OPTIMALISASI PATROLI BERSINGGUNGAN OLEH UNIT PATROLI …

Advances in Police Science Research Journal Volume 1(2) 2017 611

© Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Published by Indonesian Police Academy, Semarang, Indonesia

OPTIMALISASI PATROLI BERSINGGUNGAN OLEH UNIT PATROLI RODA EMPAT SATUAN SABHARA

DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI

WILAYAH HUKUM POLRES PATI Optimization of Joint Patrol by the Sabhara Unit's Four Wheel Patrol

Unit in Preventing theft of Crimes with Weights in the Pati Police Jurisdiction

Yobhel Levic De Fretes1

1 Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia [email protected]

ABSTRAK

Masyarakat Pati memiliki kesenjangan antara masyarakat di perkotaan dan pedesaan terkait pada aspek sosial dan ekonomi. Kesenjangan tersebut menyebabkan angka Curat terus meningkat. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan Patroli Bersinggungan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Patroli Bersinggungan dan optimalisasi Patroli Bersinggungan oleh unit patroli roda empat satuan Sabhara Polres Pati dalam mencegah Curat. Penelitian dilakukan dengan konsep dan teori yang tersedia. Konsep yang digunakan yaitu konsep optimalisasi, Sabhara, patroli, Patroli Bersinggungan, pencegahan kejahatan dan Curat. Teori yang digunakan yaitu teori manajemen, aktifitas rutin, kepemimpinan transformasional dan analisis SWOT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil temuan penelitian ini di ketahui bahwa Patroli Bersinggungan adalah inovasi kegiatan patroli yang diadakan guna menjangkau daerah-daerah yang berpotensi terjadinya Curat. Namun, pelaksanaannya banyak yang tidak mematuhi Perkabaharkam No. 4 Tahun 2011 dan belum memiliki perencanaan yang baik sehingga pengorganisasian, pemimpinan dan pengendalian tidak dapat berjalan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi Patroli Bersinggungan ini Optimalisasi Patroli Bersinggungan dalam mencegah Curat seyogyanya dilakukan dengan menggunakan manajemen yang matang. Kesimpulannya yaitu Patroli Bersinggungan di wilayah hukum Polres Pati tidak memiliki perencanaan yang matang sehingga belum bisa memenuhi tahap-tahap manajerial lainnya dan membuat pelaksanaannya tidak optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya berdasarkan hasil analisis SWOT yaitu kekuatan yang tidak sebanding dengan banyak kelemahan yang dimiliki yang menyebabkan pelaksanaannya memiliki banyak ancaman yang dapat menghambat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan tersebut dan memiliki peluang yang sangat sedikit. Optimalisasi Patroli Bersinggungan dalam mencegah Curat dapat diterapkan dengan manajemen perencanaan yang matang. Saran bagi Satsabhara Polres Pati yaitu menerapkan formulasi strategis yang dihasilkan dari analisis SWOT. Saran bagi peneliti lain yaitu untuk

Advances in Police Science Research Journal (2017), 1(2), pp 611-650 ISSN (Print) 2715-0941, ISSN (Online) 2715-0968

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

612 Advances in Police Science Research Journal Volume 1(2) 2017


meneliti pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan dalam mencegah kasus-kasus yang lainnya. Kata kunci: Patroli Bersinggungan, Curat, optimalisasi, patroli roda empat

ABSTRACT

Pati community has a gap between people in urban and rural areas related to social and economic aspects. The gap causes Curat numbers to continue to rise. The research is focused on the implementation of the Patrol Patrol, the factors that influence the implementation of Patrol Patrol and the optimization of Patrol Patrol by the four-wheeled patrol unit Sabhara Pati Police in preventing Curat. The study was conducted with available concepts and theories. The concepts used are the concept of optimization, Sabhara, patrol, Patrol Patrol, crime prevention and Curat. Theories used are management theory, routine activities, transformational leadership and SWOT analysis. This research uses a qualitative approach. The findings of this study are known that Patrol Patrol is an innovative patrol activity held to reach areas that have the potential for Curat. However, many of the implementation did not comply with Perkabaharkam No. 4 of 2011 and do not have good planning so that the organization, leadership and control cannot run well. Factors affecting this Intersecting Patrol The optimization of the Intending Patrol in preventing Curat should be carried out using careful management. The conclusion is that the Patrol Patrol in the jurisdiction of Pati Police Station does not have a good planning so that it cannot fulfill the other managerial stages and makes the implementation not optimal. Factors that influence its implementation based on the results of the SWOT analysis are strengths that are not comparable with many weaknesses that have caused the implementation to have many threats that can hamper the success of the implementation of these activities and have very few opportunities. Optimizing the Patrol Patrol to prevent Curat can be applied with careful planning management. The suggestion for Pati Pati Police Satsabhara is to apply the strategic formulation produced from the SWOT analysis. Suggestions for other researchers is to examine the implementation of the Joint Patrol activity in preventing other cases. Keywords: Joint Patrol, Curat, optimization, four-wheeled patrol

PENDAHULUAN I. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Artinya, Indonesia bukan negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka. Sebagai bangsa dan negara yang beradab, Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan dalam melaksanakan tugas kenegaraannya. Menurut Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, Indonesia sebagai negara hukum melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal-hal tersebut adalah tujuan negara yang harus dipegang teguh dan ditegakkan di Indonesia.

Berkaitan dengan tujuan Negara Indonesia, tentu saja masyarakat membutuhkan sebuah institusi yang berperan dalam menegakkan tujuan negara tersebut. Kepolisian Negara




Republik Indonesia (Polri) dalam hal ini tentu saja sangat berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan negara. Polri memiliki tugas-tugas pokok yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas-tugas pokok tersebut tentu menjadi pedoman atau acuan bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan.

Polri merupakan aparat penegak hukum di Republik Indonesia sebagai salah satu institusi untuk mewujudkan tujuan negara. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yang mendasari Polri, tepatnya pada pasal 13, menjabarkan tugas pokok Polri. Melalui tugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat diharapkan Polri dapat membantu tujuan negara yang dimaksud (Suhardi: 2016).

Perlindungan bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tenteram bagi seluruh warga negara Indonesia. Setiap manusia sudah dapat dipastikan mempunyai kebutuhan dasar untuk hidup. Kebutuhan dasar manusia tersebut pada umumnya meliputi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Namun, agar setiap orang dapat memenuhi semua kebutuhan dasarnya, maka kebutuhan tersebut harus dilengkapi dengan kebutuhan akan rasa aman. (Mustofa dalam Suhardi, 2016: 1). Rasa aman bersifat mendasar untuk manusia sebelum melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Tanpa adanya rasa aman, maka tidak mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya dapat terpenuhi.

Tata tentrem kerta raharja sebagai doktrin Polri mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan negara yang berupa masyarakat Indonesia yang adil dan makmur (Raharja), dipersyaratkan suasana gairah untuk membangun (Kerta). Kerta hanya akan terwujud melalui pembinaan tentrem atau terwujudnya keamanan. Tentrem yang mengandung dimensi security, surety, safety dan peace hanya akan terwujud jika ada Tata, yakni ketertiban yang berdasarkan hukum. Doktrin ini akan membimbing semua insan Polri untuk berperilaku yang bisa diteladani dan dalam bertugas demi tujuan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Polri telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaiknya namun dalam pelaksanaannya selalu menemui permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Permasalahan yang timbul salah satunya yaitu tindak pidana. Tindak pidana adalah:

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.” (Moeljatno dalam www.sarjanaku.com: 2012)

Tindak pidana terbagi dalam beberapa jenis. Salah satunya adalah tindak pidana

kejahatan. Kejahatan adalah suatu pola tingkah laku seseorang yang relatif menetap, merugikan masyarakat secara fisik, psikologis maupun materi (Weis dalam Akademi Kepolisian, 2016: 20). Kejahatan menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusinafis) Polri terbagi dalam beberapa golongan, salah satunya adalah kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional adalah kejahatan yang pada umumnya berlatar belakang klasik yakni himpitan ekonomi di samping faktor lingkungan. Setiap ada peluang dan kesempatan, tentunya pelaku tindak kejahatan langsung bertindak sesuka hati, baik di tempat sepi atau ramai. Sebagaimana terdata pada Pusinafis Polri tahun 2015, bahwa jenis kejahatan konvensional terdiri dari 58 jenis kejahatan, antara lain kejahatan terhadap ketertiban umum, membahayakan keamanan umum bagi orang/ barang, sengaja menimbulkan kebakaran/ pembakaran, sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan materai, dan lain sebagainya. Adapun laporan kejahatan konvensional di Indonesia yang terjadi pada tahun 2015 sebanyak 30.937 kasus, dengan kasus terbanyak pada kejahatan penipuan 4.125 kasus dan pencurian dengan pemberatan sebanyak 4.294 kasus. Jika dilihat dari angka kejahatan konvensional yang terjadi di wilayah Polda Jawa Tengah pada tahun 2015, total kejahatan konvensional sebanyak 6.060 kasus dengan kasus




terbanyak antara lain kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 1118 kasus dan penipuan sebanyak 896 kasus.

Tabel 1.1 Data Laporan Kejahatan Konvensional

Polda Jawa Tengah Tahun 2015 NO JENIS KEJAHATAN JUMLAH

NO JENIS KEJAHATAN JUMLAH

1 TERHADAP KETERTIBAN UMUM 21

30 LAKA KAPAL (LAUT) 0

2 MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG/BARANG

1

31 LAKA KAPAL (SUNGAI) 0

3 SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ PEMBAKARAN

11

32 LAKA KAPAL (DANAU) 0

4 SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU

4

33 PENCURIAN BIASA 717

5 PEMALSUAN MATERAI 0 34 PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN 1118

6 PEMALSUAN SURAT 76

35 PENCURIAN RINGAN 32

7 PERZINAHAN 30 36 PENCURIAN DENGAN KEKERASAN 138

8 PERKOSAAN 20

37 CURANMOR R2 161

9 CABUL 46

38 CURANMOR R4 11

10 PORNOGRAFI 2 39 CURAS SENPI 1

11 ABORSI 0 40 CURAS SAJAM 10

12 PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR 0 41 PENADAHAN 1

13 PERJUDIAN 489 42 PEMERASAN 18

14 PENGHINAAN 13 43 PENGANCAMAN 10

15 PENCULIKAN 2 44 PENGGELAPAN 584

16 PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN 13

45 PENIPUAN 896

17 PEMBUNUHAN 15

46 MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG

2

18 PENGANIAYAAN BERAT 135

47 MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR

2

19 KEKERASAN THD ORANG/BRG SECARA BERSAMA-SAMA

55

48 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

127

20 MENGAKIBATKAN ORANG MATI 12 49 PEMILIKAN SENPI ILEGAL 0

21 MENGAKIBATKAN ORANG LUKA 3

50 KEJAHATAN THDP KAM NEGARA 2

22 LAKA LANTAS KORBAN MENINGGAL DUNIA (MD)

21

51 KEJAHATAN THDP PRES/WA 1

23 LAKA LANTAS KORBAN LUKA BERAT (LB) 7 52 KEJAHATAN PERBANKAN 13

24 LAKA LANTAS KORBAN LUKA RINGAN (LR)

78

53 KEJAHATAN THD NGR SHBT/ KPLA NEGARA SHBT DAN WKLNYA

0

25 LAKA TABRAK LARI 1

54 KEJAHATAN THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN

0

26 LAKA TUNGGAL 0

55 KEJAHATAN THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN

2

27 LAKA RUGI MATERIIL 5

56 PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA

2

28 LAKA KERETA API 2

57 PENYEROBOTAN TANAH 11

29 LAKA UDARA 0

58 KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA

1139

## JUMLAH 6060

Sumber: Pusat Informasi Kriminal Indonesia, 2015 Tabel di bawah ini adalah data kamtibmas di wilayah hukum Polres Pati. Data

kamtibmas dibawah ini menunjukkan jumlah kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Pati.

Tabel 1.2 Data Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Pati

Tahun 2014 s/d 2015

No. Jenis Perkara Periode

2014 2015

1 CURAT 46 49

2 CURAS 11 13

3 CURANMOR 26 29




4 ANIRAT 3 0

5 PEMBUNUHAN 2 3

6 ANIRAT AKIBAT MD 1 0

7 ANIAYA SCR SAMA2 55 38

8 PEMBAKARAN 1 0

9 PENELANTARAN BAYI 0

10 PENCURIAN BIASA 26 18

11 PENGANIAYAAN 62 63

12 PENGANIAYAAN RINGAN 3 1

13 PENIPUAN 70 30

14 PENGGELAPAN 22 12

15 PEMERASAN 6 4

16 PERJUDIAN 88 65

17 PERTOLONGAN JAHAT 5 4

18 PENGRUSAKAN 9 7

19 BUAT TDK MENYENANGKAN 5 2

20 PENGHINAAN 3 1 21 PENGHINAAN RINGAN 3 0 23 PEMALSUAN SURAT 7 4

24 SETUBUH THD ANAK 12 15

25 ANIAYA THD ANAK 10 10

26 CABUL THD ANAK 2 3 27 KRN LALAI AKBT KEBAKARAN 1 0

Sumber: Satuan Reskrim Polres Pati 2015 Berdasarkan data-data yang disajikan diatas, terdapat beberapa jumlah laporan tindak

pidana yang mengalami kenaikan pada tahun 2015. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat). Tindak pidana Curat yang terdapat pada Pasal 363 KUHP adalah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan bila barang yang dicuri adalah hewan, bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya, dilakukan pada malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencuri masuk ke tempat kejahatan mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Satuan Sabhara merupakan fungsi kepolisian dengan tugas pokoknya yang bersifat preventif guna mencegah tindak pidana Curat. Salah satu tugas pokok Sabhara yang bersifat preventif yaitu patroli. Patroli adalah suatu bentuk kegiatan petugas kepolisian yang dilakukan secara dinamis dari suatu tempat ke tempat tertentu untuk mencegah terjadinya suatu tindak kriminal, memberikan rasa aman, pelindung dan pengayom kepada masyarakat. Patroli bertujuan untuk menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Namun kenyataannya, tindak pidana Curat pada tahun 2015 mengalami penurunan dalam penyelesaiannya dibandingkan pada tahun 2014. Patroli dilaksanakan oleh unit patroli satuan Sabhara dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau patroli roda empat.

Patroli Bersinggungan adalah inovasi terhadap kegiatan patroli yang dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan unit-unit patroli yang berada di polsek-polsek secara estapet dan sinergik. Patroli Bersinggungan yang dilaksanakan oleh unit patroli roda empat satuan Sabhara memiliki peran penting dalam pencegahan terjadinya tindak pidana Curat.




Tindak pidana Curat yang terus meningkat mengharuskan Patroli Bersinggungan yang diterapkan oleh unit patroli roda empat satuan Sabhara untuk dioptimalisasikan. Untuk itu, hasil penelitian ini diangkat dalam bentuk skripsi dengan judul: “Optimalisasi Patroli Bersinggungan oleh Unit Patroli Roda Empat Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Pati.” 1.1 Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana mengoptimalkan Patroli Bersinggungan oleh unit Patroli Roda Empat satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan permasalahan ini, rincian persoalan pokok dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana pelaksanaan Patroli Bersinggungan oleh unit patroli roda empat satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pati?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Patroli Bersinggungan oleh unit patroli roda empat satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pati?

c. Bagaimana optimalisasi Patroli Bersinggungan oleh unit patroli roda empat satuan sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pati? 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab permasalahan yang ada yaitu: a. Mendeskripsikan pelaksanaan Patroli Bersinggungan oleh unit patroli roda empat

satuan sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pati.

b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Patroli Bersinggungan oleh unit Patroli Roda Empat satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pati.

c. Mendeskripsikan cara mengoptimalisasikan Patroli Bersinggungan oleh unit patroli roda empat satuan sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pati. 1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif yaitu menambah kajian-kajian ilmiah mengenai patroli.

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi maupun informasi mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini bagi Polres Pati berupa masukan untuk mengoptimalkan Patroli Bersinggungan oleh unit Patroli roda empat dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan sebagai informasi atau pengetahuan bagi masyarakat tentang upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas dapat terlaksana.




TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian Kepustakaan penelitian ini diperoleh dari literatur yang diperoleh dari hasil penelitian

yang terdahulu. Adapun Kepustakaan Penelitian yang diambil adalah : a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Taruna Akpol Tk.IV Angkatan 47 Detasemen

Satriyo Pambudhi Luhur, Noviarif Kurniawan (2016), yang berjudul “Optimalisasi Satuan Sabhara Polres Kediri Melalui Patroli Roda Dua Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kampung Inggris.” Perbedaan antara hasil penelitian milik Kurniawan (2016) dengan penelitian yang ini yaitu lokasi penelitian milik Kurniawan bertempat di Kampung Inggris sedangkan lokasi penelitian yang diangkat ini bertempat di wilayah hukum Polres Pati. Perbedaan lainnya yaitu hasil penelitian milik Kurniawan membahas unit patroli roda dua sedangkan penelitian ini membahas unit patroli roda empat. Penelitian milik Kurniawan (2016) juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Persamaan yang pertama yaitu hasil penelitian milik Kurniawan dan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan yang kedua yaitu permasalahan yang diangkat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Persamaan ketiga yaitu keduanya membahas mengenai optimalisasi.

b. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Taruna Akpol Tk.IV Angkatan 47 Detasemen Satriyo Pambudhi Luhur, Setiawan Sunarto (2016), yang berjudul “Optimalisasi Patroli Bersinggungan oleh Unit Patroli Roda Empat Unit Sabhara Dalam Mencegan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Polsek Dau Wilayah Hukum Polres Malang.” Perbedaan antara hasil penelitian milik Sunarto (2016) dengan penelitian ini yaitu hasil penelitian milik Sunarto membahas mengenai tindak pidana Curanmor sedangkan penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Persamaan yang dimiliki oleh hasil penelitian milik Sunarto (2016) dengan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan kedua yaitu keduanya sama-sama membahas optimalisasi unit patroli roda empat.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai perbedaan dan persamaan antara hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian ini maka disajikan tabel persamaan dan perbedaan yang berada di bawah ini:

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Kepustakaan Penelitian

No

Judul Persamaan

Perbedaan

Kebaruan

1 Optimalisasi Satuan Sabhara Polres Kediri Melalui Patroli Roda Dua Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Di Kampung Inggris (Kurniawan:2016)

1. Pendekatan Kualitatif

2. Masalah:

1. Lokasi:

Kampung Inggris 2. Un

it Patroli Roda

Fokus: Patroli Bersinggungan oleh unit patroli roda empat di wilayah hukum Polres Pati




Curat

3. Optimalisasi

Dua

2

Optimalisasi Patroli Roda Empat Unit Sabhara dalam Mencegah Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polres Malang (Sunarto:2016)

1. Pendekatan Kualitatif

2. Optimalisasi unit patroli roda empat

1. Masalah: Curanmor

2. Lokasi:

Polsek Dau

Fokus: Patroli Bersinggungan dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pati

Sumber: Kepustakaan Penelitian yang diolah, 2017 Berdasarkan tabel diatas, maka dari dua penelitian sebelumnya yang menjadi fokus

dalam kebaruan yaitu Patroli Bersinggungan yang dilaksanakan di wilayah hukum Polres Pati. 2.2 Kepustakaan Konseptual 2.2.1 Konsep Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya). Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Menurut Wikipedia, optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi yang berarti nilai efektif yang dapat dicapai. Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. (id.wikipedia.org, 7 Februari 2017: 1, URL). Berkaitan dengan penelitian ini, pemahaman akan konsep ini sangat diperlukan guna mengoptimalisasi unit patroli satuan Sabhara dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pati. 2.2.2 Konsep Sabhara

Sabhara berasal dari kata Samapta Bhayangkara yang berarti satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman/bahaya yang




merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Tugas pokok Sabhara antara lain yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya, melaksanakan tindakan represif tahap awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan sebagainya.

Fungsi Sabhara merupakan sebagian fungsi kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Sabhara perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perumusan dan pengembangan fungsi Sabhara meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (PPDU), Pembinaan polisi pariwisata, pembinaan badan usaha jasa pengamanan (BUJP), SAR terbatas, TPTKP, TIPIRING dan GAK PERDA, pengendalian massa (dalmas), negosiasi, pengamanan terhadap proyek vital/obyek vital dan pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. pertolongan dan penertiban masyarakat. (satsabharapolreslangsa.blogspot.co.id, 8 Februari 2017: 1, URL).

2.2.3 Konsep Patroli

Penelitian ini membahas mengenai Patroli Bersinggungan yang tentunya berkonsep dasar patroli. Berikut ini adalah beberapa kutipan dari pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) Perkabaharkam Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang patroli antara lain:

“Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/ mengawasi/ memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.”

Berdasarkan pasal 2 (dua) Perkabaharkam Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang patroli yaitu:

“(1) Patroli bertujuan untuk mencegah kejahatan ditengah masyarakat untuk mengurungkan bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan dengan menuntut kehadiran anggota Polisi , yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tentram kepada masyarakat, menjalin hubungan sebagai mitra masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.”

Patroli yang dilaksanakan oleh anggota Polri bertujuan untuk menghadirkan polisi di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran polisi ini memperlihatkan sosok polisi yang siap untuk mencegah terjadinya tindak-tindak kejahatan yang dapat terjadi di masyarakat. Berikut ini adalah kutipan langsung mengenai fungsi patroli sebagai pencegahan kejahatan yaitu:

“(2) Patroli berfungsi untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan dalam hal tertangkap tangan, memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan.“

Patroli yang dilaksanakan tentu saja memiliki dampak positif yaitu untuk memelihara dan menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Masyarakat dengan demikian dapat merasakan dampak positif tersebut dengan adanya kegiatan patroli karena kegiatan patroli merupakan kegiatan yang diutamakan atau dapat disebut sebagai tulang punggung kepolisian




guna memelihara keamanan dan ketertiban. Berikut ini adalah kutipan langsung mengenai patroli sebagai tulang punggung kepolisian:

“(3) Patroli berperan sebagai tulang punggung (backbone) Polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/gangguan Kamtibmas, sebagai sumber informasi, mata dan telinga bagi kesatuan, sebagai perwujudan kehadiran Polri di tengah masyarakat dan mitra masyarakat, sebagai sarana penyampaian pesan Kamtibmas terhadap masyarakat, sebagai cerminan kesiapsiagaan Polri setiap saat dan setiap waktu dalam upaya pemeliharaan dan menjamin Kamtibmas, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, sebagai petugas pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam dan kecelakaan.”

Berdasarkan pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) Perkabaharkam Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang metode patroli yaitu patroli dengan jalan kaki, patroli dengan menggunakan sepeda, patroli dengan menggunakan kendaraan roda dua, patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat dan patroli dengan menggunakan speed boat. Penelitian ini membahas mengenai Patroli Bersinggungan yang dilaksanakan dengan metode patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat.

2.2.4 Konsep Patroli Bersinggungan

Patroli Bersinggungan merupakan patroli yang dilaksanakan pada malam hari dan secara sinergik dengan menggerakkan unit patroli roda empat dari Polres ke titik singgung yang telah dikoordinasikan dengan Polsek sesuai dengan pembagian rute wilayah rayon. Unit patroli roda empat yang berasal dari Polres setelah sampai pada titik singgung yang telah dikoordinasikan, melaksanakan serah terima penugasan patroli dalam bentuk mutasi pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan kepada unit patroli roda empat yang berasal dari Polsek. Unit patroli roda empat yang berasal dari Polsek tersebut kemudian melanjutkan kegiatan Patroli Bersinggungan dan pada titik singgung yang selanjutnya juga melaksanakan serah terima dengan unit patroli roda empat Polsek selanjutnya dan seterusnya sampai Polsek terakhir sesuai dengan rute wilayah rayon yang telah direncanakan.

Setelah setiap pelaksanaan serah terima tersebut, pihak anggota unit patroli roda empat yang telah menyerahkan mutasi pelaksanaan kegiatan patroli kembali ke satuannya (Polres dan/atau Polsek). Patroli Bersinggungan yang dilaksanakan pada keesokan harinya menggunakan rute wilayah rayon yang sama namun dimulai secara terbalik yaitu dimulai dari berangkatnya unit patroli roda empat Polsek yang terakhir memegang mutasi pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan. Unit patroli roda empat dari Polsek tersebut berangkat ke titik temu yang telah dikoordinasikan dengan pihak unit patroli roda empat milik Polsek selanjutnya dan dilaksanakan serah terima mutasi sampai seterusnya hingga mutasi pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan tersebut kembali diserahkan kepada pihak unit patroli roda empat Satuan Sabhara Polres Pati (Polres Pati, 2017). 2.2.5 Konsep Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan adalah sebuah tindakan atau perbuatan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian atau sebelum kegiatan kejahatan berkembang lebih jauh. Pencegahan kejahatan memerlukan tindakan yang sengaja dirancang untuk mengurangi tingkat kejahatan yang sebenarnya dan perasaan takut terhadap kejahatan. (Lab dalam PTIK, 2006: 31).

Pencegahan kejahatan dibagi menjadi tiga bidang pencegahan yaitu pencegahan primer, sekunder dan tersier. Pencegahan primer mengacu pada tindakan-tindakan yang diambil untuk menghindari pengembangan tingkat awal dari suatu masalah. Pencegahan sekunder bergerak diluar pokok perhatian dan fokus masyarakat umum pada individu dan situasi yang memperlihatkan tanda-tanda awal suatu masalah. Pencegahan tersier adalah pencegahan yang memerlukan suatu penghapusan masalah dengan segera dan langkah-




langkah yang dirancang untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi pada masa depan. (Lab dalam PTIK, 2006: 32). 2.2.6 Konsep Pencurian dengan Pemberatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Bab XXII Pasal 363 Ayat (1) KUHP, yang dimaksud adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

a. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud ‘hewan’ disini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.

b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letudan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimana orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.

c. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

d. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan

memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Berdasarkan pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang

melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana perkara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

2.2.7 Teori Manajemen

Organisasi di dunia ini membutuhkan manajemen dalam menjalankan organisasinya khususnya Polri. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 7). Manajemen memiliki pengertian lain yaitu usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), directing (pengarahan) dan controlling (pengendalian). (Koontz dan O’Donnel dalam Hasibuan, 2006: 3).

Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Perencanaan memungkinkan organisasi untuk memperoleh serta mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Anggota organisasi dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan secara konsisten dengan tujuan dan prosedur yang telah dipilih.

Lazimnya tindakan manajer itu didasarkan atas metode, rencana, atau logika tertentu, bukan atas suatu firasat. Rencana memberikan sasaran bagi organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai sasaran yang dituju. Rencana yang dibuat oleh manajer dapat digolongkan menjadi dua yaitu rencana jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Rencana jangka waktu panjang dapat mencakup lima atau sampai sepuluh tahun sedangkan jangka waktu pendek hanya mencakup untuk besok hari atau sampai minggu depan. (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 19). Perencanaan juga dapat diartikan




sebagai fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih berbagai tujuan, kebijakan, prosedur dan dari alternatif-alternatif yang ada. (Koontz dan O’Donnel dalam Hasibuan, 2006: 92).

Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasi sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dipunyai organisasi bersangkutan. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengerahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Jelas kiranya, semakin terpadu dan terkoordinasi tugas-tugas sebuah organisasi, akan semakin efektiflah organisasi itu. Menggapai koordinasi ini adalah bagian dari pekerjaan manajer. Sekali manajer telah menetapkan sasaran dan mengembangkan rencana untuk mencapainya maka ia harus merancang dan mengembangkan sebuah organisasi yang akan dapat menjalankan program itu dengan berhasil. (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 19).

Pengorganisasian meliputi penentuan penggolongan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk tujuan-tujuan organisasi, pengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam suatu bagian yang dipimpin oleh seorang manajer serta melimpahkan wewenang untuk melaksanakannya. (Koontz dan O’Donnel dalam Hasibuan, 2006: 119). Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi yang dirancang dan dikembangkan adalah unit Patroli Roda Empat Satuan Sabhara Polres Pati.

Pemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang-orang lain melaksanakan tugas-tugas yang esensial. Setelah rencana disusun, struktur organisasipun telah ditentukan serta staf telah direkrut dan dilatih dan langkah berikutnya adalah mengatur gerakan ke arah sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Manajer membantu bawahan-bawahannya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya guna menciptakan suasana yang tepat. (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 7). Pemimpinan menyangkut kegiatan yang dimaksudkan agar para anggota organisasi dapat bekerja dengan cara-cara yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 20).

Manajer dalam memberikan pengarahan atau yang disebut dengan Directing dapat diartikan sebagai hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian kerja yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata. (Koontz dan O’Donnel dalam Hasibuan, 2006: 184).

Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah, manajer berusaha untuk menemukan penyebabnya kemudian membelokkannya kembali ke arah yang benar. (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992:7).

Manajer harus memastikan bahwa tindakan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian memiliki fungsi yang mencakup tiga unsur utama yaitu menetapkan standar prestasi, mengukur prestasi yang sedang berjalan dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan serta mengambil tindakan untuk memperbaiki prestasi yang tidak sesuai dengan standar. (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 20). Pengendalian atau disebut dengan Controlling adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibbuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. (Koontz dan O’Donnel dalam Hasibuan, 2006: 242).

2.2.8 Teori Aktifitas Rutin

Teori aktifitas rutin ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana di lingkungan masyarakat. Teori aktifitas rutin dapat dikaitkan dengan perkembangan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Pati. Berikut ini adalah kutipan penulis mengenai teori aktifitas rutin:




“Teori aktifitas rutin pada mulanya dikembangkan untuk mengukur viktimisasi menurut dimensi waktu. Menurut Cohen dan Felson, perubahan struktural dalam pola. Aktifitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan melalui pemusatan tiga unsur hubungan langsung kejahatan jalanan, yaitu adanya calon pelaku yang mempunyai motif melakukan kejahatan, adanya sasaran yang cocok, dan ketidakcukupan pengawasan terhadap pelanggaran, pada waktu dan tempat tertentu.” (Cohen dan Felson dalam Akademi Kepolisian, 2016: 142). 2.2.9 Teori Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses di mana para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Kepemimpinan transformasional berkaitan dengan nilai-nilai yang relevan bagi proses pertukaran (perubahan) seperti kejujuran, keadilan dan tanggung jawab. Kepemimpinan transformasional juga didefinisikan sebagai kepemimpinan dimana para pemimpin menggunakan kharisma mereka untuk melakukan transformasi dan merevitalisasi organisasinya. Para pemimpin yang transformatif lebih mementingkan revitalisasi para pengikut dan organisasinya secara menyeluruh ketimbang memberikan instruksi-intruksi yang bersifat top down (Widokarti, 2017: 5).

Pemimpin yang transformatif lebih memposisikan diri mereka sebagai mentor yang

bersedia menampung aspirasi para bawahannya. Pemimpin yang transformatif lebih

menekankan pada bagaimana merevitalisasi institusinya, baik dalam level organisasi maupun

negara (Widokarti, 2017: 6). Teori kepemimpinan transformasional atau transformatif dapat

dikaitkan dengan model kepemimpinan yang dilaksanakan oleh pimpinan di Polres Pati.

2.2.10 Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunity) dan ancaman (threats) (Urick dan Orr dalam Fatimah, 2016: 7). Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu:

a. Strengths Strengths atau kekuatan merupakan suatu kondisi yang menjadi kekuatan dalam

organisasi. Faktor-faktor kekuatan merupakan suatu kompetensi khusus atau sebuah kompetensi keunggulan yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Faktor-faktor kekuatan tersebut merupakan nilai plus atau keunggulan komparatif dari sebuah organisasi (Urick dan Orr dalam Fatimah, 2016: 13).

b. Weaknesses Weaknesses atau kelemahan (Urick dan Orr dalam Fatimah, 2016: 14) merupakan

kondisi atau segala sesuatu hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam tubuh organisasi. Kelemahan merupakan suatu hal yang wajar ada dalam organisasi. Kelemahan tersebut harus dapat diminimalisisai oleh organisasi atau bahkan dihilangkan.

c. Opportunities Opportunities atau peluang merupakan suatu kondisi di luar organisasi yang sifatnya

menguntungkan bahkan dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah organisasi (Urick dan Orr dalam Fatimah, 2016: 16).

d. Threats Threats atau ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu

kelancaran berjalannya sebuah organisasi. Ancaman dapat meliputi hal-hal dari lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah organisasi. Apabila ancaman tidak segera ditanggulangi maka dapat berakibat dampak berkepanjangan sehingga menjadi sebuah




penghalang atau penghambat tercapainya visi dan misi sebuah organisasi (Urick dan Orr dalam Fatimah, 2016: 18).

Hasil analisis SWOT tersebut dituangkan dalam bentuk formulasi strategis. Formulasi strategis adalah hasil analisis SWOT yang digabungkan dengan berbagai indikator yang terdapat dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Rangkuti, 2016: 64). Model penggabungannya menggunakan Matriks TOWS. Formulasi strategis memiliki beberapa strategi yaitu:

a. Strengths/Opportunities Strategies adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk merebut peluang (Rangkuti, 2016: 64).

b. Weaknesses/Opportunities Strategies adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada (Rangkuti, 2016: 64).

c. Strengths/Threats Strategies adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk mengatasi ancaman (Rangkuti, 2016: 64).

d. Weaknesses/Threats Strategies adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (Rangkuti, 2016: 64).

Formulasi Strategis diatas dituangkan dalam bentuk SWOT Analysis Strategy Template (https://www.smartsheet.com/14-free-swot-analysis-templates, 2017: 1, URL) sebagai berikut:

Tabel 2.2 SWOT Analysis Strategy Template

Sumber: https://www.smartsheet.com/14-free-swot-analysis-templates 2.3 Kerangka Berpikir

Pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang di lakukan dengan menggunakan konsep Patroli Bersinggungan oleh unit patroli roda empat satuan Sabhara ini diharapkan agar dioptimalisasikan dan guna mencegah kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk lagi terjadi di kemudian hari. Melihat kepentingan ini, langkah yang tepat untuk dilakukan yaitu dengan mengoptimalisasikan Patroli Bersinggungan.




Penelitian ini secara spesifik membahas tentang optimalisasi Patroli Bersinggungan oleh unit patroli roda empat satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) di wilayah hukum Polres Pati, sehingga diharapkan dengan adanya optimalisasi tersebut dapat mencegah terjadinya niat dan kesempatan pelaku tindak pidana Curat. Optimalisasi merupakan konsep untuk mengembangkan dan/atau membuat sesuatu menjadi lebih baik. Berdasarkan hal ini maka harapannya adalah tindak pidana Curat dapat dicegah dan tidak menimbulkan permasalahan lagi dikemudian hari. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dituangkan seperti berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2015: 59), penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, memiliki fungsi mendapatkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif lebih didasarkan kepada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dan berusaha untuk memahami serta menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut pengalaman sendiri. Jadi berdasarkan definisi-definisi yang ada mengenai penelitian kualitatif maka dapat disintetiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi, persepsi,




tindakan dan lain lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Apabila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai optimalisasi unit patroli satuan Sabhara dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum, maka peneliti ingin memahami gambaran kegiatan unit patroli satuan Sabhara yang diselenggarakan di Polres tersebut. Selain itu juga peneliti ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. 3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah membahas masalah: a. Gambaran pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan oleh unit Patroli Roda Empat

satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pati.

b. Faktor-faktor yang memengaruhi dalam optimalisasi Patroli Bersinggungan oleh unit Patroli Roda Empat satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pati.

c. Optimalisasi Patroli Bersinggungan oleh unit Patroli Roda Empat satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pati.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi dengan judul “Optimalisasi Patroli Bersinggungan oleh Unit Patroli Roda Empat Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Pati” dilaksanakan di Polres Pati pada tanggal 1 Maret 2017.

3.4 Sumber Data dan Informasi Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian maka tentunya dibutuhkan sumber-sumber yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan pernyataan tersebut maka sumber data terbagi kedalam dua jenis, yaitu sumber data utama atau primer dan sumber data tambahan atau sekunder. 3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan. Dalam penelitian ini yang merupakan sumber primer yaitu: a. Wakapolres Pati (Kompol. Nyamin, S.H.) b. Kasat Sabhara (AKP. Amlis Chaniago) c. Kanit Turjawali Sabhara (IPDA. Mashudi) d. Katim III Turjawali Sabhara (AIPTU. Ngoedi Joko P.) 3.4.2 Sumber Data Sekunder

Masih merujuk pada sumber data menurut Lofland dan Lofland (Moleong dalam Wardany, 2016: 30), maka sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi selain kata-kata dan tindakan, bentuknya dapat berupa dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang merupakan sumber informasi sekunder yaitu berupa data-data, laporan, serta aturan perundang-undangan yang dapat memberikan informasi terkait optimalisasi unit patroli satuan Sabhara, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan unit




patroli satuan Sabhara tersebut dan bagaimana optimalisasi unit patroli satuan Sabhara di Polres tersebut. 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan. Teknik pengumpulan yang digunakan tersebut diantaranya: 3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang khas apabila dalam penelitian tersebut pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Esterberg dalam Sugiyono, 2015: 231). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. (Sugiyono, 2015: 231).

Peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu upaya dalam mengumpulkan data primer. Peneliti bertindak sebagai pewawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada sumber informasi mengenai unit patroli satuan Sabhara dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pati. Wawancara yang peneliti lakukan berpedoman kepada pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang merupakan turunan dari konsep-konsep yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat perekam dan alat tulis dalam membantu pelaksanaan wawancara.

3.5.2 Observasi Peneliti menggunakan pengamatan untuk mengamati objek penelitian secara langsung guna memperoleh gambaran nyata dan empiris dari objek penelitian. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sebagai objek pengamatan. (Akademi Kepolisian, 2016: 24). Langkah yang peneliti ambil ialah dengan mengamati kegiatan unit patroli satuan Sabhara dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pati. 3.5.3 Studi Dokumen / Kepustakaan

Dalam memenuhi kebutuhan data sekunder yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumen atau kepustakaan mengenai peraturan, perundang-undangan, atau pedoman pelaksanaan yang dilaksanakan. Selain itu juga, studi dokumen atau kepustakaan ini juga dimaksudkan untuk memperoleh dukungan data terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3.6 Validitas dan Reliabilitas

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Realibilitas dalam penelitian kualitatif bersifat majemuk, dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Dengan demikian tidak ada suatu data yang konsisten. (Sugiyono, 2015: 267).




3.7 Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian kualitatif yang telah dikumpulkan melalui beberapa teknik diatas, diolah dan disusun menjadi suatu informasi dengan struktur dan penyusunan yang sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Beberapa teknik analisis data yang digunakan antara lain:

3.7.1 Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan dalam pengumpulan data diolah agar menjadi suatu informasi hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Data diolah dengan cara memperpendek, memperjelas, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, serta membuat fokus data-data yang diperoleh di lapangan, karena tidak semua hal yang didapatkan di lapangan mutlak selalu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga apa yang nantinya disajikan dapat efektif dan efisien. 3.7.2 Sajian Data

Data yang akan kita sajikan dapat kita munculkan dalam berbagai model, seperti gambar, tabel, skema, grafik, dan yang lainnya. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengambilan kesimpulan, menyajikan suatu informasi dengan sistematis, dan juga memudahkan dalam pemahaman secara menyeluruh.

Permasalahan mengenai bagaimana penerapan polmas di lapangan, dinamika konflik yang terjadi diharapkan jauh lebih mudah dipahami dengan penyajian data yang disusun secara sistematis, efektif, dan efisien. 3.7.3 Penarikan Simpulan atau Verifikasi

Penarikan simpulan atau verifikasi dalam penelitian ini sebenarnya sudah dilakukan sejak pengumpulan data yaitu dengan memberi arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Peneliti menangani simpulan-simpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi simpulan-simpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.Penarikan simpulan atau verifikasi dilakukan dengan mengambil simpulan-simpulan berdasarkan realitas yang ditemukan.

Aktivitas dari ketiga komponen analisa tersebut dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Dalam penelitian analisa data, peneliti memilih model interaktif yang mana peneliti harus tetap bergerak diantara ketiga komponen pengumpulan data selama proses pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data, kemudian bergerak diantara reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian 4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah bagian timur, terletak diantara 110º,50' - 111º,15' bujur timur dan 6º,25' - 7º,00' lintang selatan. Luas daerah Kab. Pati adalah 150.368 Ha yang terdiri dari 59.332 Ha lahan sawah dan 66.086 Ha lahan bukan sawah/pertanian. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati adalah dataran rendah. Bagian selatan (berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora) terdapat rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Bagian barat laut (berbatasan dengan




Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara) berupa perbukitan. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang. Sungai terbesar adalah Sungai Juwana, yang bermuara di daerah Juwana.

Ibukota Kabupaten Pati terletak tengah-tengah wilayah Kabupaten, berada di jalur pantura Semarang-Surabaya, sekitar 75 km sebelah timur Semarang. Jalur ini merupakan jalur ramai yang menunjukkan diri sebagai jalur transit. Kelemahan terbesar dari jalur ini adalah kecilnya jalan, hanya memuat dua jalur, sehingga untuk berpapasan cukup sulit.

Wilayah Kabupaten Pati terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, 401 desa, 5 (lima) kelurahan, 1.478 rukun warga (RW), 7.518 rukun tangga (RT). Jumlah Penduduk Kabupaten Pati dalam akhir tahun 2016 saat ini berdasarkan buku kabupaten Pati dalam angka tahun 2016 mencapai 1.207.399 jiwa. Berikut ini adalah peta kabupaten Pati.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Pati

Sumber: Intel Dasar Polres Pati Tahun 2016 4.1.2 Gambaran Umum Polres Pati

Polres Pati merupakan satuan organisasi Polri yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di wilayah Kabupaten Pati dan melaksanakan tugas pokok Polri sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum dan menjaga kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Pati. Kepolisian Resor Pati mempunyai visi dan misi dalam menjalankan tugasnya, visi dan misi Polres Pati sebagai berikut :

1. Visi Polres Pati

Visi Polres Pati adalah “Menjadi Institusi Kepolisian Resor Pati yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pati dengan wujud tampilan profesional, bermoral, modern dan dipercaya masyarakat” 2. Misi Polres Pati

Berdasarkan pernyataan Visi Polres Pati yang dicita–citakan tersebut selanjutnya




diuraikan dalam Misi Polres Pati sebagai berikut: a. Mengelola sumber daya manusia Polri Polres Pati agar terampil profesional dan

bermoral dengan memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang baik dan memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat;

b. Menggelar anggota yang berseragam guna menekan gangguan Kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan-kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum yang terukur, profesional dan proporsional serta menjunjung tinggi hak azasi manusia dalam rangka mengurangi tingkat keresahan masyarakat;

c. Mengelola sumber daya materiil dan fasilitas Polres Pati yang tersedia dengan tepat guna dan tepat alokasi dalam rangka menunjang kebutuhan operasional pelaksanaan tugas;

d. Melakukan upaya mendekatkan personel Polres Pati dan masyarakat melalui kegiatan nyata yaitu mendatangi, berkomunikasi, saling berbagi Informasi dan berupaya menyelesaikan permasalahan sejak dini dalam kerangka perpolisian yang berbasis kepada masyarakat guna meraih kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum. Selain itu, terdapat Surat keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1503/X/2001 tanggal 12

Oktober tentang Buku Petunjuk Administrasi Struktur, Eselonisasi, dan Penggolongan Jabatan dalam kepangkatan di lingkungan organisasi Polri. Kapolres Pati dijabat oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi. Wakapolres dijabat oleh seorang Komisaris Polisi. Untuk Eselon Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf masing-masing dijabat oleh seorang Komisaris Polisi. Pejabat di Eselon Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan dijabat oleh seorang Ajun Komisaris Polisi, sedangkan pejabat di Eselon Pelaksana Utama dan Kewilayahan berpangkat Ajun Komisaris Polisi. Berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Struktur organisasi Polres Pati sebagai berikut:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Polres Pati

Sumber : Bag Ops Polres Pati




Struktur organisasi diatas menunjukkan bahwa Polres Pati terbagi dalam lima unsur yaitu unsur pimpinan, unsur pengawasan dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. Polres Pati dipimpin oleh seorang Kapolres yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi (Kompol). Sewaktu peneliti melakukan penelitian di Polres Pati, Kapolres Pati adalah AKBP Ari Wibowo SIK dan Wakapolres Pati adalah Kompol Nyamin SH sebagai unsur pimpinan. Unsur pengawasan dan pembantu pimpinan terdiri dari Kepala Bagian Operasional, Kepala Bagian Perencanaan, dan Kepala Bagian Sumber Daya yang masing-masing dijabat oleh perwira berpangkat Kompol. Dalam pelaksanaan tugas, Kapolres dan Wakapolres selaku pimpinan dibantu oleh Kasatfungsi yang terdiri dari, KASPKT, Kasat Sabhara, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Binmas, Kasat Narkoba, dan Kasat Tahti. Untuk pelaksanaan tugas kepolisian di kewilayahan diemban dan dibantu oleh masing-masing Polsek yang dipimpin oleh Kapolsek sebagai unsur pimpinan yang bertanggungjawab kepada Kapolres. Polres Pati memiliki jumlah personel sebanyak 1259 orang yang juga mencakup personel-personel dari Polsek. 4.1.3 Gambaran Umum Satuan Sabhara Polres Pati

Berdasarkan pasal 10 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (2010:3), menjelaskan bahwa “Satuan Sabhara yang selanjutnya disingkat Satsabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi sabhara tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres”. Kemudian dalam pasal 43 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (2010:8) menyebutkan bahwa:

“Satsabhara adalah satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman/bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat.” Masing-masing unit pada Satuan Sabhara Polres Pati memiliki job description yang

berbeda-beda. Perbedaan ini bertujuan untuk memudahkan pembagian tugas dan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki masing-masing unit, terutama dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan namun akan tetap berkoordinasi antara satu unit dengan unit lainnya dalam keadaan tertentu yang mengharuskan adanya kerjasama dari beberapa unit.

Saat ini yang menjabat sebagai Kepala Satuan Sabhara atau yang biasa disingkat Kasat Sabhara adalah AKP. H. Amlis Chaniago yang membawahi Kaur Bin Ops Sabhara dan Kanit Turjawali. Kaur Bin Ops Sabhara saat ini dijabat oleh IPTU. Sutamto, SH yang membawahi Kanit Turjawali yang dijabat oleh IPDA. Mashudi.

Satuan Sabhara Polres Pati merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kapolres. Pelaksanaan tugas Satuan Sabhara Polres Pati dipimpin oleh seorang Kasat yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolres. Satuan Sabhara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa pendukung pelaksaan tugas, yaitu urusan pelayanan administrasi dan urusan pembinaan operasional. Pelayanan Administrasi bertugas menyelenggarakan administrasi dan Urusan Pembinaan Operasional bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas Satsabhara. Jumlah personel Satsabhara Polres Pati sendiri yaitu sebanyak 123 orang anggota.

Unsur yang membantu Kasat dan pengawas merupakan Kaur Bin Ops yang dijabat oleh Inspektur Polisi Tingkat Satu (IPTU) dan Kaur Mintu yang dijabat oleh bintara




berpangkat Ajun Inspektur Polisi Tingkat Satu. Sebagai unsur pelaksana dibagi menjadi tiga unit yang dipimpin oleh Kanit. 4.1.4 Gambaran Umum Unit Patroli Roda Empat Satsabhara Polres Pati Unit Patroli Roda Empat Satsabhara Polres Pati yang berada dibawah Unit Turjawali dikepalai oleh seorang perwira berpangkat Inspektur Polisi Tingkat Dua, yaitu IPDA. Mashudi. Adapun Daftar Personil Unit Turjawali Satsabhara Polres Pati adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Personil Unit Turjawali Satsabhara Polres Pati

NO. KESATUAN NAMA PANGKAT 1 2 3 4 UNIT

TURJAWALI 1. MASHUDI IPDA

2. SUTRISNO AIPTU 3. ABDUL MUID BRIGADIR 4. HENU P. BRIGADIR 5. SUTRISNO UTOMO BRIGADIR 6. SUMARDI BRIPKA 7. RETNAWAN WIDI, S.H. BRIPKA 8. YULIANTO, S.H. BRIGADIR 9. HESTY SETYO T., S.H. BRIGADIR 10. NGUDI JOKO P. AIPTU 11. SISWARTO BRIPKA 12. INUNG HESTY Y., S.H. BRIGADIR

13. ANTON VICKY P. BRIPTU

Sumber : Minops Satsabhara Polres Pati 2017 Tabel di atas menunjukkan bahwa anggota Unit Turjawali Satuan Sabhara Polres Pati

sebanyak 13 orang. 4.1.5 Perkembangan Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah

Hukum Polres Pati Hasil pengumpulan data pada saat penelitian jumlah kasus tindak pidana pencurian

dengan pemberatan (Curat) di wilayah hukum Polres Pati dapat dilihat di tabel di bawah ini. Tabel 4.2

Daftar Tindak Pidana Umum di Kabupaten Pati

No. Jenis Perkara Periode 2014 2015 2016

1 CURAT 46 49 51

2 CURAS 11 13 13

3 CURANMOR 26 29 33

4 ANIRAT 3 0 0

5 PEMBUNUHAN 2 3 3

6 ANIRAT AKIBAT MD 1 0 0

7 ANIAYA SCR SAMA2 55 38 34

8 PEMBAKARAN 1 0 0

9 PENELANTARAN BAYI 0 0

10 PENCURIAN BIASA 26 18 24




11 PENGANIAYAAN 62 63 44

12 PENGANIAYAAN RINGAN 3 1 0

13 PENIPUAN 70 30 34

14 PENGGELAPAN 22 12 10

15 PEMERASAN 6 4 4

16 PERJUDIAN 88 65 38

17 PERTOLONGAN JAHAT 5 4 1

18 PENGRUSAKAN 9 7 7

19 BUAT TDK MENYENANGKAN 5 2 1

20 PENGHINAAN 3 1 2 21 PENGHINAAN RINGAN 3 0 0 23 PEMALSUAN SURAT 7 4 6

24 SETUBUH THD ANAK 12 15 14

25 ANIAYA THD ANAK 10 10 8

26 CABUL THD ANAK 2 3 3 27 KRN LALAI AKBT KEBAKARAN 1 0 0

Sumber: Satuan Reskrim Polres Pati 2016 Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tindak pidana yang tertinggi adalah Curat. Kejadian

Curat pada tahun 2014 sebanyak 46 kasus, tahun 2015 naik menjadi 49 kasus dan tahun 2016 meningkat menjadi 51 kasus. Ini menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan naik setiap tahunnya dan menjadi dominan terjadi di wilayah hukum Polres Pati. Studi dokumen yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Curat di wilayah hukum Polres Pati terjadi pada jam-jam yang tidak tentu (tidak berpola). Para pelaku Curat melakukan aksinya di tempat-tempat seperti komplek perumahan, pertokoan, garasi karena pengamanan dan pengawasan yang lemah sehingga pelaku berpeluang untuk melakukan tindak pidana Curat.

