Pikiran Rakyat o Selasa o Rabu o Kamis eJumat o Sabtu o Minggu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 o Mar OApr OMei OJun OJul OAgs OSep OOkt ONov .Des Yogyal(.artauntuk NK I Oleh AFFAN SULAEMAN P EKAN ini, DIY(Daerah Istimewa Yogyakarta) berkaitan dengan kedu- dukan Sultan Hamengkubuwo- no X sebagai Gubernur DIYdan wakilnya yang tidak dipilih me- lalui mekanisme dan proses pe- milihan umum kepala daerah (pemilukada) yang akan berak- hir Oktober 2011 mendadak menjadi kontroversi akibat per- nyataan Susilo Bambang Yu- dhoyono dalam rapat kabinet terbatas di Jakarta(26/11) dalam substansi yang terkait dengan RUU tentang keistimewaan DIY. Pemerintah akan memfi- nalisasi rumusan yang meng- akomodasi prinsip keutuhan Negara Kesatuan Republik In- donesia (NKRI), menjunjung tinggi sifat keistimewaan Yog- yakarta, sekaligus mengimple- mentasikan nilai-nilai demokrasi. Setelah ejaan baru Indonesia diresmikan, sebutan Jogjakarta menjadi Yogyakarta, tetapi beriringan dengan publikasi pariwisata, ada keinginan Yog- yakarta ditulis tetap Jogjakarta dan telah diukir dalam sembo- yannya, "Jogjakarta Never En- ding Asia". Yogyakarta sebagai salah satu provinsi di Indonesia memang unik dalam penyeleng- garaan pemerintahannya karena gubernur /wakil gubernurnya datang dari Keraton Ngayog- yakarta Hadiningrat dan Paku Alaman. Siapa pun yang telah membaca, mengamati, bahkan mempelajari sejarah wilayah ini tak pelak lagi tidak merasa ragu Yogyakarta telah banyak mem- berikan kontribusi pada pem- bentukan NKRI. Pada 5 September 1945, Sul- ,tan Hamengkubowono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan Kera- ton Jogjakarta dan Pura Paku Alaman adalah daerah istimewa dari NKRI. Bentuk hubungan dengan pemerintah pusat bersi- fat langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden RI, dan pada 18 Mei 1946, Sultan Ha- mengkubowono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan Mak- lumat NO.18 yang mengatur kekuasaan legislatif dan ekseku- tif. Kemudian pada 3 Maret 1950,pemerintah mengeluarkan UU No. 3/1950 tentang Pem- bentukan DIY. UU tersebut menyebut DIYsetingkat dengan provinsi. Penyelenggaraan pemerinta- han daerah di DIYsecara opera- sional menggunakan semangat qv No. 32/2004 tentang Peme- rintahan Daerah. la memiliki mekanisme dan prosedur sama . dengan provinsi lain, memiliki DPRD yang dipilih melalui pemilu, partisipasi rakyat dibu- ka. Salah satu keistimewaannya, tidak ada pemilihan guber- nur/wakil ~bernur. Praktik L penyelenggaraan pemerintahan relatif baik dibandingkan de- ngan provinsi lain. Korupsi tidak terlihat, terutama karena sultan sebagai gubernur menjaga mo- ralitas, memiliki keraton, dan aktivitas bisnis lain yang me- nunjang pariwisata di DIY dan Indonesia. Pengelolaan Kota Yogyakarta relatif baik bahkan wali kotanya, Herry Zudianto, mendapat Bung Hatta Award sebagai wali kota bersih dari ko- rupsi. Setiap tahun kota ini didata- ngi oleh generasi muda Indone- sia untuk menuntut ilmu di pel- bagai perguruan tinggi. Banyak pemikir kritis dalam pelbagai bidang. Menteri ataupun poli- tikus di Indonesia pernah men- dapat tempaan dari kawah can- dradimuka kota pendidikan dan budayaini. Yogyakarta yang dipimpin se- orang sultan telah memberi in- spirasi bagi Indonesia modern dengan tetap ajeg bertakhta un- tuk rakyat dan telah memerin- tah secara arif bijaksana, tidak hanya menggunakan benevolent policy. Sultan memerintah se- cara demokratis sekalipun pemi- lihannya tidak menggunakan pemilukada. Yogyakarta yang mernilikikeunikan telah mampu menghemat biaya pemilukada. KPU daerahnya hanya mem- fasilitasi pemilu legislatif, pil- pres, DPD, serta pemilu wali ko- ta/bupati. Cermatan apa yang bisa disi- mak dari pengalaman sejarah politik Yogyakarta? Pertama, model kepemimpin- an penuh karisma dari sultan berdampingan dengan imple- mentasi demokrasi secara sub- stansial, tidak melulu fokus pada prosedural yang memerlukan kaiian dari ara ahli pelbagai disiplin ilmu. Efe ivitas penye- lenggaraan peme .ntahan dan legitimasi politik serta kultural lebih bermakna dan produktif, sehingga tidak hs rus seragam dalam penataan, gembangan daerah otonom, n kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Kedua, visi ke pan. Bagai- mana kearifan 10 penuh in- spirasi yang dim' iki dan dide- kasikan Yogyaka a memiliki dampak bagi kern ~uan bangsa Indonesia. Pen . erpandang- an, kita tidak per u studi kom- paratif dalam penyelenggaraan pemerintahan sampai harus jauh ke Yunani atau negara mana pun. Stud' komparatif bukan berarti tid berguna se- panjang memiliki nilai-nilai positif, karena pa a abad ini ki- ta tidak mungkin enutup jen- dela untuk mas I ya dinarnika baru. Galilah apa ang dimiliki oleh bangsa ini arena dalam bumi nusantara at kaya de- ngan peradaban a . uhung yang memerlukan pel arian, peme- liharaan, sekalig pengemba- ngannya. Ketiga, model emokrasi In- donesia yang bag imana diang- gap paling tepat b .penyeleng- garaan pemerint an daerah di Indonesia, ber itan dengan kenyataan sejara yang telah diatur konstitusi UUD 1945). Secara .empirik, pemerintah daerah di Indonesia memiliki ciri hubungan pu at dan daerah bersifat asimetrik an majemuk. Adanya daerah 1 imewa dan daerah khusus, ti ak seragam. DKI tidak ada w' i kota yang dipilih dan pemeri tah kotanya tidak memiliki D RD, Daerah Istimewa Aceh iberlakukan syariat Islam, Pr vinsi Papua memiliki MRP ( ajelis Rakyat Papua), selama ini belum dieva- luasi dampaknya. Fenomena tersebut melahir- kan rangkaian p anyaan, sis- tern presidensial istem kepar- taian, serta sistem pemilu yang bagaimana mam u mendasari implementasi si m pemerinta- han daerah yang kuat dan efek- tifguna pembua area subtan- tif kebijakan publik dan pela- yanan publik y memiliki de- rajat legitimasi tuk melayani tuntutan dan kebutuhan publik dalam kerangka utuhan bang- sa dan negara Ind nesia. *** Kliping Humas Unpad 2010 Penulis, dose Pembangu- _____ nan Politik dan Kebijakan Pub- lik FISIP Unpad. 1-