ORGANISASI MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM (Studi tentang Keterlibatan Pemuda Pancasila dalam Bentrokan Massa di DKI Jakarta, Jawa barat dan Banten Tahun 2013-2018) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos) Nur Hidayat NIM: 11151120000032 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDATULLAH JAKARTA 1441 H/2019 M
102
Embed
ORGANISASI MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM (Studi …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ORGANISASI MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
(Studi tentang Keterlibatan Pemuda Pancasila dalam Bentrokan
Massa di DKI Jakarta, Jawa barat dan Banten Tahun 2013-2018)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana (S.Sos)
Nur Hidayat
NIM: 11151120000032
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDATULLAH
JAKARTA
1441 H/2019 M
iv
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang organisasi masyarakat dan ketertiban umum
dengan Studi tentang Keterlibatan Pemuda Pancasila dalam bentrokan massa di
DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Tahun 2013-2018. Tujuan dari penelitian ini
adalah Untuk mengetahui keterlibatan Pemuda Pancasila dalam beberapa
bentrokan massa dan sikap pengurus Pemuda Pancasila terhadap anggota dan
pengurus yang terlibat dalam bentrokan massa, selain itu dianalisis pula sanksi
yang diterima Pemuda Pancasila terhadap kasus bentrokan massa yang diberikan
oleh aparat penegakan hukum.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan
data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan teori organisasi kemasyarakatan, konflik, penegakan hukum dan
negoisasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa bentrokan yang melibatkan
Ormas Pemuda Pancasila, pada dasarnya terjadi karena permasalahan pribadi atau
oknum anggota dan yang menjadi isu atau faktor bentrokan ialah permasalahan
ekonomi anggota di tingkat bawah. Sikap yang dilakukan oleh aparat penegakan
hukum ialah berupaya menyelesaikan konflik secara persuasif dengan
memediasikan atau menjadi mediator terhadap Ormas yang terlibat untuk
bersepakat meredam dan saling berdamai. Secara organisasi Pemuda Pancasila
tidak diberikan sanksi karena yang terlibat hanya oknum anggota bukan Ormas
Pemuda Pancasila sehingga yang diberikan sanksi adalah oknum anggota Ormas
Pemuda Pancasila. Sikap yang dilakukan oleh pimpinan pengurus organisasi ialah
dengan cara bernegoisasi dengan tujuan upaya penyelesaian konflik dan berusaha
meredam dan bersepekat menyelesaikan permasalahan dengan berdamai.
Kata Kunci: Ormas, Pemuda Pancasila, Bentrokan, Sikap.
v
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-
Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Organisasi
Masyarakat dan Ketertiban Umum Studi tentang Keterlibatan Pemuda Pancasila
dalam Bentrokan Massa di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Tahun 2013-
2018”, penelitian ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Sosial Srata satu pada Program Studi Ilmu Politik, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan banyak pihak,
sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa
hormat penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah memberikan bantuan moril maupun materi baik langsung maupun tidak
langsung dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada
yang saya hormati:
1. Ibu Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Lubis, Lc., selaku Rektor
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Dr. Ali Munhanif, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta
seluruh staff dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Iding Rosyidin, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
vi
4. Ibu Suryani, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan selaku Dosen
Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan memberikan
arahan, bimbingan, ilmu, serta kritik dan saran dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Idris Thaha, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah
memberikan arahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Teristimewa kepada kedua Orang Tua penulis, Papa Ir. Abdu Rachman
dan Mama Farida atas segala doa yang selalu dipanjatkannya kepada Allah
SWT dan atas segala bimbingannya kepada saya untuk menjadi manusia
yang bermanfaat. Tidak lupa pula kepada Uni, adik dan keponakan penulis
yang selalu mendoakan, memberikan motivasi serta pengorbanan baik dari
segi moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini.
8. Para narasumber dalam penelitian ini yaitu: Capt Hariman Siregar, SH.
M.Si,M.Mar, Ketua bidang organisasi dan keanggotaan Majelis Pimpinan
Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Bapak Gunung Hutapea,
Ketua bidang organisasi dan keanggotaan Majelis Pimpinan Nasional
(MPN) Pemuda Pancasila, Bapak Yahya Abdul Habib, S.E, Wakil
Sekretariat Jendral bidang organisasi dan keanggotaan Majelis Pimpinan
Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, H. Zulkarnain, S.E, Ketua bidang
vii
pertahanan dan keamanan Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda
Pancasila Banten, Ibu Eka Sularsti Amirudin, Sekretaris Majelis Pimpinan
Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Tanggerang, Bapak Ahmad
Sujari, Sekretaris II Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila
Kecamatan Tiga Raksa yang telah menjadi Narasumber dalam penelitian
Bab IV, penulis memaparkan analisis penelitiannya yakni, keterlibatan
Pemuda Pancasila dalam bentrokan massa di DKI Jakarta, Jawa Barat dan
Banten tahun 2013-2018, faktor-faktor yang menyebabkan konflik antara
Pemuda Pancasila dengan Ormas yang lain, sanksi apa yang diterima oleh
Pemuda Pancasila terhadap kasus bentrokan massa yang diberikan oleh aparat
penegakan hukum dan bagaimana sikap pimpinan pengurus Pemuda
Pancasila terhadap anggota yang terlibat dalam bentrokan massa. Maka bab
ini, berisikan jawaban dari pernyataan masalah tersebut.
Bab V, secara garis besar bab ini merupakan bagian penutup atau akhir
penelitian, yang berisikan kesimpulan yang menjadi inti dari penelitian dan
saran untuk pengembangan penelitian lebih lajut.
19
BAB II
KERANGKA TEORI
Pada bab ini penulis memaparkan mengenai landasan teoretis melalui
kerangka teori, yang didalamnya menjelaskan teori yang dipakai untuk
menjelaskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pemuda
Pancasila terlibat dalam beberapa bentrokan massa, bagaimana sikap aparat
penegak hukum terhadap kasus bentrokan massa yang melibatkan Pemuda
Pancasila dan bagaimana sikap pengurus Pemuda Pancasila terhadap anggota
yang terlibat dalam bentrokan massa, dengan menggunakan teori organisasi
kemasyarakatan, konflik, penegakan hukum dan negoisasi.
A. Teori Organisasi Kemasyarakatan
Organisasi Masyarakat (Ormas) secara konkret adalah organisasi yang
tersusun secara struktur, biasanya dimulai dari tingkat tertinggi atau pusat sampai
terendah di tingkat daerah atau rukun warga. Sebelum membahas lebih jauh
Ormas, maka alangkah baiknya kita ketahui dahulu tentang pengertian organisasi
dan kemasyarakatan. Istilah organisasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu
“organon” dan merupakan istilah latin, yaitu “organum” yang mempunyai arti
yaitu sebuah alat, bagian, anggota dan badan.1 Menurut James D. Mooney,
organisasi merupakan suatu perkumpulan manusia yang berserikat untuk
menggapai tujuan bersama.
Chester I. Bernard menyatakan bahwa organisasi adalah sebuah sistem dari
sebuah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh dua individu tau lebih, dan
1 Nia Kania Winayanti, “Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas” (Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2011) h.11.
20
organisasi memiliki tiga ciri yaitu: pertama, memiliki sekumpulan individu yang
berkelompok. Kedua, memiliki hubungan kerja sama. Ketiga, memiliki kerja
sama yang berdasarkan pada hak kewajiban dan tanggung jawab untuk menggapai
tujuan bersama. Selanjutnya Sondang P. Siagan, melihat organisasi berdasarkan
hakikat organisasi, yaitu: Pertama, organisasi merupakan sebuah wadah atau
tempat. Kedua, organisasi dipandang sebagai suatu proses. Ketiga, organisasi
merupakn sekelompok individu.2
Berdasarkan uraian di atas, maka organisasi adalah wadah atau tempat
yang dibentuk oleh pemerakarsa organisasi dan memiliki anggota organisasi yang
terbentuk atas dasar persamaan visi misi, cita-cita sehingga menetapkan tujuan
yang sama, terbentuk secara terstruktur, menetapkan arah kebijakan dan memiliki
program kerja dalam mencapai tujuan organisasi.3
Organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:4
1. Adanya pemrakarsa yang membentuk wadah organisasi;
2. Memiliki anggota organisasi;
3. Memiliki landasan hukum internal organisasi, yang sering disebut dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi;
4. Memiliki kepengurusan organisasi yang terstruktur dan mempunyai
kewenangan dan tanggung jawab setiap tingkatan kepengurusan;
5. Memiliki arah kebijakan dan memiliki program kerja yang berlandasankan
atas visi misi untuk menggapai tujuan organisasi;
2 Nia Kania Winayanti, “Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas.” h.11-13 3 Nia Kania Winayanti, “Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas.” h.13. 4 Nia Kania Winayanti, “Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas.” h.13-14
21
6. Memiliki sistem kaderisasi keanggotaan yang jelas, yang berlandaskan
pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab dan prestasi.
Selanjutnya, yang dimaksud dengan “Kemasyarakatan” istilah ini berasal
dari kata “masyarakat” yang berarti sekelompok orang yang merangkai kehidupan
bersama menjadi satu kesatuan yang saling membutuhkan, dan memiliki
persamaan ciri-ciri sebagai kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan
“kemasyarakatan” ialah suatu hal yang menyangkut masyarakat. Searah dengan
itu, yang dimaksud dengan “masyarakat” sekumpulan individu yang bersatu dan
terikat dengan persamaan kebudayaan, sedangakan istilah “kemasyarakatan”
diartikan sebagai perihal mengenai atau menyangkut masyarakat.5
A.1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan
Berdasarkan uraian di atas, maka organisasi kemasyarakatan merupakan
sebuah wadah atau tempat yang dibentuk oleh sekelompok individu, yang
memiliki visi-misi, cita-cita dan tujuan yang sama, memiliki kepengurusan yang
tersusun secara terstruktur, memiliki anggota yang jelas, memiliki kewenangan
dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota
organisasi di segala bidang kemasyarakatan seperti: Pendidikan, kesehatan,
keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain.6
Organisasi masyarakat di Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-
5 Nia Kania Winayanti, “Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas.” h.14. 6 Nia Kania Winayanti, “Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas.” h.15
22
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi
Undang-Undang.
Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan
tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.7
A. 2. Ciri-Ciri Organisasi Kemasyarakatan
Secara umum organisasi kemasyarakatan mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut:8
1. Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat atas dasar sukarela;
2. Sebagai alat untuk memperjuangkan dan mengabdikan di bidang
kemasyarakatan tertentu;
3. Sebagai wadah atau tempat untuk masyarakat dalam mengekspresikan diri
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
4. Aktifitas atau kegiatannya bukan merupakan kegiatan politik, namun arah
kegiatan program organisasinya dapat mempunyai dampak politik.
Organisasi kemasyarakatan secara umum dapat dikelompokkan menjadi
dua kelompok, yaitu:9
1. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam satu bidang kekhususan,
sering disebut dengan organisasi profesi, seperti: Persatuan Insinyur
7 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Organisasi Kemasyarakatan. 8 Nia Kania Winayanti, “Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas.” h.15-16 9 Nia Kania Winayanti, “Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas.” h.16.
23
Indonesia (PII), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Dokter
Indonesia (IDI), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), dan
lain-lain;
2. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak atas kegiatan kemasyarakatan
lebih dari satu kekhususan, seperti Muhamadiyah, NU, Persis, dan lain-
lain. Dimana dalam praktinya organisasi agama, juga bergerak dalam
bidang kemasyarakatan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan
persoalan sosial lainnya.
Asas, ciri, dan sifat organisasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:
asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.10 Ormas dapat mencantumkan ciri
tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.11 Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan
demokratis.12
10 Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan. 11 Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan. 12 Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan.
24
A.3. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Organisasi Kemasyarakatan
Tujuan, fungsi, dan ruang lingkup organisasi kemasyarakat berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan, Ormas bertujuan untuk:13
a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yag
hidup dalam masyarakat;
e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f. Mengembangkan kestiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi
dalam kehidupan bermasyarakat;
g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
dan
h. Mewujudkan tujuan negara.
