o.? Kementerian Perindustrian REPUEL:( INDONESIA DIREKTORAT JE]{DERAI IilDUSTRI AGRO Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM Telp. i 021-5252713, 021-5255509 Pos. 4062 Fax: 021-5252450 Yth Dari Hal Lampiran Tanggal No NOTA DINAS g6 tlNtNDtttt2o2o Menteri Perindustrian Direktur Jenderal lndustri Agro Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK|p) Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun Anggaran 2019 1 (satu) Berkas lO Februari 2020 Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2O1g dan berdasarkan Peraturan Menteri perindustrian Nomor 150/M-|ND/PER/1212011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilatas Kinerja lnstansi pemerintah Di Lingkungan Kementerian perindustrian di mana seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP), terlampir kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun Anggaran 2019. Demikian, atas perhatian dan arahan lebih lanjut dari Bapak Menteri kami sampaikan terima kasih. DIREKTUR JENDERAL ABDUL OCHIM Tembusan: 1, Sekretaris Jenderal; 2. Kepala Biro Perencanaan.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
o.? KementerianPerindustrianREPUEL:( INDONESIA
DIREKTORAT JE]{DERAI IilDUSTRI AGROJalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM
Telp. i 021-5252713, 021-5255509 Pos. 4062 Fax: 021-5252450
Yth
Dari
Hal
Lampiran
Tanggal
NoNOTA DINASg6 tlNtNDtttt2o2o
Menteri Perindustrian
Direktur Jenderal lndustri Agro
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK|p) Direktorat Jenderal lndustri
Agro Tahun Anggaran 2019
1 (satu) Berkas
lO Februari 2020
Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2O1g danberdasarkan Peraturan Menteri perindustrian Nomor 150/M-|ND/PER/1212011
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilatas Kinerja lnstansi pemerintah
Di Lingkungan Kementerian perindustrian di mana seluruh unit organisasi dilingkungan Kementerian Perindustrian wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja(LAKIP), terlampir kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderallndustri Agro Tahun Anggaran 2019.
Demikian, atas perhatian dan arahan lebih lanjut dari Bapak Menteri kamisampaikan terima kasih.
DIREKTUR JENDERAL
ABDUL OCHIM
Tembusan:1, Sekretaris Jenderal;2. Kepala Biro Perencanaan.
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Typewriter
TTD
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2020
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Typewriter
TTD
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Typewriter
TTD
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2019 disusun sebagai
wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang
diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri
hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan,
industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau. Dalam mengemban
tugas tersebut Direktorat Jenderal Industri Agro menetapkan visi sesuai Rencana Strategis Tahun
2015 – 2019 yaitu “Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan
Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas,
maka Direktorat Jenderal Industri Agro mengemban misi yaitu ”Peningkatan Populasi Industri Agro
Untuk Memperkuat dan Memperdalam Struktur Industri Nasional” serta ”Peningkatan Daya Saing
dan Produktivitas Industri Agro Untuk Mewujudkan Industri Nasional yang Mandiri, Berdaya Saing,
Maju, dan Berwawasan Lingkungan”. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan
Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 serta Kebijakan, Program dan Kegiatan demi
mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
Evaluasi capaian kinerja yang tertuang dalam laporan ini didasarkan pada Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015 - 2019 Perubahan, Indikator Kinerja Utama Tahun 2019,
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2019, Program Prioritas Nasional Tahun
2019, RPJMN Tahun 2015-2019 dan rencana aksi pengembangan industri prioritas berdasarkan
RIPIN. Pelaksanaan kegiatan tahun 2019 ini merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan arah
kebijakan dan strategi pembangunan industri agro periode Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 dan
perubahannya. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang berisikan
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode tahun tertentu. Sasaran tersebut
mempunyai target pada setiap tahunnya, di mana pelaksanaannya didukung oleh anggaran yang
tersedia di dalam DIPA.
Direktorat Jenderal Industri Agro secara umum telah melaksanakan tugas pokok, fungsi dan
misi yang diembannya dalam pencapaian Sasaran Strategis tahun 2019 serta berkontribusi bagi
pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian. Pencapaian sasaran strategis ini dapat
dilihat dari pemenuhan target-target indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015 - 2019 Perubahan, Indikator Kinerja Utama Tahun 2019,
iv
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2019, Program Prioritas Nasional Tahun
2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019.
Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2019 realisasi fisik kegiatan
sebesar 97,90%, rata-rata capaian target Rencana Strategis adalah sebesar 116,13%, rata-rata
capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 121,25%, rata-rata capaian target
Perjanjian Kinerja adalah sebesar 139,05%, rata-rata capaian pelaksanaan Program Prioritas Nasional
adalah sebesar 99,7%, rata-rata capaian target RPJMN adalah sebesar 91,35%, dan rata-rata capaian
kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 110,9% dengan rasio tingkat keberhasilan sebesar 74,5%,
sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Berbasis Agro Tahun Anggaran 2019 tidak berhasil dilaksanakan meskipun tingkat rata-rata
capaiannya melebihi 100%.
Sedangkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro jangka menengah tahun 2015-
2019, rata-rata capaian target Rencana Strategis adalah sebesar 109,88%, rata-rata capaian target
RPJMN tahun 2015-2019 adalah sebesar 93,93%, dan rata-rata capaian kinerja jangka menengah
secara keseluruhan adalah sebesar 101,91% dengan rasio tingkat keberhasilan sebesar 75,6%,
sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Berbasis Agro periode jangka menengah tahun 2015-2019 telah berhasil dilaksanakan.
Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2019 mencapai
Rp. 94.703.846.753,- (Sembilan Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh
Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau 85,31% dari total PAGU anggaran sebesar
Rp. 111.016.300.000,- (Seratus Sebelas Milyar Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja
Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2019 antara lain: terdapat beberapa indikator kinerja baik
pada Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Perjanjian
Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target tahunan maupun target jangka
menengah, yaitu laju pertumbuhan PDB industri agro, kontribusi PDB industri agro terhadap PDB
nasional, nilai investasi di sektor industri pengolahan agro, dan kontribusi ekspor produk industri
agro terhadap ekspor nasional. Tidak tercapainya target tersebut telah diprediksi sebelumnya, di
mana pencapaiannya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal yang tidak dapat
dikendalikan secara langsung. Faktor eksternal diantaranya adalah ketidakpastian ekonomi global
dimana salah satunya sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika dan China yang terus
berlangsung sejak tahun 2018, serta faktor internal dimana pada tahun 2019 Indonesia memasuki
tahun politik yang juga penuh dengan ketidakpastian sehingga menyebabkan investor bersifat wait
and see dan menunda investasi; terdapat 1 IKSS perspektif proses bisnis yang tidak mencapai target
jangka menengah yaitu ”Infrastruktur kompetensi yang terbentuk: SKKNI yang ditetapkan”, di mana
sampai dengan tahun 2019, indikator kinerja ini baru tercapai 18 RSKKNI/RKKNI dari total target
sebanyak 20 RSKKNI/RKKNI atau hanya mencapai 90%. Target penyusunan RSKKNI/RKKNI pada tahun
2017 tidak tercapai dimana terdapat 2 RSKKNI (RSKKNI Di Bidang Industri Gula Rafinasi dan RSKKNI Di
Bidang Industri Mie Instan) yang tidak dapat dilanjutkan penyusunannya karena terkendala substansi
teknis; terdapat 1 IKSS perspektif pembelajaran organisasi yang tidak mencapai target tahunan
maupun target jangka menengah yaitu “Kesesuaian data dan informasi agro terhadap kebutuhan
stakeholder industri agro”. Adapun beberapa pertanyaan yang belum bisa terpenuhi dikarenakan
kurangnya koordinasi di mana masih terdapat admin yang belum aktif menjawab pertanyaan
v
masyarakat yaitu pada Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro. Hal ini terjadi karena adanya
rotasi pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro yang menjadi admin pertanyaan
masyarakat dan belum adanya koordinasi pelimpahan tanggung jawab sebagai admin sehingga
pertanyaan masyarakat yang masuk tidak terpantau dengan baik; terdapat dua kegiatan pada
program prioritas nasional yang tidak mencapai target yaitu kegiatan “Peningkatan Kompetensi SDM
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan” dan “Peningkatan Kompetensi SDM Industri Makanan, Hasil
Laut dan Perikanan”. Kedua kegiatan tersebut tidak dapat mencapai target karena pada saat
dilakukan revisi untuk menambah jumlah output pada bulan November, usulan penambahan jumlah
output disetujui namun terdapat sebagian anggaran yang diblokir dengan catatan penghematan
sehingga pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat dilanjutkan dan mengakibatkan target output tidak
tercapai.
Hal-hal yang direkomendasikan untuk dilakukan pada periode selanjutnya antara lain: dalam
penyusunan rencana kinerja baik jangka menengah maupun jangka pendek, penetapan angka target
indikator kinerja perlu dilakukan secara logis dengan mempertimbangkan data historis, impact yang
ingin dicapai, serta sumber daya yang dimiliki untuk mencapai impact yang diharapkan tersebut;
target penyusunan RSKKNI/RKKNI yang tidak tercapai, jika dinilai penting untuk dilanjutkan, agar
dapat diakomodir dalam rencana kegiatan periode selanjutnya (Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024), meningkatkan koordinasi dalam pemantauan pertanyaan
masyarakat, terutama jika terdapat rotasi pegawai yang menjadi admin, agar pelimpahan tanggung
jawab dikoordinasikan dengan baik sehingga pertanyaan masyarakat yang masuk dapat dijawab
sesuai SOP.
Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun
2019, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro dalam
keberhasilannya mencapai sasaran tahun 2019 dan sasaran jangka menengah tahun 2015 – 2019.
vi
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ... .............................................................................................................. i
HALAMAN PENGESAHAN ... ................................................................................................... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................................. iii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................ vi
DAFTAR TABEL .... .................................................................................................................. vii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................. ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................................ 1
1.2. Peran Strategis ............................................................................................. 2
1.3. Struktur Organisasi …. ................................................................................... 3
Tabel 3.20 Capaian RPJMN Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015-2019 ....................... 120
Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2019 ............................ 129
Tabel 3.22 Rasio Capaian Kinerja Terhadap Penyerapan Anggaran ............................................ 133
Tabel 3.23 Rasio Capaian Kinerja Terhadap Sumber Daya Manusia ........................................... 134
Tabel 3.24 Pencapaian Target Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro ................................... 135
ix
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Industri Agro .......................................... 7
Gambar 2.1 Peta Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro .................................................. 15
Gambar 3.1 Perkembangan Investasi Sektor Industri Agro ...................................................... 35
Gambar 3.2 Jumlah Pertanyaan Masyarakat Tahun 2019 ........................................................ 47
Gambar 3.3 Rata-Rata Waktu Menjawab Pertanyaan Masyarakat .......................................... 49
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Direktorat Jenderal Industri Agro merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian yang kemudian
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri
hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan
perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Industri Agro menyelenggarakan
fungsi yaitu:
a. Perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya
saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri,
teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan
penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan,
hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya
saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri,
teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan
penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan,
hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri
hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan
perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan penguatan
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri
hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan
perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri,
peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,
standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau,
serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan,
industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.
2
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1.2 Peran Strategis
Industri agro mempunyai peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat
dilihat dari peranannya yang penting dalam penyediaan kesempatan usaha, lapangan pekerjaan,
peningkatan ekspor dan investasi. Lebih dari itu, industri agro berperan penting dalam mendukung
ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi daerah. Dengan pertimbangan tersebut,
pemerintah akan terus meningkatkan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan indusri agro
guna mendorong pertumbuhan dan perkembangannya sehingga dapat berperan sesuai harapan
melalui berbagai program dan kegiatan pembinaan yang tepat.
Pada tahun 2019, pertumbuhan sektor industri agro mengalami percepatan jika dibandingkan
dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan mencapai angka pertumbuhan
tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir. Pertumbuhan industri agro (tahun dasar 2010) pada tahun
2015 sempat tumbuh sebesar 5,82%, kemudian mengalami percepatan pada tahun 2016 dan 2017
masing-masing sebesar 6,33% dan 6,60%, sempat tumbuh melambat pada tahun 2018 sebesar
6,30% dan kembali meningkat pada tahun 2019 mencapai 6,65%.
Pertumbuhan cabang industri agro pada tahun 2019 yang tertinggi dicapai oleh industri kertas
dan barang dari kertas sebesar 8,86%, industri furnitur sebesar 8,35%, industri makanan dan
minuman sebesar 7,78%, industri pengolahan tembakau sebesar 3,36%, serta industri kayu, barang
dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya mengalami
pertumbuhan negatif sebesar 4,55%. Adapun pertumbuhan masing-masing cabang industri agro
ditampilkan dalam tabel pada halaman berikut.
Bila dilihat dari kontribusi terhadap PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2019
sektor industri agro memberikan kontribusi sebesar 49,71%, dimana industri makanan dan minuman
menjadi sektor industri dengan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 36,40%, disusul oleh industri
pengolahan tembakau sebesar 5,07%, industri kertas dan barang dari kertas sebesar 3,95%, industri
kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar
2,89%, dan industri furnitur sebesar 1,41%.
Nilai ekspor produk industri agro mengalami fluktuasi sejak 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019
nilai ekspor produk industri agro adalah sebesar US$ 41,31 miliar, menurun jika dibandingkan
dengan nilai ekspor pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar US$ 44,70 miliar dan US$
44,23 miliar, namun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun 2015
sebesar US$ 38,46 miliar dan tahun 2016 sebesar US$ 37,80 miliar.
Pada tahun 2019, komoditi sektor industri agro dengan nilai ekspor terbesar masih didominasi
oleh produk minyak kelapa sawit dan turunannya dimana komoditi makanan (termasuk minyak
kelapa sawit) membukukan nilai ekspor sebesar US$ 27,28 miliar yang diikuti oleh produk kertas dan
barang dari kertas sebesar US$ 7,27 miliar, produk kayu sebesar US$ 3,66 miliar, furniture sebesar
US$ 1,95 miliar, olahan tembakau sebesar US$ 1,15 miliar, dan terakhir produk minuman sebesar
US$ 0,12 miliar.
3
KBLI SEKTOR 2015 2016 2017* 2018** 2019***
10,11 INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN 7,54 8,33 9,23 7,91 7,78
12 INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU 6,24 1,58 (0,64) 3,52 3,36
16INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK
TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA
(1,63) 1,74 0,13 0,75 (4,55)
17 INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS (0,67) 2,44 (0,09) 0,40 8,86
31 INDUSTRI FURNITUR 5,17 0,46 3,65 2,22 8,35
-- INDUSTRI AGRO 5,82 6,33 6,60 6,30 6,65
-- INDUSTRI PENGOLAHAN Non-MIGAS 5,05 4,43 4,85 4,77 4,34
-- NASIONAL 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02
Tabel 1.1. Pertumbuhan Sektor Industri Berbasis Agro
Industri Agro merupakan industri andalan Indonesia, karena didukung oleh sumber daya alam
yang potensial yang berasal dari sektor pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, perkebunan dan
kehutanan. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri agro akan mempunyai efek
berganda yang luas, seperti penguatan struktur industri, peningkatan nilai tambah, pertumbuhan
sub sektor ekonomi lainnya, pengembangan wilayah industri, proses alih teknologi, perluasan
lapangan kerja, penghematan devisa, perolehan devisa, serta peningkatan penerimaan pajak bagi
pemerintah. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri agro belum maksimal dan
sebagian besar bahan baku diekspor dalam bentuk primer (bahan mentah).
Sebagai bentuk implementasi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Industri Agro dalam
hal menyusun kebijakan, standardisasi dan fasilitasi di bidang industri agro maka program yang
ditetapkan untuk tahun anggaran 2019 adalah Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis
Agro.
1.3 Struktur Organisasi
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi Direktorat Jenderal Industri Agro
terdiri atas:
1) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro
Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh
unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan
pelaporan di bidang industri agro;
b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian
informasi di bidang industri agro;
4
c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan
hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan
industri di bidang industri agro;
d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja
sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro;
e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata
laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal
Industri Agro terdiri atas 4 (empat) Bagian setingkat Eselon III:
1. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
2. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
3. Bagian Keuangan;
4. Bagian Kepegawaian dan Umum.
2) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan
industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan
sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,
perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan
industri hasil hutan dan perkebunan;
b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri hasil
hutan dan perkebunan;
c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional,
kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan
penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitasi industri serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan,
data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri hasil hutan dan perkebunan; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
5
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas:
1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
2. Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya;
3. Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu;
4. Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan; dan
5. Subbagian Tata Usaha.
3) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan
industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan
sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,
perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat lndustri Makanan, Hasil
Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan
industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri
makanan, hasil laut, dan perikanan;
c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional,
kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan
penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan,
data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri atas:
1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan;
2. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;
3. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
4. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan;
5. Subbagian Tata Usaha.
6
4) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional,
Kebijakan Industri Nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan
industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Industri Minuman dan Tembakau
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan
industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri
minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional,
kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan
penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan
penyegar;
d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan
bahan penyegar;
e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan,
perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri minuman, hasil tembakau, dan
bahan penyegar; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Direktorat Industri Minuman dan Tembakau terdiri atas:
1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan
Penyegar;
2. Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura;
3. Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya;
4. Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; dan
5. Subbagian Tata Usaha.
7
Struktur organisasi Direktorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
35 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Industri Agro
8
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi
pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis
dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi organisasi.
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian
merupakan suatu komitmen perencanaan yang disusun sebagai alat bantu dan merupakan tolok
ukur dalam mengemban tugas. Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Industri Agro mengacu pada
Renstra Kementerian Perindustrian 2015–2019 sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 17
Maret 2015 melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31.1/M-
IND/PER/3/2015. Dokumen tersebut masih menggunakan nomenklatur struktur organisasi yang
lama sehingga diperlukan adanya perubahan pada dokumen Rencana Strategis Kementerian
Perindustrian Tahun 2015 – 2019. Perubahan Rencana Strategi Kementerian Perindustrian ini
mencakup penyempurnaan arah kebijakan baik visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maupun
penyesuaian target kinerja Kementerian Perindustrian. Penyempurnaan dan penyesuaian tersebut
hanya mencakup periode tahun 2017–2019, mengingat untuk periode tahun 2015–2016 sudah
terlaksana. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Unit Eselon II di
bawahnya telah melakukan revisi Renstra seiring dengan telah dikeluarkannya Rencana Strategis
Kementerian Perindustrian Perubahan Nomor 85.1/M-IND/PER/12/2016 yang ditetapkan pada
tanggal 23 Desember 2016.
Setelah dilakukan revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro, maka Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan menjadi seperti berikut
1. Visi
“Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri
yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam”
2. Misi
a. Peningkatan populasi industri agro untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri
nasional.
b. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri agro untuk mewujudkan industri nasional
yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.
3. Tujuan
Berdasarkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai sampai
dengan tahun 2019 adalah “Meningkatnya Peran Industri Agro Dalam Perekonomian Nasional”
di mana pembangunan industri agro diarahkan untuk meningkatkan perekonomian nasional
dengan memberikan dampak pada peningkatan laju pertumbuhan PDB, kontribusi PDB sektor
9
industri agro terhadap PDB nasional serta penyerapan tenaga kerja. Pencapaian tujuan di atas,
diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Jenderal Industri Agro
Tahun 2015 – 2019
No Indikator Kinerja Tujuan Satuan Target
2015 2016 2017 2018 2019
1 Laju pertumbuhan PDB
industri agro
Persen
(tidak digunakan
sebagai indikator)
6,89 6,93 7,10
2 Kontribusi PDB industri agro
terhadap PDB nasional
Persen 8,89 9,05 9,14
3 Penyerapan tenaga kerja di
sektor industri agro
Juta
Orang
6,78 6,92 7,04
4 Manajemen Direktorat
Jenderal Industri Agro yang
andal dan profesional
Nilai
PMPRB
75 75,30 (tidak lagi
digunakan
sebagai
indikator)
Berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal, untuk indikator kinerja “Manajemen
Direktorat Jenderal Industri Agro yang andal dan profesional” dianggap kurang relevan dengan
Tujuan yang ingin dicapai sehingga pada tahun 2019, indikator tersebut tidak lagi digunakan.
4. Sasaran Strategis
Dalam mewujudkan tujuan Direktorat Jenderal Industri Agro diperlukan upaya-upaya
sistemik yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi perspektif
pemangku kepentingan, perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta perspektif
peningkatan kapasitas kelembagaan yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai
berikut:
1) Perspektif Pemangku Kepentingan
a. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Populasi dan Persebaran Industri
Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri dengan
tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas di luar
pulau Jawa dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang di luar
pulau Jawa. Adapun meningkatnya populasi industri nasional diindikasikan dengan
peningkatan jumlah unit industri pengolahan non-migas serta penyerapan tenaga
kerja sektor industri pengolahan non-migas baik industri sedang besar (IBS). Indikator
kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
1) Unit industri agro besar sedang yang tumbuh.
2) Nilai investasi di sektor industri agro.
10
b. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk
meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa
pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan
produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah,
daya saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS)
dari sasaran strategis ini adalah:
1) Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional.
2) Produktivitas SDM industri agro.
Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan merupakan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Industri Agro.
2) Perspektif Proses Internal
a. Sasaran Strategis 1: Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif
Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan
secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan.
Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah
kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi
panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan
industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
1) Peraturan Perundangan yang diselesaikan.
b. Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian
Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Standardisasi industri dan peningkatan kompetensi tenaga kerja industri bertujuan
untuk meningkatkan daya saing industri dan produktivitas dalam rangka penguasaan
pasar dalam negeri maupun ekspor. Pembangunan tenaga kerja industri kompeten
yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan
kawasan industri berdampak meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri,
meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan
perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri. Indikator kinerja sasaran
strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
1) Produk industri agro yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
2) Infrastruktur kompetensi yang terbentuk.
3) Masukan posisi kerja sama internasional bidang industri agro.
11
3) Perspektif Pembelajaran Organisasi
a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Kompeten,
Profesional dan Berkepribadian
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Kementerian Perindustrian secara
internal harus didukung oleh SDM Aparatur yang profesional dan kompeten. Dalam
menjalankan fungsinya sebagai policy maker, Kementerian Perindustrian
membutuhkan SDM Aparatur yang memiliki kecakapan dalam memformulasikan dan
mengimplementasikan kebijakan publik, sementara sebagai public service provider
membutuhkan SDM Aparatur yang berorientasi pada pelayanan prima. Pembangunan
ASN Kementerian Perindustrian yang kompeten juga diperlukan dalam rangka
membentuk tenaga pembina industri dari aparatur Kementerian Perindustrian yang
memiliki kompetensi di bidang industri, baik pusat maupun daerah. Indikator kinerja
sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
1) Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro.
2) Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Direktorat Jenderal Industri
Agro.
3) Kualifikasi pendidikan Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro.
b. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Sistem Informasi yang Andal dan Mudah Diakses
Penerapan sistem informasi dan teknologi di lingkungan Kementerian Perindustrian
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi satuan kerja dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
1) Kesesuaian data dan informasi industri terhadap kebutuhan stakeholder.
2) Ketersediaan Sistem (uptime).
c. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Birokrasi Kementerian Perindustrian yang Efektif,
Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima
Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya
memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi
birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat (level)
tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough)
dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar
kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new
paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Indikator kinerja
sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
1) Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2) Tingkat kematangan SPIP Satuan Kerja Mencapai Tingkat 3.
12
d. Sasaran Strategis 4: Terkelolanya Anggaran Pembangunan Secara Efisien dan
Akuntabel
Peningkatan kualitas penganggaran di lingkungan Kementerian diharapkan dapat
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkeadilan. Indikator kinerja sasaran strategis
(IKSS) dari sasaran ini adalah:
1) Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN.
2) Status pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Agro.
3) Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro yang diblokir.
4) Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen
perencanaan.
13
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015 – 2019
Kode SS
Sasaran Strategis (SS)
Kode IKSS
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Satuan Target
2015 2016 2017 2018 2019
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN
S1 Meningkatnya populasi dan persebaran industri
S1.1 Unit industri agro besar sedang yang tumbuh
Unit Tidak digunakan sebagai indikator
538 635 708
S1.3 Nilai investasi di sektor industri agro Rp triliun 100 110 119,8 136,2 154,8
S2 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri
S2.1 Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional
Persen 12,75 12,75 31,1 31,4 31,6
S2.5 Produktivitas SDM industri agro Rp. Juta Tidak digunakan sebagai
indikator
299 347 365,8 387,4
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL
T1 Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif
T1.1 Peraturan perundangan yang diselesaikan
PP/ Perpres/ Permen
1 1 1 1 1
T2 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
T2.1 Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
Produk Tidak digunakan sebagai
indikator
84 3 4 (tidak lagi digunakan sebagai
indikator)
T2.5 Infrastruktur kompetensi yang terbentuk
SKKNI Tidak digunakan sebagai indikator
6 7 7
LSP dan TUK
Tidak digunakan sebagai indikator
- 1 -
T2.8 Masukan posisi kerja sama internasional bidang industri agro
Masukan Posisi
Kerja Sama
Tidak digunakan sebagai indikator 6
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI
L1 Terwujudnya ASN Kementerian
L1.1 Prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
Nilai Tidak digunakan sebagai indikator
80 81 82
14
Kode SS
Sasaran Strategis (SS)
Kode IKSS
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Satuan Target
2015 2016 2017 2018 2019
Perindustrian yang profesional dan berkepribadian
L1.2 Produktivitas kinerja minimum pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
Jam Kerja Tidak digunakan sebagai indikator
1.320 1.320 1.320
L1.3 Kualifikasi pendidikan Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
Orang Tidak digunakan sebagai indikator
1 1 1
L2 Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses
L2.1 Kesesuaian data dan informasi industri terhadap kebutuhan stakeholder
Persen Tidak digunakan sebagai indikator
50 60 70
L2.2 Ketersediaan Sistem (uptime) Persen Tidak digunakan sebagai indikator
100 100 100
L3 Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
L3.1 Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Nilai Tidak digunakan sebagai indikator
76 78 80
L3.2 Tingkat Kematangan SPIP Satker Mencapai Tingkat 3
Level Tidak digunakan sebagai indikator
3.00 3.20 3.25
L4 Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel
L4.1 Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN
Nilai Tidak digunakan sebagai
indikator
Capaian Standar Tertinggi
Capaian Standar Tertinggi
Capaian Standar Tertinggi
Capaian Standar Tertinggi
L4.2 Status pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Agro
Persen Tidak digunakan sebagai indikator
1 90 91
L4.3 Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro yang diblokir
Persen Tidak digunakan sebagai indikator
20 20 20
L4.4 Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan
Persen 90 90 90 95 100
15
Gambar 2.1 Peta Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro
5. Arah Kebijakan Pengembangan Industri Agro
Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035,
arah pengembangan industri agro dilakukan dengan melaksanakan pembangunan industri
prioritas yang mengacu pada rencana aksi sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam RIPIN.
RIPIN dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN). Tahapan dan rencana aksi
pembangunan untuk industri agro adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3 Arah Pengembangan Industri Agro Berdasarkan RIPIN
NO INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI
1. INDUSTRI PANGAN
a. Industri Pengolahan Ikan: Ikan
awet (beku, kering, asap) dan
fillet, Aneka olahan ikan
bernilai tambah tinggi (surimi,
breaded & pastry based
product), rumput laut dan hasil
laut lainnya (termasuk
carrageenan, minyak ikan,
suplemen dan pangan
fungsional lainnya).
b. Industri Bahan Penyegar:
bubuk cokelat, lemak cokelat,
makanan dan minuman dari
cokelat, suplemen dan pangan
fungsional berbasis kakao.
1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas,
kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi
dengan instansi terkait dan kemitraan serta
integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung
oleh infrastruktur yang memadai;
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di
bidang industri pangan melalui diklat industri dan
pendampingan;
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan
pengembangan inovasi teknologi industri pangan
melalui penelitian dan pengembangan yang
terintegrasi;
4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan
penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP,
GMP dan HACCP, sertifikasi SNI dan halal,
16
NO INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI
c. Industri Pengolahan Minyak
Nabati: Fortified cooking oil
(natural dan non-natural),
pangan fungsional berbasis
minyak nabati.
d. Industri Pengolahan Buah-
Buahan dan Sayur-sayuran:
Buah/sayuran dalam kaleng,
fruit/vegetable layer,
suplemen dan pangan
fungsional berbasis limbah
industri pengolahan buah.
e. Industri Tepung: Pati dari
biomassa limbah pertanian,
Pangan darurat
f. Industri Gula Berbasis Tebu:
Gula pasir, Gula cair, dan asam
organik dari limbah industri
gula.
sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan
mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan
peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;
5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik
untuk meningkatkan efisiensi produksi dan
distribusi produk pangan;
6. Memfasilitasi pembebasan PPN atas proses
pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil;
7. Menfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang
kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan
menengah;
8. Meningkatkan kerjasama industri internasional
untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan
penguasaan pasar ekspor;
9. Promosi dan perluasan pasar produk industri
pangan di dalam dan luar negeri.
2. INDUSTRI HULU AGRO
a. Industri Oleofood: Olein,
stearin, gliserol, Palm Fatty
Acid Distillate (PFAD), coco
butter substitute, margarin,
shortening, other specialty
fats.
b. Industri Oleokimia: Asam
lemak nabati, fatty alcohols
fatty amine, methyl ester
sulfonat (biosurfactant),
biolubricant (rolling oils),
gliserin yang berbasis kimia
(glycerine based chemicals),
Minyak atsiri, Isopropil
palmitat (IPP), dan Isopropil
Miristat (IPM), Asam stearat
(stearic acid)
c. Industri Kemurgi: Biodiesel
(Fatty Acid Methyl Ester/
FAME), Bioavtur (Bio jet fuel).
d. Industri Pakan: Ransum dan
suplemen pakan ternak dan
aquaculture.
e. Industri Barang dari Kayu:
Komponen berbasis kayu
1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas,
kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi
dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur
yang memadai;
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di
bidang industri hulu agro melalui diklat industri;
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan
pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro
melalui penelitian dan pengembangan yang
terintegrasi;
4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi
bidang pengolahan kayu, rotan dan furnituree,
serta perlindungan HKI;
5. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan
penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP,
GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan
peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;
6. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik
untuk meningkatkan efisiensi produksi dan
distribusi produk;
7. Memfasilitasi penerapan harga keekonomian
produk bioenergi;
8. Memberikan insentif khusus untuk industri
bioenergi;
9. Promosi dan perluasan pasar produk industri hulu
17
NO INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI
(wood working, laminated &
finger joint).
f. Industri Pulp dan Kertas: Long
fiber, Dissolving pulp.
agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar
negeri;
10. Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan Palm
Oil Mill Effluent (POME) terintegrasi dengan Pabrik
Kelapa Sawit untuk mengurangi emisi Gas Rumah
Kaca (GRK), dan mendorong penerapan industri
hijau pada industri pulp dan kertas.
3. INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS
KAKI DAN ANEKA
a. Industri Furniture dan Barang
Lainnya dari Kayu: Kerajinan,
ukir-ukiran dari kayu,
Furnituree kayu dan rotan
Industri Furniture dan Barang Lainnya Dari Kayu
1. Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap
IKM dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas
kayu (SVLK);
2. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas,
kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi
dengan instansi terkait dan kemitraan serta
integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir;
3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan
teknik produksi dan desain untuk meningkatkan
daya saing dan kualitas produk;
4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi
bidang pengolahan kayu, rotan dan furnituree;
5. Penerapan teknologi pemanfaatan bahan baku
alternatif dari (kayu sawit, kayu karet, dsb);
6. Fasilitas akses terhadap sumber pembiayaan yang
kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor
furniture;
7. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna
mendorong tumbuhnya industri furnituree rotan
dalam negeri.
6. Program Kegiatan
Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target kinerja Direktorat Jenderal Industri
Agro, maka Direktorat Jenderal Industri Agro melaksanakan ”Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Berbasis Agro” yang didalamnya memuat kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
1) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
2) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan
Penyegar
3) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan
4) Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis
Agro
5) Peningkatan Kompetensi SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
6) Peningkatan Kompetensi SDM Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
18
7) Peningkatan Kompetensi SDM Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
8) Pengembangan Industri Agro Dalam Rangka Implementasi Industri 4.0
2.2 Rencana Kinerja
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Industri Agro, maka rencana
kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2019
KODE SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET SATUAN
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN
SS1 Meningkatnya populasi dan persebaran industri
SS1.1 Unit Industri Agro Besar Sedang yang Tumbuh
708 Unit
SS1.3 Nilai Investasi Di Sektor Industri Agro
154,8 Trilyun
SS2 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri agro
SS2.1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Agro Terhadap Ekspor Nasional
31,6 Persen
SS2.5 Produktivitas SDM Industri Agro 387,4 Rp. Juta
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL
T.1 Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif
T1.1 Peraturan Perundang-Undangan yang Diselesaikan
1 PP/ Perpres/ Permen
T.2 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
T2.1 Produk Industri yang Tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
5 Sertifikat
T2.5 Infrastruktur Kompetensi yang Terbentuk - SKKNI yang Ditetapkan
7 SKKNI
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI
L.1 Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang profesional dan berkepribadian
L1.1 Prestasi Kerja Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
82 Nilai
L1.2 Produktivitas Kinerja Minimum Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
1320 Jam Kerja
L1.3 Kualifikasi Pendidikan Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
1 Orang
L.2 Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses
L2.1 Kesesuaian Data dan Informasi Industri Agro Terhadap Kebutuhan Stakeholder Industri Agro
70 Persen
L2.2 Ketersediaan Sistem (uptime) 100 Persen
19
KODE SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET SATUAN
L.3 Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
L3.1 Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
80 Nilai
L3.2 Tingkat kematangan SPIP Satker Mencapai Tingkat 3
3,25 Level
L.4 Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel
L4.1 Tingkat Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN
Capaian Standar Tertinggi
Predikat
L4.2 Status Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Agro
0,8 Persen
L4.3 Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro yang Diblokir
20 Persen
L4.4 Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan
100 Persen
Seiring dengan perkembangan yang terjadi, terdapat beberapa perubahan dalam Rencana
Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018. Perubahan tersebut diantaranya:
1) Penyesuaian angka target pada indikator-indikator kinerja Sasaran Strategis Perspektif
Pemangku Kepentingan dari yang semula mengacu kepada Rencana Strategis, berdasarkan
kesepakatan hasil rapat pembahasan di level Kementerian Perindustrian, maka target pada
indikator-indikator kinerja ini disesuaikan dengan mengikuti target yang terdapat pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yaitu:
a) Perubahan jumlah target “Unit industri agro besar sedang yang tumbuh” menjadi
sebesar 387-424 unit.
b) Perubahan jumlah target “Nilai investasi di sektor industri pengolahan agro” menjadi
sebesar 113,85 Trilyun Rupiah.
c) Perubahan jumlah target “Kontribusi ekspor produk industri pengolahan agro terhadap
ekspor nasional” menjadi sebesar 31,25 %.
2) Sehubungan dengan telah dibentuknya unit kerja baru di lingkungan Kementerian Perindustrian
yaitu Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, maka target indikator kinerja
“Produk Industri yang Tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)” tidak lagi diampu
oleh Direktorat Jenderal Industri Agro
3) Berdasarkan hasil evaluasi pada saat pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) di mana fungsi bagian kerja sama belum memiliki target kinerja, untuk
mengakomodir fungsi bagian kerja sama yang melakukan upaya dalam mendukung peningkatan
hubungan dan kerja sama luar negeri, maka diusulkan indikator baru pada Sekretariat
Direktorat Jenderal Industri Agro yaitu “Masukan posisi kerja sama internasional bidang industri
agro” dengan target sebanyak 6 masukan posisi kerja sama.
4) Berdasarkan reviu keselarasan target Renstra Kementerian Perindustrian terhadap Renstra
Ditjen Industri Agro, terdapat perbedaan persepsi mengenai penjelasan perhitungan realisasi
indikator kinerja Status Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga dilakukan
penyesuaian target (Berdasarkan Nota Dinas No. 1351/IA.1/12/2018 tanggal 7 Desember 2018
20
tentang Hasil Rapat Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2018) dimana
perhitungan realisasi didasarkan pada “jumlah BMN yang telah ditetapkan” dengan target
berubah menjadi sebesar 91%.
2.3 Rencana Anggaran
Untuk mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan, pada tahun 2019 semula Direktorat
Jenderal Industri Agro memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 111.632.821.000,-, (seratus sebelas
milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) namun sehubungan
dengan surat Sekretaris Jenderal Nomor 315/SJ-IND/KR/IX/2019 mengenai rencana pemenuhan
kekurangan belanja pegawai Kementerian Perindustrian, alokasi anggaran Direktorat Jenderal
Industri Agro berubah menjadi sebesar Rp. 111.016.300.000,- (seratus sebelas milyar enam belas
juta tiga ratus ribu rupiah).
Dengan adanya perubahan Rencana Kinerja sebagaimana yang telah dibahas pada subbab
sebelumnya, maka rencana anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
21
Tabel 2.5 Rencana Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2019
KO-DE
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET SATUAN INTERMEDIATE
OUTCOME KEGIATAN ANGGARAN
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN
SS1 Meningkatnya populasi dan persebaran industri
SS1.1 Unit Industri Agro Besar Sedang yang Tumbuh
387-424 Unit - Menumbuhkan industri baru
- Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu
14.550.000.000
SS1.3 Nilai Investasi Di Sektor Industri Agro
113,85 Trilyun - Terciptanya iklim usaha industri agro yang kondusif - Memberikan informasi bagi calon investor terkait perkembangan investasi di Indonesia
- Invesment Catalogue Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional - Pengembangan Proses Produksi dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon - Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Profil Investasi Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
938.000.000
949.000.000
1.584.500.000
1.325.634.000
400.000.000
588.895.000
1.238.950.000
SS2 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri agro
SS2.1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Agro Terhadap Ekspor Nasional
31,25 Persen - Meningkatnya mutu produk industri agro melalui penerapan SNI, CPPOB, standar pangan FAO/WHO dan standar mutu lainnya - Meningkatnya ketersediaan dan jaminan pasokan bahan baku industri agro
- Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - SNI yang Disusun/Direvisi, Diberlakukan dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Perusahaan Berbasis Hasil Hutan dan Perkebunan yang Menerapkan Standar Mutu - Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional
1.426.405.000
1.907.785.000
1.464.000.000
760.554.000
22
KO-DE
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET SATUAN INTERMEDIATE
OUTCOME KEGIATAN ANGGARAN
- Menurunnya trade barrier di negara tujuan sebagai akibat dilakukannya perundingan kerjasama - Terciptanya kebijakan fiskal yang mendukung peningkatan ekspor - Menyediakan konsep desain produk yang diterima pasar internasional - Peningkatan efisiensi produksi melalui peningkatan teknologi/implementasi industry 4.0
- Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture yang Diterima Pasar Internasional - Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar dan Tarif Dana Perkebunan Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional - Industri Pengolahan Susu yang Menjalin Kemitraan Dengan Peternak - Perusahaan Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Dimonitoring dan Dikendalikan - SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan Di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan Serta Penerapan SNI Wajib Bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman - Regulasi Terkait Pengembangan Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat - Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan - Komoditi yang Diawasi Penerapan SNI Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Pelatihan CPPOB Berbasis Makanan dan Minuman - Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang/Forum Kerjasama Lainnya - Partisipasi Pada Forum Kerjasama Internasional Terkait Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
2.200.000.000
960.000.000
700.790.000
775.000.000
2.962.740.000
1.419.320.000
500.000.000
687.587.000
1.841.745.000
4.016.078.000 923.312.000
1.300.000.000 916.000.000
1.158.600.000
23
KO-DE
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET SATUAN INTERMEDIATE
OUTCOME KEGIATAN ANGGARAN
SS2.5 Produktivitas SDM Industri Agro
387,4 Rp. Juta - Meningkatnya kemampuan SDM dalam bidang teknologi industri agro - Meningkatnya jumlah SDM industri agro yang berkompeten
- Pelatihan SDM Di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Pelatihan SDM Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Peningkatan Kompetensi SDM Di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Pilot Project Industri 4.0 Di Sektor Industri Makanan dan Minuman
3.350.000.000
2.600.000.000
3.650.000.000
7.750.000.000
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL
T.1 Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif
T1.1 Peraturan Perundang-Undangan yang Diselesaikan
1 PP/ Perpres/ Permen
- - Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal - Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Iklim Usaha Sektor Industri Agro - Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri Sektor Industri Agro
395.050.000 563.417.000
456.946.000
T.2 Terselenggara-nya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
T2.5 Infrastruktur Kompetensi yang Terbentuk - SKKNI yang Ditetapkan
7 SKKNI - - Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun/Direvisi Di Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun Di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
1.325.240.000
1.137.000.000
400.000.000
T2.8 Masukan posisi kerja sama internasional bidang industri agro
6 Masukan Posisi
Kerja Sama
- - Penyusunan Posisi Runding Sektor Industri Agro Dalam Kerjasama Internasional
828.506.000
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI
L.1 Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang professional
L1.1 Prestasi Kerja Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
82 Nilai - - Gaji dan Tunjangan 18.222.552.000
24
KO-DE
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET SATUAN INTERMEDIATE
OUTCOME KEGIATAN ANGGARAN
dan berkepriba-dian
L1.2 Produktivitas Kinerja Minimum Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
1320 Jam Kerja - - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 5.560.252.000
L1.3 Kualifikasi Pendidikan Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
1 Orang - - Pengelolaan Kepegawaian 1.233.610.000
L.2 Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses
L2.1 Kesesuaian Data dan Informasi Industri Agro Terhadap Kebutuhan Stakeholder Industri Agro
70 Persen - - Pemetaaan Pemanfaaatan Energi Alternatif Potensial Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Agro - Penanganan Permasalahan Aktual - Identifikasi Ceruk (niche) Kebutuhan Industri Agro Menghadapi Pasar Global Di Era Ir 4.0 - Pengelolaan Data dan Informasi - Pelayanan Umum dan Perlengkapan - Pelayanan Humas dan Protokoler
763.745.000
392.371.000 502.332.000
417.750.000
1.930.881.000 453.400.000
L2.2 Ketersediaan Sistem (uptime)
100 Persen - - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
362.024.000 1.244.806.000
L.3 Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
L3.1 Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
80 Nilai - - Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Industri Agro Tahun 2020-2024 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
876.768.000
795.000.000
L3.2 Tingkat kematangan SPIP Satker Mencapai Tingkat 3
Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah kontribusi ekspor
produk industri agro terhadap ekspor nasional dengan target antara sebesar 31,25% dan
produktivitas SDM industri agro dengan target sebesar Rp. 387,4 Juta/Orang/Tahun. Capaian
masing-masing indikator kinerja tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.5. Capaian IKSS dari Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri
Indikator “Kontribusi Ekspor Produk Industri Agro Terhadap Ekspor Nasional” diukur
melalui perhitungan total nilai ekspor produk industri agro terhadap total ekspor
nasional. Berdasarkan data dari Pusdatin - Kemenperin, total nilai ekspor sektor industri
agro pada tahun 2019 adalah sebesar US$ 41,32 Milyar, dan berdasarkan data BPS, total
ekspor nasional pada tahun 2019 adalah sebesar US$ 167,497 Milyar. Sehingga kontribusi
ekspor sektor industri agro terhadap ekspor nasional adalah sebesar 24,7%, mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan kontribusi ekspor produk industri agro pada tahun
2017 sebesar 29,6%, namun sedikit meningkat jika dibandingkan dengan kontribusi
ekspor pada tahun 2018 sebesat 24,54%. Nilai capaian untuk indikator kinerja ini adalah
sebesar 78,0% dari target sebesar 31,6%. Jika dilihat dari capaian tersebut, kinerja ekspor
industri agro mengalami pertumbuhan negatif karena terjadi penurunan ekspor terutama
pada produk kelapa sawit dan turunannya yang mengalami penurunan sebesar 12,29%
jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2018. Kinerja ekspor minyak sawit dan
produk turunannya (di luar biodiesel dan oleochemical) pada semester I tahun 2019
mengalami kenaikan volume ekspor, di mana kenaikan ekspor terbesar adalah ekspor ke
China, negara-negara di Afrika dan beberapa negara Asia, khususnya Jepang dan
Malaysia. Afrika merupakan negara tujuan ekspor baru yang sedang dikembangkan oleh
Indonesia. Sedangkan penurunan ekspor terjadi pada India, Amerika Serikat, serta
Pakistan dan Bangladesh. Penurunan ekspor ke India dikarenakan pengenaan tarif impor
yang tinggi (54%) untuk produk olahan dan 40% untuk produk minyak sawit mentah
(Crude Palm Oil/CPO). Masalah paling serius yang dihadapi produk sawit dan turunannya
adalah rencana Uni Eropa untuk mengurangi impor sawit mulai tahun 2021. Terhadap
rencana ini, Pemerintah Indonesia terus melakukan loby disertai ancaman retaliasi
beberapa produk impor dari Uni Eropa. Penurunan ekspor juga terjadi pada sektor
industri makanan dan minuman (tidak termasuk Minyak Kelapa Sawit) yang turun
sebesar 2,35%.
Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator kinerja ini hanya
mampu mencapai target pada tahun 2015 dan 2016. Selanjutnya pada tahun 2017-2019,
38
realisasi indikator ini tidak mampu mencapai target. Pada akhir periode Rencana Strategis
tahun 2015-2019, indikator ini belum mampu mencapai target akhir yang diinginkan
dengan realisasi hanya sebesar 24,66% dari target akhir sebesar 31,6%.
Secara umum, lesunya kinerja perdagangan global menjadi faktor utama yang
menyebabkan penurunan ekspor, di mana hal ini mempengaruhi permintaan terhadap
barang mentah yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia. Untuk mengimbangi
penurunan ekspor pada produk kelapa sawit dan turunannya, Pemerintah telah berusaha
meningkatkan ekpor pada sektor lainnya, seperti pada produk furniture dan pengolahan
kayu. Dalam rangka peningkatan ekspor produk furniture dan pengolahan kayu, hal-hal
yang telah dilaksanakan antara lain:
Kemenperin telah melakukan survey ke China dalam rangka penjajakan ke industri
furniture di Nankang, Jiangxi dan Foshan, Guangdong. Otoritas dari Nankang telah
menunjukkan ketertarikan untuk bekerjasama dengan Indonesia.
Telah dilakukan Promosi investasi di Kota Fosan Provinsi Guangdong bulan Oktober
tahun 2019 dan beberapa calon investor dari Provinsi Guangdong dan Provinsi
Shandong telah berkunjung ke Indonesia.
Untuk indikator “Tingkat Produktivitas dan Kemampuan SDM Industri Agro” diukur
melalui perbandingan antara realisasi nilai tambah industri dengan jumlah tenaga kerja
yang terlibat untuk menghasilkan nilai tambah tersebut. Berdasarkan data dari BPS, nilai
PDB harga berlaku sektor industri agro pada tahun 2019 adalah sebesar 1.383,38 Trilyun
Rupiah. Berdasarkan data Pusdatin, jumlah tenaga kerja sektor industri agro sedang
besar sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 2.402.746 orang. Dari angka tersebut
maka diperoleh nilai produktivitas SDM industri agro tahun 2019 adalah sebesar 575,75
Juta Rupiah/Orang/Tahun, meningkat jika dibandingkan dengan nilai produktivitas pada
tahun 2018 sebesar 573,62 Juta Rupiah/Orang/Tahun. Hal ini terjadi karena kenaikan
nilai PDB pada tahun 2019 jauh lebih tinggi daripada kenaikan jumlah tenaga kerjanya.
Capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 148,6% persen dari target sebesar Rp.
387,4 Juta Rupiah/Orang/Tahun.
Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator kinerja ini selalu
mampu mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahunnya dengan realisasi yang
berfluktuasi, sempat menurun pada tahun 2017, namun kembali meningkat pada tahun
2018 dan terus meningkat pada tahun 2019. Pada akhir periode Rencana Strategis tahun
2015-2019, indikator ini telah mampu mencapai target akhir yang ditetapkan yaitu
realisasi produktivitas sektor industri agro sebesar 575,75 Juta Rupiah/Orang/Tahun dari
target akhir sebesar 387,4 Juta Rupiah/Orang/Tahun.
Peningkatan nilai produktivitas SDM industri agro tidak hanya dipengaruhi oleh
peningkatan kompetensi SDM itu sendiri, namun juga peningkatan faktor-faktor lain yang
berperan dalam peningkatan nilai tambah sektor industri agro seperti peningkatan
teknologi dan penerapan standar. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan produktivitas sektor industri agro antara lain dengan melakukan
restrukturisasi permesinan sektor Industri Agro serta optimalisasi produksi melalui
pemanfaatan teknologi industri 4.0 (mulai dari hulu hingga ke hilir).
39
T R T R T R T R T R C T R C
Tersedianya
kebijakan
pembangunan
industri agro
yang efektif
Rancangan
peraturan
perundangan
yang
diselesaikan
1 0 1 0 1 2 1 4 1 4 400,0% 5 10 200,0%
Rancangan
PP/
Perpres/
Permen
2015-2019SASARAN
STRATEGISIKSS
2015 2016 2017 2018 2019SATUAN
B. Perspektif Proses Internal
Pengukuran kinerja sasaran strategis perspektif proses internal mempunyai 2 (dua) sasaran
strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, yaitu:
1) Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Yang Efektif
Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah peraturan perundangan
yang diselesaikan dengan target 1 PP/Perpres/Permen.
Tabel 3.6. Capaian IKSS dari Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Agro yang Efektif
Untuk indikator ”Rancangan Peraturan Perundangan Yang Diselesaikan”, pada awal tahun
2019, Direktorat Jenderal Industri Agro merencanakan untuk menyelesaikan 2 (dua) rancangan
peraturan perundangan yaitu Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan
Lembaga Pelaksana Verifikasi dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Impor Gula Kristal
Mentah dan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Jaminan Ketersediaan Jagung
sebagai Bahan Baku pada Industri Pakan Ternak.
Pada tahun 2019 telah tersusun dan telah ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian No.
752 Tahun 2019 tentang Penunjukan Lembaga Verifikasi Dalam Rangka Pemberian
Rekomendasi Impor Gula Kristal Mentah, sedangkan untuk Rancangan Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Jaminan Ketersediaan Jagung Sebagai Bahan Baku Pada Industri Pakan
Ternak tidak dilanjutkan pembahasannya dikarenakan Kementerian Pertanian tidak setuju atas
adanya distribusi jagung impor untuk industri. Menurut Kementerian Pertanian, jagung impor
hanya diperuntukkan bagi peternak mandiri dan stok jagung nasional ketika paceklik.
Selain 2 rancangan peraturan tersebut, pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Industri Agro
juga telah menyelesaikan 3 rancangan peraturan lainnya yaitu Peraturan Menteri Perindustrian
No. 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit
Secara Wajib, Peraturan Menteri Perindustrian No. 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami
dan Air Minum Embun Secara Wajib. Sehingga realisasi indikator rancangan peraturan
perundangan yang diselesaikan adalah sebesar 4 rancangan permenperin dengan capaian
sebesar 200%.
Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini tidak mencapai target
pada tahun 2015 dan 2016, sedangkan pada tahun 2017-2019, indikator kinerja ini mampu
memenuhi target yang ditetapkan. Pada akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019,
40
indikator ini telah mampu mencapai target akhir yang diinginkan dengan realisasi 10 rancangan
peraturan dari target sebanyak 5 rancangan, dengan rincian sebagai berikut:
1) Peraturan Menteri Perindustrian No.9/M-IND/PER/3/2017 tentang Tata Cara Pemberian
Izin Khusus Bagi Industri Karet Remah
2) Peraturan Menteri Perindustrian No.10/M-IND/PER/3/2017 tentang Fasilitas
Memperoleh Bahan Baku Dalam Rangka Pembangunan Industri Gula
3) Peraturan Menteri Perindustrian No. 28 tahun 2018 tentang Standar Industri Hijau Untuk
Industri Pengolahan Susu Bubuk
4) Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kakao Bubuk Secara Wajib
5) Peraturan Menteri Perindustrian No. 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/M-IND/PER/10/2016 Tentang Lembaga
Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib
6) Peraturan Menteri Perindustrian No. 19 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian
Rekomendasi Impor Komoditi Perikanan Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong
Industri
7) Keputusan Menteri Perindustrian No. 752 Tahun 2019 tentang Penunjukan Lembaga
Verifikasi Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Impor Gula Kristal Mentah
8) Peraturan Menteri Perindustrian No. 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib
9) Peraturan Menteri Perindustrian No. 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
10) Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun
Secara Wajib
Target rancangan peraturan yang disusun setiap tahunnya menyesuaikan dengan Program
Penyusunan Peraturan (Progsun) Kementerian Perindustrian yang disusun oleh Biro Hukum dan
Organisasi berdasarkan usulan masing-masing unit kerja. Usulan rancangan peraturan yang
diakomodir di dalam Progsun akan diprioritaskan penyusunannya oleh Biro Hukum dan
Organisasi. Pada tahun 2015 dan 2016, target untuk indikator ini tidak dapat dicapai,
diantaranya karena pada tahun 2016 terbit Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran
2016 melalui mekanisme self-blocking sehingga pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan
tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2017-2019, jumlah rancangan
peraturan yang diselesaikan selalu dapat memenuhi target.
2) Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan
Berkelanjutan
41
T R T R T R T R T R C T R C
Produk Industri
Agro yang
tersertifikasi
tingkat
Komponen
Dalam Negeri
(TKDN)
84 83 3 2 4 10 91 95 104,4% Produk
Infrastruktur
Kompetensi
yang terbentuk:
a. SKKNI yang
ditetapkan
6 4 7 7 7 7 100,0% 20 18 90,0%RSKKNI/
RKKNI
b. LSP dan TUK- - 1 1 - - - 1 1 100,0% LSP/TUK
Masukan posisi
kerja sama
internasional
bidang industri
agro
6 6 100,0% 6 6 100,0%
Masukan
Posisi
Kerja
Sama
Tidak digunakan
sebagai indikator
Tidak digunakan sebagai indikator
Terselengga-
ranya urusan
pemerintahan
di bidang
perindustrian
yang berdaya
saing dan
berkelanjutan
Tidak digunakan sebagai
indikator
Tidak
digunakan
sebagai
indikator
Tidak digunakan sebagai
indikator
SASARAN
STRATEGISIKSS
2015 2016SATUAN
2015-20192017 2018 2019
Standardisasi industri dan peningkatan kompetensi tenaga kerja industri bertujuan untuk
meningkatkan daya saing industri dan produktivitas dalam rangka penguasaan pasar dalam
negeri maupun ekspor. Pembangunan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai
dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri berdampak
meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di
sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri.
Untuk tahun 2019, indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan pada sasaran ini adalah
“infrastruktur kompetensi yang terbentuk” dengan target sebanyak 7 SKKNI dan “masukan
posisi kerja sama internasional bidang industri agro” dengan target sebanyak 6 masukan posisi
kerja sama.
Tabel 3.7. Capaian IKSS dari Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Dibidang
Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Untuk indikator “produk industri agro yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN)”, pada tahun 2019 indikator ini tidak lagi diampu oleh Direktorat Jenderal
Industri Agro karena telah dibentuk unit kerja baru di lingkungan Kementerian
Perindustrian yaitu Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pusat P3DN)
dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan sertifikasi
tingkat komponen dalam negeri. Dalam rapat pembahasan antar Unit Eselon I di
lingkungan Kementerian Perindustrian, disepakati bahwa indikator ini tidak lagi diampu
oleh Unit Eselon I teknis namun berpindah menjadi tugas dari Pusat P3DN.
Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini tidak mencapai
target pada tahun 2016 dan 2017, sedangkan pada tahun 2018, indikator kinerja ini telah
mampu memenuhi target yang ditetapkan. Pada akhir periode Rencana Strategis tahun
2015-2019, indikator ini telah mampu mencapai target akhir yang diinginkan dengan
realisasi 95 sertifikat produk TKDN dari target sebanyak 91 sertifikat produk baik yang
dibiayai menggunakan APBN maupun yang dilakukan secara mandiri oleh perusahaan.
42
Untuk indikator “Infrastruktur Kompetensi yang Terbentuk” dari target 7 SKKNI, pada
tahun 2019 Direktorat Jenderal Industri Agro telah menyelesaikan penyusunan 7
RSKKNI/RKKNI sebagai berikut:
1) RSKKNI Industri Hasil Tembakau
2) RSKKNI Industri Minyak Goreng Kelapa
3) RSKKNI Industri Pengolahan Daging sub Bidang Non Produksi
4) RSKKNI Industri Biskuit sub Bidang Produksi
5) RSKKNI Industri Kertas Sub Bidang Quality Control
6) RSKKNI Industri Kertas Sub Bidang Produksi (Chemical Preparation)
7) RSKKNI Industri Furniture Bidang Desain dan Teknologi Furniture
Untuk capaian tahun 2017, Direktorat Jenderal Industri Agro juga telah menyelesaikan
penyusunan sebanyak 4 RSKKNI dari target 6 RSKKNI, yaitu:
1) RSKKNI Industri Furniture
2) RSKKNI Industri Hilir Perkebunan Non Pangan
3) RSKKNI Industri Pengolahan Daging Pada Sub Bidang Produksi
4) RSKKNI Industi Pengolahan Kopi Sub Bidang Produksi dan Penyimpanan
5) RSKKNI Di Bidang Industri Gula Rafinasi (tidak selesai, dilanjutkan tahun
berikutnya)
6) RSKKNI Di Bidang Industri Mie Instan (tidak selesai, dilanjutkan tahun berikutnya)
Pada tahun 2018, telah diselesaikan 7 RSKKNI, yaitu:
1) RSKKNI di Bidang Industri Gula Kristal Rafinasi (lanjutan dari tahun 2017)
2) RSKKNI di Bidang Industri Mie Instan (lanjutan dari tahun 2017)
3) RKKNI Industri Pengolahan Daging Pada Sub Bidang Produksi
4) RSKKNI Industri Pulp & Kertas
5) RSKKNI Industri Furniture
6) RSKKNI Industri Hilir Perkebunan Non Pangan
7) RKKNI Industri Hasil Tembakau
Seluruh RSKKNI/RKKNI yang telah selesai disusun tersebut, selanjutnya diteruskan kepada
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI Kemenperin) untuk
ditetapkan menjadi SKKNI oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Capaian jumlah
RSKKNI/RKKNI yang diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2019
sama dengan capaian pada tahun 2018, namun meningkat jika dibandingkan dengan
capaian pada tahun 2017.
Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini tidak mencapai
target pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 indikator kinerja ini telah
mampu memenuhi target yang ditetapkan. Pada akhir periode Rencana Strategis tahun
2015-2019, indikator ini belum mampu mencapai target akhir yang diinginkan dengan
realisasi hanya sebanyak 18 RSKKNI yang diselesaikan dari target sebanyak 20 RSKKNI
atau dengan tingkat capaian sebesar 90%.
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja
yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan dan/atau keahlian (skills)
43
serta sikap kerja (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyusunan dokumen SKKNI harus mengacu pada format yang ditetapkan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
Tahapan Penyusunan SKKNI:
1) Penyusunan draft (oleh tim perumus), meliputi: a. Peta Fungsi Kompetensi b. Uraian unit-unit kompetensi
2) Verifikasi internal (oleh tim verifikasi) 3) Pra Konvensi 4) Verifikasi eksternal (oleh Kemenaker) 5) Konvensi Nasional 6) Penetapan (oleh Kemenaker)
Kegunaan SKKNI:
Sebagai acuan pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi. Sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi (sertifikasi kompetensi) Sebagai acuan untuk menstrukturkan perusahaan Sebagai acuan penyusunan SOP perusahaan.
Untuk indikator kinerja “LSP dan TUK yang Terbentuk”, pada tahun 2019 indikator ini
tidak menjadi target dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Direktorat
Jenderal Industri Agro. Sedangkan pada tahun 2018 target indikator ini telah dapat
dicapai dengan adanya penunjukan PT. Gelora Djaja (Wismilak) sebagai Tempat Uji
Kompetensi untuk sertifikasi profesi di bidang industri hasil tembakau. Pada tahun 2017,
LSP dan TUK yang terbentuk tidak menjadi target, sehingga capaiannya tidak dapat
dibandingkan.
Pada akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini telah mampu
mencapai target akhir yang diinginkan dengan realisasi sebanyak 1 LSP/TUK dari target
sebanyak 1 LSP/TUK.
Indikator “masukan posisi kerja sama internasional bidang industri agro” merupakan
indikator baru yang diusulkan untuk mengakomodir fungsi bagian kerja sama yang
melakukan upaya dalam mendukung peningkatan hubungan dan kerja sama luar negeri
dengan melakukan penjajakan hubungan bilateral dengan instansi terkait di negara mitra,
penyusunan kertas posisi/dokumen posisi dan partisipasi dalam forum dan kerja sama
internasional, persiapan penyelenggaraan pertemuan internasional, koordinasi dengan
instansi lintas sektor/antar kementerian, serta penyiapan materi (kertas posisi)
khususnya dibidang kebijakan industri agro di mana fungsi kerja sama ini belum tercakup
di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro, sehingga dalam rapat
internal Direktorat Jenderal Industri Agro disepakati bahwa untuk sasaran strategis
“Terselenggaranya Urusan Pemerintah Di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan
Berkelanjutan” ditambahkan indikator kinerja yaitu “Masukan Posisi Kerjasama
44
Internasional Bidang Industri Agro” dengan target sebanyak 6 masukan posisi kerjasama.
Kerja sama yang aktif diikuti pada tahun 2019 meliputi :
1) Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement
2) Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement
3) Regional Comprehensive Economic Partnership
4) ASEAN Hongkong Free Trade Agreement
5) Indonesia Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement
6) Indonesia – Mozambique Preferential Trade Agreement
Sampai dengan akhir tahun 2019 telah ditandatangani 2 MoU mengenai Indonesia EFTA
Comprehensive Economic Partnership Agreement dan Regional Comprehensive Economic
Partnership, sedangkan untuk 4 kerja sama lainnya masih dalam tahapan
pembahasan/proses negosiasi. Dari 6 kerja sama tersebut, Direktorat Jenderal Industri
Agro telah berpartisipasi secara aktif dengan memberikan masukan posisi sektor industri
agro, sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Capaian indikator ini
tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru.
Pada akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini telah mampu
mencapai target akhir yang ditetapkan dengan realisasi sebanyak 6 masukan posisi kerja
sama dari target sebanyak 6 masukan posisi kerja sama atau dengan capaian sebesar
100%.
