November 2017 · 2017-11-22 · sebagai pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di ... Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Tembakau dan Rokok ... Jasa Kesehatan

November

2017

Publikasi ini beserta publikasi Bank Indonesia yang lain dapat diakses secara online pada:

http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/

Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi:

Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara

Jalan Yos Sudarso No. 1, 97711, Ternate, Maluku Utara

Telepon: 0921 – 3121217 / 3121219

Faksimili: 0921 – 3124017

Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]

KATA PENGANTAR

Tugas Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran. Pelaksanaan tugas pokok tersebut ditujukan untuk mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah.

Sejalan dengan undang-undang tersebut, keberadaan Kantor Bank Indonesia di

daerah merupakan bagian dari jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yang berperan

sebagai pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah.

Sebagai jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia di bidang ekonomi dan moneter,

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara berperan memberikan masukan

dengan menyusun dan menerbitkan suatu produk yaitu Kajian Ekonomi Regional yang pokok

bahasannya terdiri atas Perkembangan Ekonomi, Perkembangan Inflasi Regional, Kinerja

Perbankan dan Sistem Pembayaran Provinsi Maluku Utara dan Prospek Ekonomi. Kajian ini

diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan

kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi

bagi penentu kebijakan di daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa

kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan

kritik dan saran serta kerjasama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini

menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami

sampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih.

Ternate, 22 November 2017 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI MALUKU UTARA

Dwi Tugas Waluyanto Kepala Perwakilan

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR iv DAFTAR GRAFIK v INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA vii RINGKASAN EKSEKUTIF ix BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH 1 1.1 Kondisi Umum 2 1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan 4 1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran 10 BAB II KEUANGAN PEMERINTAH 21 2.1 Struktur APBD 22 2.2 Realisasi Pendapatan APBD 24 2.3 Realisasi Belanja APBD 26 2.4 Rekening Pemerintah 28 BAB III INFLASI DAERAH 31 3.1 Perkembangan Inflasi Triwulan II 2017 32 3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan 36 3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara 37 BAB IV ANALISIS STABILITAS KEUANGAN DAERAH 39 4.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga 40 4.2 Asesmen Sektor Korporasi 44 4.3 Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan) 47 4.4 Pengembangan Akses Keuangan 51 BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 53 5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai 54 5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai 56 BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 59 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan 60 6.2 Tingkat Kesejahteraan Daerah 62 BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN 65 7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi 66 7.2 Outlook Inflasi Daerah 69

iv

DAFTAR TABEL

1

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan 5

2

Tabel 2.1 APBD Maluku Utara 2017 22

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan III 2017

26

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan III 2017 28

3

Tabel 3.1 Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas 33

4

Tabel 4.1 Alokasi Pendapatan Masyarakat per Kategori berdasarkan Penggunaan 43

Tabel 4.2 Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai 43

Tabel 4.3 Kondisi Likuiditas Korporasi 45

5

Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling di Maluku Utara 55

Tabel 5.2 Perkembangan Cek BG Kosong di Maluku Utara 57

6

Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara (ribu jiwa) 61

Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Kawasan Timur Indonesia 63

DAFTAR GAMBAR

1 Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Triwulan

III 2017 3

3 Gambar 3.1 Acara Penandatanganan Kesepakatan Program Aksi 2018 – Segitiga

Emas 38

DAFTAR GRAFIK

1 Grafik 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan III 2017 6 Grafik 1.2 Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga 6 Grafik 1.3 Perkembangan Indeks Penghasilan Saat Ini dibanding 6 Bulan Lalu 6 Grafik 1.4 Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri 9 Grafik 1.5 Perkembangan Nilai Ekspor Luar Negeri 8 Grafik 1.6 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri 8 Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri 8 Grafik 1.8 Perkembangan Ekspor Antar Provinsi Maluku Utara 10 Grafik 1.9 Perkembangan Impor Antar Provinsi Maluku Utara 10 Grafik 1.10 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan III

2017 11

Grafik 1.11 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran 12 Grafik 1.12 Perkembangan Saldo Bersih Tertimbang Realisasi Kegiatan Usaha 12 Grafik 1.13 Struktur PDRB Sisi Penawaran 14 Grafik 1.14 Perkembangan Volume Ekspor Fero-nikel dan Bijih Nikel 15 Grafik 1.15 Perkembangan Nilai Ekspor Fero-nikel dan Bijih Nikel 15 Grafik 1.16 Volume Pengadaan Semen Maluku Utara 17 Grafik 1.17 Jumlah Proyek yang Tengah Berlangsung di Maluku Utara 17 Grafik 1.18 Perkembangan Penyaluran Kredit di Maluku Utara 17 Grafik 1.19 Perkembangan Pangsa Kredit Jenis Penggunaan di Maluku Utara 17 Grafik 1.20 Jumlah Tangkapan Ikan 19 Grafik 1.21 Perkembangan NTP Subsektor Tanaman Pangan 19 2 Grafik 2.1 Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2016 dan 2017 23 Grafik 2.2 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2016 dan 2017 24 Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan 24 Grafik 2.4 Perbandingan Persentase Realisasi Pendapatan APBD Tahun

2016 dan Tahun 2017

25 Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Tiap Triwulan 27 Grafik 2.6 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja APBD Tahun 2016 dan

Tahun 2017

28 Grafik 2.7 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam

miliar rupiah)

29

3 Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate dan Nasional 32 Grafik 3.2 Disagregasi Inflasi Maluku Utara 33 Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Energi (yoy) 34 Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Transportasi (yoy) 34 Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Tembakau dan Rokok (yoy) 34 Grafik 3.6 Perkembangan Inflasi Inti (yoy) 35 Grafik 3.7 Indeks Survei Konsumen 36 Grafik 3.8 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate 37

4 Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara 40

vi

Grafik 4.2 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara 41 Grafik 4.3 Ekspektasi Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan

Mendatang

41 Grafik 4.4 Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di

Maluku Utara

41 Grafik 4.5 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara 42 Grafik 4.6 Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku

Utara

43 Grafik 4.7 Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara 43

Grafik 4.8 Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan 44

Grafik 4.9 Perkembangan Dunia Usaha per Sektor Ekonomi 45

Grafik 4.10 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan 46

Grafik 4.11 NPL Kredit Korporasi 46

Grafik 4.12 NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur 46

Grafik 4.13 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah) 47

Grafik 4.14 Perkembangan DPK (miliar rupiah) 48

Grafik 4.15 Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah) 49

Grafik 4.16 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara 49

Grafik 4.17 Perkembangan NPL Perbankan di Malut 50

Grafik 4.18 Perkembangan Perbankan Syariah 51

5

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara 54

Grafik 5.2 Perkembangan Kliring di Maluku Utara 56

6

Grafik 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK Maluku Utara 60 Grafik 6.2 Jumlah Tenaga Kerja pada Lapangan Pekerjaan Utama di Maluku

Utara (ribu jiwa)

61 Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara 62 Grafik 6.4 NTP per Subsektor di Maluku Utara 62 Grafik 6.5 Perbandingan NTP Maluku Utara 65 Grafik 6.6 NTP per Subsektor di Maluku Utara 65 7

Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya 66

INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA

A. Inflasi dan PDRB

Tw.3 % yoy Tw.4 % yoy Tw.1 % yoy Tw.2 % yoy Tw.3 % yoy

Indeks Harga Konsumen (Kota Ternate) 129,78 130,27 130,72 133,49 131,86

Laju Inflasi Tahunan (yoy %) 4,05 1,91 2,41 3,92 1,60

PDRB - harga konstan (miliar Rp) 5478,46 5,61 5560,49 6,54 5566,50 7,54 5712,93 6,96 5904,59 7,78

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1265,61 5,40 1252,22 7,65 1266,50 6,36 1277,40 3,52 1284,33 1,48

Pertambangan dan Penggalian 519,82 0,95 530,49 7,60 545,80 11,58 551,92 14,02 571,04 9,85

Industri Pengolahan 334,22 23,04 320,59 17,11 346,10 14,67 379,25 24,40 474,42 41,95

Pengadaan Listrik dan Gas 5,73 24,99 5,81 3,29 5,90 3,54 6,38 4,49 6,30 9,80

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang4,90 4,48 5,01 3,09 5,10 7,04 5,27 6,05 5,32 8,47

Konstruksi 357,28 4,26 378,02 6,03 371,80 6,85 376,45 6,59 388,65 8,78

Perdagangan Besar dan Eceran, dan

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor1003,57 7,29 997,15 7,61 1012,00 7,15 1040,90 7,17 1057,51 5,37

Transportasi dan Pergudangan 321,31 9,90 322,72 10,07 325,60 9,57 334,60 8,45 341,75 6,36

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 24,92 14,12 25,46 9,12 26,60 8,24 26,53 9,78 27,41 9,97

Informasi dan Komunikasi 245,85 9,60 246,75 8,30 248,40 5,22 253,96 7,87 261,34 6,30

Jasa Keuangan dan Asuransi 166,77 10,96 175,84 11,21 167,80 4,04 174,32 3,96 177,73 6,57

Real Estate 6,52 8,05 6,60 4,97 6,80 7,35 6,95 8,53 7,05 8,15

Jasa Perusahaan 18,75 8,43 18,78 5,17 18,90 5,09 19,48 6,96 20,01 6,72

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib846,75 -1,79 914,57 -1,01 864,20 6,19 897,42 2,16 907,51 7,18

Jasa Pendidikan 191,07 4,38 193,34 3,31 190,20 6,04 192,55 5,68 199,68 4,51

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 119,23 5,62 120,67 5,12 118,50 7,19 121,73 4,53 125,07 4,90

Jasa lainnya 46,16 8,55 46,47 7,13 46,30 3,91 47,81 5,97 49,47 7,19

Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) 13,26 223,60 14,82 405,78 31,51 356,83 12,75 8.395,88 84,18 534,71

Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton) 19,16 132,72 15,59 179,39 27,89 146,55 71,15 699.488,40 7.865,92 40.958,66

Nilai Impor Nonmigas (USD Juta) 71,79 2259,48 34,95 25,70 11,13 -84,07 10,03 -84,41 54,83 -23,63

Volume Impor Nonmigas (ribu ton) 164,69 889,10 57,93 34,22 16,87 -84,60 38,70 -29,46 1116,36 577,88

INDIKATOR20172016

B. Perbankan

C. Sistem Pembayaran


PERBANKAN (berdasarkan lokasi bank)

Bank Umum:

Total Aset (Rp miliar) 8224,07 6,41 8461,06 4,20 8452,56 4,63 8847,96 7,22 9000,00 9,43

DPK (Rp miliar) 6248,34 -4,20 6306,79 1,24 6346,12 -2,39 6716,27 3,14 6712,42 7,43

- Tabungan 3531,98 4,75 3774,69 0,87 3569,27 4,20 3793,45 6,23 3713,89 5,15

- Giro 1383,65 -19,09 989,57 -19,07 1323,88 -20,82 1429,33 -8,12 1529,88 10,57

- Deposito 1332,71 -7,48 1542,53 21,99 1452,96 3,48 1493,49 7,82 1468,65 10,20

Kredit (Rp miliar) 6197,49 12,19 6405,98 12,67 6687,33 14,64 6812,60 11,77 7499,57 21,01

- Modal Kerja 1652,11 13,69 1663,31 12,91 1737,46 16,34 1768,34 9,51 2004,82 21,35

- Konsumsi 4074,35 13,02 4286,91 14,68 4467,70 15,53 4632,96 -89,73 5010,86 22,99

- Investasi 471,03 1,11 455,77 -3,97 482,17 2,05 411,31 871,45 483,90 2,73

LDR 99,19 101,57 105,38 101,43 118,16

Kredit UMKM (Rp miliar) 1744,43 11,54 1751,19 8,47 1742,49 8,94 1784,14 4,08 1979,15 13,46

Kredit Mikro (Rp miliar) 494,31 32,86 491,42 17,65 883,49 90,80 512,77 3,21 546,93 10,65

Kredit Kecil (Rp miliar) 847,24 6,16 872,92 9,96 376,74 -52,23 889,16 7,62 1011,63 19,40

Kredit Menengah (Rp miliar) 402,88 2,31 386,85 -4,00 358,29 3,02 382,21 -2,30 420,59 4,40

NPL 1,97 1,66 1,77 1,91 1,98

INDIKATOR2016 2017


SISTEM PEMBAYARAN

Inflow (Rp miliar) 486,62 25,38 237,28 90,39 307,28 -12,65 256,63 37,14 474,04 -2,59

Outflow (Rp miliar) 456,47 -45,11 737,04 -12,51 248,19 54,23 1049,77 17,20 324,77 -28,85

Volume Kliring (lembar) 4.676 -0,89 4.879 -4,93 4.722 -9,02 6.907 33,86 6.258 33,83

Nominal Kliring (Rp miliar) 244,49 3,05 245,41 -7,45 234,92 -9,81 299,58 21,72 226,55 -7,34

Cek/BG Kosong (lembar) 32 14,29 44 41,94 40 73,91 6 -83,33 41 28,13

INDIKATOR2016 2017

xi

Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Ekonomi Maluku Utara pada triwulan III 2017 tumbuh meningkat dibanding

triwulan II 2017. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 7,78% (yoy),

lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 6,99% (yoy). Dari sisi permintaan,

akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan III 2017 didorong oleh peningkatan konsumsi

yang berasal dari dana pemerintah dan kegiatan investasi di Maluku Utara khususnya

pembangunan smelter. Dari sisi penawaran, perbaikan kinerja sektor-sektor utama yakni

sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor administrasi pemerintahan menjadi

penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2017.

Memasuki triwulan IV 2017, Pertumbuhan perekonomian Maluku Utara

diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,31% - 7,71% (yoy) dengan kecenderungan

bias ke atas. Lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan akan kembali mengalami

akselerasi dan masih menjadi lapangan usaha dengan andil terbesar. Namun demikian

melambatnya sektor pertanian dan pertambangan serta meningkatnya impor antar daerah

diperkirakan menahan laju perekonomian pada triwulan berjalan. Dengan

mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi selama tahun

2017 diperkirakan berada pada kisaran 7,3% -7,7% (yoy).

Keuangan Pemerintah

Jumlah total realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada

triwulan III 2017 tercatat meningkat dengan realisasi 25,5% atau sebesar Rp1.745,80

miliar. Hal ini didorong oleh peningkatan nilai realisasi PAD dan dana perimbangan yang

dipengaruhi oleh membaiknya kinerja sektor pertambangan dan industri pengolahan Maluku

Utara.

Sementara itu, total realisasi belanja daerah pada triwulan III 2017 mencapai

Rp1.248,19 miliar atau terealisasi sebesar 52,05%. Realisasi tersebut terutama didorong

oleh realisasi belanja modal baik untuk pembayaran proyek tahun 2017 maupun tunggakan

pembayaran pada periode keuangan sebelumnya. Namun demikian, himbauan pemerintah

pusat untuk melakukan efisiensi serta kondisi keterbatasan fiskal menyebabkan realisasi

belanja pegawai dan belanja barang tidak seoptimal tahun sebelumnya.

xii

Inflasi Daerah

Terjaganya ketersediaan pangan berkat membaiknya kondisi cuaca di Maluku Utara

selama triwulan III 2017 mengakibatkan menurunnya tekanan inflasi pada triwulan III 2017.

Kelompok volatile food khususnya dari subkelompok sayur-sayuran dan ikan segar

mencatatkan deflasi akibat melimpahnya pasokan di pasar. Dengan demikian, Inflasi

Maluku Utara yang diwakili oleh Kota Ternate pada akhir triwulan III 2017 tercatat

sebesar 1,60% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2017 lalu yang tercatat

sebesar 3,92% (yoy).

Namun, tekanan inflasi pada triwulan berjalan diperkirakan meningkat dibandingkan

triwulan III 2017. Peningkatan konsumsi masyarakat sebagai dampak dari dibayarkannya

beberapa tunjangan pada akhir triwulan III 2017 serta efek persiapan pilkada 2018 akan

menjadi pendorong utama inflasi Maluku Utara pada triwulan berjalan. Sementara itu, curah

hujan Desember 2017 yang diprediksi lebih tinggi dari tahun lalu diperkirakan berisiko

menghambat aktivitas nelayan ikan tangkap di akhir tahun dan memicu inflasi tinggi pada

kelompok ikan segar. Dengan mempertimbangkan risiko-risiko pemicu inflasi tersebut,

pada akhir tahun 2017, inflasi Maluku Utara diperkirakan meningkat dan berada pada

kisaran 3,0% (yoy) – 3,4% (yoy).

Analisis Stabilitas Keuangan Daerah

Meskipun konsumsi rumah tangga tumbuh melambat, ketahanan sektor rumah

tangga masih dalam tren yang terkendali. Risiko kredit dari sektor rumah tangga tercatat

pada level yang rendah meskipun terjadi kenaikan dibandingkan triwulan II 2017. NPL pada

sektor tersebut tercatat sebesar 1,24% sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan II

2017 sebesar 1,21%.

Sementara itu, stabilitas keuangan sektor korporasi terjaga seiring dengan kondisi

keuangan yang tumbuh positif. Risiko kredit sektor korporasi menunjukan perbaikan dengan

turunnya rasio NPL dibandingkan triwulan sebelumnya. NPL sektor korporasi tercatat

mengalami perbaikan dari 4,75% menjadi 4,05%.

xiii

Perkembangan Sistem Pembayaran

Dari sisi sistem pembayaran tunai, aliran uang kartal pada triwulan III 2017 di

Maluku Utara tercatat mengalami net-inflow. Pada triwulan III 2017, aliran uang masuk

(inflow) tercatat sebesar Rp474,04 miliar, sementara aliran uang keluar (outflow) sebesar

Rp324,77 miliar sehingga menghasilkan net inflow sebesar Rp149,27 miliar. Peningkatan

net-inflow terjadi karena adanya penurunan konsumsi masyarakat akibat pergeseran puncak

konsumsi ke triwulan II sehingga kebutuhan uang tunai di masyarakat rendah.

Sementara itu perkembangan sistem pembayaran non tunai menunjukan

pertumbuhan yang bervariasi. Nilai transaksi melalui fasilitas kliring pada periode triwulan III

2017 tercatat sebesar Rp226,54 miliar atau turun 7,34% (yoy). Di lain sisi, seiring kenaikan

kinerja sektor korporasi serta kegiatan investasinya di maluku utara, transaksi nilai besar

melalui fasilitas RTGS tercatat mencapai Rp340,97 miliar atau tumbuh 61,04% (yoy) lebih

tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 53,04% (yoy).

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku Utara cenderung stabil. Secara umum,

masyarakat menilai pendapatannya meningkat yang tercermin dari indeks pendapatan saat

ini yang meningkat dari 137 pada akhir tahun 2016 menjadi 141,67 pada oktober 2017.

Sementara itu di wilayah pedesaan, Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara bulan Oktober

2017 tercatat sebesar 101,77 lebih tinggi dari rata-rata NTP 3 tahun terakhir.

Terjaganya kesejahteraan masyarakat Maluku Utara salah satunya dipengaruhi oleh

terjaganya akses lapangan kerja di wilayah ini. Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi

Maluku Utara, kebutuhan pelaku usaha terhadap tenaga kerja terindikasi meningkat. Hal ini

terindikasi dari meningkatnya saldo bersih tertimbang kebutuhan tenaga kerja pelaku usaha

dari 1,21 menjadi 1,63.

xiv

Prospek Perekonomian

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan I 2018 diperkirakan tumbuh

melambat dari triwulan berjalan dan berada pada kisaran 6,7% - 7,1% (yoy) dengan

kecenderungan bias ke atas. Dari sisi permintaan, pelambatan pertumbuhan ekonomi

diakibatkan oleh melambatnya PMTB sebagai dampak Pemilihan Umum Kepala Daerah

(Pilkada) tingkat provinsi tahun 2018 sehingga pelaku usaha cenderung khawatir dengan

perubahan kebijakan dan pergantian pucuk pimpinan SKPD. Dari sisi penawaran,

perlambatan disebabkan oleh melambatnya kinerja sektor pertambangan dan sektor industri

pengolahan seiring belum ada tambahan smelter baru yang beroperasi secara komersial

(selain 2 smelter perusahaan penambangan nikel swasta yang telah beroperasi di tahun

2016 dan 2017). Kondisi ini diperkirakan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi

sepanjang tahun 2018 yang diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran 6,3% -6,7% (yoy).

Tekanan inflasi Maluku Utara pada triwulan I 2018 diperkirakan akan

mengalami sedikit peningkatan dibanding inflasi triwulan berjalan yakni berada pada

kisaran 3,00% (yoy) – 3,40% (yoy). Risiko tekanan inflasi pada triwulan mendatang berasal

gangguan produksi bahan makanan yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi serta

kerusakan tanggul di sentra produksi padi di Halmahera Utara. Tekanan inflasi juga

diperkirakan muncul dari kenaikan cukai rokok serta kenaikan tiket pesawat khususnya di

Bulan Januari 2017. Sementara itu, membaiknya kinerja ekonomi Maluku Utara diperkirakan

meningkatkan tekanan permintan sepanjang tahun 2018. Dengan memperhatikan risiko-

risiko tersebut, inflasi pada 2018 diperkirakan mencapai 3,9% - 4,3% (yoy).

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar 7,78% (yoy),

mengalami akselerasi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan

sebelumnya yang sebesar 6,99% (yoy).

Ditinjau dari sisi pengeluaran, akselerasi terutama terjadi pada sektor konsumsi

pemerintah dan investasi (PMTB), namun demikian konsumsi rumah tangga

menunjukkan perlambatan.

Sementara ditinjau dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha industri pengolahan,

administrasi pemerintahan dan konstruksi, serta jasa keuangan mengkonfirmasi

akselerasi pertumbuhan pada triwulan III 2017. Namun beberapa lapangan usaha

utama yaitu pertanian, pertambangan dan perdagangan menunjukkan perlambatan.

Pertumbuhan yoy

Triwulan III 2017

7,78%

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

“Perekonomian Maluku Utara mengalami

akselerasi”

Pertumbuhan qtq

Triwulan III 2017

3,32%

2

1.1 Kondisi Umum

Ekonomi Maluku Utara pada triwulan III 2017 menunjukkan akselerasi dibanding

triwulan II 2017. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 7,78%

(yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 6,99% (yoy). Dari sisi

permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan III 2017 didorong oleh peningkatan

konsumsi yang berasal dari dana pemerintah dan kegiatan investasi di Maluku Utara yang lebih

tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Dari sisi penawaran, perbaikan kinerja sektor-sektor

utama yakni sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor administrasi

pemerintahan menjadi penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2017.

Ekspansi kinerja sektor industri pengolahan terutama didorong oleh beberapa fasilitas

pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) nikel di Pulau Obi dan Gebe sudah mulai

beroperasi di triwulan III-2017. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan sektor administrasi

pemerintah didorong oleh realisasi belanja pemerintah pada triwulan III 2017. Meningkatnya

realisasi belanja terutama disebabkan oleh pembiayaan beberapa proyek-proyek infrastruktur di

triwulan III 2017 sehingga berdampak juga pada peningkatan kinerja sektor konstruksi pada

periode yang sama. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan III 2017

kemudian tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi kedua di Kawasan Timur Indonesia, setelah

Sulawesi Tengah yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,86% (yoy) pada periode

yang sama (Gambar 1).

Namun demikian, sektor pertanian dan perikanan yang merupakan salah satu sektor

ekonomi utama, menjadi faktor penahan akselerasi pertumbuhan Provinsi Maluku Utara. Pada

triwulan III 2017, sektor pertanian dan perikanan kembali menunjukkan deselerasi pada triwulan

III 2017. Masih tingginya curah hujan yang disertasi angin kencang, menyebabkan gelombang

laut selama triwulan III 2017 cukup tinggi, sehingga hasil tangkapan ikan para nelayan relatif

berkurang. Selain itu, curah hujan yang masih tinggi pada triwulan III 2017 menyebabkan hasil

panen menurun, terutama pada subsektor perkebunan seperti kelapa dan cengkih. Beberapa

komoditas hortikultura juga mengalami gangguan panen, sehingga produksinya menurun

dibanding periode sebelumnya.

Memasuki triwulan IV 2017, perekonomian Maluku Utara diperkirakan akan tumbuh

lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian Maluku Utara

diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,31% - 7,71% (yoy) dengan kecenderungan bias

ke atas. Dari sisi penawaran, lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan akan kembali

3

mengalami akselerasi dan masih menjadi lapangan usaha dengan andil terbesar. Semakin

optimalnya produksi dan ekspor fero-nikel yang terus berlanjut akan menjadi faktor pendorong

pertumbuhan utama lapangan usaha industri pengolahan di triwulan IV 2017. Lapangan usaha

administrasi pemerintahan diperkirakan kembali mengalami akselerasi seiring dengan belanja

operasional dan transfer, serta belanja lainnya seiring dengan persiapan pelaksanaan Pilkada

2018. Lapangan usaha utama lainnya yang diperkirakan akan mengalami akselerasi

pertumbuhan adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, seiring dengan momen

hari raya Natal dan tahun baru 2018, serta persiapan menyambut Pilkada 2018.

Di sisi lain, lapangan usaha pertanian diperkirakan masih akan mengalami perlambatan

pada triwulan IV 2017 seiring dengan panen cengkih yang diprediksi jatuh pada triwulan I 2018.

Selain itu, produksi tanaman pangan dan komoditas hortikultura juga diperkirakan belum

menunjukkan perbaikan seiring dengan curah hujan yang masih tinggi pada awal triwulan IV

2017. Sementara untuk lapangan usaha pertambangan, meskipun diprediksi tumbuh tinggi,

namun masih akan menunjukkan perlambatan dibanding triwulan IV 2017. Dengan

mempertimbangkan kondisi terkini serta proyeksi triwulan IV 2017, pertumbuhan ekonomi

sepanjang tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 7,3 – 7,7% (yoy)

MALUKU UTARA

6,99% 7,78%

Pertumbuhan yoy lebih tinggi dari

triwulan sebelumnya

Pertumbuhan yoy lebih rendah

dari triwulan sebelumnya

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Triwulan III 2017

4

1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan III 2017 didorong oleh

peningkatan pertumbuhan konsumsi pemerintah daerah di Maluku utara dan peningkatan

pertumbuhan investasi yang dicerminkan oleh Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

(PMTB). Realisasi konsumsi Pemerintah pada triwulan III 2017 tercatat tumbuh sebesar 9,22%

(yoy), lebih tinggi dari triwulan II 2017 yang tercatat sebesar 7,33% (yoy). Sementara PMTB

tercatat meningkat dari 4,24% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 5,16% (yoy) pada triwulan III

2017.

Perdagangan luar negeri Maluku Utara menunjukkan kinerja yang semakin baik.

Semakin optimalnya pengoperasian smelter di beberapa perusahaan di Maluku Utara terutama

di Pulau Obi dan Pulau Gebe, mendorong kinerja ekspor pada triwulan III 2017. Kondisi

tersebut menjadi faktor utama ekspor Maluku Utara tetap tumbuh pada level yang tinggi.

Adapun komoditas ekspor dari Maluku Utara adalah fero-nikel dan bijih nikel dan konsentratnya

dengan tujuan ekspor Tiongkok. Di sisi lain, impor luar negeri kembali tercatat mengalami

perlambatan kontraksi dari 56,23% (yoy) di triwulan II 2017 menjadi 20,39% (yoy) di triwulan III

2017. Kembali menggeliatnya ekspor Maluku Utara yang berasal dari komoditas pertambangan

dan olahannya ini, memicu bergeliatnya kembali perekonomian masyarakat di sekitarnya, baik

yang menjadi pekerja maupun penyedia jasa-jasa pendukung kegiatan pertambangan.

Seiring dengan tingkat pertumbuhan ekspor yang terjaga pada level yang tinggi, pada

Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa ekspor luar negeri menjadi komponen dengan andil pertumbuhan

yang paling besar di triwulan III 2017, yakni sebesar 18,33% (yoy). Diikuti oleh pengeluaran

konsumsi pemerintah yang tercatat sebesar 2,70% (yoy). Kendati melambat dibandingkan

triwulan II 2017, konsumsi masyarakat masih memberikan andil sebesar 1,91% (yoy) dari

pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan III 2017.

5

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan

Tw II 2017 Tw III 2017 Tw II 2017 Tw III 2017

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5,03 3,28 2,95 1,91

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 7,35 6,36 0,09 0,08

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 7,33 9,22 2,24 2,70

Pembentukan Modal Tetap Bruto 4,24 5,16 1,23 1,49

Perubahan Inventori (78,42) 2.166,14 (1,64) (4,86)

Ekspor Luar Negeri 5.388,41 563,29 9,28 18,33

Impor Luar Negeri (56,23) (20,39) (6,49) (2,60)

Net Ekspor Antar Daerah 133,71 184,85 (13,64) (14,47)

P D R B 6,99 7,78

KomponenPertumbuhan (%, yoy) Andil (%)

Struktur perekonomian Maluku Utara dari sisi permintaan pada triwulan III 2017

menunjukkan sedikit perubahan dibanding dengan periode-periode sebelumnya. Meski masih

didominasi oleh konsumsi, baik konsumsi rumah tangga (55,92%) maupun konsumsi

pemerintah (31,55%), pada triwulan III 2017 ekspor luar negeri mengalami peningkatan pangsa

yang cukup signifikan dari 9,13% menjadi 21,47%. Sementara itu pangsa komponen investasi

(PMTB) yang sebesar 27,42%, tidak banyak berubah dari pangsanya pada triwulan II 2017

yang sebesar 27,75%. Lebih jauh lagi, net impor antar daerah tercatat menurun pangsanya

menjadi 22,82% pada triwulan III 2017, dari sebelumnya 24,57% pada triwulan II 2017.

Perubahan pangsa sektoral pada PDRB Maluku Utara triwulan III 2017 menunjukkan

semakin bergairahnya kegiatan perdagangan luar negeri Maluku Utara (Grafik 1.1). Meskipun

demikian, masih terdapat ruang untuk juga meningkatkan pangsa perdagangan antar daerah di

Maluku Utara, melalui peningkatan nilai tambah pada komoditas-komoditas utama perkebunan,

seperti pala, cengkih, dan yang tidak boleh ditinggalkan adalah kelapa.

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

6

Grafik 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan III 2017

1.2.1 Konsumsi Masyarakat dan LNPRT

Konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2017 tercatat melambat, dari 5,03% (yoy)

pada triwulan II 2017 menjadi 3,28% (yoy) pada triwulan III 2017. Sementara itu, konsumsi

lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) pada triwulan II 2017 tumbuh 6,36%

(yoy), terdeselerasi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,35% (yoy). Dengan

kondisi pertumbuhan yang demikian, konsumsi masyarakat memberikan andil sebesar 3,06%

pada pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.

Grafik 1.2 Perkembangan Pendapatan Rumah

Tangga

Grafik 1.3 Perkembangan Indeks Penghasilan Saat

Ini dibanding 6 Bulan Lalu

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

7

Peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2017 sejalan

dengan perlambatan indeks pendapatan rumah tangga. Berdasarkan rilis BPS Provinsi Maluku

Utara, indeks pendapatan rumah tangga menurun cukup signifikan dari 123,85 pada triwulan

sebelumnya, menjadi 112,89 pada triwulan III 2017 (Grafik 1.2). Selain itu, berdasarkan hasil

Survei Konsumen Bank Indonesia, Indeks Penghasilan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Lalu turut

menunjukkan penurunan, yaitu dari 146,7 pada triwulan II 2017 menjadi 141,7 pada triwulan III

2017 (Grafik 1.3).

Perlambatan pertumbuhan konsumsi masyarakat tersebut secara umum diindikasikan

juga oleh perlambatan pada sektor pertambangan dan sektor pertanian. Pada sektor

pertambangan, kuota ekspor bijjih nikel yang hampir habis berdampak pada penurunan

produksi bijih nikel sehingga menurunkan pendapatan para pekerja di sektor ini. Sementara

untuk sektor pertanian, kondisi curah hujan yang tinggi berdampak pada gagal panen beberapa

komoditas hortikultura dan tanaman pangan di Maluku Utara sehingga berakibat pada

menurunnya hasil produksi pertanian. Selain itu panen cengkih juga diperkirakan tertunda

hingga awal tahun 2018 sehingga selama triwulan III 2017 produksi cengkih mengalami

penurunan. Kondisi ini lebih lanjut berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja pada

sektor pertanian yang selama ini merupakan sektor dengan jumlah tenaga kerja terbanyak.

Penurunan penyerapan tenaga kerja tersebut berdampak pada peningkatan tingkat

pengangguran di Maluku Utara yang pada Agustus 2017 tercatat sebesar 5,33%, lebih tinggi

dari Agustus 2016 yang sebesar 4,01%. Kondisi tersebut menjadi faktor utama perlambatan

konsumsi rumah tangga selama triwulan III 2017. Selain itu, perlambatan konsumsi masyarakat

pada triwulan III 2017 juga terjadi seiring dengan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada triwulan II

2017 sehingga masyarakat melakukan konsumsi yang tinggi pada triwulan II 2017 dan

memperlambat pengeluaran pada triwulan III 2017.

1.2.2 Pengeluaran Pemerintah

Pertumbuhan pada sektor konsumsi pemerintah tercatat mengalami peningkatan

dibanding triwulan sebelumnya. Pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh dari 7,33% (yoy)

menjadi 9,22% (yoy) atau memberikan andil pertumbuhan pada triwulan III 2017 sebesar

2,70%. Sebagaimana telah diproyeksikan sebelumnya, optimalisasi penyerapan anggaran

menjelang akhir tahun dan termin pembayaran proyek yang umumnya jatuh pada semester II

mendorong peningkatan pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan III 2017. Sektor

konsumsi pemerintah yang memiliki pangsa sebesar 31,55% ini, apabila dapat dikelola secara

8

lebih baik maka akan memberikan multiplier effect yang lebih optimal lagi, khususnya pada

sektor konstruksi yang menjalankan pembangunan infrastruktur pemerintah.

Pada triwulan IV 2017, diperkirakan pertumbuhan konsumsi pemerintah akan kembali

mengalami peningkatan. Optimalisasi penyerapan anggaran jelang akhir tahun dan termin

pembayaran proyek yang jatuh pada triwulan IV diperkirakan akan menjadi faktor utama

mendorong peningkatan pertumbuhan sektor ini. Peningkatan pada sektor ini diharapkan akan

memberikan andil pada total pertumbuhan pada triwulan mendatang, mengingat sektor ini

memiliki andil kedua terbesar setelah ekspor luar negeri.

1.2.3 Kegiatan Ekspor – Impor

Komponen ekspor luar negeri dalam PDRB triwulan III 2017 tercatat memiliki

pertumbuhan yang tinggi. Ekspor luar negeri Maluku Utara tercatat sebesar 563,29% (yoy)

pada triwulan III 2017. Perlambatan pertumbuhan ekspor luar negeri dari 5.388,41% (yoy) pada

triwulan II 2017 ini pun terjadi karena base effect, mengingat pertumbuhan yang tinggi pada

triwulan II 2017 terjadi seiring dengan dimulainya produksi feronikel dan telah efektifnya izin

ekspor terbatas untuk konsentrat nikel dari perusahaan tambang di Maluku Utara (Grafik 1.4

dan Grafik 1.5). Lebih jauh lagi, pangsa ekspor luar negeri dalam PDRB tercatat semakin

meningkat dari 9,13% pada triwulan II 2017 menjadi 21,47% pada triwulan III 2017. Hal tersebut

menyebabkan komponen ekspor memiliki andil paling tinggi dalam pertumbuhan ekonomi

Maluku Utara dari sisi permintaan, yakni 18,33% (yoy).

Di lain sisi, impor luar negeri tercatat terkontraksi sebesar 20,39% (yoy), sedikit

mengalami peningkatan, setelah pada triwulan sebelumnya terkontaksi sebesar 56,23% (yoy).

Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, komoditas impor luar negeri masih didominasi

oleh barang modal/bahan baku yang terutama digunakan untuk mengoperasikan smelter dan

penyelesaian pembangunan smelter lainnya, dan pembangkit listrik. Proyek pembangunan

smelter di Pulau Obi, dan pembangunan pembangkit listrik di Pulau Morotai dan Pulau

Halmahera yang sudah memasuki tahap finalisasi menyebabkan terkontraksinya impor barang

modal/bahan baku proyek tersebut (Grafik 1.6 dan Grafik 1.7).

9

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.4 Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri

Grafik 1.5 Perkembangan Nilai Ekspor Luar Negeri


Grafik 1.6 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri

Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri

Ditilik dari sisi perdagangan antar daerah, seiring dengan turunnya produksi sektor

pertanian, terutama hasil perkebunan cengkih, pala, dan kelapa, dan meningkatnya kebutuhan

masyarakat Maluku Utara, terutama untuk komoditas bahan makanan dan barang-barang

kebutuhan rumah tangga, maka pertumbuhan impor antar daerah cenderung mengalami

peningkatan (Grafik 1.9). Kondisi yang demikian, menyebabkan secara keseluruhan Maluku

Utara tercatat mengalami net-impor antar daerah. Net-impor tercatat tumbuh 184,85% (yoy)

pada triwulan III 2017, setelah sebelumnya tumbuh 133,71% (yoy) pada triwulan II 2017.

10


Grafik 1.8 Perkembangan Ekspor Antar Provinsi Maluku Utara

Grafik 1.9 Perkembangan Impor Antar Provinsi Maluku Utara

Dengan demikian, neraca perdagangan Maluku Utara secara keseluruhan (antar daerah

dan luar negeri) pada triwulan III 2017 mengalami net-impor sebesar Rp596,23 miliar. Secara

tahunan, net-impor mengalami kontraksi sebesar 37,26% (yoy).

Pada triwulan berjalan, net-impor diperkirakan meningkat. Meski implementasi relaksasi

UU Minerba telah berlangsung dan produksi smelter diperkirakan akan meningkat, namun

kebutuhan sehari-hari masyarakat Maluku Utara yang masih harus didatangkan dari daerah lain

menyebabkan neraca perdagangan Maluku Utara lebih besar di sisi impornya. Peningkatan

kebutuhan terutama terkait dengan adanya hari raya keagamaan Natal dan tahun baru 2018.

Namun demikian, di tengah kesadaran pemerintah daerah yang semakin meningkat untuk

mendorong peningkatan produksi tanaman pangan lokal dan penguatan kerjasama antar

daerah di wilayah Maluku Utara, diharapkan ketergantungan provinsi ini terhadap produk dari

provinsi lain dapat berkurang dari waktu ke waktu.

1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Penawaran

Pada sisi penawaran, akselerasi perekonomian Maluku Utara pada triwulan III 2017

terutama didorong oleh ekspansi pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi,

administrasi pemerintahan, dan jasa keuangan. Lapangan usaha tersebut juga menunjukkan

peningkatan andil pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2017. Lapangan usaha industri

pengolahan menunjukkan peningkatan pertumbuhan tertinggi, yaitu dari 24,01% (yoy) pada

triwulan II 2017 menjadi 41,95% (yoy) pada triwulan III 2017. Lapangan usaha jasa keuangan

tercatat tumbuh sebesar 6,57% pada triwulan III 2017, lebih tinggi dari triwulan II 2017 yang

sebesar 3,96% (yoy). Lapangan usaha administrasi pemerintahan kemudian mencatatkan

11

pertumbuhan sebesar 7,18% (yoy), meningkat signifikan apabila dibandingkan dengan triwulan

II 2017 yang sebesar 2,16% (yoy). Sementara lapangan usaha konstruksi tercatat tumbuh

sebesar 8,78% (yoy), lebih tinggi dari triwulan II 2017 yang sebesar 6,99% (yoy).

Selain menunjukkan peningkatan pertumbuhan tahunan yang tinggi, lapangan usaha

industri pengolahan, jasa keuangan, administrasi pemerintahan, dan konstruksi juga

menunjukkan peningkatan andil pertumbuhan pada triwulan III 2017 dibanding triwulan II 2017.

Lapangan usaha industri pengolahan mencatatkan peningkatan andil pertumbuhan tertinggi,

yaitu dari 1,37% pada triwulan II 2017 menjadi 2,56% pada triwulan III 2017. Andil pertumbuhan

dari lapangan usaha jasa keuangan meningkat dari 0,12% pada triwulan II 2017 menjadi 0,20%

pada triwulan III 2017. Sementara andil lapangan usaha administrasi pemerintahan dan

lapangan usaha konstruksi masing-masing meningkat dari 0,36% dan 0,46% pada triwulan II

2017, menjadi 1,11% dan 0,57% pada triwulan III 2017.

Grafik 1.10 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan III 2017


12

Grafik 1.11 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran

Sumber: SKDU, diolah

Grafik 1.12 Perkembangan Saldo Bersih Tertimbang Realisasi Kegiatan Usaha

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan III 2017 kembali mencatatkan pertumbuhan

yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 7,78% (yoy) merupakan

pertumbuhan tertinggi kedua di Kawasan Timur Indonesia (KTI) setelah Sulawesi Tengah yang

tercatat tumbuh sebesar 8,68% (yoy) pada triwulan III 2017. Akselerasi pertumbuhan ekonomi

Maluku Utara pada periode triwulan III 2017 juga sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia

Usaha (SKDU) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Seperti dapat dilihat

pada Grafik 1.12, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Realisasi Kegiatan Usaha triwulan III 2017

tercatat sebesar 17,52%, meningkat dari triwulan II 2017 yang sebesar -2,23%.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akselerasi perekonomian Maluku Utara

pada triwulan III 2017 terutama didorong oleh peningkatan kinerja lapangan usaha industri


13

pengolahan, yang pada triwulan III 2017 memberikan andil sebesar 2,56% untuk pertumbuhan

ekonomi Maluku Utara. Peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan pada lapangan usaha

ini ditengarai disebabkan oleh telah beroperasinya smelter di Pulau Obi dan Pulau Gebe secara

optimal. Peningkatan produksi feronikel oleh smelter tersebut berdampak langsung pada

peningkatan ekspor feronikel dari Maluku Utara yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan

ekonomi di Maluku Utara.

Pada lapangan usaha jasa keuangan, peningkatan kinerja pada triwulan III 2017 terjadi

seiring dengan peningkatan penyaluran kredit oleh perbankan di Maluku Utara. Tren

perlambatan penurunan kredit pada triwulan I dan II 2017 mulai menunjukkan perbaikan dan

pada triwulan III 2017 penyaluran kredit di Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan yang lebih

tinggi. Akselerasi penyaluran kredit terjadi pada kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi.

Peningkatan penyaluran kredit tersebut terjadi seiring dengan menggeliatnya perekonomian di

Maluku Utara.

Sementara pada sektor administrasi pemerintahan, akselerasi pertumbuhan terjadi

sejalan dengan penyerapan belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja pemerintah

daerah. Pendapatan daerah pada triwulan III 2017 tercatat tumbuh sebesar 38,10% (yoy), yang

sebagian besar berasal dari transfer pemerintah pusat. Di sisi lain, pertumbuhan sektor

konstruksi pada triwulan III 2017 tidak terlepas dari akselerasi konsumsi pemerintah, seiring

dengan upaya penyerapan anggaran dan realisasi termin pembayaran proyek-proyek

pemerintah yang umumnya dilakukan pada semester II.

Meskipun perekonomian Maluku Utara mencatatkan angka pertumbuhan yang tinggi,

perlambatan kinerja pada beberapa lapangan usaha yang selama ini memiliki merupakan

lapangan usaha utama pada perekonomian Maluku Utara perlu mendapat perhatian. Lapangan

usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada triwulan III 2017 tercatat tumbuh sebesar

1,48% (yoy). Lapangan usaha dengan pangsa tertinggi pada perekonomian Maluku Utara

tersebut ternyata hanya memiliki andil pertumbuhan sebesar 0,34% pada triwulan III 2017, lebih

rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 0,87%. Menurunnya hasil produksi di sub

lapangan usaha pertanian dan perikanan sebagai dampak dari curah hujan yang tinggi menjadi

penyebab utama kontraksi pertumbuhan pada lapangan usaha ini. Lapangan usaha

perdagangan besar dan eceran, dan pertambangan turut menunjukkan perlambatan

pertumbuhan dan andil pertumbuhan pada triwulan III 2017. Kontraksi pertumbuhan pada

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran terjadi seiring dengan penurunan pendapatan

14

masyarakat yang berdampak pada menurunnya konsumsi rumah tangga. Sementara

perlambatan pada lapangan usaha pertambangan terjadi seiring dengan kuota ekspor bijih nikel

di beberapa perusahaan yang hampir habis, dan baru akan diperpanjang lagi pada triwulan IV

2017.

Grafik 1.13 Struktur PDRB Sisi Penawaran

Secara umum, struktur perekonomian Maluku Utara pada triwulan III 2017 tidak banyak

mengalami perubahan. Sebagaimana ditampilkan pada Grafik 1.12, lapangan usaha pertanian,

kehutanan, dan perikanan masih mendominasi dengan pangsa sebesar 23,78% dari total

PDRB. Disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dengan pangsa sebesar

17,38% dari total PDRB. Sementara itu, lapangan usaha administrasi pemerintahan memiliki

pangsa sebesar 15,50%. Lapangan usaha pertambangan memiliki pangsa sebesar 9,31%,

sementara akumulasi dari lapangan usaha lainnya pangsanya hanya sebesar 34,03% dengan

struktur yang juga tidak banyak bergeser.

1.3.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Pada triwulan III 2017, ekspansi kinerja lapangan usaha industri pengolahan menjadi

sumber pertumbuhan tertinggi perekonomian Maluku Utara. Lapangan usaha industri

pengolahan tercatat tumbuh sebesar 41,95% (yoy), meningkat signifikan dibanding triwulan


15

sebelumnya yang sebesar 24,01% (yoy). Seiring dengan peningkatan pertumbuhan tersebut,

andil pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan III 2017

tercatat sebesar 2,56%, lebihi tinggi dari andilnya pada triwulan II 2017 yang sebesar 1,37%.

Capaian kinerja tersebut terutama didorong oleh telah selesainya pembangunan smelter di

Pulau Obi dan Pulau Gebe. Seperti dapat dilihat pada Grafik 1.13 dan Grafik 1.14, dengan

beroperasinya smelter di beberapa perusahaan dan kebijakan pemberian kuota ekspor bijih

nikel kepada beberapa perusahaan, maka hasil produksi fero-nikel dan bijih nikel yang

seluruhnya diekspor ke Tiongkok pada triwulan III 2017 mendorong peningkatan kinerja ekspor

luar negeri Maluku Utara. Kondisi tersebut berdampak langsung pada akselerasi ekonomi

Maluku Utara triwulan III 2017.

Sumber: BPS Maluku Utara, diolah Sumber: BPS Maluku Utara, diolah

Grafik 1.14 Perkembangan Volume Ekspor Fero-nikel dan Bijih Nikel

Grafik 1.15 Perkembangan Nilai Ekspor Fero-nikel dan Bijih Nikel

Akselerasi lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan akan berlanjut pada

triwulan IV 2017. Berlanjutnya produksi dan ekspor fero-nikel ke Tiongkok seiring dengan

optimalisasi smelter akan menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan lapangan usaha ini.

Kondisi ini terindikasi dari volume ekspor fero-nikel yang menunjukkan tren peningkatan sejak

Juli 2017 hingga September 2017.

1.3.2 Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan

Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

yang pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar 7,18% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan II 2017

yang tumbuh sebesar 2,16% (yoy). Akselerasi pertumbuhan terjadi sejalan dengan penyerapan

belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja pemerintah daerah. Pendapatan daerah pada

16

triwulan III 2017 tercatat tumbuh sebesar 38,10% (yoy), yang sebagian besar berasal dari

transfer pemerintah pusat. Proses pengadaan yang terlambat pada triwulan II 2017 karena

penyaluran DAK Fisik yang baru dilaksanakan pada awal triwulan II 2017, dan penyaluran Dana

Desa juga baru pada triwulan II 2017 berdampak pada multiplier effect dari penyerapan

anggaran tersebut yang terasa pada triwulan III 2017.