Ormas berfungsi sebagai sarana:14
a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan
organisasi;
b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan
organisasi;
c. Penyalur aspirasi masyarakat;
13 Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan. 14 Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan.
25
d. Pemberdayaan masyarakat;
e. Pemenuhan pelayanan masyarakat;
f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
A.4. Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan
Hak dan kewajiban organisasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,
Ormas berhak:15
a. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan
terbuka;
b. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang
Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
d. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
e. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan
organisasi; dan
f. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta,
Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan
organisasi.
Ormas berkewajiban:16
15 Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan.
26
a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta
memberikan manfaat untuk masyarakat;
d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.
Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakat, Organisasi Masyarakat dilarang
untuk:17
(1) Ormas dilarang:
a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan
nama, lambang, bendera, atau atribut pemerintahan;
b. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain
atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau
bendera Ormas; dan/atau
c. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai
politik.
16 Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan. 17 Tim Grasindo, “Update Paling lengkap Undang-Undang Ormas” (Jakarta: PT
Grasindo, 2018) h.9-11.
27
(2) Ormas dilarang:
a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan
dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau
b. Mengumpulkan dana untuk partai politik.
(3) Ormas dilarang:
a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau
golongan;
b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodahan terhadap
agama yang dianut di Indonesia;
c. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan
ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
dan/atau
d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ormas dilarang:
a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau
organisasi terlarang;
b. Melakukan kegiatan seperatis yang mengancam kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
28
c. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham
yang bertentangan dengan Pancasila.
Berdasarkan penjelasan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di atas, mengatur
bahwa setiap Organisasi masyarakat pada dasarnya memiliki larangan, salah
satunya melarang atau berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan
terciptanya kedamaian dalam masyarakat.
Teori organisasi kemasyarakatan digunakan untuk menjelaskan posisi
Pemuda Pancasila sebagai organisasi masyarakat yang berkewajiban menjaga
ketertiban umum, terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Organisasi
masyarakat dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman
dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Secara
keseluruhan Pemuda Pancasila bisa dikategorikan sebagai organisasi
kemasyarkatan karena memiliki syarat-syarat dan ciri-ciri organisasi
kemasyarakatan.
B. Teori Konflik
B.1. Pengertian Konflik
Konflik adalah salah satu bentuk dari sebuah hubungan sosial atau sebuah
gejala sosial yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena di dalam
kehidupan masyarakat terdiri dari sejumlah besar hubungan sosial, maka dari itu
29
bisa saja terjadi sebuah konflik antara warga masyarakat yang terlibat dalam
hubungan sosial.18
Konflik diartikan sebagai sebuah pertentangan atau sebuah perbedaan
pendapat antara dua individu atau lebih dan antara kelompok. Konflik seperti ini
bisa disebut sebagai konflik lisan atau nonfisik. Jika konflik tersebut tidak dapat
diselesaikan akan meningkat menjadi konflik fisik, yakni dengan melibatkan
kontak fisik dan benda-benda fisik dalam pertentangan tersebut.19
B.2. Bentuk-Bentuk Konflik
Dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, konflik dibagi
menjadi dua bagian. Pertama, konflik individul. Yaitu konflik yang terjadi di
antara dua individu yang tidak melibatkan kelompok masing-masing. Faktor
terjadinya konflik adalah masalah pribadi sehingga yang terlibat dalam konflik
hanya individu yang bersangkutan saja. Contohnya adalah perkelahian antara
individu. Kedua, konflik kelompok. Yaitu konflik yang terjadi di antara dua
kelompok atau lebih. Konflik masalah pribadi bisa berubah menjadi konflik
kelompok karena adanya kecenderungan yang besar dari orang yang terlibat untuk
melibatkan kelompoknya dan anggota kelompok tersebut memiliki rasa solidaritas
yang tinggi untuk membantu anggota kelompoknya yang terlibat dalam konflik
sehingga menimbulkan konflik kelompok.20
18Maswadi Rauf, “Konsensus Politik”. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dapartemen Pendidikan Nasional, 2000). h.2. 19Maswadi Rauf, “Konsensus Politik”. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dapartemen Pendidikan Nasional, 2000). h.2. 20Maswadi Rauf, “Konsensus Politik”. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dapartemen Pendidikan Nasional, 2000). h.6.
30
Konflik terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai
sumber-sumber dan posisi yang langka. Salah-satu faktornya adalah uang, uang
bersifat langka tetapi sangat dibutuhkan dalam kehidupan dunia. Kebutuhan
manusia sangat banyak sehingga tidak dapat terpenuhi semuanya. Hal ini yang
membuat adanya kelangkaan. Konflik timbul kerana adanya aktifitas dan kegiatan
yang dijalankan oleh anggota-anggota masyarakat untuk merebutkan barang
kebutuhan yang terbatas tersebut. Sama halnya dengan sumber-sumber, posisi
jabatan yang terbatas ini, kedudukan atau posisi jabatan ini menjadi bahan rebutan
sehingga menimbukan sebuah konflik.21
Ted Robert Gurr menjelaskan ada empat ciri dari konflik, diantaranya
adalah: pertama, ada dua atau lebih pihak yang terlibat. Yakni bahwa persyarat
konflik harus lebih dari satu berarti sebuah konflik sosial harus bersifat sosial
yaitu melibatkan individu yang lain. Kedua, mereka terlibat dalam tindakan-
tindakan yang saling memusuhi. yakni dalam sebuah konflik menunjukkan adanya
sebuah sikap yang berlawanan atau pertentangan sehingga menimbulkan reaksi
permusuhan. Ketiga, mereka menggunakan tindakan-tindakan kekerasan yang
bertujuan untuk menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi lawannya.
Keempat, interaksi yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga bisa dideteksi
dengan mudah oleh para pengamat yang independen. Hal ini berarti bahwa sebuah
konflik merupakan sebuah tingkah laku yang nyata dan dapat diamati yang
terwujud dari tindakan (behaviour) yang terbentuk tidakan-tindakan kongkrit.22
21Maswadi Rauf, “Konsensus Politik”. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dapartemen Pendidikan Nasional, 2000). h.6. 22Maswadi Rauf, “Konsensus Politik”. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dapartemen Pendidikan Nasional, 2000). h.7-8.
31
B.3. Penyelesaian Konflik (Conflict Resolution)
Penyelesaian konflik atau conflict resolution ialah suatu usaha yang
dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu konflik dengan cara mecari
jalan keluar yaitu bersepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu
konflik. Sesuai dengan definisi konflik itu sendiri yaitu adanya suatu perbedaan
pendapat atau pandangan lebih dari satu pihak, dan konflik dapat diselesaikan jika
dicapainya suatu konsesus antara pihak-pihak yang bertikai, pihak-pihak yang
tadinya bertikai berhasil menyelesaikan konflik jika mereka saling bersepakat
untuk tidak meneruskan perbedaan pendapat dan menemukan suatu jalan keluar
atau titik temu dari pendapat atau pandangan yang tadi bertikai.23
Penyelesaian konflik wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik
yang lebih mendalam yang berarti semakin tajamnya perbedaan antara pihak-
pihak yang berkonflik dan umtuk mencegah meluasnya konflik, yang berarti
semakin banyak jumlah peserta masing-masing pihak yang berkonflik.24
Dalam penyelesaian konflik ada dua cara, yaitu penyelesaian secara
persuasif dan penyelesaian secara kekerasan atau koersif. Penyelesaian konflik
secara persuasif yaitu menggunakan cara musyawarah dan perundingan untuk
mencari jalan keluar atau titik temu antara pihak-pihak yang terlibat konflik.
Pihak-pihak yang berkonflik melakukan suatu perundingan baik antara mereka
saja maupun menggunakan pihak ketiga yang bertindak sebagai juru damai atau
sebagai mediator. Mereka yang terlibat konflik saling bertukar pikiran dan
23 Maswadi Rauf, “Konsensus Politik”. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dapartemen Pendidikan Nasional, 2000). h.8-9. 24 Maswadi Rauf, “Konsensus Politik”. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dapartemen Pendidikan Nasional, 2000). h.9.
32
beragumentasi untuk menunjukkan posisi masing-masing yang bertujuan
meyakinkan pihak lain bahwa pendapat merekalah yang benar. Musyawarah
diharapkan membawa penyelesaian terjadinya suatu konflik degan terjadinya
perubahan-perubahan pandangan dari salah satu pihak atau semua pihak yang
terlibat sehingga perbedaan-perbedaan yang memicu konflik antara mereka dapat
dihilangkan dan menemukan jalan yang terbaik. Sedangkan penyelesaian konflik
secara koersif yaitu penyelesaian yang menggunakan kekerasan fisik atau suatu
ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan suatu perbedaan pandapat atau
pandangan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian penyelesain konflik
secara koersif terjadi dengan terciptanya titik temu atau mufakat karena pihak
yang lebih lemah yang menerima anacaman kekerasan atau penggunaan kekerasan
fisik sehingga terpaksa menerima pendapat pihak yang lebih kuat.25
Teori konflik seperti yang disebutkan di atas digunakan untuk
menganalisis bagaimana keterlibatan Pemuda Pancasila dalam konflik kelompok
atau bentrokan massa yang terjadi di beberapa daerah yang biasanya selalu
berkaitan dengan faktor ekonomi yaitu perebutan lahan parkir dengan organisasi
masyarakat yang lain yang memiliki massa yang sama banyaknya, dan secara
keseluruhan bentrokan Ormas ini bisa dikategorikan sebagai konflik karena
memiliki ciri-ciri dari konflik dan teori ini digunakan untuk melihat bagaimana
upaya penyelesaian konflik tersebut.
25 Maswadi Rauf, “Konsensus Politik”. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dapartemen Pendidikan Nasional, 2000). h.10-12.
33
C. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah sebuah proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum ini merupakan
sebuah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam
peraturan-peraturan hukum.26
Penegakan hukum terletak pada aktifitas atau kegiatan menyelaraskan
hubungan nilai-nilai yang dijelaskan atau dijabarkan di dalam kaidah-kaidah atau
pandangan terhadap norma-norma yang baik dan menjelma dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara,
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.27
Dalam pergaulan hidup manusia, pada dasarnya memiliki pandangan-
pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-
pandangan ini terwujud di dalam pasangan nilai-nilai tertentu, misalnya, ada
pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan
umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Di dalam penegakan
hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya, perlu
penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Karena, nilai
ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik
tolaknya kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan
keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.28
26 Laurensius Arliman, “Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat” (Yogyakarta:
Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan
penjabaran secara lebih konkret, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak.
Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal
ini kaidah-kaidah hukum, yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.
Dalam bidang hukum tata negara Indonesia, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang
berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak
melakukannya. Dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-
larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam
hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.29
Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi
perilaku yaitu sikap tindak yang dianggap pantas sikap yang dianggap pantas.
Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahanakan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari pada penegakan
hukum secara konsepsional.30
Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya adalah
pelaksanaan diskresi yang berkaitan membuat keputusan yang tidak secara ketat
diatur oleh kaidah atau norma hukum, namun memiliki unsur penilaian pribadi,
bahwa pada dasarnya diskresi terletak di antara hukum dan moral (etika dalam arti
sempit).31
Atas dasar uraian di atas dapat dikatakan, bahwa apabila ada
ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku maka
memungkinkan terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum. Gangguan
29Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” h.6. 30 Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” h.6-7. 31 Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” h.7.
35
tersebut dapat terjadi dikarenakan ketidakserasian antara nilai-nilai yang
berpasangan, yang terwujud di dalam kaidah-kaidah yang tidak memiliki
kepastian tetap atau bersimpang siur, dan pola perilaku tidak sejalan yang
menggangu kedamaian pergaulan hidup.32
Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum tidaklah
semata-mata yang berarti pelaksanaan perundang-undangan, namun pada
realitanya di Indonesia kecenderungannya merupakan demikian, sehingga
pengertian penegakan hukum begitu terkenal. Disisi lain, penegakan hukum
diartikan sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-
pendapat tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, apabila terjadi kegangguan
kedamaian di dalam pergaulan hidup yang diakibatkan oleh pelaksanaan
perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut.33
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalah terhadap
penegakan hukum di titik beratkan pada faktor-faktor yang dapat
mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga
dampak positif dan negatif berada pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor
tersebut, yaitu:34
1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu Undang-Undang.
2. Faktor penegak hukumnya, aparatur yang membentuk dan menerapkan
hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
32 Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” h.7. 33 Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” h.7-8. 34 Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” h.8.
36
4. Faktor masyarakat, yaitu tempat dimana hukum tersebut berlaku dan
diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebuah hasil karya, ciptaan, dan rasa yang
berdasarkan atas karsa individu di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain dan berkaitan,
oleh sebab itu merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan
tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.35
Teori penegakan hukum digunakan untuk melihat bagaimana aparatur
penegak hukum memberikan sanksi atau melakukan penertiban terhadap
organisasi masyarakat yang melanggar Undang-Undang Ormas yang dilarang
melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum,
atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan teori penegakan hukum ini
belum terealisasikan dalam kasus bentrokan massa dalam Pemuda Pancasila
karena secara organisasi tidak diberikan sanksi karena perbuatan anarkis oknum
anggota di dalam ormas tersebut, oleh karena itu perbuatan pidana dilakukan oleh
kader itu sendiri.
D. Teori Negoisasi
D.1. Pengertian Negoisasi
Istilah negoisasi berasal dari kata inggris yaitu to negotiate, to be
negotiating yang mempunyai arti merundingkan, membicarakan kemungkinan
tentang suatu kondisi atau menawar. Istilah lainnya, yaitu negotiable yang
mempunyai arti dapat dibicarakan, dapat ditawar dan istilah negotiation yang
35 Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” h.9.
37
mempunyai arti sebuah proses untuk merundingkan atau membicarakan tentang
suatu hal yang bertujuan untuk disepakati dengan pihak lain. Negosiasi adalah
sebuah proses perundingan dan transaksi atau persetujuan kedua pihak
mempunyai veto atas sebuah hasil akhir dan untuk mencapai tersebut harus
berdasarkan persetujuan kedua pihak. Perundingan tersebut dipahami sebagai
sebuah proses menawar untuk mencapai tujuan yang bisa diterima sehingga
membutuhkan tindakan antar kedua pihak, baik yang nyata maupun tidak. Dengan
demikian negoisasi merupakan sebuah bentuk bertemunya antar kedua pihak atau
lebih untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Negoisasi adalah proses
perundingan antar dua pihak dimana terdapat proses memberi dan menerima atau
proses tawar menawar dengan kesepakatan bersama.36
D.2. Tujuan Negoisasi
Tujuan dari sebuah negoisasi ialah tercapainya sebuah kesepakatan yang
didalamnya terdapat sebuah kesamaan persepsi, saling mengerti dan persetujuan
dan bermanfaat tercapainya sebuah bentuk kerja sama antar kedua pihak atau
lebih sehingga menghasilkan suatu proses yang saling menguntungkan.37
Tujuan dari Negoisasi ada tiga yaitu, sebagai berikut: pertama, tercapainya
kata sepakat (gentlemet agreement), yang dalam sebuah prosesnya terkandung
kesamaan persepsi, saling pengertian dan sebuah persetujuan, persetujuan ini
berarti menyepakati antar kedua pihak secara bersama. Kedua, tercapainya kondisi
penyelesaian (solutions) atau jalan keluar (way out) atas masalah bersama. Tujuan
36 Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumaru, “Komunikasi Politik Sebuah Pengantar”
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2018). h.105. 37 Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumaru, “Komunikasi Politik Sebuah Pengantar”,
h.105.
38
sebenarnya negoisasi yaitu upaya penyelesaian suatu konflik. Ketiga, tercapainya
kondisi saling menguntungkan, di mana masing-masing pihak merasa menang
(win-win). Hal ini merupakan tujuan dari sebuah negoisasi yakni menghendaki
adanya dan terciptanya sebuah kondisi yang saling menguntungkan antar kedua
pihak tanpa ada menempatkan pihak lain dalam posisi yang kalah.38
Teori negoisasi digunakan untuk melihat bagaimana Pemuda Pancasila
bernegoisasi atau berkompromi kepada aparatur penegak hukum terhadap kasus
bentrokan tersebut dan secara keseluruhan mediasi yang dilakukan oleh Pemuda
Pancasila dalam meminimalisasikan hukuman terhadap anggota yang terlibat
dengan memberikan bantuan hukum dan advokasinya ini bisa dikategorikan
sebagai negoisasi karena memiliki pengertian, arti, dan tujuan yaitu upaya
penyelesaian konflik dari teori negoisasi.
38 Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumaru, “Komunikasi Politik Sebuah Pengantar”,
h.106.
39
BAB III
ORGANISASI MASYARAKAT PEMUDA PANCASILA
Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran umum tentang profil
organisasi masyarakat Pemuda Pancasila sebagai Ormas yang menjadi objek
penelitian ini. kemudian pada bab ini, juga akan dijelaskan tentang pendirian
Pemuda Pancasila dan perkembangan organisasi pada tiga priode pemerintahan,
landasan konstitusi organisasi, susunan dan jenjang organisasi.
A. Pendirian Pemuda Pancasila dan Perkembangan Organisasi pada Tiga
Priode Pemerintahan
1. Masa Orde Lama.
Organisasi Pemuda Pancasila berdiri pada tanggal 28 Oktober 1959.
Ketika masa mau di dirikannya organisasi Pemuda Pancasila, keadaan politik di
Indonesia penuh dengan konflik. Salah satunya adalah konflik kepentingan antara
pemerintah pusat dengan kelompok elit di daerah. Konflik tersebut
mengakibatkan terhambatnya pembangunan kesejahteraan dan goncangan
terhadap Pancasila sebagai ideologi sehingga mengancam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Dinamika politik yang diwarnai oleh budaya politik berbasis
massa rakyat sebagai parameter kekuatan yang saling menandingi kekuatan
politik lainnya, berhasil menurunkan konflik elit politik dalam konflik di
masyarakat.1
Berdasarkan kondisi tersebut kalangan TNI-AD (Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
1 Dalam Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Pancasila tahun 2014, tentang Program Umum Pemuda Pancasila Bab I, h. 9.
40
dan pendiri Pemuda Pancasila sadar bahwa persatuan dan kedaulatan bangsa
Indonesia sangat penting dan harus ditegakkan supaya bangsa ini tidak tercerai-
berai dan hancur. Oleh karena itu, mereka mempersiapkan kekuatan sosial dan
politik sehinga diharapkan dapat membangun bangsa kearah yang lebih baik dan
untuk mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila, dan Undang-Undang
Dasar 1945.2
Dalam langkah persiapan tersebut maka disusun sebuah organisasi
masyarakat yaitu organisasi Pemuda Pancasila yang berdirinya bersamaan dengan
hari peringatan Sumpah Pemuda. Kesamaan hari lahir tersebut menjadi sebuah
cermin komitmen dan kesadaran Pemuda Pancasila kepada perjuangan menggapai
hakekat kemerdekaan. Dalam hal ini, Sumpah Pemuda dipandang sebagai sebuah
tonggak sejarah persatuan itikad dan ikhtiar nasional berdasarkan semangat
persaudaraan, senasib, persamaan kebudayaan, serta sikap menolak politik adu-
domba.3
Para pemuda dan tokoh masyarakat, TNI-AD, dan IPKI yang memiliki
jiwa militan, setia kawan, berani dan tanggap terhadap kondisi pada saat itu,
dengan berdasarkan semangat persaudaraan, gotong royong, sikap peduli terhadap
nasib bangsa, keyakinan terhadap Pancasila, dan berdasarkan tekad kuat untuk
melaksanakan sebuah pembangunan nasional maka mendeklarasikan perjuangan
mereka dengan mendirikan organisasi yang bernama Pemuda Pancasila, “yaitu
sebagai wadah perjuangan yang pantang-menyerah mewujudkan nilai-nilai
2 Dalam Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Pancasila tahun 2014, tentang Program Umum Pemuda Pancasila Bab I, h. 9. 3 Dalam Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Pancasila tahun 2014, tentang Program Umum Pemuda Pancasila Bab I, h. 9.
41
Pancasila dan mempertahankan NKRI seabadinya. Tekad kebersamaan tersebut
menjadi faktor pengikat para pemuda Indonesia dalam suatu visi nasionalisme
Pemuda Pancasila melihat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam NKRI, serta
misi Kebangsaan Pemuda Pancasila membangun masyarakat Pancasila yang
sejahtera, modern, demokratis, dan berkepribadian keIndonesiaan.”4
2. Masa Orde Baru
Pasca demokrasi terpimpin, yaitu pada saat pemerintahan Orde Baru,
Pemuda Pancasila berkembang sebagai salah satu prasarana pembangunan
nasional selalu mendukung melakukan pembinaan masyarakat. Pada saat itu,
pemerintahan mulai stabil, dan perputaran ekonomi berjalan dengan baik untuk
menuju lebih maju. Dibangdingkan budaya politik berbasis massa-rakyat pada era
orde lama, pada masa ini budaya politik tumbuh stabil yang mengutamakan
prestasi dan kerja ketimbang aliran ideologi.5
ketika budaya politik stabil sehingga pada masa ini organisasi Pemuda
Pancasila konsolidasinya lebih kondusif dilaksanakan. Konsolidasi yang secara
terus-menerus ini telah membuahkan keanggotaan, kader, dan struktur organisasi
Pemuda Pancasila tumbuh dan berkembang menjadi sebuah mitra pemerintah
yang kritis dan memiliki posisi tawar (bargaining position) penting.6
4 Dalam Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Pancasila tahun 2014, tentang Program Umum Pemuda Pancasila Bab I, h.9. 5 Dalam Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Pancasila tahun 2014, tentang Program Umum Pemuda Pancasila Bab I, h.10. 6 Dalam Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Pancasila tahun 2014, tentang Program Umum Pemuda Pancasila Bab I, h.10.
42
Komitmen Pemuda Pancasila terhadap Pancasila sebagai azas tunggal,
penerapan trilogi pembangunan (stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan), dan
dwifungsi ABRI, sehingga memposisikan Pemuda Pancasila sebagai suatu subjek
yang dibutuhkan oleh proses pembangunan nasional sehingga posisi tersebut
memberikan ruang yang luas untuk mengembangkan jati diri organisasi. Pada
masa ini sifat organisasi Pemuda Pancasila yang terbuka dan membedakan latar
belakang sosial dan politik yang telah dituangkan secara terus-menerus di dalam
setiap kegiatan organisasi sehingga mendapatkan dukungan dari semua kalangan
masyarakat. Di samping itu, demokrasi Pancasila pada era orde baru yang
menghadirkan iklim stabil bagi masyarakat untuk bergabung kedala organisasi
Pemuda Pancasila sebagai suatu kelompok masyrakat yang plural yang meyakini
Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang berkomitmen
terhadap keutuhan NKRI.7
3. Masa Reformasi.
Fase berikutnya ialah arus perubahan jaman orde baru ke orde reformasi.
Pada era ini, Indonesia mulai berbenah diri membangun demokrasi yang
berdasarkan kedaulatan rakyat dan pernghormatan terhadap hukum dan hak asasi
manusia. Pembenahan mendasar terjadi secara total disemua sendi kehidupan
negara, seperti: reformasi konstitusi, politik, TNI-Polri, pemberantasan korupsi,
kebebasan pers, pemilihan langsung dan lain-lain.8
7Dalam Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Pancasila tahun 2014, tentang Program Umum Pemuda Pancasila Bab I, h.10. 8 Dalam Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Pancasila tahun 2014, tentang Program Umum Pemuda Pancasila Bab I, h.10.