C. Perspektif Kelembagaan
Pengukuran kinerja sasaran strategis perspektif kelembagaan mempunyai 4 (empat) sasaran
strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu:
1) Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang Profesional dan Berkepribadian
Sasaran strategis Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang Profesional dan
Berkepribadian mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu rata-rata nilai prestasi kerja pegawai
Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target nilai sebesar 86, rata-rata produktivitas kinerja
minimum pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target sebesar 1320 jam kerja dan
kualifikasi pendidikan Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target sebanyak 1
orang. Secara ringkas, capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:
Tabel 3.8. Capaian IKSS dari Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang Profesional dan Berkepribadian
L.1 Terwujud-nya ASN Ditjen Industri Agro yang Profesional dan Berkepriba-dian
L1.1 Prestasi Kerja Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
80 84,2 Nilai Gaji dan Tunjangan 18.494.400.000 15.638.580.190 84,56
L1.2 Produktivi-tas Kinerja Minimum Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
1.320 1.792,5 Jam Kerja Penerapan Budaya Kerja 5K, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Operasional Perkantoran dan Pimpinan Pemenuhan Penyelenggaraan Perkantoran
Penyelenggaraan Kearsipan, Dokumentasi, Labelisasi dan Pemusnahan Arsip
Peningkatan Kualitas SDM Direktorat Jenderal Industri Agro Melalui Character Building Outbound Training Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Industri Agro
S1 Meningkatnya Populasi dan Persebaran Industri Agro
S1.1 Unit Industri Agro Besar Sedang yang Tumbuh
635 784 Unit - Bantuan Alat Pengembangan Industri Furnituree dan Percetakan - Prototipe Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Bantuan Mesin dan Peralatan Industri Non Pangan Berbahan Baku Rumput Laut Untuk Pembuatan Cangkang Kapsul - Bantuan Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan Tepung - Bantuan Alat Industri Pengolahan Kelapa dan Tebu
- Bantuan Mesin dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu - Bantuan Mesin dan Peralatan Teknologi Proses Es Balok Untuk Meningkatkan Daya Simpan Produk Hasil Laut
2.089.916.000
19.331.850.000
2.438.620.000
1.940.114.380
18.723.487.215
2.310.076.269
92,83
96,85
94,73
100,00
100,00
100,00
S1.3 Nilai Investasi Di Sektor Industri Agro
136,2 72,48 Trilyun - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Rekomendasi Kebijakan Iklim Usaha Industri Perikanan dan Hasil Perkebunan
1.049.905.000
1.934.649.000
1.482.443.000
1.800.000.000
830.000.629
1.385.560.688
1.185.327.169
1.554.210.000
79,05
71,62
79,96
86,35
100,00
89,21
100,00
100,00
S2 Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri Agro
S2.1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Agro Terhadap Ekspor Nasional
31,4 24,54 Persen Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Business Plan Industri Aditif Aspal Karet Yang Disusun Untuk Meningkatkan Konsumsi Karet Alam Di Dalam Negeri - Perusahaan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Yang Melakukan Revitalisasi Mesin Peralatan - Standar Nasional Indonesia Yang Disusun/Direvisi, Diberlakukan dan Diawasi di Industri Hasil Hutan - Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktifitas Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Rancangan Standar Nasional Indonesia Terkait Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Perusahaan Berbasis Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Menerapkan Standar Mutu - Perusahaan Yang Difasilitasi Untuk Peningkatan Citra Produk Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Perusahaan Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Yang Dimonitoring dan Dikendalikan
- Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktifitas Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Rekomendasi Teknis Industri Prioritas Pengolahan Hasil Perkebunan - Rancangan Standar Nasional Indonesia Terkait Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Perusahaan yang Difasilitasi Untuk Peningkatan Citra Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
1.549.290.000
1.232.700.000
1.469.100.000
1.370.000.000
1.198.867.153
1.194.372.946
1.343.735.512
1.163.133.256
77,38
96,89
91,47
84,90
100,00
100,00
100,00
100,00
S2.5 Produktivitas SDM Industri Agro
365,8 573,6 Rp. Juta - Mesin Peralatan Untuk Lembaga Pendidikan Vokasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Yang Mengikuti Diklat - SDM Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Mengikuti Diklat
8.960.300.000
408.096.000
665.231.000
8.846.519.749
381.971.700
599.651.400
98,73
93,60
90,14
100,00
100,00
100,00
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL
T.1 Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Agro yang Efektif
T1.1 Peraturan Perundang-Undangan yang Diselesaikan
1 4 PP/ Perpres/ Permen
- Penyusunan Rancangan Peraturan Sektor Industri Agro Dan Pelaksanaan Undang-undang Tentang Perindustrian (PP, Permen, Perdirjen) - Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Iklim Usaha Sektor Industri Agro - Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri Sektor Industri Agro - Penyusunan Posisi Runding Sektor Industri Agro Dalam Kerjasama Internasional
244.052.000
280.320.000
298.158.000
881.401.000
239.418.300
251.870.600
296.035.500
657.737.390
98,10
89,85
99,29
74,62
96,75
99,50
99,60
72,00
T.2 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Industri Agro yang Berdaya Saing dan
T2.1 Produk Industri yang Tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
3 10 Serti-fikat
- Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Industri Agro
Berkelanjutan T2.5 Infrastruktur Kompetensi yang Terbentuk - SKKNI yang Ditetapkan
7 7 SKKNI - Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
1.699.829.000
623.993.000
1.468.600.000
1.374.960.114
400.598.621
1.300.966.152
80,89
64,20
88,59
100,00
100,00
100,00
- LSP dan TUK 1 1 LSP/TUK
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI
L.1 Terwujudnya ASN Ditjen Industri Agro yang Profesional dan Berkepribadi-an
L1.1 Prestasi Kerja Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
81 86,46 Nilai - Gaji dan Tunjangan
17.925.292.000 17.175.519.448 95,82 98,00
L1.2 Produktivitas Kinerja Minimum Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
1.320 1.793 Jam Kerja
- Penerapan Budaya Kerja 5K, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan - Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Penyelenggaraan Kearsipan, Dokumentasi, Labelisasi dan Pemusnahan Arsip
47.200.000
4.925.088.000 87.600.000
30.964.000
4.836.184.207 63.080.000
65,6
98,19 72,01
72,00
98,00 80,00
L1.3 Kualifikasi Pendidikan Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
1 2 Orang - Peningkatan Kemampuan Aparatur Melalui Diklat, Magang dan/atau Assesment
L.2 Tersedianya Sistem Informasi yang Andal dan Mudah Diakses
L2.1 Kesesuaian Data dan Informasi Industri Agro Terhadap Kebutuhan Stakeholder Industri Agro
60 36,36 Persen - Monitoring, Analisis Data dan Penyebaran Informasi Perkembangan Industri Agro - Analisa Kebutuhan Bahan Baku dan Energi Pada Sektor Industri Agro - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Garam Untuk Sektor Industri Agro - Fasilitasi dan Koordinasi Kehumasan Ditjen Industri Agro - Fasilitasi Penyelenggaraan Diskusi, Sarasehan, dan Breakfast Meeting, Seminar Kebijakan Industri Agro - Penyelenggaraan Protokol Ditjen Industri Agro - Penanganan Permasalahan Aktual - Kunjungan Kerja Pimpinan, Koordinasi Umum dan Pemantauan Perkembangan Ditjen Agro - Promosi Produk-Produk Industri Agro Pada Pameran Dalam Negeri - Implementasi Industri 4.0 Sektor Industri Makanan dan Minuman - Temu Bisnis dan Partisipasi Pameran Produk Industri Agro
1.196.068.000
634.500.000
638.000.000
403.811.000 1.037.200.000
50.000.000
2.880.771.000 616.530.000
198.144.000
642.400.000
531.246.000
404.578.900
594.619.800
597.074.300
393.766.090 1.035.565.252
44.224.300
1.771.150.899 465.689.872
193.974.700
636.242.800
0
33,83
93,71
93,59
97,51 99,84
88,45 61,48 75,53
97,90
99,04
0,00
38,00
100,00
100,00
98,50 100,00
98,00 85,00 80,00
100,00
100,00
0,00
L2.2 Ketersediaan Sistem (uptime)
100 100 Persen - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
159.800.000 118.295.000
159.403.000 118.236.100
99,75 99,95
100,00 100,00
L.3 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
L3.1 Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
87 88,05 Nilai - Penyusunan Laporan Program Pengembangan Direktorat Jenderal Industri Agro
389.880.000 373.045.765 95,68 99,75
L3.2 Tingkat kematangan SPIP Satker Mencapai Tingkat 3
3,3 3,37 Level - Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Ditjen Industri Agro
L.4 Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel
L4.1 Tingkat Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN
Capaian Standar Terting-
gi
Capaian Standar Tertinggi
Predikat - Pembinaan Administrasi Keuangan Ditjen Industri Agro 279.618.000 273.827.500 97,93 99,90
L4.2 Status Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Agro
90 93,5 Persen - Monitoring dan Tata Kelola Hibah BMN Ditjen Industri Agro - Penatausahaan dan Pemindahtanganan BMN Ditjen Industri Agro - Kodefikasi Inventaris BMN Dalam Rangka Tertib Administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro
435.992.000
195.080.000
83.900.000
432.615.861
194.205.550
83.828.200
99,23
99,55
99,91
99,8
100,00
100,00
L4.3 Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro yang Diblokir
20 10,03 Persen - Layanan Internal (Overhead) - Dit. IHHP - Layanan Internal (Overhead) - Dit. Mintemgar - Layanan Internal (Overhead) - DIt. IMHLP - Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Satker Eselon 1 Tanpa Satker Vertikal - Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran Ditjen Industri Agro
1.873.202.000 1.448.986.000 1.328.000.000
63.780.000
149.091.000
1.412.271.706 1.043.076.741 1.295.889.399
63.594.600
147.830.000
75,39 71,99 97,58 99,71
99,15
100,00 100,00 100,00 100,00
99,95
L4.4 Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan
95 100 Persen - Penyusunan Program/Kegiatan dan Rencana Kerja Anggaran Ditjen Industri Agro
728.061.000
713.869.099
98,05
99,85
Output Cadangan 958.300.000 0 0,00 0,00
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro 121.536.458.000 101.466.282.986 83,72 91,96
92
KO-DE
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
REALI-SASI
SATUAN KEGIATAN PAGU REALISASI % FISIK
TAHUN ANGGARAN 2019
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN
SS1 Meningkatnya populasi dan persebaran industri
SS1.1 Unit Industri Agro Besar Sedang yang Tumbuh
708 904 Unit - Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu
14.550.000.000 11.285.742.393 77,57 100%
SS1.3 Nilai Investasi Di Sektor Industri Agro
113,85 69,98 Trilyun - Invesment Catalogue Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional - Pengembangan Proses Produksi dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon - Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Profil Investasi Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
938.000.000 949.000.000
1.584.500.000
1.325.634.000
400.000.000
588.895.000
1.238.950.000
937.460.700 948.408.108
1.557.364.200
1.151.382.028
370.743.971
540.904.724
1.194.614.496
99,94 99,94
98,29
86,86
92,69
91,85
96,42
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
SS2 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri agro
SS2.1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Agro Terhadap Ekspor Nasional
31,25 24,66 Persen - Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - SNI yang Disusun/Direvisi, Diberlakukan dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Perusahaan Berbasis Hasil Hutan dan Perkebunan yang Menerapkan Standar Mutu - Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional - Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture yang Diterima Pasar Internasional - Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar dan Tarif Dana Perkebunan Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional
1.426.405.000
1.907.785.000
1.464.000.000
760.554.000
2.200.000.000
960.000.000
1.358.988.960
1.852.475.744
1.440.703.210
725.728.444
2.079.385.901
959.011.250
95,27
97,10
98,41
95,42
94,52
99,00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
93
KO-DE
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
REALI-SASI SATUAN KEGIATAN PAGU REALISASI % FISIK
- Industri Pengolahan Susu yang Menjalin Kemitraan Dengan Peternak - Perusahaan Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Dimonitoring dan Dikendalikan - SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan Di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan Serta Penerapan SNI Wajib Bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman - Regulasi Terkait Pengembangan Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat - Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan - Komoditi yang Diawasi Penerapan SNI Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Pelatihan CPPOB Berbasis Makanan dan Minuman - Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang/Forum Kerjasama Lainnya - Partisipasi Pada Forum Kerjasama Internasional Terkait Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
700.790.000
775.000.000
2.962.740.000
1.419.320.000
500.000.000
687.587.000
1.841.745.000
4.016.078.000 923.312.000
1.300.000.000 916.000.000
1.158.600.000
590.710.240
653.969.282
2.122.859.293
1.151.523.699
446.014.288
669.449.252
1.787.653.075
4.016.078.000 872.320.198
465.874.500 803.761.408
1.105.169.634
84,29
84,38
71,65
81,13,
89,20
97,36
97,06
100,0 94,48
35,84 87,75
87,75
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
100%
SS2.5 Produktivitas SDM Industri Agro
387,4 575,75 Rp. Juta - Pelatihan SDM Di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Pelatihan SDM Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Peningkatan Kompetensi SDM Di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Pilot Project Industri 4.0 Di Sektor Industri Makanan dan Minuman
3.350.000.000
2.600.000.000
3.650.000.000
7.750.000.000
2.469.723.930
1.470.115.600
1.788.308.841
3.145.256.315
73,72
56,54
48,99
40,58
75,00%
100%
74,58%
100%
94
KO-DE
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
REALI-SASI SATUAN KEGIATAN PAGU REALISASI % FISIK
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL
T.1 Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif
T1.1 Peraturan Perundang-Undangan yang Diselesaikan
1 4 PP/ Perpres/ Permen
- Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal - Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Iklim Usaha Sektor Industri Agro - Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri Sektor Industri Agro
395.050.000 563.417.000
456.946.000
362.684.936 526.961.690
439.012.722
91,81 93,53
96,08
100% 100%
100%
T.2 Terselenggara-nya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
T2.5 Infrastruktur Kompetensi yang Terbentuk - SKKNI yang Ditetapkan
7 7 SKKNI - Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun/Direvisi Di Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun Di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
1.325.240.000
1.137.000.000
400.000.000
1.260.338.155
1.047.659.103
150.532.900
95,10
92,14
37,63
100%
100%
100%
T2.8 Masukan posisi kerja sama internasional bidang industri agro
6 6 Masukan Posisi Kerja Sama
- Penyusunan Posisi Runding Sektor Industri Agro Dalam Kerjasama Internasional
828.506.000 803.580.240 96,99
100%
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI
L.1 Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang professional dan berkepriba-dian
L1.1 Prestasi Kerja Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
82 87,49 Nilai - Gaji dan Tunjangan 18.222.552.000 17.985.193.463
98,70 100%
L1.2 Produktivitas Kinerja Minimum Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
1.320 1.845 Jam Kerja
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor 5.560.252.000 5.521.310.277 99,30 100%
L1.3 Kualifikasi Pendidikan Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
1 1 Orang - Pengelolaan Kepegawaian 1.233.610.000 1.148.195.800 93,08 100%
95
KO-DE
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
REALI-SASI SATUAN KEGIATAN PAGU REALISASI % FISIK
L.2 Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses
L2.1 Kesesuaian Data dan Informasi Industri Agro Terhadap Kebutuhan Stakeholder Industri Agro
70 51,61 Persen - Pemetaaan Pemanfaaatan Energi Alternatif Potensial Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Agro - Penanganan Permasalahan Aktual - Identifikasi Ceruk (niche) Kebutuhan Industri Agro Menghadapi Pasar Global Di Era Ir 4.0 - Pengelolaan Data dan Informasi - Pelayanan Umum dan Perlengkapan - Pelayanan Humas dan Protokoler
763.745.000
392.371.000 502.332.000
417.750.000
1.930.881.000 453.400.000
660.247.109
380.548.209 472.706.887
408.659.550
1.930.261.147 419.939.811
86,45
96,99 94,10
97,82 99,97 92,62
100%
100% 100%
100% 100% 100%
L2.2 Ketersediaan Sistem (uptime)
100 100 Persen - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
362.024.000 1.244.806.000
361.921.608 1.240.212.000
99,97 99,63
100% 100%
L.3 Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
L3.1 Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
80 84,77 Nilai - Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Industri Agro Tahun 2020-2024 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
876.768.000
795.000.000
836.553.249
785.570.000
95,41
98,81
100%
100%
L3.2 Tingkat kematangan SPIP Satker Mencapai Tingkat 3
1. Permasalahan internal lambannya birokrasi, kualitas SDM aparatur, dan koordinasi dengan
pihak-pihak terkait.
2. Permasalahan eksternal: keterbatasan ketersediaan infrastruktur dan lahan industri.
Otonomi daerah berdampak kepada pengelolaan keuangan daerah dimana ruang gerak
daerah dalam pembiayaan sektor-sektor cenderung terbatasan dana yang dimiliki
pemerintah daerah karena sebagian besar dari pendapatan daerah dialokasikan untuk
belanja pegawai.
Infrastruktur
1. Tidak tersedianya secara memadai fasilitas jalan dan pelabuhan dalam rencana
pembangunan smelter untuk industri pengolahan mineral terutama di kawasan timur
Indonesia (Sulawesi, Kalimantan, dan Papua).
2. Semakin menurunnya tingkat pelayanan jalan dan pelabuhan di Pulau Jawa terutama di
sekitar Jabodetabek yang diindikasikan dengan meningkatnya waktu tempuh dari kawasan-
kawasan industri ke Pelabuhan Tanjung Priok dan waktu tunggu (dwelling time) yang lebih
lama di Pelabuhan Tanjung Priok.
3. Belum stabilnya infrastruktur jaringan koneksi internet dapat menghambat penerapan
Making Indonesia 4.0.
4. Kesiapan penerapan industri 4.0:
a. Sebagian besar industri masih menggunakan teknologi industri dan manufaktur 2.0
dan 3.0
b. Kebutuhan investasi sangat besar menerapkan industri 4.0 dan diperlukan insentif
fiskal dan bea masuk impor teknologi
c. Industri masih belum merasakan manfaat penerapan industri 4.0
Regulasi
1. Tidak harmonisnya tarif bea masuk produk – produk industri antara hulu dan hilir, contoh
bea masuk PP dan PE sebagai bahan baku untuk industri kemasan plastik sebesar 10%
sedangkan bea masuk produk hilir seperti barang jadi plastik sebesar 0%.
2. Belum optimalnya pemanfaatan insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance dan
BMDTP karena prosedur administrasi yang rumit dan panjang.
3. Prosedur pengembalian restitusi pajak bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas KITE
relatif lama sehingga mengganggu cash Low perusahaan.
4. Regulasi yang tidak mendukung pelaku industri dan saling tumpang tindih antar instansi
terkait:
a. Sinkronisasi regulasi terkait bahan baku dan bahan penolong impor,
b. Dukungan dan konsistensi regulasi terkait pengelolaan lingkungan industri dan limbah,
pengembangan bahan bakar nabati dan pelabelan keamanan pangan dan halal
c. Dukungan pemerintah daerah dan regulasi fiskal terkait penurunan investasi industri
99
d. Penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan pelabelan halal kurang
mengakomodir kepentingan industri
Ketergantungan Impor Bahan Baku, Barang Modal dan Bahan Penolong
Masih tingginya ketergantungan industri dalam negeri terhadap impor bahan baku, barang
modal dan bahan penolong. Hal ini disebabkan belum kuat dan dalamnya struktur industri
karena belum berkembangnya industri hulu dan antara sehingga sangat rentan terhadap
pengaruh kondisi sosial ekonomi negara asal impor dan menghabiskan devisa dalam jumlah
yang besar.
Hasil analisis permasalahan-permasalah ini, telah digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro periode tahun 2020-2024.
Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan pada periode 5 tahun yang akan datang, diprioritaskan
untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, namun tetap dengan
mempertimbangkan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024
sehingga kebijakan yang akan dilaksanakan sinkron dengan kebijakan Pemerintah secara nasional.
3.1.6. Capaian Program Prioritas Nasional
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Industri Agro mengemban tugas
untuk melaksanakan program prioritas sebagai amanat dari Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN) yang diturunkan dalam dokumen Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang disusun
dengan tetap memperhatikan sasaran strategis pada dokumen Renstra Kementerian Perindustrian.
Adapun capaian program prioritas nasional Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2019 adalah
seperti ditunjukkan dalam tabel 3.16.
Dari 27 Kegiatan Program Prioritas Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2019, terdapat 2
(dua) kegiatan yang tidak mencapai target, yaitu:
Peningkatan Kompetensi SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dari target output
sebanyak 320 SDM industri, realisasinya adalah sebanyak 240 SDM industri.
Peningkatan Kompetensi SDM Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dari target output
sebanyak 330 SDM industri, realisasinya adalah sebanyak 222 SDM industri.
Kedua kegiatan tersebut tidak dapat mencapai target karena pada saat dilakukan revisi untuk
menambah jumlah output pada bulan November, usulan penambahan jumlah output disetujui
namun terdapat sebagian anggaran yang diblokir dengan catatan penghematan sehingga
pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat dilanjutkan dan mengakibatkan target output tidak tercapai.
Capaian rata-rata untuk pelaksanaan Program Prioritas Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun
2019 adalah sebesar 99,7%.
100
Tabel. 3.18. Capaian Program Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2019
Kode Program/ Kegiatan Kode Output Target Realisasi Capaian
07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
1833 Penumbuhan dan
Pengembangan Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan
029 Invesment catalogue industri Hasil Hutan dan Perkebunan
1-Katalog Industri
Telah tersusun 1 Invesment Catalogue Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 100%
032 SNI yang disusun/direvisi, diberlakukan
dan diawasi di industri hasil hutan dan
perkebunan
15-RSNI
Telah diselesaikan penyusunan/revisi RSNI sebanyak 15 (lima belas) RSNI yaitu:
a. Tersusunnya revisi/penyempurnaan 10 judul standar pulp dan kertas pada
kegiatan Penyusunan RSNI Selulosa dan Karet.
b. Tersusunnya revisi/penyempurnaan 4 judul standar produk furnitur pada
kegiatan Penyusunan RSNI Furnitur dan Pengolahan Kayu.
c. Tersusunnya revisi/penyempuranaan 1 judul standar produk minyak atsiri pada
kegiatan Penyusunan RSNI Hilir Perkebunan Non Pangan Lainnya.
