BAB I
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
1. Pengantar.
Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan merupakan
control pimpinan terhadap bawahannya/pemeriksa melalui dari
penerimaan laporan sampai pemberkasan agar tidak terjadi
kesalahan-kesalahan dan penyalahgunaaan wewenang.
2. Standar Kompetensi.
Memahami pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pelanggaran disiplin dibidang Provos.
1BAB I
PENGERTIAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
Kompetensi Dasar.
Memahami pengertian pengawasan dan pengendalian kegiatan
pemeriksaan.
Indikator Hasil Belajar.
1. Menjelaskan pengertian pengawasan kegiatan pemeriksaan.
2. Menjelaskan pengertian pengendalian kegiatan pemeriksaan.
21. Pengertian-pengertian.
a.Pengawasan adalah suatu kegiatan control yang dilakukan
pimpinan agar tidak terjadi kesalahan administrasi dan
penyalahgunaan wewenang.
b.Pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
pimpinan agar tidak keluar dari ketentuan yang tidak ada.
3BAB II
PEMBAHASAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
Kompetensi Dasar.
Memahami penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan
memahami kelengkapan administrasi pemeriksaan.Indikator Hasil
Belajar.
1. Menjelaskan penerimaan dan penanganan laporan/pengawasan.
2. Menjelaskan kelengkapan administrasi pemeriksaan.
41. Penerimaan dan Penanganan
Laporan/Pengaduan.a.Laporan/pengaduan tentang dugaan terjadinya
pelanggaran disiplin, diterima dari :
1)Laporan/pengaduan dari masyarakat/pihak korban dalam bentuk
tertulis maupun lisan.
2)Laporan yang dibuat oleh pengemban fungsi pngawasan dan
pengamanan internal Polri.
3)Laporan/pengaduan yang berasal dari pelimpahan satuan
kewilayahan lain.
b.Laporan/pengaduan dari masyarakat/pihak korban dalam bentuk
tertulis dan laporan yang dibuat oleh pengemban fungsi pengawasan
internal yang dialamatkan langsung kepada Kasatker/Kasatwil/Satuan
Provos Polri/Yanduan diteruskan oleh petugas penerima laporan
sesuai dengan alamat surat dengan menggunakan buku ekspedisi khusus
laporan/pengaduan.c.Laporan/pengaduan dari masyarakat/pihak korban
dalam bentuk lisan diteliti dan dipelajari oleh petugas penerima
laporan, dan jika materi laporan/pengaduan tersebut mengandung
unsure pelanggaran disiplin, maka ditindaklanjuti dengan menuangkan
materi laporan/pengaduan tersebut ke dalam Laporan Polisi sesuai
format yang ditetapkan.
d.Setelah laporan/pengaduan mendapat arahan/disposisi
Kasatker/Kasatwil/Satuan Provos Polri/Yanduan, di agendakan dalam
buku agenda khusus laporan/pengaduan selanjutnya oleh petugas
penerima laporan meneruskannya kepada pejabat/petugas Polri yang
ditunjuk untuk menindaklanjuti.5e.Laporan/pengaduan yang berasal
dari pelimpahan kesatuan kewilayahan diajukan oleh petugas penerima
laporan kepada Kasatker/Kasatwil/Satuan Provos Polri/Yanduan untuk
mendapatkan petunjuk lebih lanjut.
f.Materi laporan/pngaduan yang telah dituangkan ke dalam bentuk
Laporan Polisi oleh petugas penerima laporan, selanjutnya kepada
pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan/pengaduan.
g.Laporan Polisi diagendakan kee dalam buku Buku Register
laporan/pengaduan.h.Buku Register laporan/pengaduan ditangani oleh
petugas yang ditunjuk dan bertanggungjawab atas pelaksanaannya
kepada Atasan langsungnya sebagai sarana control untuk mengetahui
Bagian/Satuan/Unit mana yang menangani pemeriksaan atas
Laporan/pengaduan.i.Laporan/pengaduan yang telah diterima oleh
Kasatker/Kasatwil/Satuan Provos Polri/Yanduan, selambat-lambatnya 2
X 24 jam sudah harus mendapat arahan/disposisi dan didistribusikan
sampai kepada Pmeriksa yang ditunjuk untuk menindaklanjutinya.