43
Melihat dari pengalaman Pemuda Pancasila yang menjadi pelaku sejarah
dimasa lama dan orde baru, serta mencermati posisi institusi TNI yang
sebelumnya memperkarsai berdirinya Pemuda Pancasila. Maka Pemuda Pancasila
melihat era reformasi sebagai peluang untuk bergerak dan mengembangkan diri
untuk lebih maju. Mempertahankan Pancasila dan NKRI di dalam arus globalisasi
yang penuh dengan persaingan nilai-nilai baru, dan membentuk tatanan
masyarakat Pancasila. Tatanan dan ciri-ciri masyarakat Pancasila yang dimaksud
adalah dalam arus globalisasi ini, masyarakat Indonesia sadar hukum dan HAM,
sadar demokrasi, sadar bela negara, sadar persatuan dan kesatuan bangsa, sadar
kamtibmas, sadar lingkungan hidup, toleransi terhadap suatu perbedaan agaman
dan budaya dan lain-lain.9
Tantangan dari perubahan jaman ini, tidak menyurutkan Pemuda Pancasila
untuk tetap meneruskan cita-cita pendiriannya. Kalau pada era sebelumnya kiblat
program dan kegiatan Pemuda Pancasila menitik-beratkan dalam meningkatkan
kapasitas dan peran kepemudaan untuk menggapai cita-cita pendiriannya, oleh
karena itu, pada era reformasi ini haluan kegiatan atau progam Pemuda Pancasila
lebih komprehensif yaitu; meningkatkan kapasitas subjek-subjek utama
pembangunan nasional dan meningkatkan sekor-sektor utama pembangunan
nasional. Subjek utama pembangunan nasional tersebut yaitu; kalangan petani,
nelayan, buruh, pemuda, perempuan, Ormas, ulama, pengusaha, pelaku UMKM,
9 Dalam Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Pancasila tahun 2014, tentang Program Umum Pemuda Pancasila Bab I, h.11.
44
dan lain-lain. Dan sektor utama yang dimaksud antara lain; hukum & HAM,
pertahanan nasional, kamtibmas, pemerintahan dalam negeri dan lain-lain.10
Pada era ini Pemuda Pancasila menjalankan transformasi dari organisasi
yang menitik-beratkan pembangunan kepemudaan menjadi organisasi sosial yang
beperan aktif dalam proses-proses pembangunan yang komprehensif.11
Pemuda Pancasila menjadi bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi
setiap perubahan zaman yang dilalui oleh bangsa Indonesia. Pemuda Pancasila
memiliki hubungan sejarah yang begitu kuat dalam perjalanan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Hal ini mengamanatkan bahwa tanggung jawab para
anggota atas eksistensi Pemuda Pancasila bukan saja pada lingkup organisasi
namun padan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada kenyataannya
Pemuda Pancasila telah menjadi elemen pengikat sosial kemasyarakatan yang
mempererat kesatuan bangsa dan negara Indonesia. 12
B. Landasan Konstitusi Organisasi
Organisasi masyarakat Pemuda Pancasila adalah satu-satunya organisasi
kemasyarakatan yang menggunakan lambang negara yaitu Pancasila. Dalam
anggaran dasar organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila, organisasi tersebut
didirikan pada tanggal 28 Oktober 1959. Pemuda Pancasila berasaskan pada
Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi tersebut
bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan NKRI, mewujudkan masyarakat
10 Dalam Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Pancasila tahun 2014, tentang Program Umum Pemuda Pancasila Bab I, h.12. 11 Dalam Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Pancasila tahun 2014, tentang Program Umum Pemuda Pancasila Bab I, h.12. 12 Dalam Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Pancasila tahun 2014, tentang Program Umum Pemuda Pancasila Bab I, h.12.
45
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Organisasi Pemuda Pancasila merupakan organisasi kemasyarakatan berbasis
massa, yang bersifat independent, sukarela, sosial, mandiri dan demokratis dan
organisasi Pemuda Pancasila berciri patriotic, militant, persaudaraan, inovatif,
kreatif dan terbuka tanpa mempermasalahkan perbedaan ras, suku, agama,
golongan, profesi dan status sosial.13
Pokok-pokok perjuangan organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila:
Pertama, menjaga, mengamankan dan mengamalkan Pancasila sebagai falsafah
hidup bangsa dan ideologi negara. Kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar
1945. Ketiga, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dan menjunjung tinggi semangat Bhineka Tunggal
Ika. Keempat, melahirkan kader Pemuda Pancasila sebagai kader bangsa yang
konsisten menjaga kehormatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta
pergaulan internasional. Kelima, melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan
anggota secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota
dan keluarga Pemuda Pancasila.14
Semboyan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila “Sekali Layar
Terkembang Surut Kita Berpantang,” yang menegaskan Organisasi
13 Dalam Anggaran Dasar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Bab I tentang
“Nama, Waktu, dan Kedudukan” Pasal 1, 2, 3. dan Bab II tentang “Asas, Dasar, dan Tujuan”
Pasal 4, 5, 6. h.8-9. 14 Dalam Anggaran Dasar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Bab IV tentang
“Pokok-Pokok Perjuangan” Pasal 10. h.9.
46
Kemasyarakatan Pemuda Pancasila pantang menyerah dalam memperjuangkan
cita-cita bangsa.15
C. Susunan dan Jenjang Organisasi.
Susunan dan jenjang organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila di
setiap tingkatan, yaitu sebagai berikut:16
1. Tingkat nasional dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional (MPN) yang
berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yaitu di DKI Jakarta.
2. Di tingkat provinsi dipimpin oleh Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) yang
berkedudukan di Ibukota provinsi.
3. Di tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh Majelis Pimpinan Cabang
(MPC).
4. Di tingkat kecamatan dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC).
5. Di tingkat kelurahan/desa dipimpin oleh Pimpinan Ranting.
6. Di tingkat Rukun Warga dipimpin oleh Pimpinan Anak Ranting.
7. Perwakilan organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila luar negeri yang
berkedudukan di suatu negara di luar negeri dipimpin oleh Pimpinan
Perwakilan Luar Negeri setingkat Majelis Pimpinan Wilayah.
A. Sasaran Bidang-Bidang Organisasi Pemuda Pancasila.
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila memiliki berbagai bidang,
diantaranya sebagai berikut:17
15 Dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Bab I,
Pasal 3 tentang “Semboyan”. h. 15. 16 Dalam Anggaran Dasar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Bab IX, Pasal 17 tentang
“Susunan dan Jenjang Organisasi”. h. 11.
47
1. Bidang Organisasi dan Keanggotaan.
Sasaran bidang ini, salah satunya yaitu terbentuknya sebuah struktur
organisasi yang kuat dan dinamis sebagai infrastruktur pembangunan
nasional dan terbentuknya kepengurusan yang konstitusional, efektif, dan
kreatif.
2. Bidang Kaderisasi.
Sasaran bidang ini, salah satunya adalah terwujudnya eksistensi organisasi
sebagai wadah atau tempat yang melahirkan kader bangsa yang akan
memimpin masyarakat, bangsa dan negara tanpa membeda-bedakan latar
belakang sosial dan politik. Terwujudnya penyelenggaraan kaderisasi
secara berkala.
3. Bidang Pendanaan, Sarana, dan Prasarana.
Tebentuknya fasilitas sekretariat yang memadai disemua tingkatan
organisasi dalam rangka membentuk kepengurusan yang interaktif dan
membangun koordinasi yang terpadu.
4. Bidang Media Massa dan Hubungan Masyarakat.
Sasaran bidang ini, salah satunya adalah terwujudnya pemanfaatan media
massa dan public relation dalam rangka program sosialisasi nilai-nilai
Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Dan
berkembangnya kemampuan organisasi membentuk opini, fenomena,
trend public melalui berbagai bentuk media massa.
5. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17 Dalam Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Pancasila tahun 2014, tentang Program Umum Pemuda Pancasila Bab XI, h.12.
48
Sasaran bidang ini, salah satunya adalah meluasnya pemahaman dan
kesadaran hukum dan HAM warga negara, sebagai prasyarat lahirnya
masyarakat Pancasila yang modern.
6. Bidang Ideologi, Politik, dan Pemerintahan.
Sasaran bidang ideologi, politik dan Pemerintahan salah satunya
mensosialisasikan Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika,
secara sistematis, intensif, formal atau informal.
7. Bidang Pertahanan dan Keamanan.
Sasaran bidang ini, salah satunya adalah meluasnya sebuah pemahaman
dan kesadaran untuk menjaga dan memelihara Kamtibmas.
8. Bidang Luar Negeri.
Sasaran bidang ini, salah satunya adalah terbentuknya perwakilan Pemuda
Pancasila di luar negeri dan meluasnya kesadaran dan pemahaman
masyarakat terhadap globalisasi.
9. Bidang Agama/kerohanian.
Sasaran bidang ini, salah satunya adalah terbentuknya badan kegiatan yang
terfokus membina kerukunan umat agama sebagai instrument
penggalangan umat beragama.
10. Bidang Pendidikan dan Seni Budaya.
Sasaran bidang ini, salah satunya adalah terbentuknya badan kegiatan yang
berfokus pada menyalurkan ekspresi atau bakat kesenian masyarakat, dan
membantu pendidikan formal, informal bagi warga yang kurang mampu
dan anggota organisasi.
49
11. Bidang Peranan Wanita dan Kegiatan Perempuan.
Sasaran bidang ini, salah satunya adalah peningkatan kapasitas dan peran
wanita Indonesia sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai
pembina keluarga dan pembina masyarakat dan terbentuknya badan yang
berfokus pada penggerakkan pemberdayaan dan peranan wanita Indonesia.
12. Bidang Pemuda, Mahasiswa, Pelajar, Siswa, dan Olahraga.
Meningkatkan kesadaran bela negara dan pemahaman Pancasila sebagai
pandangan hidup bersama diseluruh generasi muda Indonesia dan
terwujudnya pengembangan olahraga sebagai gaya hidup.
13. Bidang Lingkungan Hidup.
Sasaran bidang ini, salah satunya adalah terwujudnya kondisi lingkungan
hidup masyarakat dan bangsa yang mendukung sebuah ketahanan pangan
dan energi nasional dan terwujudnya tata ruang yang berwawasan
lingkungan hidup.
14. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Sasaran bidang ini, salah satunya adalah terbentuknya karakter manusia
Indonesia yang berbudi pekerti luhur sesuai nilai-nilai Pancasila.
15. Bidang Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan.
Sasaran bidang ini, salah satunya adalah meluasnya rasa persahabatan atau
kesetiakawanan sosial diseluruh lapisan masyarakat dan terbentuknya
badan yang berfokus terhadap tindakan penanggulangan bencana, serta
melakukan penyuluhan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang
mampu.
50
16. Bidang perekonomian dan Pengembangan Usaha.
Sasaran bidang ini, salah satunya adalah meningkatkan kemitraan semua
pihak yaitu swasta, BUMN, pemerintah dan perbankan nasional dalam
rangka pembinaan modal, pelatihan kepada UMKM atau koperasi.
17. Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi.
Sasaran bidang ini, salah satunya adalah penelitian mengenai manajemen
kepengurusan, program, dan keanggotaan, serta peran-peran keormasan.
18. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Desa.
Sasaran bidang ini, salah satunya adalah sosialisasi kebijakan dan program
pemerintah yang terkait dengan upaya pemberdayaan dan pengembangan
desa.
Tabel 1.1 Data Jumlah Anggota Pemuda Pancasila Seluruh Indonesia
No. MPW (Majelis Pimpinan
Wilayah)
MPC (Majelis
Pimpinan Cabang)
Anggota
1. Sumatra Utara 33 20448
2. Riau 12 4208
3. Sumatra Barat 19 5227
4. Jambi 11 2204
5. Sumatra Selatan 17 2309
6. Lampung 15 3490
7. Jawa Barat 28 58991
8. Jawa Tengah 35 22665
9. Yogyakarta 5 4477
10. Jawa Timur 38 28548
11. Bali 9 622
12. NTB 10 686
13. NTT 22 173
14. Maluku 11 17
15. Kalimantan Tengah 14 2973
16. Kalimantan Selatan 13 2972
17. Kalimantan Barat 14 2692
18. Kalimantan Timur 10 42801
19. Sulewesi Selatan 24 6565
20. Sulewesi Tenggara 17 1973
51
21. Sulewesi Tengah 13 382
22. Sulewesi Utara 15 359
23. Sulewesi Barat 6 1343
24. Papua 29 56
25. Maluku Utara 10 75
26. Kepulauan Riau 7 12358
27. Bangka Belitung 7 1525
28. Papua Barat 13 12
29. Gorongtalo 9 30
30. Kalimantan Utara 5 1040
31. Bengkulu 10 854
32. DKI Jakarta 6 16716
33. Nanggoro Aceh Darusalam 23 5755
34. Banten 8 38753
35. State of California - 48
*** Jumlah 518 293347
Sumber: Badan Rekapitulasi KTA Majelis Pimpinan Nasional (MPN)
tanggal 1Mei 2019
Berdasarkan gambar di atas yaitu rekapitulasi jumlah anggota dan Majelis
Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila dengan jumlah MPC berjumlah 518
dan jumlah anggota Pemuda Pancasila se-Indonesia berjumlah 293.347 Orang.
beberapa fenomena bentrokan yang melibatkatkan Pemuda Pancasila didalam
latar belakang Skripsi saya mengambil contoh di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat
dan Banten.
52
BAB IV
KETERLIBATAN PEMUDA PANCASILA DALAM BENTROKAN
MASSA DI DKI JAKARTA, JAWA BARAT DAN BANTEN TAHUN 2013-
2018
Pemuda Pancasila sebagai Organisasi masyarakat (Ormas) pada dasarnya
memiliki peran dan berkewajiban menjaga ketertiban umum di dalam masyarakat.
Sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 59 ayat (3)
huruf (c) yang berbunyi “Ormas dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan,
menggangu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas sosial.”1
Namun ada beberapa kasus bentrokan massa yang melibatkan Pemuda
Pancasila yang terlibat konflik dengan Ormas yang lain yang sama-sama memiliki
massa sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
A. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik antara Pemuda Pancasila dan
Ormas lain di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Pemuda Pancasila merupakan Ormas yang berbasis massa yang terdiri dari
berbagai macam anggota dengan latar belakang, kalangan, kelas dan profesi
yang beragam. Pada dasarnya secara organisasi, Pemuda Pancasila tidak pernah
mengintruksikan dan terlibat dalam bentrokan massa, yang sering terjadi ialah
karena permasalahan oknum anggota Ormas Pemuda Pancasila dengan anggota
Ormas yang lain. Bentrokan ini biasanyanya terjadi pada tingkat bawah.
Ada beberapa kasus bentrokan massa yang melibatkan Pemuda Pancasila
di DKI Jakarta, Jawa barat dan Banten pada tahun 2013-2018, diantaranya yaitu:
1 Tim Grasindo, “Update Paling Lengkap Undang-Undang Ormas” (Jakarta: PT
Grasindo, 2018) h.11.
53
Tabel 1.2 Daftar Bentrokan yang Melibatkan Pemuda Pancasila di Wilayah
DKI Jakarta, Jawa barat dan Banten Tahun 2013-2018 No. Tanggal Kasus Daerah
1. Kamis, 25
Januari
2018
Ormas Gerakan Masyarakat Bawah dengan
Ormas Pemuda Pancasila dan Ormas Gabungan
Inisiatif Barisan Anak Siliwangi.
Di kantor Pemerintah
Kota Bekasi di JL.
Ahmad Yani, Bekasi
Selatan.2
2. Selasa, 11
September
2018
Pemuda Pancasila dengan Ormas Forum Betawi
Rembug (FBR)
Di JL. Siliwangi
Pamulang, Tanggerang
selatan.3
3. Selasa, 11
September
2018
Pemuda Pancasila dengan FBR Di JL. KH Syafie
Hamzami, Kecamatan
Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan.4
4. Selasa, 29
Oktober
2013
Pemuda Pancasila dengan FBR Di Percetakan Negara,
Johar Baru, Jakarta
Pusat.5
5. Minggu,
10 Agustus
2014
Pemuda Pancasila dengan FBR Di wilayah Mampang,
Jakarta Selatan.6
6. Jumat, 8
Agustus
2017
Pemuda Pancasila dan Pemuda Ambon Di Pasar Modern, Budi
Serpong Damai (BSD),
Tanggerang Selatan.7
7. Sabtu, 15
September
2018
Pemuda Pancasila dan FBR Di tol Andara
pangkalan jati baru,
Depok, Jawa Barat.8
8. Kamis, 14
Desember
2017
Pemuda Pancasila dan Barisan Benteng Raya
Padjajaran.
Kota Bogor.9
Sumber: Kumpulan Berita Online
2 Andi Firdaus, “Bentrok Ormas di Bekasi, Polisi: Mereka Bermusuhan”. artikel ini
diakses pada Rabu, 13 Februari 2019, 20:00 dari https://www.antaranews.com. 3 Jaisy Rahman Tohir, “Bentrok Ormas, Ketua PAC Pemuda Pancasila Sebut Bentuk
Balasan Karena Poskonya Dirusak”. Artikel ini diakses pada Rabu, 13 Februari 2019, 20:00 dari
http://jakarta.tribunnews.com. 4 Nibras Nada Nailufar, “Bermula dari Gardu Ormas Dilempari, Tawuran Terjadi di
Jaksel”, artikel ini diakses pada Rabu, 13 Februari 2019, 20:00 dari
https://megapolitan.kompas.com. 5 Dharmawan Sutanto, “Bawa Golok, FBR dan Pemuda Pancasila Bentrok di Johar Baru”,
artikel ini diakses pada Rabu, 13 Februari 2019, 20:00 dari https://www.merdeka.com. 6 DetikNews, “FBR Vs PP Bentrok Saling Rusak Posko di Mampang, Polisi Usut
Pelakunya”, artikel ini diakses pada Rabu, 13 Februari 2019, 20:00 dari https://news.detik.com. 7 SuaraJakarta.co, “Segerombolan Pemuda Bawa Balok dan Parang Tawuran di BSD”,
artikel ini diakses pada Rabu, 13 Februari 2019, 20:00 dari
http://suarajakarta.co. 8 Oktaviani, “Satu Orang Terluka Saat Bentrok FBR dan Pemuda Pancasila di Depok”.
Artikel ini diakses pada Rabu, 13 Februari 2019, 20:00 dari https://akurat.co. 9 Mohamad Afkar Sarvika, “Terlibat Bentrok, Pimpinan Pemuda Pancasila Bogor Tidak
Ingin Benturan Dengan Polisi”. Artikel ini diakses pada Rabu, 13 Februari 2019, 20:00 dari
terjadi di antara dua kelompok atau lebih.”20 Walaupun konflik tersebut pada
awalnya karena masalah pribadi oknum anggota Ormas tersebut sehingga berubah
menjadi konflik kelompok karena adanya kecendrungan yang besar dari anggota
yang telibat untuk melibatkan kelompok organisasinya dan kelompok anggota
tersebut memiliki rasa solidaritas yang tinggi untuk membantu anggota
kelompoknya yang terlibat dalam bentrokan tersebut.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hariman Siregar, SH.
M.Si,M.Mar, Ketua bidang organisasi dan keanggotaan Majelis Pimpinan
Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa
bentrokan ini sering terjadi pada tingkat bawah karena permasalahan individu. Ia
menyatakan bahwa:
“Pada dasarnya Organisasi Pemuda Pancasila tidak pernah terlibat
konflik dan bentrok masa secara Organisasi. Yang sering terjadi
adalah perselisihan oknum anggota organisasi Pemuda Pancasila
dengan oknum organisasi lainnya yang akhirnya seolah-olah yang
bentrok adalah organisasi Pemuda Pancasila. Hal ini sering terjadi
pada tingkat akar rumput yang berpofesi sebagai penjaga parkir dan
pedagang kaki lima. Apabila terjadi bentrok anggota diselesai pada
tingkat kepengurusan kedua belah pihak anggota Organisasi dan
pihak yang berwajib yang menanganinya dan bila ada pelanggaran
yang sifatnya Pidana diserahkan pada pihak berwajib dan diproses
secara hukum.”21
Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Gunung Hutapea, selaku ketua
bidang organisasi dan keanggotaan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila
dan Bapak Ahmad Suja’I, selaku Sekretaris II PAC Kecamatan Tiga Raksa, beliau
20 Maswadi Rauf, “Konsensus Politik”. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dapartemen Pendidikan Nasional, 2000). h.6.
21 Hariman Siregar, Wawancara, Jakarta, 28 Mei 2019.
59
menyampaikan bahwa faktor yang menjadi permasalahan setiap bentrokan karena
permalahan mencari nafkah, Bapak Gunung Hutapea menuturkan bahwa:
“Faktor atau isu permasalahan yang menjadi permasalahan dalam
beberapa bentrokan itu karena faktor urusan mencari nafkah seperti
menjaga tanah dan persoalan penagihan-penagihan. Faktanya dalam
Bentrokan biasanya terjadi antar oknum yang ada didalam organisasi
kedua belah pihak, jadi tidak ada unsur permusuhan secara
organisasi tetapi terdapat permasalahan yang ada dilapangan atau
akar rumput sehingga terbawa-bawa dalam setiap konflik Pemuda
Pancasila mencoba mendamaikan dan mencari solusi.”22
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Sujai, menuturkan
bahwa:
“Menurutnya kenapa banyak terjadi bentrokan khususnya Pemuda
Pancasila dengan Ormas lainnya, menurutnya itu berawal dari
tingkat bawah sebenarnya, dasar awalnya dari tingkat bawah jadi
kebanyakan kita merekrut anggota sebanyak mungkin tetapi
kelemahan kita dalam pembekalan sumber daya manusianya kurang.
Biasanya Faktor yang menjadi pengicu bentrokan dengan Ormas lain
ketika diselidiki ternyata karena permasalahan sepele seperti bendera
dicabut, masalah parkiran artinya menyangkut isi perut. Rata-rata
terjadinya bentrokan biasanya dengan Ormas lain yang ada disekitar
wilayahnya.”23
Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Yahya Abdul Habib, S.E, wakil
sekretariat jendral Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, bidang
organisasi dan keanggotaan. Beliau menyampaikan bahwa faktor yang menjadi
pemicu bentrokan ialah urusan ekonomi, ia menyatakan bahwa:
“Dalam setiap bentrokan biasanya terjadi karena ada gesekan yang
terjadi di bawah atau dilapangan, biasanya terjadi karena
permasalahan urusan mencari nafkah dibawah seperti urusan
ekonomi ada lahan parkir, jaga tanah, penagihan hutang namun
intensitas keributan yang terjadi sudah menurun dari pada yang
dulu.”24
22 Gunung Hutapea, Wawancara, Jakarta, 08 Mei 2019. 23 Ahmad Suja’i, Wawancara, Tanggerang, 1 Mei 2019. 24 Yahya Abdul Habib, Wawancara, Jakarta, 26 April 2019.
60
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Pemuda Pancasila sebagai
Ormas yang berbasis massa ini memiliki latar belakang anggota organisasi
beragam kalangan. pada dasarnya bentrokan yang terjadi karena permasalahan
pribadi anggota atau oknum yang ada Ormas yang akhirnya terbawa-bawa
membawa nama organisasi.
Dalam teori konflik, seperti yang dijelaskan oleh Maswadi rauf, bahwa
“konflik terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-
sumber dan posisi yang langkah, salah satu faktornya adalah uang, disini uang
sifatnya langka tetapi sangat dibutuhkan dalam kehidupan dunia.”25 Dari
pemaparan itu, Nampak jelas bahwa bentrokan yang melibatkan Ormas Pemuda
Pancasila faktor yang menjadi latar belakang masalah dalam bentrokan ialah
uang atau ekonomi yaitu permasalahan seperti permasalahan ekonomi atau
mencari makan anggota yang ada di tingkat bawah atau grassroot contohnya
seperti penjaga parkir, penagihan hutang, pencabutan bendera, pedagang kaki
lima yaitu anggota yang ada dibawah atau grassroot.
Berdasarkan data hasil penelitian, terjadinya bentrokan massa yang
melibatkan oknum anggota Pemuda Pancasila terjadi pada tingkat bawah yaitu
grassroot atau akar rumput. salah satu penyebab bentrokan karena kurangnya ilmu
pengetahuan dan kurangnya pelatihan pengkaderan yang secara merata di
organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila.
25 Maswadi Rauf, “Konsensus Politik”. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dapartemen Pendidikan Nasional, 2000). h.6.
61
Pemuda Pancasila sebagai Ormas yang berbasis massa atau memiliki
anggota organisasi dan memiliki sistem kaderisasi yang jelas, pola kaderisasi atau
rekrutmen anggota Pemuda Pancasila sebagai berikut:
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yahya Abdul Habib, S.E,
menyatakan bahwa:
“Pola rekrutmen organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila telah
menggunakan sistem kartu anggota, ada empat kategori anggota di
dalam organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila diantaranya
yaitu: anggota biasa, anggota kader, anggota kehormatan dan
anggota luar biasa. Pertama, anggota biasa merupakan anggota yang
direkrut dari warga masyarakat yang ingin bergabung dan sepakat
dengan tujuan organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila
sehingga ketika sudah terpenuhi diberikan kartu tanda anggota.
Kedua, anggota kader merupakan anggota yang selain terima kartu
tanda anggota dia juga mengikuti kaderisasi yang kita selenggarakan
oleh organisasi yaitu Diklat organisasi yang mempunyai tiga
tingkatan yaitu pratama, madya, dan utama, itu yang menjadi ukuran
sebagai kader-kader Pemuda Pancasila yang bisa kita masukan ke
dalam kepengurusan yaitu yang sudah mengikuti Diklat tetapi kalau
anggota biasa dia seperti simpatisan dia Pemuda Pancasila tetapi
non-struktural. Ketiga, anggota kehormatan merupakan anggota
yang biasanya para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh
pemerintahan yang juga berkomitmen dan sepakat dengan tujuan
organisasi. Keempat, anggota luar biasa, anggota itu biasanya kita
memberikan penghargaan kepada anggota-anggota yang kita lihat
mempunyai prestasi luar biasa yang kita angkat sebagai anggota luar
biasa.”26
Hal senada dijelaskan oleh Bapak Ahmad Suja’I. Beliau menyampaikan
bahwa terjadinya bentrokan biasanya di tingkat bawah karena kurangnya sumber
daya manusia dan merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Beliau menuturkan
bahwa:
“Pola rekrutmen Pemuda Pancasila sudah diatur dan terjadwal di
dalam AD-ART Pemuda Pancasila di setiap tingkatan Kepengurusan
26 Yahya Abdul Habib, Wawancara, Jakarta, 26 April 2019.
62
baik itu PAC, MPC maupun MPW per-periode untuk merekrut
anggota kita mempunyai target misalnya 1 ranting minimal
mempunyai 30 anggota bahkan sekarang di tingkatkan menjadi 50
untuk satu ranting. Mereka tertarik dengan Pemuda Pancasila karena
Pemuda Pancasila banyak berbuat hal-hal yang positif di tengah-
tengah masyarakat seperti melihat bentuk sosial dan kinerja dalam
membantu masyarakat dan kenapa banyak terjadi bentrokan
khususnya Pemuda Pancasila dengan Ormas lainnya, menurutnya itu
berawal dari tingkat bawah sebenarnya, dasar awalnya dari tingkat
bawah jadi kebanyakan kita merekrut anggota sebanyak mungkin
tetapi kelemahan kita dalam pembekalan sumber daya manusianya
kurang.”27
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Ormas Pemuda Pancasila
merupakan Ormas berbasis massa yang memiliki anggota organisasi yang
beragam latar belakang, suku bangsa dan kalangan. melihat dari kaderisasi atau
pola rekrutmen Ormas Pemuda Pancasila ada beberapa anggota organisasi
terutama anggota biasa yang kurang mendapatkan pelatihan atau pengetahuan
yang maksimal, dan seharusnya dalam pola rekrutmen atau pengkaderan
seharusnya semua anggota Ormas Pemuda Pancasila memiliki bekal yang sama
dalam berorganisasi sehingga menghindari anggota untuk berperilaku semaunya
sendiri.
Berdasarkan pemaparan di atas. Dalam teori organisasi kemasyarakatan,
Pemuda Pancasila sebagai organisasi masyarakat belum berperan dan
menjalankan kewajibannya dalam menjaga ketertiban umum di dalam
masyarakat. Sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Pasal
59 ayat (3) huruf (c) yang berbunyi “Ormas dilarang untuk melakukan tindakan
kekerasan menggangu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas
27 Ahmad Sujari, Wawancara, Tanggerang, 1 Mei 2019.
63
sosial.”28 Pemaparan itu diperkuat berdasarkan data kasus bentrokan massa yang
melibatkan Pemuda Pancasila dengan Ormas yang lain, sehingga hal tersebut
menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
B. Sanksi yang diterima Pemuda Pancasila terhadap Kasus Bentrokan
Massa oleh Aparat Penegak Hukum.
Bentrokan yang melibatkan Ormas Pemuda Pancasila menimbulkan
keresahan di tengah-tengah masyarakat sehingga harus diproses oleh aparat
penegakan hukum karena bentrokan melibatkan massa yang banyak dan
menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya, oleh karena itu aparat
penegakan hukum memiliki kewajiban untuk berupaya menyelesaikan konflik
antar Ormas tersebut.
Dalam kasus bentrokan massa yang melibatkan Pemuda Pancasila dengan
Ormas lain. Secara organisasi, Pemuda Pancasila tidak diberikan sanksi karena
pada dasarnya dalam setiap kejadian bentrokan yang terlibat hanya oknum
anggota Pemuda Pancasila dengan oknum anggota Ormas yang lain, sehingga
yang diberikan sanksi pidana kepada anggota organisasi yang terlibat bukan
kepada Organisasi, karena pada dasarnya organisasi kemasyarakatan Pemuda
Pancasila tidak pernah memberikan instruksi atau menyuruh untuk melakukan
bentrokan massa tersebut.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yahya Abdul Habib, S.E. beliau
menyampaikan bahwa tidak ada instruksi untuk menyerang, beliau menuturkan:
28 Tim Grasindo, “Update Paling Lengkap Undang-Undang Ormas” (Jakarta: PT
Grasindo, 2018) h.11.
64
“Organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila tidak ada instruksi
apapun dari organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila untuk
melakukan penyerangan atau bentrokan makanya secara
kelembagaan kita tidak bisa disanksi dan rata-rata pertanggung
jawabnya adalah individual atau oknum.”29
Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Gunung Hutapea, bahwa secara
organisasi tidak diberikan sanksi, beliau menuturkan bahwa:
“Menurutnya yang diberikan sanksi oleh penegakan hukum dalam
keterlibatan bentrokan itu yaitu oknum saja kalau secara organisasi
tidak ada. Biasanya pihak kepolisian memberitahukan bahwa ada
oknum yang menurutnya mereka harus diproses secara hukum dan
kita meminta kepada oknum tersebut untuk melapor dan
bertanggung jawab.”30
Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak H. Zulkarnain, S.E, selaku ketua
bidang pertahanan dan keamanan Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) dan
Danwil Pemuda Pancasila Banten. Menurutnya “yang diberikan sanksi oleh
penegakan hukum yaitu hanya oknum anggota.”31
Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Eka Sularsti Amirudin, selaku
sekretaris Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten
Tanggerang. Menurutnya “Pemuda Pancasila hanya diberikan peringatan atau
teguran bukan sanksi.”32
Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Ahmad Suja’I. Menurutnya “sanksi
yang diberikan kepada per-individu karena perbuatannya individua atau
oknum.”33
29 Yahya Abdul Habib, Wawancara, Jakarta, 26 April 2019. 30 Gunung Hutapea, Wawancara, Jakarta, 8 Mei 2019. 31 Zulkarnain, Wawancara, Banten, 3 Mei 2019. 32 Eka Sularsti Amirudin, Wawancara, Tanggerang, 1 Mei 2019. 33 Ahmad Suja’i, Wawancara, Tanggerang, 1 Mei 2019.
65
Berdasarkan pemaparan di atas. Dalam teori penegakan hukum seperti
yang dijelaskan oleh Laurensius Arliman, tentang penegakan hukum. Bahwa
“Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan
hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran
badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan
hukum.”34 Dari pemaparan tersebut, nampak jelas bahwa seharusnya Penegakan
hukum harus menjalankan atau mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang
berdasarkan undang-undang. Dalam kasus bentrokan massa yang melibatkan
Pemuda Pancasila teori ini, secara organisasi belum terealisasikan karena secara
organisasi tidak diberikan sanksi. Pada dasarnya organisasi masyarakat Pemuda
Pancasila tidak pernah memberikan in35struksi atau menyuruh untuk melakukan
bentrokan massa secara organisasi Pemuda Pancasila hanya diberikan teguran
dan yang diberikan sanksi adalah oknum anggota yang ada di dalam organisasi
kemasyarakatan Pemuda Pancasila.
Dalam kasus bentrokan massa ini, teori penegakan hukum secara
organisasi belum terwujud atau terealisasikan dalam kasus bentrokan massa
yang melibatkan Pemuda Pancasila, karena ada upaya-upaya negoisasi yang
dilakukan oleh Pemuda Pancasila terhadap aparat penegak hukum dengan
mengedepankan negoisasi dalam upaya penyelesaian konflik secara persuasif
melalui musyawarah dan perundingan, bahwa setiap persoalan yang terjadi itu
hanya melibatkan oknum anggota-anggota saja tidak mengatasnamakan Pemuda
Pancasila, walaupun secara faktualnya setiap bentrokan yang terjadi selalu
34 Laurensius Arliman, “Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat” (Yogyakarta:
Deepulish, 2015). h.41. 35
66
melibatkan Pemuda Pancasila secara organisasi dengan menunjukkan embel-
embel atau simbol-simbol organisasi seperti seragam.
Gambar 1.1. Bentrokan Pemuda Pancasila dan Pemuda Ambon di Budi
Serpong Damai (BSD)
Sumber: http://suarajakarta.co.
Gambar 1.2. Bentrokan FBR dan Pemuda Pancasila di Pamulang
Sumber: https://www.youtube.com
Bentrokan massa ini, menimbulkan keresahan di tengah-tengah
masyarakat sehingga harus segera diredam untuk mencegah bentrokan yang
lebih luas dan besar, oleh karena itu aparat penegakan hukum berkewajiban
menyelesaikan konflik antar Ormas tersebut.
Sikap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya
penyelesaian konflik terhadap kasus bentrokan massa yang melibatkan Pemuda
Pancasila. Salah satunya caranya ialah secara persuasif yaitu bertindak sebagai
dilakukan untuk mencegah konflik yang lebih mendalam dan mencegah
konflik semakin meluas. Seperti yang dijelaskan oleh Maswadi Rauf
tentang penyelesaian konflik, bahwa “penyelesaian konflik dilakukan
untuk mencegah konflik yang lebih dalam dan meluas.”39 Berdasarkan
pemaparan tersebut, Ormas Pemuda Pancasila juga melakukan negoisasi.
Dalam teori negoisasi, seperti yang dijelaskan oleh Gun Gun Heryanto dan
Shulhan Rumaru, tentang tujuan dari negoisasi yaitu “pertama,
tercapainya kata sepakat antar kedua pihak secara bersama. Kedua,
tercapainya kondisi penyelesaian atau jalan keluar yang merupakan
tujuan sebenarnya dari negoisasi yaitu upaya penyelesaian konflik dan
ketiga, tercapainya kondisi saling menguntungkan.”40 Dari pemaparan itu,
Nampak jelas bahwa Ormas Pemuda Pancasila melakukan negoisasi dalam
upaya penyelesaian konflik dengan Ormas yang lain sehingga hal ini dapat
meredam suatu permasalahan dan mencegah terjadi konflik yang lebih
meluas antar Ormas tersebut.
