P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk

P U T U S A N

Nomor : 17/Pidsus/2011/PT-Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi

dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Medan tanggal 19 Oktober 2011 Nomor : 17/Pidsus/2011/PT-Mdn telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :---------------------------------

Nama lengkap : Mirzal, SH., MM;

Tempat lahir : Agam;

Umur/tanggal lahir : 46 tahun/24 Oktober 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Kel. Pahlawan Kec. Binjai

Utara Kota Binjai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Kasubag Hukum KPU Kab. Langkat);

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2011 s/d tanggal 24 Januari 2011 ;

2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2011 s/d tanggal 15

Pebruari 2011 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2011 s/d tanggal 7 Maret 2011 ;

4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2011 s/d tanggal 19

April 2011

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2011 s/d tanggal 19 Mei 2011;

6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2011 s/d tanggal 18 Juli

2011 ;

7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d tanggal 11

September 2011 ;

8. Hakim ...……2

2

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober

2011 ;

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d tanggal

10 Desember 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara

ini :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Primair;

Bahwa terhadap MIRZA, SH. MM pada bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan

Desember 2008 atau setidaknya pda waktu- waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di

kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat atau Jalan Imam Bonjol No. 66

Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang

masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “telah

melakukan beberapa perbuatan, yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing–masing

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan terdakwa dengan

cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada tanggal 02 Januari 2008 Bupati Langkat melalui Perturan Bupati

Langkat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008 mengalosikan anggaran 23.082.333.000

(dua puluh tiga milyar delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

dengan rincian untuk keperluan Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.485.200.000,- (sepulu

milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) Belanja Barang/ Jasa

sebesar Rp. 3.904.507.000,- ( tiga milyar sembilan ratus empat juta lima ratus tujuh ribu

rupiah) dan Belanja Operasional sebesar Rp. 8.692.626.000,- ( delapan milyar enam

sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 13 Juni 2009 dibuatkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kebupaten

Langkat tahun 2008 antara Pemerintah Kebupaten Langkat dengan KPU Kabupaten

Langkat Nomor 900-774.B/BPKADS/2008 dan Nomor 900.234.1/KPU/LKT/2008, yang

ditanda tangani oleh Bupati Langkat dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Langkat ...……3

3

Langkat dengan Pokok perjanjian bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat memberikan

dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat senilai Rp.

23.082.333.000,- (dua puluh tiga milyar delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga

ribu rupiah) untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Langkat dan ditambah lagi dana untuk keperluan penyampaian visi-

misi/program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Langkat senilai

Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehingga anggaran dana hibah yang

diterima oleh KPU Kab.Langkat menjadi sebesar Rp. 23.179.333.000,- (dua puluh tiga

milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Selanjutnya setelah melalui mekanisme tata kelola administrasi keuangan dana hibah

dari Pemerintah Kabupaten Langkat tersebut dicairkan dana diterima seluruhnya oleh

KPU Kab.Langkat melalui Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 23.179.333.000,- (dua

puluh tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tuga puluh tiga ribu

rupiah). Yang dipergunakan untuk keperluan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Langkat, dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 4.519.348.750,-

- Bulan September 2008 sebesar Rp. 500.011.750,-

- Bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 7.773.133.610,-

- Bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 475.784.233,-

- Bulan Desember 2008 sebesar Rp. 9.393.892.259,-

- Bulan Januari 2008 sebesar Rp. 514.400.000,-

Dari dana yang diterima oleh KPU Kab.Langkat tersebut dibebankan pengeluaran

berupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan

sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk pengadaan Jasa Sewa/rental mobil dalam

rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Langkat, tahun

2008, dengan perincian sebagai berikut:

I. Senilai Rp. 36.777.600,- yang dibayarkan kepada 23 Ketua PPK se-

Kabupaten Langkat oleh Bendahara KPU Kab. Langkat ABDUL HALIM.

II. Senilai Rp. 32.968.000,- yang dibayarkan kepada 23 Ketua PPK se-

Kabupaten Langkat oleh terdakwa.

III. Senilai Rp. 15.896.600,- yang dibayarkan kepada 23 Ketua PPK se-

Kabupaten Langkat oleh terdakwa.

IV. Senilai Rp. 30.410.000,- yang dibayarkan kepada 23 Ketua PPK se-

Kabupaten Langkatr oleh terdakwa.

Dimana dari beban pengeluaran tersebut saksi- saksi yang merupakan Ketua – ketua

PPK yang seharusnya sebagai penerima dana tersebut mengatakan pernah menerima

dana dalam rangka distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi dalam

rangka ...……4

4

rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kab.Langkat Tahun 2008

sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali pada putaran pertama yang didterima langsung

oleh pembayaran dan 1 (satu) kali pada putaran kedua yang dari terdakwa dengan

menandatangani tanda terima pembayaran.

Sehingga dari hal tersebut ada 2 (dua) pendanaan atas tersebut yang tidak tersalurkan

dan dana tersebut ada pada tangan terdakwa, namaun untuk menutupi hal tersebut

terdakwa membuatkan tanda terima pembayaran seolah – olah dana tersebut telah

diterima oleh Ketua – ketua PPK dengan membuatkan Kwitansi tanda terima palsu

dimana tanda – tangan Ketua –ketua PPK sebagai penerima dipalsukan oleh terdakwa,

bahkan ada stempel PPK yang juga dipalsukan oleh terdakwa.

Kemudian masih pada waktu tersebut terdakwa yang merupakan Ketua Panitia

Pengadaan barang dan jasa penunjukan langsung pada pilkada Bupati tahun 2008

dilungkungan KPU Kab. Langkat yang diangkat melalui surat Kuasa Pengguna

Anggaran No. 800.219/KPU/2008, tanggal 02 Juni 2008 telah melakukan pengadaan

barang dengan cara penunjukan langsung berupa Sewa/rental mobil sebanyak 2 (dua)

kali yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kontrak kerja antara KPU Kab.Langkat dengan

CV.DELTA PRATAMA, senilai Rp. 102.4000.000,- (seratus juta empat ratus ribu

rupiah) dan meminta Bendahara KPU Kab.Langkat untuk dilakukan pembayaran, yaitu ;

1. Kontrak No. 020-531.1/KPU-LKT/2008/ tanggal 01 Oktober 2008 senilai

Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupaih).

2. Kontrak No. 020-704.2/KPU=LKT/2008 tanggal 28 Desember 2008 senilai

Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Dimana sesuai keterangan saksi Hendri Hasibuan yang mengatakan bahwa pekerjaan

pengadaan sewa rental mobil tersebut pernah dilaksanakannya banyak 1 (satu) kali

berdasarkan Kontrak No. 020-531.1/KPU-LKT/2008 tanggal 01 Oktober 2008 senilai

Rp. 56.000.000,- dan telah dibayarkan oleh KPU Kab. Langkat No. 020-704.2/KPU-

LKT/2008 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp. 46.4000.000,- tidak pernah

dilaksanakannya dan juga tidak pernah menerima pembayaran atas pekerjaan dimaksud.

Selanjutnya berdasarkan bukti pengeluaran yang dibuatkan oleh Bendahara KPU

Kab.Langkat ABDUL HALIM yang ditanda tangani oleh terdakwa terdapat pengeluaran

untuk hal yang dimaksud dan berdasarkan saksi ABDUL HALIM dana tersebut telah

diterima oleh tyerdakwa untuk melakukan pebayaran Pengadaan Sewa/rental mobil sesui

Kontrak No.0200704/KPU-LKT/2008 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp.

46.400.000,- ditambah biaya lain sehingga jumlah yang diterima adalah senilai Rp.

52.640.000,- akan tetapi danan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk

melakukan pembayaran biaya rental dimaksud, melainkan dipergunakan sendiri oleh

terdakwa.

sehingga ...……5

5

Sehingga dari perbuatan terdakwa dimaksud telah merugikan keuangan Negara dan telah

memperkaya diri terdakwa dan/atau orang lain sebesar Rp. 101.919.000,- (seratus satu

juta sembilan belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Dana yang tidak disalurkan oleh terdakwa dalam rangka kegiatan distribusi dan

penyebaran / pemasangan bahan sosialisasi senilai Rp. 49.279.000,-

2. Dana yang tidak jelas peruntukannya yang seharusnya untuk biaya sewa/rental mobil

senilai Rp. 52.640.000,-

Hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan keuangan negara yang dilakukan oleh

Badan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan

Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan dan Pembangunan

Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana

Hibah dalam pelkaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 pada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat sebesar Rp. 101.919.000,- (seratus

satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak sesuai dengan ketentuan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolahan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri

dalam Negeri (Permendagri) No. 59 tahun 2007 :

- Pasal 4 ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efektif, efesien, ekomomis dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

- Pasal 132 ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung

dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau menegsahkan dokumen

yang berkaitan dengan surat bukti menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran

atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat

yang timbul dari penggunaan surat bukti yang sah;

Perbuatan terdakwa MIRZAL, SH.MM tersebut di atas diatur dan diancam hukuman

melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang- Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidair;

Bahwa Terdakwa MIRZAL, SH.MM Pegawai Negeri dengan jabatan selaku

Kasubag dan Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat berdasarkan Surat

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara Nomor: 800-2953/KPU-

SU/2005 dan juga merangkap sebagai Asisten Tehknis dan Keuangan KPU Kab.Langkat

berdasarkan ...……6

6

berdasarkan surat dari sekretaris KPU Kab.Langkat (Drs. H. Syamsul Bahri) pada bulan

Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu – waktu

lain dalam tahun 2008 dan bertempat di Kantor Komisi P[emilihan Umum Kabupaten

Langka Jalan Imim Bonjol No. 66 Kecamatan Stabat Kabupaen Langkat atau setidak–

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 dan bertempat lain yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “telah melakukan beberapa

perbuatan, yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2006 terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubag

Hukum dan Humas KPU Kab. Langkat berdasarkan surat Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Priponsi Sumatera Utara Nomor: 800-2953/KPU-SU/2005 dan juga merangkap

sebagai Asisten Tehknis dan Keuangan berdasarkan surat sari sekretaris KP Kab.