4.2 Kegiatan Patroli Bersinggungan oleh Unit Patroli Roda Empat Satuan Sabhara dalam

Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Pati Patroli menurut Perkabaharkam Nomor 4 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3 adalah salah satu

kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana. Hal ini menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Banit Turjawali Aiptu. Ngoedi Joko P. (Wawancara, 2 Maret 2017, Pukul 09.00 WIB). Patroli dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat. Patroli roda empat yang dilaksanakan oleh Satsabhara Polres Pati menggunakan konsep Patroli Bersinggungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Turjawali IPDA. Mashudi mengatakan bahwa Patroli Bersinggungan merupakan patroli yang diadakan secara sinergik dengan menggerakkan unit patroli roda empat dari Polres ke titik singgung yang telah dikoordinasikan dengan Polsek sesuai dengan pembagian rute wilayah rayon. Unit patroli roda empat yang berasal dari Polres setelah sampai pada titik singgung yang telah dikoordinasikan, melaksanakan serah terima penugasan patroli dalam bentuk mutasi pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan kepada unit patroli roda empat dari Polsek. Unit patroli roda empat Polsek kemudian melanjutkan kegiatan Patroli Bersinggungan dan pada




titik singgung yang selanjutnya juga melaksanakan serah terima dengan unit patroli roda empat Polsek selanjutnya dan seterusnya sampai Polsek terakhir sesuai dengan rute wilayah rayon yang telah direncanakan. Setelah setiap pelaksanaan serah terima tersebut, pihak anggota unit patroli roda empat yang menyerahkan kembali ke satuannya. (Wawancara, 3 Maret 2017, 09.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Sabhara AKP. Amlis Chaniago yang mengatakan bahwa kegiatan Patroli Bersinggungan merupakan inovasi dari Kasat Sabhara Polres Pati yang dilaksanakan karena adanya keterbatasan jumlah kendaran bermotor roda empat yang berada di Satsabhara Polres Pati. Kegiatan Patroli Bersinggungan ini memiliki salah satu dampak positif yaitu meminimalisir penggunaan BBM yang berlebihan oleh unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati dan juga karena terbatasnya jumlah kendaraan roda empat yang dimiliki oleh Satsabhara Polres Pati.

Kegiatan Patroli Bersinggungan yang dilaksanakan oleh Satsabhara Polres Pati pada kenyataannya belum memenuhi empat kegiatan manajerial. Menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992), empat kegiatan manajerial dalam teori manajemen adalah sebagai berikut:

4.2.1 Perencanaan

Patroli Bersinggungan yang dilaksanakan di Polres Pati memiliki rute yang direncanakan dengan cara membagi wilayah patroli menjadi 5 wilayah rayon yaitu:

a. Rayon 1: Satsabhara Polres Pati, Polsek Pati, Polsek Margorejo, Polsek Gembong dan Polsek Tlogowungu

b. Rayon 2: Polsek Gabus, Polsek Tambakromo, Polsek Kayen dan Polsek Sukolilo c. Rayon 3: Polsek Winong, Polsek Puncakwangi, Polsek Jakenan dan Polsek Jaken d. Rayon 4: Polsek Batangan, Polsek Juwana, Polsek Wedarijaksa dan Polsek

Morgoyoso e. Rayon 5: Polsek Tayu, Polsek Dukuhseti, Polsek Cluwak dan Polsek

Gunungwungkal Pembagian wilayah rayon diatas sudah ditetapkan sebagai rute dari patroli

bersinggungan berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Turjawali yang dijabat oleh IPDA. Mashudi. (Wawancara, 3 Maret 2017, 09.30 WIB). Titik singgung yang dikoordinasikan oleh masing-masing unit adalah tempat-tempat yang memiliki kerawanan terjadinya tindak pidana Curat seperti bank, toko emas, objek-objek vital dan sebagainya. Titik singgung yang ditentukan oleh masing-masing unit patroli setiap harinya tidak selalu sama dan berubah-ubah. Sasaran dari Patroli Bersinggungan yaitu dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana Curanmor dan Curat. Berdasarkan studi dokumen yang dilaksanakan, kegiatan Patroli Bersinggungan ini tidak dibuat perencanaan secara tertulis baik dalam waktu jangka panjang maupun jangka pendek.

Perencanaan tersebut seharusnya meliputi perencanaan waktu karena menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992) rencana jangka panjang yang dibuat oleh manajer mencakup jangka waktu lima atau sampai sepuluh tahun. Sedangkan rencana jangka pendek dibuat untuk besok hari atau sampai dengan minggu depan. Tetapi yang terjadi adalah perencanaan Patroli Bersinggungan dilaksanakan pada hari yang sama sebelum pelaksanaan dan dapat beresiko atas ketidaksiapan para anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati pada pelaksanaan Patroli Bersinggungan.

4.2.2 Pengorganisasian

Patroli Bersinggungan berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Turjawali IPDA. Mashudi yaitu kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh unit patroli roda empat Polres Pati berjumlah empat orang dan kemudian dilanjutkan oleh Polsek yang berjumlah tiga orang




secara estapet ke titik-titik singgung yang telah ditentukan untuk masing-masing wilayah rayon. Patroli Bersinggungan pelaksanaannya dimulai pada pukul 20.00 WIB hingga 03.00 WIB (Wawancara, 3 Maret 2017, 09.30 WIB). Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU. Ngoedi Joko P., Patroli Bersinggungan dilaksanakan oleh petugas unit patroli Sabhara yang melaksanakan piket pada malam hari. Petugas Patroli Bersinggungan ditunjuk oleh Kanit Turjawali berdasarkan Springas. Namun pada kenyataan di lapangan, Springas tentang pelaksanaan Patroli Bersinggungan tidak dibuat secara tertulis dan hanya berdasarkan jadwal piket yang sudah dipahami oleh masing-masing anggota unit patroli roda empat. (Wawancara, 2 Maret 2017, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan studi dokumen yang ada, jadwal piket yang terdapat di Satsabhara Polres Pati yaitu jadwal piket pada tahun 2015 yang belum diperbarui. Jadwal piket yang belum diperbarui atau dirancang tersebut jelas belum bisa dikatakan memenuhi syarat fungsi Pengorganisasian menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 19) yang mengatakan bahwa sekali manajer telah menetapkan sasaran dan mengembangkan rencana untuk mencapainya maka ia harus merancang dan mengembangkan sebuah organisasi yang akan dapat menjalankan program itu dengan berhasil.

Anggota yang melaksanakan kegiatan Patroli Bersinggungan juga tidak sepenuhnya murni anggota unit patroli roda empat tetapi juga ada anggota yang berasal dari unit pengawalan, penjagaan dan pengaturan. Hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai pengorganisasian yang tepat. Menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 19), pengorganisasian membutuhkan tenaga-tenaga yang profesional pada bidangnya sehingga dapat menjalankan kegiatan dengan berhasil. Anggota-anggota yang berasal dari unit pengawalan, penjagaan dan pengaturan tidak bisa menjamin profesionalitas dalam menjalankan patroli.

4.2.3 Pemimpinan

Pemberangkatan kegiatan Patroli Bersinggungan tidak diawali dengan pemberian Acara Arahan Pimpinan (AAP) secara jelas oleh Kanit Turjawali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Turjawali IPDA. Mashudi mengatakan bahwa pelaksanaan Patroli Bersinggungan yang dilakukan dilingkup Polres Pati masih ditemukan kekurangan dalam hal ini seperti tidak adanya AAP (acara arahan pimpinan) yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan Patroli Bersinggungan supaya anggota mengetahui sasaran dan tujuan serta plotingan tempat patroli dengan jelas. (Wawancara, 3 Maret 2017, 09.30 WIB). Kegiatan Patroli Bersinggungan belum sepenuhnya menjalankan prosedur pelaksanaan yang sesuai dengan Perkabaharkam Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 7 yaitu:

“Sebelum pelaksanaan tugas patroli, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melaksanakan Acara Arahan Pimpinan (AAP) kepada seluruh anggota Polri yang ditugaskan dalam patroli dengan menyampaikan :

a. gambaran/karakteristik daerah sasaran, bentuk-bentuk b. sasaran/objek yang akan dilakukan patroli; c. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan d. oleh petugas patroli; e. batasan waktu pelaksanaan patroli; dan f. larangan dan kewajiban petugas patroli.”

AAP yang dilaksanakan sesuai dengan Perkabaharkam Nomor 4 Tahun 2011 tentu saja

akan menuai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. AAP merupakan wujud dari langkah manajerial pemimpinan yang didasari oleh Perkabaharkam harus diterapkan demi keberhasilannya pelaksanaan Patroli Bersinggungan.




Pelaksanaan Patroli Bersinggungan sebagaimana berdasarkan hasil wawancara terhadap Katim III Turjawali AIPTU. Ngoedi Joko S. yaitu kendaraan roda empat yang sudah ditunjuk beserta piket malam unit patroli berangkat melaksanakan patroli dari Satsabhara Polres Pati sesuai dengan wilayah rayon yang telah ditentukan oleh Kanit Turjawali. Kanit Turjawali mengarahkan unit patroli Satsabhara Polres untuk berkoordinasi dengan unit patroli Polsek sesuai dengan wilayah rayon mengenai titik singgung yang akan ditentukan untuk melaksanakan estapet dari unit patroli Satsabhara Polres ke Polsek. Estapet dilaksanakan di beberapa titik singgung yang telah ditentukan, juga dilakukan estapet mutasi kegiatan patroli sampai pada titik singgung terakhir. Kegiatan patroli diakhiri bersamaan dengan penyelesaian mutasi kegiatan patroli. Kegiatan Patroli Bersinggungan yang dilaksanakan pada keesokan harinya dimulai dari Polsek dimana kegiatan patroli diakhiri sebelumnya dan berangkat melaksanakan patroli dengan rute kebalikannya dalam hal ini tujuan terakhirnya adalah Polres. (Wawancara, 2 Maret 2017, 09.00 WIB).

Kenyataan yang ada terkait dengan mutasi pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan tidak digunakan oleh unit patroli dan jelas tidak sesuai dengan Perkabaharkam Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 20 Ayat 3 karena unit patroli roda empat hanya mengandalkan laporan dengan menggunakan aplikasi Whatsapp. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Kasat Sabhara AKP. Amlis Chaniago, sepanjang pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan kendaraan bermotor roda empat (mobil) yang digunakan oleh unit patroli roda empat diwajibkan untuk menyalakan rotator baik dalam keadaan bergerak maupun berhenti. Penyalaan rotator mobil dalam pelaksanaan patroli disebut juga dengan istilah Blue Light Patrol yang memiliki maksud untuk menghadirkan keberadaan Polisi di tengah-tengah masyarakat guna mencegah niat dan kesempatan terjadinya tindak pidana khususnya Curat. Patroli dilaksanakan di daerah-daerah seperti pertokoan, hotel, pom bensin dan sebagainya. (Wawancara, 2 Maret 2017, 11.00 WIB).

Kegiatan Patroli Bersinggungan di Satsabhara Polres Pati tidak melaksanakan tahap persiapan dengan tepat menurut Perkabaharkam Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 2 huruf c yaitu:

“melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personel, kelengkapan perorangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk patroli;”

Tahap pengecekan perlengkapan perorangan tidak dilaksanakan oleh Kanit Turjawali.

Perlengkapan perorangan seperti Handy Talky (HT) yang melekat pada masing-masing individu unit patroli roda empat seperti borgol dan senter besar tidak dibawa pada saat pelaksanaan patroli. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan AIPTU Ngoedi Joko P. (Wawancara, 2 Maret 2017, Pukul 09.00 WIB). Namun dengan tidak adanya pengecekan perlengkapan perorangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Patroli Bersinggungan belum sesuai dengan langkah manajerial pemimpinan menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 20) bahwa pemimpinan menyangkut tahap yang dimaksudkan agar para anggota dapat bekerja dengan cara-cara yang akan membantu tercapainya tujuan. Tidak adanya pengecekan perlengkapan perorangan menyebabkan kegiatan Patroli Bersinggungan yang ada tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

4.2.4 Pengendalian

Pelaksanaan Patroli Bersinggungan berada dibawah pengawasan dan pengendalian Kanit Turjawali. Laporan kegiatan Patroli Bersinggungan dilakukan dengan mengambil gambar sebagai dokumentasi kemudian diunggah melalui group aplikasi telepon genggam Whatsapp yang berisikan personil Satsabhara Polres Pati. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kanit Turjawali IPDA. Mashudi (Wawancara, 3 Maret 2017, 09.30 WIB). Patroli bersinggungan yang dilaksanakan secara manajerial dalam rangka mencegah tindak




pidana Curat ini tidak tepat. Menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 20) mengatakan bahwa pengendalian memiliki fungsi untuk menetapkan standar prestasi. Standar prestasi yang dimaksud yaitu Perkabaharkam Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli. Hal ini menunjukkan bahwa pengendaliannya tidak sejalan dengan Perkabaharkam Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli pada pasal 20 ayat 3 yaitu:

“Ketua tim patroli membuat laporan tertulis secara berjenjang tentang pelaksanaan tugas patroli.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada Katim III Turjawali AIPTU. Ngoedi Joko

menunjukkan cara pengendalian kegiatan Patroli Bersinggungan yang tidak sesuai dengan kutipan Perkabaharkam diatas yaitu laporan dokumentasi kegiatan secara tertulis sangat jarang dilakukan dan lebih sering melalui aplikasi Whatsapp. (Wawancara, 2 Maret 2017, Pukul 09.00 WIB). Berdasarkan dengan studi dokumen pada laporan pelaksanaan kegiatan Satsabhara baik bulanan maupun mingguan, kenyataannya kegiatan Patroli Bersinggungan tidak dilaporkan secara tertulis. Tahap pengendalian kegiatan Patroli Bersinggungan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perkabaharkam Nomor 4 Tahun 2011 tentu saja sangat berpengaruh terhadap jumlah tindak pidana Curat yang sejak tahun 2014 hingga 2016 terus meningkat jumlahnya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Wakapolres Pati Kompol. Nyamin, S.H. mengatakan bahwa pengawasan kegiatan Patroli Bersinggungan yang berada dibawah Satsabhara diserahkan sepenuhnya kepada Kasat Sabhara. (Wawancara, 9 Maret 2017, 10.00 WIB). Hal ini membuktikan bahwa Wakapolres tidak mengetahui sedikitpun gambaran pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan yang diterapkan di Satsabhara Polres Pati guna mencegah tindak pidana Curat yang terus meningkat jumlahnya setiap tahun. Hal ini tidak sesuai dengan teori kepemimpinan transformasional yang mengatakan bahwa para pemimpin yang transformatif lebih mementingkan revitalisasi para pengikut dan organisasinya secara menyeluruh ketimbang memberikan instruksi-intruksi yang bersifat top down (Widokarti, 2017: 5). Pengawasan kegiatan Patroli Bersinggungan yang sepenuhnya diserahkan kepada Kasat Sabhara merupakan instruksi yang bersifat top down dan tidak secara menyeluruh dalam merevitalisasikan Satsabhara.

4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Patroli Bersinggungan oleh Unit

Patroli Roda Empat Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Pati Faktor-faktor yang mempengaruihi pelaksanaan Patroli Bersinggungan dapat

dituangkan dengan menggunakan analisis SWOT menurut Urick dan Orr dalam Fatimah (2016) sebagai berikut:

4.3.1 Strengths

Strengths atau kekuatan merupakan suatu kondisi yang menjadi kekuatan dalam organisasi. Faktor-faktor kekuatan merupakan suatu kompetensi khusus atau sebuah kompetensi keunggulan yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Faktor-faktor kekuatan tersebut merupakan nilai plus atau keunggulan komparatif dari sebuah organisasi. (Urick dan Orr dalam Fatimah, 2016: 13). Berikut ini adalah kekuatan dari unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati dalam melaksanakan Patroli Bersinggungan:

1. Persenjataan Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Sabhara AKP. Amlis Chaniago

mengatakan bahwa masing-masing anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati dipersenjatai stunt gun atau senjata setrum yang digunakan untuk menindak kepada pelaku tindak pidana yang aksinya berpotensi untuk mengancam keamanan individu para anggota.




Selain itu anggota unit patroli roda empat juga dilengkapi dengan rompi badan atau body armor yang berfungsi untuk melindungi badan anggota apabila menghadapi serangan langsung dari pelaku kejahatan. Kedua perlengkapan tersebut tentu saja dikenakan di seragam masing-masing anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati agar memperlihatkan sosok polisi yang ditakuti dan menjadi early warning atau peringatan awal bagi para pelaku kejahatan.

2. Visi Polres Pati adalah menjadi Institusi Kepolisian Resor Pati yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pati dengan wujud tampilan profesional, bermoral, modern dan dipercaya masyarakat.

Berdasarkan pernyataan Visi Polres Pati yang dicita–citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam Misi Polres Pati sebagai berikut:

a) Mengelola sumber daya manusia Polri Polres Pati agar terampil profesional dan bermoral dengan memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang baik dan memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat;

b) Menggelar anggota yang berseragam guna menekan gangguan Kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan-kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum yang terukur, profesional dan proporsional serta menjunjung tinggi hak azasi manusia dalam rangka mengurangi tingkat keresahan masyarakat;

c) Mengelola sumber daya materiil dan fasilitas Polres Pati yang tersedia dengan tepat guna dan tepat alokasi dalam rangka menunjang kebutuhan operasional pelaksanaan tugas;

d) Melakukan upaya mendekatkan personel Polres Pati dan masyarakat melalui kegiatan nyata yaitu mendatangi, berkomunikasi, saling berbagi Informasi dan berupaya menyelesaikan permasalahan sejak dini dalam kerangka perpolisian yang berbasis kepada masyarakat guna meraih kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum.

4.3.2 Weaknesses

Weaknesses atau kelemahan (Urick dan Orr dalam Fatimah, 2016: 14) merupakan kondisi atau segala sesuatu hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam tubuh organisasi. Kelemahan merupakan suatu hal yang wajar ada dalam organisasi. Kelemahan tersebut harus dapat diminimalisasi oleh organisasi atau bahkan dihilangkan. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki dalam pelaksanaan Patroli Bersinggungan oleh unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati yaitu:

1. Kekurangan Personel Masalah kekurangan personel sudah sejak lama dirasakan oleh Polres Pati khususnya

Unit patroli roda empat Satuan Sabhara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Sabhara AKP. Amlis Chaniago yang mengatakan bahwa terjadinya kekurangan personel ini disebabkan oleh pembagian jumlah Sumber Daya Manusia di tubuh Polri yang kurang merata karena untuk beberapa tahun terakhir ini pihak Polres Pati tidak mendapatkan tambahan personel bintara baru dari Polda.

Meskipun ada mutasi personel yang masuk menjadi personel Polres Pati akan tetapi mutasi personel masuk ini diimbangi dengan mutasi personel keluar Polres sehingga meskipun ada personel yang masuk menjadi anggota Polres namun sebenarnya tidak terjadi penambahan personel. (Wawancara, 9 Maret 2017, 10.00 WIB). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Pati AKP. Amlis Chaniago, pelaksanaan Patroli Bersinggungan ini dilaksanakan oleh empat orang anggota unit patroli roda empat dimana dua unit kendaraan masing-masing ditempati oleh dua orang anggota unit patroli roda empat. (Wawancara, 9 Maret 2017, 10.00 WIB).

2. Kurangnya Transportasi dan Bahan Bakar Minyak (BBM)




Bahan Bakar Minyak (BBM) memang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas patroli karena apabila tidak ada BBM maka kendaraan patroli pun tidak dapat beroperasi. BBM ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas patroli dengan menggunakan kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota unit patroli Satuan Sabhara Polres Pati yaitu Aiptu Ngoedi:

“Jadi untuk setiap melaksanakan Patroli, satu unit kendaraan patroli diisi dengan 4 liter bensin yang idealnya adalah 6 liter untuk sehari melakukan patroli namun dengan 4 liter bensin masih dirasakan kurang karena personel menggunakan swadaya sendiri untuk pengisian BBM”.

Sebagaimana telah di bahas diatas, permasalahan BBM ini cukup berpengaruh

terhadap pelaksanaan patroli, meskipun setiap melaksanakan patroli untuk setiap unit kendaraan yang di isi dengan 4 liter bensin. Hal itu masih di rasakan kurang dan para personel menggunakan swadaya sendiri untuk melakukan pengisian BBM apabila dalam pelaksanaan Patroli Bersinggungan, BBM sudah hampir habis (Wawancara, 2 Maret 2017, 09.00 WIB). Kekurangan BBM tersebut menyebabkan unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati dalam kegiatan Patroli Bersinggungan hanya melaksanakan satu rute wilayah rayon saja.

Kegiatan Patroli Bersinggungan yang dilaksanakan oleh unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati memiliki transportasi yang sedikit. Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU. Ngoedi Joko P. mengatakan bahwa unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati dalam pelaksanaan Patroli Bersinggungan hanya memiiki dua unit kendaraan bermotor roda empat. Kendaraan tersebut yaitu satu unit mobil Mitsubishi Lancer dan satu unit mobil Ford Ranger.

3. Anggota Unit Patroli Roda Empat Satsabhara Polres Pati Belum Melaksanakan Pendidikan Kejuruan (Dikjur) Patroli Pendidikan kejuruan khususnya dibidang patroli sangat dibutuhkan oleh para anggota

unit patroli roda empat Satsabhara guna meningkatkan kemahiran dan profesionalitas dalam melaksanakan kegiatan Patroli Bersinggungan. Pendidikan kejuruan ini dimaksudkan agar para personel anggota sabhara mengetahui prosedur tetap (Protap) yang seharusnya dilaksanakan dalam kegiatan Patroli. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kanit Turjawali IPDA. Mashudi mengatakan bahwa semua anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati belum ada yang mengikuti Dikjur Patroli (Wawancara, 3 Maret 2017, 09.30 WIB).

Dikjur patroli mengajarkan hal-hal dasar dalam pelaksanaan patroli salah satunya adalah AAP (Acara Arahan Pimpinan). Anggota unit patroli roda empat pada pelaksanaan Patroli Bersinggungan tidak dibekali oleh AAP mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan patroli yang sesuai dengan prosedur dan menghasilkan patroli yang optimal sehingga para anggota unit patroli tidak paham akan tugas dan kewajibannya.

Hasil wawancara dengan Wakapolres Kompol Nyamin SH mengatakan bahwa pelaksanaan patroli yang dilakukan dilingkup Polres Pati masih ditemukan kekurangan dalam hal ini seperti tidak adanya AAP (acara arahan pimpinan) yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan Patroli Bersinggungan supaya anggota mengetahui sasaran dan tujuan serta plotingan tempat patroli dengan jelas (Wawancara, 9 Maret 2017, 10.00 WIB). Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan Patroli Bersinggungan oleh anggota unit patroli roda empat tidak efektif dan efisien.

Anggota unit patroli roda empat pada pelaksanaan Patroli Bersinggungan tidak dibekali oleh AAP mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan patroli yang sesuai dengan prosedur dan menghasilkan patroli yang optimal sehingga para anggota unit patroli tidak paham akan tugas dan kewajibannya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan manajemen pemimpinan menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992) yang mengatakan bahwa




pemimpinan dalam hal ini adalah AAP merupakan cara-cara yang membantu tercapainya tujuan.

4. Kurangnya Perlengkapan Perorangan Berdasarkan hasil wawancara kepada Katim III Turjawali AIPTU. Ngoedi mengatakan

bahwa anggota unit patroli roda empat Satsabhara Pati memiliki beberapa perlengkapan perorangan yang belum terpenuhi seperti handy talky (HT), borgol, tongkat T dan senter besar (Wawancara, 2 Maret 2017, 09.00 WIB). Tidak adanya perlengkapan perorangan tersebut yang dikenakan oleh anggota unit patroli roda empat justru memperlihatkan ketidaksiapan dalam menjalankan tugas. Ketidaksiapan anggota akan beresiko terhadap keselamatan diri anggota sendiri.

4.3.3 Opportunities

Opportunities atau peluang merupakan suatu kondisi di luar organisasi yang sifatnya menguntungkan bahkan dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah organisasi (Urick dan Orr dalam Fatimah, 2016: 16). Peluang yang dapat ditemukan di wilayah kabupaten Pati yaitu banyaknya jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). RT dan RW adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan. RT dan RW dalam hal ini sangat berpeluang dalam membantu tugas anggota Polri khususnya unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati.

4.3.4 Threats

Threats atau ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu kelancaran berjalannya sebuah organisasi. Ancaman dapat meliputi hal-hal dari lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah organisasi (Urick dan Orr dalam Fatimah, 2016: 18). Ancaman-ancaman terhadap pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan dapat terjadi dari kekurangan-kekurangan sebagai berikut:

1. Meningkatnya tindak pidana Curat yang terjadi di kabupaten Pati setiap tahun. Kasus tindak pidana Curat pada tahun 2014 yang semula berjumlah 46 kasus terus meningkat sampai pada tahun 2016 menjadi 51 kasus.

2. Ancaman yang dapat timbul dalam pelaksanaan Patroli Bersinggungan yaitu banyaknya penduduk kabupaten Pati yang berjumlah 1.207.399 orang.

3. Kabupaten Pati berada di jalur pantura Semarang-Surabaya, sekitar 75 km sebelah timur Semarang. Jalur ini merupakan jalur ramai dan rawan akan terjadinya tindak pidana Curat.

4. Kabupaten Pati memiliki luas daerah sebesar 150.368 Ha dan memiliki 21 (dua puluh satu) kecamatan-kecamatan.

5. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Sekitar Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakapolres Pati Kompol. Nyamin, S.H. yang

mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan keamanan dan ketertiban lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan patroli yang dilakukan oleh Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Pati. Namun sebagian kecil dari penduduk Pati masih belum memiliki kesadaran itu sehingga masih sering terjadi tindak kejahatan. Umumnya masyarakat di wilayah Pati sudah sangat kritis terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya, terutama terhadap segala sesuatu yang mencurigakan dan dapat menimbulkan kerawanan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pati cukup sedikit namun apabila dibiarkan, maka dikhawatirkan




akan mempengaruhi masyarakat yang sudah sadar dan mau berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya (Wawancara, 9 Maret 2017, 10.00 WIB).

Bentuk dari kurang berpartisipasinya masyarakat Pati ini yaitu dalam hal menjaga keamanan bagi pribadi masyarakat masing-masing baik jiwa raga maupun harta benda. Kelalaian yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Pati ini yang membuat terbukanya niat dan kesempatan pelaku Curat sehingga Kabupaten Pati memiliki angka Curat yang tertinggi. Berdasarkan dengan hasil wawancara kepada Kasat Sabhara AKP. Amlis Chaniago yang mengatakan bahwa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh petugas patroli ini adalah dari kultur budaya masyarakat yang sudah mulai tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya (Wawancara, 9 Maret 2017, 10.00 WIB).

Hasil analisis SWOT kemudian dituangkan dalam bentuk formulasi strategis. Formulasi strategis adalah hasil analisis SWOT yang digabungkan dengan berbagai indikator yang terdapat dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Rangkuti, 2016: 64). Model penggabungannya menggunakan Matriks TOWS (Rangkuti, 2016: 65). Formulasi strategis memiliki beberapa strategi yaitu:

4.3.5 Strengths/Opportunities Strategies

Strengths/Opportunities Strategies adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk merebut peluang. Strength/Opportunities Strategies dalam hasil penelitian ini yang pertama adalah pelaksanaan Patroli Bersinggungan oleh anggota unit patroli roda empat harus mempedomani visi dan misi Polres Pati. Visi dan misi yang dipedomani oleh anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati harus mampu mewujudkan visi dan misi tersebut dengan mengandalkan peran dari RT dan RW. Jumlah RT dan RW yang banyak di Kabupaten Pati tentu saja mendukung terwujudnya visi dan misi Polres Pati. 4.3.6 Weaknesses/Opportunities Strategies

Weaknesses/Opportunities Strategies adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kelemahan dalam hasil penelitian ini yaitu kurangnya personel Satsabhara Polres Pati khususnya unit patroli roda empat. Anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati seyogyanya harus bisa mengambil peluang demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Peluang tersebut dapat terwujud dengan cara anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati yang mampu memberdayakan RT dan RW yang berada di Kabupaten Pati terkait dengan pentingnya Kamtibmas. Jumlah RT dan RW yang banyak apabila diberdayakan dengan baik oleh unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati maka tentu saja akan sangat membantu terwujudnya visi dan misi Polres Pati dalam mensejahterakan masyarakat.

4.3.7 Strengths/Threats Strategies

Strengths/Threats Strategies adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strengths/Threats Strategies dalam hasil penelitian ini adalah Kasat Sabhara menggunakan persenjataan yang dimiliki agar dikenakan pada seragam milik anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati. Persenjataan tersebut dikenakan dan diperlihatkan wujudnya dengan maksud untuk memperlihatkan kesiapan petugas patroli roda empat dalam mencegah terjadinya niat dan kesempatan pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana Curat. Kedua, anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan visi dan misi Polres Pati. Visi dan misi Polres Pati tersebut harus dijadikan dasar dalam pedoman bertugas untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Pati.

4.3.8 Weaknesses/Threats Strategies




Weaknesses/Threats Strategies adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Weaknesses/Threats Strategies dalam hasil penelitian ini yang pertama yaitu Kasat Sabhara mengajukan permintaan penambahan personel kepada Mabes Polri secara berjenjang melalui Kabag Sumda, Kapolres dan Kapolda. Penambahan personel anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati karena jumlah personel yang sangat sedikit dan kurang memadai untuk dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Pati yang banyak. Jumlah yang kurang memadai untuk dibandingkan tersebut tentu saja membuat anggota unit patroli roda empat Satsabhara tidak dapat memaksimalkan kegiatan Patroli Bersinggungan yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pati. Seyogyanya, perencanaan terhadap penambahan jumlah personel sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan patroli dengan daerah yang seluas itu harus dibuat dan diajukan kepada pimpinan secara berjenjang. Perencanaan tersebut harus dibuat karena menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 19) mengatakan bahwa perencanaan memungkinkan organisasi dapat memperoleh serta mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Perencanaan mengenai penambahan jumlah personel baru dibuat untuk jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Perencanaan tersebut dibuat dengan maksud supaya dalam jangka waktu tersebut diharapkan penambahan personel baru dapat terwujud.

Kedua, pelaksanaan Patroli Bersinggungan ini dilaksanakan oleh dua orang petugas untuk satu unit kendaraan namun dari hasil wawancara dengan salah satu petugas Patroli yaitu Aiptu Ngoedi Joko yang menyampaikan:

“Pelaksanaan patroli dibentuk 3 tim yang masing-masing tim terdiri dari 4 orang dan para anggota tersebut dibagi dengan rincian 2 orang untuk stand by di titik singgung KPU, 1 orang di toko emas dan 1 orang lagi mobile.” (Wawancara, 2 Maret 2017, 09.00 WIB).

Pelaksanaan Patroli Bersinggungan tersebut mengatakan bahwa terdapat anggota yang stand by sendirian di beberapa tempat. Seyogyanya, satu orang anggota yang stand by tersebut dialihkan kepada anggota yang sedang mobile secara menyendiri agar berjumlah 2 orang sesuai dengan konsep patroli pada dasarnya. Pelaksanaan Patroli Bersinggungan seharusnya hanya terdapat satu titik singgung pada setiap pelaksanaan estapet unit patroli roda empat agar tidak terjadi kesalahpahaman dari unit patroli roda empat yang akan melaksanakan estapet patroli. Dua unit mobil yang dimiliki oleh unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati seyogyanya tidak melaksanakan patroli secara bersama-sama dalam satu rute wilayah rayon yang sama. Salah satu unit mobil tersebut dialihkan ke rute wilayah rayon yang lain agar dapat mencegah potensi-potensi terjadinya tindak pidana Curat.

Ketiga, Kasat Sabhara seyogyanya membuat perencanaan tentang kebutuhan transportasi agar dapat mengcover seluruh rute wilayah rayon dalam pelaksanaan Patroli Bersinggungan. Perencanaan kebutuhan transportasi dibuat agar Satsabhara Polres Pati mendapat penambahan transportasi. Perencanaan tersebut harus dibuat karena menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 19) mengatakan bahwa perencanaan memungkinkan organisasi dapat memperoleh serta mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Perencanaan tersebut diajukan kepada Mabes Polri secara berjenjang melalui Kabag Sumda, Kapolres dan Kapolda. Penambahan transportasi untuk unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati dikarenakan jumlah transportasi yang sedikit dan kurang memadai untuk mengcover seluruh rute wilayah rayon.

Keempat, pimpinan Satsabhara Polres Pati seyogyanya juga membuat perencanaan tentang kebutuhan perlengkapan perorangan agar dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan Patroli Bersinggungan. Perencanaan kebutuhan transportasi dibuat agar Satsabhara Polres Pati mendapat penambahan transportasi. Perencanaan tersebut harus dibuat karena menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 19) mengatakan bahwa




perencanaan memungkinkan organisasi dapat memperoleh serta mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Perencanaan tersebut diajukan kepada Mabes Polri secara berjenjang melalui Kabag Sumda, Kapolres dan Kapolda. Penambahan transportasi untuk unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati dikarenakan jumlah transportasi yang sedikit dan kurang memadai untuk mengcover seluruh rute wilayah rayon.

Berdasarkan pendeskripsian diatas, maka hasil analisis SWOT dan formulasi strategis dituangkan secara singkat dalam bentuk SWOT Analysis Strategy Template (https://www.smartsheet.com/14-free-swot-analysis-templates, 2017: 1, URL) sebagai berikut:

Tabel 4.3 SWOT ANALYSIS STRATEGY TEMPLATE

4.4 Optimalisasi Patroli Bersinggungan dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian

dengan Pemberatan Optimalisasi kegiatan Patroli Bersinggungan perlu dioptimalkan oleh pimpinan baik

Kasat Sabhara maupun Kapolres Pati. Optimalisasi ini dapat terwujud sesuai dengan teori Manajemen menurut Koontz dan O’Donnel dalam Hasibuan (2006) yaitu:




4.4.1 Planning Penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan Patroli Bersinggungan diawali dengan

membagi rute wilayah rayon yang menjadi sasaran patroli. Titik singgung atau titik temu segera dikoordinasikan oleh masing-masing satuan Polres dan Polsek-polsek. Menurut Koontz dan O’Donnel dalam Hasibuan (2006: 40), Planning atau Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif yang ada. Penentuan pedoman pelaksanaan yang ditentukan salah satunya adalah pemeriksaan perlengkapan perorangan dan kondisi fisik dari kendaraan yang akan digunakan. Setiap perlengkapan perorangan yang tidak lengkap harus segera dilaporkan kepada pimpinan beserta alasannya. Kondisi fisik kendaraan harus diperiksa sebelum diberangkatkan untuk kegiatan patroli agar tidak muncul permasalahan yang menghambat selama pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan.

Pelaksanaan Patroli Bersinggungan juga membutuhkan perencanaan yang matang terhadap pengorganisasian personel, transportasi dan perlengkapan perorangan. Perencanaan memungkinkan organisasi dapat memperoleh serta mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 19). Sumber-sumber daya seperti personel, transportasi dan perlengkapan perorangan sangat dibutuhkan demi keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan. Perencanaan yang kurang matang dalam pengorganisasian sumber-sumber daya tersebut tentu saja menjadi kendala yang dapat menghambat tercapainya tujuan. Seyogyanya, perencanaan yang matang mengenai sumber daya tersebut dibuat agar dapat terpenuhi dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Permintaan terhadap penambahan-penambahan sumber daya yang dibutuhkan kepada Mabes Polri tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa adanya perencanaan yang tepat. Perencanaan untuk satu tahun ke depan lebih baik disusun agar Mabes Polri dapat mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi dengan matang. 4.4.2 Organizing

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kasat Sabhara AKP. Amlis Chaniago, wewenang pelaksanaan Patroli Bersinggungan dilimpahkan kepada anggota unit patroli roda empat yang bertugas adalah piket patroli malam (Wawancara, 9 Maret 2017, 10.00 WIB). Hal tersebut senada dengan langkah manajerial Organizing atau Pengorganisasian menurut Koontz dan O’Donnel dalam Hasibuan (2006: 119) meliputi penentuan penggolongan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk tujuan-tujuan organisasi dengan melimpahkan wewenang untuk melaksanakannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada AIPTU. Ngoedi mengatakan bahwa di Satsabhara Polres dalam pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan hanya menggerakkan empat orang sedangkan optimalnya adalah lima orang anggota unit Patroli Roda Empat (Wawancara, 2 Maret 2017, 09.00 WIB). Pengorganisasian anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati pada kenyataannya hanya dipimpin oleh Kanit Turjawali yang dibawahi oleh Kasat Sabhara. Seyogyanya, Kapolres sebagai pimpinan tertinggi di Polres Pati mengikutsertakan diri dalam pengorganisasian anggota unit patroli roda empat dalam pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan. Hal tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan teori kepemimpinan transformasional dimana pemimpin melakukan revitalisasi secara menyeluruh terhadap anggotanya ketimbang hanya memberikan instruksi yang bersifat top down atau atasan bawahan (Widokarti, 2017: 5). Apabila pimpinan tidak melakukan revitalisasi secara menyeluruh terhadap anggotanya maka kegiatan Patroli Bersinggungan hanya akan berjalan seperti sedia kalanya dan tidak akan ada perkembangan dalam mencegah terjadinya tindak pidana Curat. 4.4.3 Directing

Directing atau Pengarahan menurut Koontz dan O’Donnel dalam Hasibuan (2006: 184) adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan




terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan organisasi yang nyata. Kanit Turjawali sebagai pimpinan yang bertanggung jawab langsung kepada unit patroli memberikan arahan mengenai teknis pelaksanaan Patroli Bersinggungan. AAP dilaksanakan setiap sebelum dilakukan pemberangkatan kegiatan Patroli Bersinggungan.

Kanit Turjawali pada kenyataannya hanya berpesan kepada anggota unit patroli roda empat untuk selalu berhati-hati dalam melakukan Patroli Bersinggungan. AAP tentu saja seharusnya tidak hanya berisikan hal tersebut. AAP harus memuat hal-hal yang lebih spesifik terkait dengan sasaran, tujuan dan kesiapan dari anggota unit patroli roda empat dalam melaksanakan kegiatan Patroli Bersinggungan. Kanit Turjawali seyogyanya juga mengarahkan sasaran dan tujuan sesuai dengan perencanaan demi terwujudnya keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan.

Pimpinan Polres Pati seyogyanya juga ikut serta mengarahkan anggota unit patroli roda empat Satsabhara Pati dalam pelaksanaan Patroli Bersinggungan. Pimpinan dalam hal ini seyogyanya harus memiliki jiwa kepemimpinan transformasional. Pelaksanaan Patroli Bersinggungan yang didukung dengan arahan dari pimpinan secara langsung tentu saja akan memotivasi anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati dalam menjalankan tugas. Hal ini senada dengan teori kepemimpinan transformasional yang merupakan sebuah proses di mana para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. 4.4.4 Controlling Controlling atau Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang tela dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara (Koontz dalam Hasibuan, 2006: 242). Pengendalian kegiatan Patroli Bersinggungan yaitu dengan cara setiap anggota unit patroli harus mengambil gambar terkait dengan kegiatan sebagai bukti dokumentasi. Gambar tersebut diunggah ke group Whatsapp Satsabhara Polres Pati sebagai bentuk laporan lisan kepada Kasat Sabhara. Kegiatan Patroli Bersinggungan tersebut harus juga dibuatkan laporan tertulis secara langsung setelah selesai pelaksanaan agar dapat dipertanggungjawabkan apabila diperiksa oleh pimpinan. Laporan tertulis tersebut harus dibuat agar tidak melanggar Perkabaharkam Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 20 Ayat 3 yang mengatakan:

“(3) Ketua tim patroli membuat laporan tertulis secara berjenjang tentang pelaksanaan tugas patroli.”

Laporan tertulis secara berjenjang tersebut tentunya tidak hanya sampai kepada Kasat Sabhara. Seyogyanya, Kapolres juga menerima laporan tertulis tersebut supaya pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan yang pengawasannya secara penuh dilimpahkan kepada Kasat Sabhara juga mendapat perhatian dan pengawasan langsung dari Kapolres. Pengawasan dan perhatian langsung dari Kapolres tentu saja dapat memicu anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati untuk melaksanakan kegiatan Patroli Bersinggungan secara lebih optimal.

Ada baiknya juga apabila Kasat Sabhara melaporkan pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan secara langsung melalui aplikasi Whatsapp kepada Kapolres berdasarkan laporan dari anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati di dalam group Whatsapp Satsabhara Polres Pati. Laporan melalui Whatsapp kepada Kapolres tersebut juga dapat menimbulkan kesan baik dari pimpinan terhadap Satsabhara karena Kasat Sabhara telah menunjukkan keaktifan dalam menyelenggarakan dan memperhatikan kegiatan Patroli Bersinggungan. Laporan tersebut juga menunjukkan kepada Kapolres bahwa Satsabhara mampu menginovasikan kegiatan Patroli Bersinggungan agar menjadi lebih optimal apabila pimpinan juga ikut serta mengawasi dan memperhatikan kegiatan Patroli Bersinggungan.




Pengendalian terhadap pelaksanaan Patroli Bersinggungan juga harus dilaksanakan dengan diadakannya analisa dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan analisa dan evaluasi kegiatan Patroli Bersinggungan seyogyanya tidak hanya dilaksanakan dalam lingkup internal Satsabhara Polres Pati. Pelaksanaan analisa dan evaluasi lebih baik lagi bila dipimpin oleh pimpinan Polres.

Pimpinan seyogyanya harus turun tangan secara langsung dalam pelaksanaan analisa dan evaluasi. Hal ini harus dilakukan supaya anggota Satsabhara Polres Pati dapat memaksimalkan pelaksanaan Patroli Bersinggungan dan pimpinan mengetahui kendala-kendala serta kekurangan-kekurangan yang dimiliki dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut harapannya dapat dimonitor oleh pimpinan sehingga pimpinan dapat menentukan solusi yang tepat dalam menangani kendala-kendala tersebut. Pimpinan dalam hal ini seyogyanya memiliki sifat kepemimpinan yang transformatif. Pemimpin yang transformatif lebih memposisikan diri mereka sebagai mentor yang bersedia menampung aspirasi para bawahannya (Widokarti, 2017: 5).

PENUTUP

5.1 Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan

sebagai berikut: A. Pelaksanaan Patroli Bersinggungan belum bisa memenuhi aspek manajerial yang sesuai.

Pelaksanaan Patroli Bersinggungan di wilayah hukum Polres Pati kurang memiliki perencanaan yang matang sehingga belum bisa memenuhi persyaratan tahap-tahap manajerial lainnya. Aspek-aspek manajerial yang belum terpenuhi tersebut membuat pelaksanaan Patroli Bersinggungan di wilayah hukum Polres Pati belum optimal dalam mencegah tindak pidana Curat yang terjadi. Aspek perencanaan Patroli Bersinggungan di wilayah hukum Polres Pati perlu dikembangkan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Patroli Bersinggungan di wilayah hukum Polres Pati berdasarkan hasil analisis SWOT yaitu adanya visi dan misi dan persenjataan yang memadai sebagai kekuatan Satsabhara Polres Pati. Kelemahan yang dimiliki yaitu kurangnya personel, perlengkapan perorangan, transportasi dan anggaran BBM serta anggota yang belum pernah mengikuti Dikjur Patroli. Peluang yang dimiliki yaitu banyaknya jumlah RT dan RW di wilayah Kabupaten Pati.

C. Optimalisasi Patroli Bersinggungan dalam mencegah tindak pidana Curat dapat diterapkan dengan manajemen yaitu: 1) Planning

Perencanaan yang matang mengenai sumber daya tersebut dibuat agar dapat terpenuhi dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Permintaan terhadap penambahan-penambahan sumber daya yang dibutuhkan kepada Mabes Polri tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa adanya perencanaan yang tepat. Perencanaan untuk satu tahun ke depan lebih baik disusun agar Mabes Polri dapat mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi dengan matang.

2) Organizing Seluruh unsur pimpinan tertinggi di Polres Pati seyogyanya terlibat dalam

pengorganisasian anggota unit patroli roda empat dalam pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan. Pimpinan seyogyanya menerapkan kepemimpinan transformasional guna merevitalisasi anggotanya. Segenap unsur pimpinan perlu memiliki jiwa kepemimpinan transformasional sehingga kegiatan Patroli Bersinggungan dapat berkembang dalam mencegah terjadinya tindak pidana Curat.




3) Directing

Pimpinan Polres Pati seyogyanya juga ikut serta mengarahkan anggota unit patroli roda empat Satsabhara Pati dalam pelaksanaan Patroli Bersinggungan. Pimpinan dalam hal ini seyogyanya harus memiliki jiwa kepemimpinan transformasional. Pelaksanaan Patroli Bersinggungan yang didukung dengan arahan dari pimpinan secara langsung tentu saja akan memotivasi anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati dalam menjalankan tugas.

4) Controlling Pengendalian terhadap kegiatan Patroli Bersinggungan seyogyanya pimpinan juga

menerima laporan tertulis tersebut supaya pelaksanaan yang pengawasannya secara penuh dilimpahkan kepada Kasat Sabhara juga mendapat perhatian dan pengawasan langsung dari Kapolres. Pengawasan dan perhatian langsung dari pimpinan tentu saja dapat memicu anggota unit patroli roda empat Satsabhara Polres Pati untuk melaksanakan kegiatan Patroli Bersinggungan secara lebih optimal.

Pengendalian terhadap pelaksanaan Patroli Bersinggungan juga harus dilaksanakan dengan diadakannya analisa dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan analisa dan evaluasi kegiatan Patroli Bersinggungan seyogyanya tidak hanya dilaksanakan dalam lingkup internal Satsabhara Polres Pati. Pelaksanaan analisa dan evaluasi lebih baik lagi bila dipimpin oleh pimpinan Polres.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu: 1. Bagi Satsabhara Polres Pati:

Saran diberikan berdasarkan analisis SWOT yang telah menghasilkan formulasi strategis guna mendukung keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan. Formulasi strategis yang dihasilkan yaitu: a. Strengths/Opportunities Strategies yang dihasilkan yaitu unit patroli roda empat Satsabhara

Polres Pati dalam pelaksanaan Patroli Bersinggungan seyogyanya harus bisa memberdayakan RT dan RW yang berjumlah banyak demi mewujudkan visi dan misi yang dimiliki oleh Polres Pati.

b. Weaknesses/Opportunities Strategies yang dihasilkan yaitu anggota unit patroli roda empat yang sedikit seyogyanya harus bisa memberdayakan RT dan RW yang ada guna memicu keberhasilan pelaksanaan Patroli Bersinggungan.

c. Strengths/Threats Strategies yang dihasilkan yaitu pertama, pemakaian persenjataan pada seragam anggota unit patroli roda empat guna memberikan peringatan awal kepada pelaku kejahatan agar Curat tidak meningkat. Kedua, anggota unit patroli roda empat harus mempedomani visi dan misi guna mensejahterakan seluruh masyarakat kabupaten Pati.

d. Weaknesses/Threats Strategies dalam hasil penelitian ini yang pertama yaitu Kasat Sabhara membuat perencanaan yang matang terkait dengan penambahan personel, transportasi dan perlengkapan perorangan kepada Mabes Polri. Perencanaan tersebut dilakukan agar pelaksanaan Patroli Bersinggungan dapat mencegah tindak pidana Curat secara optimal.

2. Bagi Peneliti Lain:

Sehubungan dengan hasil penelitian ini disarankan bagi peneliti lainnya untuk meneliti pelaksanaan kegiatan Patroli Bersinggungan dalam mencegah kasus-kasus yang lainnya sehingga dari penelitian tersebut dapat memberikan sudut pandang yang berbeda




dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu Kepolisian khususnya yang berkaitan dengan Patroli Bersinggungan.

REFERENSI

Dokumen: Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2016. Data Tindak Pidana Umum Sat Reskrim Polres Pati

Tahun 2016. Pati: Kepolisian Resor Pati. Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2016. Intel Dasar Polres Pati Tahun 2016. Pati: Kepolisian

Resor Pati. Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2017. Laporan terobosan kreatif dan giat Kepolisian

Satsabhara dan Polsek jajaran Polres Pati bulan Februari 2017. Pati: Kepolisian Resor Pati. (Peraturan) Perundang-undangan: Baharkam Polri. 2016. Perkabaharkam No. 4 Tahun 2011 tentang Patroli. Dalam pdf. Hal. 3-17. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 Ayat (1). 2005. Jakarta: Diperbanyak oleh Sinar

Grafika Offset. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2011. Bandung: Diperbanyak oleh Citra Umbara. Buku: Akpol. 2016. Diktat Kriminologi & Viktimologi. Semarang: Akademi Kepolisian Republik

Indonesia. Bakowatun, Wilhelmus W. dan Benyamin Molan. 1992. Manajemen Edisi Keempat Jilid 1.

Alihbahasa dari Management oleh James A.F. Stoner dan R. Edward Freeman, 1992. Jakarta: Intermedia.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia.

Fatimah, Fajar Nur’aini D. 2016. Teknik Analisis SWOT. Yogyakarta: Quadrant. Hasibuan, H. Malayu S.P. 2006. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. 2006. Pencegahan Kejahatan. Alihbahasa dari Crime

Prevention: Approaches, Practices and Evaluations Second Edition. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Rangkuti, Freddy. 2016. SWOT BALANCED SCORECARD. Jakarta: Gramedia. Sugiyono. 2015. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabetha. Jurnal: Imballoo, I. (2017). Optimalisasi Patroli Roda Empat Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak

Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Kudus: Optimizing the Sabhara Unit’s Four-Wheeled Patrol in Preventing Criminal Acts of Motorized Vehicle Theft in the Jurisdiction of Kudus District Police. Police Studies Review, 1(1), 381-430. Retrieved from http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/15

Mustofa, G. K. (2017). Optimalisasi Penyuluhan Satuan Binmas Melalui Program Djimat dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Banyumas: Optimizing the Extension of Binmas Unit Through the Djimat Program in Preventing Criminal Acts of Motorized Vehicle Theft in the Jurisdcition of Banyumas


http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/15



District Police . Police Studies Review, 1(1), 145-208. Retrieved from http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/11

Pratama , R. R. (2017). Upaya Patroli Dialogis Unit Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Cilacap: The Dialogical Patrol Efforts of the Sabhara Unit Patrol in Preventing Criminal Acts of Motorized Vehicle Theft in the Jurisdiction of the Cilacap Regional Police Department. Advances in Police Science Research Journal, 1(1), 245-292. Retrieved from http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/23

Ramadhan, K. F. (2017). Optimalisasi Patroli Sabhara Dalam Mencegah Curanmor di Wilayah Hukum Polres Klaten: Optimization of Sabhara Patrol in Prevention Motorized Vehicle Theft in the Jurisdiction of Klaten District Police Department. Advances in Police Science Research Journal, 1(1), 47-102. Retrieved from http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/18

Tuhuteru, C. P. (2017). Optimalisasi Kinerja Unit Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Tegal Kabupaten: Optimizing the Performance of the Sabhara Unit Patrol Unit in Preventing Motorized Vehicle Theft Crime in the Legal District of Tegal District Police. Police Studies Review, 1(1), 55-90. Retrieved from http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/9

Widokarti, Joko Rizkie. 2017. ‘Kepemimpinan Transformatif Menuju Masyarakat Madani’.

Dalam pdf. Hal.5. Hasil Penelitian: Kurniawan, Noviarif. 2016. Optimalisasi Satuan Sabhara Polres Kediri Melalui Patroli Roda

Dua dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kampung Inggris. Skripsi. Semarang: Akademi Kepolisian.

Suhardi, Ahmad Bonnaldi. 2016. Optimalisasi Kring Reserse Guna Menurunkan Angka Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota. Skripsi. Semarang: Akademi Kepolisian.

Sunarto, Setiawan. 2016. Optimalisasi Patroli Roda Empat Unit Sabhara Dalam Mencegah Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Polsek Dau Wilayah Hukum Polres Malang. Skripsi. Semarang: Akademi Kepolisian.

Wardany, Prawira. 2016. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Penyidik Satuan Reskrim Polres Gresik. Skripsi. Semarang: Akademi Kepolisian.

Internet: Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2017. Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri.

http://www.ncic.polri.go.id/ (4 Januari 2017). Smartsheet. Inc. 2017. SWOT Analysis Strategy Template. https://www.smartsheet.com/14-free-

swot-analysis-templates (5 April 2017). Wikipedia. 2017. Optimasi. https://id.wikipedia.org/wiki/Optimasi (2 Januari 2017).


http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/11

http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/18

http://www.ncic.polri.go.id/

https://www.smartsheet.com/14-free-swot-analysis-templates

https://www.smartsheet.com/14-free-swot-analysis-templates

https://id.wikipedia.org/wiki/Optimasi




OPTIMALISASI PATROLI BERSINGGUNGAN OLEH UNIT PATROLI …

Documents