j.Laporan/pengaduan yang disertai dengan Terperiksa
selambat-lambatnya 1X24 Jam telah dilakukan pemeriksaan guna
mendapatkan keputusan tentang status Terperiksa, apakah terperiksa
melakukan pelanggaran disiplin.tindak pidana atau tidak.6k.Setiap
laporan/pngaduan tentang terjadinya perkara pelanggaran disiplin
yang masuk pada Fungsi Provos Polri di tingkat pusat maupun
kewilayahan, dituangkan kdalam bentuk Laporan Polisi adalah
merupakan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang
kemudian dimasukkan dalam satu Tata Naskah Perkara Pelanggaran
Disiplin.
l.Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin
dilakukan oleh pemeriksa berdasarkan surat perintah
pemeriksaan.
m.Terhadap kasus yang perlu penanganan segera dan prioritas,
maka pada kesempatan pertama Pemeriksa segera membuat rencana
pemeriksaan yang memuat langkah-langkah yang akan diambil oleh
Pemeriksa dan saran tindak lanjutnya kepada Pejabat
Kasatker/Kasatwil/Atasan Pemeriksa.
n.Setiap langkah pemeriksaan yang dilaksanakan, Pemeriksa
melaporkan perkembangannya kepada Kasatker/Kasatwil/Atasan
Pemeriksa khususnya tentang :
1)Saksi-saksi yang sudah diperiksa.
2)Pengamanan dan pemeriksaan terpriksa.
3)Barang bukti yang disita jika terdapat tindak pidana.
4)Hambatan-hambatan yang ditemui.
5)Kesimpulan dari hasil pemeriksaan.
o.Surat perintah pemeriksaan perkara dikeluarkan dan di tanda
tangani oleh Kepala Satuan Pemeriksa atau Pejabat yang berwenang
yang ditujukan kepada Pemeriksa yang diberi tanggungjawab untuk
melakukan pemeriksaan.7p.Surat perintah pemeriksaan dibuat rangkap
5 (lima) dengan perincian :1)3 (tiga) lembar untuk berkas
perkara.
2)1 (satu) lembar untuk Pemeriksa.
3)1 (satu) lembar untuk arsip.
q.Surat perintah pemeriksaan dicatat dalam buku register surat
printah pemeriksaan dan diberi nomor urut sesuai urutan pada nomor
register.r.Seluruh buku rgister administrasi pemeriksaan berada
pada Pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab atas
pengisian/perawatannya kepada :1)Kapus Provos Polri untuk tingkat
pusat.
2)Kasubbid Provos Polri untuk tingkat Polda.
3)Kanit P3D untuk tingkat Polwil/tabes/Poltabes.
4)Kanit P3D untuk tingkat Polrs/ta/Metro.
s.Semua bentuk administrasi pemeriksaan yang telah dikeluarkan,
dicatat dalam buku register administrasi pemeriksaan sesuai dengan
kolom-kolom yang tersedia.t.Pengisian dan perawatan buku-buku
register administrasi pemeriksaan setiap bulan wajib dilaporkan
kepada :1)Kadivpropam oleh Kapus Provos Polri.2)Kabidpropam oleh
Kasubbid Provos Polri.
3)Kapolwil/tabes/Kapoltabes oleh Kanit P3D.
4)Kapolres/ta/Metro oleh Kanit P3D.8u.Pejabat yang diberi
tanggungjawab pengisian dan perawatan buku-buku register
administrasi pemeriksaan, wajib meminta tandatangan pada semua buku
register setiap 3 (tiga) sampai dengan tanggal 5 (lima) pada bulan
berikutnya dan buku register ditutup setiap bulan.v.Setelah
pemeriksaan selesai dilakukan dan semua kelengkapan administrasi
pemeriksaan yang harus ada dalam berkas telah selesai, maka:
1)Pemeriksa segera menyusun lembaran-lembaran administrasi
pemeriksaan sesuai dengan urutan yang harus ada dalam berkas
prkara.
2)Pemeriksa melengkapi dan menyusun resume dan
kelengkapan-kelengkapan berkas lainnya yang belum ada.
3)Pemriksa meneliti tanda tangan, stempel, tanggal pembuatan,
dan jumlah dari setiap surat-surat/lembaran-lembaran administrasi
pemeriksaan.
4)Pemeriksa melakukan pemberkasan.
5)Pemriksa bersama-sama dengan pejabat lainnya yang terkait
memberikan penomoran berkas perkara dan surat pengantar pengiriman
berkas perkara.
w.Apabila penanganan berkas perkara telah selesai, maka
pelimpahan perkara berupa pngiriman berkas perkara kepada Ankum
dapat dilaksanakan.x.Pemeriksa harus selalu melakukan koordinasi
dengan Ankum dari Terperiksa.9y.Setelah berkas perkara diterima
oleh Ankum, maka hal yang wajib dilakukan sebagai berikut :1)Segera
diagendakan dan dilaporkan kpada Atasan Pemeriksa secara
berjenjang.
2)Setelah diagendakan dan dilaporkan kpada Atasan Pemeriksa
secara berjenjang, Pemeriksa wajib mengikuti sejauh mana kesiapan
Ankum untuk melaksanakan siding disiplin terhadap Terperiksa.
3)Pemeriksa melalui Atasan Pemeriksa mengingatkan kepada Ankum
Terperiksa bahwa tenggang waktu pelaksanaan siding disiplin adalah
30 (tiga puluh) hari sejak Ankum menerima berkas perkara
pelanggaran disiplin.
z.Terhadap perkara yang dilimpahkan ke Fungsi Reskrim Polri,
Pemeriksa Provos Polri dapat menerima penjelasan tertulis tentang
perkembangan proses penyidikannya.aa.Kesatuan Reskrim Polri yang
menerima pelimpahan perkara, jika akan menghentikan Penyidikannya
wajib memberikan tembusan kepada Kepala Satuan Fungsi Provos Polri
yang melimpahkan perkara tersebut, untuk kepentingan pencatatan
data personel yang bersangkutan.bb.Sarana yang diperlukan untuk
pengawasan dan pengendalian laporan/pengaduan dan penanganan
laporan/pengaduan adalah :1)Buku Register Laporan/Pengaduan.
2)Buku Register Surat Tanda Penerimaan
Laporan/Pengaduan.103)Arsip Laporan/Pengaduan.
4)Arsip Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan.
cc..Sarana yang diperlukan untuk pengawasan dan pengendalian
kegiatan pemeriksaan meliputi :1)Buku Register
Pemeriksaan.2)Kronologis penanganan perkara pelanggaran
disiplin.
3)Kartu control penyelesaian perkara pelanggaran disiplin.
4)Papan control pemeriksaan.
5)Gelar perkara.
dd..Buku register pemeriksaan meliputi :1) Buku Rgister
Laporan/Pengaduan.
2) Buku Register Perkara Pelanggaran Disiplin.
3) Buku Register Surat Pemberitahuan Dimulai/Dihentikan
Pemeriksaan.
4) Buku Rgister Surat Panggilan.5) Buku Rgister Surat Perintah
Pengamanan Barang Bukti.
6) Buku Register Surat Perintah Pengamanan Barang Bukti.
7) Buku Register Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Perintah
Tugas.
8) Buku Register Pemeriksaan Saksi/Ahli dan Terperiksa.
9) Buku Register Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin.
10) Buku Registr Penerimaan dan Ekspedisi Berkas Perkara
Pelanggaran Disiplin.
11) Buku Register Barang Bukti.
12) Buku Register Barang Temuan.
13) Buku Register Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Pemeriksaan.11ee.Kronologis penanganan perkara merupakan catatan
Pemriksa/Unit Pemeriksa atas setiap kegiatan pemeriksaan yang
dilakukan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian yang
diperlukan oleh Atasan Pemeriksa untuk mengetahui perkembangan
pemeriksaan setiap perkara pelanggaran disiplin yang
ditangani.ff.Kartu control pnyelesaian perkara merupakan catatan
Pemeriksa/Unit Pemeriksa atas setiap penyelesaian perkara
pelanggaran disiplin, diperlukan oleh Atasan Pemeriksa sebagai
sarana pengawasan dan pengendalian untuk mengetahui perkembangan
penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang ditangani.
gg.Kartu control penyelesaian perkara dibuat dalam 1 (satu)
lembar kertas yang tebal yang memuat kolom-kolom sebagai berikut
:
1) Nomor Laporan/Pengaduan.
