OVER DIMENSI & OVER LOADING PADA ANGKUTAN BARANG DI JAWA BARAT DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT Jl. Sukabumi No. 1 Tlp. : (022) 7207257 – 7272258 Fax : (022) 7202163 Website : www.dishub.jabarov.go.id – E-mail : [email protected]Bandung – 40271 INDONESIA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Bukan menjadi permasalahan transportasi semata, melainkan sudah
memiliki dimensi sosial-ekonomi karena terentang mulai
dari hulu sampai hilir.
DEFINISI
OVERLOADING
• SUATU KONDISI DIMANA KENDARAAN MENGANGKUT MUATAN YANG MELEBIHI BATAS BEBAN YANG DITETAPKAN
OVERDIMENSI
•SUATU KONDISI DIMANA DIMENSI PENGANGKUT KENDARAAN TIDAK
SESUAI DENGAN STANDAR PRODUKSI PABRIK (MODIFIKASI)
REGULASI
Pengemudi dan/atau
perusahaan angkutan barang
WAJIB mematuhi tata cara
pemuatan, daya angkut,
dimensi kendaraan, dan kelas
jalan.
UU No. 22 Thn. 2009 Muatan angkutan barang yang melebihi5 % → pengemudi wajib MENURUNKANkelebihan muatan
Kelebihan muatan > 5-20 % → tilang;
Kelebihan muatan > 20 % → tilang &
DILARANG MENERUSKAN perjalananMuatan angkutan barang yang
melebihi 5 % → tilang & DILARANG
MENERUSKAN perjalanan→
MENERUSKAN perjalanan setelah
MEMINDAHKAN kelebihan muatan.
Perdirjen Hubdat SK.736/AJ.108/DRJD/2017
O DOL
Tentang pengawasan terhadapmobil barang atas pelanggaranmuatan lebih dan/ atau pelanggaranukuran lebih
SE No. 21 Tahun 2019
Surat Menteri Perindustrian Nomor : 872/M
IND/12/2019 perihal Kebijakan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL)HASIL RAPAT KOORDINASI TERKAIT ANGKUTAN MOBIL BARANG OVER DIMENSION AND
OVER LOAD (ODOL) BERSAMA KEMENTERIAN PUPR,KEMENPERIND,KORLANTAS POLRIDAN STAKEHOLDER LAINNYA YAKNI MENETAPKAN PELARANGAN ANGKUTAN ODOLBERLAKU PENUH MULAI AWAL 2023
Permenhub No. PM 134 Thn. 2015
Perdirjen Hubdat No.
KP.4294/AJ.510/DRJD/2019 tentang Pedoman
Normalisasi Ranmor, Kereta Gandengan &
Kereta Tempelan
1
KELAS JALAN
Kelas Jalan
Dimensi Kendaraan
(dalam mm)
MST (Ton)
Panjang Lebar Tinggi
I
(Arteri dan Kolektor)
18000 2500 4200 10
II
(Arteri, Kolektor, Lokal danLingkungan)
12000 2500 4200 8
III
(Arteri, Kolektor, Lokal danLingkungan)
9000 2100 3500 8
Kelas Khusus
(Arteri)
> 18000 > 2500 4200 > 10
Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi Dan Intensitas Lalu Lintas
Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat Dan Dimensi
Kendaraan Bermotor oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
KELAS JALAN menurut UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 19PENETAPAN KELAS JALAN menurut Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2018 Tahun 2018
Penetapan KelasJalan provinsi
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Gubernur menyampaikan daftar ruas, peta, dan data teknis jalan provinsi
yang akan ditetapkan Kelas alannya kepada Menteri;
b. Menteri menyampaikan pertimbangannya kepada gubernur paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya daftar usulan; dan
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
gubernur menetapkan Kelas Jalan provinsi.
Perubahan Kelas Jalan
Kelas Jalan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. adanya perubahan fungsi dan status jalan;
b. adanya perubahan sistem transportasi;
c. adanya prubahan tata ruang wilayah; atau
d. adanya perubahan kebijakan terkait pengembangan wilayah.
RENCANA AKSI
EVALUASI PELAKSANAAN
PENGAWASAN & PENGENDALIAN ODOL
PROSENTASE STATUS PELANGGARAN
Melanggar Tidak Melanggar
41,2%
58,8%
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Kendaraan %
Tindakan tilang dengan denda tilang maksimal dalam jangka pendek, dan opsi terakhirbila diperlukan akan dilakukan penurunan muatan atau pemindahan muatan yang menjaditanggung jawab perusahaan/pengemudi angkutan barang
OVER DIMENSI
Tindakan tilang disertai pemberian tanda batas ukuran sebagai tanda batas ukuran sertabila perlu dilakukan tindakan tegas kepada pemilik kendaraan/perusahaan, dan karoseri.(UU LLAJ No 22 tahun 2009, pasal 277)
BUKU UJI & SURAT
MUATAN DOKUMEN
PERJALANAN
Tindakan tilang terhadap angkutan barang yang tidak bisa menunjukan buku uji dan suratmuatan dokumen perjalanan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia
Terhadap Pelanggar yang melalui Jalan TOL, Kendaraan dikeluarkan di pintu tol keluar terdekat
Dalam menjamin ketersediaan pasokan pupuk dapat terdistribusi dari mulai produsen (pabrik) hingga sampai kepada konsumen ( petanidan kelompok tani) produsen