BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangNegara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas Daerah- Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi
itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai
Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan. Sistem
Pemerintahan Daerah di Indonesia menurut Undang Undang Dasar 1945
secara jelas mengatur adanya pembagian daerah dengan susunan
pemerintahannya yang bersifat otonom yang ditetapkan dengan
Undang-undang. Istilah yang bersifat otonom ini, memberikan
keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur, mengurus serta
menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan menurut asas
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (medebewind).
Hal ini ditekankan pada percepatan terwujudnya tingkat
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta
potensi dan keanekaragaman Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia.Pemberian Otonomi kepada Daerah merupakan
penjabaran dari Pasal 18 UUD 1945 yang kemudian diimplementasikan
ke dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah yang pada perkembangannya digantikan dengan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal
18 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah
Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi,
Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur
dengan Undang-undang. Negara Republik Indonesia sebagai Negara
Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas
Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pelaksanaan
asas Dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam
kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan
kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Konstruksi perwilayahan
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menempatkan Provinsi sebagai Daerah otonom
sekaligus sebagai Wilayah Administrasi. Pengaturan sedemikian ini
berarti bahwa antara Provinsi dengan Kabupaten dan Kota mempunyai
keterkaitan dan hubungan hirarkis satu sama lain, baik dalam arti
status kewilayahan maupun dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan
pemerintahan. Adanya pemikiran bahwa Provinsi dengan Kabupaten Kota
terlepas satu sama lain, mengingkari prinsip-prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945 yang
secara jelas telah mengatur secara sistematis antara masing-masing
tingkat pemerintahan. Menyadari hal itu, maka dalam rangka
mewujudkan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Gubernur sebagai wakil Pemerintah menerima pelimpahan wewenang di
bidang pemerintahan umum dan pelimpahan wewenang urusan teknis
sesuai dengan kewenangannya di samping kewajibannya untuk
menghormati hak-hak dan asal-usul Daerah serta nilai-nilai
budaya.Dalam perkembangannya, konsepsi mengenai otonomi daerah yang
pada dasarnya merupakan sistem pemerintahan desentralisasi atau
tidak dari pusat sering terjadi kesalah pahaman dalam
menjalankannya.. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi
merupakan masalah yang ramai dibicarakan di negeri ini, disamping
integrasi nasional, korupsi, partai politik, dan kohesi nasional.
Pertumbuhan otonomi daerah di Indonesia sejak masa kemerdekaan
sampai sekarang (masa reformasi) telah mengalami
perubahan-perubahan secara fluktuatif (naik-turun) yang begitu
kompleksitas. Pada kenyataannya desentralisasi yang menjadi
lokomotif demokrasi lokal ternyata menciptakan raja-raja kecil di
daerah karena pemerintahan daerah panen kekuasaan. Rakyat daerah
tetap saja tidak mempunyai keleluasaan, sehingga menimbulkan
ketidakadilan, kecemburuan sosial, dan pelayanan umum yang tidak
maksimal. Pada saat Otonomi dan desentralisasi sudah diterapkan,
pikiran kita tertuju pada permasalahan Otonomi Khusus Aceh, Otonomi
Khusus Papua, dan Keistemewaan Yogyakarta, yang sebenarnya
merupakan bentuk federalistis nyata. Pemberlakuan Otonomi Khusus
tersebut memicu kecemburuan dan rasa ketidakadilan dari daerah lain
yang kaya dengan sumber daya alam. Sorotan penuh perlu diberikan
kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan yang dibuat
masing-masing daerah untuk memajukan daerahnya. Hal ini
dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan kebijakan dalam
penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan adanya penyalahgunaan
kebijakan mengenai otonomi daerah akan terjadi dampak yang
signifikan menimpa masyarakat. Otonomi daerah dikatakan cacat dalam
pelaksanaannya apabila kebijakan yang dibuat kurang mengutungkan
bagi masyarakatnya. Kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah harus
berpihak kepada seluruh elemen di suatau daerah, sehingga tercipta
keharmonisan dalam pelaksanaannya.
1.2 Tujuan PenulisanDengan adanya pemusatan wewenang kepada
pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah tidak mau berurusan
dengan pemerintah provinsi langsung ke Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah sehingga Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat tidak
berfungsi. Dilatarbelakangi hal tersebut, penulis menyusun makalah
ini dengan tujuan :1. Untuk mengetahui pengertian otonomi daerah 2.
Untuk mengetahui tujuan, ciri-ciri, dasar hukum otonomi daerah3.
