-
ORGANISASIKEPELABUHANANDIREKTORAT USAHA PELABUHANTAHUN
2014DISAMPAIKAN PADA DIKLAT MANAJEMEN OPERASIONAL PELABUHAN
PENYEBERANGAN ANGKATAN XVIIMARIANA, 23 SEPTEMBER 2014
-
UNDANG UNDANG RI NO. 17 TAHUN 2008TENTANG PELAYARANPERATURAN
PEMERINTAH RI NO. 61 TAHUN 2009TENTANG KEPELABUHANANPERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN RI NO. 85 TAHUN 2011TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGANPERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NO. SK.242/HK.104/DRJD/2010TENTANG
PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN LALU LINTAS PENYEBERANGANKEPUTUSAN DIREKSI
PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) NO.
KD.47/HK.001/ASDP-2012TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PUSAT PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)KEPUTUSAN DIREKSI PT. ASDP
INDONESIA FERRY (PERSERO) NO. KD.48/HK.001/ASDP-2012TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR CABANG PT. ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)
DASAR HUKUM
-
InformasiKoordinasi/atasanSTRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN
PENYEBERANGAN
-
OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN (OPP);BERTANGGUNG JAWAB KEPADA
MENTERI PERHUBUNGAN MELALUI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT;DIBENTUK PADA PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIL.
UNIT PENYELENGGARA PELABUHANBERTANGGUNG JAWAB KEPADA MENTERI
PERHUBUNGAN UNTUK UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PEMERINTAH PUSAT DAN
KEPADA GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA UNTUK UNIT PENYELENGGARA
PELABUHAN PEMERINTAH DAERAH.DIBENTUK PADA PELABUHAN YANG BELUM
DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIL.
BADAN USAHA PELABUHANBERTANGGUNG JAWAB SECARA OPERASIONAL KEPADA
MENTERI PERHUBUNGAN MELALUI DIRJEN HUBDAT DAN SECARA PROFIT KEPADA
MENTER BUMN.PENGELOLA PELABUHAN PENYEBERANGAN SKALA NASIONAL YAITU
PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO).PENYELENGGARA PELABUHAN
PENYEBERANGAN
-
OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN (OPP) (1)MELAKSANAKAN
PENGATURAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KEGIATAN KEPELABUHANAN
PADA PELABUHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN
YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL.
MENETAPKAN ZONASI ATAS USULAN OPERATOR PELABUHAN;MENGUMUMKAN
KEBIJAKAN YANG TELAH DITETAPKAN DIRJEN HUBDAT
KEMENHUB;MENGKOORDINASIKAN & MENJAMIN PELAKSANAAN PERENCANAAN
KEGIATAN OPERASIONAL PELABUHAN;PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN JASA
PELABUHAN YANG DILAKUKAN OLEH OPERATOR PELABUHAN DAN JASA KAPAL
YANG DILAKUKAN OLEH OPERATOR KAPAL;KOORDINATOR KEAMANAN, KETERTIBAN
DAN KESELAMATAN PELABUHAN SECARA UMUM;
-
OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN (OPP) (2)PENGAWASAN KEAMANAN
DAN KELANCARAN LALU LINTAS ANGKUTAN PENYEBERANGAN;MENGAWASI
DISTRIBUSI ANGKUTAN BARANG DENGAN MELAKUKAN PENIMBANGAN
KENDARAAN;MENETAPKAN JADWAL OPERASI KAPAL;PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN TARIF JASA PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL
YANG DITETAPKAN OLEH OPERATOR PELABUHAN;MENETAPKAN POLA LALU LINTAS
DI PELABUHAN;MENYEDIAKAN DAN MERAWAT SBNP;PENGAWASAN JASA
LABUH;PENGAWASAN TERHADAP PENGENDALIAN LALU LINTAS KAPAL DI
PELABUHAN;
-
LOKASI KERJA OPPAREA KERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (OPP) SEBANYAK 4 (EMPAT) LOKASI, YAITU:
KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK DI PROVINSI
BANTEN;
KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN GILIMANUK DI PROVINSI
BALI;
KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN LEMBAR DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT;
KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN PAGIMANA DI PROVINSI
SULAWESI TENGAH;
-
WILAYAH KERJA OPP
WILAYAH KERJALINTASAN PELABUHAN
PENYEBERANGANOPPMERAKMERAK;BAKAUHENI;TANJUNG UBAN;TELAGA
PUNGKUR;MUNTOK
OPP GILIMANUKKETAPANG;GILIMANUK;UJUNG;KAMAL
(MADURA);BATULICIN;TANJUNG SERDANG;PANAJAM (SOMBER).
OPPLEMBARBOLOK;SAPE;PADANGBAI;LEMBAR;KAYANGAN;POTOTANO;LABUHAN
BAJO;ROTE.OPPPAGIMANABAJOE;KOLAKA;MAMUJU;PAGIMANA;BITUNG;RUM;BASTIONG;SIDANGOLE;POKA;GALALA;HUNIMUA;WAIPIRIT;NAMLEA.
-
WEWENANG OPPMENGATUR DAN MENGAWASI PENGGUNAAN LAHAN DARATAN DAN
PERAIRAN PELABUHAN;MENETAPKAN TARIF SBNP
PENYEBERANGAN;MEMBERITAHUKAN KONDISI PERAIRAN DAN CUACA KEPADA
OPERATOR KAPAL;MENGAWASI PENGGUNAAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN;MENETAPKAN SKEMA ALUR
KELUAR/MASUK PELABUHAN;MENGATUR LALU LINTAS KAPAL KE LUAR MASUK
PELABUHAN MELALUI PEMANDUAN KAPAL;MENETAPKAN STANDAR KINERJA
OPERASIONAL PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN.
-
WEWENANG OPP SAAT LALIN PADATBERKOORDINASI DENGAN INSTANSI
TERKAIT DALAM MENGANTISIPASI TERHADAP LONJAKAN JUMLAH PENUMPANG DAN
KENDARAAN;
MENYESUAIKAN SISTEM ZONA SESUAI KEBUTUHAN;
PENJADWALAN ULANG MELALUI OPTIMALISASI KAPAL DAN FASILITAS
PELABUHAN;
MENETAPKAN PENGOPERASIAN DERMAGA CADANGAN;
OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA INTERNAL.
-
PERENCANAAN JADWAL KAPALHAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN:JARAK
LINTASAN;KECEPATAN KAPAL;KONDISI PERAIRAN;JUMLAH, BESAR DAN
KAPASITAS KAPAL;JUMLAH DAN KAPASITAS DERMAGA;VOLUME
ANGKUTAN;KETERPADUAN ANTAR MODA.
RENCANA PENJADWALAN MELIPUTI:JADWAL KEBERANGKATAN;JADWAL
KEDATANGAN;JADWAL SANDAR;JADWAL ANGKER;JADWAL DOCKING
-
BADAN USAHAPELABUHAN
-
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
DILAKSANAKAN OLEH PROYEK ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN FERRY
(PASDF)SEJARAH PENDIRIANPASDF DIUBAH MENJADI PROYEK ANGKUTAN SUNGAI
DANAU DAN PENYEBERANGAN YANG DISINGKAT MENJADI PASDPPASDP BERUBAH
STATUSNYA MENJADI PERUSAHAAN UMUM ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
(PERUM ASDP)PERUM ASDP BERUBAH MENJADI PT. ANGKUTAN SUNGAI DANAU
DAN PENYEBERANGAN (PERSERO)CORPORATE IDENTITY BERUBAH DARI PT. ASDP
(PERSERO) MENJADI PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)TRANSFORMASI
BISNIS DITANDAI DENGAN REDEFINISI VISI, MISI, DAN MOTTO PERUSAHAAN
SERTA MODERNISASI OPERASIONAL MENUJU STANDAR INTERNASIONALSEKILAS
PROFIL PERUSAHAAN
-
MENJADI PERUSAHAAN JASA PELABUHAN DAN PENYEBRANGAN YANG TERBAIK
DAN TERBESAR DI TINGKAT REGIONAL, SERTA MAMPU MEMBERIKAN NILAI
TAMBAH BAGI STAKEHOLDERSMENYEDIAKAN PRASARANA PELABUHAN DAN SARANA
KAPAL PENYEBERANGAN YANG TANGGUH SEBAGAI PENDUKUNG DALAM SISTEM
LOGISTIK NASIONAL;MEMILIKI STANDAR PELAYANAN INTERNASIONAL YANG
DIDUKUNG OLEH TENAGA PROFESIONAL DAN MANAJEMEN BISNIS MODERN SERTA
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK;MENGUASAI PANGSA PASAR NASIONAL
DAN MEMPERLUAS JARINGAN OPERASIONAL SAMPAI KE TINGKAT REGIONAL
UNTUK MEMAKSIMALKAN PERTUMBUHAN DAN KEUNTUNGAN;MEMAKSIMALKAN PERAN
SEBAGAI KORPORASI DAN INFRASTRUKTUR NEGARA SERTA AGEN
PEMBANGUNAN.VISI & MISI PERUSAHAAN
-
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN KANTOR PUSAT
-
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN KANTOR CABANG
-
KONDISI EKSISTING SARANA & PRASARANA PELABUHAN
NOURAIAN
1Jumlah Pelabuhan: 35 Pelabuhan- 17 Pelabuhan Melayani Komersil
17 Pelabuhan Melayani Perintis 1 Pelabuhan Multi Purpose2. Jumlah
Dermaga: 73 Dermaga- 49 Unit Moveable Bridge- 6 Unit Ponton - 18
Unit Plengsengan 3. Jumlah Kapal: 123 Unit - 71 Unit di Lintasan
Komersil- 52 Unit di Lintasan Perintis4. Lintasan: 122 Lintasan- 71
Lintasan Komersil- 51 Lintasan Perintis
-
PETA LINTASAN PENYEBERANGAN
-
PELAYANAN KAPAL LINTASAN KOMERSILUPDATED JANUARI 2014
-
PELAYANAN KAPAL LINTASAN PERINTISUPDATED JANUARI 2014
-
PELABUHAN YANG DIKELOLA
KOMERSILCABANGPELABUHANMERAKMERAKBAKAUHENIBAKAUHENISURABAYAUJUNGKAMALKETAPANGKETAPANGGILIMANUKSAPESAPELABUAN
BAJOLEMBARLEMBARPADANGBAIKAYANGANKAYANGANPOTOTANOBATULICINBATULICINTJG.
SERDANGBALIKPAPANPANAJAMBAJOEBAJOEKOLAKABATAMTELAGA PUNGKURTANJUNG
UBAN
PERINTISCABANGPELABUHANTERNATEBASTIONGSIDANGOLERUMBITUNGBITUNGKUPANGBOLOKROTELARANTUKABALIKPAPANMAMUJUAMBONPOKAGALALAHUNIMUAWAIPIRITNAMLEALUWUKPAGIMANABANGKATANJUNG
KELIAN
-
TUGAS POKOK PERUSAHAANMENYELENGGARAKAN USAHA JASA ANGKUTAN
PENYEBERANGAN, JASA ANGKUTAN LAUT, JASA KEPELABUHANAN, JASA
FASILITAS TERMINAL DAN PERALATAN PELABUHAN PENYEBERANGAN DAN
USAHA-USAHA LAIN YANG MENUNJANG KEGIATAN TERSEBUT SERTA
MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMERINTAH DIBIDANG EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN.
-
FUNGSI PERUSAHAANPENGUSAHAAN JASA KEPELABUHANAN ASDP DAN
ANGKUTAN LAUT BERJADWAL UNTUK PENUMPANG, KENDARAAN, BARANG DAN
HEWAN;PENGUSAHAAN JASA CHARTER KAPAL;PENYEDIAAN DAN PENGUSAHAAN
JASA TERMINAL, DERMAGA, DAN FASILITAS LAINNYA UNTUK KEGIATAN TAMBAT
KAPAL, NAIK TURUN PENUMPANG DAN KENDARAAN SERTA BONGKAR MUAT BARANG
DAN HEWAN;PENYEDIAAN DAN PENGUSAHAAN KOLAM PELABUHAN DAN PERAIRAN
PELABUHAN UNTUK MENUNJANG KELANCARAN LALU LINTAS DAN BERLABUHNYA
KAPAL-KAPAL;PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, AIR BERSIH, BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM), INSTALASI LIMBAH DAN FASILITAS LAINNYA UNTUK
MENUNJANG KEPERLUAN OPERASIONAL KAPAL;PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH/LAHAN UNTUK BERBAGAI BANGUNAN, LAHAN PARKIR DAN LAPANGAN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN KEPENTINGAN DAN KELANCARAN
ANGKUTAN/PELABUHAN;PERDAGANGAN DALAM NEGERI, EKSPOR DAN IMPOR DALAM
BIDANG ALAT/PERALATAN KESELAMATAN KAPAL, MESIN KAPAL LAUT, KAPAL
LAUT, SUKU CADANG KAPAL, MINYAK PELUMAS, JASA PERAWATAN
KAPAL;MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG TELAH
DIMILIKI.
-
MENGATUR KEBERANGKATAN DAN KEDATANGAN KAPAL SESUAI JADWAL YANG
DITETAPKAN OPP;MEMONITOR POSISI KAPAL;
MEMONITOR JUMLAH TRIP KAPAL;
MEMONITOR KONDISI PELABUHAN.
FUNGSI OPERATOR PELABUHAN DI LAPANGAN
-
PROSES BISNIS PENUMPANG PEJALAN KAKI
-
PROSES BISNIS KENDARAAN
-
Apabila diasumsikan JSS mulai beroperasi pada tahun 2030, maka
pada tahun 2030 akan ada perpindahan sebesar 1.304.252 kendaraan
(termasuk motor) yang akan menggunakan Jembatan Selat Sunda.
PENGARUH KEBIJAKAN JEMBATAN SELAT SUNDA TAHUN 2030
-
STAKEHOLDERSHUBUNGAN KERJADIREKTORAT USAHA PELABUHAN2014
-
DEFINISI STAKEHOLDER (1)Jeff Madura :Suatu perspektif tanggung
jawab sosial dari organisasi maju memandang lingkungan internal
& eksternal sebagai suatu keragaman dari pihak-pihak yang
berkepentingan.Orang yang menanggung akibat karena bisnis dan
mereka yang mempunyai kepentingan di dalamnya.Freeman : Pihak-pihak
yang berkepentingan secara langsung dengan organisasi- organisasi,
diantaranya pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok atau
suplier, para pemberi pinjaman dan masyarakat. Rhenald Kasali :
Wheelen and Hunger :Kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan
dengan aktifitas organisasi-organisasi, karena memiliki kepentingan
maka kelompok- kelompok tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh
pencapaian tujuan perusahaan.
-
Gugup Kismoro :Semua pihak yang dipengaruhi oleh aktifitas
bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung.Pihak-pihak atau
kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh aktifitas basis kedua
perusahaan. H.L Neilburg : Elvianto Ardianto :Setiap orang yang
mempertahankan hidupnya bagi perusahaan.Masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada perusahaan.Publik itu disebut juga stakeholder
yakni kumpulan dari orang-orang atau pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap perusahaan. Brody :Stakeholder adalah
mereka yang dapat mempengaruhi suatu keputusan dimana keputusan itu
dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Stakeholder adalah
orang-orang yang punya kaitan dengan organisasi karena orang-orang
itu dan organsiasi memiliki konsekuensi satu sama lainnya. DEFINISI
STAKEHOLDER (2)
-
STAKEHOLDERS INTERNAL Unsur-unsur Stakeholders Internal:
-
STAKEHOLDERS EKSTERNALUnsur Stakeholders Eksternal :
-
HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS INTERNAL, BERDASARKAN:AZAS
MANFAAT;AZAS KERJASAMA;AZAS KESEJAHTERAAN.
HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS EKSTERNAL, BERDASARKAN:AZAS
KEMITRAAN;AZAS SALING MENGUNTUNGKAN;AZAS KESEJAHTERAAN.POLA
KEHIDUPANANTAR STAKEHOLDERS
-
HUBUNGAN KERJABUP & OPP:OPP MENYAMPAIKAN KEBIJAKAN DARI
MENTERI DAN MENETAPKAN JADWAL OPERASI KAPAL UNTUK DILAKSANAKAN OLEH
BUP;
BUP & SYAHBANDAR:SYAHBANDAR BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN SERTA MEMBERIKAN SURAT
PERSETUJUAN BERLAYAR, BUP MELAKSANAKAN KEBIJAKAN YANG
DITETAPKAN;
BUP & STAKEHOLDERS:MELALUI RUPS MENETAPKAN PROFIT DAN
PELAKSANAAN OPERASIONAL UNTUK DITINDAKLANJUTI OLEH BUP;
KEMENHUB & BUMN:KEMENHUB MENETAPKAN KEBIJAKAN TEKNIS
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN, SEDANGKAN BUMN
MENETAPKAN PROFIT YANG HARUS DICAPAI OLEH BUP.