100%
034 Perusahaan berbasis Hasil Hutan dan
Perkebunan yang menerapkan standar
mutu
25-Perusahaan Telah dilakukan pendampingan, sertifikasi, dan re-sertifikasi SVLK kepada pelaku
usaha sektor industri furnitur dan pengolahan kayu sebanyak 25 perusahaan
100%
037 Rancangan SKKNI/KKNI yang
disusun/direvisi di industri hasil hutan
dan perkebunan
3-RSKKNI/
RKKNI
Telah diselesaikan penyusunan/revisi 3 (tiga) SKKNI/KKNI:
a. RSKKNI Industri Kertas Sub Bidang Quality Control
b. RSKKNI Industri Kertas Sub Bidang Produksi (Chemical Preparation)
c. RSKKNI Industri Furnitur Bidang Desain dan Teknologi Furnitur
100%
048 Penyusunan roadmap Pengembangan
Industri Atsiri Nasional
1-Dokumen
Roadmap
Telah selesai disusun Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional 100%
057 Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif
Bea Keluar dan Tarif Dana Perkebunan
Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa
Sawit Nasional
1-Dokumen
Analisis
Telah selesai disusun Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar dan Tarif
Dana Perkebunan Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional
100%
058 Pengembangan Proses Produksi dan
Bahan Baku Alternatif Untuk Industri
Rayon
1- Rekomendasi Telah selesai disusun Dokumen Pengembangan Proses Produksi dan Bahan Baku
Alternatif Untuk Industri Rayon dan telah dilakukan pemberian bantuan mesin
peralatan pengujian serat rayon viscose di BBPK Bandung
100%
059 Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri
Pengolahan Kayu dan Rotan serta
Konsep Desain Industri Furniture yang
Diterima Pasar Internasional
2-Konsep Telah selesai disusun Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu
dan Rotan serta Konsep Desain Industri Furniture yang Diterima Pasar
Internasional
100%
1834 Penumbuhan dan 030 Industri Pengolahan Susu yang 2-Perusahaan/ Telah terjalin dan terjadi peningkatan kualitas kemitraan antara 2 industri 100%
101
Kode Program/ Kegiatan Kode Output Target Realisasi Capaian
Pengembangan Industri
Minuman, Hasil
Tembakau, dan Bahan
Penyegar
Menjalin Kemitraan dengan Peternak Koperasi/
Kelompok
Ternak
pengolahan susu yaitu PT. Frisian Flag dan PT. Indolakto dengan kelompok
ternak/koperasi
032 SNI Yang Disusun/Direvisi Dan
Diberlakukan di Industri Minuman,
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
6- RSNI/SNI Telah diselesaikan penyusunan/revisi 6 (enam) RSNI, yaitu:
a. RSNI Minuman Jelly
b. RSNI Air Kelapa Olahan
c. RSNI Minuman Bubuk Berbasis Kakao
d. RSNI Es Susu
e. RSNI Keju Mozzarella
f. RSNI Minuman Beralkohol Cider
100%
046 Profil Investasi Pengembangan Industri
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan
Penyegar
1-Profil
Investasi
Telah selesai disusun 1 (satu) Profil Investasi Industri Pengolahan Cokelat 100%
048 Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan
serta Penerapan SNI Wajib bagi Pelaku
Industri Makanan dan Minuman
74- Perusahaan Telah terlaksana fasilitasi penerapan keamanan pangan terhadap 74 perusahaan 100%
051 Regulasi Terkait Pengembangan
Industri Minuman Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar
1-Rekomendasi/
Kebijakan
Telah tersusun 1 Kajian/Analisis Terkait Evaluasi Tarif Bea Masuk Biji Kakao 100%
1835 Penumbuhan dan
Pengembangan Industri
Makanan, Hasil Laut, dan
Perikanan
025 Profil Investasi Industri Prioritas
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
1-Profil
Investasi
Telah tersusun Sistem Informasi Profil Investasi Industri Pengolahan Rumput Laut
dalam bentuk web di server Ditjen Agro dan dalam bentuk aplikasi android di
GooglePlay
100%
030 Pemenuhan gizi masyarakat melalui
peningkatan konsumsi pangan olahan
sehat
2-Komoditi
Pangan Olahan
Telah terselesaikan 2 komoditi pangan olahan yang ditingkatkan konsumsinya
yaitu:
1. Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Olahan Ikan
2. Peningkatan Gizi Masyarakat melalui Peningkatan Konsumsi Pangan berbasis
bahan baku lokal (daun kelor)
100%
032 Rancangan Standar Nasional Indonesia
Industri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan
6-RSNI Telah selesai dilaksanakan penyusunan 9 (sembilan) RSNI, yaitu:
1. Penyusunan dan Revisi SNI Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (RSNI
Tepung Roti, Tepung Jagung, dan Tepung Ketan)
2. Penyusunan dan Revisi SNI Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (RSNI Santan,
Minyak Goreng Kelapa, dan Coca Butter Alternative)
3. Penyusunan dan Revisi SNI Industri Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan
150%
102
Kode Program/ Kegiatan Kode Output Target Realisasi Capaian
dan Peternakan (RSNI Karaage, Rendang Daging, dan Dendeng)
035 Verifikasi Kebutuhan bahan baku
industri pangan
2-Industri
Pangan
Telah diselesaikan 2 industri pangan yang diverifikasi kebutuhan bahan bakunya
melalui kegiatan:
1. Survey Kebutuhan Gula Rafinasi Untuk Industri
2. Verifikasi Kebutuhan Ikan Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Bagi
Industri
100%
037 Rancangan SKKNI/KKNI Industri
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
3-RSKKNI/
RKKNI
Telah terselesaikan penyusunan 3 RSKNNI/KKNI yaitu:
1. RSKKNI Bidang Industri Minyak Goreng Kelapa
2. RSKKNI Industri Pengolahan Daging
3. RSKKNI Industri Biskuit Sub Bidang Produksi
100%
038 Komoditi yang diawasi Penerapan SNI
Wajib Produk Industri Makanan, Hasil
Laut dan Perikanan
2-Komoditi Telah dilaksanakan pengawasan penerapan SNI wajib pada 2 komoditi yaitu:
1. Pengawasan Penerapan SNI Wajib Produk Industri Pengolahan Hasil
Perkebunan sebanyak 12 perusahaan
2. Pengawasan SNI Wajib Produk Industri Hasil Tanaman Pangan sebanyak 27
perusahaan
100%
1836 Penyusunan dan Evaluasi
Program Penumbuhan
dan Pengembangan
Industri Berbasis Agro
003 Peta pemanfaaatan energi alternatif
potensial untuk memenuhi kebutuhan
industri agro
1-Kajian Telah dihasilkan 1 (satu) kajian mengenai Peta Pemanfaaatan Energi Alternatif
Potensial Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Agro
100%
4906 Peningkatan Kompetensi
SDM Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan
039 039-Pelatihan SDM di Sektor Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan
320-SDM
Industri
Telah dilakukan kegiatan pelatihan-pelatihan terhadap 240 SDM industri sebagai
berikut:
a. Pelatihan SDM Industri Percetakan sistem 3 in 1 di Yogyakarta pada tanggal 29
April - 3 Mei 2019. Peserta pelatihan sebanyak 40 orang yang terdiri dari operator
dan calon operator percetakan di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
b. Pelatihan SDM Industri Percetakan sistem 3 in 1 di Surabaya pada tanggal 15-19
Juli 2019. Peserta pelatihan sebanyak 30 orang yang terdiri dari operator dan
calon operator percetakan di wilayah Jawa Timur dan Bali.
c. Pelatihan SDM Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Bidang Teknik Produksi
(finishing) dan Desain berbasis kompetensi di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada
tanggal 6-10 Mei 2019 sebanyak 40 orang.
d. Pelatihan SDM Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Bidang Teknik Produksi
(finishing) dan Desain berbasis kompetensi di Jawa Timur pada tanggal 8-12 Juli
2019 sebanyak 30 orang.
75%
103
Kode Program/ Kegiatan Kode Output Target Realisasi Capaian
e. Pelatihan SDM Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Bidang Teknik Produksi
(finishing) dan Desain berbasis kompetensi di Bali pada tanggal 30 September – 4
Oktober 2019 sebanyak 30 orang.
f. Pelaksanaan pelatihan SDM Industri minyak atsiri di Jawa Barat pada tanggal 25-
31 Agustus 2019 dan pada tanggal 18-22 November 2019 sebanyak 70 orang
4907 Peningkatan Kompetensi
SDM Industri Minuman,
Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar
027 Pelatihan CPPOB berbasis Makanan
dan Minuman
100- SDM
Industri
Telah dilaksanakan pelatihan CPPOB bagi SDM industri di Bogor sebanyak 25
orang, di Malang sebanyak 25 orang, dan di Jakarta sebanyak 50 orang
100%
028 Rancangan SKKNI/KKNI Yang Disusun di
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar
1-RSKKNI/
RKKNI
Telah tersusun 1 RSKKNI Industri Pengolahan Tembakau Sub Kelompok Usaha
Produksi sebagai revisi SKKNI Nomor 183 tahun 2013
100%
029 Pusat Pengembangan Kompetensi
Industri Pengolahan Kakao Terpadu
2-Pusat
Pengembangan
Telah dilaksanakakan pemberian bantuan mesin/peralatan pada 2 Pusat
Pengembangan Industri Pengolahan Kakao yaitu di Batang dan Kendari
100%
030 Pelatihan SDM di Sektor Industri
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan
Penyegar
130-Orang Telah dilaksanakan bimbingan teknis dengan rincian sebagai berikut:
- Bimtek industri kakao di Jakarta sebanyak 12 orang
- Bimtek industri teh di Bandung sebanyak 40 orang
- Bimtek industri susu di Malang sebanyak 25 orang dan di Purwokerto sebanyak
25 orang
- Bimtek industri kopi di Jambi sebanyak 20 orang dan di Jakarta sebanyak 20
orang
- Bimtek industri AMDK di Cirebon sebanyak 20 orang
- Bimtek industri hortikultura di Surabaya sebanyak 20 orang dan di Bandung
sebanyak 20 orang
100%
4908 Peningkatan Kompetensi
SDM Industri Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan
027 Peningkatan Kompetensi SDM di Sektor
Industri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan
330-SDM
Industri
Telah dilaksanakan diklat/bimter terhadap 222 SDM Industri dengan rincian:
1. Diklat SDM industri terkait jaminan produk halal sebanyak 60 orang.
2. Diklat SDM Industri Terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan sebanyak 62
orang.
3. Bimtek Sistem Manajemen Mutu Untuk Industri Pengolahan Minyak Goreng
sebanyak 60 orang.
4. Diklat SDM Industri Pengolahan Kelapa sebanyak 40 orang
67,3%
4909 Pengembangan Industri
Agro Dalam Rangka
Implementasi Industri 4.0
001 Pilot Project industri 4.0 di sektor
industri makanan dan minuman
1-Pilot Project Telah terdapat 1 perusahaan yang melakukan inisiasi pilot project Industri 4.0 di
Sektor Industri Makanan dan Minuman yaitu PT. Sanghiang Perkasa
100%
104
3.1.7. Kebijakan Industri Nasional Sektor Industri Agro Tahun 2015 – 2019 Berdasarkan RIPIN
Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2015 – 2019 disusun untuk melaksanakan amanat Undang-
Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 12 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun
2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 Pasal 3. KIN
merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan RIPIN, yang diantaranya berfungsi sebagai:
Arah kebijakan pemerintah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional (RIPIN) untuk periode 2015 – 2019
Pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan
industri
Acuan bagi pelaku usaha / industri dalam membangun dan mengembangkan industri
Pedoman bagi pemangku kepentingan lain dan masyarakat luas dalam rangka menunjang
pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan tugas dan peran masing – masing.
Tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri dalam 5 (lima) tahun
Di dalam KIN, program pembangunan industri dilakukan melalui 2 langkah, yaitu:
Kebijakan Yang Bersifat Lintas Sektoral
Program Pembangunan Industri Prioritas
Jenis industri yang menjadi prioritas untuk dikembangkan meliputi industri pangan, industri
farmasi, kosmetik dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, industri alat
transportasi, industri elektronika dan telematika/ICT, industri pembangkit energi, industri barang
modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri, industri hulu agro, industri logam dasar dan
bahan galian bukan logam, serta industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara.
Direktorat Jenderal Industri Agro memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan industri
pangan, industri hulu agro dan industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka (furniture). Sepanjang
tahun 2015-2019, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro
dalam rangka melaksanakan rencana aksi pengembangan industri prioritas sebagaimana
dimanatkan dalam RIPIN dan KIN adalah sebagai berikut:
105
Tabel 3.19 Pelaksanaan Rencana Aksi RIPIN Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015-2019
NO INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI TELAH DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
1. INDUSTRI PANGAN
a. Industri Pengolahan
Ikan: Ikan awet (beku,
kering, asap) dan fillet,
Aneka olahan ikan
bernilai tambah tinggi
(surimi, breaded &
pastry based product),
rumput laut dan hasil
laut lainnya (termasuk
carrageenan, minyak
ikan, suplemen dan
pangan fungsional
lainnya).
b. Industri Bahan
Penyegar: bubuk
cokelat, lemak cokelat,
makanan dan minuman
dari cokelat, suplemen
dan pangan fungsional
berbasis kakao.
c. Industri Pengolahan
Minyak Nabati:
Fortified cooking oil
(natural dan non-
natural), pangan
fungsional berbasis
minyak nabati.
d. Industri Pengolahan
1. Menjamin ketersediaan bahan
baku (kualitas, kuantitas dan
kontinuitas) melalui koordinasi
dengan instansi terkait dan
kemitraan serta integrasi antara
sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh
infrastruktur yang memadai;
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan
berkompeten di bidang industri
pangan melalui diklat industri dan
pendampingan;
3. Meningkatkan kemampuan
penguasaan dan pengembangan
inovasi teknologi industri pangan
melalui penelitian dan
pengembangan yang terintegrasi;
4. Meningkatkan efisiensi proses
pengolahan dan penjaminan mutu
produk melalui penerapan GHP,
GMP dan HACCP, sertifikasi SNI
dan halal, sertifikasi mutu lainnya,
serta bantuan mesin/peralatan
pengolahan produk pangan dan
peningkatan kapasitas
laboratorium uji mutu;
5. Mengkoordinasikan
pengembangan sistem logistik
untuk meningkatkan efisiensi
Peningkatan Kualitas
SDM Melalui Pelatihan
Pada Industri
Pengolahan Ikan
Fasilitasi dan
Koordinasi
Pengembangan
Industri Ikan dan Hasil
Laut
Pengembangan
Teknologi Pengolahan
Rumput Laut
Pelatihan Peningkatan
SDM Industri
Pengolahan Rumput
Laut
Penyusunan DED
Mesin dan Peralatan
Pengolahan Rumput
Laut Untuk Produk
Alkali Treated
Gracilaria Di Bone
Sulawesi Selatan
Forum Internasional
dan Promosi Dalam
Rangka
Pengembangan
Industri Rumput Laut
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pengolahan Hasil
Laut
Partisipasi Dalam
Forum Kerjasama
Industri Hasil Laut,
Perikanan dan
Peternakan
Bantuan Mesin Dan
Peralatan Industri
Pengolahan
Rumput Laut
Dalam Rangka
Pengembangan
Pusat Pendidikan
dan Teknologi
Proses Pengolahan
Rumput Laut
Terpadu
Bantuan Alat
Pendingin Blast
Freezer Untuk
Industri
Pengolahan Ikan Di
Banda
Pelatihan SDM
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pengolahan Hasil
Laut, Perikanan
dan Peternakan
Bantuan Mesin dan
Peralatan Industri
Pengolahan
Rumput Laut (Alkali
Treatment
Gracilaria)
Partisipasi Dalam
Forum Kerjasama
Industri
Pengolahan Hasil
Laut, Perikanan
dan Peternakan
Penyusunan dan
Revisi SNI Industri
Industri Hasil Laut,
Perikanan dan
Peternakan
Penyusunan
Rekomendasi
Industri
Pengolahan Kakao
Pembangunan
Kajian Ketersediaan,
Potensi dan
Kebutuhan Bahan
Baku Ikan Untuk
Industri Pengolahan
Ikan Nasional
Bantuan Mesin dan
Peralatan Industri
Non Pangan
Berbahan Baku
Rumput Laut Untuk
Pembuatan
Cangkang Kapsul
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pengolahan Hasil
Laut, Perikanan dan
Peternakan
Partisipasi Dalam
Forum Kerjasama
Industri Pengolahan
Hasil Laut, Perikanan
dan Peternakan
Penyusunan dan
Revisi SNI Industri
Pengolahan Hasil
Laut, Perikanan dan
Penyusunan Profil
Investasi Industri
Prioritas Makanan,
Hasil Laut dan
Perikanan (Rumput
Laut)
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pengolahan Hasil
Laut, Perikanan dan
Peternakan
Partisipasi Pada
Forum Kerjasama
Industri Pengolahan
Hasil Laut, Perikanan
dan Peternakan
Penyusunan dan
Revisi SNI Industri
Industri Pengolahan
Hasil Laut, Perikanan
dan Peternakan
Verifikasi Kebutuhan
Ikan Sebagai Bahan
Baku dan Bahan
Penolong Bagi
Industri
Penyusunan
106
NO INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI TELAH DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Buah-Buahan dan
Sayur-sayuran:
Buah/sayuran dalam
kaleng, fruit/vegetable
layer, suplemen dan
pangan fungsional
berbasis limbah
industri pengolahan
buah.
e. Industri Tepung: Pati
dari biomassa limbah
pertanian, Pangan
darurat
f. Industri Gula Berbasis
Tebu: Gula pasir, Gula
cair, dan asam organik
dari limbah industri
gula.
produksi dan distribusi produk
pangan;
6. Memfasilitasi pembebasan PPN
atas proses pengolahan pangan
dengan nilai tambah kecil;
7. Menfasilitasi akses terhadap
pembiayaan yang kompetitif bagi
industri pangan skala kecil dan
menengah;
8. Meningkatkan kerjasama industri
internasional untuk alih teknologi,
peningkatan investasi dan
penguasaan pasar ekspor;
9. Promosi dan perluasan pasar produk
industri pangan di dalam dan luar
negeri.
Penyusunan SKKNI
Industri Pengolahan
Kakao
Fasilitasi dan
Koordinasi
Pengembangan
Industri Pengolahan
Kakao
Peningkatan Konsumsi
Cokelat Dalam Negeri
Dan Partisipasi Sidang
ICCO/ACC
Pelatihan
Kewirausahaan
Pengolahan Cokelat
Peningkatan Teknologi
Industri Pengolahan
Kakao Di Sulawesi
Tengah
Peningkatan Teknologi
Industri Pengolahan
Kakao
Penyusunan/revisi dan
Pemberlakuan SNI Di
Iingkungan Industri
Hasil Hortikultura,
Minuman Ringan dan
Tembakau
Fasilitasi dan
Koordinasi
Pengembangan
Industri
Pengolahan
Rumput Laut
Penyusunan
Feasibility Study
Dan Detail
Engineering Design
(DED) Industri
Pengolahan
Rumput Laut Di
Sulawesi Selatan
Fasilitasi Dan
Hilirisasi
Pembangunan
Industri
Pengolahan Kakao
Peningkatan
Promosi dan Forum
Kerjasama Industri
Bahan Penyegar
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Makanan Berbasis
Crude Palm Oil
(CPO)
Penyusunan
RSKKNI Di Bidang
Industri Minyak
Goreng Sawit
Penyusunan
Pusat
Pengembangan
Kompetensi
Industri
Pengolahan Kakao
Terpadu
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Partisipasi Dalam
Forum Kerjasama
Industri
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Penyusunan dan
Revisi SNI Industri
Hasil Perkebunan
Penyusunan
Rekomendasi
Industri
Pengolahan Buah
Penyusunan/revisi
dan Pemberlakuan
SNI Di Lingkungan
Industri Hasil
Hortikultura
Minuman Ringan
dan Tembakau
Penyusunan
Peternakan
Penyusunan
Rekomendasi Industri
Pengolahan Kakao
Pembangunan Pusat
Pengembangan
Kompetensi Industri
Pengolahan Kakao
Terpadu II
Bimtek Industri
Bahan Penyegar
(Kakao)
Partisipasi Pameran
Pada Hari Kakao
Efektivitas
Pemberian Vitamina
A/Pro Vitamin A Pada
Minyak Goreng Sawit
Penyusunan
Rekomendasi
Pemberdayaan
Industri Pengolahan
Hasil Perkebunan
Penyusunan
Rekomendasi
Sumber Daya Industri
dan Sarana dan
Prasarana Industri
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri Hasil
Tembakau dan Bahan
Penyegar
Penyusunan Profil
Investasi
Pengembangan
Industri Minuman,
Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar
(Cokelat)
Evaluasi Penerapan
Kebijakan Tarif
Dalam Rangka
Peningkatan Daya
Saing Industri
Pengolahan Kakao
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Partisipasi Pada
Forum Kerjasama
Industri Pengolahan
Hasil Perkebunan
Penyusunan dan
Revisi SNI Industri
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Penyusunan RSKKNI
107
NO INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI TELAH DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Industri Pengolahan
Buah
Fasilitasi dan
Koordinasi
Pengembangan
Tepung Non Gandum
Pemetaan Potensi
Bahan Baku Industri
Tepung Non Gandum
Fasilitasi dan
Koordinasi
Pelaksanaan
Revitalisasi Industri
Gula
Fasilitasi dan
Koordinasi
Pengembangan
Industri Gula
Kajian Kebijakan
Industri Gula yang
Terintegrasi dan
Berdaya Saing
Bantuan Mesin dan
Peralatan Dalam
Rangka Mendukung
Pengembangan
Industri Pangan
Secara terpadu di dalam
kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pengolahan Buah
Penyusunan/Revisi
dan Pemberlakuan
SNI Di Iingkungan
Industri Hasil
Hortikultura,
Minuman Ringan
dan Tembakau
Pengadaan
Mesin/Peralatan
Pengolahan Buah
Bimtek/Pelatihan
Teknologi
Pengolahan Buah
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Tepung Non
Gandum
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Tanaman Pangan
Pengawasan SNI
Wajib Produk
Industri Makanan
Hasil Tanaman
Pangan
Partisipasi Dalam
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Partisipasi Dalam
Forum Kerjasama
Industri
Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Penyusunan dan
Revisi SNI Industri
Hasil Tanaman
Pangan
Secara terpadu di
dalam kegiatan-
kegiatan sebagai
berikut:
Penyusunan dan
Perumusan Posisi
Industri Makanan,
Hasil Laut dan
Perikanan Pada
Sidang Kerjasama
dan Standarisasi
Internasional
Fasilitasi
Peningkatan Citra
Produk Industri
Makanan, Hasil
Laut dan Perikanan
Partisipasi Industri
Penyusunan dan
Revisi SNI Industri
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Penyusunan
Rekomendasi Industri
Pengolahan Buah
Penyusunan/revisi
dan Pemberlakuan
SNI Di Lingkungan
Industri Hasil
Hortikultura
Minuman Ringan dan
Tembakau
Penyusunan
Rekomendasi
Pemberdayaan
Industri Pengolahan
Hasil Tanaman
Pangan
Bantuan Mesin dan
Peralatan Industri
Pengolahan Tepung
Penyusunan
Rekomendasi
Sumber Daya Industri
dan Sarana dan
Prasarana Industri
Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Partisipasi Dalam
Bidang Industri
Minyak Goreng
Kelapa
Pengawasan
Penerapan SNI Wajib
Produk Industri
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Hortikultura dan
Minuman Ringan
Penyusunan/revisi
SNI Serta
Pemberlakuannya Di
Lingkungan Industri
Hasil Hortikultura,
Minuman Ringan dan
Bahan Penyegar
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Partisipasi Pada
Forum Kerjasama
Industri Pengolahan
Hasil Tanaman
Pangan
Penyusunan dan
108
NO INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI TELAH DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Perumusan dan Revisi
SNI Industri Makanan
Hasil Laut dan
Perikanan
Pelaksanaan
Pengawasan SNI Wajib
Industri Makanan
Hasil Laut dan
Perikanan
Penyusunan Peraturan
Penerapan SNI Wajib
Produk Makanan,
Hasil Laut dan
Perikanan
Penerapan dan
Pembinaan Keamanan
Pangan Melalui CPPOB
Pada Industri
Makanan, Hasil Laut
dan Perikanan
Bantuan Alat
Laboratorium Dalam
Rangka Mendukung
Penerapan SNI, SNI
Wajib dan
Pengembangan
Produk Hilir Agro
Partisipasi dan
Fasilitasi Serta
Penyelenggaraan
Kegiatan Pameran
Forum Kerjasama
dan Iklim Usaha
Industri Tanaman
Pangan
Penyusunan
Peraturan
Penerapan SNI
Wajib Produk
Makanan, Hasil
Tanaman Pangan
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri Gula
Fasilitasi Dan
Koordinasi
Pelaksanaan
Revitalisasi Industri
Gula
Bantuan Mesin Dan
Atau Peralatan
Industri Gula
Secara terpadu di
dalam kegiatan-
kegiatan sebagai
berikut:
Partisipasi Pada
Pelaksanaan
Pameran Industri
Makanan, Hasil
Laut dan Perikanan
Di Dalam Negeri
Minuman, Hasil
Tembakau dan
Bahan Penyegar
Dalam Forum
Kerjasama Dalam
Negeri dan Luar
Negeri
Partisipasi Industri
Minuman Hasil
Tembakau dan
Bahan Penyegar
Dalam Kegiatan
ACCSQ dan CODEX
Fasilitasi
Penerapan Cara
Produksi Pangan
Olahan yang Baik
(CPPOB) Industri
Makanan dan
Minuman
Bimtek CPPOB
Untuk Industri
Makanan dan
Minuman
Bimtek
Peningkatan Daya
Saing Industri Di
Bidang Kerjasama
Internasional
Peningkatan
Kemampuan SDM
Forum Kerjasama
Industri Pengolahan
Hasil Tanaman
Pangan
Penyusunan dan
Revisi SNI Industri
Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Penyusunan
Rekomendasi
Pemberdayaan
Industri Pengolahan
Hasil Perkebunan
Penyusunan
Rekomendasi
Sumber Daya Industri
dan Sarana dan
Prasarana Industri
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Penyusunan dan
Revisi SNI Industri
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Bantuan Alat Industri
Pengolahan Kelapa
dan Tebu
Secara terpadu di dalam
kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
Penyusunan dan
Revisi SNI Industri
Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Partisipasi Pada
Forum Kerjasama
Industri Pengolahan
Hasil Perkebunan
Penyusunan Dan
Revisi SNI Industri
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Pengawasan
Penerapan SNI Wajib
Produk Industri
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Secara terpadu di dalam
kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
Penyusunan dan
Perumusan Posisi
Industri Makanan,
Hasil Laut dan
Perikanan Pada
Sidang Kerjasama
dan Standarisasi
109
NO INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI TELAH DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Industri Makanan
Hasil Laut dan
Perikanan Di Dalam
dan Luar Negeri
Partisipasi Industri
Makanan Hasil Laut
dan Perikanan Dalam
Rangka Fora
Kerjasama dan
Organisasi
Internasional Lainnya
Partisipasi Pada Sidang
Standarisasi
Internasional
Partisipasi Industri
Minuman dan
Tembakau Dalam
Kegiatan ACCSQ Dan
CODEX
Promosi Investasi dan
Partisipasi Produk
Industri Minuman dan
Tembakau Pada
Pameran Dalam
Negeri dan Luar
Negeri
Partisipasi Industri
Minuman dan
Tembakau Dalam
Dalam Forum
Kerjasama Dalam
Partisipasi
Pelaksanaan Pada
Pameran Industri
Makanan, Hasil
Laut dan Perikanan
Di Luar Negeri
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Makanan Hasil
Perkebunan
Penyusunan, Revisi
dan Pengawasan
Pemberlakuan SNI
Wajib Produk
Industri Makanan
Hasil Perkebunan
Partisipasi Dalam
Forum Kerjasama
dan Iklim Usaha
Industri Makanan
Hasil Perkebunan
Partisipasi Pada
Sidang Standarisasi
Internasional
Fasilitasi
Penerapan Cara
Produksi Pangan
Olahan Yang Baik
(CPPOB) Industri
Makanan dan
dan Pengawasan
Dalam Rangka
Penerapan SNI
Wajib Industri
Minuman Hasil
Tembakau dan
Bahan Penyegar
Fasilitasi
Peningkatan Citra
Produk Industri
Minuman, Hasil
Tembakau dan
Bahan Penyegar
Perumusan Posisi
Industri Makanan,
Hasil Laut dan
Perikanan Pada
Sidang Kerjasama
dan Standarisasi
Internasional
Fasilitasi Peningkatan
Citra Produk Industri
Makanan, Hasil Laut
dan Perikanan
Partisipasi Industri
Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan
Penyegar Dalam
Forum Kerjasama
Dalam Negeri dan
Luar Negeri
Partisipasi Industri
Minuman Hasil
Tembakau dan Bahan
Penyegar Dalam
Kegiatan ACCSQ dan
CODEX
Fasilitasi Penerapan
Cara Produksi Pangan
Olahan Yang Baik
(CPPOB) Industri
Makanan dan
Minuman
Internasional
Partisipasi Industri
Minuman Hasil
Tembakau dan Bahan
Penyegar Dalam
Kegiatan ACCSQ,
CODEX, dan Sidang
Terkait Standar
Pangan Olahan
Lainnya
Partisipasi Industri
Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan
Penyegar Dalam
Forum Kerjasama
Dalam Negeri dan
Luar Negeri
Peningkatan
Penerapan
Keamanan Pangan
Bagi Pelaku Industri
Makanan dan
Minuman
110
NO INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI TELAH DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Negeri dan Luar
Negeri
Minuman
Partisipasi Industri
Minuman dan
Tembakau Dalam
Kegiatan ACCSQ
dan CODEX
Partisipasi Industri
Minuman dan
Tembakau Dalam
Dalam Forum
Kerjasama Dalam
Negeri dan Luar
Negeri
Promosi Investasi
dan Partisipasi
Produk Industri
Minuman dan
Tembakau Pada
Pameran Dalam
Negeri dan Luar
Negeri
Peningkatan
Promosi dan Forum
Kerjasama Industri
Bahan Penyegar
2. INDUSTRI HULU AGRO
a. Industri Oleofood:
Olein, stearin, gliserol,
Palm Fatty Acid
Distillate (PFAD), coco
butter substitute,
1. Menjamin ketersediaan bahan baku
(kualitas, kuantitas dan kontinuitas)
melalui koordinasi dengan instansi
terkait didukung oleh infrastruktur
Fasilitasi
Pengembangan
Industri Makanan
Berbasis Crude Palm
Oil (CPO)
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Makanan Berbasis
Crude Palm Oil
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pengolahan Hasil
Penyusunan
Rekomendasi
Pemberdayaan
Industri Pengolahan
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pengolahan Hasil
111
NO INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI TELAH DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
margarin, shortening,
other specialty fats.
b. Industri Oleokimia:
Asam lemak nabati,
fatty alcohols, fatty
amine, methyl ester
sulfonat
(biosurfactant),
biolubricant (rolling
oils), gliserin yang
berbasis kimia
(glycerine based
chemicals), Minyak
atsiri, Isopropil
palmitat (IPP), dan
Isopropil Miristat
(IPM), Asam stearat
(stearic acid)
c. Industri Kemurgi:
Biodiesel (Fatty Acid
Methyl Ester/ FAME),
Bioavtur (Bio jet fuel).
d. Industri Pakan: Ransum
dan suplemen pakan
ternak dan
aquaculture.
e. Industri Barang dari
Kayu: Komponen
berbasis kayu (wood
working, laminated &
finger joint).
yang memadai;
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan
berkompeten di bidang industri
hulu agro melalui diklat industri;
3. Meningkatkan kemampuan
penguasaan dan pengembangan
inovasi teknologi industri hulu agro
melalui penelitian dan
pengembangan yang terintegrasi;
4. Pembangunan pendidikan kejuruan
dan vokasi bidang pengolahan kayu,
rotan dan furniture, serta
perlindungan HKI;
5. Meningkatkan efisiensi proses
pengolahan dan penjaminan mutu
produk melalui penerapan GHP,
GMP, sertifikasi SNI dan industri
hijau dan peningkatan kapasitas
laboratorium uji mutu;
6. Mengkoordinasikan pengembangan
sistem logistik untuk meningkatkan
efisiensi produksi dan distribusi
produk;
7. Memfasilitasi penerapan harga
keekonomian produk bioenergi;
8. Memberikan insentif khusus untuk
industri bioenergi;
9. Promosi dan perluasan pasar
produk industri hulu agro
berwawasan lingkungan di dalam
Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Klaster Hilir Kelapa Sawit Di Sumatera Utara, Riau, Kalimatan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Papua
Promosi Investasi Produk Hilir Kelapa Sawit (IHKS) Untuk Pengembangan Klaster Oleochemical Di Sumatera Utara, Riau, Kalimatan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Papua
Dukungan Aspek Teknis Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit
Pemetaan Potensi Pengembangan Minyak Atsiri
Penyusunan Business Plan Kawasan Industri Kalbar dan Kalteng
Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi SDM Industri Hilir Kelapa Sawit & Bahan Bakar Nabati
Pembinaan Teknis
(CPO)
Penyusunan
Rekomendasi
Terkait Iklim Usaha
Industri Hilir Kelapa
Sawit
Penyusunan
Rekomendasi
Terkait
Infrastruktur
Industri Kimia Hasil
Hutan, Pertanian
dan Perkebunan
Partisipasi Dalam
Kegiatan Forum
Kerjasama
Internasional
Bidang Industri
Oleokimia, Kemurgi
dan Minyak Atsiri
Pembinaan Teknis
Standarisasi dan
Teknologi Industri
Hilir Kelapa Sawit
dan Bahan Bakar
Nabati
Penyusunan
Rancangan SKKNI
SDM Industri Hilir
Kelapa Sawit dan
Bahan Bakar Nabati
Perkebunan
Partisipasi Dalam
Forum Kerjasama
Industri
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Penyusunan
Rekomendasi
Terkait Iklim Usaha
Industri Hilir
Perkebunan Non
Pangan
Pelaksanaan
Promosi Investasi
Industri Hilir
Perkebunan Non
Pangan
Partisipasi Dalam
Kegiatan Forum
Kerjasama
Internasional
Bidang Industri
Oleokimia, Kemurgi
dan Minyak Atsiri
Penyusunan RSNI
Hilir Perkebunan
Non Pangan
Pembinaan Teknis
Standarisasi dan
Teknologi Industri
Hilir Perkebunan
Hasil Perkebunan
Penyusunan
Rekomendasi
Sumber Daya Industri
dan Sarana dan
Prasarana Industri
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Penyusunan
Rekomendasi Terkait
Iklim Usaha Industri
Hilir Perkebunan Non
Pangan
Partisipasi Dalam
Kegiatan Forum
Kerjasama
Internasional Bidang
Industri Oleokimia,
Kemurgi dan Minyak
Atsiri
Penyusunan RSNI
Hilir Perkebunan Non
Pangan
Penyusunan/revisi
RSKKNI/KKNI Industri
Hilir Perkebunan Non
Pangan
Pembinaan Teknis
Standarisasi Dan
Teknologi Industri
Perkebunan
Partisipasi Pada
Forum Kerjasama
Industri Pengolahan
Hasil Perkebunan
Penyusunan
Rekomendasi Terkait
Iklim Usaha Industri
Hasil Perkebunan Non
Pangan Lainnya
Penyusunan RSNI Hilir
Perkebunan Non
Pangan
Penyusunan/revisi
Rancangan
RSKKNI/KKNI Industri
Hasil Perkebunan Non
Pangan
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan
Peningkatan Ekspor
dan Jaminan Pasokan
Bahan Baku Melalui
Fora Kerjasama
Internasional Industri
Hasil Perkebunan Non
Pangan
Penyusunan
Dokumen Analisis
Kebijakan Fiskal Tarif
112
NO INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI TELAH DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
f. Industri Pulp dan
Kertas: Long fiber,
Dissolving pulp.
dan luar negeri;
10. Meningkatkan kapasitas produksi
pengolahan Palm Oil Mill Effluent
(POME) terintegrasi dengan
Pabrik Kelapa Sawit untuk
mengurangi emisi Gas Rumah
Kaca (GRK), dan mendorong
penerapan industri hijau pada
industri pulp dan kertas.
Standarisasi dan Teknologi Industri Hilir Kelapa Sawit Dan Bahan Bakar Nabati
Penyusunan Dokumen Teknis Lestari Berkelanjutan Pada Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Pakan
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Industri Pakan Ternak
FS Pembangunan Pabrik Pakan Ternak
Sidang Kerjasama Internasional Industri Pengolahan Kayu, Selulosa Dan Karet
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Klaster Industri Pulp dan Kertas
Penyusunan Buku Panduan Penerapan ISO 50001 (Manajemen Energi) Di Industri Pulp dan Kertas
Peningkatan Kompetensi SDM
Pelaksanaan
Promosi Investasi
Industri Hilir Kelapa
Sawit (IHKS)
Penyusunan
Rekomendasi
Terkait Iklim Usaha
Industri Hilir Kelapa
Sawit
Partisipasi Dalam
Kegiatan Forum
Kerjasama
Internasional
Bidang Industri
Oleokimia, Kemurgi
dan Minyak Atsiri
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pakan
Pelatihan Sumber
Daya Manusia
Industri Pakan
Ternak
Penyusunan
Rekomendasi
Terkait Iklim Usaha
Industri Furniture
dan Pengolahan
Kayu
Partisipasi Dalam
Non-Pangan dan
Bahan Bakar Nabati
Penyusunan
RSKKNI Hilir
Perkebunan Non
Pangan
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pengolahan Hasil
Laut, Perikanan
dan Peternakan
Partisipasi Dalam
Forum Kerjasama
Industri
Pengolahan Hasil
Laut, Perikanan
dan Peternakan
Penyusunan dan
Revisi SNI Industri
Industri Hasil Laut,
Perikanan dan
Peternakan
Pelaksanaan
Promosi Investasi
Industri
Pengolahan Kayu
dan Rotan
Pelatihan SDM
Industri
Pengolahan Kayu
Hilir Perkebunan
Non-pangan Dan
Bahan Bakar Nabati
Pembinaan Teknis
Standarisasi dan
Teknologi Industri
Hilir Perkebunan
Non-pangan dan
Bahan Bakar Nabati
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pengolahan Hasil
Laut, Perikanan dan
Peternakan
Partisipasi Dalam
Forum Kerjasama
Industri Pengolahan
Hasil Laut, Perikanan
dan Peternakan
Penyusunan dan
Revisi SNI Industri
Pengolahan Hasil
Laut, Perikanan dan
Peternakan
Penyusunan
Rekomendasi Terkait
Iklim Usaha Industri
Pulp dan Kertas
Penyusunan RSNI
Pulp dan Kertas
Bea Keluar Dan Tarif
Dana Perkebunan
Terhadap Kinerja
Industri Hilir Kelapa
Sawit Nasional
Penyusunan Roadmap
Pengembangan
Industri Atsiri
Nasional
Penyusunan
Rekomendasi Iklim
Usaha Industri
Pengolahan Hasil
Laut, Perikanan dan
Peternakan
Partisipasi Pada
Forum Kerjasama
Industri Pengolahan
Hasil Laut, Perikanan
dan Peternakan
Penyusunan
Rekomendasi Terkait
Iklim Usaha Industri
Selulosa dan Karet
Penyusunan RSNI
Selulosa dan Karet
Penyusunan/revisi
Rancangan
SKKNI/KKNI Industri
Selulosa dan Karet
Penyusunan
113
NO INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI TELAH DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Percetakan Bidang Management Khususnya Mangement Pemasaran
Peningkatan Kompetensi SDM Dalam Rangka Aplikasi Industri Hijau Di Lingkungan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kompetensi Pulp dan Kertas
Penguatan Struktur Balai Pengujian Dalam Rangka Pelaksanaan SNI Wajib Kertas Kemasan Makanan
Penyusunan/ Penyempurnaan Standar Produk Pulp dan Kertas (10 Judul)
Secara terpadu di dalam
kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
Sidang Kerjasama Internasional Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Lainnya
Promosi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Pada Pameran Di Dalam Negeri
Kegiatan Forum
Kerjasama
International
Bidang Industri
Kayu dan Rotan
Bantuan Mesin
Peralatan Untuk
Industri Pengolahan
Kayu
Penyusunan
Rekomendasi
Terkait Iklim Usaha
Industri Pulp dan
Kertas
Penyusunan/pe-
nyempurnaan
Standar Produk Pulp
dan Kertas (10
Judul)
Pelatihan SDM
Industri Percetakan
Bidang Managemen
Pemasaran
Implementasi SKKNI
dan Fasilitasi
Sertifikasi SDM
Bidang Industri Pulp
dan Kertas
Pelatihan
Penerapan
Pembuatan
dan Rotan Bidang
Teknik Produksi
(finishing), dan
Desain
Penyusunan
Rekomendasi
Terkait Iklim Usaha
Industri Pulp dan
Kertas
Penyusunan dan
Implementasi RSNI
Pulp dan Kertas
Secara terpadu di
dalam kegiatan-
kegiatan sebagai
berikut:
Penerapan Aplikasi
Industri Hijau
Untuk Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan
Implementasi
SKKNI dan Fasilitasi
Sertifikasi SDM
Bidang Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan
Bantuan Mesin
Peralatan
Pengembangan
Industri Hasil
Penyusunan/revisi
RSKKNI/KKNI Industri
Pulp dan Kertas
Secara terpadu di dalam
kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
Penyusunan
Rekomendasi Terkait
Penyelesaian
Tuduhan
Damping/subsidi
Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan
Bantuan Mesin
Peralatan Dalam
Rangka Peningkatan
Kemampuan
Teknologi Lembaga
Pendidikan Vokasi
Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan
Pelatihan SDM
Industri Percetakan,
Selulosa dan Karet
Bidang Energi,
Lingkungan, Desain
Revitalisasi Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan
Rekomendasi
Kebijakan
Peningkatan Ekspor
dan Jaminan Pasokan
Bahan Baku Melalui
Fora Kerjasama
Internasional Industri
Selulosa dan Karet
Pengembangan
Proses Produksi Dan
Bahan Baku Alternatif
Untuk Industri Rayon
Penyusunan Konsep
Rantai Alur Bahan
Baku Industri
Pengolahan Kayu dan
Rotan
Secara terpadu di dalam
kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
Invesment Catalogue
Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan
Pendampingan
Sertifikasi Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan
114
NO INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI TELAH DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Promosi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Pada Pameran Di Luar Negeri
Chipboard Dalam
Rangka
Pemanfaatan
Limbah Padat
Industri Pulp dan
Kertas
Secara terpadu di
dalam kegiatan-
kegiatan sebagai
berikut:
Pelatihan SDM
Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan
Bidang Aplikasi
Industri Hijau
Pelaksanaan
Pameran Di Dalam
Negeri Dalam
Rangka Promosi
Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan
Pelaksanaan
Pameran Di Luar
Negeri Dalam
Rangka Promosi
Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan
Hutan dan
Perkebunan
Perusahaan yang
Difasilitasi Untuk
Meningkatkan Citra
Produk Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan
3. INDUSTRI TEKSTIL, KULIT,
ALAS KAKI DAN ANEKA
Industri Furniture dan Barang Lainnya
Dari Kayu
Fasilitasi dan Koordinasi
Penyusunan Rekomendasi Terkait
Penyusunan
Rekomendasi Terkait
Penyusunan
Rekomendasi Terkait
Penyusunan
Rekomendasi Terkait
115
NO INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI TELAH DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
a. Industri Furniture dan
Barang Lainnya dari
Kayu: Kerajinan, ukir-
ukiran dari kayu,
Furniture kayu dan
rotan
1. Melakukan pendampingan dan
mentoring terhadap IKM dalam
rangka mendapatkan sertifikat
legalitas kayu (SVLK);
2. Menjamin ketersediaan bahan
baku (kualitas, kuantitas dan
kontinuitas) melalui koordinasi
dengan instansi terkait dan
kemitraan serta integrasi antara
sisi hulu dan sisi hilir;
3. Meningkatkan kemampuan SDM
dalam penguasaan teknik produksi
dan desain untuk meningkatkan
daya saing dan kualitas produk;
4. Pembangunan pendidikan
kejuruan dan vokasi bidang
pengolahan kayu, rotan dan
furnituree;
5. Penerapan teknologi pemanfaatan
bahan baku alternatif dari (kayu
sawit, kayu karet, dsb);
6. Fasilitas akses terhadap sumber
pembiayaan yang kompetitif
untuk meningkatkan kinerja
ekspor furniture;
7. Meningkatkan promosi dan
perluasan pasar guna mendorong
tumbuhnya industri furnituree
rotan dalam negeri.
