P U T U S A N DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … keuntungan pribadi, dan berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1168/Pid/2018/PT MDN

P U T U S A N

Nomor 1168/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam

tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Para Terdakwa :

N a m a : RAJA ARUAN, SH;

Tempat lahir : Asahan;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 13 Juli 1989;

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Setia Budi nomor 16 Kelurahan Helvetia

Timur Kecamatan Medan Helvetia, Kota

Medan/ Jalan Sekata Gang Pribadi nomor 6

Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan

Medan Barat,Kota Medan;

A g ama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh : 1. Dr. Adi Mansar, SH,.M.Hum, 2. Guntur Rambe,

SH,.MH,. 3. Syarifuddin Nasution, SH, 4. Iwan Wahyudi, SH,. Amasing-masing

Advoka Law Office “ ADI MANSAR, GUNTUR RAMBE & PARTNERS” Attorney

Solicitor, Legar Consultant, Legal Drafter, Election Consultant, beralamat di

Jalan Denai Nomor 118 B, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan

Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Nopember

2018, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah nomor

814/Perk.Pid/2018/PN Mdn tanggal 13 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Nomor 1168/Pid/2018/PT MDN tanggal 17 Desember 2018, berikut putusan dan

berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 2317/Pid.B/2018/PN Mdn

tanggal 08 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Pertama :

Bahwa terdakwa RAJA ARUAN,SH secara bersama-sama dengan

HAPOSAN SIMANUNGKALIT (berkas terpisah), pada tangal 19 Maret 2018

sekira pukul atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018,

bertempat di Kantor Samsat Jalan Putri Hijau Medan atau setidak-tidaknya

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,” Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut yang yang melakukan perbuatan pidana Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 saksi Indra Halim datang

menemui terdakwa di Kantor Samsat Putri Hijau Medan yang meminta terdakwa

untuk mengurus Perpanjangan Pajak Kendaraan milik PT. Wira Inno Mas,

adapun jumlah Perpanjangan Pajak Kendaraan yang diminta saksi Indra Halim

untuk diurus oleh terdakwa adalah 7 (tujuh) unit mobil truk milik PT. Wira Inno

Mas dengan nomor polisi BK 8005 CO, BK 8006 CO, BK 8007 CO, BK 9993

CN, BK 9994 CN, BK 9997 CN dan BK 9998 CN, lalu 1 (satu) minggu kemudian

saksi Indra Halim memberikan uang pengurusan perpanjangan pajak 7 (tujuh)

unit kendaraan tersebut kepada terdakwa Rp. 53.000.000,(lima puluh tiga juta

rupiah) dan saksi Indra Halim juga menyerahkan 7 (tujuh) lembar STNK asli

berikut 7 (tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-KAB Dan SWDKLLJ, selanjutnya

terdakwa menemui HAPOSAN SIMANUNGKALIT untuk memalsukan 7 (tujuh)

lembar SKPD PKB/BBN-KAB Dan SWDKLLJ dan memberikan uang kepada

HAPOSAN SIMANUNGKALIT sebesar Rp. 8.400.000,(delapan juta empat ratus

ribu rupiah) dan terdakwa juga menyerahkan 7 (tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-

KAB Dan SWDKLLJ berikut dengan STNK asli masing-masing kendaraan

tersebut, kemudian keesokan harinya HAPOSAN SIMANUNGKALIT langsung

menyerahkan 7 (tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-KAB Dan SWDKLLJ berikut

STNK Asli dan SKPD Asli dari masing-masing kendaraan tersebut, setelah itu

terdakwa langsung menemui saksi INDRA HALIM dan mengatakan bahwa

terdakwa sudah selesai mengurus perpanjangan pajak ke-7 (tujuh) mobil milik

PT. Wira Inno Mas sudah selesai terdakwa bayar, setelah saksi Indra Halim

menerima 7 (tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-KAB Dan SWDKLLJ dari terdakwa,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


saksi Indra Halim langsung membawanya ke PT. Wira Inno Mas dan

menyerahkannya kepada saksi ADRIAN HARTANTO, kemudian keesokan

harinya saksi ADRIAN HARTANTO melakukan pengecekan ke Kantor Samsat

Putri Hijau Medan dan diketahui 7 (tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-KAB Dan

