Organisasi Perangkat Daerah - tebokab.go.id · Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2017, ... keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

LKjIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

Organisasi Perangkat Daerah

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadhirat Allah Yang Maha Kuasa

dengan segala Rakhmat dan Izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2017

telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi

berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD

Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan

Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2017.

Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak pihak-pihak

yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat

meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja

instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya

kepemerintahan yang baik (good governace)

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungnan

Anak Kabupaten Tebo Tahun 2017 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor :

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo yaitu “ Terwujudnya kesejahteraan sosial berbasis pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan Anak yang produktif, kompetitif dan sejahtera,dan sejahtera untuk mendukung pembagunan Kabupaten Tebo ”.

dengan 6 (Enam) misi yaitu : 1. Mewujudkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Kabupaten Tebo

2. Memberikan pelayanan yang prima dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

3. Mewujudkan Program Perlindungan Anak dan Jaminan Sosial sehingga dapat

terlaksana dengan baik

4. Membantu penanganan pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin

yang Baik.

5. Mewujudkan Perlindungann Perempuan,Anak dan Rehabilitasi Sosial yang

kompoten dan mandiri dan produktivitas Perlindungan Perempuan.

6. Mewujudkan peningkatan kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga yang

harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat

LkjIP DINSOSP2PA 2017

2

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2017,

DINSOSP2TP2A Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 10

(sepuluh) program dengan 32 (tiga puluh dua ) Kegiatan, sesuai skala prioritas

melalui APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2017,

untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) sasaran dalam 7 (tujuh) indikator kinerja

(outcome/output) dan 5 (lima) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi

pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :

No

Sasaran Strategis

Target Indikator Kinerja Sasaran

(Outcome/Output)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)

Sangat Baik

Baik

Sedang

Kurang Baik

1 Perencana program dipusat dan daerah, Pelaksana teknis, pelaksanaan kegiatan dikepala bidang dan kecamatan

Meningkatnya kualitas usulan program pembangunan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perelindungan Anak, koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten, Meningkatnya koordinasi antara kepala bidang untuk pelaksanaan program, Pendataan dan informasi Kesejahteraan sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak

√

2 Terlaksananya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Tersedianya petugas yang handal dalam pengumpulan dan pengolahan data, Tersedianya informasi pembangunan kesejahteraan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak

√

3 Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Tersedianya data PMKS,PKS,

√

4 Mencegah, mengendalikan dan mengatasi kesejahteraan sosial.

Tersalurkannya bantuan sosial/hibah bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, tertanganinya kejadian darurat akibat bencana dan kejadian luar biasa secara baik dan

√


3

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana

kinerja (performance plan) sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran :

Terlaksana dengan “sangat baik” (100%) sebanyak 0 (tidak ada) indikator sasaran

strategis.

Terlaksana dengan “baik” (85% s/d <100%) sebanyak 5 (lima) indikator sasaran

strategis.

Terlaksanan dengan “sedang” (70% s/d <85%) sebanyak 2 (dua) indikator sasaran

strategis.

Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%)

disebabkan beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling

berkaitan, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah personil yang ada.

2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo.

3. Kurang akuratnya data usulan Oranisasi Perangkat Daerah (OPD).

4. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perencanaan pembangunan

cepat

5. meningkatkan implementasi PUG dalam pembangunan daerah

meningkatnya alokasi anggaran yang dimanfatkan untuk mewujudkan kesetaraan gender

√

6. meningkatkan peran dan keterlibatan kaum perempuan dalam berbagai sektor pembangunan

meningkatnya peran aktif perempuan dalam berbagai sektor pembangunan

√

7 menurunkan tingkat kejadian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO

menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO

√

Jumlah

0

5

1

1


4

daerah masih belum memadai.

5. Rendahnya komitmen anggaran dalam perencanaan penunjang

kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.tebo

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-

hambatan/permasalahan-permasalah diungkapkan di dalam bab-bab LKiP ini.

Berbagai keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Tebo tersebut di atas akan tetap dipertahankan, dan terhadap

kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk

masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Muara Tebo, Januari 2017

Kepala DinSosp2a Kabupaten Tebo

Drs. H. M. ISA, MY Pembina Tk.I

NIP. 19641231 199402 1008


5

DAFTAR ISI

Hal

RINGKASAN EKSEKUTIF I DAFTAR ISI 6

BAB I PENDAHULUAN 7 A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 7 B. STRUKTUR ORGANISASI 7 C. SUMBER DAYA APARATUR 9 D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LkjIP 9 E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 10 BAB II RENCANA STRATEGIS 12 A. RENSTRA 12 B. RENCANA KINERJA 19 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20 A. INDIKATOR KINERJA 20 B. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA 21 C. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 22 D. AKUNTABILITAS KEUANGAN 24 BAB IV PENUTUP 26 A. KESIMPULAN 26 B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 27 LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. PERENCANAAN STRATEGIS (FORMULIR RS) 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (FORMULIR RKT) 3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (FORMULIR PKK) 4. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (FORMULIR PPS)


6

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2016 tugas pokok dan fungsi

Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Kabupaten Tebo tentang uraian tugas dan fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo

adalah :

Melaksanakan tugas dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, dalam melaksanakan fungsi dimaksud dalam tugas diatas, Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungnan Anak Kabupaten Tebo

mempunyai wewenang :

a. Menyusun kebijakan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungnan Anak

b. Memberikan pelayanan umum dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungnan Anak

c. Pembinaan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungnan Anak

d. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

e. Melaksanakan urusan yang menyangkut penatausahaan Dinas

B. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Dinas Sosial P2PA Kabupaten Tebo ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2016 dengan susunan organisasi sampai dengan

bulan Desember 2017 sebagai berikut:

Kepala Dinas Sosnakertrans : Drs. H.M.ISA,MY Sekretaris : Lilis Rasika,S.Sos

- Subbag Kepegawaian : NOERFITA,SE - Staf Pelaksana : -

- Subbag perencanaan/keuangan : NURHAYATI,SP - Staf Pelaksana : TEDDY,SE - Subbag Umum : Noerfita, SE - Staf Pelaksana : -


7

Bidang, Perlindungan Perempuan Anak dan Rehbilitasi Sosial : Mamik Sulastri, SE - Staf Pelaksana : Ir. Jalaludin,MM : Marliansyah

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskis : Septiansyah,ST - Seksi Kepahlawanan dan Keperintisan

,Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial : Budi Kurniawan,SH - Seksi Penaganan Fakir Miskin : Ermayati,ST - Staf Pelaksana : Panji Karta JW, S.ST.MAP

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial : Su’dah, S.Ag

- Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam : Edi Ishak, S.Kom - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, & Orang Terlantar : Asmawati,SE - Staf Pelaksana : Nasrun - Staf Pelaksana : Tutiani

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga : Sugiyarto, SP - Staf Pelaksana : Sri Asrinaty,S.Psi - Staf Pelaksana : Sri Hartati - Staf Pelaksana : Nurmaini

C. SUMBER DAYA APARATUR Jumlah sumber daya aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kab. Tebo keadaan sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak

42 (empat puluh dua) orang dengan golongan sebagai berikut :

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)

Keadaan 31 Desember 2017 (orang)

Keterangan

IV 4

III 14

II 4

I

Honor 8

Jumlah

30


8

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan Keadaan 31 Desember 2017 (orang)

Keterangan

S3

S2 2

S1 20

D III 1

D II

D I

SLTA 5

SLTP 1

SD 1

Jumlah

30

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKjIP

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Tebo tahun 2017 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan

dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri

atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan

sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya

yang sah) Tahun Anggaran 2017, yang ditujukan kepada Bupati Tebo dan sebagai

bahan dukungan untuk penyusunan LKjiP Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun

Anggaran 2017.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2017 secara umum adalah sebagai

perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak pihak-pihak yang memberi mandat,

dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan

kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah

dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LKjiP yaitu diharapkan dapat

terciptanya kepemerintahan yang baik (good governace).


9

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tebo ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2017 Penyusunan LKjIP dimulai dengan

menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan

tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutya

dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan

dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (performance result) diperbandingkan

dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2017 sebagai tolok ukur

keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan

menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan

rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa

sejumlah celah kinerja (performance gap) kinerja yang merupakan umpan balik

untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo tahun 2017 disusun dengan sistimatika

sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN :

Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan tujuan penyusunan LKjIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS : Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA : Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pecapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP : Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


10

BAB II RENCANA STRATEGIS

A. RENSTRA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo mempunyai rencana strategis

(Renstra) yang berorientasi pada keluaran (out put) dan hasil (out comes) yang ingin

dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2017 – 2022 dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Tebo mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan

dan sasaran.

Pernyataan Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi

pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan

tetap eksis, antisipatif, inovativ, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu: ” Terwujudnya kesejahteraan sosial berbasis pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan Anak yang produktif, kompetitif dan sejahtera,dan sejahtera untuk mendukung pembagunan Kabupaten Tebo ”.

Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah,

sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Tebo ditetapkan sebanyak 6 (enam) misi sebagai berikut:


11

1. Mewujudkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Kabupaten Tebo

2. Memberikan pelayanan yang prima dibidang Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Mewujudkan Program Perlindungan Anak dan Jaminan Sosial sehingga

dapat terlaksana dengan baik

4. Membantu penanganan pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir

Miskin yang Baik.

5. Mewujudkan Perlindungann Perempuan,Anak dan Rehabilitasi Sosial yang

kompoten dan mandiri dan produktivitas Perlindungan Perempuan.

6. Mewujudkan peningkatan kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis

strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang

lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana

strategis.

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 6 (Enam) tujuan dan 7

(tujuh) sasaran strategis pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, seperti pada tabel berikut:


12

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

1. Menyiapkan dan menyediakan

bahan penyusunan program pembangunan kesejahteraan sosial, Perempuan dan Perlindungan Anak yang lebih efektif dan efisien.

2. Mewujudkan sistem informasi

kesejahteraan sosial (SIKS) dan data ketenagakerjaan yang mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, akurat dan baku

3. Mewujudkan kesejahteraan sosial

bagi masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tebo

4. Peningkatan kesetaraan gender

dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak

1. Perencana program dipusat dan

daerah, Pelaksana teknis, pelaksanaan kegiatan dikepala bidang dan kecamatan

1. Terlaksananya peran aktif

masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

1. Meningkatkan kualitas hidup

penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

2. Mencegah, mengendalikan dan

mengatasi kesejahteraan sosial. 1. Peningkatan peran Perempuan

dalam pembangunan

2. Peningkatan Tenaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

serta peningkatan kualitas pelayanan penanganan kasus bagi perempuan dan anak

3. Peningkatan pengetahuan

perempuan dalam mengambil keputusan

4. Penyediaan data terpilah bagi

perempuan dan anak


13

5. Terwujudnya pemberdayaan para penyandang masalah kesejahteraan sosia

5. Peningkatan kualitas hidup dan

pemberdayaan anak melalui pembentukan forum anak daerah

6. Penyelenggaraan pembangunan

responship anak melalui pengembangan kota layak anak

7. Mengadakan penyuluhan dan

sosialisasi terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

8. Penyediaan regulasi daerah tentang

peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang politik dan jabatan publik

9. Peningkatan Pembinaan terhadap

organisasi perempuan 1. Peningkatan kesetaraan gender

dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak


14

Strategi atau Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan

ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan

keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap

dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan

tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tebo dalam tahun 2017 terdiri atas 10 (sepuluh) program yang didukung

dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber

daya yang ada sebanyak 32 (tiga puluh dua kegiatan) kegiatan untuk mencapai 7

(tujuh) sasaran dan 5 (lima) tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel

berikut :

Tujuan 1 Menyiapkan dan menyediakan bahan penyusunan program pembangunan kesejahteraan sosial, tenagakerja dan transmigrasi yang lebih efektif dan efisien.

Sasaran Strategis Kebijakan Program Kegiatan

1. Perencana program dipusat dan daerah, Pelaksana teknis, pelaksanaan kegiatan dikepala bidang dan kecamatan

Mengembangakan misi-misi sosial dalam kerangka secara menyeluruh hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat guna penyampaian misi pembangunan di Daerah Kabupaten Tebo

1.

Program pelayanan administrasi perkantoran

1.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan Jasa JaminanPemeliharn Kesehatan PNS

3. Penyedia Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

4 Penyediaan Jasa Adminitrasikeuangan

5 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

6 Penyedia jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9 Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan bahan bacaan danperaturan Perundang-undangan


15

11 Penyediaan makan dan minum

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah

14 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

Tujuan 2 Mewujudkan sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) dan data ketenagakerjaan yang mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, akurat dan baku


1. Terlaksananya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Meningkatkan sumber daya manusia dan kinerja aparatur pemerintah.

1.

Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur.

1. Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

2. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.

Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapan

2 Pengadaan Pakaian hari tertentu

3.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.

Pendidikan dan pelatihan formal

2. Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

1

2

Penyusunan LaporanCapain Kinerja dan IhktisarRealisasi Kinerja OPD Penyusunan laporan Ahir tahun

5. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

1 Penyelenggaraan pameran investasi


16

Tujuan 3

Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam wilayah Kabupaten

Tebo


1. Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Meningkatkan kapasitas wawasan dan keterampilan keluarga miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

1. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

1. Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

2. Mencegah, mengendalikan dan mengatasi kesejahteraan sosial.

Meningkatkan pelayanan kepada penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

1 Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1

Peningkatan kualitas pelayanan, rasarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

2

3

4

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Verifikasi dan validasi data kemiskinan Program keluarga harapan


17

Tujuan 4 Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah dan

pemenuhan hak perempuan dan anak


Meningkatkan Ketersediaan data pilah dalam mendukung oerencanaan pembanugunan

Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembanunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak

1.

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1.

2

Fasilitasi pengembangan pusast pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan(P2 TP2) Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak

Tujuan 5 Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah dan

pemenuhan hak perempuan dan anak


Meningkatkan kesejateraan gender dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak

Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

1.

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender Dalam pembangunan

1.

2

Kegiatan pembinaan Organisasi Perempuan Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender


18

3

4

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejatera Fasilitasi, evaluasi monitoring peningkatan anak dan pemberdayaan perempuan Dharmawanita persatuan

B. RENCANA KINERJA

Pada dasarnya rencana kInerja (performance plan) tahun 2017

menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo selama tahun 2017. Target

kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 1 tahun dari

semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat

sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam

mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Rencana kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tebo tahun 2017 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana

Kinerja Tahunan (Lampiran 2: Formulir RKT).