Pada triwulan IV 2017, realisasi belanja dan transfer operasional pemerintahan

diperkirakan akan mendorong peningkatan pertumbuhan yang lebih tinggi pada lapangan usaha

ini. Peningkatan juga akan didorong oleh belanja-belanja lainnya untuk mendukung persiapan

Pilkada 2018.

1.3.3 Lapangan Usaha Konstruksi

Lapangan usaha konstruksi tercatat tumbuh sebesar 8,78% (yoy) pada triwulan III 2017,

lebih tinggi dibanding triwulan II 2017 yang sebesar 6,99% (yoy). Ekspansi kinerja darri

lapangan usaha konstruksi di Maluku Utara tidak dapat dipisahkan dari konsumsi yang

dilakukan dengan dana pemerintah. Sebagian besar proyek-proyek infrastruktur yang

dikerjakan pelaku usaha di lapangan usaha ini adalah proyek-proyek pemerintah. Seperti

ditunjukkan oleh Grafik 1.16, berdasarkan data BCI jumlah proyek yang tengah berlangsung di

Maluku Utara pada triwulan III 2017 sejumlah 96 proyek. Dari 96 jumlah proyek, 91 diantaranya

adalah proyek pemerintah, dan hanya 5 proyek yang merupakan proyek swasta. Dengan

demikian, peningkatan pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan III 2017 yang didorong

oleh upaya optimalisasi penyerapan anggaran menjelang akhir tahun, mendorong peningkatan

pertumbuhan pada lapangan usaha ini pada periode yang sama. Peningkatan kinerja pada

lapangan usaha konstruksi juga dikonfirmasi oleh peningkatan pertumbuhan volume pengadaan

semen di Maluku Utara, dari 46,7 ribu ton semen pada triwulan II 2017 menjadi 80,8 ribu ton

semen pada triwulan III 2017 (Grafik 1.15).

17

Sumber: BPS Maluku Utara, diolah Sumber: BCI, diolah

Grafik 1.16 Volume Pengadaan Semen Maluku Utara

Grafik 1.17 Jumlah Proyek yang Tengah Berlangsung di Maluku Utara

1.3.4 Lapangan Usaha Jasa Keuangan

Terlepas dari pangsanya yang relatif kecil pada perekonomian Maluku Utara, lapangan

usaha jasa keuangan menunjukkan akselerasi pertumbuhan pada triwulan III 2017. Lapangan

usaha jasa keuangan tumbuh 6,57% (yoy) pada triwulan III 2017, meningkat cukup signifikan

dibanding triwulan II 2017 yang sebesar 3,96% (yoy). Andil lapangan usaha ini terhadap

pertumbuhan ekonomi turut tercatat mengalami peningkatan, dari 0,12% pada triwulan II 2017

menjadi 0,20% pada triwulan III 2017. Peningkatan pertumbuhan pada lapangan usaha jasa

keuangan terkonfirmasi dari peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Maluku

Utara, yaitu sebesar 21,01% (yoy) pada triwulan III 2017, meningkat signifikan dari triwulan II

2017 yang sebesar 11,7% (yoy). Dari jenis penggunaannya, akselerasi penyaluran kredit terjadi

pada kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi. Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut

dapat menjadi indikasi menggeliatnya ekonomi di Maluku Utara pada triwulan III 2017.

Sumber: LBU, diolah Sumber:LBU, diolah

Grafik 1.18 Perkembangan Penyaluran Kredit di Maluku Utara

Grafik 1.19 Perkembangan Pangsa Kredit Jenis Penggunaan di Maluku Utara

18

1.3.5 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Lapangan Usaha Lainnya

Pada triwulan III 2017, perlambatan pertumbuhan pada lapangan usaha pertanian,

kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu faktor penekan pertumbuhan ekonomi Maluku

Utara. Lapangan usaha dengan pangsa terbesar pada perekonomian Maluku Utara ini tercatat

kembali melambat pada triwulan III 2017. Lapangan usaha pertanian hanya tumbuh sebesar

1,48% (yoy) pada triwulan III 2017, lebih rendah dibanding triwulan II 2017 yang sebesar 3,79%

(yoy). Perlambatan ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat lapangan usaha ini memiliki

pangsa tertinggi, yaitu sebesar 23,78% pada perekonomian Maluku Utara di triwulan III 2017,

namun andilnya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif kecil, yakni sebesar 0,34%. Alasan

utama dari perlambatan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan adalah

kondisi cuaca yang sangat tidak menguntungkan petani ataupun nelayan. Curah hujan yang

tinggi selama triwulan III 2017 berdampak pada gagal panen sejumlah komoditas hortikultura

ataupun tanaman pangan. Berdasarkan hasil liaison, cengkih yang merupakan salah satu

komoditas utama perdagangan di Maluku Utara turut mengalami kemunduran panen dan

diperkirakan akan memasuki musim panen di awal tahun 2018. Selain itu, produksi ikan

tangkap turut mengalami penurunan seiring dengan gelombang laut yang kurang mendukung.

Perlambatan hasil produksi ikan tangkap dan komoditas pertanian tersebut terkonfirmasi dari

data jumlah tangkapan ikan PPN ternate (Grafik 1.20) dan penurunan NTP subsektor tanaman

pangan (Grafik 1.21). Meski volume hasil tangkapan ikan pada triwulan III 2017 meningkat dari

triwulan II 2017, namun pertumbuhannya lebih rendah, yaitu dari 20,24% (yoy) menjadi 13,91%

(yoy). Begitupula pada subsektor tanaman pangan, nilai tukar petani pada subsektor tersebut

terkoreksi cukup dalam dari 103,75 menjadi 100,4. Namun demikian, nilainya masih berada di

atas ambang 100, yang artinya petani masih memperoleh keuntungan dari hasil produksinya,

meski secara jumlah berkurang dari triwulan sebelumnya.

Kondisi penurunan produksi pada lapangan usaha pertanian dapat berdampak pada

lapangan usaha lainnya, mengingat pangsanya yang besar dan merupakan lapanga usaha

dengan tenaga kerja terbesar di Maluku Utara. Penurunan produksi pada lapangan usaha ini

berakibat pada menurunnya penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha pertanian sehingga

berdampak pada kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang pada Agustus 2017

tercatat sebesar 5,33%, meningkat 1,32% dari Agustus 2016 yang sebesar 4,01%. Kondisi ini

lebih lanjut berdampak pada menurunnya konsumsi rumah tangga, yang turut memperlambat

kinerja lapangan usaha perdagangan pada periode yang sama. Lapangan usaha perdagangan

19

tercatat tumbuh melambat, yaitu dari 7,01% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 5,37% (yoy)

pada triwulan III 2017. Andil lapangan usaha perdagangan turut terkonfirmasi mengalami

penurunan, dari 1,27% pada triwulan II 2017 menjadi 0,98% pada triwulan III 2017.

Lapangan usaha utama lain yang menunjukkan perlambatan pada triwulan III 2017

adalah lapangan usaha pertambangan. Lapangan usaha pertambangan tumbuh sebesar 9,85%

(yoy) pada triwulan III 2017, lebih rendah dibanding triwulan II 2017 yang sebesar 14,02%. Andil

lapangan usaha pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi turut menunjukkan penurunan,

yaitu dari 1,27% pada triwulan II 2017 menjadi 0,94% pada triwulan III 2017. Perlambatan pada

lapangan usaha ini ditengarai terjadi seiring dengan berangsur habisnya kuota pengiriman bijih

nikel yang dimiliki oleh beberapa perusahaan pada triwulan III 2017, dan baru akan

diperbaharui pada awal triwulan IV 2017.

Sumber: PPN Ternate, diolah Sumber: BPS Maluku Utara, diolah

Grafik 1.20 Jumlah Tangkapan Ikan Grafik 1.21 Perkembangan NTP Subsektor Tanaman Pangan

20

21

Hingga triwulan III 2017, realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Maluku

Utara sebesar Rp1.745,80 miliar atau meningkat 25,5% (yoy) dari periode yang

sama tahun sebelumnya

Dari sisi pengeluaran, belanja APBD hingga triwulan III 2017 terealisasi sebesar

Rp1.248,19 miliar atau 52,05% dari nilai belanja yang dianggarkan. Prestasi ini

belum sebaik tahun sebelumnya di mana realisasi sudah mencapai 58,38% pada

periode tang sama.

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH

“Kinerja pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku

Utara hingga triwulan III 2017 meningkat dibanding

periode yang sama tahun sebelumnya”

Realisasi Pendapatan

Triwulan III 2017

Rp1.745,80

miliar

Realisasi Belanja

Triwulan III 2017

Rp1.248,19 miliar

22

2.1 Struktur APBD

Anggaran pendapatan Pemprov Maluku Utara dalam APBD 2017 adalah sebesar

Rp2,86 triliun atau meningkat 27,80% dari anggaran pendapatan APBD 2016 (Tabel 2.1).

Sementara itu, anggaran pendapatan pada APBD 2016 tercatat sebesar Rp2,41 triliun atau

hanya meningkat sebesar 13,41% dari anggaran pendapatan tahun sebelumnya.

Sedangkan anggaran belanja Pemprov Maluku Utara dalam APBD 2017 ditetapkan

sebesar Rp2,52 triliun atau meningkat 8,04% dari anggaran belanja APBD 2016 (Tabel 2.1).

Sementara anggaran belanja APBD 2016 tercatat Rp2,33 triliun atau meningkat 28,34% dari

anggaran belanja tahun sebelumnya. Berdasarkan penetapan dari DPRD Maluku Utara tanggal

12 Januari 2017, APBD Provinsi Maluku Utara ditetapkan surplus Rp340 miliar. APBD tersebut

mengalami penyesuaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 APBD Maluku Utara 2017

APBD 2016 APBD 2017

2,241,173,725,000 2,864,175,974,702 27.80%

Pendapatan Asli Daerah 282,996,628,000 486,709,146,169 71.98%

Pendapatan Transfer 1,823,177,097,000 1,907,792,409,000 4.64%

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 135,000,000,000 469,674,419,533 247.91%

2,335,841,443,000 2,523,602,390,100 8.04%

Belanja Operasi 1,467,390,962,457 1,831,524,953,658 24.82%

Belanja Modal 745,414,218,543 689,577,436,442 -7.49%

Belanja Tak Terduga 2,000,000,000 2,500,000,000 25.00%

Transfer 121,036,262,000 125,563,563,792 3.74%

Perubahan

Pendapatan

Belanja

UraianJumlah (Rp)

Pada anggaran pendapatan, kenaikan anggaran terutama bersumber dari peningkatan

signifikan dari target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mencapai 247,91% (Grafik

2.1). Kenaikan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini dikarenakan target pendapatan

hibah meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya dan terdapat target pendapatan

lainnya yang pada anggaran sebelumnya tidak dicantumkan. Disamping komponen Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ditargetkan

mengalami kenaikan mencapai 71,98% dan peningkatan pendapatan transfer sebesar

4,64%(Grafik 2.1). Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapatkan dari pemerintah

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara

23

pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara struktur, pendapatan

transfer ini masih menjadi sumber pendapatan terbesar pemerintah Maluku Utara yaitu sebesar

66,61% pada APBD 2017, meskipun demikian pada tahun 2017 ini Pemerintah Provinsi Maluku

Utara berupaya meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara

mengoptimalkan penyerapan pajak melalui elektronifikasi transaksi, mendorong pembayaran

bagi hasil pertambangan yang selama ini tertunda, serta peningkatan pemasukan dari sektor

perikanan.

Grafik 2.1 Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2016 dan 2017

Kenaikan juga terjadi pada anggaran belanja seiring adanya kenaikan pada anggaran

pendapatan. Kenaikan terjadi terutama pada pos belanja operasional sebesar 24,82% (Grafik

2.2). Kenaikan pada nominal belanja operasional tersebut terjadi utamanya karena terdapat

peningkatan cukup signifikan pada pos belanja pegawai sebab adanya pengangkatan pegawai

honorer menjadi pegawai tetap, timbulnya pos belanja bunga untuk pelunasan kewajiban

kepada pihak ketiga, serta peningkatan pada pos belanja bagi hasil kepada pemerintah

kabupaten/kota. Secara struktural, pangsa dari anggaran belanja mengalami perubahan yang

cukup signifikan, dimana pos belanja operasional meningkat pangsanya menjadi sebesar

72,58%, sementara pos belanja modal turun pangsanya menjadi sebesar 27,33%.

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

24

Grafik 2.2 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2016 dan 2017

2.2 Realisasi Pendapatan APBD

Jumlah total realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada triwulan III

2017 sebesar Rp1.745,80 miliar (Grafik 2.3). Dari sisi nominal, jumlah ini meningkat 25,5%

(yoy). Peningkatan ini terutama terjadi seiring peningkatan PAD dan Dana perimbangan yang

dipengaruhi oleh membaiknya kinerja sektor pertambangan dan insudtri pengolahan Maluku

Utara, Namun demikian, dari sisi pencapaian anggaran, realisasi tahun ini baru mencapai

60,95%, lebih rendah dibanding triwulan III 2016 yang terealisasi sebesar 62,05%.

Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan



25

Berdasarkan komponen pembentukannya, realisasi tertinggi pendapatan Pemerintah

Provinsi Maluku Utara berasal dari Dana Perimbangan yang realisasinya sebesar 77,90%.

Sementara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan III 2017 masih sebesar

43,86%. Masih terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Maluku Utara,

menyebabkan struktur APBD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Maluku

Utara, khususnya di sisi pendapatan, masih didominasi oleh Dana Perimbangan dari

Pemerintah Pusat.

Grafik 2.4 Perbandingan Persentase Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2016 dan Tahun 2017

Meski secara umum realisasi komponen pendapatan pada triwulan III 2017 lebih rendah

dibandingkan dengan dengan tahun sebelumnya, namun PAD dan Pendapatan Transfer

mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016. Realisasi

PAD hingga akhir triwulan III 2017 telah mencapai 43,86%, pencapaian tersebut jauh lebih

tinggi dari realisasi periode yang sama di tahun 2016 yang terealisasi sebesar 14,25% (Grafik

2.4). Peningkatan tersebut didorong oleh realisasi pendapatan yang berasal dari pajak

kendaraan bermotor, pajak BBM, dan pajak air permukaan yang terealisasi cukup tinggi pasca

penerapan transaksi non tunai, sehingga risiko kebocoran dapat semakin diminimalisir. Selain

itu, pemasukan dari retribusi daerah juga terealisasi cukup tinggi.


26

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan III 2017

ANGGARAN PEMPROV MALUKU

UTARAREALISASI TRIWULAN II 2017

(%)

REALISASI

PENDAPATAN Rp2,864,175,974,702.00 Rp1,745,803,364,501.56 60.95%

PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp486,709,146,169.00 Rp213,493,644,557.56 43.86%

Pendapatan Pajak Daerah Rp364,562,246,169.00 Rp160,476,166,156.00 44.02%

Pendapatan Retribusi Daerah Rp66,388,300,000.00 Rp38,251,793,780.00 57.62%

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp871,595,000.00 Rp0.00 0.00%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp54,887,005,000.00 Rp14,765,684,621.56 26.90%

PENDAPATAN TRANSFER Rp1,907,792,409,000.00 Rp1,486,146,911,738.00 77.90%

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Rp1,907,792,409,000.00 Rp1,486,146,911,738.00 77.90%

Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Rp106,011,803,000.00 Rp0.00 0.00%

Dana Alokasi Umum Rp1,219,425,902,000.00 Rp1,235,880,875,738.00 101.35%

Dana Alokasi Khusus Rp582,354,704,000.00 Rp250,266,036,000.00 42.97%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Rp469,674,419,533.00 Rp46,162,808,206.00 9.83%

Pendapatan Hibah Rp274,053,373,653.00 Rp45,973,602,206.00 16.78%

Pendapatan Lainnya Rp195,621,045,880.00 Rp189,206,000.00 0.10%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp0.00 Rp0.00 -

URAIAN

2.3 Realisasi Belanja APBD

Total realisasi belanja daerah pada triwulan III 2017 mencapai Rp1.248,19 miliar atau

terealisasi sebesar 52,05%. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama

pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 58,38%. Adanya himbauan dari pemerintah pusat untuk

meningkatkan efisiensi belanja pemda (non belanja modal) serta keterbatasan fiskal ditengarai

mempengaruhi pencapaian ini.

Namun demikian, hingga akhir triwulan III 2017 pencapaian realisasi belanja modal

mencapai 54,04%, lebih baik dari periode yang sama tahun 2016 hanya sebesar 49,51%.

Peningkatan ini ditengarai telah dimulainya realisasi belanja pemerintah yang mengejar

keterlambatan realisasi triwulan sebelumnya yang disebabkan oleh pengesahan APBD yang

mengalami keterlambatan. Komponen Belanja Modal paling banyak menyumbang terhadap

realisasi pada triwulan III 2017 adalah Belanja Modal untuk Peralatan dan Mesin serta Belanja

Modal Gedung dan Bangunan.

Realisasi belanja daerah juga turut disumbang oleh realisasi komponen Belanja Tak

Terduga dimana pada triwulan III 2017 tercatat realisasi sebesar 11,46%. Realisasi Belanja Tak

Terduga ini lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016 yang

tercatat nihil.


27

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Tiap Triwulan

Pada komponen Belanja Operasi, sumbangan realisasi khususnya bersumber dari

Belanja Pegawai yang sudah terealisasi sebesar Rp402,32 miliar atau 61,30% dari anggaran,

Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi sebesar Rp422,33 miliar atau 51,16% dari anggaran,

serta Belanja Subsidi yang telah terealisasi sebesar Rp4,99 miliar atau 99,98% dari

anggarannya. Pada komponen Belanja Pegawai, secara spesifik merupakan realisasi

pembayaran gaji pegawai negeri yang meliputi PNS dan TNI/POLRI. Realisasi Belanja Barang

dan Jasa berupa pembelian barang baik yang bersifat operasional maupun non-operasional

untuk diserahkan kepada masyarakat. Sedangkan Belanja Subsidi berupa pembayaran subsidi

BBM, LPG untuk konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga

jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.


28

Grafik 2.6 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja APBD Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan III 2017

ANGGARAN PEMPROV MALUKU

UTARAREALISASI TRIWULAN III 2017

(%)

REALISASI

BELANJA Rp2,523,602,390,100.00 Rp1,313,414,099,621.00 52.05%

BELANJA OPERASI Rp1,831,524,953,658.00 Rp868,474,765,124.00 47.42%

Belanja Pegawai Rp656,282,105,170.00 Rp402,312,834,636.00 61.30%

Belanja Bunga Rp4,200,000,000.00 Rp0.00 0.00%

Belanja Subsidi Rp5,000,000,000.00 Rp4,999,999,560.00 100.00%

Belanja Hibah Rp335,071,600,000.00 Rp37,433,297,300.00 11.17%

Belanja Bantuan Sosial Rp5,480,000,000.00 Rp1,392,000,000.00 25.40%

Belanja Bantuan Keuangan Rp0.00 Rp0.00 0.00%

Belanja Barang dan Jasa Rp825,491,248,488.00 Rp422,336,633,628.00 51.16%

BELANJA MODAL Rp689,577,436,442.00 Rp372,645,987,146.00 54.04%

BELANJA TAK TERDUGA Rp2,500,000,000.00 Rp286,500,000.00 11.46%

Belanja Tak Terduga Rp2,500,000,000.00 Rp286,500,000.00 11.46%

TRANSFER Rp117,163,563,792.00 Rp6,783,402,534.00 5.79%

Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA Rp117,163,563,792.00 Rp6,783,402,534.00 5.79%

URAIAN

2.4 Rekening Pemerintah

Dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan hingga akhir triwulan III 2017

tercatat sebesar Rp1.024,02 miliar. Sesuai dengan siklusnya jumlah tersebut meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp1.122,39 miliar. Peningkatan terjadi seiring

meningkatnya realisasi pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari transfer

pemerintah pusat. Secara tahunan, dana milik pemerintah daerah tersebut tumbuh sebesar

25,73% (yoy) meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya 21,16 (yoy).

Pertumbuhan ini disebabkan karena pertumbuhan pendapatan yang jauh lebih besar dari pada

pertumbuhan belanja permerintah pada triwulan III 2017. Pertumbuhan pendapatan tercatat

sebesar 25,53%(yoy) sedangkan belanja mengalami penurunan -3,92% (yoy).



29

Dana pemerintah daerah yang tersimpan dalam bentuk giro tercatat terkontraksi -

10,88% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -23,25% (yoy).

Sedangkan simpanan likuid lainnya yakni tabungan tercatat tumbuh sebesar 100,87% (yoy).

Kenaikan cukup signifikan terjadi pada simpanan dalam bentuk deposito yang tercatat tumbuh

sebesar 412,63% (yoy), sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya hanya tumbuh

sebesar 242,64%. Secara umum realisasi keuangan pemerintah menunjukkan perbaikan

dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan tumbuhnya realisasi pendapatan dan belanja

pemerintah.

Grafik 2.7 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam miliar rupiah)

30

Membaiknya kondisi cuaca pada bulan September 2017 menyebabkan inflasi pada akhir

triwulan III 2017 menurun dari 3,92% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 1,60%

(yoy). Inflasi pada triwulan berjalan (triwulan IV 2017) diperkirakan kembali meningkat

sebagai efek peningkatan konsumsi masyarakat pasca dibayarkannya beberapa

tunjangan di triwulan III 2017 dan efek persiapan pilkada 2018. Kenaikan tekanan inflasi

pada triwulan berjalan juga diperkirakan berasal dari faktor ekspektasi atas rencana

kenaikan cukai rokok pemerintah pada awal tahun 2018.

BAB III INFLASI

“Cuaca Membaik, Tekanan Inflasi Menurun pada Triwulan III 2017”

Inflasi yoy

Triwulan III 2017

1,60%

Inflasi ytd

Oktober 2017

1,75%

32

3.1 Perkembangan Inflasi Triwulan III 2017

Inflasi Maluku Utara, yang diwakili oleh inflasi Kota Ternate, pada akhir triwulan III 2017

tercatat sebesar 1,60% (yoy), angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi pada akhir

triwulan II 2017 lalu yang hanya sebesar 3,92% (yoy) (Grafik 3.1). Meski demikian, inflasi di

Maluku Utara tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi nasional pada

triwulan yang sama tercatat sebesar 3,72% (yoy).

Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate dan Nasional

Secara bulanan, pada triwulan III 2017 inflasi di Kota Ternate cenderung mengalami

penurunan. Deflasi paling dalam terjadi pada bulan Agustus 2017 yakni sebesar -1,51% (mtm).

Deflasi pada bulan Agustus 2017 disebabkan oleh terjaganya harga pangan strategis seperti

sayur – sayuran dan ikan segar di Maluku Utara seiring membaiknya kondisi cuaca dan tidak

terjadi gelombang tinggi sepanjang triwulan III 2017 sehingga memudahkan nelayan

menangkap ikan segar. Di samping itu, panen tanaman hortikultura di sentra produksi lokal turut

berperan dalam terjadinya penurunan tekanan inflasi pada triwulan tersebut.


33

Tabel 3.1 Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas

Menurunnya tekanan inflasi pada triwulan III 2017 terutama dipengaruhi oleh deflasi

pada kelompok volatile food. Meningkatnya ketersediaan pasokan sayur-sayuran, bumbu-

bumbuan, dan ikan segar di Maluku Utara menyebabkan inflasi volatile food menurun dari

sebelumnya inflasi 7,62% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi deflasi 1,24% (yoy) pada

triwulan III 2017 (Grafik 3.2). Membaiknya kondisi cuaca di Maluku Utara selama triwulan III

2017 mengakibatnya pasokan bahan makanan meningkat khususnya dari subkelompok sayur-

sayuran dan ikan segar. Inflasi subkelompok sayur-sayuran tercatat menurun dari inflasi

34,67% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi inflasi 0,59% (yoy). Inflasi subkelompok ikan segar

menurun dari sebelumnya inflasi 10,75% (yoy) menjadi deflasi 8,41% (yoy).

Grafik 3.2 Disagregasi Inflasi Maluku Utara

Inflasi pada kelompok administered prices juga turut menurunkan inflasi pada triwulan III

2017. Inflasi administered prices tercatat menurun dari 10,25% (yoy) pada triwulan II 2017

menjadi 7,96% (yoy) pada triwulan III 2017 (Grafik 3.2). Penurunan ini terutama dipengaruhi

oleh penurunan harga tiket angkutan udara akibat bertambahnya maskapai dan rute

I II III IV I II III IV I II III IV I II IIIBahan Makanan 3,66 10,16 4,06 6,75 9,00 7,62 5,75 11,72 4,13 3,56 4,38 -4,27 4,06 7,58 -2,94 -0,54

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 5,68 8,07 12,31 12,45 8,73 6,92 4,10 4,69 6 7,54 8,25 8,33 6,95 6,67 7,26 0,03

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 10,20 9,36 3,07 7,34 5,53 4,89 4,62 2,80 6,2 5,23 4,39 3,43 0,39 1,64 2,38 0,01

Sandang 10,03 12,93 17,41 -5,87 20,1 22,40 15,24 12,63 6,94 4,20 3,85 3,60 2,14 2,05 1,61 0,03

Kesehatan 11,19 11,44 10,17 18,34 10,51 10,62 7,38 1,30 1,71 1,61 2,26 3,95 3,22 3,23 2,39 0,00

Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 10,98 11,36 7,2 -21,72 5,85 5,42 5,29 4,00 4,49 4,34 3,55 3,77 3,57 3,52 1,48 0,00

Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 14,38 9,73 1,71 18,60 7,52 14,20 12,32 -2,90 5,59 -1,86 -0,36 0,05 0,50 2,79 0,46 -0,04

Inflasi Tahunan (yoy ) 8,80 9,75 5,40 9,34 7,92 8,22 6,60 4,52 5,45 3,87 4,05 1,91 2,41 3,92 1,60 -0,51

Kelompok Barang dan Jasa2014

Andil20162015 2017



34

penerbangan baru serta implementasi penguatan budaya efisiensi kerja oleh kementerian yang

salah satu programnya adalah efisiensi perjalanan dinas. Inflasi angkutan udara tercatat

menurun dari inflasi 26,35% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi deflasi 9,23% (yoy) (Grafik

3.4). Penurunan inflasi administered prices juga dipicu perubahan kebijakan pemerintah pada

tarif listrik. Sesuai dengan biaya bahan bakunya, tarif listrik cenderung menurun pada triwulan

III 2017 sehingga inflasi tarif listrik tercatat 26,88% (yoy) pada triwulan III 2017 lebih rendah dari

triwulan II 2017 yang mencapai 31,62% (yoy) (Grafik 3.3). Selain itu, penurunan inflasi

administered prices juga dipengaruhi oleh menurunnya konsumsi rokok pasca kegiatan

silahturahmi selama perayaan hari raya idul fitri. Inflasi rokok putih tercatat menurun dari

19,88% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 12,86% (yoy) pada triwulan III 2017. (Grafik 3.5)

Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Energi (yoy) Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Transportasi

(yoy)

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Tembakau dan Rokok (yoy)

Sama halnya dengan 2 kelompok lainnya, tekanan inflasi inti juga mengalami penurunan

pada triwulan III 2017. Inflasi inti tercatat sebesar 0,71% (yoy) lebih rendah dari triwulan



35

sebelumnya yang tercatat sebesar 1,41% (yoy) (Grafik 3.6). Bergesernya puncak konsumsi

masyarakat ke triwulan II 2017 seiring pergeseran Hari Raya Idul Fitri yang mengikuti kalender

Hijriah, menyebabkan harga berbagai komoditas strategis kembali ke level normal pasca

melonjak di bulan Juni 2017. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas makanan olahan

khususnya yang berbahan baku ikan seiring membaiknya pasokan ikan di perairan Ternate.

Berdasarkan data BPS, penurunan inflasi inti terutama terjadi pada subkelompok ikan

diawetkan dan kelompok sandang yang harganya cenderung menurun seiring melimpahnya

pasokan di pasar. Karena kondisi tersebut inflasi kelompok sandang tercatat turun dari 2,06%

(yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 1,61% (yoy) pada triwulan III 2017 (Grafik 3.6).

Grafik 3.6 Perkembangan Inflasi Inti (yoy)

Pada triwulan III 2017 inflasi subkelompok sandang laki-laki dan sandang anak-anak

menurun dibandingkan dengan triwulan II 2017 (Grafik 3.6). Pada triwulan III 2017, inflasi

sandang laki-laki sebesar 2,35% (yoy) menjadi 0,88% (yoy) dan sandang anak-anak sebesar

5,09% (yoy) turun menjadi 3,94% (yoy). Penurunan Inflasi juga terlihat pada subkomoditas ikan

diawetkan yang menunjukkan deflasi sebesar 14,02% (yoy) pada triwulan III 2017 sementara

pada triwulan sebelumnya deflasi sebesar 11,91% (yoy).

Turunnya inflasi inti juga tercermin dari hasil survei konsumen yaitu indeks pengeluaran

untuk konsumsi turun secara drastis dari 156,7 pada triwulan II 2017 menjadi 143,3 pada

triwulan III 2017 walaupun terdapat peningkatan pada indeks penghasilan sebanyak 5,0 poin

menjadi 141,7 pada triwulan III 2017. Di sisi lain, indeks perkiraan perubahan tabungan juga

meningkat drastis menjadi 130,0 pada triwulan III 2017 dimana pada triwulan sebelumnya

36

hanya 111,7. Hal tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Maluku Utara memiliki

kecenderungan untuk menabung dibanding melakukan kegiatan yang konsumtif pada akhir

triwulan III.

Grafik 3.7 Indeks Survei Konsumen

3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan

Pada bulan Oktober 2017 Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 0,52% (mtm), naik

dibandingkan bulan September 2017 yang mengalami deflasi sebesar 0,51% (mtm). Secara

tahunan, inflasi Maluku Utara Oktober 2017 tercatat sebesar 2,35% (yoy) lebih tinggi

dibandingkan September 2017 sebesar 1,60% (yoy) (Grafik 3.7). Dengan inflasi tersebut,

secara akumulatif hingga bulan Oktober 2017 inflasi Maluku Utara menjadi 1,75% (ytd).

Naiknya tekanan inflasi pada bulan Oktober 2017 terutama disebabkan oleh inflasi pada

kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau.

Kelompok bahan makanan tercatat mengalami inflasi sebesar 2,29% (mtm) seiring turunnya

jumlah pasokan ikan akibat kapal nelayan sebagian besar disewa dalam kegiatan Widi

International Fishing Tournament (WIFT) dan turunnya pasokan bumbu baik lokal maupun dari

provinsi lain. Sementara, untuk kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau

tercatat mengalami inflasi sebesar 0,88% (mtm) seiring kenaikan cukai rokok.

Secara tahunan, tekanan inflasi juga meningkat dari 1,60% (yoy) pada bulan September

2017 menjadi 2,35% (yoy) pada bulan Oktober 2017. Peningkatan terutama dipicu oleh

berakhirnya masa panen sayur-mayur di Manado sehingga pasokan ke Ternate berkurang. Di

lain sisi, panen tomat sayur dan bumbu-bumbuan di sentra produksi lokal juga berakhir

37

sehingga harga kembali meningkat. Peningkatan juga terjadi pada konsumsi inti dari 0,71%

(yoy) menjadi 1,57% (yoy) seiring meningkatnya konsumsi masyarakat sebagai efek

meningkatnya jumlah pelaksanaan syukuran kepulangan rombongan haji.

Grafik 3.8 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate

Ke depan, tekanan inflasi pada triwulan berjalan diperkirakan meningkat dibandingkan

triwulan III 2017. Risiko kenaikan inflasi muncul dari peningkatan konsumsi masyarakat sebagai

dampak dari dibayarkannya beberapa tunjangan pada akhir triwulan III 2017 serta persiapan

pilkada 2018. Peningkatan inflasi juga diperkirakan didorong oleh faktor ekspektasi seperti yang

diindikasikan oleh meningkatnya indeks pengeluaran 3 bulan mendatang dari 143 menjadi 170.

Peningkatan ekspektasi masyarakat akan kenaikan harga ini terutama didorong oleh rencana

kenaikan cukai rokok, isu kenaikan biaya listrik, serta perkiraan akan memburuknya kondisi

cuaca. Dengan demikian, inflasi hingga akhir triwulan IV 2017 diperkirakan meningkat

dan berada pada kisaran 3% (yoy) – 3,4% (yoy).

3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara

Pada awal bulan November 2017, telah dilakukan penandatanganan kesepakatan

program aksi 2018 dalam rangka kerjasama Segitiga Emas (Ternate – Tidore – Halmahera

Barat) dalam rangka implementasi roadmap pertanian terintegrasi dari Ternate, Tidore dan

Halmahera Barat.

38

Gambar 3.1 Acara Penandatanganan Kesepakatan Program Aksi 2018 – Segitiga Emas

Selama triwulan III 2017, pengendalian inflasi TPID Provinsi Maluku Utara dan TPID

Ternate telah melakukan koordinasi dalam rangka mensukseskan eksportasi produk perikanan

melalui kegiatan pelatihan kepada nelayan dan pengusaha kecil menengah untuk mendorong

sertifikasi keamanan pengelolaan pangan atau HCAPP. Pada 24 Oktober 2017, Provinsi

Maluku Utara untuk pertama kalinya mengekspor Ikan Asap atau Ikan Fufu ke jepang langsung

melalui pelabuhan Tobelo, Halmahera Utara. Dengan ekspor perdana ini diharapkan akan

mendorong para pengusaha kecil menengah lainnya untuk melakukan ekspor melalui Maluku

Utara sehingga dapat menggerakan perekonomian Maluku Utara.

Pada triwulan IV 2017, TPID Maluku Utara berencana mendatangkan TPID dari Provinsi

Bali dalam rangka benchmark program TPID di provinsi kepulauan. Selain itu, TPID Maluku

Utara bekerja sama dengan TPID Ternate merencanakan untuk melakukan kunjungan

lapangan kepada distributor BBM dan pangan strategis (beras, gula, dan minyak) untuk

memastikan ketersediaan stok dalam rangka antisipasi meningkatnya konsumsi menjelang

perayaan hari raya natal dan tahun baru serta pilkada Gubernur 2018.

39

Secara umum, ketahanan sektor rumah tangga masih terjaga. Risiko kredit dari sektor

rumah tangga tercatat pada level yang rendah meskipun lebih tinggi dibandingkan

triwulan sebelumnya.

Seiring tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara hingga triwulan III 2017,

stabilitas keuangan sektor korporasi secara umum masih terjaga. Meningkatnya

kinerja ekonomi ini diikuti dengan turunnya risiko kredit yang terindikasi dari

menurunnya NPL kredit ke sektor korporasi dibandingkan triwulan sebelumnya.

BAB IV ANALISIS STABILITAS KEUANGAN

DAERAH

“Stabilitas Keuangan Daerah Stabil Terjaga”

NPL Sektor

Rumah Tangga

1,24%

NPL Korporasi

4,05%

40

4.1. Asesmen Sektor Rumah Tangga

4.1.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga

Perekonomian Maluku Utara pada sisi pengeluaran, secara konsisten masih didominasi

oleh Konsumsi Rumah Tangga, dengan pangsa lebih dari 55% dimana permintaan domestik

menjadi penggerak utama perekonomian Maluku Utara. Pada Triwulan III pangsa konsumsi

rumah tangga tercatat sebesar 57,10%. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan triwulan II

yang mencapai 57,74%. Secara historis, konsumsi rumah tangga di Maluku Utara terus

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pangsa dari investasi

swasta dan konsumsi pemerintah (Grafik 4.1).

Penurunan pangsa rumah tangga pada triwulan III 2017 sejalan dengan pertumbuhan

konsumsi rumah tangga yang tercatat mengalami perlambatan pada triwulan III 2017 yakni

hanya tumbuh sebesar 4,28% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang

tercatat sebesar 4,79% (yoy) (Grafik 4.1).

Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara


Tren penurunan pada sektor konsumsi rumah tangga juga dibarengi oleh penurunan

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, Indeks

Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat turun dari 129,70 menjadi 128,06, begitu pula dengan

Indeks Ekspektasi Konsumen yang mengalami penurunan dari 134,40 menjadi 129,44 (Grafik

4.2). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 7,78% (yoy), Indeks

Keyakinan Ekonomi (IKE) mengalami peningkatan dari 125 menjadi 126,67. Melambatnya

41

konsumsi masyarakat khususnya pada triwulan III 2017, dipengaruhi pergeseran puncak

konsumsi masyarakat pada triwulan II dengan adanya peristiwa hari raya idul fitri dan libur

panjang sekolah. Pada triwulan III tidak terdapat peristiwa penting yang meningkatkan

konsumsi rumah tangga sehingga pendapatan masyarakat beralih untuk keperluan tabungan.

Grafik 4.2 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara

Melihat perkembangan konsumsi Rumah Tangga yang mengalami perlambatan, dari

hasil SK menunjukan bahwa terjadi penurunan ekspektasi penghasilan yang signifikan, hal ini

mengindikasikan masyarakat memperkirakan kondisi kegiatan usaha akan mengalami

perlambatan.

Grafik 4.3. Ekspektasi Konsumen terhadap

Kondisi Ekonomi 6 Bulan Mendatang

Grafik 4.4. Perkiraan Perkembangan

Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di

Maluku Utara

42

4.1.2. Kinerja Keuangan dan Intermediasi Perbankan pada Sektor

Rumah Tangga

Seiring dengan perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada PDRB Maluku

Utara, alokasi penghasilan masyarakat untuk konsumsi menurun dibandingkan triwulan II 2017

sebesar 63,63% menjadi 56,40% pada triwulan III (Grafik 4.5). Kondisi ini tentunya

mempengaruhi alokasi pengeluaran rumah tangga untuk tabungan. Dengan penurunan alokasi

untuk konsumsi, terjadi peningkatan signifikan pada alokasi tabungan masyarakat dari triwulan

sebelumnya 21,42% menjadi 25,20%. Peningkatan alokasi tabungan ini ditenggarai oleh

perbaikan penghasilan masyarakat serta menurunnya tekanan pada perubahan harga pada

triwulan III dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.5).

Grafik 4.5. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan III mempengaruhi alokasi

penghasilan masyarakat untuk tabungan. Pangsa tabungan untuk perseorangan meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya yakni dari 67,03% menjadi 67,75% pada triwulan III 2017.

Walaupun ada perbaikan penghasilan masyarakat namun pangsa penghimpunan Dana Pihak

Ketiga (DPK) perseorangan turun tipis dari triwulan sebelumnya 77,12% menjadi 76,36% pada

triwulan III 2017 (Grafik 4.6). Tabungan masih mendominasi komposisi DPK nasabah

perseorangan yang mencapai angka 67,75%, jauh lebih tinggi dari pangsa Giro sebesar 7,31%

dan Deposito 24,94% (Grafik 4.7).

43

Grafik 4.6. Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku Utara

Sumber: Laporan bank, diolah

Grafik 4.7. Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara


Di lain sisi, nilai DPK Perseorangan tumbuh dari 3,38% (yoy) di triwulan II 2017 menjadi

3,42% (yoy) di triwulan III 2017. Sejalan dengan nilai DPK, pertumbuhan jumlah rekening

masyarakat di perbankan tercatat menunjukkan adanya peningkatan dari 20,23% (yoy) pada

triwulan II 2017 menjadi 25,73% pada triwulan III 2017 (yoy) (Tabel 4.2). Pertumbuhan jumlah

rekening cenderung tumbuh melambat atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan

sebelumnya terutama dari kelompok nilai >5 Miliar-10 Miliar, >15 Miliar-20 Miliar dan >Rp20

Miliar, yang pada triwulan II tumbuh lebih dari 100% namun turun hingga 0% pada triwulan III.

Fenomena ini ditenggarai pergeseran alokasi ke deposito pada triwulan III yang mengakibatkan

jumlah rekening diatas 2 Miliar menurun. Pergeseran ini diakibatkan oleh tingginya bunga

deposito yang ditawarkan. Selain itu, fenomena ini juga ditenggarai oleh perlambatan di

beberapa sektor usaha terutama konstruksi dan dan PHR.

<10 J

T

>10 J

T

- 100 J

T

>100JT

- 5

00JT

>500JT

- 1

M

>1 M

- 2

M

>2 M

- 5

M

>5M

- 1

0M

>10M

-15M

>15M

- 2

0M

>20M

Jml 655.205 589.173 55.057 7.517 665 395 179 32 4 4 14

yoy (%) 13,59% 14,24% 4,27% 36,28% 15,45% 29,51% 25,17% 166,67% 300% 300% 600%

Jml 711.046 643.109 56.214 8.121 697 389 223 35 9 5 14

yoy (%) 20,23% 22,67% -1,31% 11,69% 16,75% 27,54% 60,43% 288,89% - 150% 100%

Jml 781.324 679.982 55.158 7.543 608 377 141 17 5 1 2

yoy (%) 25,73% 22,45% 22,45% 2,75% 2,75% 20,06% 20,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%III

2017

Rekening

Kelompok Nilai

I

II

Maluku Utara

Tabel 4.2. Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai


Kinerja penyaluran kredit perseorangan menunjukkan kenaikan dari 7,39% (yoy) pada

triwulan II 2017 menjadi 15,33% (yoy) pada triwulan III 2017. Namun demikian, pangsa

44

penyaluran kredit perseorangan justru mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan

triwulan sebelumnya dari 93,77% pada triwulan II 2017 menjadi 88,40% pada triwulan III 2017

(Grafik 4.8). Hal ini dikarenakan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada penyaluran

kredit bukan perseorangan yang meningkat secara signifikan dibandingkan triwulan

sebelumnya dari 6,23% menjadi 11,60% pada triwulan III 2017. Hal ini ditenggarai dengan

pertumbuhan di beberapa sektor usaha korporasi. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit

perseorangan untuk keperluan konsumsi memiliki pangsa 63,59%, sementara untuk modal

kerja sebesar 20,13% dan untuk investasi sebesar 4,71% (Grafik 4.8).

Grafik 4.8. Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan


4.2. Asesmen Sektor Korporasi

4.2.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan III 2017 mengalami pertumbuhan yang cukup

tinggi sejalan dengan membaiknya kinerja produksi di beberapa sektor. Sektor yang mengalami

perbaikan yang signifikan atau tumbuh lebih tinggi dari rata-ratanya dalam 3 tahun terakhir

antara lain Pertanian, Pertambangan, Industri, dan konstruksi. Hal ini terkonfirmasi dari hasil

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, pada triwulan III 2017 korporasi di

Maluku Utara kinerjanya jauh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan saldo

bersih tertimbang 17,52%, jauh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar -2,23%. Kenaikan

utamanya didorong oleh sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri dengan

peningkatan saldo bersih tertimbang masing-masing 11,77%, 6,90% dan 7,05% dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya (Grafik 4.9).

45

Grafik. 4.9. Perkembangan Dunia Usaha per Sektor Ekonomi

Dari sisi keuangan, kondisi likuditas dan rentabilitas pelaku usaha berdasarkan SKDU

terindikasi masih positif. Namun demikian, pertumbuhannya dari sisi akses kredit, likuiditas

perusahaan, dan rentabilitasnya cenderung melambat apabila dibandingkan triwulan

sebelumnya. Hal ini terutama dipicu oleh sektor PHR dan bangunan akibat dampak pergeseran

puncak konsumsi pada Triwulan II yaitu hari raya dan libur panjang sehingga pada triwulan III

terjadi perlambatan pertumbuhan.

Baik Cukup BurukSaldo Bersih

(%Baik-%Buruk)Baik Cukup Buruk

Saldo Bersih

(%Baik-%Buruk)

Akses Kredit 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 60,00% -20,00%

Kondisi keuangan perusahaan

berdasarkan likuiditas34,00% 66,00% 0,00% 34,00% 43,14% 54,90% 1,96% 41,18%

Kondisi keuangan perusahaan

berdasarkan rentabilitas54,00% 46,00% 0,00% 54,00% 72,55% 27,45% 0,00% 72,55%

Q III 2017Q II 2017

Kondisi Keuangan

Tabel 4.3 Kondisi Likuiditas Korporasi

4.2.2. Penyaluran Kredit pada Sektor Korporasi

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja masih menguasai pangsa sektor

korporasi meskipun mulai ada pergerakan menuju kredit investasi. Hal ini terlihat dengan

adanya penurunan pangsa kredit modal dibandingkan triwulan sebelumnya dari 81,14%

menjadi 80,56% pada triwulan III, sementara kredit investasi meningkat menjadi 19,44%.

Walaupun pangsa kredit modal menurun, namun penyaluran kredit modal kerja pada sektor

korporasi di Maluku Utara tetap mengalami akselerasi pertumbuhan, pada triwulan III 2017

46

pertumbuhannya mencapai 21,35% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang

sebesar 9,48% (yoy). Kredit investasi pada triwulan III 2017 tercatat juga mengalami

pertumbuhan sebesar 2,73 (yoy), jauh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mengalami

kontraksi sebesar 13,84% (yoy) (Grafik 4.10).

Grafik 4.10. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan


Pertumbuhan pada kredit sektor korporasi pada triwulan III 2017 diiringi dengan

penurunan NPL dari 4,75% pada triwulan II 2017 menjadi 4,05% di triwulan III 2017 (Grafik

4.11). Turunnya kinerja NPL terjadi seiring dengan membaiknya kinerja sektor pertanian,

pertambangan, dan industri. Pada sektor perdagangan besar dan eceran menunjukan

perkembangan yang baik walaupun tidak cukup signifikan untuk mendongkrak kinerja NPL

sektor korporasi secara keseluruhan.

Grafik 4.11. NPL Kredit Korporasi


Grafik 4.12. NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur


47

4.3. Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan)

4.3.1. Perkembangan Kinerja Perbankan

Total aset bank umum di Provinsi Maluku Utara pada triwulan III 2017 tercatat sebesar

Rp8,99 triliun meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp8,85

triliun. Secara tahunan, aset perbankan Malut tumbuh sebesar 9,43% (yoy) pada triwulan III

lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,22% (yoy) (Grafik 4.13).

Secara umum, meningkatnya aset bank umum di Provinsi Maluku Utara terjadi pada bank-bank

milik pemerintah. Sementara itu, berdasarkan jenis operasinya, peningkatan volume usaha

terutama terjadi pada perbankan konvensional tumbuh meningkat dari 6,43% (yoy) pada

triwulan II 2017 menjadi 9,70% (yoy) di triwulan III 2017. Peningkatan aset perbankan maluku

utara ini seiring dengan peningkatan kinerja sektor ekonomi utama sepanjang tahun 2017

8,26%

13,61%

4,20%

9,43%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

II III IV I II III IV I II III IV I II III

2015 2016 2017

Mil

iya

r R

up

iah

AKTIVA g AKTIVA yoy (%)

Grafik 4.13. Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah)

Sumber : Laporan bank, diolah

4.3.2. Intermediasi Perbankan

Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan yang beroperasi di Maluku Utara

pada posisi akhir triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp6,64 triliun, lebih rendah dari triwulan

sebelumnya yang sebesar Rp6,71 triliun. Secara tahunan, pertumbuhan DPK mengalami

kenaikan sebesar 6,24% (yoy) pada triwulan III 2017 setelah sebelumnya juga tumbuh pada

triwulan II 2017 sebesar 3,11%(Grafik 4.14).

Jumlah simpanan tabungan pada akhir triwulan III 2017 mencapai Rp3,72 triliun, atau

turun -3,73% (qtq). Secara tahunan, tabungan tumbuh melambat dari 6,23% (yoy) menjadi

48

3,39% (yoy) (Grafik 4.14). Penurunan simpanan dalam bentuk tabungan ini sejalan dengan

menurunnya penghasilan masyarakat seperti yang tercatat di survei konsumen Bank Indonesia

triwulan III 2017. Selain itu, perkembangan ekonomi mendatang yang belum jelas khususnya

terkait dengan kelancaran pilkada 2018, menyebabkan simpanan masyarakat dengan tujuan

berjaga-jaga meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya perpindahan dari simpanan jangka

pendek ke simpanan jangka panjang. Oleh karena itu, perkembangan yang berbeda terjadi

pada simpanan dalam bentuk deposito. Pada akhir triwulan III 2017, jumlah simpanan deposito

tercatat sebesar Rp1,47 triliun. Secara tahunan, deposito tumbuh meningkat dari 7,82% (yoy)

pada triwulan II 2017 menjadi 8,36%(yoy) pada triwulan III 2017 (Grafik 4.14).

Sementara itu, simpanan giro pada akhir triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp1,53 triliun.

Kenaikan yang terjadi tidak hanya secara nominal namun juga secara tahunan. Pertumbuhan

simpanan giro tumbuh sebesar 11,49% (yoy) jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan

sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 8,23% (yoy). Dalam beberapa bulan terakhir,

simpanan giro terus menunjukkan pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan sektor pinjaman

lainnya. Pertumbuhan simpanan giro ini dipengaruhi oleh meningkatnya keuangan di sektor

korporasi. Kondisi ekonomi yang terus tumbuh ini mengakibatkan keuangan di sektor korporasi

semakin membaik terutama dibidang pertambangan, industri dan pertanian.

19,41%

-4,20%

1,24%

6,24%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2014 2015 2016 2017

Mil

iya

r R

up

iah

Giro Tabungan Deposito g DPK yoy (%)

Grafik 4.14. Perkembangan DPK (miliar rupiah)


Dari sisi penyaluran kredit, secara umum jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan

di Maluku Utara mengalami kenaikan pada triwulan III 2017 yang tercatat sebesar Rp7,49

triliun. Secara tahunan, penyaluran kredit tumbuh 18,75% (yoy), meningkat secara signifikan

dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,76% (yoy). Pertumbuhan ini terjadi pada kredit modal

kerja dan investasi sementara konsumsi turun tajam. Pertumbuhan paling pesat terjadi pada

kredit investasi yang tercatat tumbuh sebesar 17,76% (yoy), jauh lebih tinggi dari triwulan

49

sebelumnya yang terkontraksi sebesar -13,84% (yoy). Pertumbuhan juga dipicu oleh kredit

modal kerja yang tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya yaitu dari 9,48% (yoy) menjadi

13,41% (yoy) pada triwulan III 2017 (Grafik 4.15). Membaiknya kinerja kredit modal kerja dan

investasi disebabkan oleh meningkatnya kinerja beberapa sektor khususnya sektor pertanian,

pertambangan dan industri.

Grafik 4.15. Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah)


Di lain sisi, walaupun pertumbuhan konsumsi rumah tangga menurun, kredit konsumsi

tercatat tumbuh 16,54% (yoy), sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya

yang mencapai 15,73% (yoy) (Grafik 4.16). Dengan perkembangan penghimpunan dana dan

penyaluran kredit tersebut, peran intermediasi perbankan di Maluku Utara masih cukup tinggi.

Hal ini tercermin dari tingkat LDR (Loan to Deposit Ratio) masih berada di level yang tinggi dan

lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yakni dari 103,51% menjadi 118,16% pada triwulan III

2017 (Grafik 4.16).

Grafik 4.16. Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara


Berdasarkan Perkembangan Non Performing Loan (NPL) pada triwulan III 2017, secara

umum, terdapat penurunan potensi risiko pada sektor lembaga keuangan yang diwakili

50

perbankan. Pada triwulan III 2017 NPL perbankan Maluku Utara tercatat sebesar 4,05%, turun

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 4,75% (Grafik 4.17). penurunan

terutama terjadi pada sektor pertanian dan industri sebagai dampak dari perkembangan kinerja

keuangan pada sektor tersebut. Walaupun NPL masih berada di dalam batas aman, namun

perbankan perlu mewaspadai NPL yang masih berada padaa level yang cukup tinggi.

Grafik 4.17. Perkembangan NPL Perbankan di Malut


4.3.3. Perbankan Syariah

Pertumbuhan DPK perbankan syariah tumbuh sebesar 5,76% (yoy). Nilai ini lebih

rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 24,38% (yoy) di triwulan II 2017. Perlambatan

terutama terjadi pada simpanan jenis giro yang turun signifikan dari sebelumnya tumbuh

379,12% (yoy) terkontraksi menjadi 13,87% (yoy). Sementara itu, deposito syariah mengalami

kinerja yang positif tercatat 2,71% (yoy) setelah sebelumnya mengalami kontraksi 1,89 (yoy).

Sementara tabungan syariah tercatat tumbuh dari triwulan sebelumnya sebesar 11,15% (yoy)

menjadi 13,19% (yoy). Kebijakan pengurangan rate bagi hasil dalam perbankan syariah tidak

memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah di Maluku Utara.

Tercatat dari kinerja di sektor perbankan syariah terlihat semakin membaik.

Lebih lanjut lagi, pembiayaan perbankan syariah pada triwulan laporan juga

menunjukan perbaikan kinerja. Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Maluku Utara

51

pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp257,79 miliar (Grafik 4.18), tumbuh sebesar 31,71%

(yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya sebesar 22,44% (yoy). Perbaikan kinerja terutama

dialami oleh konsumsi syariah yang tercatat tumbuh meningkat di triwulan III 2017 menjadi

52,89% (yoy) dari 29,06% (yoy) pada triwulan II 2017. Sementara itu, pembiayaan untuk modal

kerja tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 20,44% (yoy) lebih rendah dari

triwulan sebelumnya sebesar 32,75% (yoy). Namun, pembiayan investasi mengalami

penyusutan dari posisi -15,19% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi -15,93% pada triwulan III

2017. Dengan perkembangan tersebut, pada triwulan III 2017, FDR perbankan syariah Maluku

Utara tercatat sebesar 57,43% (Grafik 4.18).

Grafik 4.18. Perkembangan Perbankan Syariah


4.4. Pengembangan Akses Keuangan

Kredit UMKM yang disalurkan perbankan Malut pada triwulan III 2017 tercatat Rp1,97

triliun, mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya sebesar Rp1,78 triliun. Secara tahunan,

jumlah tersebut tumbuh sebesar 13,46% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang

tumbuh sebesar 4,08% (yoy).

Sedangkan dari sisi kualitas kredit, NPL debitur UMKM pada triwulan III 2017 tercatat

sebesar 4,77%, membaik dari triwulan sebelumnya yang mencapai 5,52%. Membaiknya kinerja

NPL tercatat terjadi pada sektor pertanian dan industri seiring meningkatnya perkembangan

kinerja keuangan korporasi.

52

53

Secara umum, transaksi keuangan tunai di Maluku Utara pada triwulan III 2017

mengalami net inflow karena adanya penurunan kegiatan masyarakat terutama

konsumsi rumah tangga akibat adanya pergeseran puncak konsumsi menjadi

triwulan II 2017.

Sementara transaksi keuangan nontunai juga menunjukkan penurunan secara

nominal seiring dengan menurunnya akitivitas pengeluaran Maluku Utara.

BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

“Transaksi Tunai dan Nontunai Menurun Seiring

Menurunnya Konsumsi Maluku Utara”

Net Inflow

Triwulan III 2017

Rp 149,27 miliar

Nominal Transaksi Kliring

Triwulan III 2017

Rp 226,54

miliar

54

5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

Aliran uang kartal pada triwulan III 2017 di Maluku Utara menunjukkan net inflow (uang

yang masuk lebih besar daripada jumlah uang yang keluar dari khazanah Kantor Perwakilan

Bank Indonesia Maluku Utara). Pada triwulan III 2017, aliran uang masuk (inflow) tercatat

sebesar Rp 474,04 miliar, sementara aliran uang keluar (outflow) sebesar Rp 324,77 miliar

sehingga menghasilkan net inflow sebesar Rp 149,27 miliar (Grafik 5.1).

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara

Pada triwulan III 2017, pertumbuhan dan perbaikan sektor keuangan di Maluku Utara

tidak dibarengi dengan peningkatan konsumsi masyarakat akibat pergeseran puncak konsumsi

menjadi triwulan II sehingga kebutuhan uang di masyarakat rendah. Hal ini terindikasi dari

terjadinya net inflow pada triwulan III 2017 di Maluku Utara. Penurunan kebutuhan uang tunai

pada triwulan III 2017 cukup signifikan sehingga nilai inflow tercatat sebesar Rp424,04 miliar

atau 2 kali lipat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Selanjutnya, net inflow tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 394,94% (yoy),

berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya yang menunjukkan net outflow. Sementara itu,

outflow triwulan III 2017 menunjukkan kontraksi sebesar -28,85% (yoy) setelah mengalami

peningkatan pada triwulan sebelumnya sebesar 17,20% (yoy).

Sumber: Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Maluku Utara

55

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang Rupiah dalam kondisi yang masih

relatif baru dan layak edar serta menjangkau masyarakat yang jauh dari wilayah perkotaan,

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara (KPw BI Provinsi Malut)

melaksanakan layanan kas titipan dan kas keliling. Hingga saat ini KPw BI Provinsi Maluku

Utara telah memiliki 2 kas titipan yaitu di Kota Labuha dan Kota Tobelo.

Kas Keliling secara rutin dilakukan oleh KPw BI Provinsi Maluku Utara baik di dalam

maupun di luar Kota Ternate guna menjangkau seluluruh wilayah Maluku Utara. Tantangan

yang dihadapi yakni kondisi geografis Maluku Utara yang merupakan wilayah kepulauan. Selain

menerapkan Clean Money Policy (Kebijakan untuk menyediakan uang layak edar), kegiatan kas

keliling juga bertujuan untuk menyediakan uang pecahan kecil kepada masyarakat tanpa harus

datang ke KPw Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Selama triwulan III 2017, Unit

Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Provinsi Malut telah melaksanakan 26 kali kas keliling baik

yang dilaksanakan di Kota Ternate maupun di Luar Kota Ternate. Pada bulan Juli 2017, kas

keliling tidak dilaksanakan akibat pasca hari raya Idul Fitri dan liburan panjang.

Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling di Maluku Utara

Pada triwulan III 2017, tidak ditemukan uang palsu dari setoran Bank ke Unit

Pengolahan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara sama halnya

dengan triwulan sebelumnya. KPw BI Maluku Utara terus melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian

uang rupiah guna meningkatkan awareness masyarakat terkait peredaran uang palsu di

Provinsi Maluku Utara. Sosialisasi biasa dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar

(baik modern maupun tradisional), pusat pendidikan seperti universitas dan sekolah atau

kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Bank Indonesia juga melakukan publikasi tentang ciri-

ciri keaslian uang rupiah melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Sumber: Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Maluku Utara

56

5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai

Perkembangan transaksi pembayaran nontunai di Maluku Utara yang tercermin dari

transaksi pada layanan kliring perbankan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara

tahunan, nominal transaksi kliring tercatat mengalami kontraksi sebesar -7,34% (yoy) pada

triwulan III. Sementara itu, layanan RTGS di Maluku Utara semakin gencar seiring dengan

pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan akan akses keuangan digital yang kian tinggi.

5.2.1 Perkembangan Kegiatan Kliring

Jumlah transaksi nontunai di Maluku Utara tercatat mengalami pertumbuhan sebesar

33,83% (yoy) pada triwulan III. Angka ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan triwulan II yang

tercatat sebesar 33,86% (yoy). Secara nominal, Transaksi nontunai melalui fasilitas kliring pada

periode triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp 226,54 miliar, turun signifikan dari triwulan

sebelumnya yang tercatat 21,72% (yoy) menjadi -7,34% (yoy) (Grafik 5.2).

Grafik 5.2 Perkembangan Kliring di Maluku Utara

Menurunnya nominal transaksi melalui kliring di Maluku Utara (yoy) ditengarai karena

menurunnya kegiatan masyarakat dalam menggunakan fasilitas kliring berkaitan dengan

turunnya konsumsi rumah tangga akibat pergeseran puncak konsumsi di triwulan II 2017.

Sumber: UnitOperasional SP KPw BI Maluku Utara

57

Tabel 5.2 Perkembangan Cek/ BG Kosong di Maluku Utara

Sementara itu, rasio cek dan bilyet giro (BG) kosong masih kembali meningkat pada

triwulan III. Pada triwulan II tercatat sebanyak 41 cek dan bilyet giro kosong yang dikembalikan.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan triwulan II yang hanya tercatat sebaanyak 6 lembar saja.

Secara tahunan, pertumbuhan nominal cek dan bilyet giro kosong meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya dari 0,06% (yoy) menjadi 0,64% (yoy). Adapun rasio jumlah cek/BG

kosong terhadap cek/BG yang diserahkan pada triwulan III 2017 adalah sebesar 0,66%, naik

dari rasio triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,09% (Tabel 5.2).

5.2.2 Perkembangan Kegiatan RTGS

Pertumbuhan transaksi nontunai dengan layanan jasa RTGS di Maluku Utara terus

mengalami kenaikan pada triwulan III 2017. Secara jumlah transaksi, terjadi kenaikan volume

transaksi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 374 kali menjadi 535 kali pada

triwulan III. Apabila dilihat secara tahunan, terjadi perlambatan pada triwulan III yang hanya

mencatatkan pertumbuhan sebesar 95% (yoy). Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan

dengan triwulan II yang tercatat tumbuh sebesar 217% (yoy). Secara nominal, pada triwulan III

transaksi layanan RTGS tercatat sebesar Rp340,97 miliar naik dibandingkan triwulan II sebesar

Rp272,59 miliar. Angka ini menunjukkan pertumbuhan pada triwulan III naik dari 53% (yoy)

menjadi 61% (yoy). Pertumbuhan ini sejalan dengan membaiknya kinerja keuangan dan kondisi

Sumber: Unit Operasional SP KPw BI Maluku Utara

58

korporasi dibeberapa sektor yang berdampak dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan

transaksi nontunai high value.

Permintaan terhadap tenaga kerja pada triwulan berjalan diperkirakan meningkat

yang terindikasi dari peningkatan SBT Penggunaan Tenaga Kerja SKDU

Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya petani masih mengalami

peningkatan, namun demikian, terdapat perkiraan peningkatan harga dan

penurunan pendapatan dalam 3-6 bulan mendatang yang berpotensi

menurunkan kesejahteraan.

BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN

KESEJAHTERAAN

“Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara

Masih Dalam Tingkat yang Baik”

TPT

5,33%

NTP

101,77

60

6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan

Pada triwulan berjalan, diperkirakan penggunaan tenaga kerja akan mengalami

peningkatan ditandai dengan saldo bersih tertimbang (SBT) perkiraan Survei Kegiatan Dunia

Usaha (SKDU) yang mencatatkan nilai positif 1,63%. Penambahan tenaga kerja diperkirakan

akan berasal dari skctor perdagangan, hotel dan restoran serta keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan.

Grafik 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK Maluku Utara

Berdasarkan data BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami

penurunan dari 66,19% pada Agustus 2016 menjadi 63,65% di Agustus 2017 (Grafik 6.1).

angkatan kerja pada Agustus 2017 sebanyak 516,2 ribu orang. Dengan angkatan kerja

terbanyak berada di Kota Ternate yang mencapai 97,8 ribu orang. Pada triwulan laporan,

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru mengalami kenaikan menjadi 5,33% dibanding

periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,01% (Tabel 6.1). Peningkatan TPT pada

triwulan laporan mengindikasikan bahwa saat ini situasi sedang sulit untuk mendapatkan

pekerjaan atau masih menunggu pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang

dimiliki. Namun, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang selalu berada diatas rata-rata

nasional diharapkan mampu memberikan dampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.


61

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2017, penyerapan tenaga kerja

paling besar terjadi pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan,

yaitu sebanyak 199 ribu orang atau sebanyak 40,72% dari angkatan kerja (Grafik 6.2).

Kemudian diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan yang menyerap

sebanyak 107 ribu orang atau sebanyak 21,89% dari angkatan kerja. Berdasarkan data

historisnya, saat ini Maluku Utara sedang mengalami pergeseran penyerapan tenaga kerja dari

sektor utama, yakni sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan

menuju sektor-sektor sekunder dan tersier seperti sektor industri pengolahan, sektor konstruksi,

dan sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi.

Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara (ribu jiwa)

Grafik 6.2 Jumlah Tenaga Kerja pada Lapangan Pekerjaan Utama di Maluku Utara (ribu jiwa)

Feb Agsts Feb Agsts Feb Agsts

763.3 773.18 782.4 792.5 801.9 811.0

519 513.6 530.7 524.5 557.1 516.2

Bekerja 490.2 482.54 512.5 503.5 530.3 488.7

Pengangguran 28.8 31.06 18.2 21 26.8 27.5

244.3 259.58 251.7 268 244.7 294.8

67.99% 66.43% 67.83% 66.19% 69.48% 63.65%

5.56% 6.05% 3.43% 4.01% 4.82% 5.33%

TPAK

TPT

2015 2016Indikator

Penduduk 15 Tahun Keatas

Angkatan Kerja

Bukan Angkatan Kerja

2017



62

6.2 Tingkat Kesejahteraan Daerah

Kesejahteraan masyarakat di area pedesaan terpantau stabil. Pada Oktober 2017,

Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara tercatat sebesar 101,77, mengalami kenaikan

dibandingkan bulan sebelumnya (Grafik 6.5). NTP Maluku Utara mengalami peningkatan

0,12% bila dibandingkan dengan September 2017 yang tercatat sebesar 101,65. Kenaikan NTP

Maluku Utara mengindikasikan bahwa secara relatif tingkat kemampuan/daya beli petani

meningkat. Sementara itu, inflasi pedesaan Provinsi Maluku Utara tercatat sebesat -0,34% atau

mengalami deflasi yang disebabkan turunnya indeks pada empat kelompok pengeluaran, yaitu

kelompok Bahan Makanan, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau,

kelompok Sandang, serta kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara Grafik 6.4 NTP per Subsektor di Maluku Utara

Pada triwulan laporan, tercatat bahwa NTP Maluku Utara salah satu yang tertinggi di

Kawasan Timur Indonesia (Tabel 6.2). Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kesejahteraan

masyarakat pedesaan khususnya petani di Maluku Utara masih dalam kondisi yang relatif baik.

Sehingga, meskipun mengalami stagnansi NTP, namun kesejahteraan petani di Maluku Utara

sampai dengan periode laporan masih terjaga.


63

Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Kawasan Timur Indonesia

Di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, Indeks Keyakinan

Konsumen pada Oktober tercatat sebesar 133,6 atau meningkat 4,34% dibandingkan

September. Meningkatnya Indeks keyakinan konsumen terutama dipicu oleh peningkatan

kepercayaan terhadap ketersediaan lapangan kerja pada 6 (enam) bulan yang akan datang.

Berdasarkan data BPS Maluku Utara, rata-rata upah/gaji sebulan buruh/karyawan/pegawai

pada Agustus 2017 sebesar 2,76 juta rupiah. Jumlah ini diprediksi akan mengalami kenaikan

pasca penetapan peningkatan Upah Minimun Provinsi (UMP) oleh Pemprov Maluku Utara

sebesar 17,4% pada tahun 2018. Peningkatan ini diperkirakan dapat mendorong daya beli

masyarakat yang terkonfirmasi dari survei konsumen Maluku Utara Oktober 2017. Pada

komponen Kondisi Keuangan Konsumen, indeks perkiraan pengeluaran untuk konsumsi dalam

3 (tiga) bulan yang akan datang sebesar 170 atau naik 18,60% dari bulan sebelumnya.

Dari sisi ketimpangan, berdasarkan data BPS, terdapat kecenderungan penurunan

ketimpangan pengeluaraan penduduk Maluku Utara yang terindikasi dari menurunnya gini ratio

dari 0,326 pada semester II tahun 2016 menjadi 3,322 pada semester I tahun 2017 (data

dipublikasi Maret 2017). Penurunan gini ratio mengindikasikan kesuksesan program-program

pemerintah dalam mengatasi ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

Peringkat Provinsi NTP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

102.78Nasional


64

65

Perekonomian Malut pada triwulan I 2018 diperkirakan tumbuh melambat

dibandingkan dengan triwulan IV 2017 dan berada pada kisaran 6,7% (yoy) – 7,1%

(yoy) dengan kecenderungan bias ke atas.

Sementara itu, inflasi pada periode triwulan I 2018 diproyeksikan akan sedikit

meningkat dari pada triwulan IV 2017 dan berada pada kisaran 3,0% - 3,4% (yoy).

a

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN

“Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melambat

dengan inflasi yang rendah”

Proyeksi Ekonomi

Triwulan I 2018

6,7% -

7,1%

Proyeksi Inflasi

Triwulan I 2018

3,0%

-

3,4%

66

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan I 2018 diperkirakan tumbuh melambat

dari triwulan berjalan dan berada pada kisaran 6,7% - 7,1% (yoy) dengan kecenderungan

bias ke atas. Dari sisi permintaan, pelambatan pertumbuhan ekonomi diakibatkan oleh PMTB

yang diperkirakan melambat karena belum adanya tambahan pembangunan smelter baru di

tengah penambahan kuota ekspor biji nikel yang kurang signifikan, Di samping itu, dampak

Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pilkada) tingkat provinsi tahun 2018 dapat mempengaruhi

kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi di bidang ekonomi dan politik sehingga mempengaruhi

ekspektasi para pelaku usaha. Perlambatan juga diakibatkan oleh kinerja ekspor dalam negeri

dan net ekspor antar provinsi yang melambat ditambah dengan impor luar negeri yang

mengalami peningkatan pertumbuhan. Di lain sisi, perlambatan ekonomi tersebut masih dapat

ditahan oleh konsumsi rumah tangga yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ditambah

dengan konsumsi pemerintah yang juga mengalami akselerasi.

Dari sisi penawaran, melambatnya pertumbuhan dipengaruhi oleh perlambatan di sektor

jasa administrasi pemerintahan yang memiliki sumbangan terbesar ketiga bagi perekonomian

Maluku Utara. Selain itu, sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan juga mengalami

perlambatan terkait dengan kuota ekspor dan pembangunan smelter. Perlambatan di sektor-

sektor tersebut dapat ditahan oleh akselerasi dari dua sektor utama yakni sektor pertanian dan

sektor perdagangan. Selain itu, sektor konstruksi juga berperan dalam menahan perlambatan

pertumbuhan perekonomian.

Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya

67

Pilkada yang akan dilaksanakan pada 2018 diperkirakan telah memiliki andil dalam

akselerasi konsumsi rumah tangga di awal tahun. Namun, di lain sisi, pilkada dapat membuat

penurunan PMTB yang diakibatkan oleh penurunan ekspektasi pelaku usaha terhadap kondisi

perekonomian. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank

Indoneisia yang menunjukkan penurunan index saldo bersih ekspektasi kondisi usaha yang

menurun dari 155 ke 148. Hal ini diperkirakan akan terjadi sampai dengan berakhirnya masa

pemilihan umum. Penurunan ekspektasi tersebut diakibatkan oleh kecenderungan bergantinya

pemimpin SKPD dan arah kebijakan setelah gubernur terpilih memimpin pemerintahan.

Apabila tidak ada smelter nikel baru yang beroperasi secara komersial pada tahun 2018,

pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diproyeksikan akan tumbuh sebesar 6,3% - 6,7%. Dilihat dari

sisi permintaan, pertumbuhan tahun 2018 masih didorong oleh konsumsi rumah tangga,

konsumsi pemerintah dan PMTB yang diperkirakan mengalami akselerasi dibandingkan tahun

sebelumnya. Dilihat dari sisi penawaran, pertumbuhan di dorong oleh sektor-sektor utama

Maluku Utara yang mengalami akselerasi yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan.

Sektor administrasi pemerintahan diperkirakan akan sedikit melambat diakibatkan oleh efek

pilkada. Selain itu, sektor pertambangan juga diperkirakan akan melambat karena efek

relaksasi ekspor bijih nikel tahun 2017 telah berakhir.

7.1.1 Sisi Permintaan

Perlambatan perekonomian yang dilihat dari sisi permintaan, salah satunya diakibatkan

oleh PMTB yang diperkirakan melambat seiring dengan realisasi pembangunan jumlah tungku

smelter yang masih di bawah rencana. Hal ini ditambah dengan ekspektasi pelaku usaha

cenderung turun dikarenakan efek pilkada 2018 dimana pelaku usaha akan menahan investasi

sampai dengan berakhirnya masa pilkada.

Kegiatan ekspor baik luar negeri maupun antar daerah diprediksi mengalami

perlambatan. Hal tersebut merupakan efek lanjutan dari belum disetujuinya tambahan kuota

ekspor biji nikel kecuali pada BUMN pertambangan yang ada di Maluku Utara dan mundurnya

panen komoditas utama. Walaupun, terdapat upaya intensif pemerintah daerah beserta

beberapa pengusaha perikanan untuk mendorong pelaksanaan ekpor produk perikanan

langsung dari Maluku Utara, namun diperkirakan hal ini belum dapat mengimbangi perlambatan

yang diakibatkan ekspor biji nikel.

68

Perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat ditahan oleh terjaganya

pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada level yang tinggi, dimana hal ini dipengaruhi oleh

masa panen komoditas utama khususnya cengkih yang diperkirakan mundur sampai triwulan

ini. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan terjaga pada kisaran 6,8% - 7,2% (yoy).

Kondisi ini juga didukung dengan kecenderungan perbaikan harga komoditas cengkih, fuli, pala,

dan kopra yang diperkirakan terus membaik pada awal tahun 2018 sehingga berdampak positif

pada pendapatan masyarakat Maluku Utara. Selain itu, konsumsi pemerintah diperkirakan

mengalami kenaikan karena mulai direalisasikannya pembangunan power plant Ternate dan

Malifut di awal tahun 2018.

7.1.2 Sisi Penawaran

Apabila dilihat dari sisi penawaran, sektor administrasi pemerintahan diperkirakan

melambat karena mundurnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

tahun 2018 oleh DPRD sebagai akibat dari lebih besarnya fokus yang diberikan ke pilkada.

Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga diperkirakan mengalami

penurunan. Selain karena imbas lanjutan dari perlambatan administrasi jasa administrasi

pemerintahan, perlambatan dari sektor ini juga sebagai akibat lanjutan dari mundurnya panen

komoditas utama yang mengakibatkan konsumsi masyarakat terhadap produk dari sektor ini

mundur ke triwulan II 2018.

Perlambatan juga terutama akan terjadi pada sektor penawaran. Pada tahun 2017.

Beroperasinya smelter dari 2 perusahaan penambang nikel menjadi kunci utama rekor

akselerasi sektor ini. Pada tahun 2018 khususnya pada 2 triwulan perdana, efek beroperasinya

kedua smelter ini akan menghilang dan belum ada smelter baru lagi yang siap beroperasi

sehingga akselerasi dari sektor industri pengolahan akan terhenti. Di samping itu, meningkatnya

jumlah pelaku usaha olahan kelapa di Sulawesi Utara menyebabkan pelaku olahan kelapa di

Maluku Utara gulung tikar akibat kesulitan mencari bahan baku produksi.

7.2 Outlook Inflasi Daerah

Tekanan inflasi Maluku Utara pada triwulan I 2018 diperkirakan akan mengalami

peningkatan dibanding inflasi triwulan berjalan yakni berada pada kisaran 3,00% (yoy) –

3,40% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, tekanan inflasi inti (core) dan kelompok makanan

harga bergejolak (volatile food) pada triwulan I 2018 cenderung mengalami kenaikan.

69

Sementara inflasi untuk kelompok harga yang ditentukan pemerintah (administered prices)

diperkirakan mengalami penurunan.

Pada kelompok inflasi inti, diperkirakan terdapat sedikit kenaikan dikarenakan kenaikan

konsumsi masyarakat sebagai dampak dari kenaikan UMP dan panen komoditas utama yang

mundur sampai pada triwulan ini. Hal ini didukung oleh hasil survei konsumen yang dilakukan

oleh Bank Indonesia yang menunjukkan kenaikan ekspektasi inflasi. Selain itu, kenaikan inflasi

juga dipengaruhi oleh efek pilkada 2018 yang efeknya telah mulai dapat dirasakan di awal

tahun.

Tekanan inflasi pada kelompok volatile food yang diperkirakan mengalami sedikit

peningkatan yang lebih diakibatkan di sisi supply yaitu pada produksi dan distribusi bahan

makanan. Dari sisi demand, konsumsi bahan makanan diperkirakan akan cenderung stabil.

Gangguan produksi bahan makanan diakibatkan oleh karena curah hujan yang tinggi yang

ditambah dengan terdapat tanggul yang mengalami kerusakan di sentra produksi padi di

Halmahera Utara. Rusaknya tanggul mengakibatkan sebagian besar petani di area terdampak

memutuskan tidak menanam padi pada musim tanam ini sampai dengan diperbaikinya tanggul

yang mengalami kerusakan. Gelombang tinggi yang terjadi seiring dengan meningkatnya curah

hujan, turut memberbesar tekanan inflasi pada bahan makanan berupa ikan yang menjadi

komoditas konsumsi utama. Selain itu, jalur distribusi barang juga diperkirakan akan terganggu

karena tingginya gelombang ditambah dengan jalur distribusi darat yang rawan longsor.

Pada kelompok administered prices, tekanan inflasi diperkirakan berkurang seiring

menghilangnya efek kenaikan jasa pengurusan STNK dan kenaikan tarif PDAM. Namun

demikian, potensi tekanan dari inflasi administered prices diperkirakan masih muncul dari

rencana kenaikan cukai rokok pada awal tahun 2018 serta efek kenaikan angkutan udara pada

libur akhir tahun.

Tekanan inflasi ini diperkirakan dapat ditahan oleh beberapa rencana aksi yang

dilakukan oleh pemerintah yaitu antara lain dengan peningkatan konektivitas pengangkutan

komoditas bahan pangan strategis melalui penyediaan angkutan bersubsidi berupa truk dan

kapal sewa. Selain itu, peningkatan produktivitas tanaman pangan dilakukan melalui

ekstensifikasi dan pembudidayaan tanaman pangan dan tanaman hortikultura penyebab inflasi

seperti padi, aneka cabai, aneka bawang, dan sayur-sayuran. Hingga awal triwulan berjalan,

program-program tersebut telah memberikan dampak pada terjaganya level inflasi pada tingkat

yang rendah. Selain itu, mulai diaktifkannya kembali kerjasama segitiga emas (Kota Ternate,

70

Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Halmahera Barat) dapat menjaga pasokan di Kota

Ternate sebagai pusat konsumsi oleh kabupaten/kota disekitarnya. Dengan demikian, risiko

tekanan inflasi karena distribusi dapat diminimalisisr. Selain itu, meningkatnya produksi

komoditas tersebut menjadikan ketergantungan Kota Ternate pada pasokan dari luar provinsi

juga semakin berkurang.

Inflasi tahun 2018 diproyeksikan berada di 3,9% - 4,3%. Walaupun diperkirakan

meningkat dari inflasi tahun sebelumnya, namun masih memenuhi target nasional sebesar

3,5% ± 1%. Naiknya inflasi di dorong oleh kenaikan inflasi inti yang diakibatkan oleh kenaikan

agregat demand karena semakin membaiknya perekonomian Maluku Utara. Kondisi ini juga

mempengaruhi inflasi volatile food yang diperkirakan juga mengalami kenaikan. Walaupun

produksi dan distribusi bahan makanan masih menjadi tantangan utama karena kondisi

geografis yang merupakan wilayah kepulauan, namun telah terdapat langkah nyata yang

dimotori oleh TPID sehingga inflasi volatile food dapat semakin ditekan meski diperkirakan

sedikit mengalami kenaikan. Oleh karena itu, peningkatan peran TPID mutlak diperlukan untuk

dapat menurunkan volatilitas bahan makanan. Inflasi tahun 2018 dapat ditekan oleh kelompok

administered prices karena diperkirakan tidak terdapat kenaikan tarif listrik dan harga BBM

serta gas.

November 2017 · 2017-11-22 · sebagai pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di ... Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Tembakau dan Rokok ... Jasa Kesehatan

Documents