2) Jenis Kasus.
3) Nama Pelapor.
4) Nama Terperiksa.
5) Status Terperiksa.
6) Jenis Barang Bukti.
7) Keterangan yang diisi :
a) Nomor Surat Perintah Pemeriksaan.
b) Nomor Surat Pengiriman Berkas Perkara dan Barang Bukti.
hh.Papan control pemeriksaan terdiri dari kolom-kolom yang
merupakan tempat penyimpanan kartu control penyelsaian
perkara.12ii. Kartu control penyelesaian perkara yang sudah diisi
dipindahkan dari kolom I ke kolom II dan kolom III berdasarkan
tingkat perkembangan penyelesaian perkara sebagai berikut :
1) Pada kolom I: perkara yang sedang dalam pross pemeriksaan.2)
Pada Kolom II: perkara yang sudah dikirim berkas perkaranya kepada
Ankum.
3)Padakolom III: perkara yang sudah disidangkan.
jj. Papan control pemeriksaan ditempatkan di ruang Pejabat
Provos Polri guna mengetahui :1) Seberapa jauh penanganan
perkaranya.
2) Unit Pmeriksa yang menangani.
3)Berapa banyak perkara yang ditangani oleh masing-masing Unit
Pemeriksa.
4)Berapa kasus yang telah diselsaikan dan dikirim ke Ankum.
kk.Gelar perkara, perlu dilakukan terhadap perkara pelanggaran
yang diprioritaskan atau mendapat atensi khusus dari
Pimpinan.ll.Peserta gelar perkara dapat disesuaikan dengan
kepentingan dan bobot permasalahan yang dibahas.
mm.Pimpinan gelar perkara adalah Pejabat Propam/Provos Polri
atau Kasatker/Kasatwilnya.nn.Laporan hasil gelar perkara dilaporkan
kee Pejabat Propam atasannya secara singkat dengan memuat :
1) Posisi perkara pelanggaran disiplin.
2) Masukan/tanggapan hasil gelar.
3) Kesimpulan gelar.134) Langkah pemeriksaan yang akan
dilakukan.
5) Saran.
oo.. Sarana yang diperlukan untuk pengawasan dan pengendalian
kegiatan penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara meliputi :1)
Berkas perkara.
2) Buku register surat/nota dinas pengiriman berkas perkara.
3) Buku rgister ekspedisi penyerahan berkas perkara.
4) Tanda terima penyerahan berkas perkara.
5) Berita acara penyerahan Terpriksa dan barang bukti kpada
Fungsi Rskrim Polri dalam hal Pemeriksa Provos Polri melakukan
penyidikan awal terhadap Terperiksa yang melakukan tindak
pidana.
2.Kelengkapan Administrasi Pemeriksaana.Kelngkapan administrasi
dalam pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin terdiri dari :
1) Kelengkapan administrasi yang merupakan isi berkas
perkara.
2) Kelengkapan administrasi yang bukan merupakan isi berkas
perkara.
b. Kelengkapan administrasi yang merupakan isi berkas perkara
terdiri dari :1) Sampul berkas perkara pelanggaran disiplin.
2) Daftar isi berkas prkara pelanggaran disiplin.143) Isi berkas
perkara pelanggaran disiplin.4) Daftar barang bukti.
5) Daftar saksi dan terperiksa.
c. Sampul berkas perkara pelanggaran disiplin, merupakan
lembaran depan belakang berkas perkara pelanggaran disiplin.d.
Sampul depan berkas perkara pelanggaran disiplin diisi berurutan
:
1) Nama Kesatuan (kopstuck).2) Logo Tri Brata.
3) Frase BERKAS PERKARA PELANGGARAN DISIPLIN berikut Nomor
berkas dibawahnya.
4) Nomor dan tanggal Laporan Polisi.
5) Uraian singkat perkara.
6) Terperiksa, meliputi : nama, pangkat/NRP, jabatan, kesatuan
dan keterangan lain.
7) Melanggar pasal, diisi sesuai dengan yang disangkakan.
8) Kolom tanda tangan Pemeriksa dan Kepala Kesatuan atau Pejabat
yang ditunjuk.
9) Tanggal, bulan dan tahun berkas perkara pelanggaran disiplin
dibuat.
10) Penomoran sampul berkas perkara diambil dari nomor urut buku
register berkas perkara pelanggaran disiplin.
e. Daftar isi Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD),
disusun brdasarkan urutan-urutan penyusunan lmbaran yang menjadi
isi berkas perkara pelanggaran disiplin.f. Daftar isi berkas
perkara pelanggaran disiplin, dimaksudkan untuk mengetahui secara
pasti tentang isi dan jenis surat yang ada dalam berkas perkara
serta lengkap tidaknya isi berkas perkara pelanggaran disiplin.
g. Daftar isi berkas perkara pelanggaran disiplin diberi tanggal
srta ditandatangani oleh Pemeriksa dan dibuat dalam rangkap 3
(tiga) sesuai dengan jumlah berkas perkara pelanggaran disiplin.h.
Isi berkas perkara, merupakan semua produk administrasi berupa
:
1) Berita acara resume.
2) Laporan/pngaduan.
3) Berita acara.
4) Surat-surat.
i. Berita acara reume merupakan ikhtisar dan kesimpulan dari
hasil proses pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin yang
ditangani dalam bentuk dan persyaratan tata cara penulisan
tertentu.j. Pembuatan berita acara resume, harus memenuhi
persyaratan formal, materiil dan penulisan serta dibuat oleh
pemeriksa dalam rangkap 4 (empat) sesuai dengan jumlah berkas
perkara pelanggaran disiplin.k. Laporan/pengaduan merupakan buku
tertulis atas laporan atau pengaduan tentang trjadinya pelanggaran
disiplin yang merupakan syarat untuk dilakukan pemeriksaan perkara
pelanggaran disiplin.
l. Laporan/pengaduan memuat :1) Pendahuluan, memuat waktu
pembuatan laporan serta identitas petugas yang membuat laporan
serta identitas pelapor/pengadu.152) Materi laporan, memuat uraian
pelanggaran disiplin yang dilakukan secara lengkap.
3) Penandatanganan pelapor/pengadu disertai nama terangnya.4)
Penutup, memuat akhir pembuatan laporan/pengaduan dengan disertai
pernyataan bahwa laporan/pengaduan dibuat dengan
sebenar-benarnya.
5) Pada bagian akhir laporan/pengaduan, sebelah kanan bawah
dicantumkan tempat dan waktupembuatan laporan/pengaduan serta tanda
tangan dan identitas pembuat laporan dan sebelah kiri bawah
dicantumkan Kepala selaku Pemeriksa atau Atasan Pemeriksa yang
ditunjuk, untuk mengetahui pembuatan laporan/pengaduan.
m. Sistem penomoran laporan/pengaduan diambil dari nomor urut
yang ada dalam buku register laporan/pengaduan.n. Berita acara
dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, serta memenuhi persyaratan
formal dan material yang meliputi :
1) Berita acara pemeriksaan terhadap Saksi/Ahli.
2) Berita acara pemeriksaan terhadap Terperiksa.
3) Berita acara pengamanan orang sementara dan lanjutan (jika
dilaksanakan).
4) Berita acara pengamanan barang khusus tempat/pakaian/badan
(jika dilaksanakan).
5) Berita acara pengamanan barang bukti (jika dilaksanakan).
6) Berita acara pelaksanaan tindakan lainnya.17o.Surat-surat
merupakan semua jenis surat yang ada kaitannya dengan proses
pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin yang ditangani meiputi
:1).Surat-surat biasa.
2).Surat-surat perintah.
p.Surat-surat biasa meliputi :1) Laporan Polisi.
2) Surat pemberitahuan dimulainya pemriksaan kepada Ankum.
3) Surat ketetapan pencabutan penghentian pemeriksaan.
4) Surat pemberitahuan tentang ketepatan pencabutan penghentian
pemeriksaan.
5) Surat panggilan Saksi/Ahli.
6) Surat panggilan Terpriksa.
7) Surat permintaan keterangan Ahli.
q.Surat-surat perintah meliputi :1) Surat perintah pemeriksaan
perkara.
2) Surat perintah pemeriksaan perkara lanjutan.
3) Surat perintah membawa.
4) Surat perintah pengamanan orang sementara.
5) Surat perintah pengamanan orang lanjutan.
6) Surat perintah pengamanan barang khusus
tempat/pakaian/baan.
7) Surat perintah pengamanan barang bukti.
8) Surat perintah pelepasan pengamanan orang sementara.
9) Surat perintah pembebasan pengamanan orang lanjutan.
18
r.Contoh format berita acara dan surat-surat sebagai berikut :1)
Berita acara pemeriksaan terhadap Saksi/Ahli terdapat pada lampiran
A1 Peraturan ini.
2) Berita acara pemeriksaan terhadap Tereriksa terdapat pada
lampiran A2 Peraturan ini.
3) Berita acara pengamanan orang sementara terdapat pada
lampiran A3 Peraturan ini.4) Berita acara pengamanan orang lanjutan
terdapat pada lampiran A4 Peraturan ini.5) Berita acara pengamanan
barang khusus tempat/pakaian/badan terdapat pada lampiran A5
Peraturan ini.
6) Berita acara pengamanan barang bukti terdapat pada lampiran
A6 Peraturan ini.7) Berita acara pelaksanaan tindakan lainnya.8)
Berita acara membawa Terperiksa/Saksi terdapat pada lampiran A7
Peraturan ini.
9) Berita acara pelepasan pengamanan orang sementara terdapat
pada lampiran A8 Peraturan ini.
10) Berita acara pembebasan pengamanan orang lanjutan terdapat
pada lampiran A9 Peraturan ini.11) Laporan Polisi terdapat pada
lampiran A10 Peraturan ini.
12) Surat pemberitahuan dimulainya pemeriksaan kepada Ankum
terdapat pada lampiran A11 Peraturan ini.
13) Surat pemberitahuan tentang ketetapan pencabutan penghentian
pemeriksaan terdapat pada lampiran A12 Peraturan ini.1914) Surat
panggilan Saksi/Ahli terdapat pada lampiran A13 Peraturan ini.
15) Surat panggilan Terperiksa terdapat pada lampiran A14
Peraturan ini.
16) Surat permintaan keterangan Ahli terdapat pada lampiran A15
Peraturan ini.
17) Surat perintah pemeriksaan perkara lanjutan terdapat pada
lampiran A16 Peraturan ini.
18) Surat perintah pemeriksaan perkara lanjutan terdapat pada
lampiran A17 Peraturan ini.
19) Surat perintah membawa terdapat pada lampiran A18 Peraturan
ini.20) Surat perintah pengamanan orang sementara terdapat pada
lampiran A19 Peraturan ini.21) Surat perintah pengamanan orang
lanjutan terdapat pada lampiran A20 Peraturan ini.22) Surat
perintah pengamanan barang husus tempat/pakaian/baan terdapat pada
lampiran A21 Peraturan ini.
23) Surat perintah pengamanan barang bukti terdapat pada
lampiran A22 Peraturan ini.24) Surat perintah pelepasan pengamanan
orang sementara terdapat pada lampiran A23 Peraturan ini.
25) Surat perintah pembebasan pengamanan orang lanjutan terdapat
pada lampiran A24 Peraturan ini.20s.Daftar barang bukti adalah
kelengkapan administrasi pemeriksaan yang merupakan isi berkas
perkara, berisi rincian barang bukti sesuai yang tercantum dalam
berkas perkara pelanggaran disiplin, dicatat dalam kolom-kolom yang
terdiri dari nomor urut, nomor register barang bukti, jenis barang
bukti, status kepemilikan barang bukti, diamankan tanggal, dari
mana dan oleh siapa, serta keterangan dan dibuat dengan maksud
sebagai salah satu upaya penerbitan dan pengamanan barang
bukti.t.Daftar saksi dan terperiksa adalah kelengkapan administrasi
pemeriksaan yang merupakan isi berkas perkara berisi identitas
lengkap para saksi dan terperiksa sebagaimana yang tercantum dalam
berkas perkara pelanggaran disiplin, dicatat dalam kolom-kolom yang
terdiri dari kolom nomor urut, nama, Pangkat/NRP/Jabatan, kesatuan,
alamat dan keterangan.
u.Kelngkapan administrasi pemriksaan yang bukan merupakan isi
berkas perkara berupa :
1) Surat-surat.
2) Buku register/kspedisi.
v.Kelengkapan administrasi pemeriksaan berupa surat-surat,
meliputi :1) Surat/nota dinas pengiriman berkas perkara pelanggaran
disiplin kepada Ankum.
2) Surat perintah penghentian pemeriksaan.3) Surat ketetapan
penghentian pemeriksaan.4) Surat pemberitahuan tentang ketetapan
penghentian pemriksaan kepada Ankum.215) Surat penyerahan berkas
hasil penyidikan awal, barang bukti dan terperiksa kepada Fungsi
Reskrim Polri.
6) Berita acara penyerahan berkas hasil penyidikan awal, barang
bukti dan Terperiksa kepada Fungsi Reskrim Polri.
7) Surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan kepada
pelapor.
8) Surat perintah tugas.9) Surat-surat/balnko lain yang ada
hubungannya dengan pemeriksaan.
w.Kelengkapan administrasi pemeriksaan berupa buku
register/ekspedisi meliputi :1)Buku register laporan/pengaduan.
2)Buku register pelanggaran disiplin.
3)Buku register surat perintah pemeriksaan.
4)Buku register surat panggilan.
5)Buku register surat pemberitahuan dimulainya
pemeriksaan/penghentian pemeriksaan kepada Ankum.
6)Buku register surat peerintah tugas.
7)Buku register surat perintah pengamanan orang sementara.
8)Buku register surat perintah pengamanan orang lanjutan.
9)Buku register surat perintah pengamanan barang khusus
tempat/pakaian/badan.
10Buku register surat perintah pengamanan barang bukti.
11)Buku register berkas perkara pelanggaran disiplin.2212)Buku
register ekspedisi berkas perkara pelanggaran disiplin.
13)Buku register barang bukti.
14)Buku register Daftar Pencarian Orang Dan Barang
(DPO/DPB).15)Buku register surat pemberitahuan perkembangan hasil
pemeriksaan.x.Contoh format surat-surat dan buku-buku
register/ekspedisi sebagai berikut :1) Surat/nota dinas pengiriman
berkas perkara terdapat pada Lampiran B1 Peraturan ini.
2) Surat perintah penghentian pemeriksaan terdapat pada Lampiran
B2 Peraturan ini.
3) Surat ketetapan penghentian pemeriksaan terdapat pada
Lampiran B3 Peraturan ini.
4) Surat pemberitahuan tentang ketetapan penghentian pemeriksaan
kepada Ankum terdapat pada Lampiran B4 Peraturan ini.
5) Surat penyerahan berkas hasil penyidikan awal, barang bukti
dan Terperiksa kepada Fungsi Reskrim Polri terdapat pada Lampiran
B5 Peraturan ini.
6) Berita acara berkas hasil penyidikan awal, barang bukti dan
Terperiksa kepada Fungsi Reskrim Polri terdapat pada Lampiran B6
Peraturan ini.
7) Surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan kepada
pelapor terdapat pada Lampiran B7 Peraturan ini.238) Buku rgister
laporan/pengaduan terdapat pada Lampiran B8 Peraturan ini.9) Buku
register pelanggaran disiplin terdapat pada Lampiran B9 Peraturan
ini.
10) Buku register surat perintah pemeriksaan terdapat pada
Lampiran B10 Peraturan ini.11) Buku registr surat panggilan
terdapat pada Lampiran B11 Peraturan ini.12) Buku register surat
pemberitahuan dimulainya pemeriksaan/penghentian pemeriksaan kepada
ankum terdapat pada lampiran B12 Peraturan ini.
