p BUPATI SUKABUMI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKABUMI, Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdayaguna dan terus- menerus; b. bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama terhadap bahaya kebakaran, agar dapat melakukan kegiatan, dan meningkatkan produktivitas serta meningkatkan kualitas hidup; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran termasuk retribusi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
23
Embed
p BUPATI SUKABUMI - jdih.sukabumikab.go.idjdih.sukabumikab.go.id/v1/file/2017/12/14/25nomor2tahun2014pencegahan...PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI ... dimaksud
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
p
BUPATI SUKABUMI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,
Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu
bahaya yang dapat membawa bencana yang besar
dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan
jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan
menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di
Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu perlu
ditanggulangi secara lebih berdayaguna dan terus-
menerus;
b. bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi
pertimbangan utama terhadap bahaya kebakaran, agar
dapat melakukan kegiatan, dan meningkatkan
produktivitas serta meningkatkan kualitas hidup;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1)
huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi
pemeriksaan alat pemadam kebakaran termasuk
retribusi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan,
Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Inonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran
Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran
Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 5161);
21. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan
Lahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17
Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25
Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah
kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi
Nomor 21);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD
Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan
daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan
dan kelurahan.
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman,
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang
layak huni.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan
untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus
diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
10. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah bahan yang karena sifat dan/atau
konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup,
dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,
kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan, berisi
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan
alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
12. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya
untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
13. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka
mencegah terjadinya kebakaran.
14. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka
memadamkan kebakaran.
15. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran
melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
16. Bahaya Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan
yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan
apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran
api sedang.
17. Bahaya Kebakaran Berat adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, penimbunan bahan
yang mudah terbakar dengan tinggi lebih dari 4 (empat) meter,
menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi
kebakaran.
18. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan
gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan
bencana lain.
19. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang
terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk
petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
20. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan
bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
21. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari
manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan
gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi
kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
22. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran
yang mencakup alat pemadam api ringan dan alat pemadam api berat
yang menggunakan roda.
23. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan
kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual
dan/atau alarm kebakaran otomatis.
24. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam
kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling
pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan
kombinasi.
25. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung,
dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
26. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang
bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu
tertentu.
27. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang
berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
28. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta
benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian,
kecelakaan transportasi dan Bahan Berbahaya.
29. Pemilik bangunan gedung adalah orang, Badan, kelompok orang atau
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan
gedung.
30. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau
bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan
pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi
yang ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi
administrasi berupa denda.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD
adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah.
34. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
BAB II
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Objek dan Klasifikasi Bahaya Kebakaran
Paragraf 1
Objek
Pasal 2
Objek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:
a. bangunan gedung; b. perumahan;
c. kendaraan bermotor; d. bahan berbahaya; dan
e. hutan dan lahan.
Paragraf 2
Klasifikasi
Pasal 3
Klasifikasi bahaya kebakaran terdiri dari:
a. bahaya kebakaran ringan; b. bahaya kebakaran sedang; dan
c. bahaya kebakaran berat.
Bagian Kedua
Pencegahan Kebakaran
Paragraf 1
Bangunan Gedung
Pasal 4
Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai
potensi bahaya kebakaran ringan sampai dengan berat.
Pasal 5
(1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau Badan pengelola bangunan gedung dan
lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib berperan aktif dalam
mencegah kebakaran.
(2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik,
pengguna dan/atau Badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:
a. sarana penyelamatan jiwa;
b. akses pemadam kebakaran;dan
c. proteksi kebakaran.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dikenakan sanksi administratif.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
a. peringatan tertulis;
b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan
c. menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau
sebagian.
Pasal 6
(1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan
jiwa.
(2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf a terdiri dari :
a. sarana jalan ke luar;
b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
c. petunjuk arah jalan ke luar;
d. komunikasi darurat;
e. pengendali asap;
f. tempat berhimpun sementara; dan
g. tempat evakuasi.
(3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri
dari:
a. tangga kebakaran;
b. ramp;
c. koridor;
d. pintu;
e. jalan/pintu penghubung;dan
f. jalur lintas menuju jalan ke luar.
(4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus