ObligasiDaerah

STUDI PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN MENGENAI

PEDOMAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

Oleh:

Tim Studi Penyusunan Draft Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

PROYEK PENINGKATAN EFISIENSI PASAR MODAL TAHUN 2005

KATA PENGANTAR

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah yang masing-masing menggantikan Undang-undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan

memberikan konsekuensi baik secara finansial maupun non finansial bagi Daerah. Hal

tersebut merupakan tantangan sekaligus potensi bagi Daerah untuk dapat maju dan

berkembang dengan lebih cepat demi kesejahteraan masyarakat di Daerah tersebut.

Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh Daerah adalah bagaimana Daerah dapat

memaksimalkan sumber daya yang dimiliki di tengah keterbatasan kemampuan keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004

tersebut Penerimaan Daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan

Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan.

Obligasi Daerah yang merupakan komponen dari pinjaman Daerah telah diatur secara

tegas dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-undang tersebut. Penerbitan Obligasi

Daerah memberikan peluang bagi Daerah untuk mempercepat pembangunan di Daerah

dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Daerah. Salah satu hal pokok

yang diatur dalam Undang-undang tersebut di atas adalah bahwa penerbitan Obligasi Daerah

ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dan dalam mata

uang Rupiah.

Dalam rangka menfasilitasi penerbitan Obligasi Daerah sekaligus memberikan

landasan yang kokoh dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah

sekaligus memberikan perlindungan kepada pemodal, maka Badan Pengawas Pasar Modal

melalui studi tentang Penyusunan Draft Peraturan Tentang Pedoman Penerbitan Obligasi

Daerah ini mengkaji peraturan yang berkaitan dengan obligasi daerah yang saat ini berlaku,

serta mencari dan mengetahui failitas dan kebijakan yang mendorong penerbitan Obligasi

Daerah.

Hasil studi berupa draft Peraturan Bapepam yang memuat ketentuan penerbitan

Obligasi Daerah dan disampaikan kepada Bapepam sebagai bahan masukan mengambil

kebijakan yang berkaitan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah.

i

Jakarta, Nopember 2005

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i Daftar Isi Ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah 1 - 5 B. Tujuan Dan Manfaat 4 C. Metode Pengumpulan Data 4 D. Obyek Studi 4 E. Organisasi Studi 5 F. Waktu Studi 5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6 - 16 A. Definisi Dan Pengertian Obligasi Daerah 6 B. Penerbitan Obligasi Daerah (Municipal Bonds) Di Amerika Serikat 7 C. Landasan Hukum Penerbitan Obligasi Daerah Di Indonesia 11 D. Studi Tentang Penerapan Obligasi Pemerintah Daerah 16 BAB III PEMAPARAN HASIL STUDI DAN ANALISIS 17 – 41 A. Permasalahan, Kondisi dan Kendala Pemerintah Daerah 17 B. Sumber Pendanaan Pemerintah Daerah dan Kendala-kendalanya 20 C. Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pendanaan Daerah 21 D. Kondisi Infrastruktur Penerbitan Obligasi Daerah 23 E. Keterbukaan Informasi Dalam penerbitan Obligasi Daerah 28 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 42 - 44 A. KESIMPULAN 42 B. SARAN 43 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 • Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 253/KM.1/2005 tentang Pembentukan Tim Studi

Penyusunan Draft Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah. Lampiran 2 • Keputusan Ketua Pelaksana Tim Studi Penyusunan Draft Peraturan Mengenai Pedoman

Penerbitan Obligasi Daerah Nomor: 01/PM/TS.02/2005 tentang Pengangkatan Anggota Pembantu Pelaksana dan Sekretariat Tim Studi Penyusunan Draft Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah.

Lampiran 3 • Kuesioner Lampiran 4 • Hasil Survey Lampiran 5 • Draft Peraturan Bapepam yang perlu diterbitkan (6 Draft Peraturan)

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA merekomendasikan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan dengan amanat Tap MPR tersebut serta adanya perkembangan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem Keuangan Negara. Perubahan tersebut terwujud dengan diperbaharuinya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Pembaharuan ini selaras dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 32 Tahun 2004).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di tingkat I maupun tingkat II, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dengan menganut prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.

1

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya

2

celah fiskal (fiscal gap) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (fiscal need) dan potensi Daerah (fiscal capacity). Dalam Undang-Undang ini ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah.

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi Keuangan Daerah sendiri serta stabilitas ekonomi. dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, Pinjaman Daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi Pinjaman Daerah yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004.

Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke luar negeri namun dapat dilakukan melalui Pemerintah Pusat dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah Pusat. Di lain pihak, Pinjaman Daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, dilakukan pembatasan pinjaman dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah.

Pinjaman Daerah dapat bersumber dari masyarakat yang berupa penerbitan Obligasi Daerah melalui Penawaran Umum di pasar modal domestik. Daerah dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah dengan persyaratan tertentu, serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang mendapatkan persetujuan Pemerintah. Segala bentuk akibat atau risiko yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab Daerah sepenuhnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan amanat UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 dan implemantasi dari Pasal 70 Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta menyediakan alternatif instrumen surat hutang bagi para investor, maka regulator dan para pelaku pasar modal perlu mempersiapkan hal-hal yang mendukung berupa kebijakan yang terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah melalui antara lain penerbitan

3

Peraturan Bapepam. Dalam rangka membuat ketentuan peraturan yang memenuhi tuntutan kebutuhan namun tetap memperhatikan unsur kepastian hukum, perlindungan dan keadilan bagi para penggunanya, maka dilakukan kajian studi ini. Kajian studi ini merupakan langkah penting dalam rangka penerbitan Peraturan Bapepam mengenai Penawaran Umum Obligasi Daerah. B. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari studi ini adalah: 1. mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah berkaitan dengan telah direvisinya UU No. 33 Tahun

2004 yang merupakan landasan hukum penerbitan Obligasi Daerah; 2. mengkaji kesiapan pelaku pasar modal berkaitan dengan penerbitan Obligasi Daerah; 3. mengetahui minat dan informasi yang dibutuhkan oleh investor dalam berinvestasi melalui Obligasi

Daerah; 4. menyusun draft Peraturan Bapepam tentang penerbitan Obligasi Daerah. C. METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data dan atau informasi yang dibutuhkan, studi/penelitian ini dilakukan melalui dua cara: 1. Studi Pustaka, yaitu menelaah literatur yang berkaitan dengan aspek yang dikaji dan

menginventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II serta mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan obyek yang diteliti.

2. Studi Lapangan untuk memperoleh data primer melalui penyelenggaraan seminar dan penyebaran kuesioner kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II. Kuesioner tersebut disebarkan kepada sekitar 10% dari Pemerintah Tingkat II yang punya potensi untuk memanfaatkan sumber pembiayaan dari penerbitan Obligasi Daerah, Pelaku Pasar Modal, serta instansi terkait seperti Bappeki, Departemen Keuangan.

D. OBYEK STUDI

Yang menjadi obyek penelitian adalah: 1. Pemerintah daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II yang mempunyai

perencanaan proyek dan mempunyai potensi untuk memanfaatkan sumber pembiayaan dari penerbitan Obligasi Daerah;

4

2. Pelaku Pasar Modal seperti Penjamin Emisi Efek, Wali Amanat, Lembaga Pemeringkat, Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, Penilai, dan Investor;

3. Instansi terkait seperti Bappeki, Departemen Keuangan yang sangat erat kaitannya dengan pembinaan Pemerintah Daerah dan kewenangan pengawasan pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

E. ORGANISASI STUDI

Susunan organisasi studi ini terdiri dari 1. 1 orang Ketua; 2. 11 orang Pelaksana Studi; 3. 4 orang Pembantu Pelaksana Studi; 4. 2 orang Tenaga Sekretariat. F. WAKTU STUDI

Studi ini memerlukan waktu selama satu tahun anggaran yaitu Tahun 2005, yang dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaporan.

5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. DEFINISI DAN PENGERTIAN OBLIGASI DAERAH

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, pengertian dari Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Adapun pengertian Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

Sesuai dengan ketentuan penerbitan Obligasi Daerah yang tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2004, maka Daerah hanya dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik. Kemudian nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo harus sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan. Dana yang dihasilkan dari penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun penerimaan dari investasi sektor publik tersebut digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah. Apabila masih terdapat sisa setelah pembayaran pokok dan bunga, maka sisa penerimaan tersebut disetorkan ke kas Daerah.

Dalam penerbitan Obligasi Daerah, Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; (2) rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman ditetapkan oleh Pemerintah; dan (3) tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa Obligasi Daerah tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat, dan dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, maka Kepala Daerah wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD dan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, setiap penerbitan Obligasi Daerah wajib ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat bahwa berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004, Obligasi Daerah wajib diterbitkan melalui pasar modal domestik (Indonesia), maka setiap penerbitan Obligasi Daerah wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan peraturan pelaksanaannya.

6

B. PENERBITAN OBLIGASI DAERAH (MUNICIPAL BONDS) DI AMERIKA SERIKAT

1. Gambaran Umum

Di Amerika Serikat, Obligasi Daerah adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atau daerah tertentu seperti Kotamadya dan Kabupaten. Karena mendapatkan perlakuan khusus dalam bidang perpajakan, setiap pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi menurut tingkat bunga yang diharapkan.

Pada umumnya terdapat dua jenis obligasi pemerintah daerah yaitu general obligation bonds dan revenue bonds. General obligation bonds adalah obligasi yang dijamin berdasarkan full faith dan credit of an issuer with taxing power. General obligation bonds yang diterbitkan oleh pemerintah lokal/daerah pada umumnya dijamin dengan a pledge of the issuer's specific taxing power, sementara general obligation bonds yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian diterbitkan berdasarkan kebutuhan menurut the state's legislature. Apabila gagal memenuhi kewajibannya, pemegang obligasi mempunyai hak untuk memaksakan pengenaan pajak atau legislative appropriation untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah atas kewajiban obligasi tersebut.

Sementara itu, revenue bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk suatu proyek tertentu dimana pemenuhan kewajiban yang timbul dari obligasi daerah dibayar dari pendapatan proyek dimaksud, sehingga the full faith and credit of an issuer with taxing power tidak dijaminkan. Revenue bonds hanya dilunasi dari sumber penerimaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun penerimaan yang dijaminkan adalah penerimaan yang diperoleh dari operasi proyek yang dibiayai dari obligasi tersebut, bantuan hutang (grants) atau pajak. Industrial development

bonds adalah contoh yang lazim sebagai revenue bonds. Obligasi jenis ini diterbitkan oleh pemerintah negara bagian atau pemeritah lokal/daerah untuk membiayai proyek tertentu yang menghasilkan penerimaan pajak. Debt service obligasi ini tergantung dari lease income yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Dalam hal tertentu industrial development bonds dapat juga digolongkan sebagai pinjaman. Dalam kaitannya dengan municipal and industrial development bonds, pemerintah negara bagian atau lokal menerbitkan obligasi berjangka waktu pendek seperti notes. Obligasi jangka pendek ini pada umumnya diterbitkan sebagai jembatan karena adanya gap antara saat biaya obligasi harus dibayar dengan pajak revenue dikumpulkan. Termasuk dalam obligasi jenis ini antara lain tax anticipation notes (TANs), revenue anticipation notes (RANs), tax and revenue anticipation notes (TRANs), grant

anticipation notes (GANs) dan bond anticipation notes (BANs).

7

2. Karakteristik

Obligasi pemerintah daerah biasanya diterbitkan dalam denominasi $5,000, dan dijual pada nilai pari atau face value serta umumnya diterbitkan dalam banyak seri menurut jangka waktu jatuh tempo. Kadang-kadang dalam suatu penawaran umum terdiri dari berbagai macam obligasi sehingga memungkinkan penerbit melakukan diversikasi pinjaman sesuai dengan kebutuhan namun tetap memperhitungkan kemampuan dan persyaratan kondisi keuangannya. Obligasi daerah terakhir ini yang populer dengan istilah term bonds. Term bonds adalah obligasi yang terdiri dari sekumpulan/berbagai jenis obligasi namun dengan jatuh tempo yang sama. Penerbit menyetujui untuk melakukan pembayaran secara berkala dengan membentuk sinking fund untuk mandatory pelunasan dini obligasi sebelum jatuh tempo. Selain itu, banyak pula obligasi daerah yang diterbitkan dengan ketentuan bahwa pelunasan dapat dipercepat sebelum jatuh tempo sehingga memungkinkan penerbit mengkontrol biaya pinjamannya.

Karakteristik pokok obligasi pemerintah daerah adalah pendapatan bunga obligasi dikecualikan dari pajak penghasilan yang ditetapkan negara. Perlakuan perpajakan pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal berbeda antara negara bagian yang satu dengan negara bagian lainnya. Kebanyakan negara bagian dan pemerintah daerah mengecualikan pemberlakuan pajak terhadap pendapatan dari obligasi yang diterbitkan dalam daerah tersebut.

3. Penggunaan Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi pemerintah daerah pada pokoknya digunakan untuk tujuan investasi oleh investor baik investor perorangan maupun investor kelembagaan seperti perusahaan asuransi, reksadana dan bank umum, yang ingin memperoleh pengecualian pajak penghasilan. Manfaat fasilitas pajak tersebut menjadi daya tarik dan menjadi lebih menarik dalam hal pemerintah daerah juga memberikan fasilitas perpajakan berdasarkan ketentuan local tax laws.

4. Penerbitan Obligasi Daerah

Pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi melalui penawaran umum kepada publik atau penawaran terbatas kepada investor tertentu. Apabila dilakukan melalui penawaran umum, maka obligasi tersebut biasanya dijamin oleh perusahaan efek/investment

bankers baik secara sendiri-sendiri maupun dengan membentuk sindikasi penjaminan. Penjamin akan membeli obligasi tersebut baik melalui negosiasi dengan penerbit atau melalui kompetisi lelang dan selanjutnya penjamin bertanggungjawab melakukan distribusi/menjualnya kepada investor dan menanggung risiko apabila obligasi tersebut tidak laku di pasar.

8

Kegiatan bank dan pelaku lain yang berkaitan dengan obligasi daerah diatur oleh Municipal

Securities Rulemaking Board (MSRB), yaitu suatu Self Regulatory Organization (SRO) yang dibentuk oleh kongres Amerika Serikat dan diawasi oleh Securities Exchange Commission (SEC). Pemeriksaan dan penegakan hukum atas ketentuan yang diterbitkan oleh MSRB dilaksanakan oleh NASD yang mengawasi perusahaan efek dan federal banking agency (Federal Reserve, OCC atau FDIC) yang mengawasi perbankan.

5. Pasar Sekunder

Meskipun obligasi daerah tidak dicatatkan di bursa efek tetapi pasar sekundernya sangat aktif karena didukung oleh municipal bond dealers yang bertindak untuk investor dan untuk kepentingan diri sendiri. Perantara dari broker obligasi (bond broker's broker) juga memainkan peranan penting dalam pasar sekunder obligasi daerah. Broker dari broker ini yang bertindak sebagai agen untuk kepentingan registered dealers and dealer banks jumlahnya relatif sedikit. Pada umumnya broker ini mengiklankan penawaran obligasi kepada investor retail melalui Bondtrac atau The Blue List. Bondtrac mempublikasikan harga dan yields termasuk diskripsi obligasi yang ditawarkan oleh dealer. Sedangkan The Blue List yang diterbitkan oleh Standard & Poor's Corporation menampilkan daftar harga dan yield obligasi yang ditawarkan oleh dealer.

6. Pelaku Pasar Obligasi Daerah

Pihak-pihak yang terlibat dalam industri obligasi daerah adalah penjamin (underwriter), perantara pedagang efek (broker-dealer), pialang perantara pedagang efek (brokers' brokers), lembaga pemeringkat, perusahaan asuransi obligasi (bond insurer), dan investor. Disamping itu terdapat financial advisors dan konsultan hukum yang juga terlibat dalam penerbitan obligasi daerah dimana masing-masing berperan dalam pemberian nasehat kepada pemerintah daerah agar penawaran obligasi kompetitif dan pemberian pendapat hukum penerbitan obligasi.

Jumlah penjamin untuk penerbitan obligasi juga terbatas karena tidak semua penjamin mempunyai cabang. Akibatnya, hanya penjamin lokal yang dekat dengan daerah yang bisa tetap eksis. Transparansi pasar pada industri obligasi daerah sangat tergantung dari jenis obligasi dan penerbitnya. Harga obligasi yang ditawarkan melalui penawaran umum lebih transpran dari pada obligasi yang dijual dengan private placement.

9

7. Harga

Obligasi daerah diperdagangkan berdasarkan yield atau dolar menurut penerbitan. Obligasi ditawarkan berdasarkan basis dollar dan dikuotasikan sebagai prosentase dari par value. Obligasi yang ditransaksikan dan dikuotasikan sebagai persentase dari par value disebut dollar bond. Obligasi pada umumnya diperdagangkan dan dikuotasikan menurut yield karena banyak seri obligasi yang penerbitannya menggunakan waktu jatuh tempo yang beragam.

8. Keterbukaan pada Pasar Perdana

Pada awal penerbitan obligasi dan pada saat penjamin mengirimkan konfirmasi kepada nasabahnya, maka penjamin diwajibkan memberikan salinan dokumen keterbukaan kepada nasabahnya. Dokumen tersebut dinamakan “official statement”, yaitu berupa dokumen keterbukaan utama (primary disclosure document) dalam bertransaksi obligasi yang biasanya pembuatannya disiapkan oleh konsultan hukum atau pihak lain yang ditunjuk oleh penerbit. Penerbit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi standar keterbukaan menurut undang-undang pasar modal.

Menurut Rule 10b-5, standard official statements dilarang memuat informasi atau fakta material yang tidak benar atau menghilangkan informasi atau fakta material sehingga informasi yang disajikan menyesatkan. SEC menyediakan considerable guidance dalam bentuk interpretative releases berkaitan dengan keterbukaan dalam official statements, termasuk penafsiran yang berkaitan dengan antifraud

issues, sanksi administratif yang berkaitan dengan obligasi daerah dan tuntutan investor terhadap penerbit. Adapun pedoman penerbitan obligasi daerah diatur dalam Rule 15c2-12. 9. Keterbukaan pada Pasar Sekunder

Keterbukaan penerbitan obligasi daerah tidak hanya dilakukan pada saat penerbitan tetapi juga dilakukan secara terus menerus sampai dengan obligasi tersebut jatuh tempo. SEC selalu memastikan pembeli obligasi daerah pada pasar sekunder mendapatkan informasi yang sama seperti informasi pada pasar perdana, dan data lainnya yang menjadi bahan pertimbangan keputusan investasi. Berkaitan dengan hal tersebut SEC telah menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan keterbukaan pada pasar sekunder. Rule 15c2-12 yang diterbitkan SEC mengatur bahwa jika penawaran perdana obligasi nilainya lebih dari $1 juta (kecuali broker tersebut termasuk dalam qualifikasi yang dikecualikan), maka penjamin dalam penawaran tersebut wajib (i) melakukan penelaahan terhadap official document yang diterbitkan oleh penerbit; (ii) menyediakan salinan preliminary official statement sehari sebelumnya kepada nasabah jika dilakukan penawaran secara negosiasi antara penjamin

10

dengan penerbit; (iii) melakukan kontrak dengan penerbit untuk memenuhi jumlah official statements dalam waktu 7 hari penawaran obligasi; dan (iv) melakukan konfirmasi kepada nasabah serta menyampaikannya kepada MSRB.

Berdasarkan amandemen Rule 15c2-12, penjamin dilarang membeli atau menjual obligasi daerah kecuali penerbit atau pihak yang ditunjuk menyediakan data keuangan dalam final official

statement dan melakukan kesepakatan untuk menyediakan data keuangan dan menginformasikannya secara teratur setiap tahun kepada pemegang obligasi. Informasi tersebut disimpan pada municipal

securities information repository atau MSIR atau kepada pemerintah federal. Dalam peraturan tersebut juga diatur bahwa penerbit wajib melaporkan kepada setiap MSIR atau MSRB apabila terjadi 7 peristiwa material yaitu : a) kekurangan pembayaran pokok dan bunga; b) Non-payment related defaults; c) penarikan tak terjadwal atas reserve hutang yang mencerminkan kesulitan keuangan (Unscheduled

draws on debt service reserves reflecting financial difficulties); d) penarikan tak terjadwal atas credit enhancements yang mencerminkan kesulitan keuangan

(Unscheduled draws on credit enhancements reflecting financial difficulties); e) penggantian penyedia kredit atau likuiditas atau kegagalannya (substitution of credit or liquidity

providers, or their failure to perform); f) pendapat hukum atas perpajakan yang merugikan atau kejadian yang mempengaruhi

pengecualian status pajak atas obligasi dimaksud (adverse tax opinions or events affecting the tax-

exempt status of the security); g) pengubahan hak-hak pemegang obligasi (modifications to rights of securities holders); h) pelunasan dini (bond calls); i) defeasances; j) release, substitution, or sale of property securing repayment of the securities; k) perubahan rating.

Di samping itu, peraturan tersebut mewajibkan penerbit menyampaikan laporan MSIR atau MSRB, apabila terjadi kegagalan dalam menyediakan annual financial information.

C. LANDASAN HUKUM PENERBITAN OBLIGASI DAERAH DI INDONESIA

Pemberlakuan otonomi daerah secara luas dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 mendorong daerah untuk senantiasa menggali dan mengelola setiap potensi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan belanja

11

daerah, semakin dirasakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dana lebih banyak dari apa yang dapat dihasilkan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Daerah dimungkinkan untuk menggunakan Pinjaman Daerah dalam bentuk penerbitan Obligasi Daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan daerah. Hal ini diatur dalam pasal 169 yang menyatakan bahwa:

ayat (1) : Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

ayat (2) : Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Selanjutnya, UU No. 33 Tahun 2004 memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerbitan obligasi daerah sebagaimana dapat dilihat pada ketentuan:

Pasal 51 ayat (3) : Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal.

Pasal 57 ayat (1) : Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik.

Mekanisme penerbitan Obligasi Daerah melalui pasar modal mengharuskan daerah untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), khususnya Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa “ Obligasi merupakan salah satu jenis efek”. Selanjutnya, dalam Pasal 70 ayat (2) disebutkan bahwa “Penawaran efek yang jatuh temponya lebih dari satu tahun dapat dikecualikan dari Penawaran Umum”. Berdasarkan ketentuan pada kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerbitan obligasi daerah yang berdasarkan jangka waktu dan tujuan penggunaan dananya termasuk ke dalam pinjaman jangka panjang sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 51 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (4), harus dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum.

Selanjutnya, untuk memberikan ruang yang penuh bagi masuknya Obligasi Daerah ke pasar modal diperlukan kajian terhadap beberapa ketentuan dalam UUPM sebagai berikut: 1. Pada ketentuan mengenai definisi Pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (23) yang

menyatakan bahwa “Pihak adalah perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir” perlu ditambah keterangan unsur Daerah sebagai pihak yang menerbitkan obligasi daerah.

12

2. Pada ketentuan mengenai penawaran efek yang dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) tentang kewajiban melakukan penawaran umum, dalam hal ini ketentuan dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa salah satu penawaran efek yang dikecualikan dari kewajiban melakukan penawaran umum adalah “Penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia” perlu dipertegas sehingga menjadi “Penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Pusat”.

3. Ketentuan Pasal 68 mengatur bahwa laporan keuangan emiten/perusahaan publik harus diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam. Selanjutnya, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No. 15 Tahun 2004), khususnya ketentuan pada Pasal 2 mengatur bahwa pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, ketentuan Pasal 3 ayat (2) (UU No. 15 Tahun 2004) mengatur bahwa “Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.”

4. Pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dinyatakan bahwa “Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal dan ayat dimaksud dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘prinsip akuntansi yang berlaku umum’ dalam ayat ini adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang berlaku di Pasar Modal”. Ketentuan pada ayat ini perlu dikaji lebih lanjut mengingat laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) Pasal 32 mengatur bahwa SAP sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Jika kita mengkaji lebih jauh peraturan Bapepam yang terkait dengan proses penawaran umum efek, maka terdapat sejumlah peraturan yang selama ini berlaku untuk proses penawaran umum yang dilakukan oleh emiten corporate sebagai berikut: 1. Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran. Peraturan

ini antara lain mengatur tentang pengajuan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum kepada Bapepam.

2. Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Peraturan ini antara lain mengatur kewajiban emiten menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan

13

dokumen pendukungnya kepada Bapepam, tanggung jawab emiten atas kelengkapan dan kebenaran informasi informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, kewajiban emiten untuk mengumumkan prospektus ringkas, kewajiban emiten untuk memenuhi setiap perubahan dan tambahan informasi yang diminta oleh Bapepam, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh emiten setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif.

3. Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Peraturan ini mengatur mengenai dokumen-dokumen yang diwajibkan untuk disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.

4. Peraturan Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum. Peraturan ini mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam Prospektus.

5. Peraturan Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum. Peraturan ini mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam Prospektus Ringkas.

6. Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan 7. Peraturan Nomor VIII.G.5 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam

Bidang Akuntansi. 8. Peraturan Nomor VIII.G.6 tentang Comfort Letter. 9. Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan

dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum. Perbedaan karakteristik yang mendasar antara emiten corporate dengan Pemerintah Daerah

menyebabkan peraturan tersebut di atas tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam proses Penawaran Umum Obligasi Daerah. Perbedaan mendasar tersebut antara lain terkait dengan perbedaan bidang usaha, ketersediaan standar audit untuk aspek akuntansi dan aspek hukum pemerintah daerah, pihak yang berhak mewakili Pemerintah Daerah dalam penawaran umum obligasi daerah, pihak yang harus melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka penawaran umum obligasi daerah, perwaliamanatan, pemeringkat efek, dan penjaminan emisi efek. Kajian yang mendalam terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas perlu dilakukan untuk menentukan butir-butir mana saja yang masih relevan untuk diterapkan pada penerbitan obligasi daerah dan hal-hal pokok apa saja yang harus diatur kembali dalam peraturan tersendiri.

Selanjutnya, kajian yang mendalam juga perlu dilakukan terhadap Peraturan Bapepam yang mengatur mengenai kewajiban emiten untuk melakukan keterbukaan informasi setelah Pernyataan

14

Pendaftaran dinyatakan efektif dan proses penawaran umum telah dilaksanakan (continuous disclosure). Peraturan tersebut antara lain: 1. Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan kepada

Publik. 2. Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. 3. Peraturan Nomor IX.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 4. Peraturan Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan.

Kajian mendalam terhadap peraturan yang terkait dengan keterbukaan informasi emiten sebagaimana tersebut diatas perlu dilakukan untuk menentukan ketentuan-ketentuan apa saja yang relevan atau harus disesuaikan untuk kemuadian diterapkan pada emiten yang menerbitkan obligasi daerah.

D. STUDI TENTANG PENERAPAN OBLIGASI PEMERINTAH DAERAH

Terdapat 3 (tiga) studi yang telah dilakukan sebelumnya sehubungan dengan penerapan Obligasi Pemerintah Daerah. Ringkasan hasil studi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Studi Penerapan Obligasi Pemerintah Daerah tahun anggaran 1995/1996

a. Mengetahui penerimaan rutin daerah, jumlah penduduk dan tenaga kerja, serta inmfrastruktur yang dapat dibiayai dengan penerbitan Obligasi Daerah.

b. Mengetahui bahwa keterbatasan dana merupakan kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan

c. Mengetahui masih minimnya pemikiran aparat Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Obligasi Daerah guna membiayai pembangunan daerah.

2. Studi Penerapan Obligasi Pemerintah Daerah tahun anggaran 1996/1997

a. Mengetahui bahwa, dari aspek hukum UUPM No. 8 tahun 1985 khususnya pasal 70 ayat (2) memberikan sinyalemen bahwa tidak tertutup kemungkinan Pemerintah Daerah dapat mencari Dana melalui pasar modal dengan menerbitkan Obligasi Pemerintah daerah. Begitu pula dalam ketentuan penyusunan APBD, berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, daerah dimungkinkan untuk melakukan peminjaman jangka panjang melalui penerbitan Obligasi Daerah.

b. Mengetahui bahwa, berdasarkan kemampuan dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Daerah yang sekiranya berpotensi, dapat melakukan penerbitan obligasi antara Rp 6,03 miliar sampai dengan Rp 96,k53 miliar dengan asumsi Debt Service Ratio penerbitan obligasi daerah tidal lebih dari 30% pertumbuhan rata-rata PAD.

15

3. Studi Penerapan Obligasi Pemerintah Daerah tahun anggaran 2000

a. Sehubungan kemampuan dan kesiapan Pemerintah Daerah selaku penerbit Obligasi Daerah, studi dimaksud menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Dengan sistem pengelolaan keuangan negara terpusat, sebagaian besar daerah propinsi

terutama yang berada di Kawasan Indonesia Timur masih belum mampu membiayai belanjanya dengan PAD.

2) Perlu lebih disebarluaskan pemahaman mengenai pasar modal kepada aparat pemerintah daerah sebagai upaya persiapan penerbitan Obligasi Daerah. Hal ini dilakukan mengingat kendala utama yang dialami oleh Pemerintah Daera dalam penerbitan Obligasi Daerah adalah belum meluasnya pemahaman aparat daerah terhadap segala ketentuan yang berlaku di pasar modal.

b. Sehubungan dengan kesiapan infrastruktur pasar modal khususnya peraturan yang berkaitan dengan penerbitan Obligasi Daerah, studi dimaksud menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: 1) Untuk dapat menjembatani masuknya Obligasi Daerah ke pasar modal perlu dilakukan

perubahan terhadap UUPM khususnya pasal 1 angka 23 dan pasal 70 ayat 2 huruf d. 2) Bapepam perlu segera mempersiapkan peraturan mengenai penerbitan Obligasi Daerah

16

BAB III PEMAPARAN HASIL STUDI DAN ANALISIS

A. Permasalahan, Kondisi dan Kendala Pemerintah Daerah

1. Paradigma Otonomi Daerah

Sebagai penganut demokrasi, Indonesia sedang giat menerapkan konsep negara demokrasi sesungguhnya. Diawali dengan reformasi yang menumbangkan rezim orde baru, kemudian bergulir dengan diterapkannya sistem otonomi daerah yang berubah dari konsep sentralisasi menjadi desentralisasi. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 merupakan langkah strategis dalam paradigma penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia yang menggeser paradigma sentralisasi menjadi paradigma desentralisasi dengan menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan Kota. Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menganut paradigma desentralisasi fiskal yang memfokuskan pembagian dana perimbangan secara proporsional, berkeadilan, dan transparan sebagai strategi perekat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh integritas Negara Kesatuan Indonesia. Spirit yang mendasari Otonomi Daerah adalah mendorong Daerah agar mampu memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam rangka pemberdayaan segenap potensi daerah sesuai karakteristik, kebutuhan dan kemampuan daerah secara proporsional, sinergik dan sistematis. Pemberdayaan masyarakat dan potensi daerah tersebut sangat penting untuk menghasilkan suatu hasil (out comes) yang optimal dan kompetitif dalam lingkungan global, regional dan nasional sehingga pelayanan dan derajat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat secara merata dan berkeadilan. 2. Permasalahan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pengelolaan daerah menghendaki adanya perhatian yang lebih fokus agar terjadi peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas penduduk di wilayah tersebut. Secara garis besar, permasalahan pembanguanan daerah mencakup: a. permasalahan kondisi geografis dan topografi wilayah; b. permasalahan yang berdimensi lokal berupa kemiskinan; c. permasalahan yang berdimensi nasional berupa kegiatan ekonomi ilegal; d. permasalahan yang berdimensi regional seperti kesenjangan sosial antara penduduk negeri sendiri

dengan penduduk negara tetangga, serta pergeseran garis tapal batas; dan,

17

e. permasalahan berdimensi ekonomi, yaitu belum berkembangnya komoditas unggulan yang sinergis dengan industri pengolahan sehingga mengakibatkan terjadinya penyelundupan dan pemasaran yang berorientasi ke luar.

Akibat adanya permasalahan-permasalahan sebagaimana diungkapkan di atas, konsep Otonomi Daerah yang seharusnya menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan Kota, banyak menuai ktitikan bahkan telah bermuara pada konflik horizontal di beberapa daerah seperti konflik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah yang lain. 3. Kondisi Daerah

Keputusan untuk menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 merupakan salah satu jawaban yang dinamis dalam mengatasi kebuntuan ekonomi daerah, khususnya menyangkut pembiayaan pembangunan ekonomi daerah. Sebab bila kemandekan ekonomi tidak segera diatasi dengan terobosan-terobosan kebijakan yang efektif, kondisi perekonomian khususnya daerah akan mengalami keadaan yang stagnan (tidak berkembang) yang justru dalam jangka panjang akan berakibat orientasi pembangunan ekonomi menjadi tidak fokus.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana diungkapkan di atas, Pemerintah Daerah harus dapat memberikan dan menyediakan barang-barang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat daerah. Barang-barang publik dimaksud di antaranya adalah jalan umum, irigasi, puskesmas, keamanan, pertahanan, ketertiban, jembatan, pelabuhan, pasar desa dan sebagainya yang seluruhnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum atau untuk kemajuan daerah. 4. Kendala Pemerintah Daerah

Dalam rangka membiayai penyediaan barang-barang publik, Pemerintah Daerah menganggarkannya dalam APBD. Namun demikian, tidak semua daerah di Indonesia dapat menyediakan barang-barang publik tersebut dengan mengandalkan pada APBD mengingat sebagian besar daerah di Indonesia tidak memiliki sumber pendanaan yang berpotensial memberikan dana segar (fresh money) yang dapat dialokasikan ke pembiayaan pembangunan proyek-proyek dengan cepat dan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Bagi daerah yang tergolong kaya dengan sumber daya alam, alternatif tambahan pembiayaan pembangunannya mungkin tidak terlalu menjadi persoalan karena mereka dapat menggunakan dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA), terutama untuk minyak dan gas bumi serta hasil perikanan.

18

Namun bagi daerah-daerah yang tergolong minus sumber daya alamnya alternatif sumber pembiayaan pembangunan menjadi kendala utama pembangun daerah. Secara garis besar, kendala pemenuhan pembiayaan suatu daerah tergantung pada: a. Potensi sumber daya alam sebagai sumber APBD; b. Sumber daya manusia yang mendukung; c. Iklim ekonomi daerah yang kondusif; d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat; e. Teknologi yang tersedia; dan, f. Sarana serta prasarana pendukung lainnya.

Selain hal-hal tersebut di atas, kendala-kendala lain juga dapat muncul apabila situasi ekonomi dan bisnis tidak menjamin adanya kepastian dalam berusaha, terjadinya bencana alam, ketidakstabilan politik, dan kondisi darurat lainnya.

Hal-hal tersebut setiap waktu dapat terjadi sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan suatu kebijakan antisipatif supaya tekanan kendala-kendala tersebut dapat dikurangi dan dampaknya terhadap kegiatan pembangunan lainnya tidak begitu besar.

5. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat dalam UU No. 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa: a. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras.

b. Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu diatur perimbangan keuangan berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dasar pendanaan daerah berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 dapat diuraikan sebagai berikut: a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai

APBD.

19

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.

c. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.

d. Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana.

B. Sumber Pendanaan Pemerintah Daerah dan Kendala-kendalanya

Sesuai dengan amanat UU No. 33 Tahun 2004, pendanaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi berasal dari Penerimaan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah; b. Dana Perimbangan yang ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN, terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil; 2. Dana Alokasi Umum; dan 3. Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-lain Pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat. 2. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah bersumber dari: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah; b. Penerimaan Pinjaman Daerah; c. Dana Cadangan Daerah; d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan, e. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah. Untuk dapat mengemban amanat dari UU No. 33 Tahun 2004 Pemerintah Daerah harus dapat

mendanai dan membiayai proyek-proyek yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik atau masyarakat daerahnya melalui peningkatan sumber pendanaan melalui PAD. Peningkatan dana PAD umumnya dilakukan dengan mengandalkan pada: a. Skema bagi hasil sumber daya alam;

20

b. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; dan, c. Mengandalkan laba dari perusahaan milik daerah.

Bagi daerah yang tergolong kaya dengan sumber daya alam, alternatif tambahan pembiayaan pembangunannya dapat menggunakan dana bagi hasil sumber daya alam (BHSDA), terutama untuk minyak dan gas bumi serta hasil perikanan. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa skema BHSDA kurang bisa diandalkan bagi pendanaan daerah karena hanya ada satu persen pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia yang memiliki BHSDA lebih dari 50 persen APBD dan hanya sekitar 5 persen yang memiliki BHSDA lebih dari 30 persen APBD. Dengan kata lain, 80 persen lebih daerah tidak mungkin mengandalkan penerimaan dari sumber daya alamnya.

Untuk daerah-daerah yang tidak memiliki sumberdaya alam yang dapat dikelola, peningkatan PAD dilakukan dengan mengintensifkan dan mengekstensifkan pajak dan retribusi daerah. Apabila hal ini dilakukan, maka hal ini berpotensi menghambat investasi di daerah tersebut, bahkan tidak tertutup kemungkinan akan banyak perusahaan yang akan tutup dan keluar dari daerah tersebut.

Alternatif lainnya adalah mengandalkan laba dari perusahaan milik daerah. Namun demikian beberapa hasil penelitian menunjukkan, perusahaan daerah lebih banyak mengalami kerugian daripada menghasilkan keuntungan yang disetor ke APBD. PDAM merupakan contoh yang paling menonjol, di mana perusahaan ini umumnya menderita kerugian kendati memiliki bahan baku yang sangat murah dan hak monopoli pasar.

Dengan melihat fenomena tersebut, bisa disimpulkan bahwa ketergantungan daerah yang masih sangat besar terhadap dana perimbangan memberi arti bahwa desentralisasi yang terjadi sekarang ini bukanlah desentralisasi sumber dan kewenangan penerimaan, namun desentralisasi yang bergantung pada transfer pemerintah pusat ke daerah. Karena itu, perlu dipikirkan alternatif pendanaan pembangunan dan pengembangan daerah dengan menggali dana di luar sumber penerimaan yang telah ada. Sebab, kecilnya anggaran pembangunan akan membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi terabaikan akibat kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

C. Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pendanaan Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 memberikan jalan bagi daerah untuk mencari alternatif pendanaan bagi pembangunan dan pengembangan daerah. Berdasarkan pasal 51 UU Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari: 1. Pemerintah; 2. Pemerintah Daerah lain; 3. Lembaga Keuangan Bank;

21

4. Lembaga Keuangan bukan Bank; dan, 5. Masyarakat.

Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui Pasar Modal.

Bagi daerah-daerah yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan, PAD yang masih kecil dengan sumber daya alam yang terbatas serta perusahaan daerah yang masih merugi, penerbitan obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan. Alasan perlunya obligasi daerah dijadikan sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan dan pengembangan daerah adalah: 1. Kebutuhan daerah yang sudah sangat mendesak terhadap pencarian sumber-sumber pendanaan

alternatif di luar pendanaan dari ketiga sumber, yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pendanaan yang bersumber dari ketiga hal tersebut untuk pembangunan dan pengembangan daerah dapat dikatakan relatif kurang mencukupi atau kurang mempercepat pembangunan dan pengembangan di daerah.

2. Selama ini banyak perusahaan sekuritas dan investment banking yang secara agresif mendekati Pemerintah Daerah dan menawarkan berbagai skema pendanaan. Peluang ini perlu ditangkap secara cepat dan cermat dengan memperhatikan segala keuntungan dan manfaat serta risiko dari peluang tersebut.

3. Wacana adanya obligasi daerah sudah memancing minat beberapa investor, baik domestik maupun asing yang cukup tinggi terhadap pengembangan infrastruktur di daerah.

Jika pemerintah daerah menjadikan obligasi daerah sebagai suatu alternatif, maka setidak-tidaknya ada dua aspek penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu: 1. Aspek regulasi, yaitu UU No. 33 Tahun 2004 dan UUPM. 2. Aspek kelayakan, menyangkut layak atau tidak obligasi tersebut diterbitkan. Diperlukan adanya

lembaga pemeringkat yang bisa menjadi acuan penilaian apakah obligasi daerah yang diterbitkan benar-benar layak dipilih sebagai instrumen investasi oleh investor. Selain itu, peringkat obligasi daerah juga bisa mempengaruhi peringkat Surat Utang Negara (SUN). Jika obligasi daerah default, maka peringkat SUN juga bisa jatuh.

Melihat kondisi yang ada, terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat Pemerintah Daerah memanfaatkan obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaannya, yaitu: 1. Penerbitan obligasi harus mengacu kepada UUPM. Padahal, UUPM sampai saat ini belum

memasukkan adanya aturan mengenai penerbitan obligasi daerah.

22

2. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 terdapat pasal yang saling bertolak-belakang, yaitu Pasal 58 Ayat 1 dan Pasal 59. Di satu sisi dinyatakan pemerintah bisa menyetujui penerbitan obligasi, namun di sisi yang lain pemerintah menyatakan tidak menjamin obligasi daerah.

3. Diwajibkannya pembuatan rating obligasi yang memerlukan adanya laporan keuangan yang memenuhi standar laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4. Kapasitas manajemen keuangan Pemerintah Daerah harus ditingkatkan terkait dalam pengambilan keputusan pembiayaan, persiapan penawaran ke publik yang membutuhkan keterbukaan informasi dan sistem akuntansi, serta pengelolaan pascapenerbitan.

Penerbitan obligasi dengan mengabaikan regulasi yang masih tumpang tindih dan tiadanya jaminan yang diberikan, jelas tidak akan membuat calon investor tertarik untuk membeli obligasi daerah karena faktor risiko yang cukup tinggi. Risiko Obligasi Daerah dapat dikategorikan tinggi karena obligasi daerah di samping memiliki risiko gagal bayar yang diakibatkan oleh korupsi dan kesalahan tata kelola juga karena tidak dijamin pemerintah pusat.

D. Kondisi Infratruktur Penerbitan Obligasi Daerah

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang nantinya akan menawarkan Obligasi Daerah, merupakan pihak yang memegang peranan yang sangat penting dalam penerbitan Obligasi Daerah. Selain menyiapkan proyek yang akan dibiayai dengan penerbitan Obligasi Daerah, secara kelembagaan Pemerintah Daerah juga harus mempersiapkan diri.

Proses Penerbitan Obligasi Daerah melalui Pasar Modal sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 memberikan konsekuensi-konsekuensi yang jauh berbeda dengan sistim pengelolaan keuangan Daerah dewasa ini. Disclosure yang menjadi jargon dalam Pasar Modal mau tidak mau harus diterapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertindak selaku Emiten dalam penerbitan obligasi Daerah.

Selama ini, untuk melakukan usaha di sektor publik sebagian besar Daerah melakukannya dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah seperti misalnya, Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Daerah, PD Pasar, dll. Kondisi tersebut mengakibatkan secara kelembagaan dan kultural Daerah tidak memiliki sumber daya manusia yang terbiasa dengan perencanaan dan pengelolaan proyek investasi yang menghasilkan.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, UU No. 33 tahun 2004 telah memberikan garis-garis pokok tentang prosedur dan tata cara penerbitan Obligasi Daerah. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan hal tersebut adalah antara lain adalah:

23

a. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;

b. Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik; c. Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang

menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat; d. Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, Kepala Daerah terlebih dahulu

mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah; e. Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; f. Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh

tempo; g. Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah. Pengelolaan dan

pertanggungjawaban Obligasi Daerah tersebut dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

h. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

Dari sisi kelembagaan hal-hal yang masih harus disiapkan oleh Daerah jika ingin menerbitkan Obligasi daerah antara lain adalah: a. Daerah harus tertib administrasi dalam pengelolaan Pinjaman Daerah b. Daerah harus memiliki perencanaan proyek yang bermanfaat, handal, dan matang. c. Selain itu dampak dari penerbitan Obligasi Daerah melalui Pasar Modal antara lain:

i. Disclosure laporan keuangan Daerah maupun proyek yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah.

ii. Disclosure semua permasalahan hukum berkaitan dengan Pemerintah Daerah dan proyek yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah

iii. Disclosure informasi yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah maupun proyek yang dibiayai dengan Obligasi Daerah.

Untuk mengetahui kondisi dan kesiapan Daerah dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, Tim telah mengirimkan kuesioner kepada seluruh pemerintah Daerah Tingkat I, dan melakukan dialog dengan beberapa Pemerintah Daerah yaitu antara lain adalah Pemerintah Kotamadya Medan, Pemerintah Kotamadya Bandar Lampung, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Jembrana.

Dari hasil kuesioner dan dialog tersebut dapat diambil beberapa hal menarik sekitar kondisi keuangan Daerah dan potensi Obligasi Daerah, yaitu antara lain:

24

i. Hampir sebagian besar Daerah mengalami kekurangan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek Daerah yang menghasilkan pendapatan.

ii. Pejabat Daerah sudah mengetahui dan tertarik untuk menerbitkan obligasi Daerah akan tetapi belum melihat Obligasi Daerah merupakan alternatif pembiayaan yang dapat direalisasikan dalam jangka waktu dekat ini.

iii. Daerah merasa sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola keuangan Daerah dengan baik dan transparan.

iv. Daerah bersedia dan siap mengikuti ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan oleh Bapepam maupun institusi terkait lainnya dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah misalkan jika laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik atau audit aspek hukum oleh konsultan hukum atas proyek maupun pemda itu sendiri.

2. Profesi dan Lembaga Penunjang

Seperti halnya Penawaran Umum Perdana Saham atau Obligasi korporasi, dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah akan melibatkan berbagai lembaga maupun profesi penunjang Pasar Modal. Profesi dan lembaga penunjang tersebut antara lain: a. Akuntan b. Konsultan Hukum c. Penilai d. Wali Amanat e. Pemeringkat Efek f. Penjamin Emisi Efek

a. Akuntan

Akuntan dalam penerbitan Obligasi mempunyai peranan untuk mengaudit Laporan Keuangan Emiten baik sebelum Emiten tersebut akan menawarkan obligasi maupun setelah Penawaran Umum obligasi sampai dengan jatuh temponya Obligasi.

Dari hasil kuesioner dan wawancara dapat ditarik kesimpulan yaitu antara lain sebagai berikut:

• 100% responden sudah mengetahui adanya Undang-undang No. 33 tahun 2004 dan 62,5% memandang bahwa Undang-undang tersebut sudah cukup lengkap.

25

• Sebanyak 50% responden siap melakukan audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan sebanyak 62,5% responden siap melaporkan hasil audit tersebut kepada BPK.

• Sebanyak 75% responden sudah memahami PP no. 24 tahun 2005 dan 87,5% responden masih melihat adanya kendala teknis dalam mengaudit Laporan Keuangan Daerah

• 75% responden memandang SDM Daerah belum memadai untuk mengelola keuangan Daerah dan disamping itu sistim dan infrastruktur Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah juga belum memadai.

b. Konsultan Hukum

Dalam penerbitan Obligasi konsultan hukum memiliki fungsi untuk memberikan pendapat atas aspek-aspek hukum dari Emiten. Legal audit merupakan hal yang baru bagi Daerah jika akan menerbitkan Obligasi Daerah. Mengingat bentuk dan sistim pemerintahan Daerah berbeda dengan suatu Perusahaan maka ditemukan beberapa kendala dalam penerbitan Obligasi Daerah yaitu antara lain:

• 71,43% responden menyatakan bahwa terdapat kendala dalam memberikan pendapat hukum atas aset-aset Daerah.

• 71,43% responden menyatakan bahwa terdapat kendala dalam penetuan status dan kelayakan jaminan.

• 71,43 responden menyatakan bahwa status proyek dan status kepemilikan asset Daerah belum jelas.

• Dan 57,14% responden melihat ada kendala dalam penjaminan Obligasi Daerah.

c. Penilai

Dalam penerbitan obligasi Emiten tidak diwajibkan untuk menunjuk penilai untuk menilai asset Daerah. Akan tetapi mengingat Obligasi Daerah hanya diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek Daerah yang menghasilkan pendapatan maka profesi penilai sangat dibutuhkan untuk menilai maupun membuat studi kelayakan atas proyek yang akan dibiayai dengan obligasi Daerah. Dari hasil wawancara dan pengiriman kuesioner dapat ditarik kesimpulan bahwa 100% responden menyatakan bahwa studi kelayakan diperlukan baik itu untuk proyek baru maupun proyek yang sifatnya meneruskan, selain itu hasil studi kelaykan tersebut wajib dimuat dalam prospektus.

26

d. Wali Amanat

Wali amanat merupakan Pihak yang mewakili pemegang obligasi untuk melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penerbitan suatu obligasi. Dari hasil wawancara dan kuesioner dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yaitu antara lain:

• 100% responden menyatakan perlu adanya singking fund untuk memberikan keamanan bagi pemodal.

• 100% pemodal masih melihat adanya kendala dalam penentuan status dan kelayakan jaminan.

e. Pemeringkat Efek

Pemeringkatan atas surat hutang merupakan suatu kewajiban bagi Emiten yang akan menerbitkan obligasi. Di Indonesia dewasa ini baru terdapat dua lembaga pemeringkat yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Kasnic Credit Rating. Dari hasil kuesioner kedua lembaga pemeringkat tersebut memberikan jwaban yang relatif sama yaitu antara lain meliputi:

• Daerah belum siap untuk melakukan keterbukaan dibidang keuangan.

• Lembaga pemeringkat sudah memiliki standar pemeringkatan untuk Daerah.

• Metode rating untuk corporate bond tidak bisa digunakan untuk obligasi Daerah.

f. Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Penjamin pelaksana emisi efek dalam penerbitan obligasi berfungsi untuk melakukan due diligence

pada Emiten yang selanjutnya menyiapkan prospektus dan menjual obligasi tersebut. Adapun dalam sistim penjaminan dapat dilakukan secara full commitment maupun best effort. Dalam sistim full commitment berapapun nilai obligasi yang dibeli oleh investor maka Emiten akan tetap menerima hasil Penawaran Umum sebesar nilai nominal. Akan tetapi dalam sistim penjaminan best effort Emiten hanya akan menerima hasil Penawaran Umum sebesar nilai obligasi yang dibeli oleh investor.

Beberapa hal penting dari hasil wawancara maupun kuesioner adalah sebagai berikut:

• 80% responden melihat sudah terdapat beberapa Daerah yang sudah siap untuk menerbitkan obligasi Daerah. Namun, hanya 20% responden yang menyatakan bahwa Daerah sudah siap untuk dilakukan due diligence.

• 60% responden menyatakan bahwa Obligasi daerah perlu diatur dalam suatu Peraturan Penawaran Umum tersendiri.

27

• Dan 80% responden menaytakan bahwa prospektus ringkas perlu dibuat dalam suatu Peraturan tersendiri.

E. Keterbukaan Informasi Dalam Penerbitan Obligasi Daerah

1. Aspek Keterbukaan

Keterbukaan informasi dalam rangka penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi bagi emiten korporasi telah diatur dalam UUPM dan secara terperinci diatur dalam peraturan Bapepam terkait. Ketentuan-ketentuan tersebut mewajibkan setiap pihak yang akan melakukan penawaran umum untuk memenuhi prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan harga dari Efek tersebut.

Keterbukaan pada saat penawaran umum obligasi daerah pada dasarnya tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh emiten korporasi. Sebagaimana halnya pada penerbitan obligasi yang dilakukan oleh suatu emiten korporasi maka keterbukaan informasi dibedakan menjadi dua tahap yaitu keterbukaan pada saat penawaran umum dan keterbukaan setelah melakukan penawaran umum. Dengan demikian pemerintah daerah yang akan menerbitkan obligasi daerah diwajibkan untuk mengikuti prinsip tersebut di atas. Keterbukaan pada saat Penawaran Umum

Peraturan-peraturan Bapepam yang terkait dengan keterbukaan pada saat penawaran umum meliputi :

1. Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Peraturan ini secara garis besar mengatur mengenai ketentuan umum dalam mengajukan Pernyataan Pendaftaran. Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab sepenuhnya atas ketelitian, kecukupan, dan kebenaran serta kejujuran pendapat dari semua informasi yang ada dalam Pernyataan Pendaftaran serta semua dokumen lainnya yang diajukan kepada Bapepam. Apabila ketentuan mengenai keterbukaan dalam peraturan atau formulir Bapepam tidak relevan bagi Emiten, Perusahaan Publik, atau Penawaran Umum tertentu, maka hal tersebut tidak perlu diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran. Sebagai contoh informasi mengenai kegiatan usaha. Bagi pemerintah daerah informasi ini tidak relevan bagi kondisi daerah mengingat kegiatan pemerintah daerah tidak bertujuan mencari keuntungan. Memperhatikan dalam peraturan

28

ini dimungkinkan emiten tidak perlu mengungkapkan informasi yang tidak relevan maka peraturan ini tidak perlu dilakukan perubahan/penyesuaian. Dengan demikian ketentuan ini wajib diikuti oleh setiap emiten yang akan melakukan penawaran umum tidak terkecuali Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan Obligasi Daerah.

2. Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Peraturan Nomor IX.A.2 mengatur mengenai prosedur dan jadual penawaran umum yang wajib diikuti oleh setiap emiten yang akan melakukan penawaran umum yaitu antara lain:

• Mengumumkan Prospektus Ringkas selambat-lambatnya dua hari kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Bapepam selambat-lambatnya dua hari kerja setelah pengumuman

• Mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas selambat-lambatnya dua hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada Bapepam selambat-lambatnya dua hari kerja setelah pengumuman

• Melaksanakan Penawaran Umum sekurang-kurangnya selama tiga hari

• Menyelesaikan Penjatahan Efek selambat-lambatnya dua hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum

• Mengembalikan uang pemesanan efek selambat-lambatnya dua hari kerja setelah berakhirnya penjatahan atau pengumuman pembatalan penawaran umum

• Menyediakan bukti kepemilikan efek kepada pembeli efek selambat-lambatnya dua hari kerja setelah penjatahan efek

• Mencatatkan efek hasil penawaran umum pada bursa efek selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah penjatahan efek

• Menyerahkan laporan hasil penawaran umum kepada Bapepam selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah penjatahan efek.

Memperhatikan ketentuan ini bersifat umum maka ketentuan ini dapat diwajibkan kepada pemerintah daerah yang akan menerbitkan obligasi daerah tanpa perlu dilakukan penyesuaian.

3. Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Peraturan ini mengatur mengenai dokumen apa saja yang wajib disampaikan dalam pernyataan pendaftaran yaitu antara lain:

• Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran

29

Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran bagi penerbitan Obligasi Daerah perlu mendapat perubahan, antara lain mengenai pihak yang menandatangani surat tersebut dan bertanggungjawab atas pernyataan pendaftaran yang disampaikan. Hal ini mengingat pihak yang menandatangani Surat pengantar Pernyataan Pendaftaran bagi emiten perusahaan adalah komisaris dan direktur sedangkan bagi pemerintah daerah manajemen dan pengawasan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD.

• Prospektus Prospektus yang dimaksud dalam peraturan ini mengacu pada ketentuan Bapepam Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan wajib dipenuhi oleh semua Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum. Namun demikian dalam hal penerbitan Obligasi Daerah informasi yang diwajibkan dalam ketentuan ini kurang sesuai dengan kondisi dan karakter daerah. Dengan demikian bentuk dan isi prospektus dalam penerbitan obligasi daerah perlu diatur tersendiri.

• Prospektus Ringkas Bentuk dan isi Prospektus ringkas telah diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka penawaran Umum. Mengingat pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus akan diatur dalam peraturan tersendiri maka dalam penerbitan Obligasi Daerah, bentuk dan isi prospektus ringkas tidak mengikuti peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 tersebut namun perlu diatur dalam peraturan tersendiri.

• Dokumen lain yang diwajibkan Dokumen lain yang diwajibkan seperti; Rencana Jadual Penawaran Umum; Contoh Surat Efek; Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan; surat dari Akuntan sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan Emiten yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan; surat pernyataan dari Emiten di bidang akuntansi; Rencana Penggunaan Dana Secara Terinci; Proyeksi jika dicantumkan dalam Prospektus; Legal Audit; Pendapat dari segi Hukum; Riwayat Hidup dewan Komisaris dan Direksi; Perjanjian Penjaminan Emisi; Perjanjian dengan KSEI; Perjanjian Agen Penjualan; Perjanjian Penanggungan; Perjanjian Perwaliamanatan; Perjanjian dengan Bursa Efek; selain itu Bapepam juga dapat meminta keterangan lain yang bukan merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran seperti bukti NPWP, KTP dari Dewan Komisaris dan Direksi.

30

Berdasarkan penelaahan atas dokumen-dokumen tersebut di atas, terdapat beberapa dokumen yang perlu dilakukan penyesuaian sehubungan dengan penerbitan obligasi daerah yaitu antara lain: - riwayat hidup Komisaris dan Direksi perlu disesuaikan dan ditambah menjadi riwayat hidup

manajemen dan pengawas pemerintahan daerah dan manajemen proyek - bukti NPWP, KTP dari Dewan Komisaris dan Direksi diganti menjadi bukti NPWP, KTP dari

bukti NPWP, KTP manajemen dan pengawas pemerintahan daerah dan manajemen proyek.

4. Peraturan Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka penawaran Umum Berdasarkan peraturan ini maka bentuk dan isi prospektus bagi setiap emiten yang akan melakukan penawaran umum wajib memuat informasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut, yaitu sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: a. Penawaran Umum b. Penggunaan Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum c. Pernyataan Hutang d. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen e. Risiko Usaha f. Kejadian Penting setelah Tanggal Laporan Akuntan g. Keterangan tentang Emiten h. Kegiatan dan Prospek Usaha dari Emiten i. Ikhtisar data Keuangan penting j. Ekuitas k. Kebijakan Dividen l. Perpajakan m. Penjaminan Emisi Efek n. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka Emisi Obligasi o. Pendapat dari Segi Hukum p. Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan q. Keterangan Tentang Obligasi r. Keterangan Mengenai Pemeringkatan Efek s. Anggaran Dasar Perseroan t. Persyaratan Pemesanan Pembelian Efek u. Wali Amanat dan Penanggung.

31

v. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Efek. Namun demikian bagi pemerintah daerah yang akan menerbitkan obligasi daerah, informasi-

informasi yang disebutkan di atas perlu disesuaikan mengingat informasi yang diwajibkan dalam ketentuan tersebut diperuntukkan bagi perusahaan sementara pemerintah daerah tidak menjalankan kegiatan usaha sebagaimana korporasi namun melakukan kegiatan pelayanan publik dan membentuk proyek yang menghasilkan pendapatan. Hal-hal yang perlu disesuaikan adalah : 1. Risiko usaha

Keterangan mengenai risiko bagi emiten korporasi adalah mengenai usaha perusahaan yang antara lain meliputi persaingan, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional dan kebijaksanaan pemerintah. Bagi pemerintah daerah selain mengungkapkan risiko yang bersifat umum sebagaimana tersebut di atas, perlu diungkapkan pula risiko yang terkait dengan proyek yang akan dibiayai dengan obligasi tersebut.

2. Keterangan tentang Emiten Pada bab ini, keterangan tentang emiten akan difokuskan kepada keterangan mengenai Riwayat singkat Daerah yang membahas mengenai kronologis singkat pendirian daerah, gambaran umum dari sarana dan prasarana yang dikuasai daerah seperti tanah dan gedung serta hubungan perusahaan-perusahaan yang dimiliki daerah baik dari kepemilikan maupun kepengurusan, pengurusan dan pengawasan serta sumber daya manusia.

3. Kegiatan dan Prospek Usaha dari Emiten Mengingat karakteristik daerah bukan sebagai badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha tertentu maka bab mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha dari Emiten perlu disesuaikan. Informasi yang perlu diungkapkan dalam bab ini antara lain mengenai kegiatan pemerintahan daerah baik dalam bidang pelayanan maupun kegiatan yang menghasikan pendapatan bagi daerah dan Keterangan tentang Proyek yang dibiayai dengan Obligasi Daerah yang antara lain meliputi Pengurusan dan Pengawasan Proyek, Keterangan secara rinci tentang Proyek, Ringkasan Studi Kelayakan Proyek dan Keterangan tentang operasional setelah Proyek selesai.

5. Peraturan Nomor IX .C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Sebagaimana halnya prospektus yang akan disesuaikan dan diatur dalam peraturan tersendiri maka dalam rangka penerbitan obligasi daerah, prospektus ringkas yang merupakan ringkasan informasi dari prospektus akan diatur dalam peraturan tersendiri. Informasi tersebut antara lain meliputi :

32

a. Informasi Ringkas Mengenai Daerah dan Pemerintah Daerah b. Keterangan Ringkas Mengenai Jadual Penawaran Umum c. Keterangan Ringkas Tentang Obligasi Daerah d. Penggunaan Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum e. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen f. Risiko Usaha g. Ikhtisar Data Keuangan Penting h. Kejadian Penting setelah Tanggal Akuntan Independen i. Keterangan Mengenai Pemeringkatan Efek j. Persyaratan Pemesanan Pembelian Efek k. Wali Amanat dan Penanggung. l. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Efek

6. Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Dalam setiap penawaran umum diharuskan mempunyai satu manajer penjatahan. Manajer Penjatahan adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggungjawab atas penjatahan efek dalam suatu Penawaran Umum atau Emiten dalam hal tidak menggunakan penjamin Emisi Efek. Dalam ketentuan ini selanjutnya diatur pula mengenai penjatahan pasti dimana manajer penjatahan diberi kebebasan untuk menentukan prosentase dan pihak-pihak yang akan mendapat penjatahan pasti. Berkaitan dengan hal ini, perlu dipertimbangkan apakah investor daerah dimana obligasi daerah diterbitkan perlu mendapat prioritas untuk mendapat penjatahan pasti. Mengingat dalam peraturan tersebut dimungkinkan penjamin emisi menentukan pihak yang akan mendapat penjatahan pasti maka peraturan Peraturan Nomor IX .A.7 tersebut dapat mengakomodasi kepentingan tersebut. Namun demikian Bapepam perlu mendorong penjamin emisi efek untuk memperhatikan investor daerah sehingga partisipasi investor daerah dalam mengembangkan daerahnya dapat terwujud. Selanjutnya dalam rangka menjamin penyebaran efek secara luas maka penjamin emisi efek diharuskan menggunakan Agen Penjualan Efek yang cukup. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penjatahan efek dalam penerbitan obligasi daerah tidak perlu diatur dalam peraturan tersendiri namun wajib mengikuti Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum tersebut.

Keterbukaan Pasca Penawaran Umum

33

Peraturan-peraturan yang terkait dengan keterbukaan setelah penawaran umum meliputi:

a. Peraturan Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan Untuk meningkatkan pelayanan Emiten atau Perusahaan Publik kepada masyarakat pemodal, maka kepada setiap Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) yang antara lain bertugas mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; dan sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam dan masyarakat. Mengingat fungsi dan peran corporate secretary yang penting dan membantu masyarakat dan pemodal khususnya maka pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah perlu diwajibkan membentuk corporate

secretary.

b. Peraturan Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan Laporan Tahunan Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat hutang wajib disampaikan kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) rangkap selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir. Kewajiban ini berlaku selama Efek bersifat hutang yang bersangkutan belum dilunasi atau jatuh tempo. Laporan Tahunan Perusahaan wajib memuat Ikhtisar Data Keuangan Penting, Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen, Laporan Keuangan yang telah diaudit, dan Laporan Manajemen. Kewajiban tersebut masih relevan sehingga wajib pula dipenuhi oleh pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah melalui pasar modal. Namun demikian bagi penerbit obligasi daerah perlu ditambahkan bab yang membahas mengenai perkembangan proyek daerah yang dibiayai dengan obligasi daerah sehingga investor dapat mengetahui perkembangan terkini dari proyek tersebut.

c. Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik Setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.

34

Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut: Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen; Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang; Penggantian Wali Amanat. Memperhatikan pentingnya informasi atau fakta material yang terjadi pada pemerintah daerah dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal maka ketentuan ini perlu diwajibkan kepada pemerntah daerah apabila terdapat keputusan atau terjadi suatu peristiwa, informasi atau fakta material.

d. Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah efektif wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum kepada Bapepam dan bagi emiten yang menerbitkan obligasi wajib pula menyampaikan laporan tersebut kepada wali amanat. Laporan realisasi penggunaan dana ini wajib dibuat secara berkala setiap 3 bulan (Maret, Juni, September dan Desember) disampaikan ke Bapepam selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Laporan ini disampaikan sepanjang masih terdapat sisa dana, apabila semua dana tersebut telah habis digunakan maka issuer wajib menyampaikan surat pernyataan di atas meterai bahwa semua dana tersebut telah habis digunakan. Pernyataan ini disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah habisnya dana. Apabila terdapat sisa dana wajib dijelaskan tempat dimana dana tersebut disimpan, tingkat suku bunga yang diperoleh dan alokasinya, hubungan afiliasi antara Emiten dengan tempat dimana dana tersebut disimpan dan jangka waktu penyimpanan. Ketentuan tersebut dapat diterapkan pada pemerintah daerah yang telah menerbitkan obligasi daerah tanpa perlu dilakukan perubahan.

2. Aspek Akuntansi

Pemerintah Daerah yang mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan obligasi daerah harus melakukan keterbukaan di bidang akuntansi dengan menyertakan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bagian dari prospektus dan dokumen pernyataan pendaftaran dan memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus. Adapun tujuannya adalah dalam rangka memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan kegiatan pemerintah daerah termasuk proyek-proyek yang akan dibiayai dengan dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Daerah pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang sepanjang dipandang penting untuk memperoleh pengertian tentang keadaan keuangan Emiten dan pengambilan keputusan pemodal berkenaan dengan investasi pada Obligasi Daerah yang ditawarkan pada Penawaran Umum. Setelah

35

proses penawaran umum selesai dilaksanakan, Emiten juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam.

Peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek akuntansi yang harus dipenuhi oleh Emiten pada saat proses penawaran umum dan setelah penawaran umum selesai dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Peraturan ini merupakan pedoman umum penyajian laporan keuangan Emiten/Perusahaan Publik yang disertakan sebagai bagian dari prospektus dan atau dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum serta dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala kepada masyarakat maupun Bapepam. Hal-hal mengenai bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak diatur dalam peraturan ini harus mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di pasar modal. Peraturan ini terutama mengatur tentang komponen laporan keuangan yang harus disajikan, penjelasan atas setiap pos-pos dalam laporan keuangan dan hal-hal apa saja yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Mengingat bahwa pemerintah daerah tidak bergerak dalam suatu bidang usaha/industri tertentu dan bukan merupakan entitas yang berorientasi menghasilkan laba, maka jenis laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam beberapa hal menjadi sangat berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Di samping itu, laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini menjadikan Peraturan No. VIII.G.7 tidak relevan untuk diterapkan pada pemerintah daerah. Dengan demikian hal-hal mengenai bentuk, isi dan persyaratan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah perlu diatur dalam peraturan tersendiri.

b. Peraturan No. VIII.G.5 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi. Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi merupakan dokumen yang harus disertakan sebagai bagian dari dokumen pernyataan pendaftaran yang ditujukan kepada Bapepam dalam rangka penawaran umum. Dokumen ini berfungsi sebagai pelengkap penelaahan laporan keuangan yang disajikan dalam prospektus. Untuk dapat diterapkan kepada pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah, beberapa istilah dalam peraturan ini perlu disesuaikan karena tidak relevan yaitu antara lain prinsip akuntansi

36

yang berlaku umum, perusahaan, penyebutan nama akun-akun laporan keuangan, hasil usaha, direksi, komisaris, dan pemegang saham.

c. Peraturan Nomor VIII.G.6 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter Comfort Letter adalah surat yang dibuat oleh akuntan yang menyatakan ada tidaknya fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan menjelang tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran yang dapat mengekibatkan perubahan signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau hasil usaha sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan yang dilampirkan sebagai bagian dokumen pernyataan pendaftaran dan dimuat dalam prospektus. Untuk dapat diterapkan bagi pemerintah daerah, beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan ini perlu disesuaikan yaitu hasil usaha, perusahaan, prinsip akuntansi yang berlaku umum,standar profesional akuntan publik yang ditetapkan IAI, direksi, komisaris, dan pemegang saham.

d. Peraturan No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Peraturan ini mengatur mengenai tanggung direksi Emiten/Perusahaan Publik atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam di mana surat tersebut harus ditandatangani oleh direktur utama dan seorang direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Khusus untuk pemerintah daerah, perlu diperjelas mengenai pejabat daerah yang memiliki fungsi yang sepadan dengan direktur utama dan direktur keuangan sehubungan dengan tanggung jawab atas laporan keuangan.

e. Peraturan No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Peraturan ini mewajibkan Emiten/Perusahaan Publik untuk membentuk komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Komite audit harus diketuai oleh seorang komisaris independen. Khusus untuk pemerintah daerah, perlu diperjelas mengenai pihak-pihak di lingkungan pemerintah daerah yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai dewan komisaris dan komisaris independen

f. Peraturan No. 10.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Peraturan ini mengatur tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala oleh Emiten/Perusahaan Publik yang berupa laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. Memperhatikan karakteristik khusus yang dimiliki pemerintah daerah dan keberadaan SAP sebagai dasar penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan ini khususnya butir-butir yang mengatur mengenai jenis laporan

37

keuangan, dasar penyusunan laporan keuangan dan batas waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini mengingat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa batas waktu penyampaian laporan adalah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Sebagai gambaran, berikut ini adalah beberapa informasi penting di bidang akuntansi yang harus disampaikan sebagai bagian dari aktivitas pelaporan keuangan:

a. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Analisis dan pembahasan dimaksud mencakup, pertama, bahasan dan analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antar kinerja keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya Daerah jika kurang dari 3 (tiga) tahun, antara lain mengenai aset lancar, aset non lancar, dan jumlah aset, kewajiban jangka pendek, kewajiban kewajiban jangka panjang, dan jumlah kewajiban, penerimaan, belanja, dan sisa anggaran lebih/kurang. Kedua, bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan Pemerintah Daerah untuk melindungi risiko dari posisi mata uang yang terkait. Ketiga, bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi. Keempat, komponen-komponen substansial dari penerimaan atau belanja lainnya untuk mengetahui kemampuan keuangan Daerah. Kelima, apabila laporan keuangan dalam prospektus mengungkapkan peningkatan atau penururnan yang material dari penerimaan, wajib disertai bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan pendapatan asli daerah. Keenam, informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Ketujuh, prospek Daerah sehubungan dengan ekonomi secara umum dan internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya. Kedelapan, perubahan peraturan pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap Daerah dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). Kesembilan, perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan kuangan (jika ada).

b. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Informasi yang diungkapkan dalam point ini adalah informasi penting yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap operasional pemerintah daerah dan terjadi setelah laporan akuntan sampai tanggal rencana efektif penerbitan obligasi daerah.

c. Ikhtisar Data Keuangan Penting

38

Informasi yang diungkapkan dalam poin ini adalah ikhtisar keuangan yang datanya bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan angka-angka dan pos-pos dalam ikhtisar ini harus konsisten dengan angka laporan keuangan. Disamping itu harus juga diungkapkan mengenai nama kantor akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah beserta opininya serta periode akuntansi yang dicakup, rasio keuangan yang relevan dengan pemerintah daerah dan data keuangan penting dalam lima tahun terakhir atau sejak berdirinya Daerah jika kurang dari lima tahun.

d. Perpajakan Informasi perpajakan yang diungkapkan dalam poin ini adalah pajak penghasilan yang

dikenakan terhadap subjek pajak seperti pemodal, pemerintah daerah, proyek, atau objek lain yang akan timbul, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Aspek Hukum

UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 telah memberikan landasarn Pemerintah Daerah untuk menggunakan Pinjaman Daerah melalui penerbitan Obligasi Daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan daerah. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan amanat kedua Undang-undang dimaksud saat ini, Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Keuangan sudah menyusun draft final Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah dimana antara lain diatur Obligasi Daerah. Bapepam turut berperan serta pula dalam penyusunan draft Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah tersebut. Berkaitan dengan penerbitan Obligasi Daerah tersebut terdapat beberapa ketentuan baik dalam dalam UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya perlu disesuaikan. Berikut adalah analisis dari beberapa ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang perlu disesuaikan:

a. Undang-undang Pasar Modal 1) Pada ketentuan mengenai definisi Pihak dalam Pasal 1 ayat (23) yang menyatakan bahwa

“Pihak adalah perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir” perlu ditambah keterangan unsur Daerah sebagai pihak yang menerbitkan obligasi daerah. Dalam Rancangan UUPM hal ini telah diakomodasi dengan dimasukkannya unsur badan hukum sebagai salah satu definisi Pihak. Daerah yang menerbitkan obligasi daerah merupakan badan hukum publik yang kemudian berubah menjadi badan hukum perdata setelah penerbitan obligasi daerah.

2) Ketentuan Pasal 68 mengatur bahwa laporan keuangan emiten/perusahaan publik harus diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam. Selanjutnya, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU

39

No. 15 Tahun 2004), khususnya ketentuan pada pasal 2 mengatur bahwa pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, ketentuan Pasal 3 ayat (2) (UU No. 15 Tahun 2004) mengatur bahwa “Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.” Secara hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004, maka pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh Akuntan Publik. Oleh karena itu, maka pemenuhan ketentuan Pasal 68 UUPM di atas tentang keharusan laporan keuangan emiten diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dapat diberlakukan juga bagi Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

3) Pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dinyatakan bahwa “Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal dan ayat dimaksud dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘prinsip akuntansi yang berlaku umum’ dalam ayat ini adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang berlaku di Pasar Modal”. Selanjutnya ayat (2) pasal yang sama mengatur bahwa “Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) Pasal 32 mengatur bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dari ketentuan Pasal 69 ayat (2), dimana Bapepam mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal, maka Bapepam dapat menetapkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 sebagai Standar Akuntansi yang berlaku bagi Pemerintah Daerah yang menerbikan Obligasi Daerah.

b. Peraturan Bapepam sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Pasar Modal Beberapa peraturan Bapepam yang terkait dengan aspek keterbukaan dan aspek Akuntansi telah diungkapkan dalam pembahasan di atas mengenai alasan dan hal-hal apa yang perlu disesuaikan. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan hukum yang ada peraturan Bapepam yang

40

perlu dianalisis keberlakukannya dalam terkait dengan proses penawaran umum Obligasi Daerah, yang berkaitan dengan: 1) Terkait dengan pihak yang mewakili Daerah dalam Penerbitan Obligasi Daerah.

Dalam ketentuan Peraturan Bapepam yang berkaitan dengan keterbukaan dan akuntansi, dalam hal emiten adalah perusahaan, maka wajib diungkapkan pengurus dan pengawas dari perusahaan. Untuk perusahaan pengungkapan informasi mengenai pengawas relatif lebih mudah mengingat jumlahnya sangat terbatas sedangkan untuk Daerah yang pengawasannya dilakukan oleh DPRD, apakah perlu pengungkapannya seluruh anggota DPRD sebagai salah satu informasi yang perlu diketahui publik? Dengan mengingat bahwa DPRD terdiri dari banyak anggota dan laporan pengelolaan keuangan Daerah kepada DPRD oleh Kepala Daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 adalah laporan dan bukan sebagai pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah, maka keterbukaan yang perlu diinformasikan berkaitan dengan pengawas Daerah cukup meliputi unsur pimpinan DPRD.

2) Tanggung jawab atas Laporan Keuangan Daerah. Ketentuan peraturan Bapepam mengatur bahwa untuk emiten perusahaan laporan keuangan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan perusahaan. Bagaimana dalam hal emitennya adalah Daerah? Sebagaimana tersirat diatur dalam UU No 33 Tahun 2004, yang mewakili Daerah adalah Kepala Daerah maka Laporan Keuangan Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah.

41

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan serangkaian studi baik itu literature, wawancara dengan berbagai nara sumber, maupun pengiriman kuesioner, tim studi telah dapat menyusun draf-draf peraturan yang berkaitan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah, dan mengkaji peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan obligasi Daerah sebelum jatuh tempo atau dilunasi.

Selain itu tim juga menemukan beberapa hal penting berkaitan dengan penerbitan obligasi Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian besar Daerah memiliki potensi dan rencana proyek yang dapat menghasilkan pendapatan dan mendukung perekonomian rakyat, akan tetapi terbentur masalah pendanaan.

2. Pemerintah Daerah sudah memahami bahwa Obligasi Daerah merupakan alternatif pembiayaan bagi Daerah, akan tetapi belum mengetahui secara lebih detail tentang Obligasi Daerah maupun mekanisme Penawaran Umum melalui Pasar Modal.

3. Daerah berpendapat sudah memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai untuk mengelola keuangan Daerah secara baik, namun lembaga dan profesi penunjang belum melihat adanya kesiapan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mengelola keuangan daerah secara baik dan transparan.

4. Pemerintah Daerah siap bekerja sama dengan lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah kalau memang itu diwajibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Terdapat bebrapa kendala teknis dalam penerbitan obligasi Daerah yaitu antara lain mengenai status aset Daerah termasuk aset proyek yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah. Disamping itu masih terdapat kendala jika obligasi tersebut mengalami default, apakan jaminan dari obligasi tersebut dapat dieksekusi untuk kepentingan pemodal atau pemilik obligasi.

6. Sebagaian besar lembaga dan profesi penunjang memandang perlu adanya suatu peraturan tersendiri yang mengatur tentang Penawaran Umum Obligasi Daerah maupun peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi sebelum obligasi tersebut jatuh tempo.

7. Sebagian besar responden baik itu dari pemerintah daerah maupun lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal perlu adanya suatu sosialisasi atas prosedur dan ketentuan tentang Obligasi Daerah, disamping mempercepat penyelesaian peraturan-peraturan pelaksanaannya.

42

B. SARAN

Untuk mengfasilitasi penerbitan Obligasi daerah oleh Daerah maka beberapa ketentuan di bidang Pasar Modal disesuaikan yaitu: 1. Pada ketentuan mengenai definisi Pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (23) UUPM

belum memuat Daerah sebagai “Pihak” yang dapat melakukan penawaran umum di Pasar Modal. Oleh karena itu, perlu ditambah unsur Daerah sebagai pihak yang menerbitkan obligasi daerah dalam definisi tersebut. Untuk itu perlu mengubah UUPM.

2. Berkaitan dengan pihak yang melakukan audit atas laporan keuangan daerah maka perlu dilakukan koordinasi antara Bapepam dan Badan Pemeriksa Keuangan mengingat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 UUPM mengatur bahwa laporan keuangan emiten/perusahaan publik harus diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam. Selanjutnya, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No. 15 Tahun 2004), Pasal 3 ayat (2) (UU No. 15 Tahun 2004) mengatur bahwa “Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.”

3. Bapepam sesuai dengan kewenangan Pasal 69 ayat (2) UUPM perlu segera menetapkan Standar Akuntansi yang berlaku bagi laporan keuangan Daerah mengingat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) Pasal 32 mengatur bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUPM dinyatakan bahwa “Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum” yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang berlaku di Pasar Modal”.

4. Beberapa Peraturan Bapepam perlu diterbitkan antara lain yang mengatur ketentuan penerbitan Obligasi Daerah mengingat ketentuan peraturan Bapepam yang ada sebagian besar mengatur emiten berbentuk koporasi tidak dapat diterapkan sepenuhnya untuk Obligasi daerah dimana penerbitnya adalah Pemerintah Daerah. Adapun peraturan-peraturan yang perlu diterbitkan tersebut adalah yang mengatur sebagai berikut hal-hal sebagai berikut: (draft peraturan termuat dalam Lampiran)

43

a. Peraturan Bapepam Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.

b. Peraturan Bapepam Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.

c. Peraturan Bapepam Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.

d. Penyempurnaan Peraturan Bapepam No VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

e. Peraturan Bapepam Tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Akuntansi.

f. Peraturan Bapepam Tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.

5. Perlu dilakukan sosialisasi mekanisme umum penerbitan Obligasi Daerah kepada Pemerintah

Daerah secara intensif.

44

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

8. Himpunan Peraturan Pasar Modal Indonesia Tahun 2004, Bapepam.

9. The Emerging Asian Bond Market, Washington, DC. The World Bank, 1995.

10. Tim Studi Penerapan Obligasi Pemerintah Daerah, , Studi Penerapan Obligasi Pemerintah Daerah, 2000, Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal Tahun Anggaran 2000 Bapepam-Depkeu RI.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 253/KM.1/2005 tentang Pembentukan Tim Studi Penyusunan Draft Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah.

LAMPIRAN 2

Keputusan Ketua Pelaksana Tim Studi Penyusunan Draft Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah Nomor: 01/PM/TS.02/2005 tentang Pengangkatan Anggota Pembantu Pelaksana dan Sekretariat Tim Studi Penyusunan Draft Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah.

LAMPIRAN 3

1. Kuesioner ke Pemerintah Daerah 2. Kuesioner Ke Penjamin Emisi Efek 3. Kuesioner ke Wali Amanat 4. Kuesioner ke Kantor Akuntan Publik 5. Kuesioner ke Konsultan Hukum 6. Kuesioner ke Lembaga Pemeringkat 7. Kuesioner ke Penilai

LAMPIRAN 4

HASIL SURVEY

LAMPIRAN 5

1. Draft Peraturan Bapepam Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah

2. Draft Peraturan Bapepam TentangPedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah

3. Draft Peraturan Bapepam Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah

4. Draft Penyempurnaan Peraturan Bapepam No VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dalam Obligasi Daerah

5. Draft Peraturan Bapepam Tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Akuntansi

6. Draft Peraturan Bapepam Tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah

iv

KUESIONER KE PEMERINTAH DAERAH

STUDI TENTANG PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

Dalam rangka mendukung studi di atas, maka peran serta aktif dari Daerah untuk mengisi kuesioner ini sangat diharapkan sebagai masukan dalam penyusunan Peraturan Bapepam Tentang Penawaran Umum Obligasi Daerah.

MOHON KIRANYA KUESIONER INI DAPAT DIISI DENGAN LENGKAP DAN DIKEMBALIKAN KEPADA TIM STUDI PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

IDENTITAS PENGISI KUESIONER

Nama Daerah :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Telpon :

No. Fax :

E-mail : A. GAMBARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENGELOLAANNYA

1. Apakah tiga komponen penerimaan Daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Daerah untuk

tahun 2004?

a Pendapatan asli daerah b Dana perimbangan c Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah d Penerimaan pinjaman Daerah e Dana cadangan Daerah f Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan g Lain-lain pendapatan

2. Berapakah Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam tahun 2004?

Jawab:Rp_______________________________________________________

3. Berapakah besarnya pinjaman Daerah dalam tahun 2004? Jawab:

a Pemerintah, Rp______________________________________________

b Pemerintah Daerah Lain, Rp____________________________________

c Lembaga Keuangan Bank, Rp__________________________________

d Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rp_____________________________

e Masyarakat, Rp______________________________________________

f Lain-lain, Sebutkan:_________________Rp_______________________

4. Berapakah besarnya investasi/belanja pembangunan Daerah dalam tahun 2004? Jawab:Rp______________________________________________________

5. Berapakah besarnya Debt Service Coverage Ratio atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman Daerah

untuk tahun 2004?

a 0 s.d. 10% b 10% s.d. 20% c 20% s.d. 30% d 30% s.d. 40% e diatas 40%

{PAD + DAU + (DBH – DBHDR)} – Belanja Wajib DSCR = Pokok pinjaman + Bunga + Biaya Lain

6. Apakah Pemerintah Daerah dapat menyelesaikan pertanggungjawaban anggaran daerah secara tepat waktu?

a Ya b Tidak

7. Apakah Daerah sudah terbiasa mengumumkan pertanggungjawaban realisasi APBD kepada publik melalui surat kabar?

a Sudah b Belum

8. Apakah Pemerintah Daerah memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan keuangan Daerah? a Cukup memadai b Memadai c Kurang memadai

9. Bagaimanakah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan pelaksanaan APBD?

a Sangat aktif b Cukup aktif c Kurang aktif d Tidak aktif

10. Bagaimanakah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan APBD? (jawaban bisa lebih dari

satu)

a Cukup dalam Rapat Dengar Pendapat b Tinjauan langsung ke Proyek c Memantau secara aktif setiap pengeluaran dana untuk proyek. d Lainnya, Sebutkan: __________________________________________

B. Pembangunan Proyek Investasi Daerah

1. Berapakah Proyek yang dikerjakan langsung oleh Pemerintah Daerah?

Proyek Tahap Rencana Biaya (Rp Miliar)

No.

Jenis Jumlah Selesai Belum Selesai

1-25 26-50 51-75 76-100 >100

1. Jalan Tol

2. Rumah Sakit

3. Sekolah

4. Pasar

5. Obyek wisata

6. Transportasi Umum

7. Perkebunan

8. Pertanian

9. Pertambangan

10. Pelabuhan

11. Perpakiran

12. Pengairan

13. Lainnya

2. Darimanakah sumber pendanaan proyek atau rencana proyek yang akan dilaksanakan? (jawaban boleh lebih dari satu)

a PAD b DAU c DAK d Dana bagi hasil e Pinjaman Daerah f Bekerjasama dengan Investor g Lainnya, sebutkan:___________________________________________

3. Dari kelima sumber Pinjaman Daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber manakah yang menurut Saudara paling memungkinkan untuk Saudara pilih bilamana Saudara masih memerlukan sumber pembiayaan tambahan?(jawaban boleh lebih dari satu)

a. Pemerintah b. Pemerintah Daerah Lain c. Lembaga Keuangan Bank d. Lembaga Keuangan Bukan bank e. Masyarakat

4. Jika dibiayai dengan pinjaman, menurut perkiraan Saudara apakah terdapat proyek yang dari investasi tersebut dapat

untuk membayar bunga dan pokok pinjaman?

a. Ya, sebutkan jenis proyeknya:__________________________________ b. Tidak

5. Jika hasil investasi tidak dapat menutup pembayaran bunga dan pokok pinjaman, upaya apakah yang akan saudara

pilih? (jawaban boleh lebih dari satu)

a. Dibebankan APBD b. Proyek dijual c. Lainnya, sebutkan:___________________________________________

C. Aspek Hukum Dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah

1. Apakah Saudara telah mengetahui tentang Obligasi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah?

a. Sudah b. Belum

2. Jika sudah, apakah menurut Saudara pengaturan Obligasi Daerah dalam Undang-undang tersebut sudah cukup

lengkap?

a. Sudah b. Belum

3. Jika belum lengkap, hal-hal apa saja yang perlu ditambahkan dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut? (jawaban

boleh lebih dari satu)

a. Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penerbitan Obligasi Daerah b. Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Obligasi Daerah c. Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah d. Lainnya, sebutkan: __________________________________________

4. Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah untuk keperluan proyek milik Pemerintah Daerah, siapa

yang mewakili Pemda dalam melakukan segala tindakan hukum dalam penerbitan Obligasi tersebut?

a. Kepala Daerah. b. Kepala Proyek c. Pihak lain, sebutkan: _________________________________________

5. Apakah Saudara mengetahui bahwa penerbitan Obligasi Daerah memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan dan

DPRD?

a. ya b. tidak, jelaskan:______________________________________________

6. Menurut pendapat Saudara, apakah dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah harus dipertanggungjawabkan

secara khusus dalam pertanggungjawaban APBD?

a. ya; b. tidak, jelaskan: _____________________________________________

7. Menurut pendapat Saudara, apakah dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah harus ditempatkan dalam rekening khusus kas Daerah?

a. Ya b. Tidak, jelaskan: _____________________________________________

8. Apakah Saudara telah mengetahui dan memahami Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah?

a. Sudah b. Belum

9. Apakah menurut Saudara, Pinjaman Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan saat ini sangat diperlukan untuk terlaksananya program-program pembangunan di Daerah Saudara?

a. Diperlukan b. Belum diperlukan

10. Sehubungan dengan terbukanya peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Obligasi Daerah melalui Penawaran Umum di Pasar Modal, apakah Saudara telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal?

a. Ya b. Tidak

11. Dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, apakah Daerah siap untuk diaudit oleh konsultan hukum?

a Siap b Belum siap

12. Kalau belum siap, apakah penyebab ketidaksiapan itu? (jawaban boleh lebih dari satu)

a Tidak jelas sistem dan prosedurnya b Belum pernah diaudit oleh konsultan hukum c Masalah biaya d Lainnya, sebutkan:___________________________________________

D. Aspek Keterbukaan Dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah Dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah diperlukan keterbukaan informasi pengelolaan administrasi Pemerintahan Daerah yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut: 1. Apakah Pemerintah Daerah telah mempunyai pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik?

a. Sudah b. Belum

2. Apakah Pemerintah Daerah bersedia melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan-

ketentuan penerbitan Obligasi Daerah yang akan diatur Bapepam? a. Ya b. Tidak

3. Apakah Saudara mengetahui kewajiban untuk menunjuk lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal seperti Wali

Amanat, Lembaga Pemeringkat, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, serta Penilai? a. Ya b. Tidak

4. Apakah Saudara mengetahui kewajiban untuk melakukan rating/pemeringkatan terhadap Obligasi Daerah yang akan

diterbitkan? a. Ya b. Tidak

5. Dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, apakah Daerah siap, jika harus dilakukan pemeringkatan oleh lembaga

pemeringkat? a Siap b Tidak siap, jelaskan:_________________________________________

6. Apakah Saudara memahami risiko-risiko yang dimiliki oleh Daerah secara umum (seperti perubahan kebijakan pemerintah, persaingan antar Daerah), maupun risiko-risiko proyek yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah? a. Ya b. Tidak

7. Salah satu bentuk keterbukaan informasi awal kepada publik dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah adalah dengan

mengumumkan prospektus ringkas melalui surat kabar harian. Prospektus Ringkas adalah informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum yang bertujuan membuat Pihak lain membeli efek yang ditawarkan. Menurut pendapat Saudara, dimanakah Prospektus Ringkas tersebut diumumkan? a. Hanya harian berperedaran nasional b. Hanya harian berperedaran daerah dimana obligasi daerah diterbitkan c. Harian berperedaran daerah dan nasional

8. Apakah Daerah bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada Bapepam?

a. Bersedia b. Tidak, jelaskan:______________________________________________

9. Dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, apakah Daerah siap untuk dilakukan uji tuntas (due diligence) oleh

Penjamin Pelaksana Emisi Efek? a Siap b Tidak siap

10. Dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, apakah Daerah siap melakukan keterbukaan informasi atas Proyek yang

akan dibiayai dengan Obligasi Daerah? a Siap b Tidak siap

11. Apakah Daerah siap melaksanakan keterbukaan informasi seperti, melaporkan kejadian penting dan membuat Laporan

Tahunan? a Siap b Tidak siap

E. Aspek Akuntansi Dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang berlaku untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2005:

1. Apakah Pemerintah Daerah sudah siap melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut?

a. Sudah b. Belum

2. Jika belum, hambatan apakah yang kemungkinan dihadapi oleh Daerah?(jawaban boleh lebih dari satu)

a Peraturan Pelaksanaan belum ada b Sumber Daya Manusia kurang memadai c Kurangnya sosialisasi d Lainnya, sebutkan:_______________________________________

3. Dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, apakah Daerah siap untuk diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di

Bapepam sesuai dengan ketentuan Pasar Modal?

a Siap b Tidak siap

4. Kalau belum siap, apakah penyebab ketidaksiapan itu? (jawaban boleh lebih dari satu)

a Tidak jelas sistem dan prosedurnya b Belum pernah diaudit oleh akuntan publik c Masalah biaya d Lainnya, sebutkan:___________________________________________

5. Apakah Pemerintah Daerah sudah mulai mempersiapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut di atas?

a. Sudah b. Belum

6. Sebagai wujud dari akuntabilitas Daerah yang menerbitkan Obligasi Daerah, apakah Saudara sudah memahami bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik?

a. Sudah b. Belum

7. Sebagai wujud dari akuntabilitas Daerah yang menerbitkan Obligasi Daerah, apakah Saudara sudah memahami bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan Pemerintah Daerah kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik?

a. Sudah b. Belum

8. Sebagai konsekuensi dari penyeleggaraan Pemerintah Daerah yang menerbitkan Obligasi Daerah, apakah Saudara telah memahami bahwa Kepala Daerah diwajibkan membuat surat pernyataan (representation letter) secara berkala yang menuntut tanggung jawab Kepala Daerah atas kecukupan dan kebenaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

a. Sudah b. Belum

9. Sebagai wujud dari penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, maka sesuai peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, setiap Emiten/Perusahaan Publik diwajibkan memiliki Komite Audit. Apakah menurut Saudara, struktur kelembagaan ini dapat diterapkan dalam konteks Pemerintah Daerah.

a. Dapat b. Tidak dapat

10. Jika dapat, menurut Saudara, siapakah perangkat dalam Pemerintahan Daerah yang paling sesuai untuk disetarakan dengan Komisaris Independen dalam perusahaan?

a. Ketua DPRD b. Ketua Komisi di DPRD yang membawahi Ekonomi c. Tokoh masyarakat d. Pihak lainnya, sebutkan:_______________________________________

F. Kesimpulan dan Saran

1. Apakah Saudara tertarik untuk menerbitkan Obligasi Daerah? a Sangat tertarik b Tertarik c Tidak tertarik d Sangat Tidak Tertarik

2. Apakah Daerah berencana untuk menerbitkan Obligasi Daerah untuk mendanai Proyek-proyek Daerah?

a Ya, sebutkan jenis proyeknya:__________________________________ b Tidak

3. Apakah hal-hal yang harus segera dilaksanakan dalam rangka Penerbitan Obligasi Daerah?

a Percepat penyelesaian Peraturan Pelaksanaannya b Pergiat sosialisasi c Lainnya, Sebutkan:___________________________________________

4. Dalam rangka penyusunan peraturan tentang Penawaran Umum Obligasi Daerah, diminta saran atau masukan Saudara : a. ___________________________________________________________ b. ___________________________________________________________ c. ___________________________________________________________ d. ___________________________________________________________

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI SAUDARA, PERAN SAUDARA AKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG SANGAT BESAR BAGI KEMAJUAN BANGSA

KUESIONER LEMBAGA PEMERINGKAT

STUDI TENTANG PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

Dalam rangka mendukung studi di atas, peran serta aktif dari Lembaga Pemeringkat untuk mengisi kuesioner ini sangat diharapkan sebagai masukan dalam penyusunan Peraturan Tentang Penawaran Umum Obligasi Daerah.

MOHON KIRANYA KUESIONER INI DAPAT DIISI DENGAN LENGKAP DAN DIKEMBALIKAN KEPADA TIM STUDI TENTANG PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

IDENTITAS PENGISI KUESIONER

Nama Lembaga Pemeringkat Efek :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Telpon :

No. Fax :

E-mail :

A. Undang-Undang dan Penawaran Umum Obligasi Daerah

1. Apakah Saudara telah memahami UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang menjadi salah satu landasan hukum penerbitan Obligasi Daerah?

a. Ya, b. Belum, mengapa? jelaskan: _______________________________________

2. Dalam rangka pemeringkatan Obligasi Daerah, apakah Saudara telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai laporan keuangan pemerintahan daerah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan?

a. Ya b. Tidak

3. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 diatur bahwa Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai proyek yang menghasilkan

pendapatan, tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat dan hanya aset proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah yang dapat digunakan untuk menjamin Obligasi Daerah. Berkaitan dengan Obligasi Daerah, menurut Saudara, mana yang diperingkat? (jawaban boleh lebih dari satu)

a. Pemerintah Daerah selaku Penerbit Obligasi Daerah b. Obligasi Daerah yang diterbitkan oleh Pemda c. Proyek yang akan dibiayai dari Obligasi Daerah

4. Sehubungan dengan pertanyaan no 3 di atas, jika jawabannya lebih dari satu, maka pemeringkatan terhadap obyek mana

yang lebih ditekankan oleh Perusahaan Pemeringkat?

a. Pemerintah Daerah selaku Penerbit Obligasi Daerah b. Obligasi Daerah yang diterbitkan oleh Pemda c. Proyek yang akan dibiayai dari Obligasi Daerah

5. Menurut Saudara, pihak manakah yang paling tepat mewakili Daerah dalam menandatangani perjanjian pemeringkatan

efek?

a. Kepala Daerah b. Pimpinan Proyek c. Pejabat lain, Sebutkan: __________________________________________

6. Apakah menurut Saudara selama ini Pemerintah Daerah sudah cukup melakukan keterbukaan atas akuntabilitasnya dalam

menjalankan pemerintahannya kepada publik termasuk keterbukaan di bidang keuangan?

a. Ya, jelaskan: __________________________________________________ b. Belum, jelaskan: _______________________________________________

1

7. Apakah telah ada standar yang berlaku umum dalam melakukan pemeringkatan terhadap Pemerintah Daerah?

a. Ya, b. Belum, mengapa? jelaskan: _______________________________________

8. Apakah menurut Saudara, metode pemeringkatan efek obligasi yang selama ini digunakan untuk emiten korporasi dapat

diterapkan untuk Obligasi daerah?

a. Ya b. Tidak, Jika tidak, agar dijelaskan hal-hal yang menjadi

penyebabnya:__________________________________________________

9. Materi-materi apa yang merupakan unsur pemeringkatan terhadap Pemda selaku penerbit Obligasi Daerah (jawaban dapat

lebih dari satu)

a. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan yang dijalankan oleh Pemda (good governance) b. Laporan Keuangan Pemda c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) d. Reputasi pengurus daerah e. Sumber Daya Manusia Pemda f. Efektifitas pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah oleh DPRD g. Efektifitas pengawasan pelaksanaan APBD pemerintahan daerah oleh DPRD h. Lainnya ______________________________________________________

10. Materi-materi apa yang merupakan unsur pemeringkatan/faktor-faktor manakah yang mempengaruhi penentuan peringkat

efek Obligasi Daerah tersebut? (Jawaban dapat lebih dari satu)

a. Hasil studi kelayakan proyek b. Proyeksi keuangan proyek c. Kemampuan keuangan daerah d. Riwayat pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pemda atas pelaksanaan proyek lainnya e. Lain-lain, Sebutkan: ____________________________________________

11. Menurut saudara, risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh Pemda dalam memenuhi kewajiban pemenuhan Obligasi Daerah

yang menjadi salah satu unsur dalam pemeringkatan?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Menurut pandangan Saudara risiko-risiko apa saja yang merupakan inherent risk dalam melakukan pemeringkatan terhadap Pemda dan Obligasi Daerah yang diterbitkannya. (sebutkan minimal 4 risiko) ____________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

13. Berkaitan dengan pemeringkatan Obligasi Daerah, hal-hal apa yang perlu diungkapkan dalam Prospektus? (Jawaban dapat

lebih dari satu)

a. Hasil pemeringkatan b. Rationale pemeringkatan c. Masa berlakunya pemeringkatan d. Skala pemeringkatan e. Lain-lain, Sebutkan: ____________________________________________

14. Menurut Saudara apakah rating release Obligasi Daerah akan secara signifikan mempengaruhi investor dalam mengambil

keputusan investasi?

a. Ya b. Tidak

15. Menurut Saudara, hal-hal apakah yang dapat menjadi penyebab lambatnya monitoring peringkat Obligasi Daerah?

(Jawaban dapat lebih dari satu)

a. Keterlambatan Pemda dalam menyampaikan informasi kepada Lembaga Pemeringkat. b. Keengganan Pemda untuk menyampaikan informasi kepada Lembaga Pemeringkat. c. Lembaga Pemeringkat kurang komunikasi dengan Pemda. d. Lembaga Pemeringkat mengalami kesulitan memantau informasi Pemda karena informasi umum tentang Pemda

terbatas e. Lain-lain, Sebutkan: ____________________________________________

2

16. Apakah menurut Saudara, Emiten (Pemda) perlu diwajibkan untuk menyampaikan hasil monitoring peringkat Obligasi Daerah kepada Bapepam maupun Bursa Efek?

a. Ya b. Tidak

17. Menurut Saudara, siapa yang perlu diwajibkan untuk mengumumkan hasil monitoring peringkat Obligasi Daerah?

a. Emiten (Pemda) b. Lembaga Pemeringkat c. keduanya

18. Setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dinyatakan efektif, apakah menurut

Saudara Daerah siap melakukan keterbukaan berkelanjutan dalam rangka monitoring peringkat Obligasi Daerah?

a. Ya b. Tidak

19. Jenis informasi apakah yang dibutuhkan lembaga pemeringkat dalam rangka monitoring peringkat efek Obligasi Daerah? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Bagaimana Saudara menetapkan fee dalam penugasan pemeringkatan Pemda dan Obligasi Daerah yang diterbitkannya?

a. Berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan. b. Berdasarkan prosentase tertentu atas besarnya jumlah emisi Obligasi Daerah. c. Lainnya ______________________________________________________

B. Kesimpulan dan Saran

1. Apakah perusahaan Saudara siap untuk melakukan pemeringkatan dan monitoring peringkat efek Obligasi Daerah?

a. Sangat siap b. Siap c. Tidak Siap d. Sangat Tidak Siap

2. Apakah hal-hal yang harus segera dilaksanakan dalam rangka Penerbitan Obligasi Daerah?

a. Percepat penyelesaian Peraturan Pelaksanaannya b. Pergiat sosialisasi c. Lainnya , sebutkan:_______________________________________________

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI SAUDARA, PERAN SAUDARA AKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG SANGAT BESAR BAGI KEMAJUAN BANGSA

3

KUESIONER PROFESI PENILAI

STUDI TENTANG PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

Dalam rangka mendukung studi di atas, peran serta aktif dari Penilai untuk mengisi kuesioner ini sangat diharapkan sebagai masukan dalam penyusunan Peraturan Tentang Penawaran Umum Obligasi Daerah.

MOHON KIRANYA KUESIONER INI DAPAT DIISI DENGAN LENGKAP DAN DIKEMBALIKAN KEPADA TIM STUDI TENTANG PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

IDENTITAS PENGISI KUESIONER

Nama Penilai :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Telpon :

No. Fax :

E-mail : A. Undang-undang No 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pelaksanaannya

1. Apakah Saudara telah memahami UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang menjadi salah satu landasan hukum penerbitan Obligasi Daerah?

a Sudah b Belum

2. Apakah Saudara sudah mengetahui bahwa Penerbitan Obligasi Daerah harus dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum di Pasar Modal?

a Sudah b Belum

3. Menurut pendapat Saudara apakah Undang-undang tersebut sudah cukup lengkap dan jelas? a Sudah b Belum

4. Hal-hal apakah yang harus lebih diperjelas atau ditambahkan? (jawaban dapat lebih dari satu)

a Masalah penerbitan b Masalah pengelolaan c Masalah pertanggungjawaban d Lainnya ___________________________________________________

5. Menurut pendapat Saudara, apakah penerbitan Obligasi Daerah harus diatur dalam peraturan Penawaran Umum

tersendiri? a Ya b Tidak perlu, bisa disamakan dengan emisi corporate bond

B. Proses Penawaran Umum Obligasi daerah

1. Apakah menurut pendapat saudara sudah terdapat Daerah yang siap untuk menerbitkan Obligasi Daerah a Sudah ada: Sebutkan.................................................................................... b Belum

2. Mengingat Obligasi Daerah digunakan untuk investasi yang menghasilkan, menurut pendapat Saudara apakah

diperlukan studi kelayakan tentang proyek tersebut? a Ya b Tidak

3. Jika diperlukan, siapakah yang harus membuat studi kelayakan tersebut?

a Pemerintah Daerah b Pihak independen yang terdaftar di Bapepam

1

4. Jika Penilai diminta untuk membuat studi kelayakan proyek Obligasi Daerah, hal-hal apakah yang perlu disiapkan,

sebutkan! a __________________________________________________________ b __________________________________________________________ c __________________________________________________________ d __________________________________________________________

5. Untuk Proyek yang sifatnya meneruskan dari Proyek yang telah ada, apakah studi kelayakan masih diperlukan?

a Perlu b Tidak perlu

6. Menurut pendapat Saudara, untuk proyek yang sifatnya meneruskan Proyek yang sudah ada, apakah penilaian atas

aktiva yang telah melekat dalam Proyek tersebut masih diperlukan? a Perlu b Tidak perlu

7. Menurut Pendapat Saudara perlukah hasil studi kelayakan dimuat dalam Prospektus?

a Perlu b Tidak perlu

8. Menurut Pendapat Saudara apakah perlu dibuat standar penilaian khusus atas proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah?

a Perlu b Tidak perlu, alasannya _______________________________________

9. Bagaimana Saudara menetapkan fee dalam penugasan penilaian atas proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah? a Berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan. b Berdasarkan prosentase tertentu atas besarnya jumlah emisi Obligasi Daerah. c Lainnya ___________________________________________________

C. Kesimpulan dan Saran

1. Apakah Saudara siap untuk melakukan studi kelayakan proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah? a Sangat siap b Siap c Tidak Siap d Sangat Tidak Siap

2. Apakah hal-hal yang harus segera dilaksanakan dalam rangka Penerbitan Obligasi Daerah?

a Percepat penyelesaian Peraturan Pelaksanaannya b Pergiat sosialisasi c Lainnya, sebutkan:__________________________________________

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI SAUDARA, PERAN SAUDARA AKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG SANGAT BESAR BAGI KEMAJUAN BANGSA

2

KUESIONER PROFESI AKUNTAN

STUDI TENTANG PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

Dalam rangka mendukung studi di atas, peran serta aktif dari Kantor Akuntan Publik untuk mengisi kuesioner ini sangat diharapkan sebagai masukan dalam penyusunan Peraturan Tentang Penawaran Umum Obligasi Daerah.

MOHON KIRANYA KUESIONER INI DAPAT DIISI DENGAN LENGKAP DAN DIKEMBALIKAN KEPADA TIM STUDI TENTANG PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

IDENTITAS PENGISI KUESIONER

Nama KAP :

Nama Rekan :

Jabatan :

Alamat :

No. Telpon :

No. Fax :

E-mail : A. Undang-undang No 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pelaksanaannya

1. Apakah Saudara telah memahami UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang menjadi salah satu landasan hukum penerbitan Obligasi Daerah?

a. Ya, b. Belum, mengapa? jelaskan: ______________________________________

2. Apakah Saudara sudah mengetahui bahwa Penerbitan Obligasi Daerah harus dilakukan melalui mekanisme Pasar Modal?

a. Sudah b. Belum

3. Menurut pendapat Saudara apakah Undang-undang tersebut sudah cukup lengkap dan jelas?

a. Sudah b. Belum

4. Hal-hal apakah yang harus lebih diperjelas atau ditambahkan?

a. Masalah penerbitan b. Masalah pengelolaan c. Masalah pertanggungjawaban

5. Menurut pendapat Saudara, apakah penerbitan obligasi Daerah harus diatur dalam peraturan Penawaran Umum tersendiri?

a. Ya b. Tidak perlu, bisa disamakan dengan emisi corporate bond

B. Proses Penawaran Umum Obligasi Daerah

1. Dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, apakah Saudara sudah siap melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

a. Sudah b. Belum, sebutkan alasan Saudara ____________________________________

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat 2 UU No. 15 Tahun 2005, apakah Saudara sudah siap jika setiap hasil pemeriksaan Saudara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajib dilaporkan kepada BPK

a Sudah b Belum, sebutkan alasan Saudara _________________________________

1

3. Apakah standar pemeriksaan yang menjadi acuan Saudara dalam melakukan pemeriksaan (audit) terhadap Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah yang menerbitkan Obligasi Daerah sudah tersedia?

a. Sudah b. Belum,

Jika belum, agar dijelaskan hal-hal apa sajakah yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan standar audit tersebut _________________________________________________________________

4. Dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, apakah Saudara sudah memahami Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

a Sudah b Belum, sebutkan alasan Saudara ____________________________________

5. Menurut keyakinan saudara, apakah secara umum Saudara memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan

pemeriksaan (audit) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

a Sudah b Belum, sebutkan alasan Saudara ____________________________________

6. Apakah Saudara melihat adanya kendala-kendala teknis bagi Saudara untuk melakukan pemeriksaan (audit) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah? a Ya, jelaskan ____________________________________________________ b Tidak

7. Apakah menurut Saudara, struktur kelembagaan seperti Komite Audit dapat diterapkan dalam konteks penyelenggaraan

pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Daerah?

a Ya, jelaskan ____________________________________________________ b Tidak, jelaskan __________________________________________________

8. Apakah menurut Saudara, Pemerintah Daerah secara umum telah memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam

pengelolaan keuangan Daerah.

a Memadai b Cukup Memadai c Kurang Memadai

9. Apakah menurut Saudara, Pemerintah Daerah secara umum telah memiliki perangkat (sistem dan infrastruktur) yang

memadai dalam pengelolaan keuangan Daerah. a Memadai b Cukup Memadai c Kurang Memadai

10. Menurut pendapat Saudara, apakah Saudara yakin bahwa kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

dapat dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PP No. 24 Tahun 2005 yaitu 31 Desember 2005. a Yakin, jelaskan __________________________________________________ b Tidak Yakin , jelaskan ____________________________________________

C. Kesimpulan dan Saran

1. Apakah Saudara siap untuk melakukan audit laporan keuangan daerah dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah? a Sangat siap b Siap c Tidak Siap d Sangat Tidak Siap

2. Apakah hal-hal yang harus segera dilaksanakan dalam rangka Penerbitan Obligasi Daerah?

a Percepat penyelesaian Peraturan Pelaksanaannya b Pergiat sosialisasi c Lainnya, sebutkan________________________________________________

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI SAUDARA, PERAN SAUDARA AKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG SANGAT BESAR BAGI KEMAJUAN BANGSA

2

KUESIONER PROFESI KONSULTAN HUKUM

STUDI TENTANG PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

Dalam rangka mendukung studi di atas, peran serta aktif dari Konsultan Hukum yang mempunyai fungsi melakukan uji tuntas dan memberikan pendapat hukum atas aspek hukum berkaitan dengan Emiten yang menerbitkan Obligasi untuk mengisi kuesioner ini sangat diharapkan sebagai masukan dalam penyusunan Peraturan Tentang Penawaran Umum Obligasi Daerah.

MOHON KIRANYA KUESIONER INI DAPAT DIISI DENGAN LENGKAP DAN DIKEMBALIKAN KEPADA TIM STUDI TENTANG PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

IDENTITAS PENGISI KUESIONER

Nama Konsultan Hukum :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Telpon :

No. Fax :

E-mail :

A. Penawaran Umum Obligasi Daerah

1. Apakah Saudara telah memahami UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang menjadi salah satu landasan hukum penerbitan Obligasi Daerah?

a. Sudah

b. Belum

2. Apakah Saudara sudah mengetahui bahwa Penerbitan Obligasi Daerah harus dilakukan melalui mekanisme Pasar Modal?

a. Sudah

b. Belum

3. Menurut pendapat Saudara apakah Undang-undang tersebut sudah cukup lengkap dan jelas?

a. Sudah

b. Belum

4. Hal-hal apakah yang harus lebih diperjelas atau ditambahkan?

a. Masalah penerbitan

b. Masalah pengelolaan

c. Masalah pertanggungjawaban

5. Menurut pendapat Saudara, apakah penerbitan obligasi Daerah harus diatur dalam peraturan Penawaran Umum tersendiri?

a. Ya

b. Tidak perlu, bisa disamakan dengan penerbitan obligasi korporasi.

6. Apakah standar audit terhadap Pemerintah Daerah yang melakukan penerbitan Efek (Obligasi/surat utang lainnya) beserta standar pemberian pendapat hukum sudah tersedia?

a. Sudah

b. Belum

Jika belum, agar dijelaskan hal-hal apa sajakah yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan standar

tersebut.__________________________________________

1

2

7. Pihak manakah yang menurut Saudara paling tepat untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam menandatangani setiap perjanjian dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah?

a. Kepala Daerah

b. Pimpinan proyek

c. Pejabat lain yang ditunjuk secara khusus

d. Lain-lain, Sebutkan:_______________________________________________________

8. Apakah Saudara memahami secara detail konstruksi hukum proyek-proyek yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah yang menghasilkan pendapatan?

a. ya

b. tidak, sebutkan alasannya __________________________________________

9. Apakah Saudara melihat adanya kendala-kendala dalam memberikan pendapat hukum berkaitan dengan status kepemilikan aset daerah?

a. Ya, jelaskan: ____________________________________________________

b. Tidak

10. Di antara pihak-pihak tersebut di bawah ini, pihak-pihak mana sajakah yang harus dicakup sehubungan dengan pemberian pendapat hukum terkait dengan sengketa (litigasi) yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan hukum lainnya?

a. Pemerintah Daerah

b. Kepala Daerah

c. DPRD

d. Pimpinan proyek

e. Lain-lain, sebutkan:________________________________________

11. Mengingat bahwa obligasi daerah hanya dapat dijamin dengan proyek yang dibiayai dari obligasi daerah dan barang milik daerah yang melekat pada proyek, apakah Saudara melihat adanya kendala-kendala dalam penentuan status dan kelayakan nilai jaminan tersebut?

a. Ya, jelaskan: _____________________________________________

b. Tidak

12. Dalam penerbitan Obligasi Daerah, sebagai Konsultan, uji tuntas (due diligence) yang akan Saudara lakukan adalah terhadap?

a. Pemerintah Daerah

b. Proyek Pemda yang dibiayai oleh Obligasi

c. Pemerintah Daerah dan Proyek yang dibiayai dari dana Obligasi Daerah

d. Seluruh asset Pemda.

e. Sumber Daya Manusia Pemda

f. Lainnya sebutkan ________________________________________________

13. Dalam hal proyek yang dibiayai dari dana Obligasi Daerah dijadikan Jaminan Obligasi Daerah, menurut pendapat Saudara apakah dalam penjaminan asset tersebut perlu persetujuan dari DPRD?

a. Ya, sebutkan alasannya ___________________________________________

b. Tidak, sebutkan alasannya _________________________________________

14. Apakah menurut Saudara status proyek dan status kepemilikan aset Daerah oleh Pemerintah Daerah sejauh ini sudah cukup jelas?

a. Ya, jelaskan: ____________________________________________________

b. Tidak, jelaskan: _________________________________________________

15. Apakah Saudara melihat adanya kendala-kendala dalam penjaminan Obligasi Daerah yang berasal dari proyek ?

a. Ya, jelaskan: ____________________________________________________

b. Tidak

3

16. Berkaitan dengan penjaminan Obligasi Daerah, apakah ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata berlaku pula terhadap Pemda?

a. Ya, jelaskan: ____________________________________________________

b. Tidak, jelaskan: _________________________________________________

17. Apakah menurut saudara Daerah sudah terbiasa mengumumkan kepada publik melalui surat kabar pertanggungjawaban realisasi APBD di media masa?

a. Sudah

b. Belum

18. Apakah menurut Saudara, Pemerintah Daerah secara umum telah memiliki sumber daya manusia yang memadai dan transparan dalam pengelolaan Daerah?

a. Cukup memadai

b. Memadai

c. Kurang memadai

19. Menurut Saudara, bagaimanakah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan pelaksanaan APBD saat ini ?

a. Sangat aktif

b. Cukup aktif

c. Kurang aktif

d. Tidak aktif

20. Bagaimanakah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah menurut Saudara?

a. Cukup dalam Rapat Dengar Pendapat

b. Tinjauan langsung ke Proyek

c. Memantau secara aktif setiap pengeluaran dana untuk proyek.

d. Lainnya, sebutkan________________________________________________

21. Bagaimana Saudara menetapkan fee dalam penugasan uji tuntas dan pemberian pendapat hukum berkaitan dengan penerbitan Obligasi Daerah?

a. Berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan.

b. Berdasarkan prosentase tertentu atas besarnya jumlah emisi Obligasi Daerah.

c. Lainnya ___________________________________________________

B. Kesimpulan dan Saran

1. Apakah Saudara siap untuk melakukan uji tuntas atas Pemerintah Daerah dan proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah?

a. Sangat siap

b. Siap

c. Tidak Siap

d. Sangat Tidak Siap

2. Apakah hal-hal yang harus segera dilaksankan dalam rangka Penerbitan Obligasi Daerah?

e. Percepat penyelesaian Peraturan Pelaksanaannya

f. Pergiat sosialisasi

g. Lainnya, sebutkan:________________________________________________

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI SAUDARA, PERAN SAUDARA AKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG SANGAT BESAR BAGI KEMAJUAN BANGSA

KUESIONER PENJAMIN EMISI EFEK

STUDI TENTANG PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

Dalam rangka mendukung studi di atas, peran serta aktif dari Penjamin Emisi Efek yang mempunyai fungsi melakukan penjaminan atas Penawaran Umum Obligasi untuk mengisi kuesioner ini sangat diharapkan sebagai masukan dalam penyusunan Peraturan Tentang Penawaran Umum Obligasi Daerah.

MOHON KIRANYA KUESIONER INI DAPAT DIISI DENGAN LENGKAP DAN DIKEMBALIKAN KEPADA TIM STUDI TENTANG PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

IDENTITAS PENGISI KUESIONER

Nama Penjamin Emisi Efek :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Telpon :

No. Fax :

E-mail : A. Aspek Umum Terkait Obligasi daerah

1. Apakah Saudara telah memahami UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang menjadi salah satu landasan hukum penerbitan Obligasi Daerah?

a. Ya, b. Belum, mengapa? jelaskan: _____________________________________

2. Apakah Saudara sudah mengetahui bahwa Penerbitan Obligasi Daerah harus dilakukan melalui mekanisme Pasar Modal?

a. Sudah b. Belum

3. Menurut pendapat Saudara apakah Undang-undang tersebut sudah cukup lengkap dan jelas?

a. Sudah b. Belum

4. Hal-hal apakah yang harus lebih diperjelas atau ditambahkan?

a. Masalah penerbitan b. Masalah pengelolaan c. Masalah pertanggungjawaban

5. Menurut pendapat Saudara, apakah penerbitan Obligasi Daerah harus diatur dalam peraturan Penawaran Umum tersendiri?

a. Ya b. Tidak perlu, bisa disamakan dengan penerbitan corporate bond.

6. Apakah Saudara telah mengetahui bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistim Akuntansi Pemerintahan yang disusun oleh Kepala Daerah?

a. Sudah. b. Belum, mengapa? jelaskan: _____________________________________

7. Jika Sudah, apakah Saudara telah cukup memahami Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang disusun tersebut.

a. Cukup memahami. b. Belum memahami, mengapa? jelaskan: ____________________________

8. Apakah menurut Saudara Daerah sudah terbiasa mengumumkan kepada publik melalui surat kabar pertanggungjawaban realisasi APBD di media masa?

a. Sudah b. Belum

1

9. Apakah menurut Saudara, Pemerintah Daerah secara umum teleh memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan keuangan Daerah?

a. Cukup memadai b. Memadai c. Kurang memadai

10. Menurut Saudara, bagaimanakah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan pelaksanaan APBD saat ini ?

a. Sangat aktif b. Cukup aktif c. Kurang aktif d. Tidak aktif

11. Bagaimanakah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah menurut Saudara ?

a. Cukup dalam Rapat Dengar Pendapat b. Tinjauan langsung ke Proyek c. Memantau secara aktif setiap pengeluaran dana untuk proyek. d. Lainnya, sebutkan_____________________________________________

12. Apakah Saudara mempunyai pengetahuan yang cukup tentang proyek-proyek yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah yang menghasilkan pendapatan?

a. ya b. tidak, jelaskan ________________________________________________

B. Proses penawaran Umum Obligasi daerah

1. Apakah menurut pendapat Saudara sudah terdapat Daerah yang siap untuk menerbitkan Obligasi Daerah

a. Sudah ada: Sebutkan___________________________________________ b. Belum

2. Apakah Daerah sudah siap untuk dilakukan due diligence dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah?

a. Sudah b. Belum

3. Legal Audit apakah yang diperlukan dalam rangka Penerbitan Obligasi Daerah?

a. Cukup atas proyek yang akan dibiayai dengan obligasi Daerah b. Proyek dan Pemdanya

4. Menurut pendapat Saudara, siapakah yang harus bertanggung jawab atas Pernyataan Pendaftaran Obligasi Daerah?

a. Kepala Daerah saja b. Kepala Daerah dan Ketua DPRD c. Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD d. Kepala Daerah dan Kepala Unit Yang membawahi proyek yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah e. Kepala Daerah dan Pimpinan Proyek.

5. Menurut pendapat Saudara, Berapakah periode laporan keuangan yang harus dicantumkan dalam prospektus?

a. 3 tahun b. 2 tahun

6. Dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, menurut pendapat Saudara Apakah perlu diatur secara tersendiri mengenai prospektus ringkas?

a. Ya seperti halnya Peraturan Bapepam No IX.C.3 b. Tidak perlu, Daerah diberi kebebasan mengenai apa yang dimuat dalam prospektus ringkas.

7. Menurut pendapat Saudara Pengumuman prospektus ringkas wajib diumumkan melalui :

a. Harian berperedaran nasional b. Harian berperedaran daerah dimana obligasi daerah diterbitkan c. Harian berperedaran daerah dan nasional

8. Apakah penjatahan efek dalam penawaran umum Obligasi Daerah, perlu mengutamakan investor Daerah dimana obligasi Daerah diterbitkan?

a. Ya b. Tidak

2

9. Apakah dalam prospektus mengenai Keterangan tentang Proyek wajib dimuat :

a. Ringkasan studi kelayakan b. Laporan lengkap studi kelayakan c. Keduanya

10. Bagaimana Saudara menetapkan fee dalam penugasan due diligence dan jasa yang diberikan Penjamin Emisi Efek berkaitan dengan penerbitan Obligasi Daerah?

a. Berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan. b. Berdasarkan prosentase tertentu atas besarnya jumlah emisi Obligasi Daerah. c. Lainnya _____________________________________________________

C. Kesimpulan dan Saran

1. Apakah Saudara siap untuk melakukan uji tuntas atas Pemerintah Daerah dan proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah?

a. Sangat siap b. Siap c. Tidak Siap d. Sangat Tidak Siap

2. Apakah hal-hal yang harus segera dilaksankan dalam rangka Penerbitan Obligasi Daerah?

a. Percepat penyelesaian Peraturan Pelaksanaannya b. Pergiat sosialisasi c. Lainnya, sebutkan:____________________________________________

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI SAUDARA, PERAN SAUDARA AKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG SANGAT BESAR BAGI KEMAJUAN BANGSA

3

KUESIONER - WALI AMANAT

STUDI TENTANG PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

Dalam rangka mendukung studi di atas, peran serta aktif dari Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi untuk mengisi kuesioner ini sangat diharapkan sebagai masukan dalam penyusunan Peraturan Tentang Penawaran Umum Obligasi Daerah

MOHON KIRANYA KUESIONER INI DAPAT DIISI DENGAN LENGKAP DAN DIKEMBALIKAN KEPADA TIM STUDI TENTANG PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

IDENTITAS PENGISI KUESIONER

Nama Wali Amanat :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Telpon :

No. Fax :

E-mail :

A. Undang-Undang dan Penawaran Umum Obligasi Daerah

1. Apakah Saudara telah memahami UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang menjadi salah satu landasan hukum penerbitan Obligasi Daerah?

a. Ya, b. Belum, mengapa? jelaskan: ________________________________________

2. Apakah Saudara sudah mengetahui bahwa Penerbitan Obligasi Daerah harus dilakukan melalui mekanisme Pasar Modal?

a. Sudah b. Belum

3. Menurut pendapat Saudara apakah Undang-undang tersebut sudah cukup lengkap dan jelas?

a. Sudah b. Belum

4. Hal-hal apakah yang harus lebih diperjelas atau ditambahkan?

a. Masalah penerbitan b. Masalah pengelolaan c. Masalah pertanggungjawaban

5. Menurut pendapat Saudara, apakah penerbitan obligasi Daerah harus diatur dalam peraturan Penawaran Umum tersendiri?

a. Ya b. Tidak perlu, bisa disamakan dengan penerbitan corporate bond.

6. Apakah Saudara telah mengetahui bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan sistim akuntansi pemerintahan yang disusun oleh Kepala Daerah?

a. Sudah. b. Belum, mengapa? jelaskan: ________________________________________

7. Jika Sudah, apakah Saudara telah cukup memahami Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang disusun tersebut.

a. Cukup memahami. b. Belum memahami, mengapa? jelaskan: _______________________________

1

2

8. Apakah menurut Saudara Daerah sudah terbiasa mengumumkan kepada publik melalui surat kabar pertanggungjawaban realisasi APBD di media masa?

a. Sudah b. Belum

9. Apakah menurut Saudara, Pemerintah Daerah secara umum teleh memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan keuangan Daerah?

a. Cukup memadai b. Memadai c. Kurang memadai

10. Bagaimanakah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan pelaksanaan APBD saat ini menurut Saudara?

a. Sangat aktif b. Cukup aktif c. Kurang aktif d. Tidak aktif

11. Bagaimanakah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah menurut Saudara?

a. Cukup dalam Rapat Dengar Pendapat b. Tinjauan langsung ke Proyek c. Memantau secara aktif setiap pengeluaran dana untuk proyek. d. Lainnya, sebutkan________________________________________________

12. Apakah Saudara mempunyai pengetahuan yang cukup tentang proyek-proyek yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang menghasilkan revenue?

a. ya b. tidak Jika tidak, agar dijelaskan mengapa._____________________________________

13. Dalam penerbitan Obligasi Daerah, sebagai Wali Amanat, due diligence yang akan Saudara lakukan adalah terhadap?

a. Pemerintah Daerah b. Proyek Pemda yang dibiayai oleh Obligasi c. Pemerintah Daerah dan Proyek yang dibiayai dari dana Obligasi d. Lainnya, ._______________________________________________________

14. Menurut pendapat Saudara, bagaimana penyelesaian kegagalan kewajiban Pemda atas Obligasi yang diterbitkannya karena proyek yang dibangun tidak cukup menghasilkan untuk memenuhi kewajiban Obligasi Daerah?

a. Dilakukan Restrukturisasi b. Pemda wajib menyelesaikannya dari APBD c. Proyek diambil alih atau dijual. d. Lainnya, .__________________________ ____________________________

15. Apakah menurut Saudara status proyek dan status kepemilikan aset Daerah Oleh Pemerintah Daerah sejauh ini sudah cukup jelas?

a. Ya b. Tidak, jelaskan: _________________________________________________

16. Apakah Saudara melihat adanya kendala-kendala dalam penjaminan Obligasi Daerah yang berasal dari proyek ?

a. Ya, jelaskan: ____________________________________________________ b. Tidak

17. Apakah menurut pendapat Saudara, untuk memastikan bahwa penggunaan dana Obligasi sesuai dengan peruntukkan proyeknya, maka dana hasil obligasi perlu ditampung dalam rekening khusus ?

a. Ya, jelaskan: ____________________________________________________ b. Tidak, jelaskan: _________________________________________________

18. Apakah menurut pendapat Saudara, untuk memastikan pemenuhan kewajiban Obligasi Daerah, Pemerintah Daerah perlu membentuk sinking fund?

a. Ya, jelaskan: ____________________________________________________ b. Tidak, jelaskan: _________________________________________________

3

19. Mengingat bahwa Obligasi Daerah hanya dapat dijamin dengan Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah dan barang milik daerah yang melekat pada Proyek, apakah Saudara melihat adanya kendala-kendala dalam penentuan status dan kelayakan nilai jaminan tersebut?

a. Ya, jelaskan: ____________________________________________________ b. Tidak, jelaskan: _________________________________________________

20. Di antara data dan informasi tersebut di bawah ini, informasi dan data mana sajakah yang harus dicakup sehubungan dengan keterbukaan informasi yang harus disampaikan kepada pemegang obligasi?

a. Sistem Pemerintah Daerah termasuk penerapan good governance. b. Data dan Informasi tentang Proyek yang dibiayai Obligasi Daerah. c. Keuangan Pemerintah Daerah. d. Pendapatan Proyek yang dibiayai Obligasi Daerah. e. Risiko yang dihadapi Pemerintah Daerah f. Risiko yang dihadapi oleh Proyek g. Lain-lain, sebutkan:_______________________________________________

21. Bagaimana Saudara menetapkan fee dalam penugasan selaku Wali Amanat yang mewakili kepentingan pemegang Obligasi Daerah?

a. Berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan.

b. Berdasarkan prosentase tertentu atas besarnya jumlah emisi Obligasi Daerah.

c. Lainnya ________________________________________________________

B. Kesimpulan dan Saran

1. Apakah perusahaan Saudara siap untuk melakukan tugas sebagai Wali Amanat jika Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah?

a. Sangat siap b. Siap c. Tidak Siap d. Sangat Tidak Siap

2. Apakah hal-hal yang harus segera dilaksankan dalam rangka Penerbitan Obligasi Daerah?

a. Percepat penyelesaian Peraturan Pelaksanaannya b. Pergiat sosialisasi c. Lainnya, sebutkan:_______________________________________________

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI SAUDARA, PERAN SAUDARA AKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG SANGAT BESAR BAGI KEMAJUAN BANGSA

HASIL KUESIONER PENILAI

Permasalahan Sudah % Belum % Apakah Sudah paham UU 33 Tahun 2004 4 80 1 20 Apakah sudah mengetahui bahwa penerbitan Obligasi Daerah melalui Pasar Modal 5 100 0 Apakah UU tersebut sudah lengkap 2 40 3 60 Apakah sudah terdapat pemda yang siap menerbitkan OD 5 100 0 Ya % Tidak % Apakah OD perlu diatur dalam peraturan Penawaran Umum tersendiri 2 40 3 60 Apakah diperlukan studi kelayakan proyek 5 100 0 Apakah studi kelayakan masih diperlukan untuk proyek yang sifatnya melanjutkan 5 100 0 Apakah perlu penilaian aktiva untuk proyek yang sifatnya melanjutkan 5 100 0 Apakah hasil studi kelayakan perlu dimuat dalam prospektus 5 100 0 Apakah perlu standar penilaian khusus atas proyek dari Obligasi Daerah 2 40 3 60

Kesimpulan siap % Tdk siap % Apakah siap untuk melakukan uji tuntas 5 100 0

Yang harus dilakukan Selesaikan

PP % Sosialisasi % Lainnya % 4 80 2 0

HASIL KUESIONER PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Permasalahan Sudah % Belum %

Apakah Sudah paham UU 33 Tahun 2004 4 80 1 20 Apakah sudah mengetahui bahwa penerbitan Obligasi Daerah melalui Pasar Modal 5 100 0 Apakah UU tersebut sudah lengkap 2 40 3 60 Apakah sudah paham PP No. 24 tahun 2004 1 20 4 80 apakah Pemda sudah terbiasa mengumumkan LK pada publik 0 5 100 Apakah sudah terdapat Pemda yang siap menerbitkan OD 4 80 1 20 Apakah Daerah siap untuk di due diligence 1 20 4 80 Ya % Tidak % Apakah OD perlu diatur dalam peraturan Penawaran Umum tersendiri 3 60 2 40 Apakah mempunyai pengetahuan tentang proyek-proyek Pemda 1 20 4 80 Apakh perlu diatur prospektus ringkas dalam peraturan tersendiri 4 80 1 20 Apakah dalam penjatahan perlu mengutamakan investor Daerah 2 40 3 60

memadai % cukup

memadai % tidak

memadai % SDM pemda untuk pengelolaan keuangan Daerah 1 20 0 4 80

Kesimpulan siap % Tdk siap % Apakah siap untuk melakukan uji tuntas 3 60 2 40

Yang harus dilakukan Selesaikan

PP % Sosialisasi % Lainnya % 4 80 4 80 0

HASIL KUESIONER WALI AMANAT

Permasalahan Sudah % Belum % Apakah Sudah paham UU 33 Tahun 2004 2 100 0 Apakah sudah mengetahui bahwa penerbitan Obligasi Daerah melalui Pasar Modal 2 100 0 Apakah UU tersebut sudah lengkap 2 100 0 Apakah sudah mengetahui PP 24 tahun 2005 0 2 100 Apakah Pemda sudah terbiasa mengumumkan Lk kepada Publik 0 2 100 Ya % Tidak % Apakah OD perlu diatur dalam peraturan Penawaran Umum tersendiri 0 2 100 Apakah memiliki pengetahuan yang cukup tentang proyek-proyek Pemda 1 50 1 50 Apakah status kepemilikan aset Pemda sudah jelas 2 100 0 Apakah dana hasil obligasi perlu ditampung dalam rekening khusus 1 50 1 50 Apakah perlu adanya singking fund 2 100 0 Apakah terdapat kendala dalam penetuan status dan kelayakan jaminan 2 100 0

Kesimpulan siap % Tdk siap % Apakah siap untuk melakukan uji tuntas 2 100 0

Yang harus dilakukan Selesaikan

PP % Sosialisasi % Lainnya % 2 100 1 50 0

HASIL KUESIONER UNTUK AKUNTAN

Permasalahan Sudah % Belum % Apakah Sudah paham UU 33 Tahun 2004 8 100 Apakah UU tersebut sudah lengkap 5 62.5 3 37.5 Apakah siap melakukan audit 4 50 3 37.5 Apakah siap melaporkan hasil audit ke BPK 5 62.5 2 25 Apakah standar pemeriksaan terhadap audit LK Daerah sudah ada 3 37.5 5 62.5 Apakah sudah paham PP No. 24 tahun 2005 6 75 2 12.5 Apakah memiliki SDM untuk audit LK Daerah 6 75 1 12.5 Ya % Tidak % Apakah ada kendala teknis audit LK Daerah 7 87.5 1 12.5 Apakah lembaga spt komite audit bisa diterapkan 4 50 4 50 Apakah OD perlu diatur dalam peraturan tersendiri 8 100 kewajiban penyusunan LK Daerah tepat waktu 1 12.5 7 87.5

memadai % cukup memadai %

tidak memadai %

SDM pemda untuk pengelolaan keuangan Daerah 6 75 sistim dan infrastruktur pemda untuk pengelolaan keuangan Daerah 6 75

Kesimpulan Untuk mengaudit LK Daerah siap % Tdk siap % 6 75 1 25

Yang harus dilakukan Selesaikan

PP % Sosialisasi % Lainnya % 8 100 5 62.5 3 37.5

HASIL KUESIONER UNTUK KONSULTAN HUKUM

Permasalahan Sudah % Belum % Apakah Sudah memahami UU 33 Tahun 2004 7 100 0 Mengetahui bahwa penerbitan Obligasi Daerah melalui Pasar Modal 7 100 0 Apakah UU tersebut sudah lengkap dan jelas 2 28.57143 5 71.42857 Apakah sudah tersedia standar pemberian pendapat hukum 3 42.85714 4 57.14286 Apakah Daerah sudah terbiasa mempublikasikan laporan keuangan 0 7 100 Ya % Tidak % Apakah penerbitan Obligasi Daerah memerlukan peraturan Penawaran Umum tersendiri 5 71.42857 2 28.57143 Apakah Paham konstruksi hukum proyek-proyek Pemerintah Daerah 4 57.14286 3 42.85714 Apakah terdapat kendala dalam memberikan pendapat hukum aset pemda 5 71.42857 2 28.57143 Apakah terdapat kendala dalam penentuan status dan kelayakan jaminan 5 71.42857 2 28.57143 Apakah dalam penjaminan aset memerlukan persetujuan DPRD 5 71.42857 2 28.57143 Apakah ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata bisa untuk Pemda 3 42.85714 4 57.14286 Apakah status proyek dan status kepemilikan aset Daerah sudah jelas 2 28.57143 5 71.42857 Apakah terdapat kendala dalam penjaminan obligasi Daerah 4 57.14286 3 42.85714

memadai % cukup

memadai % tidak

memadai % SDM pemda untuk pengelolaan keuangan Daerah 0 1 14.28571 6 85.71429

Kesimpulan siap % Tdk siap % Apakah siap melakukan uji tuntas dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah 7 100 0

Selesaikan

PP % Sosialisasi % Lainnya % Yang harus dilakukan dalam rangka penerbitan obligasi daerah 6 85.71429 5 71.42857 2 28.57143

HASIL KUESIONER PEMERINGKAT EFEK

Permasalahan Sudah % Belum %

Apakah Sudah paham UU 33 Tahun 2004 2 100 0 Apakah sudah paham PP No. 24 tahun 2004 2 100 0 Apakah daerah sudah cukup melakukan keterbukaan di bidang keuangan 0 2 100 Apakah telah memiliki standar pemeringkatan untuk Daerah 2 100 0 Ya % Tidak % Apakah metode rating corporate bond bisa untuk OD 0 2 100 Apakah rating release Obligasi Daerah akan secara signifikan mempengaruhi investor 2 100 0 Apakah emiten diwajibkan menyampaikan hasil peringkat efek kepada Bapepam 2 100 0 Apakah daerah siap melakukan continuing disclosue 1 50 1 50

Kesimpulan siap % Tdk siap % Apakah siap untuk melakukan pemeringkatan 2 100 0

Selesaikan PP % Sosialisasi % Lainnya % Yang harus dilakukan

2 100 0 0

LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-…/PM/…. Tanggal : …………..

PERATURAN NOMOR VIII.G.XXX : PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DALAM OBLIGASI DAERAH

1. UMUM

a. Peraturan ini menetapkan bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Emiten yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah, baik untuk keperluan penyajian kepada masyarakat maupun untuk disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

b. Peraturan ini merupakan pedoman penyajian laporan keuangan bagi Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah. Hal-hal mengenai bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak diatur dalam peraturan ini, harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (DSAP) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

c. Laporan keuangan dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam SAP yang diterbitkan oleh DSAP, yaitu meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Seluruh data yang disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas terbuka dan tersedia untuk publik.

2. KHUSUS

a. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Daerah.

b. Bahasa Pelaporan

Laporan keuangan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dimaksud harus memuat informasi yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

c. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Daerah adalah mata uang rupiah.

d. Periode Pelaporan

Periode pelaporan keuangan Daerah mencakup periode satu tahun. Apabila, dalam situasi tertentu, tanggal laporan keuangan Daerah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, Daerah harus mengungkapkan informasi berikut:

1) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,

2) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

e. Saling Hapus (Offseting)

Pos aset dan kewajiban, dan pos pendapatan dan belanja tidak boleh saling hapus, kecuali diperkenankan oleh SAP.

f. Konsistensi Penyajian

1) Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:

a) perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau

b) Perubahan penyajian yang diperkenankan oleh SAP.

2) Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan, maka alasan dan sifat perubahan seandainya dilakukan reklasifikasi harus diungkapkan.

g. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Daerah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan

“Material” adalah istilah yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu yang dianggap wajar untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan dan Bapepam. Kecuali ditentukan secara khusus, pengertian material adalah 5% dari jumlah seluruh aktiva untuk akun-akun aktiva, 5% dari jumlah seluruh kewajiban untuk akun-akun kewajiban, 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun-akun ekuitas, 10% dari pendapatan untuk akun-akun laba rugi, dan 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi.

1) Akun-akun yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan. Untuk akun-akun yang nilainya tidak material, tetapi merupakan komponen utama laporan keuangan, harus disajikan tersendiri. Sedangkan untuk akunakun yang nilainya tidak material, dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri, namun harus dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Akun yang berbeda tetapi mempunyai sifat atau fungsi yang sama dapat digabungkan dalam satu pos jika saldo masing-masing akun tidak material. Jika penggabungan beberapa akun di atas mengakibatkan jumlah keseluruhan menjadi material, maka unsur yang jumlahnya terbesar agar disajikan tersendiri.

h. Informasi Komparatif

Dalam rangka penyampaian laporan berkala, laporan keuangan tahunan harus disajikan secara perbandingan untuk 2 (dua) tahun terakhir. Sedangkan untuk laporan keuangan interim harus disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Laporan Realisasi APBD interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan.

Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan interim harus disertakan dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

i. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, harus disertai dengan pernyataan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

j. Koreksi Kesalahan dan Perubahan Kebijakan Akuntansi harus diperlakukan sebagai berikut :

1) Koreksi Kesalahan

a) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

b) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

c) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

d) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.

e) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

f) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

g) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

h) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

i) Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

a) Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

b) Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

a. Laporan Keuangan terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

2) Neraca

3) Laporan Arus Kas

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Pengertian

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan,

belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2) Komponen Utama laporan Realisasi Anggaran

a) pendapatan;

b) belanja;

c) transfer;

d) surplus/defisit;

e) pembiayaan;

f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

3) Rincian Komponen Laporan Realisasi Anggaran

a) Pendapatan;

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b) Belanja;

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c) Transfer;

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d) Surplus/defisit;

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

e) Pembiayaan;

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

c. Neraca

1) Pengertian

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dalam neraca, aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

2) Komponen Utama Neraca

a) Aset

(1) Aset Lancar

(a) Kas dan Setara Kas

(b) Investasi Jangka Pendek

(c) Piutang Pajak dan Bukan Pajak

(d) Persediaan

(2) Aset Non Lancar

(a) Investasi Jangka Panjang

(b) Aset Tetap

(c) Dana Cadangan

(d) Aset Non Lancar Lainnya

b) Kewajiban

(1) Kewajiban Jangka Pendek

(2) Kewajiban Jangka Panjang

c) Ekuitas Dana

(1) Ekuitas Dana Lancar

(2) Ekuitas Dana Investasi

(3) Ekuitas Dana Cadangan

3) Rincian Komponen Neraca

a) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

(1) Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

(a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

(b) berupa kas dan setara kas.

Aset Lancar dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:

(a) Kas dan Setara Kas

- Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

- Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas antara lain adalah:

• Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan; dan

• Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

- Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

(b) Investasi Jangka Pendek

- Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan

dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

- Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

• Dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan;

• Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;

• Berisiko rendah.

- Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas :

• Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);

• Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

- Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah :

• Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;

• Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau

• Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek .

- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan.

- Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

(c) Piutang Pajak dan Bukan Pajak

- Merupakan piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Piutang ini disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan bagian yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

(d) Persediaan

- Persediaan merupakan aset yang berwujud:

• Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;

• Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses

produksi;

• Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

• Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

- Persediaan disajikan sebesar:

• Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

• Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

• Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

(2) Aset Non Lancar

(a) Investasi Jangka Panjang

- Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

- Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

- Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa :

• Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;

• Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

• Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;

• Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

• Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;

• Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan

modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

- Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

- Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(b) Aset Tetap

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

- Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

• Tanah;

• Peralatan dan Mesin;

• Gedung dan Bangunan;

• Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

• Aset Tetap Lainnya; dan

• Konstruksi dalam Pengerjaan.

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

• Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

• Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

• Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

• Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur

berdasarkan biaya perolehan.

- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

- Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

- Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

- Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.

- Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada

mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(c) Dana Cadangan

- Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

- Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

(d) Aset Non Lancar Lainnya

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan).

b) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar merupakan kewajiban tidak lancar.

Kewajiban yang jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dapa diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

(a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(b) Daerah bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

(c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

c) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Ekuitas Dana terdiri dari:

(1) Ekuitas Dana Lancar yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

(2) Ekuitas Dana Investasi yaitu mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan

kewajiban jangka panjang.

(3) Ekuitas Dana Cadangan yaitu mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Laporan Arus Kas

1) Pengertian

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

2) Komponen Utama Laporan Arus Kas

a) Arus kas dari aktivitas operasi

(1) Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

(2) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya; dan transfer masuk.

(3) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain/tek terduga, dan transfer keluar.

(4) Daerah harus menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung (direct method)

b) Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan

(1) Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.

(2) Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya.

(3) Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya.

c) Arus kas dari aktivitas pembiayaan

(1) Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

(2) Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan surat utang negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman, dan pencairan dana cadangan.

(3) Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman jangka panjang, dan pembentukan dana cadangan.

d) Arus kas dari aktivitas non anggaran

(1) Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.

(2) Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan perhitungan

fihak ketiga dan kiriman uang masuk

(3) Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran penghitungan fihak ketiga.

3) Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Arus kas sehubungan dengan pos luar biasa harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan disajikan tersendiri.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

1) Umum

a) Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

b) Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

(1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

(3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

(5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

(6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

d) Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan

f) mlah. Pengungkapan hal tersebut harus

g)

ertanggungan asuransi. Dalam hal tidak diasuransikan, harus diungkapkan

h) akup tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur

dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan dengan menggunakan kata “sebagian” tidak diperkenankan untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumenyatakan nilai atau persentasenya.

Aktiva yang dijaminkan harus diungkapkan dalam penjelasan masingmasing pos. Apabila aktiva perusahaan diasuransikan, harus diungkapkan jenis dan nilai aktiva yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi serta pendapat manajemen atas kecukupan palasannya.

Peraturan ini tidak menentukan bentuk penyajian Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian, pengungkapannya menc

yang diuraikan dalam angka 2) berikut ini.

2) an

b) uangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Undang-Undang

(1)

ensifikasi/ekstensifikasi perpajakan,

(2)

si, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca

(3)

oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca

c)

(1)

(a) ikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai

(b) ealisasi dan rencana kinerja

(c) wa informasi kinerja

andal

(2)

(c) kan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah

(d) ahami

bedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.

d)

(1)

(a) le value), nilai

(b) basis akrual untuk

(c)

Unsur-unsur Catatan atas laporan Keuang

a) Gambaran Umum Pemerintah Daerah

Kebijakan Fiskal/KeAPBN/Perda APBD

Yang harus diungkapkan antara lain:

Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intpengembangan pasar surat utang negara.

Asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflapembayaran.

Perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlulaporan keuangan.

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan harus:

Menguratujuan;

Memberikan gambaran yang jelas atas rkeuangan dalam satu entitas pelaporan; dan

Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahkeuangan yang dilaporkan adalah relevan dan

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus:

(a) Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;

(b) Menyajikan data historis yang relevan;

Membandingditetapkan;

Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memindikator, hasil, dan per

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Dalam bagian ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan nilai historis (historical cost), nilai kini (current cost), nilai realisasi (realizabwajar (fair value) berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan dan alasan menggunakan mata uang

pelaporan selain rupiah. Apabila terdapat perubahan mata uang pelaporan, diungkapkan alasannya, kurs yang digunakan dalam pengukuran kembali

dan laporan laba rugi yang disajikan g sebelumnya.

pelaporan.

(2)

uti, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

dan Bukan Pajak;

ka Panjang;

innya;

n; dan

e)

atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan aran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta informasi

(1)

ncian pendapatan dan transaksi dalam bentuk barang dan jasa dengan mengungkapkan taksiran nilai jasa pada tanggal transaksi.

(2)

antara lain rincian belanja dan transaksi belanja dalam g dan jasa dengan mengungkapkan taksiran nilai barang dan jasa transaksi.

(3)

kapkan antara lain rincian transfer dengan menyebutkan jenis, kepada siapa transfer dilakukan.

(4)

ngeluaran pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dengan

nilai barang dan jasa pada tanggal transaksi.

(5)

erta jenis

dari setara kas selama periode pelaporan.

(6)

atau penjabaran, dan ikhtisar neraca sebagai perbandingan dalam mata uan

(d) Alasan perubahan periode

Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan akuntansi melip

(a) Kas dan setara kas;

(b) Investasi Jangka Pendek;

(c) Piutang Pajak

(d) Persediaan;

(e) Investasi Jang

(f) Aset Tetap;

(g) Dana Cadangan;

(h) Aset Non Lancar La

(i) Pendapata

(j) Belanja.

Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

Penjelasan penyajian Laporan Realisasi Anggtambahan.

Pendapatan

Yang harus diungkapkan antara lain ripendapatanbarang dan

Belanja

Yang harus diungkapkanbentuk baranpada tanggal

Transfer

Yang harus diungjumlah, dan pihak

Pembiayaan

Yang harus diungkapkan antara lain rincian penerimaan dan pepembiayaan dan transaksimengungkapkan taksiran

Kas dan Setara Kas

Yang harus diungkapkan antara lain:

(a) Jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan.

(b) Rincian jumlah penempatan di bank berdasarkan nama bank smata uang asing

(c) Kisaran tingkat bunga

Investasi Jangka Pendek

Yang harus diungkapkan antara lain:

(a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi

tersebut

nilai wajar dan alasan penerapannya

(7)

rkait, jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya.

(8)

(a)

imaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada

asuk persediaan dengan kondisi rusak atau usang.

(9)

(c) pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi

(d) nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan

an nilai wajar dan alasan penerapannya;

an pos investasi.

(10)

(a) ilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying

(b) mlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

perubahan nilai, jika ada;

- eliputi:

• tat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir

(b) Jenis-jenis investasi

(c) Perubahan harga pasar

(d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan

(e) Investasi yang dinilai dengan

Piutang Pajak dan Bukan Pajak

Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak teuang muka, dan

Persediaan

Yang harus diungkapkan antara lain:

Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dmasyarakat ; dan

(b) Kondisi persediaan term

Investasi Jangka Panjang

Yang harus diungkapkan antara lain:

(a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

(b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

Perubahan hargajangka panjang;

Penurunan tersebut;

(e) Investasi yang dinilai deng

(f) Perubah

Aset Tetap

Yang harus diungkapkan antara lain:

Dasar penamount);

Rekonsiliasi jumenunjukkan:

- Penambahan;

- Pelepasan;

- Akumulasi penyusutan dan

- Mutasi aset tetap lainnya.

Informasi penyusutan, m

• Nilai penyusutan;

• Metode penyusutan yang digunakan;

• Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

Nilai terca

periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

(a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

(b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

m konstruksi; dan

dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus g

bali aset tetap;

(d) iap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya

etiap jenis aset tetap;

(11)

kapkan antara lain rincian dana cadangan berdasarkan

(12)

tara lain:

tiva yang bersangkutan;

(d) lasifikasi aktiva yang sebelumnya tidak termasuk dalam

(e) l (scrapped) : nilai tercatat dan nilai realisasi bersih.

(13)

(a) an berdasarkan jenis hutang, nama kreditur, jenis mata uang

(d) batasan perolehan hutang baru dan ketentuan mengenai rasio

disi kewajiban (misalnya kondisi default).

(14)

nis mata uang serta nilainya;

(d) silitas pinjaman yang diperoleh, termasuk jumlah dan

(c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dala

(d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetapdiun kapkan:

(a) Dasar peraturan untuk menilai kem

(b) Tanggal efektif penilaian kembali;

(c) Jika ada, nama penilai independen;

Hakikat setpengganti;

(e) Nilai tercatat s

Dana Cadangan

Yang harus diungperuntukkannya.

Aset Non Lancar Lainnya

Yang harus diungkapkan an

(a) Rincian aktiva lain-lain;

(b) Sifat dan uraian penting dari ak

(c) Amortisasi beban tangguhan;

Alasan perubahan kaktiva lain-lain; dan

Untuk jenis aktiva tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara aktif dandimiliki untuk tujuan dijua

Kewajiban Jangka Pendek

Yang harus diungkapkan antara lain:

Rincian kewajibserta nilainya;

(b) Kisaran tingkat bunga dan saat jatuh tempo;

(c) Jaminan yang diberikan dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan;

Persyaratan lain yang penting, seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pemkeuangan;

(e) Penjelasan mengenai kon

Kewajiban Jangka Panjang

Yang harus diungkapkan antara lain:

(a) Rincian kewajiban berdasarkan nama bank, je

(b) Kisaran tingkat bunga dan saat jatuh tempo;

(c) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;

Penjelasan tentang fa

tujuan perolehannya;

ng,

(f)

(g) ratan lain yang penting seperti adanya pembatasan pembagian

(h) po dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

ja klasifikasikan sebagai kewajiban jangka

-

n perjanjian lama dan baru yang meliputi tanggal kesepakatan,

(15)

uitas dana lancar, ekuitas dana .

(16)

Yan diungkapkan antara lain:

nnya dalam

asing;

kan, alasan untuk tidak melakukannya.

(17) Per lahan Mendasar

(a)

• timasi yang mempengaruhi periode berjalan; dan

periode mendatang. Jika penghitungan atang tidak praktis kenyataan tersebut

(b) r

• ntansi terhadap periode

• ormasi komparatip; dan

informasi komparatip telah dinyatakan kembali atau atakan kembali informasi komparatip

(e) Penjelasan mengenai kondisi kewajiban (misalnya restrukturisasi hutakondisi default);

Jaminan yang diberikan dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan;

Persyadividen, pembatasan rasio tertentu dan atau pembatasan perolehan hutang baru;

Pengungkapan informasi sehubungan dengan kewajiban berbunga jangka panjang yang akan jatuh temse k tanggal neraca tetapi tetap dipanjang, antara lain adalah:

Nama bank dan jumlahnya; dan

- Ringkasajangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, dan persyaratan penting.

Ekuitas Dana

Yang harus diungkapkan antara lain rincian ekinvestasi, dan ekuitas dana cadangan

Aset dan Kewajiban dalam Mata Uang Asing

g harus

(a) Rincian aset dan kewajiban dalam mata uang asing serta ekuivalerupiah;

(b) Posisi neto dari aset dan kewajiban dalam mata uang

(c) Rincian kontrak valuta berjangka dan equivalen dalam rupiah;

(d) Kebijakan manajemen resiko mata uang asing; dan

(e) Apabila lindung nilai tidak dilaku

ubahan Akuntansi dan Koreksi Kesa

Perubahan Estimasi Akuntansi

Yang harus diungkapkan antara lain :

• Hakekat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;

Jumlah perubahan es

• Pengaruh estimasi terhadappengaruh terhadap periode mendharus diungkapkan.

Pe ubahan Kebijakan Akuntansi

Yang harus diungkapkan antara lain:

• Hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi;

Jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuberjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali;

Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam inf

• Pernyataan bahwaPernyataan bahwa untuk menydianggap tidak praktis.

(c)

•

• oreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum p dalam informasi komparatip; dan

aan bahwa informasi komparatip telah dinyatakan kembali atau an bahwa informasi komparatip tidak praktis untuk dinyatakan

(18) Per t

(a) Per a

Yang ha s d

• Perikatan yan

- bantuan manajemen,

pendapatan pada periode pelaporan; dan

- n penggunaan dana di masa yang

terkait dalam perjanjian;

katan;

• m

g menerima jaminan, yang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak yang dijamin;

akunya jaminan; dan

kredit yang belum digunakan, seperti fasilitas L/C, bank t; dan

ah dan batasan-batasannya.

(b) Kon je

Yang ha

•

Kesalahan Mendasar

Yang harus diungkapkan antara lain:

Hakekat kesalahan mendasar;

• Jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;

Jumlah kperiode yang tercaku

• Pernyatpernyatakembali.

ika an dan Kontinjensi

ikat n

ru iungkapkan antara lain:

g meliputi:

Perjanjian sewa, keagenan dan distribusi, teknis, royalti dan lisensi:

o Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

o Periode berlakunya perikatan;

o Dasar penentuan kompensasi dan denda;

o Jumlah beban atau

o Pembatasan-pembatasan lainnya.

Kontrak/perjanjian yang memerlukaakan datang, seperti: pembangunan pabrik, perjanjian pembelian, ikatan untuk investasi:

o Pihak-pihak yang

o Periode berlakunya peri

o Nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi; dan

o Sanksi-sanksi.

Pe berian jaminan/garansi:

- Pihak-pihak yang dijamin dan yandipisahkan antarapihak ketiga untuk

- Latar belakang dikeluarkannya jaminan;

- Periode berl

- Nilai jaminan.

• Fasilitasoverdraf

• Lain-lainnya.

Uraian mengenai sifat, jenis, juml

tin nsi

rus diungkapkan:

Untuk perkara/sengketa hukum:

- Pihak-pihak yang terkait;

- Jumlah yang diperkarakan; dan

- Latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (legal

• singkat tentang

• Kem pajak tambahan:

agihan pajak, jenis pajak, tahun

n sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa empengaruhi kinerja perusahaan, seperti

opinion).

Untuk Peraturan Pemerintah diungkapkan uraian peraturan dan dampaknya terhadap pemerintah daerah; dan

ungkinan kewajiban

- Jenis ketetapan/t

- pajak serta jumlah pokok dan denda/bunganya; dan

- Sikap perusahaan terhadap ketetapan/tagihan pajak (keberatan, banding dsb-nya.).

(19) Informasi Penting Lainnya

Yang harus diungkapkan antara laiatau keadaan tertentu yang mperistiwa/keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan

erintahan. pem

(20)

Yan

(a) an jumlah

i peristiwa yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan s disajikan informasi keuangan proforma

(21) Per ir Standar Akuntansi Keuangan

Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

g harus diungkapkan adalah :

Uraian peristiwa misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa, dmoneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan; dan

(b) Dalam hal terjadsecara keseluruhan, maka haruseakan-akan transaksi tersebut telah terjadi pada tanggal neraca terakhir atau pada awal periode laporan keuangan terakhir yang disajikan.

kembangan Terakh Pemerintah dan

Yan ra lain:

engenai standar akuntansi keuangan pemerintah dan peraturan

keuangan pemerintah dan peraturan baru tersebut.

(22) Reklasifikasi

Yang harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.

Peraturan Lainnya

g harus diungkapkan anta

(a) Penjelasan mbaru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas perusahaan pemerintahan; dan

(b) Estimasi dampak penerapan standar akuntansi

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-…./PM/200….. Tanggal : …………………..,

DRAFT FINAL PERATURAN NOMOR VIII.G…..: PEDOMAN PENYUSUNAN

SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG AKUNTANSI

1. Sebagai pelengkap penelaahan laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus, Daerah

wajib menyerahkan Surat Pernyataan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Akuntansi (Surat Pernyataan) tentang laporan keuangan untuk periode yang disajikan dalam Prospektus yang ditujukan kepada Bapepam.

2. Susunan dan isi Surat Pernyataan adalah sebagai berikut : a. Tanggal Surat Pernyataan

Tanggal penandatanganan surat pernyataan oleh Kepala Daerah agar disesuaikan dengan tanggal penandatanganan Comfort Letter oleh Akuntan yaitu maksimal 14 (empat belas) hari sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dinyatakan efektif.

b. Alamat Surat Pernyataan Surat Pernyataan ditujukan kepada Bapepam dengan tembusan yang ditujukan kepada Akuntan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus.

c. Isi Surat Pernyataan 1) Kesesuaian standar akuntansi yang dianut oleh Daerah dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal dengan menunjuk langsung peraturan yang berhubungan serta konsistensi penerapannya dengan periode sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut perlu pula diberikan penjelasan ringkas tentang kekhususan Daerah.

2) Pernyataan bahwa semua "Aset" pada tanggal laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing pos aset yang penting, baik karena jumlahnya secara relatif cukup material maupun karena sifatnya yang khusus.

3) Pernyataan bahwa semua "Kewajiban" pada tanggal laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing pos kewajiban yang penting baik karena jumlahnya secara relatif cukup material maupun karena sifatnya yang khusus.

4) Pernyataan bahwa seluruh "Ekuitas" pada tanggal laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing pos yang penting baik karena jumlahnya secara relatif cukup material maupun karena sifatnya yang khusus.

5) Pernyataan bahwa seluruh "Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran" pada tanggal laporan

keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang penting baik karena jumlahnya secara relatif cukup material maupun karena sifatnya yang khusus.

6) Pernyataan bahwa semua "Komitmen dan Kontinjensi" yang ada dalam periode laporan keuangan pada Prospektus telah dilaporkan atau diungkapkan dalam laporan keuangan. Jika tidak terdapat komitmen dan kontinjensi termaksud, agar dinyatakan secara jelas.

7) Pernyataan bahwa seluruh "Kejadian penting setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Akuntan" yang mempengaruhi laporan keuangan telah dilaporkan atau diungkapkan dalam laporan keuangan, dan seluruh "Kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan sampai dengan tanggal efektif" yang mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha Daerah sudah diungkapkan dalam surat pernyataan atau disampaikan kepada Bapepam dan Akuntan.

8) Pernyataan tentang "Hal-hal penting lainnya ", antara lain mengenai: a) seluruh hasil atau risalah rapat Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sampai dengan tanggal laporan Akuntan telah diperlihatkan atau disampaikan kepada Akuntan.

b) sampai dengan "Tanggal Laporan Akuntan" tidak ada sengketa yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perjanjian pinjaman dan lainnya.

c) tidak ada tuntutan atau tuduhan yang timbul karena pelanggaran hukum dan undang-undang yang menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap posisi keuangan maupun pendapatan Daerah selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan akuntan.

d) seluruh transaksi Daerah dengan Pihak luar selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan Akuntan dilaksanakan secara wajar serta tidak ada pejabat-pejabat Daerah yang mempunyai kepentingan langsung di dalam Daerah yang mengadakan transaksi dengan Daerah.

e) semua catatan akuntansi dan keuangan telah diperlihatkan kepada Akuntan dan tidak ada yang disembunyikan.

f) tidak ada transaksi lain dengan Pihak yang terafiliasi kecuali yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan.(perlu kajian hukum yang dimaksud dengan afiliasi)

g) tidak ada kecurangan maupun ketidakberesan yang dijumpai selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan Akuntan.

h) hal-hal seperti tersebut dalam huruf a sampai dengan yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektif telah dijelaskan dalam surat pernyataan atau disampaikan langsung kepada Bapepam dan Akuntan.

d. Penandatanganan Surat Pernyataan Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh Kepala Daerah bersama seorang pejabat Daerah yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-…./PM/200….. Tanggal : …………………..,

DRAFT FINAL PERATURAN NOMOR VIII.G.YYY: PEDOMAN PENYUSUNAN

COMFORT LETTER DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH

1. Comfort Letter adalah surat yang dibuat oleh Akuntan yang menyatakan ada atau tidaknya

fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan menjelang tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang dapat mengakibatkan perubahan signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau pendapatan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan yang dilampirkan sebagai bagian dokumen Pernyataan Pendaftaran dan dimuat dalam Prospektus.

2. Comfort Letter merupakan :

a. sumber informasi tambahan bagi Bapepam;

b. media bagi Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk memperoleh data keuangan Daerah yang belum dicakup dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan sebagaimana tercantum dalam Prospektus;

c. bahan untuk mempersiapkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

3. Comfort Letter ditujukan kepada Bapepam dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang pokok-pokok isinya seperti tersebut pada angka 5 peraturan ini.

4. Penyusunan Comfort Letter dilakukan setelah diadakan pembahasan bersama antara Akuntan dengan Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

5. Comfort Letter setidak-tidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Tanggal Comfort Letter

Tanggal tersebut menunjukkan batas akhir tanggung jawab Akuntan dalam pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang lazim diperlukan sehubungan dengan penyusunan Comfort Letter yaitu maksimal 14 (empat belas) hari sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dinyatakan efektif.

Apabila terdapat fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau pendapatan Emiten, Bapepam dapat meminta Akuntan untuk menyampaikan kembali Comfort Letter yang mencakup periode tanggal Comfort Letter sebelumnya sampai dengan menjelang tanggal dimulainya masa penawaran.

b. Perihal : COMFORT LETTER

c. Alamat Tujuan Comfort Letter

d. Alinea Pendahuluan

1) Pernyataan bahwa Akuntan telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Emiten yang disertakan sebagai bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran.

2) Pernyataan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit tersebut telah disajikan oleh Emiten sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal.

3) Pernyataan bahwa laporan Akuntan sudah disertakan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran.

e. Alinea Isi

1) Pernyataan tentang independensi Akuntan

Akuntan wajib membuat pernyataan bahwa Akuntan tersebut adalah Akuntan yang independen dalam hubungannya dengan Emiten.

2) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal.

Akuntan wajib memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit yang disertakan dalam Pernyataan Pendaftaran, bentuk dan isinya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal dengan menunjuk langsung peraturan yang berkaitan. Jika terdapat penyimpangan yang material atas kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, maka penyimpangan tersebut harus diungkapkan.

3) Kesesuaian dengan Standar Profesional Akuntan Publik

Akuntan wajib memberikan pernyataan tentang kesesuaian prosedur audit atas laporan keuangan yang disertakan dalam Pernyataan Pendaftaran dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau BPKP/BPK.

4) Pernyataan tentang prosedur dan hasil penelaahan atas laporan keuangan interim yang tidak diaudit

Akuntan wajib memberikan pernyataan tentang prosedur penelaahan yang dilaksanakan atas laporan keuangan interim yang tidak diaudit dan memberikan pernyataan tentang hasil pelaksanaan prosedur tersebut dalam bentuk Keyakinan Negatif bahwa laporan keuangan interim disajikan secara wajar dan tidak ada hal-hal yang berpengaruh negatif terhadap posisi keuangan atau pendapatan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

5) Pengungkapan tentang kekecualian terhadap Keyakinan Negatif

Jika terdapat kekecualian terhadap Keyakinan Negatif dalam rangka prosedur penelaahan atas laporan keuangan interim yang tidak diaudit maka Akuntan harus mengungkapkan hal tersebut.

6) Pernyataan tentang prosedur dan hasil penelaahan setelah tanggal laporan keuangan interim yang tidak diaudit sampai dengan tanggal Comfort Letter

Untuk periode setelah tanggal laporan keuangan interim yang tidak diaudit sampai dengan tanggal Comfort Letter, Akuntan harus memberikan pernyataan tentang prosedur penelaahan yang dilaksanakan serta hasilnya dalam bentuk Keyakinan Negatif. Dalam Keyakinan Negatif itu dinyatakan bahwa tidak terdapat fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau pendapatan, kecuali jika ada fakta yang menyatakan sebaliknya harus diungkapkan.

7) Pernyataan tentang informasi keuangan proforma

Apabila informasi keuangan proforma disajikan dalam Prospektus sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran berkaitan dengan pemekaran Daerah, penghentian bagian bisnis yang signifikan, dan sebagainya, Akuntan wajib menelaah informasi keuangan proforma tersebut, dan berdasarkan pengetahuan yang memadai memberikan Keyakinan Negatif sesuai dengan Standar Atestasi Seksi 300.

8) Pernyataan dari Akuntan tentang prakiraan dan atau proyeksi keuangan

Apabila prakiraan dan atau proyeksi keuangan disajikan dalam Prospektus sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, Akuntan harus memeriksa prakiraan dan atau proyeksi keuangan tersebut, dan berdasarkan pengetahuan yang memadai memberikan Keyakinan Negatif sesuai dengan Standar Atestasi Seksi 200.

9) Pernyataan dari Akuntan tentang kesesuaian antara data keuangan termasuk angka, tabel, statistik dan grafik yang disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum dengan laporan keuangan Daerah yang telah diaudit oleh Akuntan

Akuntan harus menelaah data keuangan termasuk angka, tabel, statistik dan grafik yang disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum dan membandingkannya dengan laporan keuangan Daerah yang telah diaudit oleh Akuntan. Selanjutnya hasil penelaahan Akuntan harus dinyatakan dalam bentuk Keyakinan Negatif bahwa angka, tabel, statistik dan grafik yang disajikan tidak berbeda dengan data laporan keuangan yang diaudit.

10) Pernyataan dari Akuntan bahwa dalam rangka pemberian pernyataan pada angka 4) sampai dengan 9) peraturan ini juga telah dilaksanakan penelaahan atas risalah rapat Pemerintah Daerah dan DPRD, serta informasi non keuangan lainnya yang relevan sampai dengan tanggal Comfort Letter

Akuntan harus melaksanakan penelaahan atas seluruh risalah rapat Pemerintah Daerah dan DPRD, serta informasi non keuangan lainnya yang relevan sampai dengan tanggal Comfort Letter serta memberikan pernyataan bahwa hasil penelaahan tersebut mendukung kesimpulan pada angka 4) sampai dengan 9) peraturan ini.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-…./PM/200….. Tanggal : …………………..,

DRAFT FINAL PERATURAN NOMOR IX.C.X: PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN

ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH

1. Definisi, dalam hubungannya dengan peraturan ini:

a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

c. Daerah Otonom, selanjutnya disebut “Daerah”, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah propinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut “DPRD”, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

f. Obligasi daerah adalah Pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

g. Proyek yang dibiayai dari penerbitan obligasi daerah, selanjutnya disebut “Proyek”, adalah investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam peraturan ini berlaku dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah. Dalam menyusun Pernyataan Pendaftaran, Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada) atau pihak lain yang mewakili Emiten wajib memenuhi ketentuan pada Peraturan Nomor: IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

3. Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah harus sekurang-kurangnya mencakup: a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran, sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.xx-1 lampiran

Peraturan Nomor IX.C.xx;

b. Prospektus, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.yy;

c. Prospektus ringkas yang akan digunakan dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah. Prospektus ringkas adalah ringkasan dari Prospektus sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.yy Prospektus ringkas wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran. Bukti pengumuman prospektus ringkas wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman prospektus ringkas dimaksud;

d. Prospektus Awal yang akan digunakan dalam rangka Penawaran Awal (jika ada); e. rencana jadual Penawaran Umum;

f. contoh surat Efek;

g. laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.C.yy;

h. surat dari Akuntan sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan Daerah yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan;

i. surat pernyataan dari Emiten di bidang akuntansi;

j. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum;

k. riwayat hidup dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah, Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek;

l. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah, yaitu:

1) perjanjian Perwaliamanatan

2) perjanjian Penanggungan (jika ada);

3) perjanjian pendahuluan dengan satu atau beberapa Bursa Efek mengenai pencatatan efek yang ditawarkan (jika ada); dan

4) perjanjian dengan Penjamin Emisi Efek (jika ada); m. Hasil pemeringkatan efek dari perusahaan pemeringkat efek. n. Pernyataan pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah, yaitu:

1) Pernyataan dari Emiten, sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.xx-2 lampiran Peraturan Nomor IX.C.xx;

2) Pernyataan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada) sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.1-3 lampiran Peraturan IX.C.1; dan

3) Pernyataan dari Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.1-4 lampiran Peraturan Nomor IX.C.1.

o. Laporan Hasil Studi Kelayakan Proyek dari Penilai yang terdaftar di Bapepam. p. Semua dokumen yang dipersyaratkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya

yang berhubungan dengan penerbitan Obligasi Daerah. q. Dokumen lain yang diminta oleh Bapepam dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran dalam

rangka melindungi kepentingan para pemodal. 4. Pernyataan Pendaftaran terbuka untuk publik melalui Bapepam. Sebagai tambahan Pernyataan

Pendaftaran, Bapepam dapat memperoleh keterangan lain yang tidak merupakan bagian dari

Pernyataan Pendaftaran. Keterangan ini tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Emiten atau Pihak yang terafiliasi seperti: a. Informasi tertentu yang berkaitan dengan Ketua /Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Kepala Daerah, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek:

1) Nomor Pokok Wajib Pajak;

2) Fotocopy KTP;

3) Surat pernyataan yang dibubuhi meterai yang cukup tentang keterlibatan atau tidaknya dalam kasus hukum;

b. keterangan lain yang diterima oleh Bapepam dari Pihak yang berperan dalam suatu Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan.

LAMPIRAN : 1 Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-…../PM/200.. Tanggal : …………………

PERATURAN NOMOR IX.C.Y: PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH

Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai Penawaran Umum dari Emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada). Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini Emiten harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, karena bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Emiten juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca. Sebagian informasi yang dicantumkan dalam peraturan ini mungkin kurang relevan dengan keadaan Emiten tertentu. Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material tidak terbatas hanya pada fakta material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan Daerah dan Proyek yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah, sehingga Prospektus tidak menyesatkan. Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca.Prospektus tersebut antara lain memuat informasi sebagai berikut:

1. Informasi yang harus disajikan (diungkapkan) pada bagian luar kulit muka Prospektus:

a. tanggal efektif;

b. masa penawaran;

c. tanggal penjatahan;

d. tanggal pengembalian uang pemesanan;

e. tanggal penyerahan surat Obligasi Daerah;

f. tanggal pencatatan apabila dicatatkan di Bursa Efek;

g. tanggal jatuh tempo;

h. suku bunga;

i. tanggal pembayaran bunga;

j. pelaksanaan untuk pembayaran kembali lebih dini;

k. nama lengkap Wali Amanat;

l. sinking fund

m. nama lengkap Penanggung (jika ada); dan

n. hasil peringkat Obligasi Daerah dari Perusahaan Pemeringkat Efek.

o. nama lengkap, alamat, logo lambang daerah (jika ada), nomor telepon/teleks/ faksimili, email (jika ada), website (jika ada) dan kotak pos (jika ada) (tidak saja kantor Daerah tetapi juga Proyek yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah tersebut), kegiatan usaha yang dibiayai dengan obligasi daerah;

p. nama Bursa Efek (jika ada) di mana Obligasi Daerah tersebut akan dicatatkan;

q. jenis dari penawaran, yang termasuk antara lain uraian mengenai sifat, jumlah dan uraian singkat tentang Obligasi Daerah yang ditawarkan serta nilai nominal dan harga;

r. nama lengkap Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);

s. tempat dan tanggal penerbitan Prospektus;

t. pernyataan berikut dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca :

"BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI OBLIGASI DAERAH INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM";

u. pernyataan bahwa Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam Prospektus sebagai berikut:

v. EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI; dan

w. pernyataan singkat, dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai faktor risiko kemungkinan tidak likuidnya Obligasi Daerah yang ditawarkan dan risiko utama dari Daerah dan proyek yang dibiayai dengan Obligasi Daerah

2. Informasi yang harus diungkapkan pada bagian dalam kulit muka Prospektus sekurang-kurangnya memuat:

a. keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah diajukan kepada Bapepam dengan menunjuk pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku;

b. pernyataan bahwa semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing;

c. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi (jika ada); dan

d. keterangan tentang persetujuan awal atas perjanjian pendahuluan pencatatan Efek dari Bursa Efek, serta tindakan yang akan diambil jika Bursa Efek tersebut menolak permohonan pencatatan Obligasi Daerah Emiten. (jika dicatatkan)

3. Daftar Isi

Uraian meliputi bab, sub bab, dan halaman.

4. Informasi yang sekurang-kurangnya harus diungkapkan dalam Prospektus dan terbagi atas bab-bab:

a. Penawaran Umum; Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah ini wajib diungkapkan:

1) jumlah nominal keseluruhan Obligasi Daerah;

2) jumlah lembar, penomoran, dan denominasi dari Obligasi Daerah yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum;

3) ikhtisar hak-hak pemegang Obligasi Daerah;

4) ikhtisar sifat Obligasi Daerah yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Obligasi Daerah;

5) harga, suku bunga, tingkat diskonto atau premi untuk Obligasi Daerah. Jika suku bunga mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan kurs mengambang;

6) tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal-tanggal tersebut;

7) tanggal-tanggal pembayaran bunga;

8) ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang;

9) nama, alamat kantor daerah, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai dan Wali Amanat;

10) ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam perjanjian Perwaliamanatan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hak keutamaan (senioritas) dari utang secara relatif dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang; dan

11) ikhtisar Aset Proyek Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan Obligasi Daerah yang ditawarkan.

12) Keterangan mengenai sinking fund (apakah perlu bab tersendiri)

b. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum yang diuraikan secara rinci.

c. Pernyataan Utang; Keterangan yang harus diungkapkan dalam pernyataan ini meliputi:

1) pernyataan mengenai posisi seluruh kewajiban pada tanggal laporan keuangan terakhir yang meliputi jumlah kewajiban jangka pendek dan jangka panjang;

2) penjelasan rincian masing-masing kewajiban sesuai dengan pos-pos kewajiban di dalam neraca;

3) keterangan tentang komitmen dan kontinjensi yang ada pada tanggal laporan keuangan terakhir; dan

4) pernyataan Pemerintah Daerah yang meliputi:

a. pernyataan bahwa seluruh kewajiban Daerah per tanggal laporan keuangan terakhir telah diungkapkan di dalam Prospektus;

b. pernyataan mengenai adanya kewajiban setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Akuntan dan kewajiban setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan

c. pernyataan kesanggupan Daerah untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya.

d. Analisis dan Pembahasan oleh Pemerintah Daerah

Emiten harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan kegiatan usaha dari Proyek yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Sepanjang dipandang penting untuk memperoleh pengertian tentang keadaan keuangan Emiten dan pengambilan keputusan pemodal berkenaan dengan investasi pada Obligasi Daerah yang ditawarkan pada Penawaran Umum, bahasan dan analisis dimaksud harus mencakup

1) Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antar kinerja keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak terbentuknya Daerah jika kurang dari 3 (tiga) tahun, antara lain mengenai:

a) Aset lancar, Aset non lancar, dan jumlah Aset;

b) Kewajiban lancar, kewajiban non lancar, dan jumlah kewajiban;

c) Penerimaan;

d) Belanja; dan

e) Sisa anggaran lebih/kurang

2) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan Pemerintah Daerah untuk melindungi risiko dari posisi mata uang yang terkait;

3) Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi;

4) Pos-pos substansial dari penerimaan atau belanja lainnya untuk mengetahui kemampuan keuangan Daerah;

5) Jika laporan keuangan dalam Prospektus mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penerimaan, maka wajib disertai bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan pendapatan asli daerah;

6) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan

7) Prospek Daerah sehubungan dengan ekonomi secara umum dan internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya.

8) Perubahan peraturan pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap Daerah dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan

9) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan kuangan (jika ada)

e. Risiko Daerah

Disusun dan diuraikan secara rinci berdasarkan bobot risiko yang dihadapi. Keterangan tentang risiko yang disebabkan oleh antara lain:

1) persaingan;

2) ketentuan negara lain atau peraturan internasional;

3) ketentuan negara lain atau peraturan internasional;

4) kebijakan Pemerintah Pusat;

5) keadaan geografis; dan

6) keadaan demografis.

f. Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan.

Informasi tentang semua fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan.

g. Keterangan tentang Emiten

1) Riwayat singkat Daerah

Keterangan tentang terbentuknya Daerah, yaitu antara lain tanggal dan nama lengkap serta peraturan yang mendasarinya. Gambaran tersebut harus mencakup riwayat singkat mengenai pembentukan Daerah, termasuk keterangan tentang nama dan jumlah Badan Usaha Milik Daerah, dan setiap perubahan penting dalam cara menjalankan Pemerintahan Daerah, keadaan geografis, keterangan demografis, dan keterangan tentang sumber daya alam yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah;

a. gambaran umum dari sarana dan prasarana yang dikuasai Daerah seperti tanah dan gedung serta statusnya; dan

b. hubungan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Daerah baik dari kepemilikan dan kepengurusan.

2) Pengurusan dan Pengawasan

a. nama-nama disertai foto masing-masing Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah ,

b. uraian singkat dari setiap Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah termasuk:

1) umur;

2) jabatan sekarang dan sebelumnya;

3) pengalaman kerja serta usaha yang relevan; dan

4) jika pendidikan diungkapkan, sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar harus dicantumkan.

3) Sumber Daya Manusia Kantor Pemerintah Daerah

a. rincian pegawai menurut jabatan dan pendidikan (disajikan dalam tabel);

b. sarana pendidikan dan pelatihan (jika ada); dan

c. sarana kesejahteraan (jika ada), seperti

1) pengobatan;

2) transportasi;

3) asuransi

4) koperasi; dan

5) dana pensiun.

d. Keterangan tentang Proyek yang dibiayai dengan Obligasi Daerah

i. Pengurusan dan Pengawasan Proyek

1) Nama-nama disertai foto masing-masing pimpinan Proyek dan bendaharawan Proyek

2) Uraian singkat dari setiap pemimpin Proyek dan bendaharawan Proyek termasuk:

a. Umur

b. Jabatan sekarang dan sebelumnya;

c. Pengalaman kerja; dan

d. Jika pendidikan diungkapkan, sekolah bidang studi, dan tahun tamat belajar harus dicantumkan.

ii. Keterangan Umum Tentang Proyek

Keterangan secara rinci tentang Proyek antara lain:

1. nama Proyek;

2. latar belakang Proyek;

3. tujuan Proyek;

4. manfaat Proyek;

5. nilai Proyek;

6. perizinan dalam rangka pelaksanaan Proyek;

7. jangka waktu Proyek; dan

8. tahap-tahap pembangunan/pelaksanaan Proyek.

h. Ringkasan Studi Kelayakan Proyek

Uraian mengenai hal-hal penting dalam studi kelayakan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya mencakup metode, asumsi, dan pendapat atas kelayakan Proyek.

i. Risiko Proyek

Disusun dan diuraikan secara rinci berdasarkan bobot risiko yang dihadapi termasuk dampaknya terhadap Proyek yang akan dilaksanakan.

Keterangan tentang risiko mencakup risiko pada saat pembangunan Proyek maupun pada saat operasional Proyek yang disebabkan oleh antara lain:

a) Pasokan bahan baku;

b) Persaingan;

c) Kebijakan negara lain;

d) Kebijakan Pemerintah Pusat; dan

e) Sumber daya manusia;

j. Keterangan tentang rencana operasional setelah Proyek selesai

Keterangan secara rinci tentang rencana operasional Proyek antara lain:

a) mulai beroperasinya Proyek secara komersial;

b) unit pelaksana operasional Proyek;

c) keterangan tentang sumber dan tersedianya bahan baku;

d) tingkat ketergantungan pada pemasok tertentu;

e) perkiraan kapasitas dan hasil atau pendapatan dari Proyek;

f) tingkat ketergantungan pada pelanggan tertentu termasuk pelanggan dari Pemerintah;

g) keadaan persaingan dalam industri yang akan dijalankan;

h) uraian tentang aspek pemasaran yang meliputi daerah pemasaran dan sistim pemasaran; dan

i) keterangan tentang prospek Proyek.

k. Ikhtisar Data Keuangan Penting

1) keterangan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data;

2) pernyataan bahwa laporan keuangan telah diaudit Akuntan berikut opininya dan penjelasan tentang jangka waktu laporan keuangan yang dicakup;

3) data yang disajikan harus konsisten dengan laporan keuangan termasuk nama pos yang digunakan.

4) selain data dari laporan keuangan, rasio keuangan yang relevan dengan Pemerintahan Daerah; dan

5) data keuangan penting 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak terbentuknya Daerah jika kurang dari 3 (tiga) tahun.

l. Perpajakan

Uraian tentang pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun Proyek dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh.

m. Penjaminan Emisi Efek (jika ada)

1) uraian tentang ketentuan yang penting dari perjanjian Penjaminan Emisi, termasuk nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, jenis penjaminan dan besarnya persentase penjaminan serta uraian tentang masing-masing Penjamin Emisi Efek (jika ada); dan

2) pengungkapan hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Emiten.

n. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

1) nama, alamat, dan pernyataan tertulis dari Wali Amanat, Penanggung (jika ada), Notaris, Konsultan Hukum, Akuntan, Penilai, dan profesi penunjang lain yang berperan serta dalam Penawaran Umum; dan

2) pengungkapan tidak adanya hubungan Afiliasi antara Emiten dengan Profesi Penunjang Pasar Modal.

o. Pendapat Dari Segi Hukum

Pendapat dari Konsultan Hukum antara lain meliputi:

1) keabsahan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya

2) pemenuhan perizinan dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek yang direncanakan Emiten;

3) status pemilikan atau penguasaan Aset yang material dari Emiten;

4) sengketa atau perkara yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan hukum lainnya menyangkut Emiten dan Kepala Daerah;

5) hal-hal yang material lainnya sehubungan dengan status hukum dari Emiten dan penawaran Obligasi Daerah yang akan dilaksanakan.

p. Laporan Keuangan

1) laporan Akuntan berkenaan dengan laporan keuangan yang disajikan;

2) menyajikan laporan keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak terbentuk bagi Daerah yang terbentuknya kurang dari 3 (tiga) tahun buku sebagai berikut:

a. Laporan realisasi APBD;

b. Neraca

a) Laporan Arus Kas; dan

c. catatan atas laporan keuangan;

Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

q. Laporan Studi kelayakan oleh Penilai

r. Hal-hal yang wajib diperhatikan dalam Pembelian Obligasi Daerah

1) pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Daerah;

2) pemesanan yang dapat diterima;

3) jumlah yang dipesan;

4) jumlah yang dipesan;

5) masa penawaran;

6) tanggal penjatahan;

7) persyaratan pembayaran;

8) tanda terima untuk formulir pemesanan;

9) penjatahan Efek;

10) pembatalan pemesanan;

11) pengembalian uang pemesanan;

12) penyerahan Surat Kolektif Efek; dan

13) hal-hal lain (jika ada).

s. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Efek.

t. Penjelasan tentang nama, alamat, dan nomor telepon Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan Efek.

u. Wali Amanat dan Penanggung

Keterangan tentang Wali Amanat, yang mencakup antara lain :

1) nama lengkap;

2) struktur modal;

3) komisaris dan direksi;

4) bidang usaha;

5) tugas utama Wali Amanat, dan Penanggung (jika ada);

6) penggantian Wali Amanat atau Penanggung (jika ada); dan

7) laporan keuangan perbandingan.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-…./PM/200…. Tanggal : ……………………

DRAFT FINAL PERATURAN NOMOR IX.C…..: PEDOMAN MENGENAI

BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH

Prospektus ringkas harus mencakup informasi penting dan fakta material mengenai Penawaran Umum dari Emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau sepatutnya diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada). Prospektus ringkas harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ringkas wajib mengikuti ketentuan pada peraturan ini.

1. Rencana Jadual Penawaran Umum, meliputi :

a tanggal efektif;

b masa penawaran;

c tanggal penyerahan surat efek;

d tanggal penjatahan;

e tanggal dan nama Bursa Efek (jika ada) di mana Efek tersebut akan dicatatkan;

2. pernyataan dalam huruf cetak yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu :

a “INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS”

b “BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.” dan

c EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

3. nama lengkap, alamat, lambang, nomor telepon/telex/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga proyek), kegiatan usaha dari Proyek;

4. Penawaran Umum Obligasi daerah, meliputi :

a jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, jumlah dan uraian singkat tentang Efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan harga;

b nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);

c tempat dan tanggal penerbitan Prospektus; dan

5. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi (jika ada);

6. pernyataan singkat, dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai faktor risiko kemungkinan tidak likuidnya Obligasi Daerah yang ditawarkan dan risiko utama dari Daerah dan proyek yang dibiayai dengan Obligasi Daerah

7. Penawaran Umum:

a jumlah nominal keseluruhan Efek;

b jumlah lembar, penomoran dan denominasi dari Efek yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum;

c ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek;

d kisaran harga, suku bunga atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek. Jika suku bunga mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan kurs mengambang;

e tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal-tanggal tersebut;

f tanggal-tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lainnya;

g ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (jika ada);

h rincian pokok-pokok perjanjian penanggungan utang serta nama dan alamat Penanggung (jika ada);

i nama, alamat perusahaan, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dan Penanggung (jika ada);

j ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hak keutamaan (senioritas) dari utang secara relatif dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang;

k ikhtisar aktiva tertentu Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan Efek yang ditawarkan; dan

l hasil peringkat Efek dari Perusahaan Pemeringkat Efek.

8. Rgkasan Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum

9. Analisis dan Pembahasan oleh Pemerintah Daerah

Emiten harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan kegiatan usaha pada saat Prospektus diterbitkan dan yang

diharapkan pada masa yang akan datang. Sepanjang dipandang penting untuk memperoleh pengertian tentang keadaan keuangan Emiten dan pengambilan keputusan pemodal berkenaan dengan investasi pada Efek yang ditawarkan pada Penawaran Umum, bahasan dan analisis dimaksud harus mencakup:

a Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antar kinerja keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak terbentuknya Daerah jika kurang dari 3 (tiga) tahun, Jika laporan keuangan dalam Prospektus Ringkas mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material, maka wajib disertai bahasan mengenai alasan terjadinya perubahan yang meliputi :

1) Aset

2) Kewajiban

3) Penerimaan;

4) Belanja; dan

5) Sisa anggaran lebih/kurang

b Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan Pemerintah Daerah untuk melindungi risiko dari posisi mata uang yang terkait; (jika ada)

c Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi; (jika ada)

10. Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan.

11. Perubahan peraturan pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap Daerah dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan

12. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan kuangan (jika ada)

13. Ringkasan mengenai Risiko Daerah dan Proyek yang disusun sesuai dengan bobot risiko yang dihadapi

14. Ringkasan tentang Proyek yang dibiayai dengan Obligasi Daerah

a Pengurusan dan Pengawasan Proyek

Nama-nama pemimpin proyek dan bendaharawan proyek

b Keterangan Umum Tentang Proyekmeliputi:

1) nama Proyek;

2) latar belakang Proyek;

3) tujuan Proyek;

4) manfaat Proyek;

5) nilai Proyek;

6) perizinan dalam rangka pelaksanaan Proyek;

7) jangka waktu Proyek; dan

8) tahap-tahap pembangunan/pelaksanaan Proyek.

c Ringkasan Studi Kelayakan Proyek

Ringkasan mengenai hal-hal penting dalam studi kelayakan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya mencakup metode, asumsi, dan pendapat atas kelayakan Proyek

Ringkasan tentang rencana operasional setelah Proyek selesai

Keterangan secara rinci tentang rencana operasional Proyek antara lain:

1) mulai beroperasinya Proyek secara komersial;

2) unit pelaksana operasional Proyek;

3) keterangan tentang sumber dan tersedianya bahan baku;

4) tingkat ketergantungan pada pemasok tertentu;

5) perkiraan kapasitas dan hasil atau pendapatan dari Proyek;

6) tingkat ketergantungan pada pelanggan tertentu termasuk pelanggan dari Pemerintah;

7) keadaan persaingan dalam industri yang akan dijalankan;

8) uraian tentang aspek pemasaran yang meliputi daerah pemasaran dan sistim pemasaran; dan

9) keterangan tentang prospek Proyek.

15. Keterangan singkat tentang Emiten meliputi :

a Pengurusan dan Pengawasan yaitu nama-nama Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah,

b sarana dan atau prasarana yang dimiliki,

c Sumber daya alam,

d BUMD yang dimiliki.

16. Ikhtisar data keuangan penting

a Keterangan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data;

b Pernyataan tentang apakah laporan keuangan telah diaudit Akuntan dan penjelasan tentang jangka waktu yang dicakup;

c Data yang disajikan harus konsisten dengan laporan keuangan termasuk nama pos yang digunakan; dan

d Selain data dari laporan keuangan, rasio keuangan yang relevan dengan pemerintah daerah juga harus disajikan.

17. Perpajakan

Uraian tentang pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun Pemerintah Daerah dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh.

18. Nama Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

19. Penjaminan Emisi Efek

Ringkasan tentang ketentuan yang penting dari Perjanjian Penjaminan Emisi termasuk nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, jenis penjaminan dan besarnya persentase penjaminan. Dalam hal Penjamin Emisi Efek terdapat hubungan afiliasi dengan Pemda agar diungkapkan

20. Persyaratan Pemesanan Pembelian Efek

a pengajuan pemesanan pembelian Efek;

b pemesanan yang dapat diterima;

c jumlah yang dipesan;

d penyerahan formulir pemesanan;

e persyaratan pembayaran;

f tanda terima untuk formulir pemesanan;

g pembatalan pemesanan;

h pengembalian uang pemesanan;

i penyerahan surat kolektif Efek; dan

j persyaratan lain, (jika ada).

21. Penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek.

Penjelasan tentang nama dan alamat Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan Efek (jika ada).

PERATURAN NOMOR IX.C....... : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH Prospektus ringkas harus mencakup informasi penting dan fakta material mengenai Penawaran Umum dari Emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau sepatutnya diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada). Prospektus ringkas harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ringkas wajib mengikuti ketentuan pada peraturan ini. 1. Rencana Jadual Penawaran Umum, meliputi :

a tanggal efektif; b masa penawaran; c tanggal penyerahan surat efek; d tanggal penjatahan; e tanggal dan nama Bursa Efek (jika ada) di mana Efek tersebut akan dicatatkan;

2. pernyataan dalam huruf cetak yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu : a “INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI

TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS”

b “BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.” dan

c EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

3. nama lengkap, alamat, lambang, nomor telepon/telex/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga proyek), kegiatan

usaha dari Proyek; 4. Penawaran Umum Obligasi daerah, meliputi :

a jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, jumlah dan uraian singkat tentang Efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan harga;

b nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada); c tempat dan tanggal penerbitan Prospektus; dan

5. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan

mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi (jika ada);

6. pernyataan singkat, dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai faktor risiko kemungkinan tidak likuidnya Obligasi Daerah yang ditawarkan dan risiko utama dari Daerah dan proyek yang dibiayai dengan Obligasi Daerah

7. Penawaran Umum: a jumlah nominal keseluruhan Efek; b jumlah lembar, penomoran dan denominasi dari Efek yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum; c ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek; d kisaran harga, suku bunga atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek. Jika suku bunga mengambang, uraian lengkap

tentang cara penentuan kurs mengambang; e tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal-tanggal tersebut; f tanggal-tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lainnya; g ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (jika ada); h rincian pokok-pokok perjanjian penanggungan utang serta nama dan alamat Penanggung (jika ada); i nama, alamat perusahaan, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dan Penanggung (jika ada); j ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hak keutamaan

(senioritas) dari utang secara relatif dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang;

k ikhtisar aktiva tertentu Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan Efek yang ditawarkan; dan l hasil peringkat Efek dari Perusahaan Pemeringkat Efek.

8. Rgkasan Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum

9. Analisis dan Pembahasan oleh Pemerintah Daerah Emiten harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan kegiatan usaha pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Sepanjang dipandang penting untuk memperoleh pengertian tentang keadaan keuangan Emiten dan pengambilan keputusan pemodal berkenaan dengan investasi pada Efek yang ditawarkan pada Penawaran Umum, bahasan dan analisis dimaksud harus mencakup: a Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antar kinerja keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak terbentuknya

Daerah jika kurang dari 3 (tiga) tahun, Jika laporan keuangan dalam Prospektus Ringkas mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material, maka wajib disertai bahasan mengenai alasan terjadinya perubahan yang meliputi : 1) Aset

2) Kewajiban 3) Penerimaan; 4) Belanja; dan 5) Sisa anggaran lebih/kurang

b Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan Pemerintah Daerah untuk melindungi risiko dari posisi mata uang yang terkait; (jika ada)

c Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi; (jika ada)

10. Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan. 11. Perubahan peraturan pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap Daerah dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan 12. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan kuangan (jika ada) 13. Ringkasan mengenai Risiko Daerah dan Proyek yang disusun sesuai dengan bobot risiko yang dihadapi

14. Ringkasan tentang Proyek yang dibiayai dengan Obligasi Daerah

a Pengurusan dan Pengawasan Proyek Nama-nama pemimpin proyek dan bendaharawan proyek

b Keterangan Umum Tentang Proyek Keterangan yang meliputi: 1) nama Proyek; 2) latar belakang Proyek; 3) tujuan Proyek; 4) manfaat Proyek; 5) nilai Proyek; 6) perizinan dalam rangka pelaksanaan Proyek; 7) jangka waktu Proyek; dan 8) tahap-tahap pembangunan/pelaksanaan Proyek.

c Ringkasan Studi Kelayakan Proyek

Ringkasan mengenai hal-hal penting dalam studi kelayakan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya mencakup metode, asumsi, dan pendapat atas kelayakan Proyek Ringkasan tentang rencana operasional setelah Proyek selesai

Keterangan secara rinci tentang rencana operasional Proyek antara lain: 1) mulai beroperasinya Proyek secara komersial; 2) unit pelaksana operasional Proyek; 3) keterangan tentang sumber dan tersedianya bahan baku; 4) tingkat ketergantungan pada pemasok tertentu; 5) perkiraan kapasitas dan hasil atau pendapatan dari Proyek; 6) tingkat ketergantungan pada pelanggan tertentu termasuk pelanggan dari Pemerintah; 7) keadaan persaingan dalam industri yang akan dijalankan; 8) uraian tentang aspek pemasaran yang meliputi daerah pemasaran dan sistim pemasaran; dan 9) keterangan tentang prospek Proyek.

15. Keterangan singkat tentang Emiten meliputi :

a Pengurusan dan Pengawasan yaitu nama-nama Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah, d sarana dan atau prasarana yang dimiliki, e Sumber daya alam, f BUMD yang dimiliki.

16. Ikhtisar data keuangan penting

a Keterangan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data; b Pernyataan tentang apakah laporan keuangan telah diaudit Akuntan dan penjelasan tentang jangka waktu yang dicakup; c Data yang disajikan harus konsisten dengan laporan keuangan termasuk nama pos yang digunakan; dan d Selain data dari laporan keuangan, rasio keuangan yang relevan dengan pemerintah daerah juga harus disajikan.

17. Perpajakan Uraian tentang pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun Pemerintah Daerah dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh.

18. Nama Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 19. Penjaminan Emisi Efek

Ringkasan tentang ketentuan yang penting dari Perjanjian Penjaminan Emisi termasuk nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, jenis penjaminan dan besarnya persentase penjaminan. Dalam hal Penjamin Emisi Efek terdapat hubungan afiliasi dengan Pemda agar diungkapkan

20. Persyaratan Pemesanan Pembelian Efek

a pengajuan pemesanan pembelian Efek; b pemesanan yang dapat diterima; c jumlah yang dipesan; d penyerahan formulir pemesanan; e persyaratan pembayaran; f tanda terima untuk formulir pemesanan; g pembatalan pemesanan; h pengembalian uang pemesanan; i penyerahan surat kolektif Efek; dan j persyaratan lain, (jika ada).

21. Penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek. Penjelasan tentang nama dan alamat Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan Efek (jika ada).