Langkat (Drs. H. Syamsul Bahri) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kasubag Hukum dan Humas KPU

Kab.Langkat adalah:

1. Membantu KPU Kab. Langkat dalam melaksanakan penyelesaian sengketa Pemilu.

2. Dalam kuhumasan bertugas untuk memberikan infomasi kepada Pers dan Media

untuk seluruhnya kegiatan pemilu.

Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Asisten infomasi kepada pers KPU Kab.

Langkat yaitu:

1. Membantu PPK dalam meneliti persedian dana yang ada.

2. Membantu PPK dalam mencermati RKA yang ada.

3. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam RKA untuk memperoleh

keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.

4. Membantu PPK dalam pembebanan pengeluaransesuai dengan mata

anggaran pengeluaran yang bersangkutan.

5. Membantu menyiapkan usulan revisi RKA.

6. Membantu penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan agar waktu dan

tepat sasaran.

7. Membantu mencermati isi dari RKA.

Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2008 Bupati Langkat melalui peraturan Bupati

Langkat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD)

dan APBD Tahun Anggaran 2008 mengalokasikan anggaran belanja hibah untuk Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebesar Rp. 23.082.333.000 dengan rincian untuk

keperluan ...……7

7

keperluan Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.485.200.000,-, Belanja Barang/Jasa Rp.

3.904.507.00,- dan Belanja Operasional sebesar Rp. 8.692.626.00,-.

Kemudian pada tanggal 13 Juni 2008 dibuatkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Langkat tahun 2008 antara pemerintah kabupaten Langkat dengan KPU Kabupaten

Langkat Nomor 900-774.B/BPKAD/2008 dan Nomor 900.234.1/KPU-LKT/2008 yang

ditanda tangani oleh Bupati Langkat dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Langkat dengan pokok perjanjian bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat memberikan

dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat senilai Rp.

23.082.333.000 untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Langkat dan ditambah lagi dana untuk keperluan penyampaian

visi/misi/program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Langkat

senilai Rp. 97.000.000,-, sehingga dana anggaran hibah yang diterima oleh KPU Kab.

Langkat menjadi sebesar Rp. 23.179.333.000,-.

Selanjutnya setelah melalui mekanisme tata kelola adminitrasi keuangan dana hibah

dari pemerintah Kabupaten Langkat tersebut dicairan dan diterima seluruhnya oleh KPU

kab. Langkat melalui kuasa pengguna Anggaran senilai Rp.23.179.333.000,yang di

pergunakan untuk keperluan pemilihan kepada daerah dan wakil daerah kabupaten

langkat,dengan dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Agustus 2008 sebesar Rp.4.519.348.70;

- Bulan September 2008 sebesar Rp. 00.011.750;

- Bulan Oktober 2008 sebesar 7.773.133.0;

- Bulan November 2088 sebesar 475. 784. 233;

- Bulan Desember 2008 sebesar Rp.9.393 .892.29;

- Bulan januari 2008 sebesar 14.400.000;

Dari dana yang diterma dari KPU Kab.Langkat tersebut di bebaskan pengeluaran

berupa pembyaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi

sebanyak 4 (empat) kali dan untuk pengadaan Jasa Sewa/rental mobil dalam rangka

pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Langkat Tahun 2008,

dengan perincian sebagai berikut :

I. Senilai Rp. 36.777.600 yang dibayarkan langsung kepada 23 Ketua PPK Se

Kab.Langkat oleh Bendahara KPU Kab. Langkat ABDUL HALIM .

II. Senilai Rp. 32.968.000,- yang di bayarkan kepada 23 Ketua PPK Se-Kab.

Langkat oleh terdakwa.

III. Senilai Rp. 15.896.600,- yang di bayarkan kepada 23 Ketua PPK Se-Kab.


IV Senilai ...……8

8

IV. Senilai Rp. 30.410.000,- yang di bayarkan kepada 23 Ketua PPK Se-Kab.


Dimana dari beban pengeluaran tersebut saksi-saksi yang merupakan Ketua-Ketua

PPK yang seharusnya sebagai penerima dana tersebut mengatakan pernah menerima

dana dalam rangka distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi dalam

rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Langkat Tahun

2008 sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali pada putaran pertama yang diterima

langsung oleh Bendahara KPU Kab. Langkat ABDUL HAKIM dengan menandatangani

tanda terima pembayaran dan 1 (satu) kali pada putaran kedua yang diterima dari

terdakwa dengan menandatangani tanda terima pembayaran.

