PETISI PALU 24 April 2014 Halaman 1 Dari 3 P E T I S I P A L U Berbagi Informasi Untuk Perubahan Kebijakan dan Perlindungan Hak Masyarakat Kami Forum Diseminasi Informasi Sawit Masyarakat Sulawesi Tengah yang berasal dari Kabupaten Parigi moutong, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol hadir dan berkumpul di Kota Palu, Sulawesi Tengah telah melakukan refleksi, berbagi informasi, serta berbagi pengalaman tentang fakta dan informasi keberadaan perkebunan kelapa sawit, demi mengubah cara pandang perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. Bahwa sesungguhnya dengan berbagi infromasi ini : 1. Kami sudah mendengarkan secara langsung informasi dampak dari pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah lain 2. Kami bersepakat tidak banyak hal baik yang akan dirasakan masyarakat secara langsung jika di desa kami akan dikembangkan perkebunan kelapa sawit 3. Kami menilai bahwa pengembangan perkebunan sawit akan mengancam tanaman pangan lokal di desa kami yang sudah kami budi dayakan sejak nenek moyang kami 4. Kami mendapatkan informasi bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit hanyalah memberikan janji manis palsu dan kami berpesan kepada masyarakat desa lainnya di sulawesi tengah dan sekitarnya agar jangan tertipu oleh janji-janji manis palsu perusahaan perkebunan sawit Oleh karena itu, Kami menyerukan kepada berbagai pihak, Agar: Kepada Pemerintah Indonesia: 1. Untuk menetapkan standar perlindungan terhadap masyarakat desa, perempuan dan anak dalam proyek-proyek investasi perkebunan kelapa sawit. 2. Memastikan semua pengambilan kebijakan memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dan perempuan dalam pengambilan keputusan, dalam implementasi dan monitoring kebijakan 3. Menghentikan alih fungsi lahan pangan dan hutan 4. Tidak memberikan perpanjangan izin dan melakukan penghentian pemberian izin baru kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit serta meninjau kembali status berbagai izin yang tumpang tindih. 5. Menyelesaikan konflik secara manuasiawi dan berkeadilan yang ditimbulkan akibat keberadaan perkebunan kelapa sawit 6. Meminimalisasi dan Menghilangkan peran aparat (TNI/Polri) dalam pengamanan usaha perkebunan sawit 7. Mengembalikan tanah-tanah adat yang telah masuk dalam IUP dan HGU perkebunan sawit 8. Memberikan perlindungan terhadap lahan pangan lokal milik masyarakat 9. Memastikan RTRW desa dan kecamatan terintegrasi dengan RTRW kabupaten yang dilakukan secara partisipatif
3
Embed
P E T I S I P A L U Berbagi Informasi Untuk Perubahan ... PALU.pdf · Kabupaten Buol hadir dan berkumpul di Kota Palu, Sulawesi Tengah telah melakukan refleksi, berbagi informasi,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PETISI PALU 24 April 2014 Halaman 1 Dari 3
P E T I S I P A L U
Berbagi Informasi Untuk Perubahan Kebijakan dan Perlindungan Hak Masyarakat
Kami Forum Diseminasi Informasi Sawit Masyarakat Sulawesi Tengah yang berasal dari Kabupaten Parigi moutong, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol hadir dan berkumpul di Kota Palu, Sulawesi Tengah telah melakukan refleksi, berbagi informasi, serta berbagi pengalaman tentang fakta dan informasi keberadaan perkebunan kelapa sawit, demi mengubah cara pandang perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. Bahwa sesungguhnya dengan berbagi infromasi ini :
1. Kami sudah mendengarkan secara langsung informasi dampak dari pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah lain
2. Kami bersepakat tidak banyak hal baik yang akan dirasakan masyarakat secara langsung jika di desa kami akan dikembangkan perkebunan kelapa sawit
3. Kami menilai bahwa pengembangan perkebunan sawit akan mengancam tanaman pangan lokal di desa kami yang sudah kami budi dayakan sejak nenek moyang kami
4. Kami mendapatkan informasi bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit hanyalah memberikan janji manis palsu dan kami berpesan kepada masyarakat desa lainnya di sulawesi tengah dan sekitarnya agar jangan tertipu oleh janji-janji manis palsu perusahaan perkebunan sawit
Oleh karena itu, Kami menyerukan kepada berbagai pihak, Agar:
Kepada Pemerintah Indonesia:
1. Untuk menetapkan standar perlindungan terhadap masyarakat desa, perempuan dan
anak dalam proyek-proyek investasi perkebunan kelapa sawit.
2. Memastikan semua pengambilan kebijakan memberikan ruang partisipasi bagi
masyarakat dan perempuan dalam pengambilan keputusan, dalam implementasi dan
monitoring kebijakan
3. Menghentikan alih fungsi lahan pangan dan hutan
4. Tidak memberikan perpanjangan izin dan melakukan penghentian pemberian izin baru
kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit serta meninjau kembali status berbagai izin
yang tumpang tindih.
5. Menyelesaikan konflik secara manuasiawi dan berkeadilan yang ditimbulkan akibat
keberadaan perkebunan kelapa sawit
6. Meminimalisasi dan Menghilangkan peran aparat (TNI/Polri) dalam pengamanan usaha
perkebunan sawit
7. Mengembalikan tanah-tanah adat yang telah masuk dalam IUP dan HGU perkebunan
sawit
8. Memberikan perlindungan terhadap lahan pangan lokal milik masyarakat
9. Memastikan RTRW desa dan kecamatan terintegrasi dengan RTRW kabupaten yang
dilakukan secara partisipatif
PETISI PALU 24 April 2014 Halaman 2 Dari 3
Pemerintah Negara-negara Maju, terutama Negara Pengguna CPO Indonesia :
1. Menghentikan konsumsi CPO yang melanggar hak-hak manusia, perempuan dan anak
2. Memastikan bahwa rantai pasok CPO mereka tidak berasal dari perkebunan sawit yang
mengeksploitasi perempuan dan anak
Lembaga-lembaga Keuangan yang mendanai Perusahaan Perkebunan Sawit :
1. Menghentikan investasi di sektor peerkebunan sawit yang melanggar hak-hak Azazi
Manusia, perempuan dan anak
2. Menghentikan investasi di sektor perkebunan sawit yang merusak lingkungan
Organisasi Masyarakat Sipil
1. Mendukung aksi-aksi masyarakat dalam upaya penyelamatan kehidupan dan sumber
penghidupannya
2. Mengkampanyekan aksi-aksi masyarakat terkait perkebunan kelapa sawit
3. Memperkuat dan melakukan peningkatan kapasitas masyarakat di daerah sekitar
perkebunan sawit
4. Membantu melakukan pendampingan dan advokasi masyarakat korban perkebunan sawit
Kelompok Usaha Sektor Perkebunan Kelapa Sawit :
1. Menimplementasikan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) – Keputusan yang bebas,
di informasikan dan tanpa paksaan - dalam semua tahap operasinya
2. Turut serta dan bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh
perkebunan sawit
3. Menghormati:
- UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Prinsip dan panduan PBB soal
bisnisn dan HAM)
- Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 tahun 2009
- Nilai-nilai lokal dan budaya setempat
PETISI PALU 24 April 2014 Halaman 3 Dari 3
Bersama dengan petisi ini kami merencanakan beberapa kegiatan yang akan kami lakukan di lokasi kami bersama dengan masyarakat :
1. Melakukan indentifikasi sumberdaya alam lokal yang dimiliki di desa kami 2. Melakukan pelatihan pemetaan dan perencanaan wilayah kelola yang ada di lokasi desa
kami berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat 3. Membuat peraturan desa yang melindungi komoditas pangan lokal yang menjadi potensi
di desa kami berada 4. Membuat peraturan perlindungan atas sumber-sumber air yang berada di desa kami 5. Membuat dan mengaktifkan kelompok diskusi di desa yang terdiri dari pemuda, dan
masyarakat desa lainnya untuk peningkatan kapasitas SDM (Sumer Daya Manusia) dan melindungi hak-hak masyarakat desa.
Palu, Sulawesi Tengah 27 April 2014 Tertanda Koordinator Forum Diseminasi Informasi Sawit Masyarakat Sulawesi Tengah
Desa Tada Selatan, Siney, Khatulistiwa Kecamatan Tinombo selatan, Kabupaten Parigi Moutong Desa Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong Desa Lembah bomban, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong
Desa Lamadong 2, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol Desa Kalaka, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol Desa Salumpaku, Mbuwu, Malino Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala Desa Powelua, Lampo, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara