Peran Dan Kebijakan Pendidikan Nasional RI Dalam Meningkatkan
Kinerja Perguruan Tinggi Melalui Quality Assurance
Peran Dan Kebijakan Pendidikan Nasional RI Dalam Meningkatkan
Kinerja Perguruan Tinggi Melalui Quality AssuranceolehProf. Dr.
Harsono [email protected]
disampaikan pada Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu (Quality
Assurance) Pendidikan TinggiBagi Pimpinan Perguruan Tinggi SwastaDi
Lingkungan Kopertis Wilayah IV
Lembang, 16 19 Juli 2012
HARSONO TAROEPRATJEKA2008-2012Rektor ITENAS2003-2006Anggota
Majelis BAN-PTsejak 1999:Asesor BAN-PT1997-1999Ketua Badan
Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi, Deparpostel /
Deparsenibudsejak 1993Anggota Penilai Angka Kredit Pusat,
Ditjendikti1993-1997Direktur Pembinaan Sarana Akademik,
Ditjendikti1989-1993Ketua Lembaga Penelitian ITB1985-1989Pembantu
Rektor Bidang Akademik, ITB1978-1981Pembantu Rektor Bidang
Kemahasiswaan, ITB1963-2004Dosen Teknik Mesin / Teknik Industri,
ITB1970Ph.D. Purdue University, USA1965MSIE, Purdue University,
USA3Quality is free.Its not a gift, but it is free.What costs money
are the un-quality things all the actions that involve not doing
jobs right in the first time.
Philip B. CrosbyVice President for Quality Operations ITT
Corporation
Mengapa Quality Assurance? Kinerja (performace) adalah tingkat
keberhasilan suatu pelaksanaan tugas dalam memenuhi standar
tertentu, baik dalam pemenuhan harapan, janji, kewajiban, kontrak,
sasaran ataupun tujuan
Quality assurance (Penjaminan Mutu) adalah proses penentuan atau
pengecekan apakah suatu produk atau pelayanan memenuhi atau
melampaui harapan pelanggan.
Penjaminan mutu merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada
proses dengan langkah-langkah untuk menentukan atau mencapai
sasarannya. Proses ini perkenaan dengan perancangan, pengembangan,
produk ataupun pelayanannya.
4Peran Pemerintah dalam Struktur Pengawasan Pendidikan
Tinggidiatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasionalno. 2
tahun 1989 (UU Sisdiknas Lama), dan no. 20 tahun 2003 (UU Sisdiknas
Baru)UU No. 2/1989 tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Lama) Struktur
Pengawasan : pengawasan vertikal
UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru) Struktur
Pengawasan :pengawasan horisontal
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggidiatur dalam UU no. 20 tahun
2003 tentang Sisdiknas, dan PP 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional PendidikanStruktur Pengawasan Pendidikan Tinggi dalam UU
No. 2/1989 tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Lama) :pengawasan
vertikal Pasal 52 UU no 2/1989:Pemerintah melakukan pengawasan atas
penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
ataupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan
pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 53 UU no 2/1989: Menteri berwenang mengambil tindakan
administratif terhadap penyelenggara satuan pendidikan yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
Penjelasan Pasal 53 UU no 2/1989:Tindakan administratif berwujud
pemberian peringatan sebagai tindakan yang paling ringan dan
perintah penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan sebagai
tindakan yang paling berat 66UU No. 2/1989 (UU.Sisdiknas Lama):
pengawasan vertikalPemerintah merupakan satu-satunya pemegang
tanggungjawab pengawasan atas pendidikan, termasuk pendidikan
tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh
masyarakat. Struktur pengawasan pendidikan tinggi seperti ini
disebut pengawasan vertikal. Maka peraturan pelaksanaan tentang
pengawasan pendidikan tinggi yang ditetapkan pada masa UU.Sisdiknas
Lama berlaku, berkarakter pengawasan vertikal, antara lain:
Kepmendiknas No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan
Tinggi; Kepmendiknas No. 184 Tahun 2001 Tentang Pedoman
Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma Sarjana dan
Pascasarjana di Perguruan Tinggi (Wasdalbin), sebagai landasan
EPSBED77Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi dalam UU No. 20/2003
Tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru):pengawasan horisontalPasal 24
ayat (2): Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri
lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi,
penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 50 ayat
(6): Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi
dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan Pasal 50 ayat
(6): Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah
kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri
lembaganya.
88Pasal 8 :Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
Pasal 66:(1)Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan
komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan
pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan
kewenangan masing-masing.(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas
publik 9Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi dalam UU No. 20/2003
Tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru):pengawasan horisontal9UU No.
20/2003 (UU Sisdiknas Baru):pengawasan horisontalPemerintah tidak
berwenang lagi melakukan pengawasan terhadap perguruan tinggi yang
otonom, seperti pada masa berlakunya UU.Sisdiknas Lama (UU
2/1989)Otonomi perguruan tinggi mengamanatkan bahwa perguruan
tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan
tinggi yang diselenggarakannya. Pemerintah tetap memiliki wewenang
mengawasi pendidikan tinggi, namun harus dilakukan secara
transparan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
(akuntabilitas publik), artinya pengawasan adalah bukan untuk
kepentingan Pemerintah melainkan Pemerintah melakukan pengawasan
adalah demi melindungi kepentingan masyarakat (stakeholders) yang
menggunakan hasil pendidikan tinggi. 1010Dalam sistem otonomi
perguruan tinggi, masyarakat diberi hak untuk mengawasi pendidikan
tinggi. Struktur pengawasan pendidikan tinggi ini disebut
pengawasan horisontal.Maka peraturan pelaksanaan tentang pengawasan
pendidikan tinggi yang telah dan akan ditetapkan setelah berlakunya
UU 20/2003 Sisdiknas, harus berkarakter pengawasan horisontal,
misalnya: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 66 tahun
2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
Permendiknas no. 63 tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
PendidikanPermendiknas no. 73 tahun 2009 tentang Perangkat
Akreditasi Program Studi S111UU No. 20/2003 (UU Sisdiknas
Baru):pengawasan horisontal11Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggidalam
PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional PendidikanStruktur
pengawasan vertikal bertujuan agar perguruan tinggi menaati semua
persyaratan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan
Pemerintah, sehingga pada hakekatnya bertujuan menjamin mutu
perguruan tinggi.Dengan tujuan menjamin mutu perguruan tinggi, PP.
No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan
struktur pengawasan horisontal di dalam: Pasal 91 ayat (1):Setiap
satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan
penjaminan mutu pendidikan. Pasal 91 ayat (3):Penjaminan mutu
pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional
Pendidikan
1212Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggidalam PP 19 tahun
2005Struktur pengawasan pendidikan tinggi melalui penjaminan mutu,
memenuhi amanat UU. Sisdiknas yaitu menerapkan pengawasan
horisontal yang dilaksanakan oleh tiga unsur, yaitu: a. perguruan
tinggi;b. masyarakat/stakeholders;c. Pemerintah.Pada tahun 2006,
Dirjen Dikti membentuk Komisi SPM-PT untuk menyusun Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yang berbasis institusi.
Di dalam SPM-PT, Pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat /
stakeholders diposisikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing, dalam menjalankan penjaminan mutu perguruan
tinggi.
1313Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT):Dasar Hukum
pada UU.No.20 / 2003 tentang Sisdiknas:Pasal 50 ayat(2):Pemerintah
menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk
menjamin mutu pendidikan nasional;Pasal 60:(1) Akreditasi dilakukan
untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada
jalurpendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.(2)Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang
sebagai bentuk akuntabilitas publik.1414Draft RUU PT versi 26 Juni
2012 (usulan Pemerintah):Pasal 1 ayat:Sistem Penjaminan Mutu adalah
kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara
berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan,
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standard
pendidikan tinggiStandar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan
standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan
standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakatAkreditasi
adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi
dan Perguruan Tinggi berdasarkan criteria dalam Standar Nasional
Pendidikan TinggiPangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan
data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi
yang terintegrasi secara nasional
15
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT): Dasar Hukum
pada PP.No.19 / 2005 tentang SNP (Standar Nasional Pendidikan)
:Pasal 1 butir 1:SNP adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.Pasal 1 butir 27:Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi
mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan
pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada
Standar Nasional PendidikanPasal 2:(1) Lingkup SNP meliputi: a.
Standar isi; b. Standar proses; c. Standar kompetensi lulusan; d.
Standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. Standar sarana dan
prasarana; f. Standar pengelolaan; g. Standar pembiayaan; h.
Standar penilaian pendidikan. (2)...16SPM-PT:Dasar Hukum pada
PP.No.19 / 2005 tentang SNP (Standar Nasional Pendidikan) :(2)
Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan SNP
dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.Pasal 4:SNP
bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat.Pasal 91:(1) Setiap satuan pendidikan pada
jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu
pendidikan.(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP.Pasal 92:(1)
Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan
penjaminan mutu(8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan
mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur
pendidikan.
17
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT):Dasar Hukum
pada PP.No.17 / 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan:Pasal 96:(1) Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu
pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku
kepentingan.(2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi
bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional
Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang
berkelanjutan.(3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh
perguruan tinggi dan secara eksternal berkala oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi
kewenangan oleh Menteri.(4) Hasil evaluasi eksternal program studi
secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai
bahan pembinaan program studi oleh Menteri.1818Perkembangan
dariSistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2003: Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi menggagas kegiatan Penjaminan Mutu
(Quality Assurance) di perguruan tinggi. Dituangkan dalam buku
Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (2003), diikuti dengan 11
(sebelas) buku Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
dalam berbagai bidang tugas perguruan tinggi. Buku-buku tersebut
bertujuan untuk memberi inspirasi (bukan mendikte) tentang
implementasi penjaminan mutu di perguruan tinggi.Tahun 2005: terbit
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (SNP), yang menyatakan bahwa SNP bertujuan untuk
menjamin mutu pendidikan nasonal.19PertumbuhanDalam implementasi
penjaminan mutu selain wajib memenuhi SNP juga memberikan kebebasan
pada setiap perguruan tinggi untuk mengembangkan penjaminan mutu
sesuai sejarah, visi, misi, budaya, ukuran, dan berbagai kekhasan
dari perguruan tinggi tersebut.Dengan pola implementasi seperti
ini, telah berlangung beragam implementasi penjaminan mutu, baik
pada aras perguruan tinggi maupun pada aras Nasional.Keragaman
tersebut selain merupakan kekayaan juga merupakan praktek baik
(best practices) dalam mengimplementasikan penjaminan mutu di
perguruan tinggi.Pada tahun 2006 telah selesai disusun secara
nasional Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi atau disingkat
SPM-PT, yaitu sistem yang menyinergikan kegiatan EPSBED, Penjaminan
Mutu, dan Akreditasi perguruan tinggi. Tujuan SPM-PT untuk menjamin
mutu aspek akademik maupun non akademik perguruan tinggi di
Indonesia.20PertumbuhanDalam SPM-PT, kegiatan EPSBED dikembangkan
menjadi suatu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), sedangkan
kegiatanPenjaminan Mutu dan Akreditasi masing-masing disebut
sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem
Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).Untuk mengevaluasi implementasi
SPMI di perguruan tinggi, Direktorat Akademik telah melaksanakan
Program Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
perguruan tinggi di Indonesia. Pada tahap ini evaluasi lebih
dititikberatkan pada keberadaan dan kelengkapan dokumen sehingga
bobot penilaian untuk implementasi lebih kecil.Tujuan Program
Evaluasi Implementasi antara lain adalah:memetakan implementasi
SPMI perguruan tinggi di Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh
Pemerintah maupun masyarakat,memberikan saran perbaikan dan
pengembangan,pelurusan (jika perlu) terhadap kekurangan, kelemahan,
dan kekeliruan dalam implementasi SPMI di berbagai perguruan
tinggi, berdasarkan SPM-PT yang telah digagas oleh Ditjen Dikti
21PertumbuhanRekomendasiSPM-PT perlu dituangkan dalam bentuk
dokumen hukum, sehingga mengikat para pemangku kepentingan
perguruan tinggi.Sosialisasi SPM-PT perlu dilakukan melalui
Lokakarya SPM-PT yang bersifat aplikatif, dengan materi sebagai
berikut:Kebijakan Nasional SPM-PT.Penyusunan Kebijakan
SPMI.Penyusunan Manual SPMI.Penyusunan Standar SPMI.Penyusunan
Dokumen SPMI.Implementasi SPMI.Evaluasi dan Kaizen SPMI.