Sehingga dari hal tersebut ada 2 (dua) pendanaan atas hal tersebut yang tidak

tersalurkan dan dana tersebut ada pada tangan terdakwa, namun untuk menutupi hal

tersebut terdakwa membuatkan tanda terima pembayaran seolah olah dana tersebut telah

diterima oleh Ketua-ketua PPK dengan membuatkan kwitansi tanda terima palsu dimana

tanda tangan Ketua-ketua PPK sebagai penerima dipalsukan oleh terdakwa, bahwa ada

stempel PPK yang juga dipalsukan terdakwa.

Kemudian masih pada waktu tersebut terdakwa yang merupakan Ketua Panitia

pengadaan barang dan jasa penunjukan langsung pada pilkada Bupati tahun 2008

dilingkungan KPU Kab. Langkat, yang diangkat melalui surat kuasa pengguna anggaran

No. 800-219/KPU-LKT/2008 tanggal 02 Juni 2008 telah melakukan pengadaan barang

dengan cara penunjukan langsung berupa Sewa/rental mobil sebanyak 2 (dua) kali yang

dilaksaan melalui 2 (dua) kontrak kerja antara KPU Kab. Langkat denagn CV. DELTA

PRATAMA, senilai Rp. 102.400.000 dan menerima Bendahara kpu Kab. Langkat untuk

dilakukan pembayaran , yaitu :

1. Kontrak No. 020-531.1/KPU-LKT/2008 tanggal 01 Oktober 2009 senilai Rp.

56.000,000-

2. Kontrak No. 020-720.2/KPU-LKT/2008 tanggal 28 Desember 2008 senilai

Rp. 46.400.000,-

Dimana sesuai keterangan saksi Hendri Hasibuan yang mengatakan bahwa pekerjaan

pengadaan sewa rental mobil tersebut pernah dilaksanakn sebanyak 1 (Satu) kali

berdasarkan Kontrak No. 020-531.1/KPU-LKT/2008 tanggal 01 Oktober 2008 senilai

Rp. 56.000,000- dan telah dibayarkan oleh KPU Kab.Langkat melalui transfer rekening,

sementara pekerjaan dengan Kontrak No. 020-720.2/KPU-LKT/2008 tanggal 28

Desember 2008 senilai Rp. 46.400.000,- tidak pernah dilaksanakannya dan juga tidak

pernah menerima pembayaran atas pekerjaan dimaksud.

Selanjutnya berdasarkan bukti pengeluaran yang dubuatkan oleh Bendahara KPU

Kab.Langkat ABDUL HALIM yang ditandatangani oleh terdakwa terdapat penegluaran

untuk ...……9

9

untuk hal dimaksud saksi ABDUL HALIM dana tersebut telah diterima oleh terdakwa

untuk melakukan pembayaran Pengadaan Sewa/rental mobil sesuai Kontrak No. 020-

720.2/KPU-LKT/2008 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp. 46.400.000,- ditambah

biaya lain sehingga jumlah yang diterima terdakwa adalah senilai Rp. 52.640.000,- akan

tetapi dana tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran

biaya rental dimaksud, melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Sehingga dari perbuatan terdakwa dimaksud telah merugikan keuangan Negara dan

telah memperkaya diri terdakwa dan/atau orang lain sebesar R. 101.919.000,- (seratus

setu juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Dana yang tidak disalurkan dalam rangka kegiatan distribusi dan

penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi senilai Rp.49.279.000,-

2. Dana yang tidak jelas peruntukannya yang seharusnya untuk biaya

sewa/rental mobil senilai Rp. 52.40.000,-

Hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang

dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi

Sumatera Utara, Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi

Sumatera Utara Nomor SR-6185/PW.02/5/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal

Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas

DUGAAN Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana Hibah dalam pelaksanaan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 pada Komisi Pmilihan Umum (KPU)

Kabupaten Langkat sebesar Rp. 101.919.000,- (Sembilan satu juta Sembilan ratus

Sembilan belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan ketentuan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakaan dengan Peraturan Menteri

dalam Negeri (Permendagri) No. 59 tahun 2007 :

- Pasal 4 ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis dan bertanggang jawab dengan

memperhatikan azaz keadilan , kepatutan dan manfaat untuk masyaraakat ;

- Pasal 132 ayat (1) : setiap pengeluaran belanja ataas bebean APBD harus didukung

dengan bukti yang lengkap dan sah ;

- Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen

yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dokumen yang

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaraan

atas pelaksanaaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat

yang timbul dari penggunaan surat bukti yang sah ;

Perbuatan ...……10

10

Perbuatan Terdakwa MIRZAL, SH.MM tersebut di atas diatur dan diancam hukuman

melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaa telah

diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MIRZAL,SH., MM., telah terbukti bersalah melakukan

”Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 2 aayat (1) jo, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan (3)

Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pindana

Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo, Pasal 64 ayat (1) Kitab undang-

Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam surat Dakwaan Primar;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdaakwa MIRZAL, SH.MM dengan hukuman

penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa

berada dalam tahanan dan dengan terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan

kurungan;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 101.919.000,-

(seratus satu juta sembilan sembilan belas ribu rupiah) dan jika tidak membayar

uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan

pidana penjara 4 (empat) Bulan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel SPJ Relisasi anggaran KPUD dalam rangka Pilkada Calon

Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Agustus Tahun 2008.