13) Buku register surat perintah tugas terdapat pada Lampiran
B13 Peraturan ini.14) Buku register surat perintah pengamanan orang
sementara terdapat pada Lampiran B14 Peraturan ini.15) Buku
register surat perintah pengamanan orang lanjutan terdapat pada
Lampiran B15 Peraturan ini.16) Buku register surat perintah
pengamanan barang khusus tempat/pakaian/badan terdapat pada
Lampiran B16 Peraturan ini.
17) Buku register surat perintah pengamanan barang bukti
terdapat pada Lampiran B17 Peraturan ini.18) Buku register berkas
perkara pelanggaran disiplin terdapat pada Lampiran B18 Peraturan
ini.19) Buku register ekspedisi berkas perkara pelanggaran disiplin
terdapat pada Lampiran B19 Peraturan ini.2420) Buku register barang
bukti terdapat pada Lampiran B20 Peraturan ini.21) Buku register
Daftar Pencarian Orang Dan Barang (DPO/DPB) terdapat pada Lampiran
B21 Peraturan ini.22) Buku register surat pemberitahuan
perkembangan hasil pemeriksaan terdapat pada Lampiran B22 Peraturan
ini.
23) Berita acara pemeriksaan singkat pada Lampiran B23 Peraturan
ini.
y.Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan
administrasi pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin meliputi :1)
Segala administrasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan
menggunakan bentuk atau format yang ditentukan/diatur dalam
lampiran peraturan ini.
2) Penanggung jawab penyelenggaraan administrasi pemeriksaan
adalah pemeriksa yang memiliki pengetahuan administrasi umum
khususnya administrasi pemeriksaan yang ditunjuk oleh kepala
kesatuannya.3) Hindarkan kesalahan dalam pengisian
lanko-blanko/formulir-formulir yang tersedia terutama nomor,
tanggal, bulan dan tahun.4) Dilakukan pendataan dan pencatatan
secara tertib dan teratur setiap kegiatan administrasi
pemriksaan.
5) Melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat yang
termasuk dalam administrasi pemriksaan secara tertib dan
teratur.256) Melakukan penyimpanan, penggunaan dan pengamanan
administrasi pemeriksaan secara tertib dan teratur.
7) Setelah penyerahan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD)
Terperiksa kepada Ankum atau pemeriksaan dinyatakan selesai, maka
seluruh arsip berkas perkara dan surat menyurat yang bukan isi
berkas perkara, wajib dibundel untuk disimpan.8) Pemeriksa perkara
pelanggaran disiplin bertanggung jawab atas penyerahan undel,
kepada petugas yang khusus ditunjuk mengelola arsip dan bntuk itu
pemeriksa perkara diberikan tanda terima.9) Dalam pelaksanaannya
pengelolaan administrasi pemeriksaan agar ditunjuk Pegawai Negeri
pada Polri yang diberi tugas khusus.
26BAB IIIPENUTUPDemikian Naskah Sekolah Sementara ini dibuat
untuk dapat dipelajari dan dipahami oleh para siswa sebagai
pengenalan guna mempelajari ilmu-ilmu Pengawasan dan Pengendalian
Kegiatan Pemeriksaan Provos untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan tugas dilapangan.Bandung, Juli 2009
KOORGADIK
GADIK
Dra. ATIH N. PURWATI
Drs. HASANUDDIN . AKBP NRP 64050825
AKBP NRP 58020672
27BAB III
PENUTUPDemikian Naskah Sekolah Sementara ini dibuat untuk dapat
dipelajari dan dipahami oleh para siswa sebagai pengenalan guna
mempelajari ilmu-ilmu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan
Pemeriksaan Provos untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas
dilapangan.
27DAFTAR ISI
HALAMAN
PENGANTAR ..1STANDAR KOMPETENSI ....1BABIPENGERTIAN PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN .....2Kompetensi Dasar. .2Indikator Hasil Belajar
21. Pengertian-pengertian.
.3BABIIPEMBAHASAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KEGIATAN PEMERIKSAAN ..4Kompetensi Dasar ...4Indikator Hasil
Belajar .41. Penerimaan dan Penanganan Laporan/Pengaduan
.............52. Kelengkapan Administrasi Pemeriksaan
...14BABIIIPENUTUP ...2792