Untuk mengetahui syarat yang harus di penuhi dalam otonomi daerah4.
Untuk mengetahui implementasi otonomi daerah5. Untuk mengetahui
hubungan otonomi daerah dengan desentralisasi
1.3 Kegunaan1.3.1 Secara TeoritisManfaat penulisan makalah ini
adalah sebagi tambhan pengetahuan tentang otonomi daerah yang
berlaku di NKRI 1.3.2 Secara praktis Sebagai literatur untuk lebih
memahami otonomi daerah di indonesia.
1.4 Metodelogi PenulisanDari beberapa metode penulisan yang
ada,penyusunan makalah ini penulis menggunakan metode kepustakaan
dimana selain mendapatkan materi makalahnya dari buku-buku mengenai
otonomi daerah dan UU otonomi daerah serta penulis juga menggunakan
media internet untyk mendukung data-data yang sudah ada, mengungat
keterbatasan wktu maka melalui internet data mudah didapatkan dan
cepat serta efisien.
BAB IIRUMUSAN MASALAHAtas diselenggarakannya otonomi daerah di
NKRI, maka perlu diketahui bagaimana otonomi daerah yang berjalan
di indonesia. Adapun rumusan masalah dari penulisan makalah otonomi
daerah di indonesia adalah sebagai berikut:1. Apa pengertian
otonomi daerah?2. Apa tujuan, ciri-ciri, dan dasar dari otonomi
daerah?3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam otonomi
daerah?4. Bagaimana implementasi otonomi daerah?5. Bagaimana
hubungan otonomi daerah dengan desentralisasi?
BAB III PEMBAHASAN3.1 Pengertian Otonomi DaerahOtonomi berasal
dari 2 kata yaitu ,autoberarti sendiri,nomos berarti rumah tangga.
Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga
sendiri.Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka
istilah mengurus rumah tangga sendiri mengandung makna memperoleh
kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah
tangga pemerintahan daerah sendiri.Otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi
daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Otonomi berarti
mengurus pemerintahan sendiri, sedangkan daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan
otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai
implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan
cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan
bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan
menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah
masing-masing.
3.2 Tujuan Otonomi DaerahAdapun tujuan pemberian otonomi daerah
adalah sebagai berikut: Peningkatan pelayanan masyarakat yang
semakin baik. Pengembangan kehidupan demokrasi. Keadilan nasional.
Pemerataan wilayah daerah. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara
pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
Mendorong pemberdayaaan masyarakat. Menumbuhkan prakarsa dan
kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan
peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Secara konseptual,
Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan
politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin
diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah
adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai
politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan
administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah
adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan
daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen
birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang
ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah
terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai
indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
3.3 Ciri-Ciri Otonomi Daerah Setiap daerah memiliki perda
(dibawah UU) Perda terikat dengan UU Hanya Presiden berwengan
mengatur hukum DPRD (provinsi) tidak punya hak veto terhadap UU
negara yang disahkan DPR Perda dicabut pemerintah pusat Bisa
interversi dari kebijakan pusat Perjanjian dengan pihak asing/luar
negeri harus melalui pusat APBN dan APBD tergabung Pengeluaran APBN
dan APBD dihitung perbandingan Setiap daerah tidak diakui sebagai
negara berdaulat Keputusan pemda diatur pemerintah pusat Tidak ada
perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan Masalah daerah
merupakan tanggung jawab bersama Hanya hari libur nasional
diakui
3.4 Dasar Hukum Otonomi Daerah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ketetapan MPR RI Nomor
XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan,
pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan,
serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI. UU
No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah UU No. 32 Tahun 2004
revisi dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan otonomi
daerah PP.No. 38 Tahun 2007 tentang pengaturan secara tegas
pembagian Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Daerah/Kota
3.5 Syarat Syarat yang harus dipenuhiSyarat-syarat yang harus
dipenuhi untuk mencapai tujuan dari kebijakan otonomi daerah diatas
yaitu;a. Memiliki teritorial kebijakan yang jelas (legal
territorial of power), yaitu kebijakan dan keputusan yang dibuat
serta dilakukan pemerintah dan rakyat daerah yang hanya meliputi
batas wilayah daerah kekuasaan daerah tersebut.b. Memiliki
pendapatan daerah sendiri (local own income), yaitu agar daerah
memiliki pendapatan (income) sendiri yang dihasilkan dari potensi
SDA daerah, dan diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari APBN.c. Memiliki badan
perwakilan (local representative body), yaitu dapat memiliki badan
legislatif dan eksekutif yang dibentuk menurut kebutuhan daerah
oleh anggota legislatif hasil pemilihan secara langsung dan kepala
pemerintahan daerah.d. Memiliki kepala daerah yang dipilih sendiri
melalui pemilu (local leader executive by election), yaitu dapat
memiliki kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) yang merupakan
hasil pemilu langsung kepala daerah (PILKADA) oleh rakyat daerah
provinsi atau kabupaten/kota.
3.5 Implementasi Otonomi DaerahImplementasi otonomi daerah bagi
daerah tingkat I dan II , seiring dengan pelimpahan wewenang
pemeintah pusat dapat dekelompokkan dalam lima bidang yaitu :1.
Implementasi Dalam Pembinaan Wilayah.a. Pelaksanaan otonomi daerah
tidak menghilangkan tugas, peran dan tanggungjawab pemerintah
pusat. Otonomi tidak dirancang agar suatu daerah tidak memiliki
sifat-sfat seperti negara . Pemerintah pusat dalam rangka otonomi
masih melakukan pembinaan wilayah dengan mengelola dan mengerahkan
segala potensi wilayah suatu daerah untuk didayagunakan guna
mewujudkan kesejahteraan rakyat. b. Pola pembinaan wilayah
dilaksanakan dengan mendelegasikan tugas-tugas pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya , pembinaan wilayah
diserahkan kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang potensial
untuk kesejahteraan daerah dan dalam Negara kesatuan dan tugas
pemerintah pusat adalah melakukan pengawasan .c. Tugas dan fungsi
pembinaan wilayah meliputi prinsip pemerintahan umum yaitu
penyelenggaraan pemerintah pusat ke daerah , memfasilitasi dan
mengakomodasi kebijakan daerah , menjaga keselarasan pusat dan
daerah , menciptakan ketentraman dan ketertiban umum , menjaga
tertibnya hubungan lintas batas dan kepastian batas wilayah,
menyelenggarakan kewenangan daerah dan menjalankan kewenangan
lain.d. Pejabat Pembina wilayah dilaksanakan oleh kepala daerah
yang menjalankan dua macam urusan pemerintahan yaitu urusan daerah
dan urusan umum.2. Pembinaan Sumber Daya Manusia.a. Pelaksanaan
otonomi daerah memberikan wewenang pembinaan sumber daya manusia
kepada daerah .b. Dalam era otonomi , daerah harus mempersiapkan
SDM untuk memenuhi kebutuhan dengan prinsip keterbukaan dan
akuntabilitas.c. Untuk menunjang kinerja daerah dalam rangka
kerjasama antar daerah dan pusat, pemerintah pusat membutuhkan
sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan mengembangakan
jaringan dan kerjasama tim serta mempunyai etos kualitas kerja yang
tinggi .d. Untuk pembinaan sumer daya manusia , pemerintah daerah
diharapkan: Membuat struktur organisasi yang terbuka Menyediakan
media untuk pns berkreatif dan membuat terobosan baru. Mendorong
PNS berani mengembil resiko. Memberikan penghargaan bagi yang
berhasil. Mengembangan pola komunikasi yang efektif antar PNS.
Membangun suasana kerja yang inovatif. Mengurangi hambatan
birokrasi. Mencegah tindakan intervensi ang menggangu proses kerja
konvensional Mendelegasikan tanggung jawab dengan baik.e.
Memperbaiki cara kerja birokrasi dengan cara memberikan teladan ,
membuat perncanaan , melaksanakan kerja dengan pengawasn kerja yang
memadai , menentukan prioritas , memecahkan maslah , melakukan
komunikasi , melakukan hubungan antar pribadi dan memperhatikan
waktu kehadiran .f. Mengurangi penyimpangan birokrasi dengan
menegakkan disiplin pegawai . membangun pelayanan yang berorientasi
pelanggan , menetapkan tanggung jawab , mengembangkan budaya
demokrasi yang bersih, memberikan pelayanan yang tepat dengan biaya
murah.3. Penanggulangan Dan Percepatan Penurunan Kemiskinan.a.
Masalah kemiskinan merupakan masalah penting bagi pemerintah
daerah. Otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola
sumber daya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk di
wilayahnya .b. Pengentasan kemiskinan menjadi masalah penting dari
UU no 25 tahun 1999 dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang
luas dan didukung dari dana APBD . pengentasan kemiskinan
menggunakan prinsip : Memberdayakan peranan wanita Mempermudah
akses keluarga miskin untuk berusaha dengan mendekatkan kepada
modal dan pemasaran produknya Menanggulangi bencana . Membuat
kebijakan yang berpihak kepada rakyat miskin.c. Program
penanggulangan kemiskinan dilakukan berdasar karakter penduduk dan
wilayah.d. Penangggulangan kemiskinan harus mengedepankan peran
masyarakat dan swasta dengan melakukan investasi yang dapat
menyerap tenaga kerja bagi penduduk miskin e. Membangun paradigma
baru tentang peranan pemerintah daerah yaitu dari pelaksana menjadi
fasilitator, memberikan intruksi menjadi melayani, mengatur menjadi
memberdayakan masyarakat, bekerja memenuhi aturan menjadi bekerja
untuk mencapai misi pembangunan.f. Peranan pemerintah daerah dalam
pemberdayaan masyarakat adalah memberikan legitimasi kepada LSM dan
masyarakat penerima bantuan, menjadi penengah, mendorong
peningkatan kemampuan keluarga miskin, turut mengendalikan
pembanguna fisik dan memberikan sosialisasi gerakan terpadu
pengentasan kemiskinan.g. Pemerintah daerah dalam rangka
penanggulangan kemiskinan dapat mengambil kebijakan keluarga yaitu
mendata dengan benar karakter keluarga miskin, mengidentifikasi
tipe dan pola keluarga miskin, melakukan intervensi kebijakan.4.
Penataan hubungan fungsional antara DPRD dan pemerintahan daerah (
Hubungan Fungsional Eksekutif dan Legislatif ) a. Hubungan
eksekutif ( pemerintah daerah ) dan legislatif ( DPRD ) dalam era
otonomi mencuat dengan munculnya ketidakharmonisan antara
pemerintah daerah dan DPRD . ketidakharmonisan dipicu oleh
interpretasi dari UU no.22 tahun 1999 yang menyatakan bahwa peran
legislatif lebih dominan dibandingkan peran pemerintah daerah, hal
ini bertentangan dengan kondisi sebelumnya dimana pemerintah daerah
lebih dominan daripada DPRD.b. Ketidakharmonisan harus di pecahkan
dengan sangat otonomi, yaitu pemberian wewenang kepada daerah untuk
mengatur daerahnya yang meliputi administrasi pemeritahan,
pembangunan, dan pelayanan publik.c. Asas dalam otonomi menurut UU
Nomor 22 Tahun 1999 adalah: (1) penyerahan wewenang dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah, kecuali dalam bidang hankam, luar
negeri, peradilan, agama, moneter, dan fiskal, (2) pelimpahan
wewenang pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di
daerah, dan (3) pembantuan yaitu penugasan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada
pemerintah pusat.d. Kepada daerah mempunyai wewewang: memimpin
penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan DPRD, bertanggungjawab kepada DPRD, dan menyampaikan
laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kepada presiden.e.
DPRD dalam era otonomi mempunyai wewenang dan tugas: memilih
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil
walikota, membentuk peraturan daerah, menetapkan APBD, melaksanakan
pengawasan, serta menampung dan menikdaklanjuti aspirasi
masyarakat.f. Kepala daerah dan DPRD dalam melakukan tugasnya dapat
melakukan komunikasi yang intensif, baik untuk tukar menukar
informasi, dan pengembangan regulasi maupun klarifikasi suatu
masalah.g. Prinsip kerja dalam hubungan antara DPRD dan kepala
daerah adalah proses membuatan kebijakan, pelaksanaan kerja
berdasar susduk, yang mencakup kebijakan, prosedur, dan tata kerja,
menjalankan prinsip kompromi dan menjujung tinggi etika 5.
