” Bahwa sehubungan fakta ini diketahui objek lahan belum pernah

dilaksanakan pembagiannya baik secara natura (riil) maupun melalui

eksekusi atau lelang eksekusi (dijual dimuka umum) Dengan alasan

ini maka secara hukum belum dapat dinyatakan bahwasanya saksi

Erni Martini Pane sebagai “pemilik sebagaian barang atau lahan tersebut” secara mutlak dan karena Terdakwa belum dan tidak

pernah melaksanakan diktum 6 putusan yang amarnya berbunyi;

“Menghukum Tergugat Konvensi (ic. Terdakwa) untuk menyerahkan

hak bagian Penggugat Konvensi sebagai mana tersebut pada diktum

angka 5” Artinya secara hukum Terdakwa sampai dimajukan dimuka

persidangan ini, belum melakukan levering/penyerahan secara

natura atas objek lahan kepada saksi Erni Martini Pane apa lagi

membagi hasil penjualan lelang karena lelang eksekusi belum pernah

dijalankan lagi pula bila melalui lelang eksekusi objek lahan akan

dijual dimuka umum melalui Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) hasil yang dibagi bukan dalam bentuk

tanah tetapi dalam bentuk uang hasil penjualan lelang di muka

umum;---- Bahwa seterusnya setengah dari uang sewa sebesar Rp. 5.250.000,

ada diminta oleh saksi korban berdasarkan Lampiran Surat Bukti T- 01 Jo. Lampiran Surat Bukti T- 02 jo. Lampiran Surat Bukti T- 04 jo. Lampiran Surat Bukti T- 05 dihubungkan dengan keterangan

saksi korban yang menerangkan syarat perdamaian yang maui oleh

saksi korban saat dilakukan pertemuan yang di-mediasi oleh Penyidik

Polres Binjai adalah dengan sekaligus dilakukan pembagian harta

yang tuntut saksi korban diluar putusan No.: 43/Pdt.G/2016/PTA-

MDN tanggal 13 Juli 2016 yaitu harta dalam perkara

No.:2341/Pdt.G/2017/PA.Mdn tanggal April 2018 yang masih dalam

proses perkara banding diajukan oleh saksi korban. Dari Keadaan ini

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


artinya saksi korbanlah yang tidak memiliki kehendak untuk

menerima setengah dari uang sewa sebesar Rp. 5.250.000 yang

dimintanya kepada Terdakwa melalui surat bukti Lampiran Surat Bukti T- 01 Jo. Lampiran Surat Bukti T- 02;

Bahwa Lampiran Surat Bukti T- 01 dimana saksi korban per-

tanggal 15 Juli 2017 haruslah dipandang sebagai bentuk persetujuan/ izin dari saksi korban atas penyewaan lahan/tanah

Desa Kwala Air Hitam Langkat karena saksi korban telah dengan

resmi meminta setengah dari uang sewa sebesar Rp 5.250.000,-

disusul oleh juncto Lampiran Surat Bukti T- 02 tertanggal 10

Desember 2017 Sedangkan mengenai tidak diterimanya setengah

uang sewa oleh saksi korban jelas setelah adanya Lampiran Surat Bukti T- 01 tersebut adalah bukan kehendak dari Terdakwa

melainkan kehendak dari saksi korban sendiri hal ini telah diakui

dalam replik JPU pada halaman 2 (dua) yang menyebutkan “...

Terdakwa sudah berusaha memberikan setengah bagian uang sewa

menyewa dari tanah Kwala Air Hitam Langkat namun saksi korban

tidak mau memberikan no. rekening kepada Terdakwa..”; Bahwa berdasarkan alasan diatas pertimbangan hukum putusan

pada alinea 1 (satu) halaman 13 putusan senyatanya merupakan

suatu pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum dan

kepatutan karena Terdakwa di hukum berdasarkan pertimbangan

niat jahat disebut sebagai “niat jahat Terdakwa baru muncul sejak

sewa menyewa terjadi pada tanggal 30 September 2016 dengan

tidak menyerahkan uang sewa selama 2 (dua) tahun dan mulai kuatir

tentang perbuatannya dengan mengembalikan uang sewa kepada

penyewa saksi Masrur pada tanggal 09 Mei 2018 setelah saksi

korban membuat laporan pengaduan (LP) tanggal 27 Februari 2018”

Padahal menurut hukum seberapa tahunpun Terdakwa belum

menyerahkan uang sewa aquo, maka dengan adanya permintaan

uang sewa oleh saksi korban kepada Terdakwa pertanggal 15 Juli

2017 berdasarkan Lampiran Surat Bukti T- 01 seharusnya menurut

hukum dipandang sebagai bentuk izin/Persetujuan dari saksi

korban atas penyewaan lahan tersebut, bila Terdakwa tidak

berkehendak untuk memberikan uang sewa yang diminta saksi

korban barulah secara hukum Terdakwa dapat dinyatakan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


melakukan perbuatan penggelapan atas setengah hasil sewa

padahal saksi korbanlah yang tidak berkehendak menerima

setengah dari hasil sewa yang di mintanya dengan tidak memberikan

no. rekening Bank untuk ditransfer oleh Terdakwa atas setengah

uang sewa yang di mintanya; Bahwa selebihnya penetapan objek sewa oleh putusan No.: 43/

Pdt.G/2016/PTA-MDN sebagai harta bersama berkonsekwensi

penyewaannya oleh Terdakwa tidaklah masuk pada ranah

pemidanaan bila terdapat keberatan dari saksi korban karena secara

hukum perikatan sewa menyewa yang sedemikian berakibat batal

demi hukum/ dianggap tidak pernah ada dan konsekwensinya atas

barang (tanah dan atau uang) dikembalikan kedalam sewaktu

sebelum perikatan di buat berdasarkan pasal 1452 KUH Perdata dan

oleh sebab itu pertimbangan putusan alinea 1 (satu) hal. 13 nyata

bertentangan dengan hukum;

Bahwa selebihnya apa-apa yang termuat sebagai alasan pembelaan

dalam Nota Pembelaan, Duplik yang diajukan pada perkara ini

mohon dimasukan sebagai alasan keberatan banding ini sepanjang

ada relevansi hukumnya bagi kepentingan pembelaan terhadap

Terdakwa

Bahwa berdasarkan apa apa yang diuraikan diatas, kiranya Kepada

Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan dapat kiranya

mengambil putusan dengan putusan yang memenuhi keadilan kepada

Terdakwa dengan Putusan sebagai berikut ;

Mengadili

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa Ir. Said Abu Bakar Lubis

selaku pemohon banding;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 636/Pid.

B/2018/PN-Stb tanggal 27 November 2018

Dan mengadili sendiri :

- Menyatakan Terdakwa Ir. Said Abu Bakar Lubis tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana sebagai mana dakwaan

ke satu dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan/atau melepaskan

Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

- Merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kedudukan dan martabatnya

sebagaimana sedia kala;

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain dimohonkan putusan

yang seringan ringannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding dari Terdakwa

tersebut diatas apabila disarikan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya dalam Memori bandingnya ada

mengakui perbuatannya menyewakan tanah tersebut kepada MASRUR,

namun setelah adanya perkara ini telah dibatalkan dan Terdakwa

meminta dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa Terdakwa dalam Memori bandingnya pada pokoknya keberatan

dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan pasal

372, karena tidak terbukti menurut Terdakwa, sehingga meminta

dibebaskan dari segala dakwaan dan/atau melepaskan Terdakwa dari

segala tuntutan hukum serta merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam

kedudukan dan martabatnya sebagaimana sedia kala;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan

seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat

Nomor 636/Pid.B/2018/PN Stb. tanggal 27 Nopember 2018, Berita Acara

Sidang, serta Memori Banding dari Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan telah meneliti dengan seksama pertimbangan-

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim

Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Mengenai keberatan Ad I dan Ad III :

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti yang

diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak ada yang

bisa menghapuskan adanya perbuatan Terdakwa telah menyewakan tanah

tersebut kepada Saks Masrur, dan uang sewanya telah diterimanya dengan

diberi tanda kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 10.500.000,-(sepuluh

juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa seluruh lahan untuk selama 3(tiga)

tahun terhitung mulai tanggal 30 September tahun 2016 sampai dengan

tanggal 30 September tahun 2019;

Mengenai keberatan Ad II :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena ternyata keterangan

Saksi a de charge yang dihadapkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak

dimuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, akan

tetapi ternyata dalam Berita Acara Persidangan telah dicatat dengan baik,

dan berdasarkan pasal 197 ayat (2) KUHAP, tidak dimuatnya keterangan

Saksi a de charge tersebut dalam putusan tidak menyebabkan putusan

tersebut batal demi hukum, dan lagi pula berdasarkan SK KMA Nomor

44/KMA/SK//2014, yang dimuat dalam putusan adalah hanya pada

pokoknya, yang untuk itu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding memuat

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (a de charge) atas nama Drs. H. Ardjoni Munir, MPd. dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dipenyidikan, dan Saksi

membenarkan keterangannya di Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa dua kali ke sekolah anaknya

(hari Senin dan Selasa) di SMA Negeri I Medan, dan tujuan Terdakwa

waktu itu Saksi tidak tahu, dan saat itu jam belajar, dan anak Terdakwa

tidak mau dijumpai karena katanya takut sama ibunya;

- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan anaknya karena wali

Sekolahnya memberitahu bahwa anaknya Terdakwa tidak mau bertemu

dengan ayahnya;

- Bahwa anak Terdakwa ada 3(tiga) orang, yang nomor 1 di luar negeri,

yang nomor 2 Saksi tidak tahu, dan yang Nomor 3 yang kami jumpai

disekolah;

- Bahwa Terdakwa dengan istrinya sudah berpisah karena cek cok rumah

tangga;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, karena sahabat

Saksi;

Menimbang, bahwa apa yang ada dicatat oleh Panitera Pengganti

dalam Berita Acara Sidang tersebut, tidak ada korelasinya dengan pasal yang

didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara ini, sehingga

keterangan Saksi a de charge tersebut haruslah dikesampingkan

Mengenai keberatan Ad IV dan Ad V :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena

putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA Mdn tanggal 13 Juli 2016, dalam

pengucapan putusannya tidak dihadiri oleh kedua pihak yang berpekara

(Terdakwa dalam perkara tersebut sebagai Terbanding), sedangkan

Terdakwa menyewakan tanah tersebut pada tanggal 30 September 2016,

dalam arti sudah lebih dari 3(tiga) bulan, hanya saja sampai perkara ini

dilaporkan ke Polisi belum dilakukan eksekusi, meskipun dalam perkara ini

Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti Pemberitahuan

putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, akan tetapi secara substansial

Majelis Hakim Tingkat Banding dapat meyakini bahwa Terdakwa telah

mengetahui tanah yang disewakan tersebut kepada saksi M. Masrur

bukanlah hanya miliknya saja, sedangkan pembatalan dilakukan baru

tanggal 9 Mei 2018 (T-06), setelah ada Laporan Polisi Nomor :

LP/272/II/2018/SPK”I” tanggal 27 Februari 2018, dalam arti bahwa perkara

pidananya sudah dalam proses penyidikan sudah selesai sesuai Daftar Isi

Berkas Perkara tanggal 04 Mei 2018 dan dilimpahkan kepada Penuntut

Umum tanggal 14 Mei 2018 (Sampul Berkas Perkara), sehingga Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adanya pembatalan sewa

tanah tersebut (T-06) tidak menghapuskan adanya perbuatan Terdakwa

tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis

Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan

keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya tidak

cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak

salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan

mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara cermat

dan seksama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat

dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”

sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut

Umum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim

Pengadilan Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana tersebut diatas, dan alasan-alasan dalam Memori Banding dari

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, dan

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili perkara ini dengan

menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertema tersebut

sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP dalam dengan amar putusan sebagaimana

tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dalam status tahanan

menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) a Jo

pasa 242 KUHAP, maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak ada menemukan

alasan untuk melakukan penahanan bagi Terdakwa sampai putusan ini

berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah dilakukan

penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa

penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari

lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan

dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya

dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus

rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 372 KUH Pidana, pasal 21, 27, 193, 241 ayat

(1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 636/Pid.B/2018/ PN

Stb. tanggal 27 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat

peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima

ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2019, oleh kami :

H. DASNIEL, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H. masing-masing sebagai

Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : MASRUKIYAH,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. H. DASNIEL, S.H.,M.H.,

AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H. Panitera Pengganti,

MASRUKIYAH, S.H

P U T U S A N DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … Penuntut Umum Tahanan Rumah sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 2. Hakim Pengadilan Negeri/Tahanan

Documents