C.1.2. Tindakan Persuasif
Tindakan Persuasif yaitu, tindakan yang dilakukan oleh organisasi
Pemuda Pancasila setelah terjadi bentrokan massa. Tindakan persuasif
adalah salah satu contoh tindakan negoisasi yang dilakukan oleh Pemuda
Pancasila dalam upaya menyelesaikan konflik dengan Ormas lain dengan
melakukan perundingan dan musyawarah untuk mendapatkan titik temu.
39 Maswadi Rauf, “Konsensus Politik”. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dapartemen Pendidikan Nasional, 2000). h.9. 40 Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumaru, “Komunikasi Politik Sebuah Pengantar”
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2018). h.106.
71
Upaya penyelesaian konflik secara Persuasif dalam keterlibatan oknum
anggota Pemuda Pancasila dengan oknum anggota Ormas lain dilakukan
dengan dua cara yaitu penyelesaian Internal yaitu penyelesaian di dalam
organisasi itu sendiri dan penyelesaian secara Eksternal yaitu penyelesaian
antar organisasi kemasyarakatan yang lain.
1) Penyelesaian secara Internal, yaitu penyelesaian di dalam
organisasi itu sendiri. Penyelesaian konflik secara internal Ormas
Pemuda Pancasila selalu berjalan dengan rapat antara pimpinan
organisasi untuk memberikan solusi, teguran atau sanksi terhadap
oknum anggota yang terlibat.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hariman Siregar,
SH. M.Si,M.Mar, menurutnya “Bila terjadi pelanggaran secara
organisasi maka akan ada teguran tertulis dan pada akhir terjadi
Pemecatan apa bila tetap melakukan perbuatan yang melawan
hukum.”41
Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Gunung Hutapea,
beliau menyampaikan bahwa oknum anggota yang terlibat akan
diberikan peringatan, pembinaan atau pemecatan. Ia menyatakan
bahwa:
“Mekanisme dalam menangani suatu pelanggaran di
dalam organisasi ketika ada suatu pelanggaran dimana
oknum melanggar tentu dibahas didalam organisasi, bisa
diberikan peringatan, pembinaan, namun ketika sudah
pemecatan itu pusat yang melakukan. Setiap permasalah
kita memberikan solusi dan penyelesaian dengan menyuru
41 Hariman Siregar, Wawancara, Jakarta, 28 Mei 2019.
72
untuk berdamai dan saling berkomunikasi antara kedua
belah pihak dan biasanya akan sebentar selesai
permasalahannya.”42
Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Yahya Abdul
Habib, S.E. ia menghimbau bahwa untuk tidak terlibat dalam
konflik-konflik fisik, beliau menyatakan:
“Majelis Pimpinan Nasional selalu menghimbau untuk
tidak terlibat dalam konflik-konflik fisik. Ketika ada
anggota yang terlibat dan dia harus masuk penjara, kita
harus mengikuti dan jalanin hukum karena kita mentaati
konstitusi tidak lari dari hukum. Ketika ada anggota yang
salah misalkan ketika bentrokan ada korban jiwa maka dia
harus menjalani hukuman.”43
Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak H. Zulkarnain, S.E.
beliau menyampaikan bahwa oknum anggota yang terlibat akan
diberikan sanksi teguran dan pembinaan. Beliau menuturkan:
“Sikap kita terhadap anggota yang terlibat dalam
bentrokan massa itu selalu kami berikan sanksi teguran
dan pembinaan, kenapa karena jangan sampai gara-gara
beberapa orang oknum dari Ormas Pemuda Pancasila lalu
mencoreng perjuangan kita. Pertama kita memberikan
pembinaan dan teguran apabila hal itu sudah memasuki
jalur hukum, kami akan menyerahkan kepada kepolisian
kepenegakan hukum untuk mengambil tindakan.”44
Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Ahmad Suja’i,
Menurutnya:
“Sikap pengurus terhadap anggota yang terlibat dalam
bentrokan ialah ketika sudah terjadi sebuah konflik para
pimpinan bagaimana cara berusaha untuk meredam
42 Gunung Hutapea, Wawancara, Jakarta, 8 Mei 2019. 43 Yahya Abdul Habib, Wawancara, Jakarta, 26 April 2019. 44 Zulkarnain, Wawancara, Banten, 3 Mei 2019.
73
konflik tersebut dengan seperti apa, ketika itu konflik
harus diselesaikan dengan jalur hukum dan tidak bisa
dengan cara damai maka jalur hukum la yang ditempuh
dan kebanyakan menempuh jalur damai karena pada
dasarnya hanya sebuah permasalahan kecil yang dibesar-
besarkan.”45
Berdasarkan data di atas, sikap yang dilakukan oleh
pimpinan organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila ialah bila
terjadi suatu pelanggaran, maka pimpinan organisasi
kemasyarakatan Pemuda Pancasila akan memberikan sebuah
teguran tertulis atau peringatan dan pembinaan-pembinaam bila
terjadi tentang perbuatan yang melawan hukum maka pimpinan
pusat akan melakukan pemecatan.
Namun hal tersebut masih kurang efektif, sebab kejadian
bentrokan massa yang melibatkan oknum anggota Pemuda
Pancasila masih terulang kembali, berarti beberapa anggota
Pemuda Pancasila belum menjalankan kewajibannya sebagai
anggota Pemuda Pancasila, sesuai dengan AD-ART, bahwa: setiap
anggota Pemuda Pancasila berkewajiban menghayati, menaati dan
mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD-ART) semua ketentuan organisasi kemasyarakatan Pemuda
Pancasila dan menentang setiap usaha dan tindakan yang
merusak citra organisasi.”46 Berdasarkan hal tersebut, nampak
45 Ahmad Suja’i, Wawancara, Tanggerang, 1 Mei 2019. 46 Dalam Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Pancasila tahun 2014, Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 16 Kewajiban Anggota.
h.30.
74
jelas bahwa, bentrokan massa yang melibatkan oknum anggota
Pemuda Pancasila telah merusak citra organisasi Pemuda Pancasila.
Pemuda Pancasila selain, memberikan sanksi dan teguran
terhadap anggota yang terlibat dalam bentrokan massa. Pemuda
Pancasila juga berusaha melakukan mediasi dan berkompromi
dengan aparat penegakan hukum dan memberikan pendampingan
dan pembelaan hukum melalui para pengacara dalam membantu
advokasi.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gunung Hutapea.
beliau menyampaikan bahwa membantu advokasi oknum anggota
yang terlibat, beliau menuturkan bahwa:
“Menurutnya dalam mencakup pelanggaran hukum, kita
menyerahkan kepada kepolisian, biasanya pihak
kepolisian memberitahukan kita bahwa ada oknum yang
menurutnya harus diproses secara hukum, kita meminta
kepada oknum tersebut untuk melapor dan bertanggung
jawab dan menjalankan sesuai mekanis hukum dan kita
bantu perlindungan anggota tersebut karena itu adalah
kewajiban organisasi kita juga, kita lindungi dengan
membantu advokasi lembaga hukum dengan segala
proses, paling tidak meminimalkan hukuman, kalau bisa
berdamai, paling tidak itu membuat kepolisian biasa
meminimalkan permasalahan itu, namun ketika sudah ada
korban nyawa tentunya gabisa kompromi paling
diringankan dengan segala macam persuasif. Organisasi
kemasyarakatan Pemuda Pancasila dalam menyelesaikan
konflik bentrokan tersebut biasanya melakukan kompromi
atau berdamai dengan bermusyawarah kepada pihak yang
bersangkutan untuk menemukan solusi dan biasanya kita
inisiatif untuk berdamai namun ketika pihak lain
menyatakan harus diselesaikan secara hukum, kita
mengikuti.”47
47 Gunung Hutapea, Wawancara, Jakarta, 8 Mei 2019.
75
Hal senada disampaikan oleh Bapak Hariman Siregar, SH.
M.Si,M.Mar. Menurutnya:
“Dalam hal penegakan hukum Pemuda Pancasila tidak
mau mencampuri urusan tersebut meskipun terkait dengan
anggota yang bermasalah, tapi Pemuda Pancasila
memberikan pendampingan dan pembelaan secara hukum
melalui para pengacara yang dimilki oleh Pemuda
Pancasila melalui Badan Penyuluhan dan Pembelaan
Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila
sebagai organisasi Kemasyarakatan sudah tentu beragam
jenis anggota dengan latar yang berbeda latar belakang
yang pendidikan suku dan agama profesi pekerjaan dan
latar belakang politik sudah barang tentu akan ada
permasalahan yang akan terjadi, untuk hal itu Pemuda
Pancasila lebih mengutamakan Musyawarah setiap terjadi
permasalahan dan apa bila hal itu tidak tercapai tentu kita
serahkan kepada pihak yang berwajib untuk diselesaikan
secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”48
Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Yahya Abdul
Habib, S.E. beliau menyampaikan bahwa dalam setiap kasus
bentrokan selalu melakukan mediasi dan berkoordinasi dengan
aparat penegakan hukum, beliau menuturkan:
“Dalam setiap kasus bentrokan Pemuda Pancasila
melakukan mediasi dan berkoordinasi dengan aparat
karena kita mempunyai semboyan sekali layar
berkembang suru kita berpantang, jadi apapun masalahnya
kita hadapi tidak boleh mundur, salah atau benar kita harus
bertanggung jawab dan Ketika ada anggota yang salah
misalkan ketika bentrokan ada korban jiwa maka dia harus
menjalani hukuman dan kita urus anggota kita dan harus
di pertanggung jawabkan dan kita sediakan pengacara.
Organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila memiliki
bidang bantuan hukum yang berisikan pengacara, mereka
biasanya langsung respon ketika ada suatu kejadian terkait
48 Hariman Siregar, Wawancara, Jakarta, 28 Mei 2019.
76
dengan anggota kita termasuk pihak lain sehingga
penanganannya biasanya sudah terkoordinasi ketika
menyangkut masalah-masalah hukum.”49
Berdasarkan data di atas, dalam setiap bentrokan massa
Ormas Pemuda Pancasila melakukan mediasi dan berkoordinasi
dengan aparat penegakan hukum dan dalam mencakup penegakan
hukum Pemuda Pancasila tidak mau mencampuri urusan jalannya
hukum tersebut walaupun terkait dengan anggota yang bermasalah
dan kita meminta kepada oknum untuk lapor dan bertanggung
jawab dan menjalankan sesuai mekanisme yang berlaku, dan
Pemuda Pancasila memberikan pendampingan dan pembelaan
secara hukum melalui pengacara yang dimilikinya yaitu Badan
Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila,
paling tidak hal ini bisa meminalkan hukuman.
2) Penyelesaian secara eksternal, yaitu penyelesain yang dilakukan
oleh Pemuda Pancasila dan Ormas yang lain. Penyelesaian konflik
secara eksternal dalam keterlibatan oknum anggota Pemuda
Pancasila, pimpinan pusat selalu berusaha meredam dan
menyelesaikan konflik antar kedua Ormas untuk mencari solusi
yang terbaik.
Salah satu contoh kejadian dimana terjadi negoisasi yaitu
upaya penyelesaian konflik secara ekternal, yaitu: Dalam bentrokan
yang terjadi di wilayah Mampang, Jakarta Selatan, yang
49 Yahya Abdul Habib, Wawancara, Jakarta, 26 April 2019.
77
melibatkan Organisasi Kemasyaratan Pemuda Pancasila dan Forum
Betawi Rembug (FBR) dan kedua tokoh dari kedua Ormas tersebut
yaitu ketua FBR H. Borix dan Ketua PP H. Torik dipertemukan
dan menyetujui untuk menarik massa, dan sepakat untuk tidak
melakukan aksi pembalasan yang ditengahi oleh kepolisian.50
Berdasarkan wawancara oleh Bapak Gunung Hutapea,
beliau menyampaikan bahwa setiap terjadi konflik selalu menyuru
untuk berdamai dan saling bermusyawarah antar kedua belah pihak
Ormas, beliau menuturkan:
“Setiap permasalahan kita memberikan solusi dan
penyelesaian dengan menyuru untuk berdamai dan saling
berkomunikasi antara kedua belah pihak dan biasanya
akan sebentar selesai permasalahannya. Organisasi
kemasyarakatan Pemuda Pancasila dalam menyelesaikan
konflik bentrokan tersebut biasanya melakukan kompromi
atau berdamai dengan bermusyawarah kepada pihak yang
bersangkutan untuk menemukan solusi dan biasanya kita
inisiatif untuk berdamai namun ketika pihak lain
menyatakan harus diselesaikan secara hukum, kita
mengikuti.”51
Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Ahmad Suja’I,
beliau menyampaikan bahwa jika terjadi konflik maka diadakan
sebuah pertemuan antara pimpinan kedua belah pihak untuk
mencari solusi. Menurutnya:
“Jadi mekanismenya ketika terjadi sebuah konflik dibawah
maka para pimpinan turun untuk meredam konflik dan
menyelesaikan biasanya diadakan sebuah pertemuan
50 DetikNews, “Bentrok di Mampang, Ketua FBR H Borix dan Ketua PP H Torik
Dipertemukan Polisi”, artikel ini diakses pada Rabu, 13 Februari 2019, 20:00 dari
https://news.detik.com. 51 Gunung Hutapea, Wawancara, Jakarta, 8 Mei 2019.
78
antara pimpinan kedua belah pihak untuk saling mencari
solusi terbaik dan tentunya didampingi oleh aparat
penegakan hukum.”52
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hariman Siregar,
SH. M.Si,M.Mar. beliau menyampaikan bahwa dalam terjad
bentrok pengurus melakukan mediasi dengan pengurus anggota
lain dan kepolisian. Beliau menuturkan:
“Dalam hal terjadi bentrok anggota Pemuda Pancasila
dengan unsur oknum organisasi lain maka Pengurus
Pemuda Pancasila melakukan mediasi dengan Pengurus
Anggota Organissi lain dengan pihak kepolisian. Bila ada
unsur pidana nya maka diproses secara hukum dan
Pemuda Pancasila menyiapkan Bantuan Hukum melalui
Badan Bantuan Hukum Pemuda Pancasila.”53
Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Yahya Abdul
Habib, S.E. Ia menyatakan bahwa:
“Berkoordinasi dengan aparat dan pihak organisasi yang
lain yang terlibat kita bermusyawarah dengan duduk
bersama, hampir setiap bentrokan ujungnya pasti berdamai
dan tidak pernah membesar-besarkan masalah. Jadi
mediasinya dengan cara bermusyawarah dengan
dibertemukannya kedua belah pihak pimpinan organisasi
dan ditengahi oleh aparat penegakan hukum.”54
Tindakan persuasif adalah salah satu upaya yang
dilakukan oleh Pemuda Pancasila dalam menyelesaikan konflik
dengan Ormas lain dengan melakukan perundingan dan
musyawarah untuk mendapatkan titik temu.
52 Ahmad Sujari, Wawancara, Tanggerang, I Mei 2019. 53 Hariman Siregar, Wawancara, Jakarta, 28 Mei 2019. 54 Yahya Abdul Habib, Wawancara, Jakarta, 26 April 2019.
79
Berdasarkan data di atas, Penyelesaian konflik secara
eksternal dalam keterlibatan oknum anggota Pemuda Pancasila,
sikap yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dalam
menyelesaikan konflik yaitu dengan cara persuasif yaitu melakukan
perundingan dan musyawarah dengan pihak organisasi yang lain
dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian untuk mencari solusi
atau jalan keluar untuk saling berdamai dan selalu berusaha
meredam dalam menyelesaikan konflik antar kedua Ormas dengan
saling bertemu dengan pimpinan-pimpinan pengurus antara kedua
belah pihak untuk mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik
yang ditengahi oleh kepolisian dan sepakat untuk menarik massa
dan sepakat untuk tidak melakukan aksi pembalasan.
Hal tersebut merupakan salah satu tujuan sebenarnya dari
negoisasi yaitu upaya penyelesaian konflik. Seperti yang dijelaskan
oleh Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumaru, tentang tujuan dari
negoisasi yaitu “pertama, tercapainya kata sepakat antar kedua
pihak secara bersama. Kedua, tercapainya kondisi penyelesaian
atau jalan keluar yang merupakan tujuan sebenarnya dari
negoisasi yaitu upaya penyelesaian konflik dan ketiga, tercapainya
kondisi saling menguntungkan.”55 Dari pemaparan itu, Nampak
jelas bahwa Ormas Pemuda Pancasila melakukan negoisasi dalam
upaya penyelesaian konflik dengan Ormas yang lain.
55 Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumaru, “Komunikasi Politik Sebuah Pengantar”
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2018). h.106.
80
Jadi sikap pimpinan pengurus Pemuda Pancasila terhadap
anggota yang terlibat dalam bentrokan massa ialah dengan cara
bernegoisasi dengan tujuan untuk upaya-upaya penyelesaian
konflik dan berusaha untuk meredam dengan mengutamakan
persuasif. Upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh
Ormas Pemuda Pancasila dilakukan dengan dua cara. Pertama,
tindakan preventif sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadi
konflik yang lebih tajam dan luas. Kedua, tindakan persuasif
sebagai upaya penyelesaian konflik, yaitu secara internal dan
secara ekternal. Penyelesaian secara internal yaitu penyelesaian di
dalam organisasi dengan memberikan sanksi dan teguran terhadap
anggota yang terlibat dan ketika ada anggota yang bermasalah
dengan penegakan hukum maka Pemuda Pancasila memberikan
pendampingan dan pembelaan secara hukum melalui pengacara
yang dimilikinya yaitu Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum
(BPPH) Pemuda Pancasila paling tidak hal tersebut bisa
meminalkan hukuman. Sedangkan penyelesaian secara ekternal
yaitu penyelesaian antar organisasi yang terlibat, dengan cara
saling bertemu antar pimpinan pengurus untuk bersepakat untuk
meredam permasalahan dan bersekapat untuk menyelesaikan
konflik dengan berdamai.
81
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
Pemuda Pancasila sebagai Ormas belum berperan dan menjalankan
kewajibannya dalam menjaga ketertiban umum dilingkungan masyarakat. Sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 59 ayat (3) huruf (c)
berbunyi bahwa: “Ormas dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan,
menggangu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan
fasilitas sosial.” karena Pemuda Pancasila terlibat dalam beberapa bentrokan
massa sehingga hal ini menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.
Bentrokan terjadi karena berbagai latar belakang dan biasanya yang
terlibat dalam bentrokan itu ialah anggota yang ada dibawah atau grassroot yang
berprofesi seperti penjaga parkir dan pedagang kaki lima. Pada dasarnya
bentrokan yang terjadi karena permasalahan pribadi anggota atau oknum yang ada
Ormas yang akhirnya terbawa-bawa membawa nama organisasi. Faktor yang
menjadi setiap permasalahan biasanya karena permasalahan kecil seperti
permasalahan ekonomi dan dalam mencari nafkah contohnya penjaga parkir,
penagihan hutang, dan pencabutan bendera. Hal-hal tersebut terjadi karena
kurangnya pembinaan yang merata dan sistem pengkaderan yang kurang merata
sehingga anggota organisasi mendapatkan bekal yang sama dalam berorganisasi
82
dan tidak bertindak semaunya sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan
yang dapat merugikan organisasi.
Aparat penegakan hukum dalam kasus bentrokan massa yang melibatkan
Pemuda Pancasila ialah berupaya menyelesaikan konflik antar Ormas tersebut
dengan mengutamakan persuasif, dengan cara memediasikan dan menjadi
mediator atau juru damai antara Ormas yang terlibat bentrokan untuk saling
bernegoisasi yaitu menemukan jalan keluar, meredam konflik dan
mendamaikannya. Dalam kasus ini aparat penegakan hukum, belum pernah
memberikan sanksi secara organisasi. Karena pada dasarnya Ormas Pemuda
Pancasila tidak pernah memberikan instruksi atau menyuruh untuk melakukan
bentrokan massa, oleh karena itu secara organisasi pemuda Pancasila hanya
diberikan teguran dan yang diberikan sanksi adalah oknum anggota yang ada di
dalam organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila.
Sikap pimpinan pengurus Pemuda Pancasila terhadap anggota yang terlibat
dalam bentrokan massa ialah dengan cara bernegoisasi dengan tujuan untuk
upaya-upaya penyelesaian konflik dan berusaha untuk meredam dengan
mengutamakan persuasif. Upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh
Ormas Pemuda Pancasila dilakukan dengan dua cara. Pertama, tindakan preventif
sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadi konflik yang lebih tajam dan luas.
Kedua, tindakan persuasif sebagai upaya penyelesaian konflik, yaitu secara
internal dan secara ekternal. Penyelesaian secara internal yaitu penyelesaian di
dalam organisasi dengan memberikan sanksi dan teguran terhadap anggota yang
terlibat dan ketika ada anggota yang bermasalah dengan penegakan hukum maka
83
Pemuda Pancasila memberikan pendampingan dan pembelaan secara hukum
melalui pengacara yang dimilikinya yaitu Badan Penyuluhan dan Pembelaan
Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila paling tidak hal tersebut bisa meminalkan
hukuman. Sedangkan penyelesaian secara ekternal yaitu penyelesaian antar
organisasi yang terlibat, dengan cara saling bertemu antar pimpinan pengurus
untuk bersepakat untuk meredam permasalahan dan bersekapat untuk
menyelesaikan konflik dengan berdamai.
B. Saran
Beberapa hal yang peneliti rekomendasikan setelah melakukan penelitian
ini. Antara lain:
Pertama, Aparat penegak hukum selayaknya bisa berlaku adil untuk
menindak secara professional para okum anggota Pemuda Pancasila yang terlibat
dalam bentrokan massa, apalagi oknum tersebut sudah terindikasi melanggar
hukum, hal ini demi meningkatkan rasa keadilan seluruh masyarakat.
Kedua, untuk menghindari terjadinya konflik yang lebih tajam secara
internal, aturan organisasi tentang pengkaderan selayaknya bisa di
implementasikan secara lebih baik. Hal ini di maksudkan agar seluruh anggota
kader memiliki bekal yang sama dalam berorganisasi dan tidak berperilaku
semaunya sendiri.
84
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Arliman, Laurensius Arliman. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat.
Yogyakarta: Deepulish, 2015.
Dalam Anggaran Dasar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Bab I
tentang “Nama, Waktu, dan Kedudukan” Pasal 1, 2, 3. dan Bab II tentang
“Asas, Dasar, dan Tujuan” Pasal 4, 5, 6.
Dalam Anggaran Dasar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Bab IV
tentang “Pokok-Pokok Perjuangan” Pasal 10.
Dalam Anggaran Dasar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Bab IX,
Pasal 17 tentang “Susunan dan Jenjang Organisasi”.
Dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila
Bab I, Pasal 3 tentang “Semboyan”.
Dalam Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan
Pemuda Pancasila tahun 2014, tentang Program Umum Pemuda Pancasila
Bab I.
Heryanto, Gun Gun. Dan Rumaru, Shulhan. Komunikasi Politik Sebuah
Pengantar. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.
Rauf, Mawasdi. Konsensus Politik. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dapartemen Pendidikan Nasional, 2000.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Depok: PT RajaGrafindo, 2018.
85
Tim Grasindo. Update Paling lengkap Undang-Undang Ormas. Jakarta: PT
Grasindo, 2018.
Tim Redaksi. Kumpulan Lengkap UU Ormas dan Yayasan. Yogyakarta: Laksana,
2017.
Tim Redaksi. Terlengkap UUD 1945 dan Amandemen. Yogyakarta: Laksana,
2018.
Ubaedillah. Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Pancasila Demokrasi dan
Pencegahan Korupsi. Jakarta: Kencana, 2015.
Winayanti, Nia Kania. “Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas”,