Peningkatan Koordinasi Tim.a. Koordinasi merupakan masalah yang
serius dalam pemerintah daerah, seperti sering bongkar pasang
sarana prasarana pada PDAM, PLN dan Telkom yang menunjukkan
lemahnya koordinasi selama ini dan telah menimbulkan dampak negatif
seperti inefisiensi organisasi dan pemborosan uang, tenaga dan
alat, keputusan banyak yang tertunda, tidak tepat dan terjadi
kesalahan, serta tidak terjadi integrasi dan sinkronisasi
pembangunan.b. Pemerintah daerah dapat mengatur sektor riil seperti
transportasi, sarana prasarana, pertanian dan usaha kecil, serta
wewenang lain yang ditentukan UU.c. Penyebab kurangnya koordinasi
dalam era otonomi daerah antara lain karena sesama instansi belum
mempunyai visi yang sama, tidak adanya rencana pembangunan jangka
panjang, rendahnya kemauan bekerja sama, gaya kepemimpinan yang
masih komando, rendahnya ketrampilan, integritas, dan kepercayaan
diri.d. Pemerintah daerah harus menciptakan kerjasama tim dengan
cara (1) pelatihan kepada PNS pemda untuk menumbuhkan komitmen,
tanggungjawab, peduli terhadap pemerintah daerah, dan mempunyai
kompetensi, (2) mengembangkan visi dan misi pemerintahan daerah,
(3) membuat sistem kerja yang baik yaitu adanya kejelasan tugas
pokok, fungsi dan akuntabilitas pekerjaan, dan (4) membangun
suasana dialogis antar pimpinan dan staf pemda.
3.6 Hubungan Otonomi Daerah dengan DesentralisasiDesentralisasi
sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang berarti
penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan
prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI. Dalam
kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi
akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan
karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan
paradigma pemerintahan di Indonesia.Desentralisasi juga dapat
diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber
daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah. Sesuai UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah
penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pemerintah
yang memilih desentralisasi memandang bahwa dengan penerapan
desentralisasi dapat meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan
bangsa karena masing-masing daerah memiliki kebebasan dalam
pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan keterlibatan
dalam sistem politik. Dengan adanya desentralisasi ini, maka
Pemerintah Daerah diberikan wewenang lebih besar dalam pengambilan
keputusan bagi daerahnya dengan pendekatan yang lebih sesuai.
Pemberlakuan desentralisasi juga dapat mengurangi biaya atas
penyediaan layanan publik dengan menekan diseconomy of
scale.Desentralisasi juga memiliki kelemahan yang harus dievaluasi.
Beberapa studi yang dilakukan di Negara-negara berkembang ditemukan
bahwa dengan sistem desentralisasi dapat mengurangi kualitas dari
pelayanan publik, dapat memperlebar disparitas antara daerah yang
satu dengan daerah yang lain dan juga cendrung dapat meningkatkan
korupsi.Otonomi daerah, dilaksanakan dengan tujuan untuk
mempercepat pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan rakyat di daerah Provinsi, Kab/Kota di seluruh
Indonesia.Adapun Kekurangan dan kelebihan adanya sistem otonomi
daerah diantaranya:a. Kelebihan/keuntungan : Pemerintah
Prov/Kab/Kota mampu melihat kebutuhan yang mendasar pada daerahnya
untuk menjadi prioritas pembangunan. Dengan dilaksanakannya Otoda
maka pembangunan didaerah tersebut akan maju, berkembang dalam
pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.
Daerah dapat mengatur sendiri tata kelola pemerintahannya dengan
membentuk Perda sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
pemerintah yang lebih tinggi. Pemerintah daerah bersama rakyat di
daerah itu akan bersama-sama membangun daerah untuk kemajuan dan
kepentingan bersama. Pada dasarnya kelebihan otonomi daerahbiasanya
daerah lebih mampu melihat persoalan yang mendasar pada daerah
masing-masing, jadi otonomi daerah akan membuat daerah itu lebih
maju, berkembang dan bersaing dengan daerah-daerah lain tanpa takut
dianaktirikan oleh pemerintah pusat.b. Kekurangan/kerugian : Pemda
ada yang mengatur daerahnya dengan menetapkan Perda yang
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga
berpotensi menimbulkan kerawanan di daerah. Kalau
kontrol/pengawasan pemerintah pusat lemah, maka besar peluangnya
untuk munculnya raja-raja kecil yang berpotensi terjadinya
disintegrasi bangsa. Bila terjadi permasalahan di daerah, misalnya
KKN, maka bukan hanya pemda yang disalahkan, akan tetapi pemerintah
pusat akan kena getahnya (kurang pengawasan). Peraturan yang
ditetapkan pemerintah pusat, kadang-kadang tidak sesuai dengan
kondisi daerah tertentu, sehingga menimbulkan multi tafsir yang
dapat merugikan pemda dan rakyat didaerah itu Kekurangan yang
mendasar pada sistem otonomi daerah adalahdaerah suka 'kebablasan"
dalam mengatur daerahnya. Hal mana yang berdampak pada
kesejahteraan warga daerah itu sendiri.Jadi sebaiknya otonomi
daerah diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah
pusat.