Pengembangan Klaster Industri Furniture
Fasilitasi Pusat Desain Furniture Kayu Di Jepara dan Furniture Rotan Di Cirebon
Peningkatan Kompetensi SDM Furniture Bidang Teknik Produksi (Finishing)
Kajian Analisis Daya Saing Industri Kayu Olahan Indonesia Di Pasar International
Penyusunan Rancangan SKKNI Industri Furniture
Pendampingan dan Mentoring Aplikasi Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Dokumen V-legal Untuk Industri Furnitur dan Kerajinan Kayu
Pembiayaan Sertifikasi SVLK Untuk Industri Furnitur
Koordinasi Dalam Rangka Bantuan Mesin Peralatan Pengembangan Industri Furniture Kayu dan Rotan
Pengembangan Desain Furniture Kayu dan Rotan
Pendampingan dan
Mentoring Aplikasi
Sertifikasi Sistem
Verifikasi Legalitas
Kayu (SVLK) dan
Dokumen V-Legal
Untuk Industri
Furnitur dan
Kerajinan Kayu
Penyusunan/penyem
purnaan Standar
Furniture (3 Judul)
Penyusunan
Rancangan SKKNI
Industri Furniture
Pelatihan SDM
Industri Furniture
Bidang Teknik
Produksi (finishing)
Pelatihan SDM
Industri Furniture
Bidang Desain
Penyusunan
Rekomendasi Terkait
Iklim Usaha Industri
Furniture dan
Pengolahan Kayu
Secara terpadu di
Iklim Usaha Industri
Furniture dan
Pengolahan Kayu
Partisipasi Dalam
Kegiatan Forum
Kerjasama
Internasional Bidang
Industri Furniture
dan Pengolahan
Kayu
Penyusunan RSNI
Furniture
Pendampingan dan
Mentoring Aplikasi
Sertifikasi Sistem
Verifikasi Legalitas
Kayu (SVLK) dan
Dokumen V-Legal
Untuk Industri
Furnitur dan
Kerajinan Kayu
Penyusunan RSKKNI
Furniture
Pengembangan
Desain Industri
Furniture Kayu dan
Rotan
Secara terpadu di
dalam kegiatan-
kegiatan sebagai
berikut:
Iklim Usaha Industri
Furniture dan
Pengolahan Kayu
Partisipasi Dalam
Kegiatan Forum
Kerjasama
Internasional Bidang
Industri Furniture dan
Pengolahan Kayu
Penyusunan RSNI
Furniture
Penyusunan/revisi
RSKKNI/KKNI Industri
Furniture
Bantuan Alat
Pengembangan
Industri Furniture dan
Percetakan
Pengembangan Desain
Industri Furniture Kayu
dan Rotan
Secara terpadu di dalam
kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
Penyusunan
Rekomendasi Terkait
Penyelesaian
Tuduhan
Damping/subsidi
Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan
Iklim Usaha Industri
Furniture dan
Pengolahan Kayu
Penyusunan RSNI
Furnitur dan
Pengolahan Kayu
Penyusunan/revisi
Rancangan SKKNI/KKNI
Industri Furniture dan
Pengolahan Kayu
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Peningkatan
Ekspor dan Jaminan
Pasokan Bahan Baku
Melalui Fora Kerjasama
Internasional Industri
Furniture dan Kayu
Olahan
Penyusunan Konsep
Desain Industri
Furniture yang
Diterima Pasar
Internasional
Secara terpadu di dalam
kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
Invesment Catalogue
Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan
Pendampingan
116
NO INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI TELAH DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Penguatan Teknologi Industri Furniture Kayu Di Sukabumi, Nganjuk dan Jepara
Penguatan Teknologi Industri Furniture Rotan Di Sukoharjo dan Kalimantan Tengah
Penguatan SDM Industri Furniture Bidang Desain
Fasilitasi Pengembangan Industri Furniture Berbasis Kayu Alternatif
Penyusunan/penyempurnaan Standar Furniture (3 Judul)
Secara terpadu di dalam
kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
Sidang Kerjasama Internasional Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Lainnya
Promosi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Pada Pameran Di Dalam Negeri
Promosi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Pada Pameran Di Luar Negeri
dalam kegiatan-
kegiatan sebagai
berikut:
Pelaksanaan
Pameran Di Dalam
Negeri Dalam
Rangka Promosi
Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan
Pelaksanaan
Pameran Di Luar
Negeri Dalam
Rangka Promosi
Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan
Implementasi
SKKNI dan Fasilitasi
Sertifikasi SDM
Bidang Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan
Bantuan Mesin
Peralatan
Pengembangan
Industri Hasil
Hutan dan
Perkebunan
Perusahaan yang
Difasilitasi Untuk
Meningkatkan Citra
Produk Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan
Bantuan Mesin
Peralatan Dalam
Rangka Peningkatan
Kemampuan
Teknologi Lembaga
Pendidikan Vokasi
Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan
Pelatihan SDM
Industri Percetakan,
Selulosa dan Karet
Bidang Energi,
Lingkungan, Desain
Revitalisasi Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan
Sertifikasi Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan
117
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di dalamnya mencakup pelaksanaan isi dari Rencana
Aksi pengembangan masing-masing industri prioritas, meliputi:
Industri Pangan:
1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui
koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi
hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai.
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui diklat
industri dan pendampingan.
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri
pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi.
4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui
penerapan GHP, GMP dan HACCP, sertifikasi SNI dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta
bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas
laboratorium uji mutu.
5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi
dan distribusi produk pangan.
6. Memfasilitasi pembebasan PPN atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah
kecil.
7. Menfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil
dan menengah.
8. Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan
investasi dan penguasaan pasar ekspor.
9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.
Industri Hulu Agro:
1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui
koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai.
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui diklat
industri.
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri
hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi.
4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan dan
furnituree, serta perlindungan HKI.
5. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui
penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas
laboratorium uji mutu.
6. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi
produksi dan distribusi produk.
7. Memfasilitasi penerapan harga keekonomian produk bioenergi.
8. Memberikan insentif khusus untuk industri bioenergi.
9. Promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam
dan luar negeri.
118
10. Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan Palm Oil Mill Effluent (POME) terintegrasi
dengan Pabrik Kelapa Sawit untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan
mendorong penerapan industri hijau pada industri pulp dan kertas.
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (Industri Furniture dan Barang Lainnya Dari Kayu):
1. Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap IKM dalam rangka mendapatkan
sertifikat legalitas kayu (SVLK).
2. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui
koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi
hilir.
3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk
meningkatkan daya saing dan kualitas produk.
4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan dan
furniture.
5. Penerapan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif dari (kayu sawit, kayu karet,
dsb).
6. Fasilitas akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja
ekspor furniture.
7. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri
furniture rotan dalam negeri.
Pembahasan lebih lanjut dari pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dalam laporan akhir dari masing-
masing kegiatan.
3.1.8. Capaian RPJMN Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015 – 2019
Arah kebijakan pembangunan industri nasional sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 meliputi tiga hal, yaitu:
1. Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa, meliputi pembangunan 14 Kawasan
Industri dan 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang meliputi 11 kawasan timur
dan 11 kawasan barat Indonesia.
2. Penumbuhan populasi industri, dengan target penambahan sebanyak 9.000 usaha berskala
besar dan sedang dan 20.000 industri berskala kecil, dimana 50 persen dari pertumbuhan
industri itu berada di luar Pulau Jawa.
3. Peningkatan daya saing dan produktivitas produk industri
Direktorat Jenderal Industri Agro mendapatkan tugas terkait penumbuhan populasi industri
serta peningkatan daya saing dan produktivitas produk industri. Arah kebijakan pembangunan
industri agro berdasarkan RPJMN selanjutnya diterjemahkan ke dalam program/kegiatan.
Pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan RPJMN sepanjang tahun 2015-2015 sempat
terkendala akibat adanya perubahan nomenklatur program/kegiatan. Capaian pelaksanaan
program/kegiatan berdasarkan RPJMN terus dipantau dan dievaluasi setiap tahunnya untuk
119
mengantisipasi perkembangan yang terjadi. Capaian indikator kinerja RPJMN Direktorat Jenderal
Industri Agro tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
120
Tabel 3.20. Capaian RPJMN Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015-2019
No. Program/ Kegiatan
Sasaran Indikator Satuan
Target Dan Capaian Indikator Kinerja Total Alokasi
2015-2019 (Rp Miliar)
2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019
T R T R T R T R T R T R C
1. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
a. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 276,3
Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar Hasil Hutan dan Perkebunan (Quickwins: Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agro industri)
Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Lainnya
Komoditas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 100%
Penumbuhan dan pengembangan industri oleokimia dan kemurgi
Komoditas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 100%
Pembangunan tangki timbun di Maloy
- - 1 0 - - - - - - 1 0 0%
Meningkatnya daya saing industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Quickwins: Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agro industri)
Interfood, Sidang APCC di Thailand, Sidang APCC di Kuala Lumpur, Sidang ACCSQ di
Myanmar, Pertemuan JCTI ke 5 di Taiwan.
- (2019) Partisipasi pada sidang ke-26 CCFO di Kuala Lumpur, Partisipasi pada Sidang IJEPA
ke-6 di Yogyakarta, Partisipasi pada Sidang RCEP-TNC ke 25 di Bali, Pertemuan ke-7
Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector,
Sidang The 26th RCEP-TNC and Related Meetings di AUS, Pertemuan the 11th Joint
Committee Meeting Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement di Yogyakarta,
Kunjungan Kerja ke Pabrik Gula dan Minyak PT Cheil Jedang di Korea Selatan, Sidang the
55th International Sugar Organization, Pertemuan The 28 th RCEP-TNC and Related
Meeting,.
Dari 81 target indikator kinerja RPJMN yang menjadi tugas Direktorat Jenderal Industri Agro
sepanjang tahun 2015-2019, terdapat 13 kegiatan yang tidak mencapai target, yaitu:
Pembangunan tangki timbun di Maloy tahun 2016, tidak tercapai karena ketidaksiapan
pemerintah daerah dalam menyiapkan infrastruktur dan perizinan sejak tahun 2015
Tersusunnya standar pada industri minuman dan tembakau tahun 2018 dari target 5 RSNI
hanya tercapai 3 RSNI karena adanya pemotongan anggaran
Partisipasi dalam sidang dan pameran di dalam dan luar negeri industri minuman dan
tembakau tahun 2018, dari target 15 sidang/pameran hanya terealisasi sebanyak 10
partisipasi
Pengembangan industri bahan penyegar pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan tahun 2016-2019, tidak tercapai karena pembinaan komoditi pindah menjadi
tugas dari Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
Pabrik gula yang diberi bantuan pada Revitalisasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
tahun 2015-2019 tidak tercapai karena kewenangan berada di Kementerian BUMN
128
Standardisasi pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan tahun 2016 dari target
sebanyak 8 RSNI tidak tercapai seluruhnya karena adanya self-blocking anggaran, dan pada
tahun 2018 dari target 8 RSNI hanya tercapai 6 RSNI
Capaian rata-rata untuk pelaksanaan RPJMN Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2019
adalah sebesar 91,35% di mana terdapat 2 dari 16 inikator kinerja yang tidak tercapai, dan capaian
rata-rata jangka menengah tahun 2015-2019 adalah sebesar 93,93% di mana terdapat 4 dari 17
indikator kinerja yang tidak tercapai.
3.2 Analisis Penggunaan Sumber Daya
3.2.1. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019 semula Direktorat Jenderal Industri Agro memperoleh alokasi anggaran
sebesar Rp. 111.563.388.000,-, namun sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Nomor 315/SJ-
IND/KR/IX/2019 mengenai rencana pemenuhan kekurangan belanja pegawai Kementerian
Perindustrian, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro berubah menjadi sebesar
Rp. 111.016.300.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Berbasis Agro. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan
struktur industri yang berbasis hasil pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, perkebunan dan
kehutanan, yang tidak saja dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan aktual industri, melainkan
juga untuk menumbuh-kembangkan industri agro melalui pelaksanaan rencana aksi yang tercantum
dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 yang diturunkan menjadi
Kebijakan Industri Nasional 2015 – 2019 serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro
Tahun 2015 - 2019 dan perubahannya yang dilaksanakan secara selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019.
Dari seluruh output kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mendukung
pencapaian sasaran kinerja, rata-rata realisasi fisik kegiatan adalah sebesar 97,9% dan terdapat 3
indikator kinerja sasaran strategis yang tidak mencapai target yaitu:
Nilai investasi di sektor industri agro
Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional
Kesesuaian data dan informasi industri agro terhadap kebutuhan stakeholder industri agro
Rata-rata capaian seluruh indikator Perjanjian Kinerja tahun 2019 adalah sebesar 139,05% dan rata-
rata capaian Rencana Strategis tahun 2019 adalah sebesar 127,83% sehingga dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro telah berhasil dicapai
dengan baik.
Penggunaan sumber daya anggaran yang bersumber dari APBN di lingkungan Direktorat
Jenderal Industri Agro untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel
berikut.
129
Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2019
KO-DE
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
REALI-SASI
SATUAN KEGIATAN PAGU REALISASI % FISIK
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN
SS1 Meningkatnya populasi dan persebaran industri
SS1.1 Unit Industri Agro Besar Sedang yang Tumbuh
708 904 Unit - Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu
14.550.000.000 11.285.742.393 77,57 100%
SS1.3 Nilai Investasi Di Sektor Industri Agro
113,85 69,98 Trilyun - Invesment Catalogue Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional - Pengembangan Proses Produksi dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon - Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Profil Investasi Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
938.000.000 949.000.000
1.584.500.000
1.325.634.000
400.000.000
588.895.000
1.238.950.000
937.460.700 948.408.108
1.557.364.200
1.151.382.028
370.743.971
540.904.724
1.194.614.496
99,94 99,94
98,29
86,86
92,69
91,85
96,42
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
SS2 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri agro
SS2.1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Agro Terhadap Ekspor Nasional
31,25 24,66 Persen - Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - SNI yang Disusun/Direvisi, Diberlakukan dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Perusahaan Berbasis Hasil Hutan dan Perkebunan yang Menerapkan Standar Mutu - Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional - Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture yang Diterima Pasar Internasional - Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar dan Tarif Dana Perkebunan Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional - Industri Pengolahan Susu yang Menjalin Kemitraan Dengan Peternak
1.426.405.000
1.907.785.000
1.464.000.000
760.554.000
2.200.000.000
960.000.000
700.790.000
1.358.988.960
1.852.475.744
1.440.703.210
725.728.444
2.079.385.901
959.011.250
590.710.240
95,27
97,10
98,41
95,42
94,52
99,00
84,29
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
130
KO-DE
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
REALI-SASI SATUAN KEGIATAN PAGU REALISASI % FISIK
- Perusahaan Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Dimonitoring dan Dikendalikan - SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan Di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan Serta Penerapan SNI Wajib Bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman - Regulasi Terkait Pengembangan Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat - Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan - Komoditi yang Diawasi Penerapan SNI Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Pelatihan CPPOB Berbasis Makanan dan Minuman - Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang/Forum Kerjasama Lainnya - Partisipasi Pada Forum Kerjasama Internasional Terkait Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
775.000.000
2.962.740.000
1.419.320.000
500.000.000
687.587.000
1.841.745.000
4.016.078.000 923.312.000
1.300.000.000 916.000.000
1.158.600.000
653.969.282
2.122.859.293
1.151.523.699
446.014.288
669.449.252
1.787.653.075
4.016.078.000 872.320.198
465.874.500 803.761.408
1.105.169.634
84,38
71,65
81,13,
89,20
97,36
97,06
100,0 94,48
35,84 87,75
87,75
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
100%
SS2.5 Produktivitas SDM Industri Agro
387,4 575,75 Rp. Juta - Pelatihan SDM Di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Pelatihan SDM Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Peningkatan Kompetensi SDM Di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Pilot Project Industri 4.0 Di Sektor Industri Makanan dan Minuman
3.350.000.000
2.600.000.000
3.650.000.000
7.750.000.000
2.469.723.930
1.470.115.600
1.788.308.841
3.145.256.315
73,72
56,54
48,99
40,58
75,00%
100%
74,58%
100%
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL
T.1 Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif
T1.1 Peraturan Perundang-Undangan yang Diselesaikan
1 4 PP/ Perpres/ Permen
- Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal - Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Iklim Usaha Sektor Industri Agro - Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri Sektor Industri Agro
395.050.000 563.417.000
456.946.000
362.684.936 526.961.690
439.012.722
91,81 93,53
96,08
100% 100%
100%
131
KO-DE
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
REALI-SASI SATUAN KEGIATAN PAGU REALISASI % FISIK
T.2 Terselenggara-nya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
T2.5 Infrastruktur Kompetensi yang Terbentuk - SKKNI yang Ditetapkan
7 7 SKKNI - Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun/Direvisi Di Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun Di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
1.325.240.000
1.137.000.000
400.000.000
1.260.338.155
1.047.659.103
150.532.900
95,10
92,14
37,63
100%
100%
100%
T2.8 Masukan posisi kerja sama internasional bidang industri agro
6 6 Masukan Posisi Kerja Sama
- Penyusunan Posisi Runding Sektor Industri Agro Dalam Kerjasama Internasional
828.506.000 803.580.240 96,99
100%
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI
L.1 Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang professional dan berkepriba-dian
L1.1 Prestasi Kerja Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
82 87,49 Nilai - Gaji dan Tunjangan 18.222.552.000 17.985.193.463
98,70 100%
L1.2 Produktivitas Kinerja Minimum Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
1.320 1.845 Jam Kerja
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor 5.560.252.000 5.521.310.277 99,30 100%
L1.3 Kualifikasi Pendidikan Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro
1 1 Orang - Pengelolaan Kepegawaian 1.233.610.000 1.148.195.800 93,08 100%
L.2 Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses
L2.1 Kesesuaian Data dan Informasi Industri Agro Terhadap Kebutuhan Stakeholder Industri Agro
70 51,61 Persen - Pemetaaan Pemanfaaatan Energi Alternatif Potensial Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Agro - Penanganan Permasalahan Aktual - Identifikasi Ceruk (niche) Kebutuhan Industri Agro Menghadapi Pasar Global Di Era Ir 4.0 - Pengelolaan Data dan Informasi - Pelayanan Umum dan Perlengkapan - Pelayanan Humas dan Protokoler
763.745.000
392.371.000 502.332.000
417.750.000
1.930.881.000 453.400.000
660.247.109
380.548.209 472.706.887
408.659.550
1.930.261.147 419.939.811
86,45
96,99 94,10
97,82 99,97 92,62
100%
100% 100%
100% 100% 100%
L2.2 Ketersediaan Sistem (uptime)
100 100 Persen - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
362.024.000 1.244.806.000
361.921.608 1.240.212.000
99,97 99,63
100% 100%
132
KO-DE
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
REALI-SASI SATUAN KEGIATAN PAGU REALISASI % FISIK
L.3 Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
L3.1 Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
80 84,77 Nilai - Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Industri Agro Tahun 2020-2024 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
876.768.000
795.000.000
836.553.249
785.570.000
95,41
98,81
100%
100%
L3.2 Tingkat kematangan SPIP Satker Mencapai Tingkat 3
Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas dalam pencapaian kinerja/pelaksanaan program
dan kegiatan Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020 dan di masa yang akan datang antara lain:
Peningkatan Capaian Kinerja
1. Berkoordinasi dengan seluruh unsur Pemerintah yang terkait karena untuk melakukan
langkah antisipasi maupun langkah tindak lanjut atas krisis ekonomi global serta
permasalahan lain yang terjadi perlu melibatkan seluruh unsur Pemerintah, tidak hanya
Kementerian Perindustrian saja.
2. Bersinergi dengan unsur Pemerintah lainnya untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan sektor industri agro serta menciptakan kebijakan yang dapat mendukung
peningkatan pertumbuhan sektor industri agro yang juga mampu mendorong
peningkatan kontribusi PDB, nilai investasi dan kontribusi ekspor sektor industri agro
terhadap perekonomian nasional.
3. Pelaksanaan penyusunan RSKKNI yang tidak selesai di laksanakan pada tahun yang
bersangkutan, seharusnya sudah bisa diprediksi dalam evaluasi rencana aksi yang
dilakukan secara berkala. Dalam rencana aksi juga disampaikan langkah tindak lanjut
yang dapat dilakukan. Melaksanaan rekomendasi
4. Meningkatkan koordinasi dan menggalang partisipasi aktif admin pertanyaan masyarakat
pada unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga target
indikator kinerja “Kesesuaian data dan informasi industri agro terhadap kebutuhan
stakeholder industri agro” dapat tercapai
Perbaikan Perencanaan Kinerja
1. Dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024,
perlu dilakukan analisis terkait indikator kinerja yang digunakan, apakah berkorelasi
langsung dengan aktivitas yang dilaksanakan serta apakah lebih dominan dipengaruhi
oleh faktor-faktor internal ataukah faktor eksternal. Indikator kinerja yang digunakan
agar memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-
bound). Dalam menentukan nilai target, agar dipertimbangkan secara rasional dengan
melihat situasi dan perkembangan yang terjadi saat ini.