SWDKLLJ yang diberikan terdakwa kepada saksi Indra Halim adalah palsu dan

ternyata pajak ke 7 (tujuh) mobil tersebut belum ada dibayarkan terdakwa,

adapun tujuan terdakwa dan HAPOSAN SIMANUNGKALIT memalsukan 7

(tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-KAB Dan SWDKLLJ tersebut adalah mencari

keuntungan pribadi, dan berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :

6936/DCF/2018, tanggal 05 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandangani oleh

UNGKAP SIAHAAN,S.Si, KHAIRUN NISA,ST dan NIKO SIAGIAN,ST serta

diketahui dan ditandatangi oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang

Medan WAHYU MARSUDI, M.Si telah menerima Dokumen Bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan

SWDKLLJ nomor : 01534550 Nomor Polisi BK 9997 CN tanggal 21 Maret

2018.


SWDKLLJ nomor : 01534551 Nomor Polisi BK 8007 CO tanggal 21 Maret

2018



2018



2018



2018



2018



2018

Pada dokumen bukti tersebut terdapat Blanko Surat Ketetapan Pajak

Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ yang dipersoalkanDokumen

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


PembandingBlanko Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB danb

SWDKLLJ yang terdapat pada

a. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan

SWDKLLJ nomor : 01582604, Nomor Polisi BK 8006 CO, tanggal 19 April

2018.

b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan

SWDKLLJ nomor : 01582606, Nomor Polisi BK 9998 CN, tanggal 09 Mei

2018

c. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan

SWDKLLJ nomor : 01582608, Nomor Polisi BK 8006 CO, tanggal 09 Mei

2018

d. 3 (tiga) lembar Blanko Kosong Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-

KB dan SWDKLLJ.

berkesimpulan bahwa QB Non Identik dengan KB atau dengan kata lain

Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ bukti

yang terdapat pada



2018.



2018



2018



2018



2018



2018

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




2018

Dengan Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan

SWDKLLJ pembanding adalah merupakan produk cetak yang berbeda. atas

kejadian tersebut akhirnya saksi ANDRIAN HARTANTO melaporkan terdakwa

pada pihak Kepolisian Polda Sumut dan PT. Wira Inno Mas mengalami kerugian

sebesar Rp. 53.000.000,(lima puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 263

ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA





masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,” Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut yang yang melalukan perbuatan pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwapada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 saksi Indra Halim

datang menemui terdakwa di Kantor Samsat Putri Hijau Medan yang meminta

terdakwa untuk mengurus Perpanjangan Pajak Kendaraan milik PT. Wira Inno

Mas, adapun jumlah Perpanjangan Pajak Kendaraan yang diminta saksi Indra

Halim untuk diurus oleh terdakwa adalah 7 (tujuh) unit mobil truk milik PT. Wira

Inno Mas dengan nomor polisi BK 8005 CO, BK 8006 CO, BK 8007 CO, BK

9993 CN, BK 9994 CN, BK 9997 CN dan BK 9998 CN, lalu 1 (satu) minggu

kemudian saksi Indra Halim memberikan uang pengurusan perpanjangan pajak

7 (tujuh) unit kendaraan tersebut kepada terdakwa Rp. 53.000.000,(lima puluh

tiga juta rupiah) dan saksi Indra Halim juga menyerahkan 7 (tujuh) lembar STNK

asli berikut 7 (tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-KAB Dan SWDKLLJ, selanjutnya



PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




























2018.



2018



2018



2018

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




2018



2018



2018

Pada dokumen bukti tersebut terdapat Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah

PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ yang dipersoalkanDokumen PembandingBlanko

Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB danb SWDKLLJ yang terdapat

pada



2018.