19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban

dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau

kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau

kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas

kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan

metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan

sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi

patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan

dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam

pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. Indikator Masukan (Input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan

dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia,

dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus

dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses

menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama

pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan

menjadi keluaran.


20

3. Indikator Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari

suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

4. Indikator Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari

pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah

berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam

organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Tebo Tahun 2016 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat Indikator Keluaran

(Output)/Indikator hasil (Outcome).

B. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan

strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap

indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagagalan

pencapaian tujuan dan sasasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan

dengan metodologi perbandingkan capaian kinerja (performance result) dengan

rencana kinerja (performance plan) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan

organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari

kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana

kinerja, berdasaran sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase

capaian indikator kinerja didapatkankan dengan menghitung persentase perbandingan

realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat

sasaran.


21

C. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah

Kabupaten Tebo Tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target dan

realisasi atas sebanyak 13 indikator kinerja dengan 7 sasaran strategis, dan menentukan

persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4

klasifikasi penilaian yaitu:

Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya “Sangat Baik.” Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah 100 %

predikatnya “Baik.” Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan di bawah 85 %

predikatnya “Sedang.” Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 70 %

predikatnya “Kurang Baik”.

Ikhtiar target kinerja masing-masing sasaran strategi yang hendak dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaki Kabupaten Tebo dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut : Tabel III.I. Persentase Pencapaian Sasaran Strategi

NO SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET PERSENTASE


Meningkatnya kualitas usulan program pembangunan kesejahteraan sosial,ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koordiansi antar pusat, provinsi dan kabupaten, meningkatnya koordinasi antar kepala bidang untuk melaksanakan program, pendataan dan informasi kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

100%

97,08

2 Terlaksananya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Terlaksananya peningkatan sumber daya manusia dan kinerja aparatur pemerintah

100%

99,14


Tersedianya data PMKS dan PSKS, tenaga kerja dan transmigrasi

100%

99,61

4 Mencegah, mengendalikan dan Tersalurkannya bantuan


22

mengatasi kesejahteraan sosial. sosial/hibah bagi PMKS, tertanganinya kejadian darurat akibat bencana dan KLB secara baik dan cepat

100% 99,90

5 Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian

Terisinya lowongan kerja AKL, AKAD dan AKAN

100%

99,20

6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan tenaga kerja, Melakukan upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran

Terserapnya pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan kerja, rta terwujdnya pekerja yang mampu bekerja secara produktif

100%

99,80

7 Meningkatkan pelayanan dibidang sosial, ketenagakerjaan dan warga masyarakat transmigrasi dalam mendapatkan informasi guna peningkatan peran aktif pembangunan

Terwujudnya kerjasama antar daerah tujuan transmigrasi serta tersedianya sarana dan prasarana sosial bagi transmigrasi

100%

99,88

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja

Sasaran (Output) dari 7 (tujuh) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

No. Klasifikasi Penilaian Predikat

Jumlah Indikator Sasaran

1 100% Sangat Baik 0

2 85% sd < 100% Baik 7

3 70% sd < 85% Sedang 0

4 0 sd < 70% Kurang Baik 0

- Jumlah - 7

Dengan demikian pencapaian sasaran strategi Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak kabpaten Tebo Tahun 2017 dengan predikat sangat

baik (100%) adalah sebanyak 0 (tidak ada) indikator, predikat baik sebanyak 7 (tujuh)

indikator, predikat sedang sebanyak 0 (tidak ada) indikator, dan predikat kurang baik

sebanyak 0 (tidak ada) indikator.

Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sampai dengan triwulan keempat tahun 2017,


23

secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Di dalam perjalanan

selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan

dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan hambatan umum yang dijumpai adalah

sebagai berikut :

1. Pada tahap koordinasi, hambatan yang sering muncul adalah adanya hal-

hal baru yang muncul bersamaan dengan adanya perkembangan situasi

dan kondisi. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, diperlakukan prosedur

standar yaitu melalui evaluasi dan penilaian sampai dengan ditemukannya

prioritas dalam mengatasinya beserta jadwal waktu dalam menanganinya.

2. Pada sebuah sistem kerja secara utuh maka faktor SDM sangat menentukan

kelancaran pelaksanaan kegiatan. Ketidakberdayaan SDM dalam sebuah

tim kerja akan berpengaruh terhadap efektifitas dan kualitas pekerjaan. Dari

sisi ini, upaya dalam menangani hambatan yang muncul adalah dengan

mengintensifkan koordinasi, mengefektifkan materi/bahan koordinasi, dan

mengupayakan ketepatan waktu pekerjaan serta mengeksplorasi cara-cara

baru yang lebih efektif/efisien.

3. Pada sisi anggaran, maka dengan adanya pengembangan sistem

pencatatan beserta juklak/juknis yang menyertainya, telah memunculkan

beberapa persoalan-persoalan seperti dalam penulisan nomenklatur dalam

dokumen anggaran. Sedangkan hal lainnya yaitu yang terdapat pada

kegiatan tambahan Community Settlement Plan yang belum dilaksanakan

karena terkendala alokasi waktu dalam pelaksanaan yang membutuhkan

waktu lebih lama.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tebo dan

sumber lainnya yang sah (APBD Provinsi Jambi, APBN/Dekonsentrasi Tugas

Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas Sosp2pa Kabupaten Tebo belanja langsung sebesar Rp.

1,844,465,100,- dengan realisasi sebesar Rp. 1,778,141,074,- atau 96,40 %, dengan

rincian sebagai berikut : (Tabel III.3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pemerintah

Kabupaten Tebo)


24

Tabel III.3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2016.

No

Sumber Dana

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Realisasi

1 APBD Pemerintah Kabupaten Tebo

1.844.465.100 1.778.141.074 96,40

2 APBD Pemerintah Provinsi Jambi

3 APBN/Dekonsentrasi

4 APBN/Tugas Perbantuan

5 Bantuan Luar Negeri

6 Bantuan Masyarakat dan lain-lain


25

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2017, Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo telah

merencanakan dan melaksanakan 43 (empat puluh tiga) kegiatan dalam 13

(tiga belas) program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran

2017, untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) sasaran dalam 7 (tujuh) indikator

kinerja (output) dan 5 (lima) tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis.

2. Hasil capaian atas 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi

pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :

Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 0 (tidak ada) indikator sasaran

strategis

Terlaksana dengan “baik” sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran strategis

Terlaksanan dengan “sedang” sebanyak 0 (nol) indikator sasaran strategis

Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 0 (nol) indikator sasaran strategis.

3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%)

disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok

permasalahan yang saling berkaitan, yaitu :

Pada tahap koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan, hambatan yang

sering muncul adalah adanya hal-hal baru yang muncul bersamaan

dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi diwaktu bersamaan.

Kurangnya pemberdayaan SDM dalam sebuah sistem kerja (teamwork)

secara utuh, sangat menentukan kelancaran pelaksanaan suatu

kegiatan. Ketidakberdayaan SDM dalam sebuah tim kerja akan

berpengaruh terhadap efektifitas dan kualitas pekerjaan.

Pada sisi anggaran, dengan adanya pengembangan sistem

pencatatan beserta juklak/juknis yang menyertainya, memunculkan

beberapa persoalan-persoalan seperti dalam penulisan nomenklatur


26

dalam dokumen anggaran. Sedangkan hal lainnya terdapat pada

kegiatan tambahan Community Settlement Plan yang belum

dilaksanakan karena terkendala alokasi waktu dalam pelaksanaan yang

membutuhkan waktu lebih lama.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tebo pada masa yang akan datang, perlu strategi

untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai

berkut :

1. Diperlakukannya suatu prosedur standar yaitu melalui evaluasi dan

penilaian sampai dengan ditemukannya suatu titik prioritas dalam

penanganan yang berhubungan dengan jadwal dan waktu dalam


2. Mengintensifkan koordinasi, mengefektifkan materi/bahan koordinasi, dan

mengupayakan ketepatan waktu pekerjaan serta mengeksplorasi cara-

cara baru yang lebih efektif/efisien.


27

BPKP SUMBAR - YULFIS HENDRI 36

Formulir RS

Rencana StratejikTahun 2000 s/d 2004

Instansi : Lembaga Administrasi Negara

Visi : Institusi berkualitas internasional dalam kajian kebijakan, pembangunan sistem administrasi negara, dan

penyelenggaraan pendidikan dan peatihan aparatur negara dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik

Misi : Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan aparatur negara melalui pengembangan penelitian,

peayanan informasi, kajian kebijakan, konsultasi serta pendidikan dan pelatian, dalam bidang ilmu pengetahuan dan sisten administrasi negara yang dilakukan secara….tanggung jawab aparatur dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara

Kantor/Dinas/Instansi………

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Meningkatkan kualitas kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan diklat

•Persentase peningkatan kualitas pembinaan pendidikan dan pelatihan

•Persentase peningatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan serta pendidikan tinggi kedinasan di bidang ilmu administrasi negara yang didukung oleh kurikulum yang relevan dan sumber daya yang berkualitas …………………………………………………………….

Mengidentifikasi sasaran, serta kebijakan dan program yang akan dilaksanakan

654321

ProgramKebijakanIndikatorUraian

KeteranganCara Mencapai Tujuan dan SasaranSasaranTujuan

Lampiran II


28


Formulir RKT

Rencana Kinerja TahunanTahun 2002


-375 juta

150 widyiswara,

5 penyelenggara, 40 pengajar

150

80

Rp

Orang

Orang

%

Masukan:

Dana

SDM

Keluaran:

Jumlah lulusan TOT Widyaiswara

Hasil:

Tingkat pengetahuan widyaiswara

1.Diklat TOT

Widyaiswara

Peningkatan kapasi-

tas SDM

20 %Persentase peningkatan kualitas pembinaan pendidikan dan pelatihan

Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan serta pendidikan tinggi kedinasan di bidang ilmu administrasi negara yang didukung oleh kurikulum yang relevan dan sumber daya yang………..

987654321

Keterangan

Rencana tingkat capaian (target)

SatuanIndikator KinerjaUraianProgramRencana

tingkat capaian

(target)

IndikatorUraian

KegiatanSasaran


29


Formulir RK

Sambungan ………….. Rencana Kinerja TahunanTahun 2002


950 juta

2 Analis, 4 programer, 4 operator

1

20

Rp

Orang

set

%

Masukan:

Dana

SDM

Keluaran:

SIDA yang sudah dikembangkan

Hasil:

Ketersediaan informasi yang aktual dan handal dalam mendukung pengambilan keputusan menyangkut dikat

2.Pengem-

bangan Sistem Informasi

Diklat Aparatur (SIDA)

Peningkatan kapasi-

tas SDM

20 %Persentase peningatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan serta pendidikan tinggi kedinasan di bidang ilmu administrasi negara yang didukung oleh kurikulum yang relevan dan sumber daya yang ………….

987654321

Keterangan

Rencana tingkat capaian (target)

SatuanIndikator KinerjaUraianProgramRencana

tingkat capaian

(target)

IndikatorUraian

KegiatanSasaran


30

Lampiran III


Formulir PKK

Pengukuran Kinerja KegiatanTahun 2002


93,3%

100 %

100 %,

100 %,

100 %

100 %

93,75 %

350 juta

150 widyiswara,


150

75

375 juta

150 widyiswara,


150

80

Rp

Orang

Orang

%

Masukan:

Dana

SDM

Keluaran:

Jumlah lulusan TOT Widyaiswara

Hasil:

Tingkat pengetahuan widyaiswara

1.Diklat TOT

Widyaiswara

Peningkatan kapasi-

tas SDM

87654321

RealisasiRencana Tingkat capaian (Target)

SatuanIndikator Kinerja

Uraian

KeteranganPersentase Pencapaian

Rencana Tingkat capaian (Target)

KegiatanProgram


31


Formulir PKK

Pengukuran Kinerja KegiatanTahun 2002


100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

950 juta

2 Analis,

4 programer, 4 operator

1

20

950 juta

2 Analis,

4 programer,

4 operator

1

20

Rp

Orang

set

%

Masukan:

Dana

SDM

Keluaran:

SIDA yang sudah dikembangkan

Hasil:

Ketersediaan informasi yang aktual dan handal dalam mendukung pengambilan keputusan menyangkut diklat

2.Pengem-

bangan Sistem Informasi

Diklat Aparatur (SIDA)

Peningkatan kapasi-

tas SDM

87654321

RealisasiRencana Tingkat capaian (Target)

SatuanIndikator KinerjaUraian

KeteranganPersentase Pencapaian

Rencana Tingkat capaian (Target)

KegiatanProgram


32

Lampiran IV


Formulir PPS

Pengukuran Pencapaian SasaranTahun 2002


75 %

100 %

5

Persentase Pencapaian

Rencana Tingkat capaian

15 %

20 %

20 %

20 %

Persentase peningkatan kualitas pembinaan pendidikan dan pelatihan

Persentase peningatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan serta pendidikan tinggi kedinasan di bidang ilmu administrasi negara yang didukung oleh kurikulum yang ……………….

64321

Keterangan

RealisasiRencana tingkat capaian (target)

IndikatorSasaran

Sasaran


33

III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban

dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan

dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis

akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan

indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas

keuangan.

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan

sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi

patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan

dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam

pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

7. Indikator Masukan (Input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan

dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia,

dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

8. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus

dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses

menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan

selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah

masukan menjadi keluaran.


34

9. Indikator Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai

dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

10. Indikator Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

11. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari


12. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh

dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur

setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam

organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Sosnakertrans Kabupaten Tebo tahun

2013 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat Indikator Keluaran

(Output)/Indikator hasil (Outcome).

B. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi,

dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan

kegagagalan pencapaian tujuan dan sasasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja

dilakukan dengan metodologi perbandingkan capaian kinerja (performance result)

dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2013 sebagai tolok ukur

keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat

pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah

dituangkan dalam rencana kinerja, berdasaran sasaran dan program dalam

Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkankan

dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana

pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

C. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS


35

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah

Kabupaten Tebo tahun 2013 dilakukan dengan membandingkan antara target dan

realisasi atas sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja dengan 7 (tujuh) sasaran strategis,

dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian

dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu :

Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya “Sangat Baik.” Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah 100 %

predikatnya “Baik.” Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan di bawah 85 %

predikatnya “Sedang.” Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 70 %

predikatnya “Kurang Baik”

Ikhtisar target kinerja masing-masing sasaran strategis yang hendak dicapai Dinas

Sosnakertrans Kabupaten Tebo dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1. Persentase Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosnakertrans Kab. Tebo

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran

(Output) Target Pencapaian


Meningkatnya kualitas usulan program pembangunan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten, Meningkatnya koordinasi antara kepala bidang untuk pelaksanaan program, Pendataan dan informasi Kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

100 %.

95,30

2 Mewujudkan sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) dan data ketenagakerjaan yang mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, akurat dan baku

Terlaksananya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

100 %.

96,28


Tersedianya data PMKS,PKS, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,.

100 %.

96,03


Tersalurkannya bantuan sosial/hibah bagi Penyandang


36

Masalah Kesejahteraan Sosial, tertanganinya kejadian darurat akibat bencana dan kejadian luar biasa secara baik dan cepat

100 %. 99,20

5 Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian.

terisinya lowongan kerja AKL, AKAD dan AKAN.

100 %.

99,95

6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan tenaga kerja, Melakukan upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran.

terserapnya pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan kerja, serta terwujudnya pekerja yang mampu bekerja secara produktif

100 %.

98,88


terwujudnya Kerjasama antar daerah tujuan transmigrasi, serta tersedianya sarana dan prasarana sosial bagi transmigrans

100 %.

98,59

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja

Sasaran (Output) dari 7 (tujuh) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.2. Persentase Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

No. Klasifikasi Penilaian Predikat

Jumlah Indikator Kinerja Sasaran

1 100% Sangat Baik 0

2 85% sd < 100% Baik 5

3 70% sd < 85% Sedang 1

4 0 sd < 70% Kurang Baik 1

Jumlah 7

Dengan demikian pencapaian sasaran strategis Dinas Sosnakertrans Kabupaten

Tebo dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 0 (tidak ada) indikator,

predikat baik sebanyak 5 (empat) indikator, predikat sedang sebanyak 1 (tiga)

indikator, dan predikat kurang baik sebanyak 1 (dua) indikator.

Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan


37

Pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosnakertrans Kabupaten Tebo sampai dengan

triwulan keempat tahun 2013, secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan hambatan umum yang

dijumpai adalah sebagai berikut :

1. Pada tahap koordinasi, hambatan yang sering muncul adalah adanya hal-hal

baru yang muncul bersamaan dengan adanya perkembangan situasi dan

kondisi. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, diperlakukan prosedur

standar yaitu melalui evaluasi dan penilaian sampai dengan ditemukannya

prioritas dalam mengatasinya beserta jadwal waktu dalam menanganinya.

2. Pada sebuah sistem kerja secara utuh maka faktor SDM sangat menentukan

kelancaran pelaksanaan kegiatan. Ketidakberdayaan SDM dalam sebuah tim

kerja akan berpengaruh terhadap efektifitas dan kualitas pekerjaan. Dari sisi

ini, upaya dalam menangani hambatan yang muncul adalah dengan

mengintensifkan koordinasi, mengefektifkan materi/bahan koordinasi, dan

mengupayakan ketepatan waktu pekerjaan serta mengeksplorasi cara-cara baru

yang lebih efektif/efisien.

3. Pada sisi anggaran, maka dengan adanya pengembangan sistem pencatatan

beserta juklak/juknis yang menyertainya, telah memunculkan beberapa

persoalan-persoalan seperti dalam penulisan nomenklatur dalam dokumen

anggaran. Sedangkan hal lainnya yaitu yang terdapat pada kegiatan tambahan

Community Settlement Plan yang belum dilaksanakan karena terkendala

alokasi waktu dalam pelaksanaan yang membutuhkan waktu lebih lama.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2012. Sebagai gambaran dari

permasalahan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan pada triwulan

keempat tahun 2013 pada masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung kegiatan unit

organisasi Dinas Sosnakertrans secara keseluruhan maka dalam

pelaksanaan kegiatan secara umum bersifat fasilitasi kegiatan Dinas


38

Sosnakertrans dalam bidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi. Oleh

karena itu kegiatan di sekretariat Sosnakertrans dibedakan menjadi

kegiatan yang bersifat tak langsung (pelayanan internal) dan langsung.

Kegiatan tak langsung secara umum berfungsi membantu kelancaran tugas

pokok dan fungsi Dinas Sosnakertrans yang meliputi ketatausahaan serta

dukungan sarana prasarana kelancaran tugas serta mendukung koordinasi

rutin perencanaan di seluruh bidang.

1. Kegiatan Pelayanan Internal

Dalam pelaksanaannya untuk kegiatan ini lebih bersifat koordinatif,

yang disebabkan oleh banyaknya jenis pekerjaan yang harus

dikoordinasikan. beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

masih dijumpai. Permasalahan-permasalahan yang muncul adalah

sebagai berikut :

- Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik dan penerangan

kantor.

kegiatan ini juga telah menyesuaikan dengan kebutuhan yang

berkembang khususnya dalam penyediaan alat instalasi listrik,

itulah sebabnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini hanya

mencapai 50,87 %

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tebo dan sumber

lainnya yang sah (APBD Provinsi Jambi, APBN/Dekonsentrasi Tugas Perbantuan,

Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Sosnakertrans Kabupaten Tebo adalah sebesar Rp. 1.766.060.200,- dengan realisasi

sebesar Rp. 1.711.741.941,- atau 96,92 %, dengan rincian sebagai berikut : (Tabel

III.3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Tebo)

Tabel III.3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2013.

Anggaran Realisasi %


39

No Sumber Dana

(Rp) (Rp) Realisasi

1 APBD Pemerintah Kabupaten Tebo

1.766.060.200,- 1.711.741.941,- 96,92

2 APBD Pemerintah Provinsi Jambi

3 APBN/Dekonsentrasi 4 APBN/Tugas Perbantuan 5 Bantuan Luar Negeri 6 Bantuan Masyarakat dan lain-

lain

Jumlah

Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam

pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Dinas

Sosnakertrans Kabupaten Tebo tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1.766.060.200,-

dengan realisasi sebesar Rp. 1.711.741.941,- atau 96,92 % dengan rincian anggaran

dan realisasi per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4. Rincian Anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo Tahun 2013


40

Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan hambatan-

hambatan/permasalahan yang sudah diuraikan di dalam pencapaian indikator sasaran

pada analisis pencapaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja di bagian depan.

No Sasaran Strategis Anggaran

(Rp)

Realisasi (RP)

% (Realisasi)


545.291.000,- 520.121.091,- 95,30

2 Mewujudkan sistem informasi kesejahteraan

sosial (SIKS) dan data ketenagakerjaan yang mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, akurat dan baku

500.748.200,- 482.108.350,- 96,28

3 Meningkatkan kualitas hidup penyandang

masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

126.300.000,- 121.287.000,- 96,03


353.725.000,- 350.910.500,- 99,20

5 Mengembangkan ketenagakerjaan secara

menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian.

19.800.000,- 19.790.000,- 99,95

6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan tenaga kerja, Melakukan upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran.

150.046.000,- 148.365.000,- 98,88


70.150.000,- 69.160.000,- 98,59

JUMLAH 1.766.060.200,- 1.711.741.941,- 96.92


41

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2017, Dinsos P2PA

Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 31 (Tiga Puluh Satu)

kegiatan dalam 10 (sepuluh) program sesuai dengan skala prioritas melalui

APBD tahun anggaran 2017, untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) sasaran

dalam 7 (tujuh) indikator kinerja (output) dan 5 (lima) tujuan yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Hasil capaian atas 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi

pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :

Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 0 (tidak ada) indikator sasaran

strategis

Terlaksana dengan “baik” sebanyak 5 (empat) indikator sasaran strategis

Terlaksanan dengan “sedang” sebanyak 1 (tiga) indikator sasaran strategis

Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 1 (dua) indikator sasaran

strategis.

3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%)

disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan

yang saling berkaitan, yaitu :

Pada tahap koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan, hambatan yang

sering muncul adalah adanya hal-hal baru yang muncul bersamaan

dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi diwaktu bersamaan.

Kurangnya pemberdayaan SDM dalam sebuah sistem kerja (teamwork)

secara utuh, sangat menentukan kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan.

Ketidakberdayaan SDM dalam sebuah tim kerja akan berpengaruh

terhadap efektifitas dan kualitas pekerjaan.


42

Pada sisi anggaran, dengan adanya pengembangan sistem pencatatan

beserta juklak/juknis yang menyertainya, memunculkan beberapa

persoalan-persoalan seperti dalam penulisan nomenklatur dalam dokumen

anggaran. Sedangkan hal lainnya terdapat pada kegiatan tambahan

Community Settlement Plan yang belum dilaksanakan karena terkendala

alokasi waktu dalam pelaksanaan yang membutuhkan waktu lebih lama.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Dinsos P2PA Kabupaten Tebo pada masa yang akan

datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain

adalah sebagai berkut :

1. Diperlakukannya suatu prosedur standar yaitu melalui evaluasi dan

penilaian sampai dengan ditemukannya suatu titik prioritas dalam

penanganan yang berhubungan dengan jadwal dan waktu dalam


2. Mengintensifkan koordinasi, mengefektifkan materi/bahan koordinasi, dan

mengupayakan ketepatan waktu pekerjaan serta mengeksplorasi cara-cara

baru yang lebih efektif/efisien.


43

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 27.900.000 27.900.000 0 100,00

a PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 13.200.000 13.200.000 0 100,00

b PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 14.700.000 14.700.000 0 100,00

4PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR40.000.000 29.377.002 10.622.998 73,44

a PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 40.000.000 29.377.002 10.622.998 73,44

5PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN6.000.000 5.977.000 23.000 99,62

aPENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN AKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD6.000.000 5.977.000 23.000 99,62

6

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT

TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN (PMKS) LAINNYA

19.800.000 19.800.000 0 100,00

a

PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BOILDING)PETUGAS

DAN PENDAMPING SOSIAL, PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT

DAN PMKS LAINNYA

19.800.000 19.800.000 0 100,00

7PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI PENYANDANG

MASALAH KESEJATERAAN SOSIAL (PMKS)456.132.000 449.339.543 6.792.457 98,51

aPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA

REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PMKS120.232.000 114.648.843 5.583.157 95,36

bPENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG

MENYANGKUT TANGGAP DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 177.250.000 176.623.850 626.150 99,65

c PROGRAM KELUARGA HARAPAN 80.950.000 80.891.400 58.600 99,93

d FERIVIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN 77.700.000 77.175.450 524.550 99,32

8PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK185.625.000 177.433.430 8.191.570 95,59

aFASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)113.166.250 109.846.950 3.319.300 97,07

bPENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DAN ANAK72.458.750 67.586.480 4.872.270 93,28

9PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN447.862.500 435.374.300 12.488.200 97,21

a KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 155.000.000 149.058.600 5.941.400 96,17

bKEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN PERAN

SERTA DAN KESETARAAN GENDER123.862.500 118.981.400 4.881.100 96,06

cKEGIATAN PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM

MEMBANGUN KELUARGA SEJATERAAN99.000.000 98.705.300 294.700 99,70

dFASILITASI , MONITORING PENINGKATAN ANAK DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DHARMAWANITA PERSATUAN70.000.000 68.629.000 1.371.000 98,04

10 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA 17.832.000 17.815.900 16.100 99,91

a PENYELENGGARAN PAMERAN INVESTASI 17.832.000 17.815.900 16.100 99,91

MUARA TEBO, 2018

KEPALA DINAS SOSP2PA

KABUPATEN TEBO

Drs. H. M. ISA. MY

Pembina Tk.I

NIP19641231 199402 1 008

Instansi : Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo

Visi :

Misi : 1. Mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tebo.Mewujudkan

2. Memberikan pelayanan yang orima dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Mewujudkan Program Perlindungnan Anak dan Jaminan Sosial sehingga dapat terlaksana dengan baik.

4. Membantu penaganan Pemberdayaan Sosial dan Penanganagan Fakir Miskin yang baik.

5. Mewujudkan Perlindungan Perempuan,Anak dan Rehabilitasi Sosial yang kompoten dan Mandiri dan Produktifitas Perlindungan Perempuan.

6. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga yang Harmonis,dinamis,berkeadilan dan bermartabat.

MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNANDINSOSP2PA KAB. TEBO TAHUN 2017

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Perempuan , dan Perlindungan Anak yang Produktif,Kompetitif dan Sejahtera untuk mendunkung Pembangunan Kabupaten

Tebo

NoSasaran

ProgramKegiatan

1 2 3 4 7 8 9

1. 1. % 100% 1. 1. INPUT :

Dana Rupiah 33.900.000Rp

OUTPUT :

Tahun

OUTCOME :

Tersedianya Jasa

Komunikasi, Jasa Sumber

Daya Air dan Jasa Listrik

Meningkatnya Pelayanan

Komunikasi dan

Terpenuhinya Kebutuhan

Listrik, Komunikasi dan

Air.

listrik, air,

telekomunik

5 6

Perencana program dipusat dan

daerah, Pelaksana teknis,

pelaksanaan kegiatan dikepala

bidang dan kecamatan

Meningkatnya kualitas

usulan program

pembangunan kesejahteraan

sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungnan Anak,

koordinasi antara pusat,

provinsi dan kabupaten,

Meningkatnya koordinasi

antara kepala bidang untuk

pelaksanaan program,

Pendataan dan informasi

Kesejahteraan sosial,

Pemberdayaan Perempuan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

NoSasaran

Program Rencana

Tingkat Indikator Satuan

Kegiatan

Uraian Uraian Indikator Kinerja SatuanRencana

Tingkat

Lampiran 4 : Formulir PKK

Instansi : DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Visi :

Misi : 1. Mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tebo.

2. Memberikan pelayanan yang orima dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.3. Mewujudkan Program Perlindungnan Anak dan Jaminan Sosial sehingga dapat terlaksana dengan baik.4. Membantu penaganan Pemberdayaan Sosial dan Penanganagan Fakir Miskin yang baik.5. Mewujudkan Perlindungan Perempuan,Anak dan Rehabilitasi Sosial yang kompoten dan Mandiri dan Produktifitas Perlindungan Perempuan.6. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga yang Harmonis,dinamis,berkeadilan dan bermartabat.

RENCANA TINGKAT

MATRIK PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2017

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG PRODUKTIF, KOMPETITIF DAN

SEJAHTERA UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO

No PROGRAM

KEGIATAN Prosentase

Pencapaian

Rencana Keteranga

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT

PENCAPAIAN

(TARGET)

REALISASI (Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

1. 1. INPUT : Rupiah 33.900.000 28.658.483 84,54%

Dana

OUTPUT :Tahun

OUTCOME :

listrik, air,

telekomunik

asi

3

Program pelayanan

administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi

,sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi,

Jasa Sumber Daya Air dan Jasa

Listrik

Meningkatnya Pelayanan

Komunikasi dan Terpenuhinya

Kebutuhan Listrik, Komunikasi

dan Air.

No PROGRAM Rencana

Tingkat Capaian

(Target)

Keteranga

n

2 INPUT :

Dana Rupiah 3.225.600 3.210.000 99,52%

OUTPUT :

Tahun

OUTCOME :Premi Terjaminnya Pemeliharaan

Penyediaan jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Tersediannya Jasa Kesehatan

Pegawai dengan baik

dan Air.

Ansuransi

3 Penyedian Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

INPUT :

Dana Rupiah 15.000.000Rp 14.968.100 99,79%

OUTPUT :

Tahun

OUTCOME : Surat tanda

Terlaksananya Pelayanan

Perizinan kendaraan dinas

Operasional Kantor dengan baik

kendaraan

bermotor

Terjaminnya Pemeliharaan

Kesejatan Pegawai dengan Baik

Tersedianya pemeliharaan

pelayanan kendaraan .

4 INPUT :

Dana Rupiah 85.100.000Rp 85.100.000 100,00%

OUTPUT :

Tahun

OUTCOME :

5 INPUT :

Dana Rupiah 5.000.000Rp 4.999.350 99,99%

OUTPUT :

Tahun

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tertibnya Administrasi Keuangan

SKPD

Terwujudnya Pelayanan

Administrasi Keuangan yang

Tertib

Pengelola

Keuangan

OUTCOME : kebersihan

bahan

pembersih

6 INPUT :

Dana Rupiah 4.000.000Rp 3.950.000 98,75%

OUTPUT :

Tahun

OUTCOME :

Kantor

Tersedianya Peralatan alat

kebersihan kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peratan Kerja

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peratan Kerja

peralat

elektronik

7 INPUT :

Dana Rupiah 28.750.000Rp 28.739.800 99,96%

OUTPUT :

Tahun

OUTCOME :ATK Kantor

8 INPUT :

Dana Rupiah 7.200.000Rp 7.199.000 99,99%

OUTPUT :

Tahun

Tersedianya pemeliharan

Peralatan kerja dengan baik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis kantor

Tersedianya Peralatan dan Alat

Tulis kantor tercukupinPenyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Keperluan Kantor

OUTCOME :

9 INPUT :

Dana Rupiah 5.500.000Rp 5.495.000 99,91%

OUTPUT :

Tahun

OUTCOME :

10 INPUT :

Dana Rupiah 7.000.000Rp 7.000.000 100,00%

OUTPUT :

Cetak

Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Penyediaaan Peralatan Instalasi

Listrik dan Penerangan Gedung

Tersedianya Peralatan Instalasi

Listrik dan Penerangan Gedung

Alat Instalasi

Listrik

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan Keperluan kantor.

OUTPUT :

Tahun

OUTCOME :

11 INPUT :

Dana Rupiah 16.300.000Rp 16.300.000Rp 100,00%

OUTPUT :

Penyediaaan Buku Bacaan dan

Buku Buku Perpustakaan,

Majalah dan Koran

Tersedianya Buku Bacaan dan

Buku Buku Perpustakaan,

Alat

Kelengkapan

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Penyediaan Makan Minum Kantor

Orang

OUTCOME :

Peningkatan Kinerja Aparatur Tahun

12 INPUT :

Dana Rupiah 180.000.000Rp 179.606.166 99,78%

OUTPUT :

Tahun

OUTCOME :

Tercapainya Kegiatan Koordinasi

dan Konsultasi Perencanaan

diluar daerah

Perjalanan

Dinas

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksanya Rapat Koordinasi


13 INPUT :

Dana Rupiah 132.000.000Rp 110.000.000 83,33%

SDM orang

OUTPUT :

Tahun

OUTCOME :

Honorer

14 INPUT :

Dana Rupiah 13.918.000Rp 13.850.000 99,51%

orang

OUTPUT :

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Penyediaan jasa administrasi

teknis perkantoran

Adanya Tenaga Administrasi/

Teknis Perkantoran

Lancarnya Pelaksanaan Program

dan Kegiatan Kantor.

OUTPUT :

Tahun

OUTCOME :

2 1 INPUT :

Dana Rupiah 17.600.000Rp 17.400.000 98,86%

Perjalanan

Dinas

Program Peningkatan Saran

dan Prasarana

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Terlaksanya Rapat Koordinasi


dalam daerah

Tercapainya Kegiatan Koordinasi


Dalam Daerah

OUTPUT :

Tahun

OUTCOME :

Terdapatan alat-alat

perlengkapan kantor

Komputer

Printer

2 INPUT :

Dana Rupiah 88.820.000Rp 88.648.000 99,81%

OUTPUT :

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Kantor Roda 4 dan Roda 2

Tahun

OUTCOME :

Terawatnya Kendaraan Dinas

Operasional Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Kend. DinasTerawatnya Kendaraan Dinas

Operasional Kantor

3 1 INPUT :

Dana Rupiah 13.200.000Rp 13.200.000Rp 100,00%

OUTPUT :

Tahun

OUTCOME :

2 INPUT :

Dana Rupiah 14.700.000Rp 14.700.000Rp 100,00%

OUTPUT :

Tahun

Pakaian

Dinas

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Kelengkapannya

Penyediaan Pakain Dinas Harian

Pegawai dengan Kelengkapan

Kend. Dinas

Meningkatnya Disiplin Pegawai

dalam Berpakaian Dinas.

Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

Penyediaan pakaian khusus hari- Tahun

OUTCOME :

4 1 Pendidikan dan pelatihan formal INPUT :

Dana Rupiah 40.000.000Rp 29.377.002 73,44%

OUTPUT :

Orang tercapainya peserta kursus /

pelatihan

Tersedianya pakaian untuk

memperingati hari-hari tertentu

Pakaian

Olahraga

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

Penyediaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

OUTCOME :

Tahun

5 1 INPUT :

Dana Rupiah 6.000.000Rp 5.977.000Rp 99,62%

OUTPUT :

Buku

OUTCOME :

Tersedianya pedoman Tahun

6 1 INPUT :

Dana Rupiah 19.800.000Rp 19.800.000 100,00%

OUTPUT :

Program Pemberdayaan

Fakir Miskin Komunitas

Adat Terpencil(KAT) Dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosail (PMKS)

Peningkatan Kemampuan

(Capacity Boiding) Petugas dan

Pendamping sosial Pemberdayaan

Fakir Miskin , KAT dan PMKS

Lainnya

Program peningkatan

pengembangan system

pelaporan capaian kinerja

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

Meningkatnya kualitas aparatur

Tersusunnya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar SKPD

Buku

OUTCOME :

Tersedianya data PMKS Tahun

7 1 INPUT :

Dana Rupiah 120.232.000Rp 114.648.843Rp 95,36%

OUTPUT :

Orang

OUTCOME :

Tahun

2 INPUT :

Dana Rupiah 177.250.000Rp 176.623.850 99,65%

Kesejahteraan Sosail (PMKS)

lainnya.

LainnyaTerselenggaranya pendataan

PMKS

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Peningkatan kualitas pelayanan,

sarana dan prasarana rehabilitasi

sosial bagi PMKS

terwujudnya kualitas pelayanan

sarana dan prasarana rehabilitasi

sosial berupa fasilitasi pemberian

bantuan

Berkurangnya beban kehidupan

bagi PMKS

Penanganan masalah-masalah

strategis yang menyangkut Dana Rupiah 177.250.000Rp 176.623.850 99,65%

OUTPUT :

Orang

OUTCOME :

Tahun

terlaksananya kegiatan

penanganan masalah strategis

yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa

berupa operasional dan fasilitasi

persediaan logistik

tertanganinya kejadian darurat

akibat bencana dan kejadian luar

biasa secara baik dan cepat

strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

3 INPUT :

Dana Rupiah 80.950.000Rp 80.891.400Rp 99,93%

OUTPUT : Orang

Terlaksananya Program Keluarga

Harapan

OUTCOME :

Terbantunya keluarga yang

kurang mampu

Tahun

4 INPUT :

Dana Rupiah 77.700.000Rp 77.175.450 99,32%

OUTPUT : Orang

Terlaksana Ferifikasi dan Validasi

Ferifikasi dan Validasi data

Kemiskinan

biasa secara baik dan cepat

Program Kegiatan Harapan

Terlaksana Ferifikasi dan Validasi

data Kemiskinan

OUTCOME :

Tepat sasaran data terdata

dengan baik

Tahun

8 1 INPUT :

Dana Rupiah 113.166.250Rp 109.846.950 97,07%

OUTPUT :

Paket

OUTCOME :

Tahun

Terpenuhi Fasilitas

Pengembangan Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan

Perempuan

Berjalannya fasilitasi

Pengembangan Pusat Pelayanan


Program Penguatan

Kelmbagaan Pengarutamaan

Gender dan Anak

Fasilitasi Pengembangan Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayan

Perempuan (P2TP2A)

2 INPUT :

Dana Rupiah 72.458.750Rp 67.586.480 93,28%

OUTPUT :

Orang

OUTCOME : Tahun

Terpenuhi Penguatan

Kelembagaan Pengarutamaan

Gender dan Anak

Penguatan Kelembagaan

Pengarutamaan Gender dan Anak

Kuatnya Kelembagaan

Pengarutamaan Gender dan

Anak.


Perempuan dan Anak (P2TP2A)

9 1 INPUT :

Dana Rupiah 155.000.000Rp 149.058.600 96,17%

OUTPUT :

Orang

OUTCOME :

Tahun

2 INPUT :

Dana Rupiah 123.862.500Rp 118.981.400 96,06%

OUTPUT :

Orang

Kegiatan Pembinaan Organisasi

Perempuan

Terpenuhi Pembinaan Organisasi

Perempuan

Berjalanannya kelembagaan

Pembinaan Organisasi Permpuan

Terlaksananya kerjasama

pendidikan dan pelatihan

Peningkatan Peran Serta Jender

Program Peningkataan

Peran Serta dan Kesetaraan

Gender Dalam

Pembaguanan

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan Jender

OUTCOME :

Tahun

3 INPUT :

Dana Rupiah 99.000.000Rp 98.705.300 99,70%

OUTPUT : Orang

OUTCOME : Tahun

4 INPUT : Rupiah 70.000.000Rp 68.629.000 98,04%

Dana

Kegiatan Penyuluhabn bagi Ibu

Rumah Tangga dalam

Membangun Keluarga Sejahtera

Terpenuhinya Kegiatan

Penyuluhan Bagi Ibu Rumah

Tangga dalam Membangun

Terlaksanaanya Pengumpulan

bahan data untuk ibu dan anak

Fasilitasi, monitoring peningkatan

anak dan pemberdayaan

perempuan Dharma Wanita

pendidikan dan pelatihan

Peningkatan Peran Serta Jender

Berjalannya Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Penikatan Peran

serta Jender dengan baik.

OUTPUT :

Orang

OUTCOME :

Tahun

10 1 INPUT :

Dana Rupiah 17.832.000Rp 17.815.900 99,91%

Program Peningkatan

Formal dan Kerja Sama

Investasi

perempuan Dharma Wanita

Persatuan.

Terpenuhinya fasilitas

Evaluasi,monitoring Peningkatan

Anak dan Permpuan Dharma

Wanita Persatuan

Penyelenggaraan pameraan

investasi

Terciptanya Pembinaan Dharma

Persatuan dari Seluruh OPD.

OUTPUT :

orang

OUTCOME :

Tahun

1.844.465.100 1.778.141.074 96,40

.

Drs. H.M.ISA,MY

JUMLAH

MUARA TEBO, JANUARI 2018

KEPALA DINSOSP2PA

Terlaksananya penyelenggaraan

pameraan investasi

Adanya pemeraan ivestasi yang

dapat di lihat masyarakat

KABUPATEN TEBO

Drs. H.M.ISA,MY

Pembina TK. I

NIP. 19641231 199402 1 008

Instansi : DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Visi

:

Misi : 1. Mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tebo.

2. Memberikan pelayanan yang orima dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Mewujudkan Program Perlindungnan Anak dan Jaminan Sosial sehingga dapat terlaksana dengan baik.

MATRIK RENCANA PROGRAM STRATEGIK TAHUN 2017

DINAS SOSP2PA KAB. TEBO

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG PRODUKTIF, KOMPETITIF

DAN SEJAHTERA UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO

4. Membantu penaganan Pemberdayaan Sosial dan Penanganagan Fakir Miskin yang baik.

6. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga yang Harmonis,dinamis,berkeadilan dan bermartabat.

Indikator Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6 8

1 1.

2.

3.

Perencana program dipusat

dan daerah, Pelaksana

teknis, pelaksanaan kegiatan

di kepala bidang dan

kecamatan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

NoKegiatan Pokok

7

Penyediaan jasa jaminan

kesehatan PNS

Menyiapkan dan menyediakan

bahan penyusunan program

pembangunan kesejahteraan sosial,

tenaga kerja dan transmigrasi yang

lebih efektif dan efisien

Tujuan KetSasaran

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/ operasional

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

5. Mewujudkan Perlindungan Perempuan,Anak dan Rehabilitasi Sosial yang kompoten dan Mandiri dan Produktifitas Perlindungan Perempuan.

Mengembangkan misi-misi

sosial dalam kerangka

secara menyeluruh hingga

menyentuh seluruh lapisan

masyarakat guna

penyampaian misi

pembangunan di Daerah

Kabupaten Tebo

Meningkatnya kualitas usulan

program pembangunan

kesejahteraan sosial,


dan perlindungan anak,

koordinasi antara pusat,

provinsi dan kabupaten,

Meningkatnya koordinasi

antara kepala bidang untuk

pelaksanaan program,

pendataan dan informasi

Uraian

Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik

4.

5.

Penyediaan jasa adminitasi

keuangan

Penyediaan kebersihan

kantor

pendataan dan informasi

Kesejahteraan Sosial,


dan Perlindungan anak

Organisasi Perangkat Daerah - tebokab.go.id · Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2017, ... keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

Documents