2223
Prakarsa sendiri (Internally Driven)WajibSPM-PT berdasarkan PP
19/2005(Standar Nasional Pendidikan):Sumber:
Dit.Akad.Dikti23Komponen Sistem Penjaminan Mutu PT
(SPM-PT)Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) NasionalKegiatan
sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta
informasi tentang penyelengga-raan pendidikan tinggi di semua
perguruan tinggi oleh Ditjen Dikti, untuk mengawasi penyelenggaraan
pendidikan tinggi oleh Pemerintah (sampai sekarang masih disebut
EPSBED);Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)Kegiatan sistemik
penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan
tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven), untuk mengawasi
penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri
secara berkelanjutan (continuous improvement )Sistem Penjaminan
Mutu Eksternal (SPME)Kegiatan sistemik penilaian kelayakan program
dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar
perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, untuk mengawasi
penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat,
sebagai bentuk akuntabilitas publik
2424Mekanisme SPM-PTData dan informasi tentang kegiatan
masing-masing perguruan tinggi wajib dikumpulkan, diolah, dan
disimpan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan di dalam PDPT
masing-masing dengan klasifikasi data dan informasi berdasarkan
SNP. Kemudian data dan informasi tersebut dikirim, dikumpulkan dan
disimpan di dalam PDPT Nasional yang dikelola oleh Ditjen Dikti.
Dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan dan
disimpan di dalam PDPT masing-masing, perguruan tinggi melakukan
SPMI (internal quality assurance) melalui evaluasi diri dalam dua
lingkup, yaitu pemenuhan SNP dan melampaui ke delapan standar di
dalam SNP secara kuantitatif dan kualitatif, serta mengembangkan
standar-standar tersebut di atas beserta pemenuhannya secara
berkelanjutan (continuous quality improvement);Dengan menggunakan
data dan informasi di dalam PDPT Nasional dan visitasi, BANPT atau
lembaga mandiri yang diakui Pemerintah melakukan akreditasi, yang
disebut SPME (external quality assurance) dengan memberikan
peringkat akreditasi terhadap program/satuan.2525
26
Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) SNPSNPSNP
SNP
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan TinggiSumber:
Dit.Akad.Dikti26KOMPONEN EPSBEDIdentitas Program Studi, Perguruan
Tinggi dan Badan Hukum PenyelenggaraKurikulum Program Studi
Identitas dosen dan penugasannya pada setiap semester
(FTE)Produktivitas prodi jumlah lulusan / tahun, penelitian dan
publikasi Identitas mahasiswa, beban belajar setiap semester dan
raihan prestasinya (IPS)Identitas lulusan (kualitas performance
akademik IPK, masa studi)Fasilitas penunjang akademik -
aksesibilitas dan rasio utilitas272727KOMPONEN PDPTStandar Isi
(lingkup materi & tingkat kompetensi)Standar Proses
(pelaksanaan pembelajaran)Standar Kompetensi Lulusan (kualifikasi
kemampuan lulusan, yang mencakup sikap, pengetahuan dan
ketrampilan)Standar Pendidik & Tenaga KependidikanStandar
Sarana & PrasaranaStandar Pengelolaan Standar PembiayaanStandar
Penilaian PendidikanMINIMUM STANDAR PENYELENGGARAAN PRODI -
WAJIB282828KOMPONEN PDPTStandar Pengabdian Kepada MasyarakatStandar
Sistem InformasiStandar KerjasamaStandar KemahasiswaanStandar
Suasana AkademikKomponen lain sesuai ciri khas PTMELAMPAUI SNP
PRAKARSA SENDIRI (INTERNALLY DRIVEN)
CONTOH::292929Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)Mutu
perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan
tinggi dengan SNP, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan
tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang
berkepentingan (stakeholders)Dengan demikian, terdapat standar mutu
perguruan tinggi yang: ditetapkan oleh Pemerintah (government);
disepakati bersama di dalam perguruan tinggi (vision) ; dikehendaki
oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).Sistem Penjaminan
mutu internal di perguruan tinggi adalah kegiatan penetapan dan
pemenuhan standar nasional pendidikan dan standar yang melampaui
SNP secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders
(mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga
penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh
kepuasan3030Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI):Konsep, Tujuan,
StrategiKonsepPerguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas,
apabila1. Perguruan tinggi mampu memenuhi SNP (aspek imperatif)2.
Perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui
pelaksanaan misinya (aspek deduktif)3. Perguruan tinggi mampu
memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif)Tujuan Memelihara
dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan
(continuous improvement), yang dijalankan oleh perguruan tinggi
secara internal untuk memenuhi SNP, mewujudkan visi dan misinya,
serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyeleng-garaan
Tridharma Perguruan Tinggi
31Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI):Konsep, Tujuan,
StrategiStrategi Ditjendikti menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan
Mutu Internal Perguruan Tinggi Perguruan tinggi menggalang komitmen
menjalankan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggia.
Perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar mutu yang
melampaui SNP berdasarkan visinya b. Perguruan tinggi menetapkan
dan menjalankan organisasi dan mekanisme kerja sistem penjaminan
mutu internalPerguruan tinggi melakukan benchmarking mutu perguruan
tinggi secara berkelanjutan (dalam/luar negeri)
32Standar Dalam Sistem Penjaminan Mutu InternalWajib: Kurikulum
Proses pembelajaran Kompetensi lulusan Pendidik dan tenaga
kependidikan (SDM) Sarana dan prasarana Pengelolaan Pembiayaan
Penilaian Pendidikan
Prakarsa sendiri: contoh: Penelitian dan publikasi Pengabdian
kepada masyarakat Manajemen lembaga (institutional management)
Sistem informasi Kerjasama dalam dan luar negeridll.3334
TindakanPenjaminanMutuAudit
PelaksananPenjaminanMutuPelaksanaanPenjaminanMutuGaris Besar Proses
Penyusunan
SPMIDokumen/BukuKebijakanMutuDokumen/BukuManualMutuDokumen/BukuStandarMutuKaizenTerhadap
SPM-PTDokumen/BukuFormulirMutuSumber:
Dit.Akad.Dikti343435PenetapanStandar MutuAudit PelaksanaanStandar
MutuAda Gap antaraStandar MutuDanPelaksanaan?Identifikasi action
untuk memenuhi Standar MutuLaksanakanactionIntegrasikan padaproses
SDCAberikutnyaEvaluasi Untuk PeningkatanStandar
MutuYaTidakContinuousImprovement(Kaizen)
MutuBerkelanjutan
SustainableQualityPelaksanaanStandar Mutu
Manajemen Kendali Mutu SPMISumber: Dit.Akad.Dikti3535Terima
kasih
36