2018



2018


KB dan SWDKLLJ.

berkesimpulan bahwa QB Non Identik dengan KB atau dengan kata lain Blanko

Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ bukti yang

terdapat pada



2018.



2018



2018

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN



SWDKLLJ nomor : 01534553 Nomor Polisi BK 9993 CN tanggal 21

Maret 2018



2018



2018



2018

Dengan Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ

pembanding adalah merupakan produk cetak yang berbeda. atas kejadian

tersebut akhirnya saksi ANDRIAN HARTANTO melaporkan terdakwa pada

pihak Kepolisian Polda Sumut dan PT. Wira Inno Mas mengalami kerugian

sebesar Rp. 53.000.000,(lima puluh tiga juta rupiah).


ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:





masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,” Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut yang yang melalukan perbuatan pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN







































PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




2018.



2018



2018



2018



2018



2018



2018




pada



2018.



2018



2018


KB dan SWDKLLJ.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




terdapat pada :



2018.



2018



2018



2018



2018



2018



2018


SWDKLLJ pembanding adalah merupakan produk cetak yang berbeda.

atas kejadian tersebut akhirnya saksi ANDRIAN HARTANTO melaporkan

terdakwa pada pihak Kepolisian Polda Sumut dan PT. Wira Inno Mas

mengalami kerugian sebesar Rp. 53.000.000,(lima puluh tiga juta rupiah).


Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEEMPAT:



PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,” Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut yang yang melalukan perbuatan pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :





























PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN













2018.



2018



2018



Maret 2018



2018



2018



2018




pada :

a. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

nomor : 01582604, Nomor Polisi BK 8006 CO, tanggal 19 April 2018.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

nomor : 01582606, Nomor Polisi BK 9998 CN, tanggal 09 Mei 2018

c. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

nomor : 01582608, Nomor Polisi BK 8006 CO, tanggal 09 Mei 2018


KB dan SWDKLLJ.



terdapat pada :



2018.



2018



2018



2018



2018



2018



2018

Dengan Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ

pembanding adalah merupakan produk cetak yang berbeda. atas kejadian

tersebut akhirnya saksi ANDRIAN HARTANTO melaporkan terdakwa pada

pihak Kepolisian Polda Sumut dan PT. Wira Inno Mas mengalami kerugian

sebesar Rp. 53.000.000,(lima puluh tiga juta rupiah).

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 Jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang,bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan

dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan

Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya

menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAJA ARUAN,SH terbukti bersalah melakukan

tindak pidana “Yang melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat” melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAJA ARUAN,SH dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN –KB dan

SWDKLLJ nomor : 01534550, No. Pol: BK 9997 CN berlaku sampai

tanggal 13 April 2019.


SWDKLLJ nomor: 01534551, No. Pol: BK 8007 CO berlaku sampai



SWDKLLJ nomor : 01534552, No. Pol: BK 8005 CO berlaku sampai






SWDKLLJ nomor : 01534554, No. Pol: BK 8006 CO berlaku sampai


PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN








1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya perpanjang STNK dan Nota

Pajak sebesar Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 22

Maret 2018.

2 (dua) lembar Draft SKPD PKB / BBNKB DAN SWDKLLJ masing-

masing warna Merah dan Kuning No.Pol : BK 9997 CN.

1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB DAN

SWDKLLJ asli Nomor : 00728993 berlaku sampai tanggal 13 April 2018.

1 (Satu) lembar Surat Kuasa PT. Wira Inno Mas dalam pengurusan pajak

kendaraan bermotor No.Pol: BK 9997 CN.

1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Wira Inno Mas tentang

kepemilikan kendaraan bermotor No.Pol: BK 9997 CN.


masing warna Merah dan Kuning No.Pol : BK 8005 CO.




kendaraan bermotor No.Pol: BK 8005 CO.


kepemilikan kendaraan bermotor No.Pol: BK 8005 CO.











PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN































kepemilikan kendaraan bermotor No.Pol: BK 9998 CN. Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

Uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta

rupiah).Dikembalikan kepada Pihak PT. Wira Inno Mas melalui saksi Jaka Susanto

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

2317/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 08 Nopember 2018 tersebut amarnya adalah

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAJA ARUAN, SH terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah telah melakukan tindak pidana “ Menyuruh membuat surat palsu”

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama : 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN –KB dan SWDKLLJ

nomor : 01534550, No. Pol: BK 9997 CN berlaku sampai tanggal 13 April 2019.


nomor: 01534551, No. Pol: BK 8007 CO berlaku sampai tanggal 13 April 2019.


nomor : 01534552, No. Pol: BK 8005 CO berlaku sampai tanggal 13 April

2019.




nomor : 01534554, No. Pol: BK 8006 CO berlaku sampai tanggal 13 April

2019.





8. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya perpanjang STNK dan Nota Pajak

sebesar Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 22 Maret 2018.

9. 2 (dua) lembar Draft SKPD PKB / BBNKB DAN SWDKLLJ masing-masing

warna Merah dan Kuning No.Pol : BK 9997 CN.

10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ

asli Nomor : 00728993 berlaku sampai tanggal 13 April 2018.

11. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa PT. Wira Inno Mas dalam pengurusan pajak


12. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Wira Inno Mas tentang kepemilikan



warna Merah dan Kuning No.Pol : BK 8005 CO.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN






































PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN












Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara; Uang tunai sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta

rupiah).dikembalikan kepada pihak PT. Wira Inno Mas melalui saksi Jaka Susanto;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima

ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

2317/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 08 Nopember 2018 tersebut, Penasihat

Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata

dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Medan Nomor 274/Akta.Pid/2018/PN Mdn tertanggal 13 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat

Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14

Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

memori banding tanggal 3 Desember 2018 dan diserahkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Desember 2018, dan memori banding dari

Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum

pada tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra

Memori Banding tanggal 6 Desember 2018 dan diserahkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Desember 2018, dan Kontra Memori

Banding Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasihat Hukum

Terdakwa tangal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sebelum

berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal 7

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018, sebagaimana

Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/ /HK.01/XII/2018 tanggal 7

Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding

oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal

233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut

secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat

Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 3

Desember 2018 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 3 Desember 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa/Pembanding dengan tegas menolak dan menyatakan

keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor

2.317/Pid. B/2018/PN Mdn, tanggal 8 November 2018, dan untuk itu telah

menyatakan banding sesuai dengan akta Permintaan banding Nomor 274 /

Akta.Pid /2018/PN Mdn, tanggal 13 November 2018 (terlampir dalam

berkas),-

Bahwa oleh karena Permintaan Banding Terdakwa/Pembanding tersebut

diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-

undang, maka secara yuridis formal pernyataan banding tersebut patut

dinyatakan dapat diterima,-

Bahwa adapun keberatan keberatan Pembanding terhadap putusan perkara

Register Nomor 2.317/Pid.B/2018/PN.Mdn, Tanggal 08 November 2018,

adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan Register No. 2.317/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 08 November 2018 telah keliru dalam Penerapan Hukum.

1) Bahwa sebelum Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding menanggapi

tentang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan Register Nomor

2.317/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 08 November 2018, izinkan kami

menyampiakan tentang Pandangan para ahli menyangkut tentang Pidana

dan Pemidanaan yang terdapat dalam berbagai literatur yang ada,-

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


2) Bahwa menurut Rudi Satrio Mukantardjo, pidana merupakan

nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh Negara melalui

Pengadilan dan dikenakan kepada seseorang yang secara sah telah

melanggar hukum pidana melalui proses peradilan Pidana,-

3) Bahwa selanjutnya Satochid Kartanegara menyatakan bahwa hukuman

(pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh Undang-undang

hukum Pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu

norma yang ditentukan oleh hukum Pidana, dan siksaan atau penderitaan

itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri seseorang yang

dipersalahkan itu,-

4) Bahwa berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Prof. Muladi dan Prof.

Barda Nawawi Arif menyatakan ternyata tidak semua Pakar berpendapat

bahwa pidana pada hakikatnya adalah penderitaan atau Nestapa,

diantaranya adalah G.P. Hoefnagel yang tidak setuju dengan pendapat

bahwa pidana merupakan suatu pencelaan Nestapa dan penderitaan,-

5) Bahwa menurut Hoefnagels sanksi dalam hukum Pidana harus dilihat

secara menyeluruh dalam proses waktunya. Semua reaksi terhadap

pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang sejak

penahanan dan pengusutan terdakwa oleh Polisi sampai vonis dijatuhkan

merupakan Pidana,-

6) Bahwa dari berbagai pendapat para ahli di atas, serta dihubungkan

perkara aquo-, Terdakwa/Pembanding telah 2 (dua) kali manjalani

hukuman dalam kasus yang sama, yaitu Perkara Register Nomor

1585/Pid. B/2018/PN-Mdn tanggal 13 Mei 2018, yang mana dalam

putusan tersebut Terdakwa/Pembanding dihukum dengan hukuman

penjara selama 2 (dua) tahun,-

7) Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pembanding

merupakan komulasi hukuman yang perkara yang telah diputuskan dalam

perkara terdahulu register Nomor 1585/Pid. B/2018/PN-Mdn tanggal 13

Mei 2018,-

8) Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1585/Pid.

B/2018/PN-Mdn tanggal 13 Mei 2018, Terdakwa/Pembanding dihukum

dengan hukuman 2 (dua) Tahun Penjara, dan dalam Perkara Register

Nomor 2.317/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 08 November 2018, Terdakwa

telah dihukum 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan, apabila dijumlahkan

hukuman yang dijalani Terdakwa/Pembanding 5 Tahun 6 Bulan dalam

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Kasus yang sama melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHPidana,-

9) Bahwa berangkat dari Pendapat Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arif

yang mengutip pendapat G.P. Hoefnagel bahwa tujuan penghukuman

tidaklah semata-mata membuat Pelaku menjadi Nestafa dan menderita

tetapi bagaimana si pelaku menjadi manusia yang sebenarnya,-

10) Bahwa Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak mempertimbangkan

Terdakwa/Pembanding sedang menjalani hukuman terhadap, Putusan

Pengadilan Negeri Medan Register nomor 1585/Pid. B/2018/PN-Mdn

tanggal 13 Mei 2018,-

11) Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas Mohon kiranya

Pengadilan Tinggi Medan, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri

Medan, seraya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa/Pembanding

dengan hukuman yang seringan ringannya, atau mohon Putusan dengan

yang seadil adil nya,-

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Register No. 2.317/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 08 November 2018, tidak mempergunakan Concursus Realis.

1) Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah 2 (dua) perkara mengadili Perkara

atas nama Terdakwa/Terbanding Raja Aruan, SH, yakni Register nomor

1585/Pid. B/2018/PN-Mdn tanggal 13 Mei 2018, dan perkara Register

Nomor 2.317/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 08 November 2018,-

2) Bahwa baik perkara Register nomor 1585/Pid. B/2018/PN-Mdn tanggal 13

Mei 2018, dan perkara Register Nomor 2.317/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal

08 November 2018, merupakan perkara yang memeriksa dan mengadili

Terdakwa/Pembanding dalam pelanggaran Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal

55 ayat (1) ke 1 KUHP,-

3) Bahwa seharusnya dalam perkara -aquo-, Terdakwa/Terbanding diadili

dengan memakai Concursus Realis dengan ancaman hukuman ditambah

dengan 1/3 nya,-

4) Bahwa ternyata dalam perkara -aquo- Pengadilan Negeri Medan, tidak

mempergunakan Cocursus Realis dalam memeriksa dan mengadili

perkara –aquo- sehingga merugikan kepentingan hukum

Terdakwa/Pembanding,-

5) Bahwa berdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan di atas, mohon

kiranya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, untuk memperbaiki

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Putusan Pengadilan Negari Medan Register Nomor

2.317/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 08 November 2018,-

6) Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, mohon kiranya

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, menjatuhkan putusan yang

amarnya,-

Mengadili

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding,-

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor

2.317/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 08 November 2018,-

Mengadili Sendiri 1. Menghukum Terdakwa/Terbanding Raja Aruan, SH dengan hukuman yang

seringan ringannya,-

2. Membebani Terdakwa/Pembanding Raja Aruan, SH untuk membayar

biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku,-

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa

Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2018 dan diserahkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Desember 2018 pada pokoknya adalah

sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan dalam kontra memori banding adalah :

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa

keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti,


menemui terdakwa di Kantor Samsat Putri Hijau Medan yang meminta

terdakwa untuk mengurus Perpanjangan Pajak Kendaraan milik PT. Wira

Inno Mas, adapun jumlah Perpanjangan Pajak Kendaraan yang diminta

saksi Indra Halim untuk diurus oleh terdakwa adalah 7 (tujuh) unit mobil

truk milik PT. Wira Inno Mas dengan nomor polisi BK 8005 CO, BK 8006

CO, BK 8007 CO, BK 9993 CN, BK 9994 CN, BK 9997 CN dan BK 9998

CN, lalu 1 (satu) minggu kemudian saksi Indra Halim memberikan uang

pengurusan perpanjangan pajak 7 (tujuh) unit kendaraan tersebut kepada

terdakwa Rp. 53.000.000,(lima puluh tiga juta rupiah) dan saksi Indra

Halim juga menyerahkan 7 (tujuh) lembar STNK asli berikut 7 (tujuh)

lembar SKPD PKB/BBN-KAB Dan SWDKLLJ, selanjutnya terdakwa

menemui HAPOSAN SIMANUNGKALIT untuk memalsukan 7 (tujuh)

lembar SKPD PKB/BBN-KAB Dan SWDKLLJ dan memberikan uang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


kepada HAPOSAN SIMANUNGKALIT sebesar Rp. 8.400.000,(delapan

juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menyerahkan 7 (tujuh)

lembar SKPD PKB/BBN-KAB Dan SWDKLLJ berikut dengan STNK asli

masing-masing kendaraan tersebut, kemudian keesokan harinya

HAPOSAN SIMANUNGKALIT langsung menyerahkan 7 (tujuh) lembar

SKPD PKB/BBN-KAB Dan SWDKLLJ berikut STNK Asli dan SKPD Asli

dari masing-masing kendaraan tersebut kepada SUHENDRA Alias TENOL

Alias ANDI untuk dicetak setelah selesai dicetak oleh SUHENDRA Alias

TENOL Alias ANDI lalu diserahkan kepada HAPOSAN SIMANUNGKALIT

untuk diserahkan kepada terdakwa dan , setelah selesai terdakwa

langsung menemui saksi INDRA HALIM dan mengatakan bahwa terdakwa

sudah selesai mengurus perpanjangan pajak ke-7 (tujuh) mobil milik PT.