2. Untuk indikator “Infrastuktur kompetensi yang terbentuk: SKKNI” perlu dilakukan analisis
apakah masih perlu dilaksanakan karena terdapat target RSKKNI yang tidak selesai
disusun dalam periode Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015-
2019. Jika masih diperlukan, maka agar dipertimbangkan untuk terus dilaksanakan dan
diakomodir di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-
2024.
3. Untuk indikator “Kesesuaian data dan informasi industri agro terhadap kebutuhan
stakeholder industri agro” dari capaian sepanjang tahun 2015-2019 target indikator
kinerja ini tidak pernah tercapai, sehingga dapat diusulkan untuk terus digunakan sebagai
indikator kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Agro periode Rencana Strategis tahun
2020-2024 agar kinerja pelayanan data dan informasi dapat terus ditingkatkan.
148
4. Indikator-indikator kinerja yang kurang berkualitas/tidak berkorelasi langsung dengan
pencapaian sasaran kinerja sebaiknya tidak digunakan lagi dalam Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024, diantaranya “rata-rata produktivitas
kinerja minimum pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro” dan “kualifikasi pendidikan
Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro”.
5. Pada saat pengajuan anggaran, perlu menyiapkan data pendukung yang memadai,
menyeimbangkan proporsi penganggaran dan menyiapkan argumentasi yang tepat
sehingga tidak terjadi pemblokiran anggaran yang dapat mengganggu proses pencapaian
target kinerja.
Perbaikan Manajemen Kinerja
1. Evaluasi Rencana Aksi yang saat ini dilakukan secara triwulanan, agar dapat ditingkatkan
menjadi bulanan dan ditingkatkan analisisnya (lebih banyak faktor yang dianalisis dan
dilaporkan) sehingga mampu memberikan solusi nyata atas kendala yang terjadi.
2. Optimalisasi aplikasi-aplikasi kinerja yang sudah tersedia. Pengisian pemantauan kinerja
agar dilaksanakan secara tepat waktu.
3. Secara umum terus memantau secara lebih intens dan rutin atas progress pencapaian
seluruh target kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit kerja/bagian yang
melaksanakan pencapaian target dan diharapkan ada peran aktif dari seluruh unit
kerja/bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga pada periode
berikutnya, target dapat dicapai.
LAMPIRAN
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Typewriter
TTD
User
Typewriter
TTD
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Typewriter
TTD
User
Typewriter
TTD
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Typewriter
TTD
User
Typewriter
TTD
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Typewriter
TTD
User
Typewriter
TTD
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Typewriter
TTD
User
Typewriter
TTD
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Rectangle
User
Typewriter
TTD
User
Typewriter
TTD
MATRIKS RENCANA AKSI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP
DIREKTORAT JENDERAT INDUSTRI AGRO TAHUN 2018
l. Penyempurnaan perumusan outcome unat kerja Dalam rapat-rapat evaluasi kineria & reviu dokumen kinerja, telahdisempaikan u3ulan perubahan b€berapa indakator kine4a yang bersltatoutcome. usulan initelah diakomodir dalam perencenaan kiner,a tahun 2019,
diantarany.:- "Man.iem€n Direktor.t Jenderal IndustriAgro yang andal dan proleslonal"
den8an indikator nilai PMPR8, resuaiarahan lnspektorat Jenderal, tidak laSi
dagunakan sebagai indlkator kinerja tuiuan karena dinilaitidak ral€van den8an
tujuan Okektorat Jend€ral lndustri Agro- "Produk lndustriagro ying ters€rtiftkas i TinSkat l(omponen Dalam ll€t€ri{TXDN}' tidak laSi diSunakn lebagai indikato. kinerja sa!.ran stratlgh kar€na
telah dib€ntuk unlt k€rja baru dillnSkunSan Xemehterian P€rlndurtrian yaitu
Pusat P.nlnSkatan Pen8Sunaan Produk Oalam N.g€ri(Pusat P3DN) dllnanaralah satu fungsinya adalah malaksanakan penyiapan pelak5anaan sertifikasitlnSkat komponen dalan neSeri- Dlusulkan indikator baru yaitu "Masuken posirikerje sama internasional
fungsibagian kerja sama yanBsaat inib€lum memilikitarS€t kinerie
s€ptember 2019 0irektur lend€ral lndu5triagro
- Perubahan lndikator kineria telah diakomodirdalam P€rjanjian Kinerj. Oi.€ktorat l€hderellndustri A8ro Tahun 2019
- llota dinas m€ngenai peru bahan indilatorkinerja t€lah dilamplrkan dalam R€natra
Oirektorat J€nderal lndustri Agro Tahun 2015-2019 Perubahan
2. R€vlu dan penet.pan indikator linerja, baik
indik.tor *inerja tuiuan, maupun indlkator kinerjasasaran strategis, secuai lriterla lndilator kincriayzng beik lspsili., M.osurd e, Achicwode,R.liodc, dan firn.fuund I
Oitjcn lndustriAgro m€rupakan penu8a..n/turunandari ncncanaStrat€8ij(ementlrlan Perlndustrl.n sehinSga IKI & IXS t€rsebut tidak d.p.t diubah
!ampai ada rcviu Ranstra Kementcrian P€rindustrian yang mer€komendarikanperubahan tersebut, Oleh karena itu oitjen lndultriASro ak.n menSu5ulkanperubahan indikator kinerja pada saal revlu Sanstra Xcmenp€rin, l{amundemlkian, untuk bcb.rapa lndik.tor kin.rja yeng bukan mcrupak.n turunand.ri indikator kincrja Nem.nt.ri.n Perindu!trian, telah dilakukan revlu dan
dit€tapkan p€rubahannye s.bag.lmana urai.n pada kolom dlatas.
Septemb€r 2019 Oirektur J.ndcral lndustrlAg.o
- Perubahan andilator kin€rja t€leh diakomodkdalam Perianiian l(inerja 0ir€ktorat J€nderal
lndustri ASro Tah(n 2019- Nota dlna5 mcngenaiperubahan indikatorIinerja telah dilampirkan dalam Renstra
Ohe ktorat .l€n de rrl ln du strl Agro Tahun 2015-
2019 Perubahan
3 Hasilp€nSukuran ren.ana alsi aSar dijadilan dasar
untuk m€nylmpulkan kemajiian (proSres) trnerlaMulai triwulan ll tahun 2019, pada dokumen Evaluasi Eencana Aksi DitjenlndustriASro t€lah ditambahkan kolom status keberhasilan atas pencapaian
target antBra sehingga dapat diketahuiapakah r€ncana te15ebut berhasil/ga8al
dilaksanakan, serta hambatan dan tindal lanjut yang direkomenda5ikan untukdilakukan aSar pada akhir tahun, tarSet lin€rja dapat di.apai.
5eptember 2019 Dircktu r Jenderal lndustriAgro
Perubahan telah diakomodir dalam €valuasi
R6ncana Aksi Oirektorat lend€ral lnduski AEro
mulai triwulan ll tahun 2019
4 H.sil p.nSukuran rrncana eksibalum enjrdi daiar(ditindaklanju ti) u ntuk m.n8.mbil tindakan (actlon)
del.m rangke m.ncapait r8.t kinerja yanS
ditetepkan
Renc.na AksiyanS merup.kan p?njabaran dari t.r8et-target pada P€net.panKlncria, didalamnya telah m€nerangkan target antara, rcalisaii antara,hambatan yang dial.mi, lerta tindak l.njut yanS dapat dilakukan untukm.nSatasl ham batan ketila targ€t Pen.tapan Xinerja tidak dapat dic.paipadap€riode t€rtentu (triwulananl. Rekomendari tind.l lanjut y.ng dapatdilakukan, tel.h dlsajikan dalam kolom "Tindak L.njut" dan kolom
"Xeterangan". Hasiltindaklanjuty.nSsudah dil.kianakan, telah dibahardal.m tAKIP Oirekto rat le nderal lndusvi Agro T.hun 2019.
September 2019 Okekturlend€rel lndustrl
A8ro
- Delam dokumen [valua5iRencana aksiOkektorat Jend€ra I ln dustri Agro telah memuatrekomendasi tindal lanjut yang dapat dilakuk.n- Hasiltlndak laniut yan8 sudah dllaksan.lan,t.lah dibahas dalam lAklP Direktorat Jenderal
Kinerja Eselon llls.d.taf merupakan penjabaran l.bih detil/t€knil ataspelaksanaan tuga5, dan berslfat output, dimana tugas-tugas tellebutmerupakan aktlvitas untuk mendukung pencapalan dari masin8-ma!in8Sasaran Strategls pada E36lon ldan Esalon ll, Untul memudehkan monltorang
P.4anjian Xinerla indivldu lni, maka Dkektorat J.nderal lndus ki ASro
berini3iatif untuk mengakomodlr/mengadopsi P€rjanjian Kincrja lndividuuntuk dijadikan 5ebag.i Sasaran Kcria P€gawai (SKP) y.ng capalannya dipantaus€tlap bulan d.n setiap akhk tahun melalui lntran.t l(€menperin.
September 2019 i€kEltlenderal hdustrlAEro
ilonitoring pengukuran Perj.njian Xinerja
Es.lon lll s.dstaf yanSdiadopsiiekaliguss€b.gai
S(P peSawal, telah dilaksan.kan secara bulanan
dan pada akhk tahun, m€laluilntranetKemanperln
6. Peningkatan kinerja agar.apaian kinerja baik outputmaupun outcome l€bih baik dari tahun s€b€lulnnya
Target-targ.t yang diperianlikan pada Rencana Strategis maupun pada
Perianjian (inerja telah dilakukan monitorinE atas progres p€ncapaiannya
Jika target antara tldak tercapai, dllakukan tindak lanjut secara nyata untulmenSatasi hal tersebut. Akan tetapi, terdapat b.berapa indilator kln€rja yen8
pencapaiannya tldak hanya dlpengaruhioleh hasille4a Okektorat J€nde ral
lnduski Agro, namun juga dipenSaruhioleh faktor-faktor ekst€rn.l. untukindlkator repertiini, yang d.pat dilakukan oleh Oirektorat Jend€ ral lnduitriASro adalah memastikan bahwa pelaksanaan k€8iatan untuk m€ndukLrnSpencapaian 5asaran.trategh telah dilakukan dengan baik schihSga mempumem.nuhi target output k€slatan.
September 2019 i&tl,Uenderal lndustrlA8ro
Monltoring ata! pelaksanaan kagiatan untukm€ndukunS pehcapaian ta5aran strat6gii telahdilakukan secara berkala melalui cvaluasi
Rencana Aksi, dibahas pade rapat-rapat kin€rja,
serta dipantau melalui apllkaiieplika3i kinerj.untuk memastikan bahwa targat outputkegiatan dapat dicapai
Revlu atas SOP yan8ada, antara lain
I\lonitoring p€ncapaaan target jangka pendek
dan ianSka m!nengah yang dilenSkepidenganperiode penSumpulan dan cara €valuasitarget
M€kanisme pengompulan data kinerja yanS
dllenSkapi d€nCan cara
perhitunSan/penSukuran lndikator kineri6berdasarkan sumber datanya yang valid,
k€mudehan untul mengakes data bagipihakyang berk.pantin8an/ penangsunBiaweb yang
ielas atas masing-maslnB indikator kineria serta
wektu delivcry pencapaian klneria mekanisme
yanS jelas iika terjadikesalahan data
5eptember 2019 iDbhlend€ral lndustrlASro
7
Mekanisme penyampaian informasi capaian
kineria meliputi penangSungjawab pengumpul
data, sumber data yang valid, waltuperhitunSan data kinerja, sert3 cara menyajilandata kineria d€ngan tingkat k€salahan yang
Dir. kto rat .l.nderal lndustriAgro akan melakukan penyusunan/perbalkan SOP
t€rlait monitorlng pencepaian tar8et janBka pendek dan ianSka men€ngah,
m€kankm€ penBUmpulan data kinerja, mekanisme penyampalan intormasicapaian kinerja, dan tata.ara evaluari/penilaian analisis llnerja. Namun
d€lhikian, pada tahun 2019, Kem€nperin sedang menyusun perbaikan proses
bisni! dl mana di dalamnya t€rmasuk penyutunan SOP. Dariseluruh sOP yanS
ada di Kemenperin, terdapat SOp'SOp yang berslfal Senerik, yaito SOP yanS
berlaku sama untuk seluruh unit kerja di Kemenperin. SOP-sOP terkaitmonitorin8 pencapaian tarSetlangka pendel d.n jangka menengah,
melanlsme p€nSumpulandata kinerja, mekani5me penyamp.jan informasicapaian kineria, dan tata cara evaluasi/penilaian an.lisis kineria termasukdalam sOP Senerik. Oleh karena itu Direktorat .,e nderal lndustriASro perlu
mengkoordinasikan halini terlebih dahLrlu denSan Biro OSOM.
Dlrektoretlenderal lndustri Agro telah
m€lakukankoordinasi d€n8an Biro OSDM,
namun 5tatus penyelesaian penyusunan 5OP-
SOP 8enerik belum dapat diketahui, Jika
dip€rlukan, Dkektorat l€nderal lndustri Agro
ekan melakukan penyusunan/perb.ikan SOP
secara mandki.
R€KOMENDASI TITIDAK LAN'UTEATAS WAKTU )II IGGUNG JAWAE KETERANGAN
Tata (ara evaluasi/penilaian analisis kinerjasebagaa bentuk impleft €ntasi pemberian
reward and punishm€nt untuk digunalansebagai dasar penetuan rencaha aksiperbaikank€Siatan 5elenjutnya
8. Evaluasi protram belum menyimpulkankeberhasllan dan k€Sagalan program (karena ukurankeberhasilan program masih b€lum ielail. Unit kerj.agar merumuskan kriteria evaluaii pelaks.naanproSram/keSiatan.
Dlr€ktorat lend€ral lndustri Agro alan melakukan p€nyu5(nan kriteria €valuasipelaksanaan proSram/kaSiatany.nSdi dalamnya memuatukurank€berhasllan dan keSagalan proSram.
September 2019 Oirektur.,€nder.l lndustriASro
Akan m olai dilaksanakan dan diteraplan pada
tahun 2020. Akan dilaklanakan rapatpembahasan krlteria keberha5ilan/kegagalanpelaksanaan program dan keSjatan di
lingkunSan Oirektorat Jenderal lndustriAgroterlebih dahulu.
9. Pemantauen r€ncana akri aSar dilaksanakan secaraperiodik (bulanenl dan dapat membsrikan alternatifperbaikan yanS dapat dilaksanakan
apllk.sikin€rja (AtXl, SMART-DIA & e-Monev Bappenasl. Namun demikian,Dlrektor.t Jenderal lhdustriAgro akan melakukan pemantauan Rencana Aili.ecara pGriodik retiap bulan yanS didalamnya memuat a ltcrnatif perbalkanyanSdapet dilakranakan,
S€ptember 2019 Dlraktu r Jenderal lndultriAtro
Pcnyurunan Rencana Aksis€cata bulahan akan
m ul.i dilakranaken pada tahun 2020.
10 Memastikan unit k€rja mcnerapkan kin.ria yang
akan diwuiudk6n, s.^a merumuskan k€giatan yang
benarbenar m?ndorong pen.apaian kinerja
Oal.m penyurunan R€n.ana Skat.gis tahun 2020-2024, juga telah disusun
rencana output-output kegiatan yangakan dilaksanalen dalam rangka
mendulung pen(apaian iasar.n kin.rja pada seluruh unit keria Eselon I danEselon lldillngkunSan Dlrektorat lend€rallndustrlASro. lnplementaaiRenstrainidapat dilihat d.lam dokumen plrencanaan tahun 2020. Hubungan sntarak€8latan yanS dilaksanakan d€ngan sas.ran linerja lficlelul in?ermediotc
out.orr€l dapat dlllhat dalam Pohon Kinerja.
Septembe.2019 Okcktur J€ndaral lnduskiAgro
Aken mulai diliksanakan dan diterapkan pada
tahun 2020
11. Memartikans€tiapanSSarin memiliki kaitanlangs!n8 dengan pencapalan kinerla
oal.m penyusunan Rencane Strategls tahun 2020-2024, ju8a tclah disusun
renaana output.ot tpr,t kegiatan beserta dengan rancana enSSaran peroutputdalam rangka mendukunS pencapaian sataran kineria pada seluruh unit kerja
anSSaran initelah melaluipenelaahan oleh Eappenas d.n tolah disetuiui.
Septemb€r 2019 Okektur lend!ral lndu5triAgro
Ak n mulaidllaks.nakan dan dlt€rapken pad.tahun 2020
72. MenlnSkatkanpencap.iankinerjabalkoutputmaupun outcom€ lebih baik dari tahun sebelumnya
Telah dllakukan monitorinS pencapaian target j.n8ka menentah etas targct-tar8€t yang dip€rjanjikan pada Rencana Strate8is sehinSSa proSr€s
pencepaian setlap tahun dapat dip.ntau dan dijadiken dasar aSar pencapaian
target kaneria tahun s€lan,utny. d.pat dicapaid€ngan lebih balk. Direktorat.l€nderal hdustrj Agro m€ma5tilanbahwa pelaksanaan kegiatan untukmendukunS pencapaian sasaran 5trateSis telah dilakukan denSan baik,lebihbaak dari tahun sebelumnya, rehingSa mampu memenuhitBrget outputkegiatan yanE pada akhirnya untuk mendukung pencapaian target kinerja.
KODE TUJUAN/SASARAN SATUAN CARA MENGHITUNG JENIS DATA SUMBER DATA PERIODE PENGUMPULAN DATAINDIKATOR KINERJA
L1.2 Produktivitas kinerja minimum
pegawai Direktorat Jenderal Industri
Agro
Jam Kerja Jumlah jam kerja kumulatif pegawai
Direktorat Jenderal Industri Agro
Jumlah jam kerja kumulatif pegawai Ditjen Industri Agro http://intranet.kemenperin.go.id Bulanan
L1.3 Kualifikasi pendidikan Pegawai
Direktorat Jenderal Industri Agro
Orang Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Industri
Agro yang melanjutkan pendidikan (jenjang
S2 dan S3) pada tahun berjalan
Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro yang melanjutkan
pendidikan (jenjang S2 dan S3)
Sekretariat Direktorat Jenderal Industri
Agro
Tahunan
L2.1 Kesesuaian data dan informasi
industri terhadap kebutuhan
stakeholder
Persen Persentase jumlah informasi yang dapat
diberikan/dijawab atas pertanyaan dari
masyarakat/industri melalui
www.kemenperin.go.id,
agro.kemenperin.go.id, melalui surat resmi
yang diajukan ke Direktorat Jenderal
Industri Agro ataupun datang langsung ke
kantor Direktorat Jenderal Industri Agro
lantai 18
Kinerja Tim PPID pada aplikasi Pertanyaan Masyarakat Intranet
Kementerian Perindustrian
http://intranet.kemenperin.go.id Bulanan
L2.2 Ketersediaan Sistem (uptime ) Persen Rata-rata waktu yang diperlukan untuk
memberikan pelayanan kepada stekeholder
(menjawab pertanyaan masyarakat melalui
www.kemenperin.go.id,
agro.kemenperin.go.id, melalui surat resmi
yang diajukan ke Direktorat Jenderal
Industri Agro ataupun datang langsung ke
kantor Direktorat Jenderal Industri Agro
lantai 18)
Kinerja Tim PPID pada aplikasi Pertanyaan Masyarakat Intranet
Kementerian Perindustrian
http://intranet.kemenperin.go.id Bulanan
L3.1 Penilaian Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Nilai Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro Nilai SAKIP Ditjen Industri Agro Inspektorat Jenderal Kementerian
Perindustrian
Tahunan
L3.2 Tingkat kematangan SPIP Level Nilai SPIP Direktorat Jenderal Industri Agro Nilai SPIP hasil assesment internal oleh Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Kementerian
Perindustrian
Tahunan
L4.1 Akuntabilitas Laporan Keuangan dan
BMN Direktorat Jenderal Industri
Agro
Nilai Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas
Laporan Keuangan Kementerian
Perindustrian
Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian
Perindustrian
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahunan
L4.2 Status pengelolaan BMN Direktorat
Jenderal Industri Agro
Persen Nilai BMN yang telah ditetapkan/
nilai total aset BMN Direktorat Jenderal
Industri Agro
- Nilai BMN Direktorat Jenderal Industri Agro yang telah ditetapkan
- Total aset BMN Direktorat Jenderal Industri Agro
Sekretariat Direktorat Jenderal Industri
Agro
Triwulanan
L4.3 Anggaran Direktorat Jenderal
Industri Agro yang diblokir
Persen Nilai blokir akhir anggaran/nilai total PAGU
anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro
- Nilai total PAGU anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro
- Nilai blokir anggaran pada tahun berjalan Direktorat Jenderal Industri
Agro
Sekretariat Direktorat Jenderal Industri
Agro
Triwulanan
L4.4 Kesesuaian rencana program dan
kegiatan prioritas dengan dokumen
perencanaan
Persen Perbandingan kesesuaian antara rencana
program dan kegiatan prioritas dengan
dokumen Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Industri Agro Tahun 2015 – 2019
Perubahan
- Dokumen rencana program Direktorat Jenderal Industri Agro
- Dokumen kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Industri Agro
- Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun