Otoda

BAB 2Otonomi Daerah

Disusun oleh : Kelompok 2Intan Kusuma Ratnasari (18)Nurani Mutiara Hafizhah (24)Raditya Ari Prakoso (25)Sukma Putri Pertiwi (29)

A. Pengertian Otonomi Daerah

1. Arti Otonomi Daerah

2. Istilah-istilah Penting di dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

3. Hakikat dan Arti Penting Otonomi Daerah

4. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

5. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah

7. Tujuan Otonomi Daerah

9. Penyelenggara Pemerintahan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

10. Hak dan Kewajiban Daerah

11. Tugas, Hak dan Wewenang Kepala Daerah dn DPRD

12. Dampak dari Pelaksanaan Otonomi Daerah

13. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah

14. Faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Daerah

15. Langkah-langkah di dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan Otonomi daerah

6. Makna Otonomi Daerah

8. Asas-asas yang Dipakai Otonomi Daerah

1. Arti Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 1 ayat (5), Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara etimologi kata “Otonomi” berasal dari bahasa Yunani “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Jadi, Otonomi daerah dapat diartikan mengatur sendiri

Secara resmi Otonomi daerah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001

2. Istilah-istilah Penting di dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan dan atau perangkat pusat di daerah

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan

Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah

Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di daerah

Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat dan atau pejabat pemerintah di daerah propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyalenggaran Pemerintah Daerah

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah (Pusat) kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Negara Indonesia

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu. Berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat

2. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat

3. Meningkatkan peran serta masyarakat

4. Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemandirian rakyat di daerah untuk mengatur penyelelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah

3. Hakikat dan Arti Penting Otonomi Daerah

Hakikat Otonomi Daerah

Makna dan Arti penting dari Otonomi Daerah

4. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus :

1. Dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Didasarkan pada Otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.

3. Sesuai dengan konstitusi.

4. Lebih meningkatkan kemandirian daerah.

5. Lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif di daerah.

Pasal 18 ini mengandung 4 (empat) pengertian pokok, yaitu :1. Negara Kesatuan RI menganut sistem desentrialisasi di samping sistem

dekonsentrasi.2. Menghendaki adanya Undang-Undang organik tentang pemerintah

daerah.3. Menghendaki adanya DPRD sebagai cerminan daripada pemerintahan

demokratis yang dilaksanakan dengan permusyawaratan/perwakilan.4. Dihormati dan diakuinya hak asal-usul dan kedudukan daerah-daerah

yang bersifat istimewa.

5. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah

Landasan hukum melaksanakan Otonomi daerah adalah Pasal 18 UUD 1945

Sebagai implementasi Otonomi daerah, dibentuk Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan keluarnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

6. Makna Otonomi Daerah

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada

daerah kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagaman,

serta kebijakan pemerintah pusat yang bersifat strategis nasional.

2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah : menilai keberhasilan atau

kegagalan kepemimpinan kepala daerah.3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai

dengan kultur (budaya) setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang

berkualifikasi tinggi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui organisasi institusi yang dimiliki agra lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang

telah didesentralisasikan.5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber

pendapatan negara.6. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi pusat yang bersifat block

grant.7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap

upaya memelihara harmoni sosial.

7. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan Otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah

Tujuan pemberian Otonomi daerah kepada daerah antara lain :1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik2. Pengembangan kehidupan demokrasi3. Keadilan4. Pemerataan5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar

daerah dalam rangka keutuhan NKRI6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas8. Meningkatkan peran serta masyarakat9. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD

8. Asas-asas yang Dipakai Otonomi Daerah

Desentralisasi : adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi : adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagi wakil pemerintah dan atau instansi vertikal di wilayah tertentu.

Asas Tugas Perbantuan : adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu

9. Penyelenggara Pemerintahan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Penyelenggara Pemerintahan

Pusat : Presiden yang dibantu Wakil Presiden dan para Menteri yang

tergabung dalam kabinet

Propinsi : Gubernur (kepala daerah), wakil Gubernur, dan perangkat pemerintahan

propinsi

Kabupaten / Kota : Bupati / Walikota, Wakil Bupati / Wakil Walikota, dan

perangkat kabupaten / kota

Suasana pelantikan Walikota

10. Hak dan Kewajiban Daerah

Pasal 21 UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan sebagai berikut :

Dalam menyelenggarakan Otonomi, daerah memiliki hak :a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannyab. Memilih pemimpin daerahnyac. Mengatur aparatur daerahd. Mengelola kekayaan daerahe. Memungut pajak daerah dan retribusi daerahf. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA dan sumber daya

lainnya yang ada di daerahg. Mendapat hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan

Dalam penyelenggaraan Otonomi daerah, daerah memiliki kewajiban :

a. Melindungi masyarakat , menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI

b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakatc. Mengembangkan kehidupan demokratisd. Mewujudkan keadilan dan pemerataane. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatang. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang layakh. Mengembangkan sitem jaminan sosiali. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerahj. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah

k. Melestarikan lingkungan hidupl. Mengelola administrasi kependudukanm.Melestarikan nilai-nilai sosial budayan. Membentuk dan menerapkan peratura

Perundang-Undangan sesuai dengan kewenangannya

o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan

Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, Kepala Daerah Kota disebut Walikota.Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali haynya untuk satu kali masa jabatan.Kepala Daerah mempimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan yang ditetapkan bersama DPRD.

11. Tugas, Hak dan Wewenang Kepala Daerah dan DPRD

1. Kepala Daerah

UU No. 32 Tahun 2004, pasal 25 ; Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.Mengajukan rancangan Perda.Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD.Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan.Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.Mewakili daerahnya di dalam dan di lua pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuia dengan peraturan perundang -undangan

UU No. 32 Tahun 2004, pasal 25 dan 26 ; Kepala Daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban :

Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat

Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI

Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahMenjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah semua

perangkat daerahMemberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah

Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRDMenginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada

masyarakat

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :Bersama kepala daerah membentuk PerdaBersama kepala daerah menetapkan APBDMelaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan semua peraturan perundangan yang berlaku di daerah serta pelaksanaan APBDMemberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerahMemilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerahMeminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahMembentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerahMelaksanakan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerahMengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD Propinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota

2. DPRD

Anggota DPRD dipilih oleh rakyat di daerah melalui pemilihan umum. Masa jabatan anggota DPRD adalah lima tahun. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memnpunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kewajiban :

¤ Mentaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah /janji DPRD¤ Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga¤ Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI¤ Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan¤ Melaksanakan kehidupn demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah¤ Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah¤ Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat¤ Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi/golongan¤ Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggta DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya

Anggota DPRD mempunyai hak Mengajukan rancangan perdaMengajukan pertanyaanMenyampaikan usul dan pendapat

memilih dan dipilihMembela diriImunitas (kekebalan hukum)ProtokolerKeuangan dan administratif

Suasana sidang DPRD

Masyarakat di daerah akan lebih mengembangkan potensinya karena ada semangat bersaing dengan masyarakat daerah lain

Pelayanan aparat pemerintahan menjadi lebih mudah dan cepat

12. Dampak dari Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dampak Positif

Pembangunan fasilitas umum semakin meningkat

Aspirasi masyarakat akan lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah karena mempunyai wewenang yang lebih besar

daripada sistem terpusat

Perkembangan pembangunan ekonomi daerah terutama daerah luar pulau jawa lebih baik sebelum dari sebelum pelaksanaan

Otonomi daerah

Iklim berusaha dan usaha masyarakat lebih kondusif dan berkembang

Kesejahteraan warga daerah dirasakan semakin meningkat

Munculnya sifat egosentrisme di daerah

Menimbulkan kesenjangan antara daerah yang miskin dengan kaya

Daerah yang merasa kuat apabila tidak ada pembinaan yang baik dari pusat mendorong untuk hidup mandiri , tidak membantu

masyarakat daerah lain bahkan dapat mengarah kepada separatisme

Para pejabat daerah yang mempunyai kewenangan yang besar & kurang kontrol apabila tidak memiliki keimanan yang kuat akan

cenderung menyalahgunakan kekuasaan

Dampak Negatif

Merebaknya Korupsi , Kolusi , & Nepotisme di daerah

Meningkatnya kriminalitas di daerah

13. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sumber Daya ManusiaSDM memiliki peranan sangat menentukan dalam pelaksanaan Otonomi daerah karena manusia merupakan penyusun program , pelaksana sekaligus pengawas jalannya suatu kegiatan . SDM meliputi sikap mental (Budi Pekerti) , Kecerdasan , Keterampilan dan nilai–nilai potensial yang dimiliki manusia

Sumber Daya AlamSuatu yang memiliki SDA yang berupa kekayaan alam , Keindahan alam , Kesuburan tanah, dan potensi alam lainnya akan sangat mendorong keberhasilan pelaksanaan Otonomi daerah

Kesediaan Dana Dengan adanya Otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk menggali sumbe–sumber dana yang ada di daerah .Sumber dana tersebut dapat diperoleh dari retribusi daerah, keuntungan perusahaan daerah, hasil bagi pengelolaan SDA di daerah dan pendapatan lain sesuai kewenangan daerah. Pemerintah daerah hendaknya pandai–pandai menggali sumber keuangan di daerah tidak lagi menggantungkan bantuan dari pusat

Sarana dan Prasarana yang tersediaSuatu daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup akan memperlancar pelaksanaan Otonomi daerah. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Otonomi daerah adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintahan Daerah, seperti alat–alat kantor, alat komunikasi dan transportasi

Manajemen pengelolaanAgar pelaksanaan Otonomi daerah berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah perlu adanya pengorganisasian yang baik pada para pelaku Otonomi daerah khususnya pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pemerintahan di daerah.

Pengawasan dan pembinaanPembinaan lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan daerah otonom, sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada daerah

14. Faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Daerah

a. Tidak semua daerah otonom di Indonesia memiliki sumber daya manusia yang tinggi sehingga masih memerlukan bantuan dari pusat atau daerah lain.

b. Tidak semua daerah otonom di Indonesia memiliki sumber daya alam yang memadai sehingga sulit untuk menggali dana dari potensi alam.

c. Masih adanya daya tarik menarik antara pemerintah pusat dan daerah tentang kewenangan masalah tertentu misalnya pembagian pendapatan pengelolaan sumber daya alam, pengangkatan pegawai negeri, dan lain-lain.

d. Adanya pembiasaan sentralisasi/terpusat sehingga kreatifitas daerah sulit berkembang.

e. Sebagian besar daerah otonom masih membiasakan diri dan tergantung kepada pusat terutama masalah dana/keuangan sehingga sulit untuk mandiri.

f. Timbulnya kesulitan dalam mengatur sumber daya alam yang dimiliki beberapa daerah yang berbatasan misalnya sumber air minum/mata air/sungai dan lain-lain.

15. Langkah-langkah di dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan Otonomi daerah

a. Meningkatkan sistem pengamanan di daerah dengan melibatkan partisipasi warga masyarakat.

b. Meningkatkan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam.c. Meningkatkan penggalian dana, sarana/prasarana dan manajemen.d. Meningkatkan pengawasan di berbagai penyelewengan seperti korupsi, kolusi,

dan nepotisme.e. Mengembangkan kreativitas daerah untuk bersaing dengan daerah lain yang lebih

maju.f. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas tentang pengaturan

sumber daya alam, perpajakan dan lain-lain sehingga tidak terjadi tarik-menarik antar kepentingan daerah dengan pusat dan daerah dengan daerah lain.

g. Mengembangkan iklim usaha dan investasi di daerah agar pembangunan daerah cepat maju tidak hanya memusat di ibukota negara saja.

B. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Pengertian Partisipasi dalam Pelaksanaaan Otonomi Daerah

Wujud Partisipasi dalam Pelaksanaaan Otonomi Daerah

Pengertian Kebijakan Publik

Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Macam, Jenis, dan Bentuk Kebijakan Publik

Pembuat Kebijakan Publik

Makna dan Pentingnya Aspirasi

Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik

Penghambat Partisipasi Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik

Konsekuensi Tidak Aktifnya Masyarakat dalam Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik

Partisipasi warga negara tidak hanya mendukung dan mendorong agar daerah semakin maju dan mandiri, tetapi juga membantu negara/pemerintah agar mampu mengatasi

permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Otonomi daerah, menghilangkan dampak negatif Otonomi daerah, mengembangkan dampak positif

Otonomi daerah

Pengertian Partisipasi dalam Pelaksanaaan Otonomi Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘partisipasi ‘ berarti berperan serta (di suatu kegiatan), ikut serta : seluruh masyarakat harus menyukseskan pembangunan bangsa

dan negara.

Partisipasi dalam pelaksanaan Otonomi daerah dapat diartikan sebagi kegiatan/peran serta warga negara demi suksenya pelaksanaan Otonomi daerah

4. Partisipasi keterampilanPartisipasi keterampilan dapat dilakukan dengan menyumbangkan

keterampilan/keahliannya kepada pemerintah demi kelancaran otonomi daerah / pembangunan nasional

3. Partisipasi harta benda dan uang/modalPartisipasi harta benda dan uang/modal dapat dilakukan dengan cara

memberikan sumbangan kepaa pemerintah atau badan/lembaga tertentu, ataun menabung uang di bank-bank pemerintah, untuk menunjang dan

mendorong agar otonomi daerah berjalan lancar dan pembangunan berjalan sesuai program pemerintah

Wujud Partisipasi dalam Pelaksanaaan Otonomi Daerah

1. Partisipasi tenagapartisipasi tenaga dapat dilakukan dengan cara menyumbangkan tenaganya,

misalnya aktif dalam kegiatan gotong royong untuk memperlancar pembangunan di daerah-daerah

2. Partisipasi buah pikiranPartisipasi buah pikiran dapat dilakukan dengan cara memberikan saran,

gagasan, pendapat baik secara lisan ataupun tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang agar Otonomi daerah dapat berjalan dengan lancar,

sesuai harapan

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh pemerinah yang memuat program dan kegiatan atau program pembangunan yang dijalankan

Secara etimologi istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu kebijakan dan publik.

Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil seserang/badan/lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah atau tujuan tertentu terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Publik artinya hal yang berkenaan dengan masyarakat luas atau umum.

dye Kebijakan Publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan

Definisi kebijakan publik menurut beberapa ahli:

Edward IIIKebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakan dan

lakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serngkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah

AndersonKebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau

sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu

KartasasmitaKebijakan Publik merupakan upaya untuk memahami dan

mengartikan (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu wilayah (2) apa yang

menyebabkannya (3) apa pengaruhnya

Proses Pembuatan Kebijakan Publik

1. Isu/Masalah Publik

2. Perumusan Kebijakan Publik

3. Penerapan Kebijakan Publik

4. Evaluasi Kebijakan Publik

Keterangan :1. Sebuah isu (masalah publik) yang menyangkut masalah orang banyak dan tidak

dapat diselesaikan menuntut penyelesian dari pemerintah.2. Pemerintah merumuskan kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah

tersebut.3. Kebijakan publik diimplementasikan atau dilaksanakan oleh pemerintah dan

warga negara/warga masyarakat secara bersama-sama4. Setelah kebijakan publik dibuat, dilakukan evaluasi, apakah dapat menyelesaikan

masalah atau justru sebaliknya. Apabila kebijakan publik itu tidak menyelesaikan masalah, kebijakan itu dapat menjadi isu baru dan dapat kembali dikeluarkan kebijakan publik yang baru

Macam, Jenis, dan Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Ditinjau dari Pembuatnya

Pusat Dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara di pusat yang mengatur seluruh warga negara dan seluruh wilayah Indonesia

Daerah Dibuat oleh pemerintah/ pejabat atau lembaga di daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing

Kebijakan Publik Dalam Arti Luas

Peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis: berbentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peratuuan Daerah, SK Presiden, Gubernur atau Bupati

Peraturan-Peraturan yang tidak tertulis namun disepakati dan dipatuhi yang disebut dengan konvensi

Kebijakan Publik menurut Sifat

Bersifat ekstratifKebijakan publik yang berupa penyerapan sumber-sumber materialdari masyarakat luas. Contoh : kebijakan bea cukai tembakau

Bersifat regulatif Adalah kebijakan yang isinya sejumlah peaturan dan kewajiban yang harus ditaati warga negara maupun oleh penyelenggara negara bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kelancaran pembangunan, jaminan hak asasi warga negara dan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan ini berguna agar kebijakan baik ekstratif dan distributif dapat berjalan efektif. Contoh : kebijakan UMR

Bersifat distributifKebijakan publik yang bermaksud membagi dan mengalokasikan sumber-sumber material yang telah didapatkan tersebut kepada masyarakat luas. Contoh : kebijakan pemerintah membagikan kartu sehat bagi warga miskin

Bentuk-bentuk kebijakan publik :Gerakan; contoh gerakan orang tua asuh (GNOTA), gerakan kembali ke desa, gerakan penghijauan.peraturan perundangan ; contoh Undang-Undang tentang Lalu Lintas.Pidato atau pernyataan pejabat ; contoh pidato presiden tanggal 16 Agustus.Program ; contoh : program Keluarga Berencana, Program imunisasi.Proyek ; contoh proyek padat karya.Tindakan pejabat atau penyelenggara pemerintahan; contoh pembukan hubungan diplomatik, perluasan ekspor.

Norma dalam masyarakat

Agama Ketentuan yang mengatur cara hidup kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

Hukum Ketentuan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang

Kesusilaan Ketentuan dan pedoman hidup yang tumbuh dari hati sanubari manusia dan diakui universal. Kepada pelanggarnya merasa menyesal, takut kepada diri sendiri, bertentangan dengan hati sanubari

Kesopananketentuan-ketentuan dai sekelompok masyarakat pada daerah tertentu yang dipatuhi oleh warga masyarakat kepada pelanggarnya dianggap kurang sopan, tidak tahu tata krama sehingga menjadi bahan pergunjingan masyarakat

Pembuat Kebijakan Publik

Kebijakan PublikDisusun oleh mereka yang memegang kekuasaan atau

para penyelenggara pemerintahan

Kebijakan publik dari pusat dibuat oleh pemerintah pusat misalnya kebijakan

nasional yaitu prgram transmigrasi dan keluarga berencana

Kebijakan publik yang bersifat lokal atau daerah dibuat oleh pemerintah daerah yang

berlaku untuk daerah masing-masing

Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memberi masukan dan usulan terhadap perumusan kebijakan publik :

a. Membuat usulan kebijakanb. Mengadakan tatap muka dengan para pejabat yang berwenangc. Mengadakan diskusi, dialog dengan para penyelenggara pemerintahan d. Membuat kebijakan alternatif

Partisipasi masyarakat dalam suatu kebijakan piblik sangatlah penting sebab tanpa partisipasi masyarakat kebijakan publik tidak dapat dilaksanakan. Partisipasi dapat berupa

kegiatan yang mendukung, menolak, memberi usul, saran, kritik, dan sebagainya.

Makna dan Pentingnya Partisipasi

Partisipasi masyarakat di dalam perumusan kebijakan publik mengandung makna bahwa setiap warga negara dituntut untuk bersedia melibatkan diri (aktif) di dalam perumusan

kebijakan publik yang sesuai dengan prfesi dan kemampuan masing-masing.

Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik

Ada banyak manfaat seserang ikut serta dalam kebijakan publik antara lain :Dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasiDapat membentuk masyarakat hukumDapat membentuk masyarakat yang bermral dan berakhlak muliaDapat membentuk masyarakat madani. Yaitu masyarakat yang memiliki kesukarelaan, tidak menggantungkan pada orang lain (keswasembadaan), tidak menggantunkan diri pada negara (kemandirian), keterkaitan pada nilai-nilai yang disepakati

Penghambat Partisipasi Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik

Faktor internal :1) Masyarakat masihterbiasa pada pola lama yaitu

peraturan-peraturan tanpa partisipasi warga, warga tinggal menerima dan melaksanakannya.

2) Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

3) Masyarakt tidak tahu prosedur partisipasi.4) Rendahnya kesadaran hukum di kalangan

masyarakat.5) Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggar

kebijakan publik.

Faktor eksternal :1) Kadang-kadang tidak dibuka kesempata kepada

masyarakat untuk berpartisipasi.2) Masih adanya anggapan sentralistik yang tidak

sesuai dengan Otonomi Daerah.3) Adanya anggapan bawa partisipasi masyarakat akan

memperlambat pembuatan kebijakan publik.4) Kebijakan publik yang dibuat kadang-kadang belum

menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.

5) Kadang kala kebijakan publik tidak memihak kepada kepentingan rakyat.

Konsekuensi Tidak Aktifnya Masyarakat dalam Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik

Apabila masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik akanBerakibat sebagai berikut :a. Kebijakan publik yang dibuat badan yang berwenang tidak dapat diterapkan Dengan

baik sebab tidak ada dukungan dari masyarakat.b. Akan menimbulkan kekerasan, kekecewaan masyarakat bahkan dapat menimbulkan

perselisihan dan kekacauan.c. Akan timbul berbagai penolakan terhada kebijakan publik misalnya

demonstrasi/unjuk rasa secara besar-besaran.d. Kebijakan publik yang telah dibuat oleh badan yang berwenang tidak sesuai dengan

aspirasi masyarakat.e. Kebijakan publik yang dibuat oleh badan yang berwenang tidak mneyelesaikan

permasalahan yang justru menimbulkan masalal baru.