BAB IVPENUTUPA. Kesimpulan1. Otonomi daerah merupakan kewenangan
suatu daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan di
daerahnya.2. Dasar hukum atas otonomi daerah diantaranya adalah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional
yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam
Kerangka NKRI. UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah UU No.
32 Tahun 2004 revisi dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan otonomi daerah PP.No. 38 Tahun 2007 tentang
pengaturan secara tegas pembagian Pemerintahan Pusat, Provinsi dan
Daerah/Kota3. Tujuan dari otonomi daerah adalah sebagai berikut:
Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik Pengembangan
kehidupan demokrasi. Keadilan nasional. Pemerataan wilayah daerah.
Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta
antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Mendorong pemberdayaaan
masyarakat. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan
peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.4. Ciri-ciri otonomi Setiap daerah
memiliki perda (dibawah UU) Perda terikat dengan UU Hanya Presiden
berwengan mengatur hokum DPRD (provinsi) tidak punya hak veto
terhadap UU negara yang disahkan DPR Perda dicabut pemerintah pusat
Bisa interversi dari kebijakan pusat Perjanjian dengan pihak
asing/luar negeri harus melalui pusat APBN dan APBD tergabung
Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan Setiap daerah tidak
diakui sebagai negara berdaulat Keputusan pemda diatur pemerintah
pusat Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan
Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama Hanya hari libur
nasional diakui5. Otonomi daerah merupakan bagian tak terpisahkan
dari sistem demokrasi. Otonomi daerah berintikan kebebasan suatu
daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan kata lain otonomi
daerah bukan merupakan suatu tujuan akhir, melainkan sebagai
mekanisme dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan
pemerintah.6. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai
tujuan dari kebijakan otonomi daerah yaitu;a. Memiliki teritorial
kebijakan yang jelas (legal territorial of power).b. Memiliki
pendapatan daerah sendiri (local own income).c. Memiliki badan
perwakilan (local representative body).d. Memiliki kepala daerah
yang dipilih sendiri melalui pemilu (local leader executive by
election).7. Implementasi otonomi daerah bagi daerah tingkat I dan
II , seiring dengan pelimpahan wewenang pemeintah pusat dapat
dekelompokkan dalam lima bidang yaitu : Implementasi Dalam
Pembinaan Wilayah. Pembinaan Sumber Daya Manusia. Penanggulangan
Dan Percepatan Penurunan Kemiskinan. Penataan hubungan fungsional
antara DPRD dan pemerintahan daerah ( Hubungan Fungsional Eksekutif
dan Legislatif ) Peningkatan Koordinasi Tim.8. Pemerintah yang
memilih desentralisasi memandang bahwa dengan penerapan
desentralisasi dapat meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan
bangsa karena masing-masing daerah memiliki kebebasan dalam
pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan keterlibatan
dalam sistem politik. Pemberlakuan desentralisasi juga dapat
mengurangi biaya atas penyediaan layanan publik dengan menekan
diseconomy of scale. Desentralisasi juga memiliki kelemahan yang
harus dievaluasi. Beberapa studi yang dilakukan di Negara-negara
berkembang ditemukan bahwa dengan sistem desentralisasi dapat
mengurangi kualitas dari pelayanan publik, dapat memperlebar
disparitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan juga
cenderung dapat meningkatkan korupsi.
B. Kritik dan SaranDalam otonomi daerah telah memberlakukan
desentralisasi demi meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan
bangsa, dimana Pemerintah Daerah diberikan wewenang lebih besar
dalam pengambilan keputusan bagi daerahnya dengan pendekatan yang
lebih sesuai. Yang juga dapat mengurangi biaya atas penyediaan
layanan publik dengan menekan diseconomy of scale. Namun
desentralisasi ini memiliki kelemahan yang harus dievaluasi. Di
negara berkembang ditemukan bahwa dengan sistem desentralisasi
dapat mengurangi kualitas dari pelayanan publik, dapat memperlebar
disparitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan
meningkatkan korupsi. Oleh sebab itu, belum tentu stabilitas
politik dan kesatuan bangsa dapat meningkat ataupun lebih
berkualitas dengan menerapkannya sistem desentralisasi dalam
otonomi daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Rosyada, Dede, dkk. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan
Masyarakat Madani. Jakarta: ICCESrijanti dkk. 2007. Pendidikan
Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Salemba Empat.Sutoyo.
2011. Pendidikan kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.
Yogyakarta: Graha IlmuSyaukani dkk. 2009. Otonomi Daerah dalam
Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
19