DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG
PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
1. Policy Statement2. Dasar Hukum3. Muatan Pasal4. Tanggal berlaku
2
MATERI
Ketentuan lama: Belum pernah diatur sebelumnya.
Ketentuan baru: 1. PMK 76/PMK.03/20102. KMK Nomor 141/KMK.03/2010 3. Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-184/PJ/2010 4. Per Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2010 5. SE Dirjen Pajak Nomor SE-47/PJ/2010
MATERI
1. Policy Statement
4
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16E ayat (5) UU PPN dan Pasal 17E UU KUP
Memberikan daya tarik bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia.
Merupakan insentif perpajakan yang diberikan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.
2. Dasar Hukum
1. Pasal 17E UU Nomor 28 Thn 2007 (UU KUP)
“Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”
2. Pasal 16E ayat (5) UU Nomor 42 Thn 2009 (UU PPN)
“Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”
3. Muatan Pasal
1. Barang Bawaan adalah BKP yang dibeli oleh Orang Pribadi dari Toko Retail dan dibawa keluar Daerah Pabean oleh yang bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, melalui bandar udara.
2. Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara (UPR) adalah unit khusus dari KPP yang terdiri dari Konter Pemeriksaan Barang Bawaan dan Konter Pembayaran, yang lokasi kerjanya meliputi suatu tempat sebelum check in counter dan suatu tempat setelah konter pemeriksaan imigrasi, dan bertugas memproses permohonan pengembalian PPN bagi Orang Pribadi.
DEFINISI
3. Muatan Pasal
3. Faktur Pajak Khusus (FPK) adalah Faktur Pajak yang dilampiri dengan cash register/struk pembayaran/invoice sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang diterbitkan oleh Toko Retail atas pembelian Barang Bawaan yang Pajak Pertambahan Nilainya akan diminta kembali oleh Orang Pribadi.
4. Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (NPR) adalah dokumen yang menyatakan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dikembalikan kepada Orang Pribadi.
DEFINISI
3. Muatan Pasal
Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Orang Pribadi, adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai berikut:– bukan Warga Negara Indonesia atau bukan
Permanent Resident of Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau
– bukan kru dari maskapai penerbangan.
SUBJEK VAT REFUND
3. Muatan Pasal
Barang Bawaan yaitu BKP yang dibeli oleh Orang Pribadi dari Toko Retail, kecuali atas perolehan:– makanan, minuman, produk-produk tembakau;– senjata api dan bahan peledak; dan– barang yang dilarang dibawa ke dalam pesawat.
OBJEK VAT REFUND
3. Muatan Pasal
1. PPN yang dapat diminta kembali harus memenuhi syarat:
a. Nilai PPN paling sedikit Rp500.000,-;b. Pembelian BKP dilakukan dalam jangka waktu 1
(satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean.
2. PPN yang dapat diminta kembali adalah PPN yang tercantum dalam 1 FPK dari 1 Toko Retail pada 1 tanggal yang sama.
SYARAT VAT REFUND
3. Muatan Pasal
Toko Retail adalah toko yang menjual BKP di dalam Daerah Pabean dan telah dikukuhkan sebagai PKP, serta berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendeal Pajak berdasarkan permohonan.
TEMPAT PEMBELIAN BARANG BAWAAN
3. Muatan Pasal
Dalam rangka uji coba VAT Refund, maka Direktur Jenderal Pajak menunjuk beberapa toko retail, yaitu:
1. PT. Pasaraya Toserba Jaya.2. PT. Sarinah3. PT. Metropolitan Retailmart.4. PT. Keris Gallery.5. PT. Batik Keris.6. CV. Ubud Corner.7. CV. Maya Bali.
PENUNJUKAN TOKO RETAIL
3. Muatan Pasal
Berdasarkan KMK, maka ditetapkan:1. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta; dan
2. Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar
TEMPAT VAT REFUND
3. Muatan Pasal
Untuk Orang Pribadi
1. Orang Pribadi menyampaikan FPK ke UPR.
2. Dokumen pendukung yang meliputi: • Paspor Luar Negeri; dan• Tiket atau pas naik pesawat untuk keberangkatan
Orang Pribadi ke luar Daerah Pabean.
3. Barang Bawaan yang PPN atas perolehannya dimintakan kembali.
PROSEDUR VAT REFUND
3. Muatan Pasal
Untuk Unit Pelaksana Restitusi PPN Bandar Udara:
Konter Pemeriksaan Barang:– Mencocokkan jenis dan jumlah Barang Bawaan dengan FPK;– Mengendorsement penerimaan atau penolakan FPK; – Meminta nomor rekening Orang Pribadi untuk transfer (dalam hal
transfer).– Menerbitkan NPR; – Menyerahkan FPK yg diendorse dan NPR ke Konter Pembayaran
(dalam hal tunai);– Mengirimkan FPK yg diendorse dan NPR ke KPP (dalam hal
transfer);
Konter Pembayaran:– Membayarkan restitusi secara tunai.
PROSEDUR VAT REFUND
3. Muatan Pasal
Permintaan kembali PPN ditolak dalam hal:1. Perolehan atas negative list Barang Bawaan;2. Tidak memenuhi Syarat VAT Refund;3. Tidak memenuhi hasil pencocokan data
(FPK dan Dok. Pendukung) dan Barang Bawaan.
PENOLAKAN VAT REFUND
3. Muatan PasalSKEMA PEMBELIAN DI TOKO RETAIL
3. Muatan Pasal
CASH
SKEMA VAT REFUND
1. PENGEMBALIAN Rp. 500.000 sd Rp 5.000.000.
2. ATAU LEBIH DARI RP 5.000.000 TETAPI INGIN DIKEMBALIKAN DENGAN CASH, MAKSIMUM PENGEMBALIAN SEBESAR Rp 5.000.000
CASH DI BANDARA DALAM BENTUK RUPIAH
TRANSFER
PENGEMBALIAN > DARI. Rp 5.000.000.
TRANSFER DALAM MATA UANG SELAIN RUPIAH
JANGKA WAKTU PENYELESAIANSATU BULAN SETELAH PERMOHONAN
(Pencocokkan di UPR)
GO TO
SKEMA PROSES PENGEMBALIAN PPN BAGI PEMEGANG PASSPOR LUAR NEGERI
PPN dikembalikan oleh Konter Pembayaran secara tunai kepada Orang Pribadi untuk jumlah pengembalian di bawah Rp 5juta, atau lebih dari Rp5juta tetapi OP menghendaki pengembalian Rp5juta
PPN dikembalikan oleh Konter Pembayaran secara tunai kepada Orang Pribadi untuk jumlah pengembalian di bawah Rp 5juta, atau lebih dari Rp5juta tetapi OP menghendaki pengembalian Rp5juta
FP KHUSUS FORM
ENDORSEMENT & NPP
CONTINUE
- Mengirimkan, SKPKPP dan SPMKP ke KPPN
- Mengirimkan, SKPKPP dan SPMKP ke KPPN
1313
99
1. Menerbitkan Nota Persetujuan Pengembalian
2. PPN dikembalikan dgn transfer kpd Orang Pribadi untuk jumlah pengembalian di atas Rp 5 Juta
1. Menerbitkan Nota Persetujuan Pengembalian
2. PPN dikembalikan dgn transfer kpd Orang Pribadi untuk jumlah pengembalian di atas Rp 5 Juta
1010
SKEMA PENGEMBALIAN PPN BAGI PEMEGANG PASSPOR LUAR NEGERI (CONTD…)
3. Muatan PasalTATA CARA PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
UPRPPN Bandara Konter Pembayaran
KPPNSeksi PelayananUPRPPN Bandara
Konter PemeriksaanOPPPLN
Menerima, meneliti, dan memeriksa kelengkapan
dokumen dan barang bawaan
Mulai
SOP Tata Cara Penerbitan
SPMKP
Selesai
Menyampaikan Permohonan
SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP
SKPKPP & SPMKP
Lengkap?
Memberikan tanda ENDORSEMENT pada Faktur Pajak
Permohonan dan Dokumen Tidak
Cash dan Nota Persetujuan atau Nota Persetujuan Dalam hal transfer
Cocok?
Ya
Ya
Memberikan tanda DITOLAK
pada Faktur Pajak
Tidak
Mencetak Nota Persetujuan, dalam hal
transfer nama dan nomor rekening diisi
Melakukan pembayaran
Permohonan & Nota Persetujuan
Selesai
Online?Tidak
Konfirmasi ke Kantor Pusat DJP
Ya
Transfer
Permohonan & Nota Persetujuan
Tdk
Ya
NPP
3. Muatan Pasal
CONTOH FAKTUR PAJAK KHUSUS
FAKTUR PAJAK KHUSUS/TAX INVOICE
XXX-XX-XX-00000001 ……………. (1) (Tanggal/Date dd-mm-yy) (2)
PENGUSAHA KENA PAJAK : ………………………………………………………(3) TAXABLE PERSON FOR VAT PURPOSES
NPWP : ………………………………………………………(4) TAXPAYER IDENTITY NUMBER
ALAMAT : ………………………………………………………(5) ADDRESS
NAMA : ………………………………………………………(6) TOURIST NAME
NOMOR PASPOR : ………………………………………………………(7) Passport No.
ALAMAT : ………………………………………………………(8) ADDRESS Total Pembayaran/Total Paid
45.000.000 ………. (9)
PPN/VAT (10/110) 4.090.909……… (10)
Telah dilayani oleh: /You have been attended by
Esra Maheri……………… (11) Pernyataan Toko Retail/ Toko Retail’s Declaration*)
Saya menyatakan bahwa turis telah melakukan pembelian barang dan berhak untuk meminta pengembalian restitusi Pajak Pertambahan Nilai
(I declared that tourist has purchased the goods and is entitled to claim for a refund ) Pernyataan Turis/Tourist’s Declaration*)
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengajukan permohonan pengembalian PPN sesuai dengan skema restitusi PPN turis asing. Saya menyatakan bahwa saya memahami kriteria dan persyaratan yang telah diberitahukan kepada saya. Saya akan mengizinkan DJP untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan barang bawaan saya.
(I hereby declare that I meet the eligibility criteria and will comply with the conditions and requirements for claiming VAT refund under the tourist refund scheme. I confirm that I fully understand the eligibility criteria, conditions and requirements which have been made known to me. I will allow DGT to inspect my good)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ mengajukan pengembalian*) /apply for refund…………… (12) tanda tangan turis Tanda tangan Penjual dan Stempel /tourist signature /Toko Retail’s Signature & Stamp
(Nama/Name)…………(13) (Nama)………………….. (14)
FAKTUR PAJAK KHUSUS
back
3. Muatan Pasal
PPN DIKEMBALIKAN
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO………. /PMK.03/2010
SEBESAR:
PPN : Rp……………………………………………………
NAMANIP
DITOLAK
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO………. /PMK.03/2010
NAMANIP
TANDA ENDORSEMENT
3. Muatan Pasal
Tanggal/Date:
Nama sesuai Paspor / Name as in Passport
:
Nomor Paspor / Passport Number
:
Nomor Permohonan / VAT Refund Number
:
Pengembalian Melalui / Refund through
: Tunai/Cash Transfer/Transfer
Nama Bank/Bank Name : ..............................................................Mata Uang/Currency : ..............................................................No. Rekening :
Jumlah Yang Dimohon / Applied Amount
:
Nomor Faktur / Tax Invoice No.
: ...................................... Rp Rp
Rp Rp
Setuju dikembalikan sebesar Rp. 5.000.000,00 *)
Agree for refund amount Rp. 5.000.000,00 *)
Tanda Tangan Orang Pribadi/ Tanda Tangan Petugas Konter Pemeriksaan/ Tanda Tangan Petugas Konter Pembayaran/
Tourist signature Verification Counter Officer Signature Payment Counter Officer Signature
Nama Orang Pribadi / Nama Nama
Tourist Name NIP NIP
*) di isi/tercetak dalam hal pengembalian lebih dari Rp.5.000.000,00 tetapi menghendaki dikembalikan RP.5.000.000,00
*) filled in when the VAT Refund is more than Rp. 5.000.000,00 but the tourist wants refund only Rp. 5.000.000,00 in cash
Rp ..........................................................
Transfer melalui/please
Menjadi/To be Amount
PPN/VAT
............................................
...........................................
Rp ...........................
....................................................
Jumlah Yang Dikembalikan / Refund Amount
Total Yang Dapat Dikembalikan /Total Refundable
Aw al/Beginning Amount
....................................................
Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN
back
3. Muatan Pasal
APA YANG HARUS DILAKUKAN BENDAHARA KPP
UPRPPN Bandar Udara setiap mengakhiri tugasnya harus membuat daftar nominatif pembayaran pengembalian PPN & laporan harian posisi uang persediaan khusus.
APA YANG HARUS DILAKUKAN UPRPPN BANDAR UDARA
1. Penyediaan dana dilakukan dengan menerbitkan SPM UPKP, sedangkan untuk penggantian dana yang terpakai (revolving) diterbitkan SPMKP GUKP dengan melampirkan Nota Persetujuan Pengembalian.
2. KPP pada setiap akhir tahun anggaran harus menyetorkan kembali sisa uang persediaan yang masih berada dalam pengelolaannya.
PERTANGUNGJAWABAN
3. Muatan Pasal
1. Ketentuan lebih lanjut mengenai:a. KPP yang mengelola pengembalian Pajak Pertambahan Nilai
kepada Orang Pribadi; danb. tata cara pendaftaran dan kewajiban Toko Retail;
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
2. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, dalam hal penyediaan Uang Muka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 belum dapat dilaksanakan, pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang nilai pembayarannya paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan melalui penerbitan SPMKP ke rekening Orang Pribadi.
KETENTUAN PERALIHAN
4. Tanggal Berlaku
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010
TERIMA KASIH
28