Wira Inno Mas sudah selesai terdakwa bayar, setelah saksi Indra Halim

menerima 7 (tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-KAB Dan SWDKLLJ dari

terdakwa, saksi Indra Halim langsung membawanya ke PT. Wira Inno Mas

dan menyerahkannya kepada saksi ADRIAN HARTANTO, kemudian

keesokan harinya saksi ADRIAN HARTANTO melakukan pengecekan ke

Kantor Samsat Putri Hijau Medan dan diketahui 7 (tujuh) lembar SKPD

PKB/BBN-KAB Dan SWDKLLJ yang diberikan terdakwa kepada saksi

Indra Halim adalah palsu dan ternyata pajak ke 7 (tujuh) mobil tersebut

belum ada dibayarkan terdakwa, adapun tujuan terdakwa dan HAPOSAN

SIMANUNGKALIT memalsukan 7 (tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-KAB

Dan SWDKLLJ tersebut adalah mencari keuntungan pribadi, dan

berdasarkan. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada

Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6936/DCF/2018,

tanggal 05 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandangani oleh UNGKAP

SIAHAAN,S.Si, KHAIRUN NISA,ST dan NIKO SIAGIAN,ST serta

diketahui dan ditandatangi oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri

Cabang Medan WAHYU MARSUDI, M.Si telah menerima Dokumen Bukti

berupa:

1 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan


Maret 2018.


SWDKLLJ nomor : 01534551 Nomor Polisi BK 8007 CO tanggal 21

Maret 2018.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




Maret 2018



Maret 2018



Maret 2018



Maret 2018



Maret 2018

Pada dokumen bukti tersebut terdapat Blanko Surat Ketetapan Pajak

Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ yang dipersoalkan

Dokumen Pembanding

Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ yang

terdapat pada


SWDKLLJ nomor : 01582604, Nomor Polisi BK 8006 CO, tanggal 19

April 2018.


SWDKLLJ nomor : 01582606, Nomor Polisi BK 9998 CN, tanggal 09

Mei 2018


SWDKLLJ nomor : 01582608, Nomor Polisi BK 8006 CO, tanggal 09

Mei 2018

d. 3 (tiga) lembar Blanko Kosong Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB /

BBN-KB dan SWDKLLJ.

berkesimpulan bahwa QB Non Identik dengan KB atau dengan kata lain

Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ bukti

yang terdapat pada

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1.1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan


Maret 2018.



Maret 2018



Maret 2018



Maret 2018



Maret 2018



Maret 2018



Maret 2018


SWDKLLJ pembanding adalah merupakan produk cetak yang berbeda. atas kejadian tersebut akhirnya saksi ANDRIAN HARTANTO melaporkan

terdakwa pada pihak Kepolisian Polda Sumut dan PT. Wira Inno Mas

mengalami kerugian sebesar Rp. 53.000.000,(lima puluh tiga juta rupiah)

Bahwa di dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada ketentuan

keharusan perkara tersebut harus digabungkan apalagi korbannya berbeda

yaitu antara PT. Musimas dengan PT. Wira Inno Mas) dengan plat nomor

polisi berbeda dan waktu yang berbeda.

Selanjutnya Jaksa meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Sebagaimana tuntutan pidana yang dibacakan pada hari SELASA tanggal

06 Nopember 2018;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari

dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Penasihat

Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik,

Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan

Medan Nomor 2317/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 08 Nopember 2018 dan

memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra

Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara

yang dimohonkan banding ini baik mengenai fakta-fakta yang dianggap telah

terbukti maupun mengenai penerapan hukum yang menyangkut telah

terbuktinya Pasal yang didakwakan serta penjatuhan pidana kepada Terdakwa

telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan

dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2317/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 08

Nopember 2018 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan

dipidana, maka berdasarkan 222 ayat 1 KUHAP, terhadap Terdakwa harus

dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum dari perundang-

undangan yang berkenaan dengan putusan ini khususnya Pasal 263 Ayat (1) jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981

tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan

lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

2317/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 08 Nopember 2018 yang dimintakan

banding tersebut;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh kami,

LINTON SIRAIT, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai

Hakim Ketua, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi PERDANA GINTING, SH dan

SUWIDYA, SH,LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh

TAHI PURBA, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

PERDANA GINTING, SH, LINTON SIRAIT, SH, MH

SUWIDYA, SH.,LLM Panitera Pengganti

TAHI PURBA, SH

P U T U S A N DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … keuntungan pribadi, dan berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan

Documents