2. 1 (satu) bundel SPJ realisasi anggaran KUPD dalam rangka pilkada Calon

Bupati (cabup) dan wakil Bupati (wabup) Bulan September 2008.

3. 1 (satu) bundel SPJ anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati

(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Oktober 2008.


(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Nopemeber 2008.

5 1. (satu) ...……11

11


(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Desember 2008.


(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Januari 2009.

7. 1 (satu) bundel SPJ lipatan suara putaran 1 (pertama).

8. 1 (satu) bundel LPJ realisasi anggaran penyampaian Visi dan Misi.

9. 1 (satu) bundel tulisan tangan pengeluaran biaya.

10. 1 (satu) bundel catatan atau tulisan Mirzal, SH.MM.

11. 1 (satu) bundel realiasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun

anggaran 2008.

12. 1 (satu) bundel realisasi penggunaan dana putaran pertama sampai dengan

oktober 2008 dalam rangka pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Langkat tahun anggaran 2008.

13. 1 (satu) bundel Rincian Biaya yang dibutuhkan untuk putaran kedua dari

putaran pertama dalam rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.

14. 1 (satu) bundel Penggunaan dana untuk putaran pertama dan kedua yang akan

direlisasikan sampai dengan Desember 2008 diambil dari dana putaran pertama

dalam rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Langkat Tahun 2008.

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 dan Nomor 22 Tahun 2008.

16. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 10 Pebruari

2009.

17. APBD 2008.

18. R. APBD 2008

19. Kwitansi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani

oleh H. FECHRUDIN RAO

20. Kwitansi senilai Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.

FECHRUDIN RAO

21. Kwitansi senilai Rp. 20.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

yang ditandatangani oleh H. FECHRUDIN RAO

12

22. Kwitansi senilai Rp.4000.000,- (empat jutarupiah) yang ditandatangani oleh H.

FECHRUDIN RAO

23. Kwitansi senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh

H. FECHRUDIN RAO

24. Kwitansi senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)


25. Kwitansi senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani


26. Kwitansi senilai Rp. 25.00.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang

ditandatangani oleh H. FECHRUDIN RAO

27. Kwitansi senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang


28. Kwitansi senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta ribu rupiah) yang


29. 1 (satu) bundel rencana kerja dan anggaran (RKA) pilkada putaran peratama

dan kedua.

30. 1 (satu) bundel rencana kebutuhan biaya pemilihan umum kepala daerah dan

wakil kepala daerah kabupaten langkat tahun 2008.

31. 2 (dua) rangkap petikan keputusan bupati langkat dengan nomor :

990/4/SK/2008 tentang penghujukan / penetapan kuasa pengguna anggaran /

pengguna barang dilingkungan skretariat daerah bupati langkat tahun anggaran

2008.

32. 2 (dua) rangkap naskah perjanjian belanja hibah penyelenggaraan pemilihan

umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat 2008.

33. 1 (satu) buah surat edaran tertib administrasi pengelolahan keuangan daerah.

34. 1 (satu) bundel realisasi anggaran biaya pemilihan umum bupati dan wakil

bupati kabupaten langkat 2008.

35. 1 (satu) bundel kebutuhan biaya pemilihan umum bupati dan wakil bupati

kabupaten langkat (putaran kedua) tahun Anggaran 2008.

36. 1 (satu) bundel rencana permintaan / penggunaan anggaran Hibah APBD

pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat

Tahun Anggaran 2008.

25 kwitansi ...……12

13

37. 1 (satu) bunder Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ

belanja Fungsional)

38. 1 (satu) bundel kekurangan dana untuk putaran kedua Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp

3.820.20.000,- (tiga miliyar delapan ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah).

39. 1 (satu) bundel rencana anggaran biaya pemilihan Umum kepala Daerah dan

Wakil kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.

40. 1 (satu) lembar usulan Bantuan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran

2009 untuk komisi pemilihan Umum kabupaten Langkat.

41. 1 (satu) bundel Rencana Kebuthan biaya Pemilihan Umum Bupati dan wakil

Bupati Kabupaten Langkat (putaran kedua) tahun anggaran 2008.

42. 1 (satu) bundel rincian kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala daerah dan

wakil Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.

43. 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil kepala daerah putaran kedua Kabupaten Langkat Tahun Anggaran

2008 (yang diambil dari sisa anggaran putaran pertama).

44. 1 (satu) bundel Realisasi Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten

Langkat Tahun Anggaran 2008.

45. 1 (satu) bundel Realisasi penggunaan dana putaran pertama sampai dengan

oktober 2008 dalam rangka pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.

46. 1 (satu) bundel penggunaan dana untuk putaran pertama dan putaran kedua

yang akan direalisasikan sampai denagn Desember 2008 diambil dari dana

putaran pertama dalam rangka pemilihan umum kepala daerah Kabupaten

Langkat Tahun 2008.

47. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran (RKA) pilkada putaran pertama dan

kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun Anggaran

2008.

48. 1 (satu) bundel rekapitulasi Anggaran Belanja pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008 untuk putaran

pertama dan putaran kedua.

49. 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Langkat

Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum

42.1(satu) ...……13

14

kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2008 tentang tahapan , program dan

jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil

Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.


yang akan direalisasikan sampai dengan desember 2008 diambil dari dana

putaran pertama dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.

51. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2008 dan daftar hadir panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Langkat dalam Rangka Rapat

Koordinasi tentang jumlah pemilihan dan TPS untuk pemilu legislatif tahun

2009.

52. Naskah perjanjian belanja Hibah penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 antara pemerintah

kabupaten langkat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

53. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang

pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah.

54. 1 (satu) rangkap surat permohonan pencairan Dana pilkada Bupati tanggal 17

Desember 2008.

55. 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Langkat Nomor 270-07/SK/2008

tentang honorarium panitia penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.

56. 2 (dua) bundel surat perintah perjalanan Dinas (SPPD).

57. 1 (satu) rangkap pemutusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumantera

Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, program dan jadwal waktu

penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Provinsi Sumantera Utara Tahun 2008.

58. 1 (satu) rangkap Surat Tugas dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumantera Utara Tahun

2008.

59. 1 (satu) rangkap Ralat permohonan Pencairan Dana Pilkada Bupati Bulan Maret

Tahun 2009.

60. 1 (satu) rankap Surat permohonan Pencairan Dana Pilkada Bupati Bulan Mei

Tahun 2009.

53. 1(satu) ...……14

15

61. 1 (satu) rangkap permohonan dana Hibah Bulan Agustus Tahun 2009.

62. 1 (satu) bundel Lampiran Rencana Permintaan / penggunaan Anggaran Hibah

APBD Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten

Langkat Tahun 2008.

63. 1 (satu) bundel Tanda Terima untuk Pendistribusian Bahan Sosialisasi dan

Uang Pemasangan / penyebaran Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala

daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.

64. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan kepala Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Langkat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800-219/KPU-

LKT/2008 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Penunjukan

Langsung Pada Pilkada Langkat Tahun 2008.

65. 1 (satu) bundel SK KPU Hasil Pleno yang berisi 30 (tiga puluh) SK.

66. SK Pengangkatan atas nama Selamat

67. SK Pengangkatan atas nama P. Irmawati

68. SK Pengangkatan atas nama Fachrudin Rao

69. SK Pengangkatan atas nama Sutomo

70. Sktruktur Organisasi KPUD Langkat

71. 2 (dua) buah buku khas umum

72. 1 (satu) buah buku bantuan Bank yang berwarna biru

73. 5 (lima) buah buku cek Bank Sumut.

Barang bukti tersebut statusnya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Langkat di Stabat terlampir dalam berkas perkara atas nama Drs. SYAMSUL

BAHRI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu

rupiah).

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 9 September 2011 Nomor.

324/Pid-Sus/2011/PN-Stb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----------------------

- Menyatakan terdakwa Mirzal, SH., MM., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair

jaksa/penuntut umum;

- Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;

71. 1(satu/ ...……15

16

- Menyatakan terdakwa Mirzal, SH., MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “korupsi”;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah

Rp 75.000.000,- (terbilang tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)

bulan;

- Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan

yang telah dijalani terdakwa;

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan barang bukti terdiri dari :

1. 1 (satu) bundel SPJ Relisasi anggaran KPUD dalam rangka Pilkada Calon

Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Agustus Tahun 2008.

2. 1 (satu) bundel SPJ realisasi anggaran KUPD dalam rangka pilkada Calon

Bupati (cabup) dan wakil Bupati (wabup) Bulan September 2008.


(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Oktober 2008.


(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Nopemeber 2008.


(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Desember 2008.


(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Januari 2009.

7. 1 (satu) bundel SPJ lipatan suara putaran 1 (pertama).

8. 1 (satu) bundel LPJ realisasi anggaran penyampaian Visi dan Misi.

9. 1 (satu) bundel tulisan tangan pengeluaran biaya.

10. 1 (satu) bundel catatan atau tulisan Mirzal, SH.MM.

11. 1 (satu) bundel realiasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun

anggaran 2008.

12. 1 (satu) bundel realisasi penggunaan dana putaran pertama sampai dengan

oktober 2008 dalam rangka pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Langkat tahun anggaran 2008.

6. 1(satu) ...……16

17

13. 1 (satu) bundel Rincian Biaya yang dibutuhkan untuk putaran kedua dari

putaran pertama dalam rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.

14. 1 (satu) bundel Penggunaan dana untuk putaran pertama dan kedua yang akan

direlisasikan sampai dengan Desember 2008 diambil dari dana putaran pertama

dalam rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Langkat Tahun 2008.

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 dan Nomor 22 Tahun 2008.

16. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 10 Pebruari

2009.

17. APBD 2008.

18. R. APBD 2008

19. Kwitansi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani


20. Kwitansi senilai Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.

FECHRUDIN RAO

21. Kwitansi senilai Rp. 20.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)


22. Kwitansi senilai Rp.4000.000,- (empat jutarupiah) yang ditandatangani oleh H.

FECHRUDIN RAO

23. Kwitansi senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh

H. FECHRUDIN RAO

24. Kwitansi senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)


25. Kwitansi senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani


26. Kwitansi senilai Rp. 25.00.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang


27. Kwitansi senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang


28. Kwitansi senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta ribu rupiah) yang


26 Kwitansi ...……17

18

29. 1 (satu) bundel rencana kerja dan anggaran (RKA) pilkada putaran peratama

dan kedua.

30. 1 (satu) bundel rencana kebutuhan biaya pemilihan umum kepala daerah dan

wakil kepala daerah kabupaten langkat tahun 2008.

31. 2 (dua) rangkap petikan keputusan bupati langkat dengan nomor :

990/4/SK/2008 tentang penghujukan / penetapan kuasa pengguna anggaran /

pengguna barang dilingkungan skretariat daerah bupati langkat tahun anggaran

2008.

32. 2 (dua) rangkap naskah perjanjian belanja hibah penyelenggaraan pemilihan

umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat 2008.

33. 1 (satu) buah surat edaran tertib administrasi pengelolahan keuangan daerah.

34. 1 (satu) bundel realisasi anggaran biaya pemilihan umum bupati dan wakil

bupati kabupaten langkat 2008.

35. 1 (satu) bundel kebutuhan biaya pemilihan umum bupati dan wakil bupati

kabupaten langkat (putaran kedua) tahun Anggaran 2008.

36. 1 (satu) bundel rencana permintaan / penggunaan anggaran Hibah APBD

pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat

Tahun Anggaran 2008.

37. 1 (satu) bunder Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ

belanja Fungsional)

38. 1 (satu) bundel kekurangan dana untuk putaran kedua Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp

3.820.20.000,- (tiga miliyar delapan ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah).

39. 1 (satu) bundel rencana anggaran biaya pemilihan Umum kepala Daerah dan

Wakil kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.

40. 1 (satu) lembar usulan Bantuan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran

2009 untuk komisi pemilihan Umum kabupaten Langkat.

41. 1 (satu) bundel Rencana Kebuthan biaya Pemilihan Umum Bupati dan wakil

Bupati Kabupaten Langkat (putaran kedua) tahun anggaran 2008.

42. 1 (satu) bundel rincian kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala daerah dan

wakil Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.

43. 1(satu) ...……18

19

43. 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil kepala daerah putaran kedua Kabupaten Langkat Tahun Anggaran

2008 (yang diambil dari sisa anggaran putaran pertama).

44. 1 (satu) bundel Realisasi Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten

Langkat Tahun Anggaran 2008.

45. 1 (satu) bundel Realisasi penggunaan dana putaran pertama sampai dengan

oktober 2008 dalam rangka pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.


yang akan direalisasikan sampai denagn Desember 2008 diambil dari dana

putaran pertama dalam rangka pemilihan umum kepala daerah Kabupaten

Langkat Tahun 2008.

47. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran (RKA) pilkada putaran pertama dan

kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun Anggaran

2008.

48. 1 (satu) bundel rekapitulasi Anggaran Belanja pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008 untuk putaran

pertama dan putaran kedua.

49. 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Langkat

Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum

kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2008 tentang tahapan , program dan

jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil

Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.


yang akan direalisasikan sampai dengan desember 2008 diambil dari dana

putaran pertama dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.

51. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2008 dan daftar hadir panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Langkat dalam Rangka Rapat

Koordinasi tentang jumlah pemilihan dan TPS untuk pemilu legislatif tahun

2009.

52. Naskah perjanjian belanja Hibah penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 antara pemerintah

kabupaten langkat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

20

53. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang

pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah.

54. 1 (satu) rangkap surat permohonan pencairan Dana pilkada Bupati tanggal 17

Desember 2008.

55. 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Langkat Nomor 270-07/SK/2008

tentang honorarium panitia penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.

56. 2 (dua) bundel surat perintah perjalanan Dinas (SPPD).

57. 1 (satu) rangkap pemutusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumantera

Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, program dan jadwal waktu

penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Provinsi Sumantera Utara Tahun 2008.

58. 1 (satu) rangkap Surat Tugas dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumantera Utara Tahun

2008.

59. 1 (satu) rangkap Ralat permohonan Pencairan Dana Pilkada Bupati Bulan Maret

Tahun 2009.

60. 1 (satu) rankap Surat permohonan Pencairan Dana Pilkada Bupati Bulan Mei

Tahun 2009.

61. 1 (satu) rangkap permohonan dana Hibah Bulan Agustus Tahun 2009.

62. 1 (satu) bundel Lampiran Rencana Permintaan / penggunaan Anggaran Hibah

APBD Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten

Langkat Tahun 2008.

63. 1 (satu) bundel Tanda Terima untuk Pendistribusian Bahan Sosialisasi dan

Uang Pemasangan / penyebaran Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala

daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.

64. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan kepala Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Langkat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800-219/KPU-

LKT/2008 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Penunjukan

Langsung Pada Pilkada Langkat Tahun 2008.

65. 1 (satu) bundel SK KPU Hasil Pleno yang berisi 30 (tiga puluh) SK.

66. SK Pengangkatan atas nama Selamat

Dimana ...……4

21

67. SK Pengangkatan atas nama P. Irmawati

68. SK Pengangkatan atas nama Fachrudin Rao

69. SK Pengangkatan atas nama Sutomo

70. Sktruktur Organisasi KPUD Langkat

71. 2 (dua) buah buku khas umum

72. 1 (satu) buah buku bantuan Bank yang berwarna biru

73. 5 (lima) buah buku cek Bank Sumut.

Barang bukti di atas status hukumnya telah ditentukan oleh Putusan Pengadilan

Negeri Stabat dan terlampir dalam berkas perkara atas nama terpidana Drs. Syamsul

Bahri.

- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-

(terbilang lima ribu rupiah)

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa

telah menyatakan banding pada tanggal 12 September 2011, permintaan banding mana

telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2011 ;--

5. Bahwa juga atas putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut, Jaksa Penuntut Umum

telah menyatakan banding pada tanggal 14 September 2011, permintaan banding mana

telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 ;-----------------

6. Bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah

mengajukan memori banding pada tanggal 28 September 2011, dan salinan memori

banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28

September 2011;------------------------------------------------------------------------------------

7. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk

mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Stabat tanggal

21September 2011 Nomor W2.U15-966/Pid.01.01/IX/2011 ; ------------------------------

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka kedua permintaan banding

tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; ----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya

mengemukakan sangat keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang terlalu ringan

dalam menjatuhkan putusan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh

Barang ...……20

22

karenanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai

dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta

mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan,

Berita Acara Persidangan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 9 September 2011 Nomor. 324/Pid-

Sus/2011/PN-Stb berikut dengan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini serta

surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding didalam memeriksa dan

memutus perkara a quo di Tingkat Banding: ; -------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut

Umum didalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari fakta-fakta

hukum yang terungkap di persidangan yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada merupakan hal-hal baru ; ---------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan

Pengadilan Negeri Stabat tanggal 9 September 2011 Nomor. 324/Pid-Sus/2011/PN-Stb

tersebut haruslah dikuatkan ; --------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman,

maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan ditetapkan didalam amar

putusan ; --------------------------------------------------------------------------------------------------

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31/1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20/2001

jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang berkesesuaian dengan perkara ini :-----

---------------------------------------- M E N G A D I L I ;----------------------------------------

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Terdakwa ; ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 9 September 2011 Nomor.

324/Pid-Sus/2011/PN-Stb yang dimintakan banding ; ---------------------------------------

----- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------------------------------------

dalam .....……21

23

----- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat

peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 oleh kami : Dr. H. MUH.

DAMING SUNUSI SH M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua

Majelis, Dr. MANGASA MANURUNG, SH MKn dan ROSMALINA SITORUS, S.H

M.H, masing-masing Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut

dan dibantu oleh JOHORLAN DONGORAN, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan

Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa ; ------------------------------------------------------------------------------------------------

Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

ROSMALINA SITORUS, S.H M.H. Panitera Pengganti

JOHORLAN DONGORAN, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

P A N I T E R A

TJATUR WAHJOE B. S.P. S.H M.Hum

NIP. 19630517 199103 1 003.

Ketua

Tinggi.....……22

Dr. MANGASA MANURUNG, SH M Kn Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI SH M.Hum

P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk

Documents