NOTA KEUANGAN

NOTA KEUANGAN

DAIT

BAIUCAIUGAN AIUGGARANPENDAPATAN DAN BET.ANJA NEGABA

TAHUN tg83/tg84

I

BEPUBTIK INOOTUESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL . , . . .

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I . UMUM

BABII. PENDAPATANNASIONAL

2.1. Pendahuluan2.2. Perkembangan pendapatan nasional menurut lapangan usaha2.3. Perkembangan pendapatan nasional menurut jenis peng-

gunaan .

BAB III. HARGA, GAJI DAN UPAH ..

3.1. Pendahuluan3.2. Perkembangan hargt. . .

3.2.1. Indeks harga konsumen Indonesia.3.2.2, Harya beberapa barang konsumsi utama . .3.2.3. Indeks harga emas dan valuta asing.3.2.4. Harga barangdarang ekspor . . . . . .3.2.5. Indeks harga perdagangan besar di Indonesia . . . . .3.2.6. Indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/

konstrul(si

3.3. Gaji dan upah di berbagai sektor ekonomi

BAB IV. HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL

4.1. Pendahuluan4.2. Kebijaksanaan di bidang perdagangan luar negeri .. .. . . ....

4.2.1. Kebija-ksanaan di bidang elapor. . . . .4.2.2. Kebijalsanaan di bidang impor . . . .

4.3, Perkembangiul neraca pembayaran dalam tahun 798211983

4.3.1. Ekspor4.1.2. lmpor4.3.3. Pengeluaran jasajasa (netto) . . . . .4.3,4. LaIu lintas modal dan transfer .

Halaman

xiii

xvii

I

l f

1515

22

27

2737

3r36384453

56

56

60

6063

6367

69

697 l8695

4.4. Perkiraan neraca pembayatan dalam tahun 1983/1984 ""'

4.4 . 1 . Perkiraan nilai ekspor bukan minyak

4.4.2. Perkiraan nilai impor bukan minyak '

4.4,3. Perkiraan pencrimaan minyak bersih termasuk LNG

4.4.4. Perkiraan Pos lainnYa

BAB V. MONETERDANPERKREDITAN IO1

lldruun

95

95999999

5.1. Pendahuluan5.2, Jumlah uang bcredar dan sebab*cbab perubahannya ' ' ' ' ' ' '

5,3, Dana dan kredit Perbankan

5.3.1. Dana Perbrnkan . . . . . . . .

5.!.1,1. DePosito berjangka

5.3.1.2. Tabanes dan Taska

5.3.1.3. Sertifiklt dePosito

5.3.2. Pembcrian kedit Perbankan

Pemberian kredit menurut sektor perbankan.

Pembcrian kredit menurut scktor Pemerin-

tah dan sektor swaste . . . "Pembcrian kredit pcrbankan menunrt sektor

ekonomiPernberian kcedit petbankan menurut Dati I ' ' '

Pemberian fugdi1 inv6strd

Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal

Kerja Permanen (KltKP), Kredit Kecil (KK)'

Kredit Candak Kulak (KCK) dan Kredit

Pemilikan Rumah (KPR) 131

5.4. Lembaga{embage keuangan ' ' 1'+o

5.3 .2 . r .5 .3 .2 .2 .

5 .3 .2 .3 .

5.3.2.4.5 .3 .2 .s .5 .1 .2 .6 .

1 0 1

t02108

108

t12116I l 8

118

119

120

724728131

5.4.1. trmbaga keuangan perbankan

5.4.2. trmbaga keuangan bukan bank

5.4.3. Perasuransian . '. . .

5 .4 .4 . Pasa r mode l . ' . . . .

5.5. Perkiraan jumlah uang beredar dan kredit ruplah perbankan

tahun 1983/1984

BAB VI. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA . . ' " '

ll

140r42143r47

148

150

1506.1. Pendahuluan

6.2. Pelaksanaan APBN 1982/198 3

RingkasanPenerimaan dalam negeriPenerimaan pembangunanPengeluaran rutinTabungan PemerintahPengeluaran pembangunan

6.3. Rencana APBN 198 3/ 1984

6.3.1. Penerimaan dalam negeri

6.3 .1 .1 .6 .J .1 .2 .6 .3 .7 .3 .6 .3 . r .4 .

Pajak langsung di luar minyakPajak tidak langsungPenerimaan dari sektor minyakPenerimaan bukan pajak

Penerimaan pembangunanPengeluaran rutin

6.3.3.1. Belanja pegawai6.3.3.2. Belanja barang6.3.3.3. Subsidi daerah otonom6.3.3.4. Bunga dan cicilan hutang6.3.3.5. Laintain pengeluaran rutinTabungan PemerintahPengeluarur pembangunan

. 7 1 1

7.2.2.7 .2 .3 .

7 .3 .1 .7 .3 .2 .7 .3 .3 .7 .3.4.7 .3 .5 .

PenanianIndustri

llalanran

156

156rs976+r68172772

176

r85

r86794199200

200203

207207209270

270

277217226

23r

237237

237247246

254

254295311332360

6.2 . t .6.2.2.6.2.3.6.2.4.6 .2 .s .6.2.6.

6.3.2.6 .3 .3 .

6.3.+.6.3.5.6 .3 .6 .Pengawasan keuurgan negara .

BAB VII. PERKEMBANGAN PRODUKSI DALAM NEGERI7.1. Pendahuluan7.2. Sarana produksi

Penanaman modalPembinaan dunia usahaTenaga kerja dan transmigrasi

7.3. Produlsi

Penambangan dan energPerhubungan dan pariwisataPekerjaan umum

lu

Hahmen

37'

37!

BAB VITI. XESEJAHTERAAN, HUKUMDANHANKAMNAS

8.1. Pcndahuluen8.2. Agama8.3. Pendidikan dan kcbudryeoE.4. Kcschatan dan keluarga bcrcncen. . , .E.5. Kescjrhtcrun sosial . .8,6. Hukum dan pcrundangtndangan .8.7. Pcrahanen kcamsngn8.8. Bentuen pembsngunen de.tdt8.9. Penerugur

375,81,89403+6410411+L5

tv

Tabel II.1

Tabel II.2

Tabel II.3

Tabel lI.4

Tabel II.5

Tabel II.6

Tabel II.7

Tabel IIl.l

Tabel III.2

Tabel III.3

Tobel IIL4

Tobel III.5

Tabel nI.6

Tabel IIL7

Tabel IILS

DAFTAR TABEL

hoduk domestik bruto, 1969 _ 1981 ( atas dasar harga yangberlaku ).

Produk domestik bruto, 1969 - f9g1 ( atas dasar harqa kons_tan tahun t97t') . .

Produk domestik Uruto, fCZo - lp;;

Peranan masing-masing lapangan usaha dalam produk domes_tik bruto, 1969 - 7981

Penggunaan ptoduk domestik bruto, 1969 - 19gl ( atas da _sarhargayangberlaku ) . . . . .

Penggunaan produk domestik bru to , 7969 - I 9g 1 ( aras da -sar harga konstan tahun lg73 ) .

Peranan masing-masing jenis penggunaan produk domestikbruto, 1969 - 1981 .

Persentase kenaikan indeks biaya hidup di Jakarta danindeks harga konsumen Indonesia , 1969/lgZO - tg|Z/tglj .

Indeks harga konsumen Indonesia , 1979/LggO - lggl/lgSj

Indela umum harga konsumen di 12 kota di Indonesia,1979/t980 - 7982/1983

Harga rata*ata bcras mu menengah, gula pasir, tepungterigu da$ tekstil di beberapa kota besar di Indonesia,1973/1974 - 1982^983

Harga valuta asing di Jakarta, 1969/1970 - tg\Z/tglj .....

Harga dan indek emas sefta kurs dan indeks rata-rata devisalaedit dan devisa umum di Jakarta, 196911970 - tg82/t983.

Harga dan indeks beberapa barang ekryor di Jakarta,1969/1970 - 1982/7983

Harga beberapa barang elspor qtema di pasar intemasional,

Halaman

t6

l o

zt

? l

l )

37

5 v

28

t't

4 l

+)

1969/1970 - 7952t7983 48

Tsbcl III.9

Trbcl III.10

Tabcl III.I l

Tsb€l 1tr.12

Tabel ltr.13

Tgb€l IV.l

Tabcl IV.2

Tabcl IV.3

Tabel lV.4

Tabe I lV.5

Tabel IV.6

Tabel lV'7

Tabel V.l

Tabel V.2

Tabel V.3

Tsbel

Tsb€l

Hergr bcbcroPa buengr973/1974 - 7982/1983

di pasa,r London,

Angka indek harge pcndagangan besar lndoncsia,

1976 - 7982

Angka indeks harge perdagangen besar bahan bangunan/

konstuksi di Indonesia menurut jenis, 1976 - 1982 ' ' ' ' ' ' '

Upah minimum dan maksimum di berbagai se ktor'

1981 - 1982

Upah minimum dan maksirnum dalam nilai riil di berDagai

sektor, 1981 ' lgaz

Neraca pembayarat, 196917970 - l982lL98l

Nilai ekspor, 1969 I 197 O - 19821 1983

Harge bctr€rapa barang ekspor di pasar 'iunia,

r969tr970 - 798211983 .. ..

Nilai impor tanpa minYak meriunr! golongan barang,

r969tr970 - 198217983

Komitrnen banruan luar negei, 116911970 - 198211983 "'

Realisasi banoan program dan proyek,

19691r970 - 1982/1981

Perkiraan neraca pembayaran, 1983 1 1984

Jumlah uang beredar, 1969/1970 - 1982/1983

Sebeb-sebab perubahan jumlah uang beredar,

r969tr970 - r98alr983 . . . .

Jumlah uang beredar dan deposito dalam nilai riil'

7969tr970 - 1982/1983

Dana perbankan, l972tl97l - 19821198t

Deposito berjangka, Tabanas dan Taska,

1969/1970 - 1982/7983 . . .

Helemrn

52

54

) )

58

r04

105

109

113

59

72

75

83

87

96

97

100

103

v.4

v.5

vr

v.6

v.7

Tabel

Tabel

Tabel V.8

Tabel V.9

Tabcl V.t0

Tabel V.ll

Tabel V.t2

Tabel V.rJ

Tabel V.14

Tabel VI,l

Tabel VL2

Tabel VL3

Tabel VI.4

Tabel VI.5

Tabel VI.6

Tabel VI.7Tabel VI.8

Tabel VI.9

Sertifi kat deposito bank-bank, 197 IKredit perbankan menutut sektor

- 1982

Pemerintahdan sektor

tlalsman

r77

121

165

swtsta, 1969/t97O - tgBZ/1983

Kredit perbankan menurut sektor ekonomi,r969tr970 _ 7982tr983

725Kredit rupiah perbankan menurut Dati I dan sektor ekonornitidak ter,masuk kredit lzsember rg81 - Juli 1gg2 . . ,*tu"*

Bank Indonesia, De -

. 130Kredit investasi menurut sektor ekonomi.1969/1970 _ 1982/1983 . . . . r32Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Ke{a permanenyang disetujui, 1973/1974 _ tgl2/tgs3 . . .-.':.i, B6Kredit Kecil, 197+n975 _ tg82/ tg83 139Dana Investasi dari sektor asuransi, 1969 _ lggl . . 144Jumlah uang beredar dan kredit perbankan,1969/7970 _ 1983/7984

u9Perbandingan tabungan pemerintah dan bantuan luar negeriterhadap anggaran pembangunan, lglgttgTl _ lgl:'/lgg'4. . 1j5IkhtisarApBN, 7g6g/tg7o _ r9l2/tgg3 160Penerimaan dalam negeri, semester I lggl/1gg2 dan1982/7983

Penerimaal dalam negeri menurut sektor, semester I798t/rg92 dn tg82/1-963 . . rc7

Pengeluaran rutin, semester I lggl/tgg| dan l98Z/ lgg3 . . . . t6g

17+

L t )

179

787Penerimaan dalam negeri, 1969/1970 _ lgl3/1g84

vii

H

Trbcl VI.10

Trbcl VLll

Trbcl VI.l2

Trbcl VI.13

Tabcl VL14

Tabcl Vt.15

Trbel Vt.15

Tabcl VI.17

Trbcl VI.r8

Tabcl VI.r9

Tebcl VL2O

Tebel VII.I

TsbcMI.2

Tebel VII.3

Tebcl Vil.4

TobeML5

Tabcl VIl,5

TrbcMI.T

Ildemrn

191

L95

20r

202

204

205

208

2r2

217

228

230

Pcncrimsan pajak langsung, 196911970 - 19831198+ , , . . . .

Pcncrimaan pajak tidak langsung, 196911970 - l98tll984 .

Pcncrimaan ncgara dari sektor minyd<,r969n970-lgE ngw

Penerimran bukan pej*,196911970 - 198311984

Bantuan luar negeri, 1969ll970 - f983/f984

Pcngeluaran rutin, 1969 l l97 O - l98l l 1984

Belanje pegewai, 196911970 - 198311984 .

Tehrngan Pcmerinrah, 1969 lt97o - l98rl 1984

Pengclueran panbangunan, 196911970 - 19831198+ . ' . . . .

Hasil pcmcrikaur khusus proyek-proyek PELITA'1969n970 - t9811r982

R€ncana 4nggoran p€ndapaten dur belanja negara,1983/1984

Proyekaroyck penirnirman modal ddam negeri yang telahdisetujui Pemcrintah menurut bidang usaha,1968- r982 t r983 . . . . .

Proyek-proyck penanam4n modal ddem negeri yang men-dapat fasilitas masa bcbas pajak dan Perangseng, 1968 sampaidengan Agusnrs 1982 . . ,

Proyek-proyek pcnenamen modal delam ncgeri yang teldtdisctujui Pemerintah menurut lokasi usaha,1968-198217983. . . . .

Proyek-proyek penanaman modal asing yurg telah disetujuiPcmerinuh menurut bideng useha, 1967 - 198211983 . .. . .

Proyck-proyck penanaman modal asing yeng telah disentjuiPemerintalr menurut lokasi u stha, 1967 - 198211983 " . . . .

Proyekaroyck pcnanaman modal asing yaflg teleh disetujuiPemerintalr menurut ncgara asd, 1967 - 198211983 '......

Jumlah dan simpenan koperasi, L969 - 1982

233

2t5

218

2t+

237

239

24'

vlll

Tabel VILS

Tabel VII.9

Tabel VII.r0

Tabel VII.1l

Tabel VII.12

Tabel VILI3

Tabel VII.r4

Tabcl VIL15

Tabel VILI6

Tabel VII.t7

Tebel VII.18

Tabel VII.19

Tabel VII.20

Tabel VII.2l

Tabel VIL22

Tabel VII.23

Tabel VII.24

Tabel VII,25

Tabel VII,26

Tabel Yil.27

Tabel VfI.28

Jumlab BUUD dan KUD seluruh Indonesia menurut propinsi,1974 -1982 . . . .

:^:l1y* fndonesia dan kepadatannya pada tahun 1971serta proyeksinya sampai dengan tahun r9s2 .. . . . . . .- . . .

Hasil penempatan ransmigran, 1969/1910 _ lgBZ/tgB3 . . .Produksi beberapa hasil pertanian rerpentrng, 1969 _ lggT . .Areal panen dan produksi beras, 1969 _ lgglLuas panen Bimas dan Inmas padi, Lg6g _ lgglPenyaluran kredit Bimas dan Inmas padi,1971/1972 _ 1981/L982

Luas panen dan produksi pal awija, 1969 _ 798f

flyduran kredit Bimas palawija,r973/7974 - 1982/1983

Luas panen.dan produksi hort ikut tura, 1969 _ 1981 . . . . . . .Penggunaan pupuk untuk taniunan pangan, 1969 _ 19g1 . . .Penggunaan pestisida untuk tanirmen pangan, lg6g _ 19gl . .Produksi beberapa hasil perkebunan nkyzt, t969_ 19gt . . .

1:**l b-eberapa hasil perkebunan besax swasra,

7969 - r98r

Produki beberapa hasil perkebunan negan, 1969 _ 19g1 . . .Volume ekspor hasil utama perkebunan, 1969 _ 19g1 . . . . .Nilai ekspor hasil utama perkebunan, 1969 _ 19glPengusahaan hutan, sampai dengan Desem ber 1 9g 1 . . . . . . . .Produksi dan ekspor kayu, 1969 _ 1981 .,,:^Ti:1t:^*ry-dalam persenuse daripada volume eksporRaw, 1970 _ 198r .Areal penghijauan dan reboisasi, lg g/tgl| _ lgBUlgBZ.

267

267

Halaman

245

248

253

255

257

)<7

262

262

263

263

266

266

268

268

269

272

275

275

Trbel VIl.29

Trbel Vll.30

Tgbel VIl.31

Trbel VII.32

Tabcl VlI.33

Tabcl VIl.34

Tabcl VIl.35

Tabcl MI.36

Tabcl VtI.37

Tabcl VII.38

Tabd VlI.39

Tabel VII.40

Tabel VII.41

Tabel VII,42

Tabel VII.43

Tabel VII.44

Tabel VII.45

Trbel VII.46

Tabel VII.47

Tab€l V[.,16

Tgbt{ M1.49

Populasi ternak, L969 - l98l

Produlsi daging, tclur dan susu, 1969 - r98r

Volurne ekspor temxk den hasil-htsilny41969 - 198r . . . . .

Nilai ekpor temak dan hasil-hasilnya, 1969 - l98l

Produksi ikut, 1969 - 1981 .

Jurnlah pcrahu penangkap ikan, 1970 - 1981 .

Volume dan nilai ekspor hasil-hasil pcrikanan, 1969 - l98l. .

Harge dasar padi dan gabah, 797417975 - 19831198+ . . , . . .

Pengadaan beras dalam negeri dan impor,r970tr97r - r98'/1982

Harga boas kualitas menengah di beberapa kota beser,r974tr975 -t98y7982.

Bcberapa hasil industri, 796911970 - l98l/ 7982

Bebcrapa hasil industri logam dast, 19691197o - l98l/ l9B2 .

Beberape hasil industi kimia dasar, 1969ll970 - l98ll1982 .

Bebcrapa hesil aneke indusui, 196911970 - l98lll982 . . . . .

Produksi dan ekspor minyak mentah,1969 ̂97 0 - rg8v 1982 .

Volumc pcngilangan minya.k mentah,r969tr970 - 198r/7982.

Produksi dan p€manfraan gas bumi, 19741197 5 - 198111982

Produksi dan elspor tinuh, 196911970 - l98ll1982 . . . . . . .

Produksi dan ekspor bijih nikel,1969|1970 - 1981tr982.

Produksi derr ekspor konsenrat tcmbaga,l972lr97l - 198U1982

Produlai dan elapor pasir besi,

Heleman

278

27E

zEO

280

28'

283

285

288

288

292

296

299

303

,07

31 t

314

314

,17

320

t20

t23l970lt97t - 1981/1982

33r

t34

334

Tabel

Tabel VJI.IO

Tabel VlI.St

vIJ,52

Tabel VII.5 3

Tabel VII.54

Tabel VII.55

Tabel VII.56

Tabel VII,57

Tabel VII.58

Tabel VII.59

Tabel VII.60

Tabel VII.61

Tabel VII.62

Tabel VII.63

Tabel VII.64

Tabel VII.65

Tabel VIL66

Tabel VII.67

Tabel VII.68

Tabel VII.69

Tabel VII.70

Produksi batu bara, 1969/1970 _ tglt/lglzProduksi dan penjualan dalam ncgeri logam emas,1969/1970 - 7987t7982

fi,{1fit.n*;"Aan dalam negeri dan ekspor logam perak,1969/1970 _ 1981/7982 . : . . .Produksi dan ekspor bauksit, 1969/1970 _ tgSl/IgB2 . . . . .Produksi dan ekspor batu granit, 197 3 _ i.9alProduksi bahan galian, 7g7Z _ lgglHasil pelaksanaan proyek_proyek tenaga listrik,7974/7975 - 7981/7982 . . . .

Produksi, penjualan, daya tersatenaga ristrik, 1 e z zi tsi tj#?il: j:l 1"."':::'-:Armada angkutan jalan rayt, 1969 _ 1gg7Pemakaian jasa kereta api, 1969 _ I98lRehabilitasi di bidang perkeretaapian,7969/r970 - 1987/1982

Armada pelayaran niaga nusantara , 1969 _ IgglArmada dan muatan pelayaran samudera, 1969 _ lggTArmada dan muatan pelayaran lokal, 1969 _ 19g1Hasil pengerukan pelabuhan, 1969119:l} _ tgBl/IgB2

}::l^i:il fisik pembangunan fasilitas pelabuhan,

1969/7970 - 1982t7983

Hslsmrn

323

325

325

3?7

327

328

330

336

339

339

t+3

343

346

347

350

350

353

354

Relrab.ilitasi/pembangunan fasilitas keselamatan peleyaran,1972t7973 - 7981/7982 . .

Penerbangan sipil dalam negeri, 1969 _ l98lPenerbangan sipil ke luar negeri, 1969 _ lggl

Jumlah unit telepon, 1969 _ I9g2

Pernakaian jasa telekomunikasi, 1969 _ lgg2

xl

H

Tabel VII,71

Tabel VII.7 2

Tabel VII.7 3

Tabel VIl.74

Tabel VII.7 5

Tabel VIII.I

Tabel VIII.2

Tabel VIII.3

Tabel VIIL4

Tabel VIII.5

Tabel VIIL6

Tabel VIII.7

Tabel VIII.8

Tabel VIll.9

Tabel VIII.10

Arus lalu lintas pos dan giro, 1969 - 1987

Perkembangan di bidang patiwisata, 7969 ' 798L

Pembangunan di bidang pengairan,1969/7970 - 7982/1983.

Pembangunan perumahan rakyat oleh perumnas,

r978tr979 - 7982t7983

Pembangunan di bidang bina marga"

196911970 - 1987/7982

Jumlah jemaah htji,7969/1970 - 7982/198!

Pembangunan di bidang pendidikan sekolah dasar,

t973/7974 - 1982/7983

Penyediaan sarana pendidikan,1969tr970 - 1982/1983.

Jumlah Puskesmas, Balai pengobatan dan BKIA,

197 3 t797+ - 1982/1.983.

Hasil-hasil kegiatan usaha kesehatan sekolah,

1969/1970 - 798r/1982.

Jumlah beberapa jenis tenaga kesehatan,

7973/797+ - 798r/1982

Jumlah akseptor baru yang dicapai menurut metode

kontrasepsi, 1 969/197 0 - I98l 1 1982

Jumlah klinik, personalia dan petugas lapangan keluarga beren-

canr, 1969 / 197 O - l98I /1982

Jumtah jam siaran televisi menurut jenis siaran,

r969t1970 - 798217983 . .. . .

Jumlah studio, stasion pemancar, Pesawat televisi, luas daerah

dan iumlah penduduk dalam daerah pancaran TVRI,

1969 /1970 - 198211983 . . . . . .

Halaman

,57

357

362

367

370

379

38+

387

39r

393

39s

401

402

4t7

418

xl l

DAFTAR GRAFIK

HalamanGrafik I.l

Grafik II.l

Grafik III.I

Grslik UL2

Grafik III.3

Grafik III.4

Grafik III.5

Grafik IV.l

Grafik IV.2

Grafik IV.3

Grafik IV.4

Grafik IV.5

Grafik IV.6

Grafik IV.7

Grafik IV,8

Grafik IV.9

Beberapa indikator ekonomi Indonesia, Juni 1969 _Septernber 19BZ . .

Produk domestik bruto, 1969 _ 1981 .Indeks umum biaya hidup di Jakarta,1969 /7970 -7978 /7979 . . . . . . .

Indeks umum harga konsumen Indonesia.1979t1980 - 1982/7983

Indeks harga konsumen Indonesia menurut kelompok,1978/1979 - 1982/1983

Harga emas dan valuta asing, tg7+/lg7S _ lgS}tlgg3

1+

18

29

Harga barang-barang ekspor, 7969/1970 _ lg82/lgg3 . . . . .Nilai ekspor keseluruhan, tg6g/tg7} _ 1gl2/t983 . . . .

l]t1 :UrO* barang-barang utama dan lainnya,1969/1970 _ 1982/1983

):l1: :_*:ry. minyak, barang urama dan barang lainnya,

1987/7982 _ 7982/7983

Nilai ekspor kayu, karet dan barang lainnya,1969/7970 _ 1982/1983

Iltl:U:O* minyak kelapa sawit, kopi dan tembakau,7969/1970 - 1982/1983

)],il l-n* tanpa minyak menurut golongan barang,

1969/1970 - 7952t7983

llr:i i*r. tanpa minyak menurut golongan barang,

1981/1982 - 7982/1983

Nilai impor beberapa barang konsumsi,1969/1970 - 7982/1983

30

33

I J

50

78

79

80

81

82

90

97

92

f i

I]ti irnp- beberapa bahan baku/penolong,

1969/1970 - 1982/7983

xl l l

Halaman

Grcfik IV.10

Grafik IV.l1

Grafik V.t

Grafik V.2

Grafik V.3

Grafik V.4

Grafik V.5

Grafik V.6

Grafik V.7

Grafik VI.l

Grafik Vl.2

Grafik Vl.3

Grafik VI.4

Grafik VI.5

Grafik VI.6

Grafik VI.7

Grafik VI.8

Nilai impor beberapa barang modal,

1969/1970 - 7982/1983

Realisasi bantuan program dan ptoyek,

196911970 - 1982/7983

Kredit rupiah Perbankan, jr:mlah uang beredar dan dana

perbankan, 1969lI97O - 198211983

Dana perbankan, 197211973 - 7982/7983

Deposito berjangka, 7969/7970 - 198211983

Kredit rupiah perbankan menurut sektor Pemerintah dan

sektor swasta, 196917970 - 1982/1983

Kredit rupiah perbankan menurut sektor ekonomi,

796911970 - 198211983

Kredit investasi yang disetujui perbankan,

7969/7970 - 7982/1983

Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen yang

disetujui, 197 311974 - 198217983

Real isasi APBN, 1969/1970 - 1982/1983

Penerimaan negara, 1981/1982 - 7982/7983

Penerimaan dalam negeri, 198l/1982 - 198211983 . ' " "

Pengeluaran negara, 1981/1982 - 1982/1983

Perbandingan penerimaan negara dalam APBN dan

REPELTTA, 7969 | 197 0 - 7983 / 79 8+

Perbandingan pengeluaran negara dalam APBN dan

REPELITA, 1969/r970 - 1983/7984

Perbandingan penerimaan dalam negeri dalam APBN

dan REPELITA, 7969/197O - 1983/L984

Perbandingan penerimaan dalam negeri menurut Persentase di

dalam pelaksanaan PELITA I, II dan III

9+

98

106

111

115

123

127

13+

r ) t

L ) I

166

766

770

182

183

188

189

xrv

Grafik VI.9

Grafik VI.IO

Grafik VI.l1

Grafik VI.l2

Grafik VI.l3

Grafik VII.I

Grafik VII.2

Grafik VII.3

Grafik VII.4

Grafik VII.5

Grafik VlI.6

Grafik VII.7

Grafik VII.8

Grafik VII.9

Grafik VII.I0

Grafik VII.I1

Grafik VII.I2

Grafik VIL13

Penerimaan dalam negeri, 1969/ lgTO _ lg83/1g}+

Pengeluaran rutin ,1969/1970 - lgS?./1g84

Perbandingan tabungan pemerintah dalam ApBN danREPELITA, 1969/1970 _ 1983/1984

Dana pembangunar,, 1969/ tgl O - tggi,l tgg4

Pengeluaran pembangunan, 1969 | lg7 O _ lgl3/ lg}4 . . . . .Penanaman modal dalam negeri yang telah disetuiui pe_merintah, 1968 - l98Z/1983

Halarnan

r90

206

? t l

274

2t8

240

240

258

2,70

273'r.7 0

284

289

Penanarnan modal asing yang telah disetujui pemerintah,1967 - 1982 /7953 . . . . . . . .

Areal panen dan produksi beras, 1969 _ 19g1

Nilai ekspor hasil utama perkebun a,n, 1969 - IISIProduksi, volume dan nilai ekspor kayu, 7969 _ lggl . . . . .Produksi daging, telur dar susu, 1969 _ Iggl

Produksi ikan, 1969 - 1981

Pengadaan beras dalam negeri dan impor,1970/7977 - l98t/198?

Produksi perakitan mobil dan plat seng,r975/7976 - 1987/7982

Produksi pipa baja dan besi beton, tgl5/tg|6 _ tgll/1982Produksi pupuk urea dan semen, t975/7976 _ lggUlgl|- ..Produksi kertas dan ban kendaraan bermotor,1975/1976 - 7987/1982 . . . . 304hoduksi tekstil dan benang renur,7975/7976 - t981/1982 . . . .

Grafi k VIL14 Produksi sabun cuci dan tapal gigi,197s/7976 _ 7987/1982

Grafik VII.I5 Produksi dan ekspor minyak mentah,

308

3757975/7976 - 798tn982

xv

300

300

304

308

-

Halaman

Grafrk VII.16 Produksi dan pemanfaatan gas bumi,

1975/1976 - 198117982

Produksi dan ekspor timah,7975/I976 - 1981/1982 '

Produksi dan ekspor bijih nikel, 197 5ll97 6 - t98l lt98z

Produksi dan ekspor konsentrat tembaga,

t975tr976 - 1981/1982

Armada pelayaran niaga nusantara , 1969 - 1981

Hasil pengerukan pelabuhan, 1969/1970 - 1981/1982

Hasil-hasil pembangunan jembatan,

1969/r970 - r98r/7982

Grafik VII.17

Grafik VII,18

Grafik VII.19

Grafik VII.20

Crafik VII.21

Grafik YIl.22

315

319

319

5 Z l

340

34+

xvl

Lampirrn

Iamphan

lampiran

Iampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Perkiraan Penerimaan Negara Tahun Anggaran198311984

Anggaran Belanja Rutin 1983/1984 diperincimenuut sektor/sub sektor . .

Anggann Belanja Pembangunan 7983 /t984diperinci menurut sektor / sub sektor (ranpabantuan proyek dan kredit ekspor) . . . . . . . . .

N.ilai rupiah bantuan proyek / reknis dankedit ekspor 1983/198+ diperinci menurursektor / sub sektor . .

Rancangan Undang-undang Republik IndonesiaNomor Tahun 1983 tenrang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggar-an 7983/ 7984

llnlaman

+27

433

436

430

3b

xvu

BAB I

UMUM

Gambaran mengenai wujud masa depan bangsa yang diinginkan, tersusun dantertuang dalam pora umum pembangunan Nasionar yarig merupat<an usaha nyata di darammelaksanakan amanat dan cita-cita perjuangan b"ngr" irenegakkan masyarakat Indonesiayang adil dan makmur berdasarkan pancasila. pemiangurrrn Nasional yang telah menjadikeputusan sejarah bangsa di daram mengisi kemerdekaan, ditetapkan d"r"m 6rrisg"ris Bira.Haluan Negara sebagai kesepakatan segenap rakyat Indonesra. peraksanaan pembangunanNasional dilakukan secara beitahap dan sambung-menysmbung daram rangkaian pelitasebagai suatu kesatuan yang terpadu secara serasi- tihrprn*"i

"pr' sedemikian ini tiada laindimaksudkan sebagai'suatu proses usaha ,"-.-,n".r.iu, meningkatkan taraf hidup dankesejahtcraan rakyat serta meretakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahapberikutnya.

Repelita III memasuki tahun akhir pelaksanaannya. perita I terah berhasil meletak-kan dasar-dasar yang kuat bagi pert'mbuhan ekonomi, p.tita Il telar, berhasil pula mening-katkan produksi dan pemerataan pembangunan, dan Repehta III ditandai dengan kegiatan_kegiatan yang lebih menampakk"n pem..itar.r dan citr" keadilan yang ditempuh terutamamelalui delapan jalur pemerataan. Hasil-hasil yang dicapai telah menambah keyakinan akankebenaran hakekat dan cara serta tujuan p.-b"ngin"n.'

Meningkatnya pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran dari kemajuan.Kenaikan.pendapatan perkapita Indonesia sehingga mengangkat bangsa Indonesia ke dalamgol.onsan bangsa yang berpenghasilan m.n.ng"h, i-.I"h -e"n"mbah cerih wajah p..u"ng.,*nIndonesia. pertumbuhan ekorrataandisegarabidango,*i#.il',1"1";.1Ti,L1',XrtiTn,i.",ffi T,Tff :iiH;meningkatnya dayabeli dan produktivita, ,"br!i"n besar masyarakat serta meluasnyapasaran produksi yang pada gilirannya zkzn menjelma ke dalam pertumbuhan ekonomi yangserasi dan seimbang Di sisi rain pemerataan berarti memberikan rangsangan positif bagrketerlibatan aktif masyarakat dalam melaksanakan dan menerima kembali hasil pem-bangunan. Kenyataan ini telah memperkaya pengalaman se;arah pembangunan bangsa dinegara-negara berkembang. t..:":111 itu kestabilan yang mendapat tempat utama padamasa program stabilisasi dan rehabilitasi dan awal pelita I, tetap menjaii prasyarat dantumpuan kebijaksanaan bagi berhasilnya oembangunan.

Pertumbuhan ekonorstrate gi yan g sarin g m engisi Ji llilrT "i.

j ;:.ffi :'"H,if.T:1ri* rfi ,fl

;T'""j;

I

sebenarnya dan dengan demikian akan tetap melandasi kebijaksanaan pembangunan.Stabilitas politik dan stabilitas ekonomi adalah saling mcnunjang dan merupakan kesatuanyang tak terpisahkan sebagai unsur-unsur penentu stabilitas nasional, pembangunan ke-hidupan politik dilaksanakan selaras dengan kemajuan di bidang ekonomi, sosial dan bu-daya. Pemilihan Umum sebagai perangkat demokrasi dan menjadi tugas dan tanggung jawabnasional orde Baru, unruk ketiga kalinya telah dapat disclcnggarakan tlalam bulan Mei 19g2.Pemilihan umum yang telah terselenggara dengan baik itu, mencerminkan adanya pe-ningkatan kesadaran dan kedewasaan masyarakat di dalam mcnegakkan mckanisme demo-krasi berdasarkan Pancasila.

Merenung ulang sejarah kehidupan politik masa lalu menunjukkan, bahwa asas selainPancasila senantiasa cenderung mengundang kerawanan-kerawanan yang menjurus kepaciaperpecahan bangsa. Pancasila sebagai falsafah hidup dan dasar ncgara telah tlisepakati harustetap menjadi moral perjuangan bangsa Indonesia, Dalanr hubungan ini penyederhanaar.wadah dan pembaharuan isi atau semangat dari sistem multi partai menjadi sistem ke-partaian dengan satu asas Pancasila adalah sejalan dengan maksud tersebut, yang ditujuadalah sistem kepartaian yang tidak lagi mengutamakan kepentingan golongan atau ideolog;tertentu, melainkan berorientasi kepada program pembangunan yang nengutamakan ke-pentingan dan kesejahteraan rakyrt banyak dan menempatkan persatuan clan kesatuannasional di atas segalanya.

Atas dasar Pemilihan Umum 1982 itu terbentuklah Majelis permusyawaratan Rakyatyang bersidang pada bulan Maret 1983, Sidang tersebut merupakan peristiwa pentingkarena yang dicapai adalah kcsepakatan nasional yaitu Garisgaris Besar Haluan Negaraserta ketetapan'ketetapan lainnya, kesepakatan yang mempunyai arti strategis bagi ke-langsungan Pembangunan Nasional, serta menantlai berakhirnya Repelita III dan dimulainvaRepelita lV.

Bahwa pembangunan harus memperhatikan modal dasar kekayaan bangsa danTanah Air serta menyadari faktor-faktor dominan yang membatasinya, meletakkan ren-cana pembangunan sejak awal pada sifatnya yang bertolak pada kenyataan dan kemampuanyang ada. Usaha mencegah menurunnya taraf hitlup rakyat serta menghindari terjadinyatitik balik perekonomian yang tidak dikchcndaki tiada lain berarti perlunya rlempertahan-kan tingkat pertumbuhan pembangunan yang memadai. Penyediaan sejauh mungkin dana-dana pembangunan dari dalam negeri, peningkatan penerimaan negara, penghematan penge-luaran negara, pengembangan dunia usaha, terselenggaranya mekanisme pasar yang ter-kendali dan bcrtumpu pada Trilogi Pembangunan merupakan kcbijaksanaan yang telah terus.menerus dilaksanakan oleh Pemerintah agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang optimaldan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien.

t

Pembangunan ialah pertumbuhan dan perubahan. Ini berarti pembangunan tidakhanya mengatasi masalah yang ada, memberikan hasil-hasil yang diinginkan tetapi jugamelahirkan persoalan-persoalan baru sebagai akibat wajar dan tak terhindarkan a"ri ,u"a.,proses sejarah yang sangat luas jangkauannya dan banyak dimensinya. Tunrutan penang_gulangan masalah baru muncul dalam tingkatan derajat yang rebih tinggi manfaatnya bagiperbaikan nasib bangsa. Dalam cakupan ini akan terdapat keserarasan pandangan bila pem-bangunan tidak dilihat sebagai proses sesaat, akan tetapi sebagai ,.rrlr,u y"ng berkemtangdalam kerangka sasaran yang telah dan hendak dicapai.

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menempatkan manusia serain sebagaitu';u an pembangunan yakni meningkatnya kesejahteraan dan kehidupan rakyat juga se,kaligus sebagai pelaku pembangunan. Manusia Indonesia yang sehat, cerdas dan berbudrluhur merupakan modal pembangunan yang paling menentukan. Unsur terpenting di dalampengembangan sumberdaya manusia adalah pendidikan. pendidikan yang tidak hanyamengambil bentuk formal, tetapi meliputi semua kegiatan yang dapat meningkatkan pe-ngetahuan, kemampuan, ketrampilan bangsa secara luas. pendidikan dan pernbangunanterlihat hubungannya tidak hanya dari pengaruhnya yang positif berupa meningkatnyaproduktivitas kerja, akan tetapi akan sangat membantu berhasilnya program keiuargaberencana dan menekan arus urbanisasi.

Berpangkal pada pendidikan nasional yang berdasarkan pancasila, usaha_usahapendidikan diarahkan untuk rncningkatkan muru pendidikan, pemerataan kesempatanbelajar dan sejauh mungkin disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Dalam RepelitaIII ini sektor pendidikan mendapat perhatian yang besar. Meningkatnya pembiayaan pem-bangunan untuk sektor pendidikan rebih besar dari sektor rainnya, menunjukkan ikiikadnyata Peme rintah untuk membenahi dan membang'n sumberdaya manusia ini. Khususnyauntuk memenuhi kebutuhan gxru yang meningkat, maka dalam tahun 19g2l19g3 telah diangkat 85 550 orang guru kelas dan 23.700 orang guru agama. Kemudian dalam rangkaperluasan dan pemerataan kesempatan belajar, maka serama tahun 1gg2/rgg3 terah dar,sedang dibangun 22.6oo buah gedung SD baru, sehingga rebih banyak lagi tempat berajaryang tersedia bagi anak usia sekolah dalam tahun ajxzn L9g3/19g4. pembinaan SekolahMenengah Pertama dan Atas dilaksanakan antara lain melalui pernbangunan 1,000 gedungsMP baru dan 150 gedung SMA baru. unruk pembinaan pendidikan Tinggi di sr-pi'gpembangunan kampus baru dari 11 buah universitas, diperruas dengan pembangu.r"n ,u"n!kuliah, ruang laboratorium, perpustakaan serta pembangunan rumah dosen. Sementara irurehabilitasi gedunggedung sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi terus dilakukan.Pembinaan pendidikan kejuruan dilaksanakan antara lain dengan pembangunan/rehabilitasi/perluasan gedung sekolah disertai dengan pengadaan peralatan praktek serta penyediaanbuku pelajaran.

H

+

Sumberdaya manusia dikembangkan bersama-sama dengan usaha pengerahandana-dana pembangunan sebagai faktor-faktor strategis pembangunan. Sumber-sumberpembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan dapat berasal dari dalam negeri dan dari luarnegeri. Dana dari dalam negeri meliputi tabungan Penrerintah dan tabungan masyarakat.Tabungan masyarakat jumlahnya bergerak meningkat sejalan dengan laju pembangunan.Sumber-sumber dana pembangunan dalam Repelita III senantiasa diusahakan untuk di-tingkatkan, sesuai dengan prinsip mengutamakan sumber pembiayaan pembangunan darrdalam negeri.

Sasaran pentingnya rneningkatkan taraf hidup rakyat, keterbatasan dana dalamnegeri dan memperhatikan tingkat produktivitas faktor sumberdaya pembangunan, me-leukkan dana dan bantuan luar negeri scbagai penutup kesenjangan hasil akhir peiryesuaiandari faktor-faktor tersebut. Danadana dari luar negeri atau devisa dikerahkan dan disalurkanmelalui kebijaksanaan neraca pembayaran untuk membiayai pelbagai kegiatan pernbangun-an.

Arti bantuan luar negeri sebagai pelengkap menampakkan diri pada peranannya yargmakin menurun Calam pembiayaan pembangunan, Pada awal Pelita I bantuan luar negerimerupakan 77,0 persen dari jumlah selurub dana pembangunan ApBN, sedangkan padaakhir Pelita II telah menurun menjadi 40,5 persen. Perkembangan bantuan luar negeri dalamRepelita-Repelita yang lampau, kini dan akan datang betapapun dibutuhkan untuk me-ningkatl<an laju perturnbuhan pembangunan, peranannyt haruslah tetap sebagai pelengkapdari dana pembangunan yang dihimpun dari dalani negeri.

Oleh sebab itu usaha-usaha terus dilakukan agar dana pembangunan dalam bentuktabungan Pemerintah setiap tahun dapat terus bcrtarnbah besar. Sebagai gambaran dapatdikemukakan bahwa untuk keseluruhan Pelita I tabungan Pernerintah baru berjumlahIip 569,4 rnilyar. Dalam Pelita II jumlahnya telah mcningkat menjadi Rp 5.832,0 milyaratau suatu kelipatan sepuluh kali lebih. Perkembangan tabungan Pcmerintah yang terusmeningkat nencerminkan kesungguhan tekad dan usaha Pemerintah untuk membangundengan mengutamakan kemampuan sendiri.

Peningkatan tabungan Pemerintah tidak terlepas dari kemajuan-kemajuan yangdicapai di sektor penerimaan dan pengeluaran negara. Mcmperhatikan perkembangan APBNsejak Pelita I menunjukkan jumlah penerimaan dan pengeluaran yang terus bertambah besarpada tingkatan yang berimbang. Pada awal Pelita I jumlah penerimaan negara baru sebesarRp 334,7 milyar. Pada akhir Pelita II telah meningkat jumlahnya menjadi Rp 5,3 trilyun.Kemudian pada tahun ke empat Repelita III volumenya direncanakan sebesar Rp 15,6trilyun, suatu jumlah hampir 50 kali dibandingkan dengan volumenya pada awal pelita I.Penerimaan negara yang terus berkembang ini dimungkinkan oleh adanya kestabilan,

5

pertumbuhan dan perluasan ekonomi, sebagai hdsil pembangunan. Akan tetapi resesi eko-nomi dunia yang berlangsung dewasa ini, terah mempengaruhi penerimaan dalam negeritahun 1982/1983, terutama penerimaan dari pajak perseroan minyak dan pajak ekspor.Kemungkinan pengaruhnya masih akan beriangsung sampai dengan tahun anggaran7983/1984- Dengan latar belakang permasalahan penerimaan negara tersebut di atas, makadalam tahun anggaran oa3/1984 Anggaran pendapatan dan Belanja Negara direncanakanberimbang pada jumlah sebesar Rp 16.565,4 milyar.

Sebagaimana diketahui penerimaan pajak perseroan minyak dan pajak ekspormerupakan penerimaan negara yang berasal dari kegiatan ekspor dan sangat ditentukan olehperkembangan nilai dan volume ekspornya. Resesi ekonomi yang melanda negara-negaraindustri maju serta negara-negara berkembang menyebabkan menurunnya permintaandan harga barang ekspor, minyak maupun komoditi lainnya.

Dalam tahun 80'an situasi minyak internasional berada pada kondisi yang tidakmenggembirakan yang terjadi karena adanya kelebihan penawaran di pasaran internasional,sehingga berpengaruh pada harga minyak di pasaran bebas. unruk mengatasi keadaandemikian maka negara-negara penghasil rninyak (opEC) memutuskan melakukan pembatas.an produksi dan pembekuan harga minyak. perkembangan keadaan tersebut telah mem.pengaruhi penerimaan dari sektor pajak perseroan minyak sebagai sumber penerimaann€gara yang terbesar. Apabila dalam tahun 1980/19g1, pajak perseroan minyak masihmenunjukkan peningLatan yang berarti, maka dalam tahun 19g1/19g2 menunjukkankenaikan 22,9 perse'dan dalam tahun 1982/1983 dianggarkan hanya meningkat dengan 5,7persen. Lesunya perekonomian dunia telah pula menekan permintaan ekspor dan hargakomoditi ekspor di luar minyak. Ekspor di luar minyak dalam tahun 7ggzll9g3 menunjuk-kan suatu penurunan dan sejalan dengan itu maka penerima.an dari pajak ekspor mengalamipula penurunan yang cukup besar.

Namun demikian Pemerintah akan terus mengusahakan agar penerimaan negara,khususnya penerimaan di luar minyak, dapat ditingkatkan dalam batas-batas yang me_mungkinkan. Kebijaksanaan di bidang penerimaan negara dalam setiap pelita walau berbedadalam sasaran dan menghasilkan perubahan pada komposisi penerimaan, akan tetapi tetapmerupakan jalinan kebijaksanaan vang utuh berlandaskan kepada Trilogi pembangunan-Dalam Repelita III kebijaksanaan di bidang penerimaan maupun pengeluaran negara disamping tetap mempertahankan fungsi APBN sebagai alat stabilisasi dan pembangunan, telahlebih ditekankan peranannya kepada usaha pemeraaan pembangunan dan hasilnya. Ke_bijaksanaan dasar di bidang pe'erimaan ialah meningkatkan penerimaan dari berbagai sektoryang telah ada serta perluasan sumber*umber baru penerimaan yang timbul dan ber_kembang sejalan dengan proses pembangunan. Kebijaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi

-

6

perpajakan bersama*ama dengan peningkatan administrasi pemungutan pajak, dilaksanakandi dalam kerangka pemeliharaan dua kepentingan yaitu tujuan pajak sebagai sumber pe.nerimaan negara dan sebagai perangsang sektor kegiatan dunia usaha.

Meningkaurya penerimaan dalam negeri hanya akan memberi arti bagi tersedianyadana pembangunan, yairu tabungan Pemerintah yang makin besar, apabila dilakukan peng-hematan di dalam pengeluuan rutin, Penghematan dan pengendalian di dalam pengeluaranrutin telah menjadi semakin penting lagi mengingat latar belakang perkembangan penerima-an negara yang kurang menggembirakan, sementara penyediaan dana pembangunan diusaha-kan dapat dipertahankan pada tingkat yang optimal. Akan tetapi penghematan dalampengeluaran rutin tersebut telah dan harus terus dibarengi dengan pengarahan, agar tercapaipemanfaatan yang efisien dan efektif dari dayaguna dana yang terbatas. pengendalian

pengeluaran rutin, penghematan dan pengarahannya, dilakukan dalam batas-batas yangwajar, tanpa mengabaikan fungsinya rnenunjang pelaksanaan rugas rutin pemerintah, me-layani masyarakat dan memelihara proyek-proyek hasil pembangunan. pengendalian dalampengeluaran pembangunan dilakukan melalui pengarahan yang lebih tepat agar ke-sinambungan pembangunan dapat terpelihara. Kenaikan harga pupuk dan pestisidapada 15 Nopember 1982 di samping dimaksudkan agar mendorong petani supaya me-lakukan intensifikasi khusus adalah juga sejalan dengan usaha menekan beban pengeluarannegara.

Dalam hubungan ini, adalah wajar apabila subsidi yang diberikan unruk berbagaikeperluan ditelaah secara mendalam dan dikaji manfaatnya dalam acuan penbangunan.Makin besar subsidi yang harus diberikan berarri nrakin berkurang tersedianya dana untukmeningkarkan kegiatan pembangunan. Dalam menentukan pilihan di mana terkait berbagaikepentingan, peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan seyogyanya menjadipertimbangan yang selalu diutamakan.

Di sisi lain perkembangan volume APBN dari tahun ke tahun dan dalam berbagaitahap perkembangan pembangunan menunjukkan betapa hubungan timbal balik antaraAPBN sebagai penggerak pembangunan dan pcrtumbuhan ekonomi sebagai sumber me-ningkatnya APBN, tetap menenrpatkan sektor keuangan negara pada kedudukannya yangamat penting dalam gerak perekonomian Indonesia, Sesuai dengan makna yang terkandungdalam Pasal 3 3 UUD 1945, ciri-ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia adalah me-ngembangkan bersama-sama tiga sektor penting; negara, koperasi dan swasta secara selarasmenuju penguasaan dan pemanfaatan sumbcr-sumber ekonomi, kekayaan alam, tanah danair untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu sektor koperasi dan swasta jugatelus ditingkatkan peranannya. Dalam hubungan ini koperasi sebagai bargun usaha yangsesuai dengan asas kekeluargaan dan gotong-royong masyarakat desa sebagaimana termaktubdalam UUD 1945, sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan pertanian dan

masyarakat desa, terus dibina dan .ikembangkan. peranannya telah menjadi sernakin pen-tlng karena pembangunan pertanian dan masyarakat desa secara terpadu, berangsur_angsurnamun pasti berarti mengangkat taraf hidup dari sebagian besar rakyat lnao-"n.riu- h.ningkatkan kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia ,isungguhnya menunjukkan bahwausaha pemerataan teJah dimulai pada titiknya yang paling menentukan sekaligus sebagarlangkah pertama transformasi ke arah indu strialisasi,

Koperasi Unit Desa sebagai pos terdepan penggerar swadaya masyarakat desa terusdibina dan ditumbuhkan. pengelolaan yang npemasaian dan sebagainya ditingkatkan mrkoperasi, Scmentara itu kopcrasr-xoperasr ptrar peranannya agar tampil menjadi kekuabahwa pemecahan masalah

!::*qr. akan sangat mempengaruhi laju perker_rbangan per_koperasian, maka starus LJKK telah dikembaigkan ."n1uai r.rur"t nn,., un'u',' il;g:.bangan Keuangan Koperasi (Peruni PKK) clengan maksud memberikal konsultasi di biJarrgmanajemen, perlasaran dan khus'snya membantu mengatasi kesulitan keuangan r.np"r"ri.Berkembang majunva koperasi rnembuka jalan bagi .,rui, p.-".r,""n langkah berikutnya,yaitu kesempatan anggota koperasi - krrur.rrny"

-k"um tani - untuk beriartisipasi dallmkegiatan ekonomi sekror modcrn d.ng"n car" membeli saham_saham perusahaan.

Perwujudan demokrasi ekonomi tercermin pula pada kebebasan warga negara untukmengembangkan potensi, inisiatif dan dayakreasi untuk -.ng"-bil bagian darari kegiatannsrha daiarn batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Di daram GBHN di-sebutkan bahwa pemerintah berkewajiban rremberikan pe,iga.alrrr.r dan bimbingan terhadappertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia us'ha;sebaliknya dunia usaha perru memberikan ,"ngg"p"-n terhadap pengarat,r,i a"n li.urng"r,serta pencrptaan ikrim tersebut dengan ke giatan-kegiatan yang nyata, sumbangan terbcsardalam rangka penciptaan ikrim usaha yang sehat ialah , kestabiran. Kegiatan dunia usaha';uga didorong pcrkembangannya crengan rangsangan-rangsangan yang diberikan melalu-keblakanaan fiskal' perkreditan ma,pun perdagangan. Dalam pada itu kewiraswastaan,keakhlian dan kemampuan usaha clari p.ngrr*h, iasional periu ditingkatk; ,.;i;;;"pengalihan pengeloraan usaha-usaha swasta asing ke tangan swasta nasionar dapat dipcrcepat,

Sementara itu, guna memecahkan ketidakselarasan di dalam masyarakat, karenaadanya bagian terbesar dari masyarakat bcraria dalam keadaan ekonomi yang lemah, makatcms dilaksanakan langkahJangkah untuk membantu, membimbing pcrtumbuhan danmeningkatkan kemampuan yang lebih besar dari gorongan ekonomi lemah. Bantuan kredityang tidak memberatkan, bantuan keahlian, d"n f,.r,yui.,hur, .iberikan agar supaya golong_1l ."I:no*i

lemah dapat berperan dengan rebih memadai dalam tata ekonomi Indonesia.Melalui program perkreditan telah diselenggarakan berbagar macam kredit dalam rangka

Sementara

pengadaaD

8

membantu golongan ekonomi lemah yang meliputi antara lain Kredit Investasi Kecil (KlK),

Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), dan Kredit Kccil yang pada bulan September 1982

telah mencapai jumlah sebesar Rp 2.725 milyar. Kredit untuk pedagang kecil atau para

bakul yang disalurkan melalui program Kreilit candak Kulak (KCK), sampai dengan bulan

y"ng ,"-" telah berjumlah Rp r 06 milyar dengan jumlah peminjan.r tidak kurang dari l0

iur, o."ng. Kemudian untuk membantu golongan nrasyarakat berpcnghasilan rcndah dalam

rnemenuhi kebutuhan akan perumahan prograur kredit diperluas dengan Kredit Pemilikan

Rumah (KPR) yang junrlahnya terus mcnunjukkan peningkatan'

Kesungguhantekat lPemcr intahdalamtrrendorongduniausahaser tapar t is ipas lyang

mrkin besar dari golongan ekonomi lcmah di dalanr peinbangunan tcrtuanF setara jclas

dalam Keputusan Presiden No. 14 A tahun 1980 yang disernpurnakan dengan Keputusar'

presiden No, 18 tahun 1981. Dalam kctentuan tersebut a tala lain ditentuken bahwa

pengadaan barang yang tliperlukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan

Usaha Milik Negara diutamakan untuk dilakukan oleh rekanan golongan ekonomi lemah

itu untuk mendorong kegiatan ekonouri dalam negeri dan menghemat devlsa'

barang sejauh mungkin mengutamakan hasil produksi dalam negeri

Meningkatkan produksi nasional seraya mempertahanl(an kestabilan mcrupakan

kerja besar dan memcrlukan Penanganan yang cermat Karena aPa yang dibangun sckarang

baru akan memberikan hasil dan manfaatnya di kemudian hari. I)i lntrra waktu tersebut

ketegangan moneter dan hetegangan stntktural dapat terjadi setiap saat sebagai akibat

meningkarnya permintaan moneler dalam masyarakar ' k t langkl ln harang d ln jas l perr t inp

,.r,"n*, faktor psikologis ketegaran hargn dan hhususnya bagi Indonesia ialah akibat

dari berbagai k.gon.anga.t konjungtlrral di tingkat internasional' Dengan demikian selalu

terbuka kenungkinan adauya benturan antara pcrtumbuhan dan stabilisasi-

Kebijaksanaan moneter dan produksi scjak Pelita l, bahkan sejak dilancarkannya

prugro- ,,"Lilir"si dan rehabilitasi pada tahun 1966 telah rnemberiktn hasil-hasil positif

inflasi telah dapat clikcndalikan berkat usahn yang sungguh-sungg-rh karena meyakini

kesrabilan merupakan jaminan utama bagi kelangsungan dan berhasilnya pembangunan'

pengalaman dimasl hmpl,u di mana inflasi telalr merusrk sendi-sendi ekouomi Indonesil

y"ng ,.h"t jelas akan menjadi penghalang obyektif bagi penggunaan intlrrsi untuk penbiaya-

an PemDangunan.

Dalam pada itu, uang beredar scbagai sumber ketegangan lroneter dikendalikan

dalam jumlah yang dapat mentlorong pertumbuhan ekonomi dan dalam batas yang aman

bagi terpeliharanya kestabilan Pertumbuhannya sejak Pelita I senantiasa menunjukkan

tingkatan yang lebih besar clari kcnaikan harga Kenyataan ini merupakan petunjuk nyata

bagi meningkatnya kepercayaan rnasyarahat terhadap mata uang rupiah' tumbuhnya eko'

nomi, pengelolaan yang memadai akan bahan-bahan kebutuhan pokok dan cepat EnggaP

)

terhadap berbagai krisis khususnya krisis ekonomi di luar negeri.

Pertambahan uang beredar meralui peningkatan volume laedit, sejak pelita I telahmendorong makin berkembangnya swadaya masyarakat dalam kegiatan produksi danperdagangan. Volume kredit perbankan pada bulan Maret 1969 baru berjumlah Rp 136,gmilyar. Pada akhir Pelita II telah r'eningkat menjadi Rp 5.640,1 milyar dan sampai dengansepternber 1982 jumlahnya telah merupakan 90 kali lebih dari posisinya pada Maret 19-69.Dibarengi dengan kebijaksanaan kredit selektif, kredit perbankan terah mendorong pem-bangunan, di samping menunjang pula usaha pemerataan dan pemeliharaan kestabilan.sebagian dari kenaikan kredit perbankan tersebut berasar dari meningkatnyr. danadanamasyarakat, ini berarti di samping ekspansi kredit tersebut tidak menimbulkan tekananmoneter' terjadi pula realokasi danadana masyarakat yang tidak produktif ke arah peng-gunaan yang produktif rnelalui kebijaksanaan kredit selektif,

Semenrara itu volume deposito berjangka yang merupakan jenis tabungan masya_rakai terbesar, pada bulan September 1982 telzhmencapai jumlah sebesar Rp g72,9 mrlyar -Pada bulan oktober 1968 i'3i11 saat dimurainya program tersebut jumrahnya baru sebesarRp 1,8 milyar' sedangkan Tabanas sampai dengan september 1982 terah berjumlahRp 410,1 milyar, suaru jumlah yang cukup berarti mengingat penabungnya. terutama terdiridari golongan masyarakat berpenghasilan menengah dan keci1,

Sumber dana pembangunan yang dalarn jangka panjang dapat merupakan sunrberpembiayaan pembangunan yang memadai ialah pasar modar. sebagaimana diketahui, fungsiutama pasar modal di Indoncsia adalah membantu terlaksananya usaha Iremerataan meraiuipenyebarluasan pemilikan saham perusahaan. I)engxn usaha_usaha pengembangan yangterus dilakukan, kegiatan pasar modal dari tahun ke tahun makin meningkat, t..c"r-io d"Jsemakin banyak'ya perusahaan-perusahaan yang memasarkan sahamnya melalui pasarmodal sanpai akhrr Nopember 1982 jumlah perusahaan yang telah mernasarkan salamnyamencapar 14 perusahaan melipr.rti lebih dari 39.540 ribu lembar saham bernilai Rp 94,7milyar' Kegiatan pasar modar ',uga akan ditingkatkan melalui penerbitan obligasi olehperusahaan-perusahaan, srratu kebijaksanaan yang kini tengah dengan seksama disiapkanoleh Pemerintah.

Seperti yang telah diketengahkan orch pemerintatr, kestabilan, khususnya kestabilanmoneter merupakan reflcksi adanya keseimbangan moneter, suatu keseimbangan di manapada sisinya yang lain ditopang oleh peningkatan volume procluksi dan perdagangan. Sta,bilitas mendorong pertumbuhan darr pertumbuhan memperkuat stabilitas. et* t.t"pipemeliharaan kestabilan dan menjaga kerangsungan pembangunan dewasa ini terah semakinsulit. Resesi ekonomi dunia yang terus berlangsung telah membawa pengaruh yang tidakmenguntungkan terhadap penerimaan ekspor Indonesia yang kemudian secara berantai

1 0

berpengaruh pula terhadap sektor anggaran negara dan kegiatan ekonomi di dalam negeri

pada umurmya. Meskipun demikian tingkat inflasi dalarn tahun 1982 telah dapat ditekan

dibawah 10 persen yaitu 9,69 persen, sedangkan untuk sembilan bulan pertama tahun

anggaran 198211983 tingkat inflasi baru mencepai 4,27 persen.

Semenrara itu pertumbuhan ekonomi yang rendah di negara-negara industri sebagai

akibat resesi telah menekan permintaan hasil ekspor Indonesia. Penerimaan ekspor minyak(termasuk LNG) dalam tahun 1982/1983 telah menurun sebesar US $ 3.300 juta dibanding-

kan dengan keadaan pada tahun sebelummya. Penurunan nilai ekspor minyak ini terjadi

karena adanya kesepakatan untuk menurunkan produksi minyak mentah oleh organisasi

negara-negara penghasil minyak (OPEC) sebagai usaha untuk mengatasi banjir minyak di

pasaran internasional. Gambaran yang kurang rnenggembirakan ini diikuti pula dengan per-

kembangan ekspor bukan minyak yang kurang cerah. Penurunan nilai ekspor bukan minyak

telah terjadi pada hampir semua barang. Nilai ekspor dalam tahun 1982/1983 diperkirakan

hanya berjumlah US $ 3.904 juta suatu jumlah yang lcbih kccil biia dibanding dengan

nilai yang dicapai pada tahun 1981/1982 yakni sebesar US $ 4,170 juta. Di samping karena

lesunya permintaan akan barang-barang ekspor Indcnesia, lebih rendahnya harga beberapakomoditi ekspor merupakan penyebab menurunnya ekspor bukan rninyak.

Dalam pada itu perkenrbangan ekonomi dunia mempunyai dampak yang berbeda

terhadap impor lndonesia. Dalam tahun 1982/1983 nilai impor bukan minyak diperkirakan

naik sebesar 4,9 persen, Sedangkan impor minyak meningkat dengan 6,0 p€rsen. Kenaikan

irnpor bukan minyak di samping disebabkan karcna meningkatnya kebutuhan akan bahan

baku/penolong dan barang moda.l yang diperlukan oleh industri dalam negeri adalah juga

karena masih berlangsungnya inflasi yang cukup tinggi di negara-negara industri. Adapunkenaikan impor minyak adalah berkenaan dengan impor peralatan untuk keperluan eks-plorasi dan impor minyak untuk kepcrluan konsumsi dalam negeri.

Menghadapi situasi melesunya perdagangan intcrnasional serta untuk mengimbangipenurunan devisa dari minyak, maka telah dianrbil serangkaian langkah-langkah kebijaksana-

an untuk mendorong ckspor bukan minyak, Kebijaksanxan ekspor tersebut yang tertuangdalam Peraturan Pemerintah No.l tahun 1982 mencakup kebijaksanaan yang sifatnya me-

nyelumh menyangkut bidang pengaturan jual beli devisa, tatacara ekspor, penl,cderhanaanprosedur pemberian fasilitas kredit ekspor, jaminan kedit ckspor dan asuransi ekspor,pungutan ekspor serta kebijaksanaan yang terbatas berupa pengkaitan pembelian Pemerintah

dari impor dengan ekspor bukan minyak.

Berbagai langkah kebijaksanaan untuk mendorong ekspor serta mengurangi berbagai

hambatan yang terjadi di dalam ncgeri akan sulit mcncapai sasaran yang dikehendaki tanpa

dibarengi dengan usaha pendekatan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan

negara rekan dagang Indonesia serta tercapainya suatu iklim perdagangan internasional yang

lebih sehat dan stabil, Untuk itulah Pemerintah telah mengadakan pendekatan ke pelbagai

l l

negara agar supaya semua rlntangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalamperdagangan Indonesia dengan negara rekan dagang Indonesia dapat dikurangi bahkandihapuskan. Ini merupakan negosiasi global yang mencakup pula perlunya peninjauankembali ketenruan tentang kuota ekspor, penentuan tarif yang wajar dan tindakan lainnyayang dapat merugikan penerimaan hasil ekspor Indonesia. Melalui kebijaksanaan-kebijak-sanaan dan langkahJangkah yang telah diambil rersebut di atas diharapkan ekspor Indonesiadapat nreningkat kembali, atau setidak-tidaknya tidak mengalami penurunan yang drastis.

Kebijaksanaan mendorong ekspor merupakan bagian integ.al dan tak terpisahkandari usaha industrialisasi jangka panjang di dalarn negeri. Antara keduanya terkait prosesvang bersambung. Ekspor yang berangsur-angsur ditujukan ke arah barang jadi dan imporyang mengarah ke barang modal pada asasnya adalah merupakan hasil kebijaksanaan pem-bangunan dalam rangkaian Pelita yang memadukan kebijaksanaan rnemajukan ekspor dankebijaksanaan mengembangkan industri, r)engan demikian pada saatnya dapat dicaparstruktur ekonomi yang lebih seirnbang, yaitu industri yang berkembang dan sektor pcrtanianyang tangguh, serta kenajuan di bidang penanaman modal akan dapat mengurangi ke-tergantungan ekononi Indonesia pada barang-barang impor. Suatu perekonomian yang tidaklagi peka terhadap kegoncanga' perekonomian internasional, di mana setiap kegoncanganberakrbat mempertajam kelemahan struktural ekonomi yang ad,a.

Ke arah struktur ekonomi yang lebih seimbang tlan stabil, sektor industri yang kuatmurlak diperlukan. Sektor industri dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yangsemakin mantap sebagai yang tercermin dari pertumbuhan sektor industri rata-rata sebesar14,4 persen setahun dalam periode 1970-1981. Kenaikan rersebut rerjadi pada produksiberbagai cabang industri yang meliputi sektor aneka industri, kimia dasar dan losam dasarscmentara itu penyebaran pembangunan industri ke luar Jawa dan pembinaan inc,ustri kecilyang telah dilakukan selama ini terus dilanjutkan dalam rangka mcwujudkan pemerataandrn memper luas kesempa tan ker ja .

Tegak tahannya sektor industri harus ditopang oleh pemasaran akan hasit-has nya,dan yang tcrakhir ini ditentukan oleh dayabeli masyarakat luas yang bersumber terutamadari peningkatan produksi sektor pertanian. produksi pertanian menunjukkan perkembang-an yang nyata. Volume prodlrksinya terus meningkat, sementara persentase dukungannyaterhadap produksi nasional berangsur berkurang yakni dari 46,9 persen dalam tahr:n 1969menjadi 29,5 persen pada tahun r981. Dalam hubungan ini, maka beras sebagai hasil per.tanian terpenting terus ditingkatkan produksinya dalam rangka- meningkatkan penghasilanpetani dan swasembada beras serta mengingat peranannya yang penting terhadap kestabilanharga. oleh karena itu Pemetintah dari tahun ke tahun seralu menetapkan tingkat hargadasar gabah yang lebih tinggi dari rahun sebelumnya. Sehubungan dengan itu mulai 1Pebruari 1983 harga dasar gabah kering giling yang dijual petani ke Koperasi Unit Desa

72

(KUD), dinaikkan Rp 10,- per kg, vakni dari Rp 135,_ per kg menjadi Rp i45,_ per kg.selanjutnya ha-rga dasar gabah kering giling dan harga dasar beras yang dijual oreh KUD keBulog, masing-masing dinaikkan dari Rp 146,- per kg menjadi Rp 156,_ per kg dan Rp 214,-per kg menjadi Rp 238,- per I'g. Daram pada itu produksi beras pada tahun 198i telahmencapai 2'2,3 juta ton atau suatu kenaikan sekitar 10,5 persen di atas produksi tahun 19g0sebesar 20,2 juta ton.

Sejalan dengan kemajuan di sektor pertanian, sektor lainnya terdorong berkembang.sektor bangunan menunjukkan perkembangan yang paling mengesankan. sektor ini telahnaik rata-rata sebesar 15,5 persen dalam sebelas tahun terakhir ini. Sementara iru sektorpertambangan dan energi khususnya masih tetap memainkan peranan penting sebagaisumber penerimaan negara dan devisa.

setelah melalui beberapa kari perita berangsur-angsur diharapkan dapat dicapaisuatu perekonomian yang bercirikan struktur ekonomi modern yaitu dimana sektor jasa-jasaperdagangan, lembaga keuangan dan sebagainya akzn memberikan sumbansan terbesarterhadap produksi nasional, menyusul sektor industri. Sementara sektor pertanian sekaliounakan terxs ditingkatkan produksinya hznya akan merupakan bagan kec dari prodtrksinasional.

Secara keseluruhan produksi nasional riil daram tahun 19g1 telah meningkat dengan7,6 persen. Kenaikan produksi nasional riil sebesar 7,6 persen tersebut, terutama adarahkarena adanya kenaikan yang menonjor pada sektor listrik, gas dan air minum. sektor initelah meningkat dengan 15,4 persen, Iebih tinggi dari sektor-sektor rainnya. perkembanganini kiranya sejalan dengan usaha pcmerintah dalam rangka program listrik masuk desa_dengan memberikan pelayanan yang lebih luas pada masyarakat terutama di daerah pedesa_an. Apabila dilihat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 19?0 sampai dengan tahun 19g1.rnaka secarz ratl-rata. menunj'kkan peningkatan sebesar 7,9 persen setahun. Dibandingkandengan tingkat perrumbuhan tata-rata penduduk dalam periode yang sama sebesar 2,jpersen per tahun, kiranya cukup memberi penrnjuk bahwa usaha untuk menyelenggarakankemakmuran rakyat secara bertahap mulai dapat diwujudkan.

Pembangunan dan pemerataan hasilnya menampilkan masalah kependudukan.Penduduk dapat merupakan beban yang berat, nanrun dapat pula menjadi modal pem.bangunan yang berharga apabila masalah-rnasalah yang terkait dengannya dapat teratasi.Masalah kependudukan di Indonesia di samping jumlahnya yang besar juga mengambilbentuk dalam penyebaran yang kurang merata, komposisi umur yang tidak seimban! sertaketrampilan yang be lum memadai.

Di samping pembangunan sektor pendidikan, prograrn pelayanan kesehata.n danprogram keluarga berencana serta transmigrasi merupakln usaha simultan yang terus

13

dijalankan Pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan program pelayanan kesehatan dan keluargaberencana dilakukan peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatanfungsi Puskesmas, usaha kesehatan sekolah (UKS) serta pelayanan medis keluuga berencana,Program baru Panca Karya merupakan usaha pelembagaan Norma Keluarga Kecil yangBahagia dan Sejahtera (NKKBS), Dalam Repelita III hasil pencapaian keluarga berencanaterus meningkat, Dalam tahun 1981/1982 jumlah peserta keluarga berencana baru telahmencapai sekitar 147,0 persen dari target. Dari jumlah peserta keluarga berencana yangditargetkan sebanyak 2.018.109 oiang telah dicapai sebanyak 2.966.891 orzng.

Selanjutnya kerjasama antara instansi baik di pusat maupun di daerah semakinditingkatkan agar pelaksanaan transmigrasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitumutu kehidupan yang lebih baik bagi transmigran dan rakyat setempar. Sarana pendidikandan kesehatan di desa transmigrasi tetap menjadi perhatian Pemerintah.

Kemajuan material dalam suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib danteratur memberikan makna kehidupur yang lebih baik. Oleh sebab itu usrha-usaha ke arahterciptanya keadilan, kepastian dan tegaknya hukum sebagai sendi yang penting dari ter-selenggaranya kehidupan masyarakat yang tertib terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Ikhdaruntuk mewujudkan usaha tersebut dilakukan melalui pernbaharuan, pengembangan danpemantapan tata hukum yang mampu mengayomi masyarakat dan mengamankan ke lancar-an pembangunan nasional. Untuk menunjang kegiatan tersebut, antara lain tclah dilaksana-kan program pembangunan hukum, yang terdiri atas program pembinaan hukum nasional,pembinaan peradilan s€rta program pendidikan hukum.

Berbagai upaya pembanguna"n telxh menghasilkan kemajuan, bukan saja kemajuanyang bersifat material melainkan juga spiritual. Kenyataan ini dicapai, antara lain karena

pembinaan terhadap kehidupan beragama, kerukunan beragama, dan terjaminnya kebebasan

beragana telah diwujudkan dengan penuh kesungguhan. Karena demikian itulah wujud dari

pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

14

X rFt : "o \ E e

S = xa . J I I

a 9 . ?

F v v

J IF l l

t l

E

Io\\oo\

z

. <trl

t Z

. . 2

z

F

tt

z

I{

BAB II

PENDAPATAN NASIONAL

2.1. Pendahuluan

untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan, maka daram pelita III telal-diusahakan zuatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dimaksudkan untuk memantap-kan landasan bagi keberhasilan pelaksanaan Repelita berikumya. perturnbuhan ekonomiIndonesia yang diukur atas dasar harga konstan tahun 1973, sejak tahun 1970 sampaidengan tahun r98l rata-rata telah mengalami peningkatan sebesar 7,9 persen per tahun. Disamping itu dari tahun ke tahun tclah terjadi perubahan srruktural yang penting yaitu disatu pihak pera:ran sektor pertanian semakin kecil, di lain pihak peranan claripada sektor laindi luar sektor pertaniar yaitu sektor industri, sektor perdagangan, lernbaga keuangan danjasa lainnya, sektor bangunan serta sektor listrik, gas dan air minum selalu meningkat. Haiitu rnerupakan petunjuk terjadinya keseimbangan yang lebih baik dalam struktur ekonomiyaitu ke af,ah su atu perekonomian negara industri yang didukung oleh sektor agraris ya,'gkuat .

2.2. Perkembangan pendapatan nasional menurut lapangan usaha

Dalam dasawarsa terakhir ini nilai produk domestik bruto baik atas dasar harga yangberlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 1973 selalu mengalami peningkatan. Dalamtahun 1981 nilai produk domestik bruro atas dasar harga yang berlaku adalah sebesarRp 53 676'6 milyar, yang berarti zuatu peningkatan sebesar 1g,1 persen dibandingkandengan tahun 1980 yang besarnya Rp 45.445,7 milyar. Bila dibandingkan dengan nilaiproduk dometik bruto dalam tahun 1970 yang besamya Rp 3.23g,0 milyar maka telahterjadi peningkatzn tzta.ata sebesar 29,1 persen per tahun selama period€ tersebut(Tabel II.l). Dalam tahun 1981 laju pertumbuhan ekonomi rii l adalah sebesar 7,6 perscnPertumbuhan sektor'sektor ekonomi dapat diikuti pada Tabel ll.2 dan Tabel II.3.

Pertumbuhan seFresar 7,6 perscn tersebut terutama disebabkan pertumbuhan yangcukup tinggi pada sektor listrik, gas dan air minum, sektor industri serta sektor perdagangan,lembaga keuangan dan jasa lainnya dengan laju pertumbuhan masing.masing sebesar 15,4persen, 12,0 persen dan 10,1 persen. Dalam pada itu sektor ekonomi lainnya yaitu sektorbangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertanian, kehutanan dan per_ikaran. serra sektor pertambangan masing-masing mengalami kenaikan sebesar 9,6 persen.7,1 persen, 3,5 perscn dan 3,3 persen.

t )

76

g EE F

4.Pg *N X

E.E - r5 'tii l,

B x oe 4

f o *

a3

sE

c

-f r : d 6 E E; ' ,E' : ' ; ' ; 6 - o " o b ' o - c

o e 6EB8 ; -8FFF ,$' - _ 6 ' o b o o

: - , s o e 6; - 6 N i q P P 9 5- : g 3 - : " J : - l ; . .

! ; i N i t dE eN N f 9 - € ] _: b " o ' o ' o ' o ' o ' o - o

e i ; H , " 8 g G ! l i@ : j i i 6' o b b ; F b - o - o o

! " J . i ^ . . fi t t - E E Es €i l N 9 r ! s - o F J _ 6b - o - o ' o - o b b ' o - o

! r : - . . . i r " f3 $ 4 e E t $$ E' ; i " ' 6 ' - i ' 4 o i . - +

i i i : r - : " fs 3 e , . . , s E iE q-:xs-:-;":": ' :€' i - b - a " ! 4 i { a ' i o35EF: .F - tF -8i - ' @ - @ 6 6 {

t i : -B t t ' ) r ' e3 a x : E q iE HN ! .i i - 6 ; - @

f r P i F Fo + i ' i - @

dsss -5 .d .EF -8ir

-o

i ; - F e F t p ?bBr rs lc$8sE6 6A 6 i ! " F ' - ' @ h

a - N e F : " : Fb L ' 6 F; 3 $ S d i { ^ ii i i " 6 a a . ' o ' o b i i

1E 6

; !

5 E

77

EEfELt€ g

P }

6l

sI

d

.EiE

6

,d

q

*

$gEgEaP$ g3 : 1 9 9 . 1 " r : qg::Eg*aB IsFs33Es3 34EIS8 '33 F- j j j l ;

-6. .q c ... 9. or or o!t 9 Q 9 ! € . i i . ! i

; :5 -q ! -6G I

$g$9saae $a a 9 ! . : . o - . 1 l t € -iEEqEs$$ S3 : : . o t

6 6 *

i63ai i35FgiEtsr$s $.

c^l

; f i"8s'F;R*A AH : : - F n c . i

gf 5;F*fr$ g9 o - s o - q 6 ! o _ o ^ts;Eidssrt ii j : ' :

igE;'Ai:'3 s"i i : . +

- d 5

9 . . o . € - q . q q cESSSB$$$ ff , l - -a - ; +

F$e$4833 i

i G { d + d d r r . :

t

i!$It

tr

F l =

a =!-{ It

rFg ;c n ='-r -'r i ! i

Nts lP= = e- r e d

a

E 6 , E< E t s

r c cr < <

o\

v9

r i

F A

go* EN :

-l ii

H

r9

I' E S S "E F F8 . E €

i i E

i . d N _ d d 6 i

v : 6 " - ^ r " e - 1

d ^ n d " e - E ^ o \

_ l o " € - 1o" N"

\ o ^ \ n - + " . !

\ 4 . . . l \ 1 1

6, d] ..1 o" o- .l

E - 6 - 1 1 - - o ^

. E ?

a 6

-

i :

co

I

t !

zo

Peningkatan yang tinggi di sektor listrik, gas dan air minum sebesar r5,4 persentersebut adalah sebagai hasil usaha pembangunan khususnya program listrik .r*k d"r"yang memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat rerutama di daerah pede-saan. Nilai tambah daripada sektor tersebut yang dalam tahun lggo baru mencapai selesarRp 77,9 milyar telah meningkat menjadi sebesar Rp s9,9 milyar dalarn tahun 1981. Teria-dinya kenaikan ini juga merupakan faktor penunjang yang sangat penting bagi sekto. in_dustri, sehingga dalam periode yang sama menduduki urutan kedua dalam perkembangannyayang mencapai sebesar 12,0 persen yaitu dari sebesar Rp 1.704,6 milyar dalam tahun rg80menjadi Rp 1.90s,4 milyar daram tahun 19g1. Kenaikan yang tinggi tersebut terutamaterjadi di sektor aneka industri, kimia dasar dan logam dasar. Menempad urutan ketigaadalah sektor perdagangan, lembaga keuangan dan jasa lainnya dengan perkembanginsebesar 10,1 persen dari sebesar Rp 3.67g,5 milyar dalam tahun 19g0 menjadi sebesarRp 4.050,4 milyar pada tahun 1981. pada urutan berikutnya adarah sektor bangunan denganpertumbuhan sebesar 9,6 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,1 persen,sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,5 peisen serta sektor pertamlangansebesar J,J persen' Kenaikan nilai tambah daripada sektor banguuan dan sektor p.rrrni"r,merupakan akibat langsung daripatla meningkatnya jumlah seluruh produksi, ytitu sebagaiproses matarantai daripada pembangunan yang sedang berlangsung, sedangkan peningkJnyang terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi antara lain disebabkan penambahanjumlah industri jasa dan angkutan non motorl bertambahnya pemakaian jasa telepon,telegram, telex dan radio-telepon, meningkatnya pemakaian biaya wesel, meningkainyapenjualan benda-benda pos serta meningkatnya pendapatan dari provisi Tv. semeniara ituminyak dan gas bumi masih merupakan unsur yang dominan dalam pembentukan nilaitambah daripada sekror pettambangan, sehingga berkurangnya kenaikan nilai tambahdaripada minyak dan gas bumi telah mengakibatkan kenaika'sektor pertarnbangan dalamtahun 1981 dengan hanya sebesar 3,3 persen.

Gambaran nyata daripada pertumbuhan ekonomi lndonesia dapat dilihat padaproduk domestik bruto atas dasar harga konstan tahun 1973 sejak r9io. Nilai p.oa,rtdomestik bruto tahun 1981 atas dasar harga konstan tahun 1923 adalah sebesarRp 12.O77,4 milyar, sedangkan dalam tahun lg70 baru sebesar Rp 5.182,0 miiyar. Halini berarti bahwa selama 11 tahun terakhir telah terjadi peningkat Ln rat'rata. sebesar 7,9persen per tahun. Sektor yang mempunyai pertumbuhan paring besar adalah sektor bangun-an dengan rata-(ata pertumbuhan sebesar 15,5 persen per tahun, sektor industri deiganrata-rata' 14,4 persen per tahun, sektor ristrik, gas dan air minum dengan ratt-rata rl,4persen per uhun serta sektor pengangkutan dan komunikasi dengan rata_rata sebesar 13,3Persen per tahun. Selanjutnya sektor perdagangan, lembaga keuangan dan jasa rainnya telahmeningkat rztaiata sebesar 9,2 persen per talrun, sektor fertembangan ratarata sebesar 6,2persen per tahun serta sektor pertanian rata.rata sebesar 3,g persen per tahun.

2 l

: q c.EE€ &

9t t0

E

a5

5

3 3 * : - : -* :

i : . 1 o " . : F + oo 6 h o q d s

i ' 3: : -3 3: ;

6 " o " 6 ) I " t n _ c e^ i d o h r l ;

FR33*33

1 ' : 4 . \ o " \ d - d l

e c \ 1 9 @ - q qe o H o + n , i

! co" ." v?. n^ -.r= i o o + t r c j

; sx 33 3^q

$j*3:sg

; - *33*: .S

$i;-55*h

$x-s5$FS

.q

i . l d i + 6 $ F

r\ ^! r: v.t s. .1 ._F N : o h { R

3-h:-3Bis

33F3;$g

l i5-33+ 3

: a* 3;.:.H

ls*3*Si

i lssl+H.

$9s33+g;

+$R5*:-Aq

$;F33: .H l

6, o" t v.). o- !.- n:s € € o 6 + E

FBR3E33

s $* 3r.s.5

F

- i . i d i + d { t t G :

t

5

a5

!

I

Uta*

5d

!

rt

-

Io\\oo\

F

E8

z

z

EI

z

;z

zz

22

Sementara itu dari Tabel II. 4 dapat dilihat bahwa peranan daripada masing-masingsektor ekonomi dalam pembentukan produk domestik bruto semakin mcningkat dengankomposisi ke arah yang lebih seimbang. Dalam tahun 1981 peranan sektor industri, sektorbangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, lembaga keuangan danjasa lainnya serta sektor listrik, gx dan air minum masing-masing telah mencapai sebesar15,9 persen, 5,8 persen, 5,4 persen, 3 3,7 persen dan 0,8 persen_ Sedangkan pada tahun 1970peranan daripada masing-masing sektor ekonomi tersebut adalah sebesar 8,4 persen,2,7persen, 3,2 persen, 29,7 persen dan 0,4 persen. Di lain pihak pcranal sektor pertanian dalamperiode yang sama telah menurun, yaitu dari sebesar 45,5 persen pada tahun 1970 menjadi29,5 persen pada tahun 1981.

2.3. Perkernbangan pendapatan nasional menurut jenis p€nggunaan

Keseluruhan pengeluaran masyarakat yang terdiri atas pengeluaran untuk konsumsirumah tangga, pengeluaran un k konsumsi pemerintah, pembentukan modal domestikbruto serta ekspor netto adalah merupakan nilai produk domestik bruto dilihat dari segipenggunaannya. Dari Tabel II.5 dan Tabel II.6 dapat dilihat perkembangan daripada peng-gunaan produk domestik bruto atas dasar harga konstan tahun 7973 d,an atas dasar hargayang berlaku. Meningkatnya produk domestik bruto atas dxar harga konstan tahun 1973dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1981 dengan rata-rata sebesar 7,9 persen per tahunterutama disebabkan oleh meningkatnya pembentukan modal domcstik bruto sebesarrata-rata 14,3 perscn per tahun dalam periode tersebut. Dalam tahun 19g1 pembentukanmodal domestik bruto adalah sebesar Rp 3.103,2 milyar yang meningkat dari sebesarRp 715,3 milyar dalam tahun 1970. Sementara itu dalam periode yang sama pengeluaranuntuk konsumsi nLmah tangga dan pengeluaran unruk konsumsi pemerintah telah me-ningkat dari masing-masing sebesar Rp 3.904,6 milyar dan Rp 483,9 milyar menjadiRp 10.435,8 milyar dan Rp f .617,3 milyar, atau masing-masing mengalami kenaikanrata-r:r.ta sebesar 9,3 persen dan sebesar 11,6 persen per tahun-

Besarnya persentase penggunaan nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomidapat diikuti melalui Tabel II.7 yang menunjukkan perubal.ran dalam komposisi pengguna-annya. Atas dasar harga yang berlaku, pengeluaran untuk konzumsi rumah tangga semakinturun yaitu dari sebesar 79,6 persen dalam tahun 1970 menjadi 66,1 persen pada tahun1981, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 1973 pengeluaran untuk konsumsi rumahtangga tersebut meningkat dari sebesar 75,3 persen dalam tahun 1970 menjadi sebesar g6,gpersen pada tahun 1981. Adapun besarnya konsumsi pemerintah dalam periode yang sama,baik atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstah tahun 1973, peranan-nya nampak semakin meningkat yaitu masing-masing dari sebesar 9,0 persen menjadi sebesar10,8 persen dan dari sebesar 9,3 persen menjadi sebesar 13,5 persen. Hal yang sama juga

23

t ! E

J J €f F 'E

;*ddlF FAIF 3t . :q+{ :cc€84 f rr " i - ' S

El i l3;F ; : -*3 BlSqqe$ q+Br *l + 6 + d i . i 6 i 6

: * * * i t $ : ^ r . 1 - .qfl iE$s +EgE E

6 r ^ i - o - . : o i sL 6 &

' i q \ o r q o " \ q o r 6 . l . _

$E=r l s 8s -N F -- ' : e r?c++ 6qqq E+ + 6 il N =

o . : . l 1 T . a o . 3 ^ ^ _ c \ o r; F F 1 $ g f ; f " d i. d : g o e o ? € a . * $ R hI * * * " i g r I i q t

t*33ii E'*}sB I: i I igx +- sc $; - ' - r I - 3

l I - l$3x l 6F$3 3R{SqqE BE;s S

N ^ i c j

@ . I o - ' . 1 6 . q o - + . o _ o " * ^. a - F + 6 @

i*esrq sfi$E g

sqs=s'; ' f i $F;3 ?{ ; {E ; i n . {Ea j TS

@ d ;

\ o " q q , - - : o - d - o 9 o - _3 1 8 i l R 3 $ g " t dc ? + d j i F ; : G * 8 l S

+ ;

:?38*S 3 ;? " : - r$$Ei lES ;H*S EN d i t d ;

\ o , o - o - \ o - r l a o o o6 + 6 j 6 @ 6 i d o i 6 i

E&e*$R*33 - rN d ; , # ^ i

*t o. =_q i + < j + d i f i , o - . f

49 ;S l i - 3 r - ;d d i , d ^ i

. . i 6 i ; * t r j s i b i c i o i d ;

it

E?.c

o'

t ^

O \ E

- =

- 9l 3_ E ' o: X Sd \a .E

oe

C ' , . -zrd

2+

\ o l{ .

E'

E

i P : 6 F : p t ' ! F t , l . r -

l F f f @{ @ A . {

H F P O 6

F - @ J F J n J n 9 J . - 6 j { F 5

t qi " q e i - l -

F .HFF .d S -$ "S .F -8FI

o +b e r c + i - c . @ h o b

F { + 6 - 6

i , _ o i o ' d . ! ' N \ " @ i j ' o

IT : T g ' F; b N a . r b @ i - b o i . "! 9 P e F o .b ' l s i n i ! ' @ ' N ' 6 i | b ' o i .

t _: r t r s D r - : - i - f

- o b - o b : t s _ + ' c . i - b ' o " *

I9 9 r : J -

i o : . l h + o ' i ,o { h @ n $ l A a -- o J e j - _ o - 6 j o P F N

{ { G o - b b b ' -

P : . l : -@ ! N ( ! 6 i o h b ' c o b

'io -o -€ -o :. :e L io i, ia

o {i . t ! " @ b i - i o b r \ e l -

I

s 6 + h a b i , . : o b b i eq ! { e o N N + ( c-o -o -c. -o '* -o

ir "o i" ",}' 'o

Ii o o + b s i ^ b , b l , ; s ba . F r o { 6;- -o

ie i, ;! 'o _{.

i. '@

is t,l E * - *

! e q 4 i r o = i " b b i . ' b

. o j , J r J r - @ : a _ @{ { i o i ! _ , o b b b i , a

L - + b * i i . i b b i o= t e + C {

i o { b i e { b i E b , L b ; Ft 3 353 r =888=$

25

E E€s! 9 9

€ - u l 6 " 1 c .srxtsg

o r 1 0 : 1 e .RIF?E

+ - c r q . q o -F:x+go t 6 - * - 1 q

Fssig

o" 6- @" @- q.a r i N ' o o

, 9

-+- q +. c.. q

\ q E " q .F g H 8

\ 6 _ @ " d l c -

F*9 ]E

iE'iigps;-fg

FxIieq q € . d l o -

F - : - 8

* - = : ;

F . U5 E

1 € _ € " " t < , -+ 9

vr d: oI dl q.

o . | F _ q q o -

. e

6 " \ q o . q .

d c t d . i d

q " 1 \ \ o - o -

. o

.-1 o) .! F- e.o

b" @_ @^ 6" q.

1 : n l :i r ; - 5

"r -- ./. +" o-

" a o i , i d i d

o i o i n : d

: F - 6 9

q

t,9

I

F

V-

E

u

z

z

z

Ez

=z2

26

terjaili pada pembentukan modal yaitu bila dihitung atas daiar harga yang berlaku peranan-

nya telah rneningkai dari sebesar 14,0 persen menjadi sebesar 20,6 persen' Sedangkan atas

dasar harga konstan tahun 1973, nzka' peranannya naik dari sebesar 13,8 persen menjadi

sebesar 25,8 ,persen. Selanjutnya pbrubahan terjadi juga pada ekspor netto selama Periodeyang sarna yaitu bila dihitung atas dasar hzrga yang berlaku telah berubah dari negatif 2,6

persen menjadi positif 2,5 persen, sedangkan bila berdasarkan harga konstan tahun 1973

dari positif 1,6 persen menjadi negatif 26,1 persen.

B A B I I I

HARGA, GAJI DAN UPAH

3.1. Pendahuluan

Dalam rangka terciptanya stabilitas nasionar yang makin mantap, maka pemerintahteta.p mempcrtahankan kebrjaksanaan pengendalian inflasi antara lain melalui mekanismepengaturan suplai dan pengendalian jumlah uang yang beredar, Dalam pelita II yairuyang berawal tahun anggaran 1979/79g1, tingkat inflasi telah mengalami p.r,.r*nan dr.itahun ke tahun yaitu dari 19,1 persen pada rahun pertama (1g7g/7g8o) menjadi 15,9 persendalam tahun kedua (1980/1981) yang kemudian menurun kembari menjadi 9,g persendalam rahun ketiga (1981/1982). Daram perkembangannya yang terakhir daripacra tahu' k.cmpat Pelita III' arau tepatnya selama semb an buran pertama dalam tahun anggararrl982l1983,laju inflasi mencapai tingkat 4,27 pcrsen atau r'ta_rata sebesar 0,47 p..* p..bulan. Sedangka' dalam periodc yang sama tahun sebelumnya tingkat inflasi adalah sebesar4,38 persen atau rata-rata 0,49 persen per bulan.

Sementara itu harga emas di Jakarta telah menunjukkan perkembangan yang takmenenru sebagai akibat penyesuaian terhadap harga yang terjadi di bursa_bursa interna_sional Selama tahun anggaran rgg2/7gg3 (sarnpai dengan bulan Nopember) harga ernas 24karat telah meningkat sebesar 25,9 persen atau rata_rata 3,2 persen sebu.lan, Kenaikanterscbut terjadi walaupun nilai dc ar Arnerika makin mantap vang mungkin tcrjadi karcnaminat beli para spekuran yang cukup tinggi terhadap matauang tersebut. Keadaan sebaliknv.atelah terjadi pada permintaan valuta asing e ks Eropa nurat y*g nilainya makin menurun.

Kegiatan perdagangan barang-barang ek-spor yang terus menurun terccrmin dari-pada merosotnya harga barang-barang ekspor di nasaran dalam negeri, penurunan kegiatantersebut adalah lebih disebabkan oleh melemahnya permintaan dari negara-negar" k,rn*n,.nyang pada umumnya sedang mengalarni rcsesi. Daram tahun anggaran 19g2l19g3 (sampaidengan bulan Nopember), harga barang-barang ekspor utama scperti minyak sawit, kopra,kopi dan lada putih tclah mengalami penumnan, sccrang barang ekspor timah cran karet telahnrengalami perbaikan dalam siruasi pasarnyr,

Usaha Pemerintah uncuk mcrnperbaiki tingkat upah tetap dilanjutkan dan diting-katkan karcna upah mempakan salah satu faktor dalam usaha pemcrataan has -has pem-bangunan Di sarnping itu juga karena masih perlu diperbaikinya keseimbangan tingkat upahantarsektor, antarwilayah dan antara upah tertinggi dan terendarr daram berbajai sektordan antara upah di pedesaan dan di kota, Namun daram 6 buran pertama tahun 1-9g2 yaitudari bulan Januari-Juni 1982 perkembangan upah menunjukkan bahwa persentase kenaikan

27

Tabe l I I I . 1

PERSENTASE KENAIKAN INDEKS BIAYA HIDUP DI JAKARTADAN INDEKS HARGA KONSUMEN INDONESIA

19691197 D - 1982/1983

t a n u n Persentase kenaikau

REPELITA I I)

1.96911970

L970/r97 r

797 71197 Z

797211973

197 31797 4

REPELITA II I)

r974/797 5197 5/79767976/r977t977 /197It97 8tr979

REPELITA III 2)

7979119801980/798119 81 l l 98ZlgS?11983 (sampai dengan bulan Desember)

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

++

70,65 Vo

7 ,78Yo0,81 %o

20,7 9 Vo

47,35 Yo

20 ,10 %

19,77 %

10,08 %'| 1 10 0/^

1 9 , 7 3 % o

75,85 Yo

9,80 %

4,27 0/"

l) Rep€lita I &n Il berlaku tndeks Biaya Hidup di J akarta

2) Rep€lita IU mriai digunakan Indeks Harga Konsumen IndoneEia

29

co\

q\

0\

o\

( oi F o

E < x)4 \o

: ( P

* c . 4r . f !

= t

EE

v14

z

I>9

E

e

b

--

o

n

c'

r ' r z .

Z d ). - z o \

: ESU , l

z -

( a

J

?

z

3r

rata-rara upab minimum adarah rebih tinggi, yaitu sebesar 14,g persen, dibandingkan dengankenaikan rata-rata upah maksimum serama periode tersebut, yaitu sebesar 9,7 persen.

3.2. Perkembangan harga

3.2.1. Indeks harga konsumen Indonesia

Laiu inflasi yang diukur berdasarkan perkembangan indeks harga konsumen dari 150macam barang dan jasa di 17 kota di Indonesia, daram tahun anggaran 7gg2/1gg3 (sampaidengan bulan Desember) mencapai tingkat sebesar 4,27 persen atau rata-rata o,47 persensebulan Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena terjadinya kenaikan indeks hargakelompok makanan sebesar 5,0 persen, kelompok perumahan sebesar 4,7 persen, kelompoksandang sebesar 2,3 persen dan kelompok aneka barang dan;asa sebesar 2,9 persen.

Dilihat dari taktor yang menyebabkan peningkatan dapat diketahui bahwa kenaikanyang terjadi pada indeks kelompok makanan adalah disebabkan naiknya harga padi-padiarr,ubrubian dan hasifhasilnya sebesar 13,0 pcrsen, harga sayur_sayuran sebesar 12,2 perser,di samping kenaikan harga buah-buahan sebcsar to,ip..r.n. Di lain pihak daram ieriodeyang sama telah terjadi penurunan yang cukup besar pada harga bumbu-burnbuan sebesar7,5 persen serta lemak dan minyak sebesar 6,2 p..r.n, Bil, dilihat perkcmbangannya perbulan, maka henaikan yung.lkll besar pada harga padi_padran, ubi_ubian dan hasil_hasilnyayang relzttl besar telah terjadi daram bulan-bulan september dan oktober yaitu sebesar 5,7persen dan 3,4 persen, yang antara lain disebabkan k"..n" -..,rprrnya cadangan di daerahpenghasil akibat baru dimulainya musim tanam dan musim kemarau yang reiatif punlrrrg.Peningkatan harga beras yang cukup tinggi dalam bulan Septembcr telah terjadi di kota-kotaMataram, Yogyakarta, pontianak dan scmarang, sed"nglrn dalam Lrulan oktober 19g2peningkaran terjadi di kota-kota Mataram, Manado dan i.np"r".. peningkatan harga sayur-sayuran tclah terjadi pada bulan-buran Juli, September dan oktober yaitu di kota e"andung,Yogyakarta, Banjannasin dan Scmarang r{arga br-rmbu-bumbuan yang menurun scbesar7,5 persen selama periode April-Desember 19g2 terutama karena terjadi dalam bulanagustus 1982 yaitu sebesar 11,7 persen yang antara lain sebagai akibat ,,.,.u.rny, harga cabemerah dan bawang merah di Ujungpandang, Jayapura, Surabaya, DKI Jaya dan n"andungakibat produksi yang cukup tinggi dalam buran tersebut, Demikian pula harnya d".,grn h"rgibuah-buahan dalam buian Mei dan Juli telah mengalami peningkatan ai tot" 1uyup".,.n, OilJaya dan Yogyakarta.

Indeks kelompok perumahan yang selama periode AprifDesember 19g2 mengalamipeningkatan sebesar 4,7 persen antara lain disebabkan karena kenaikan indcks daram buranoktober 1982 sebesar 1,5 persen. Kenaikan tersebut antara rain diakibatkan orch mening-katnya biaya tempat tinggal sebesar 2,3 persen, dengan naiknya harga semen di l(ota-kota

-

5 Z

Tabe l I l I . 2

INDEKS HARGA KONSUMEN INDONESIA, 1979/7950 _ 198?/1983( 1977 /r978 = r00 )

Tahun anggaran/

rat4-rat4 buhnPerum alran

Aneka barangsandang

dan jasa umum

197811979 Nlatet

1979/1980 J trni

SeptemberDesemberMaret

1980/1981 Jun iSeptemberDesemberMarer

1981/1982 Apr i lM e i

J un i

Ju l i

AgustusSeptemberOkroberNopernberDesember

JanuariPebruari

Maret

1982/ 1983 Apr i tM e i

J u n i. , u l l

AgustusSeprember

OktoberNopember

Desember

120,45

130,69

138,921 4 1 1 4

14+,82

1 5 1 , 3 2r55 , r3165,67172,60

t 7 3 , 5 A171,72

174,3 51 7 7 , O O178,+Zr 7 7 , 3 81 8 0 , 3 3

174,48179,34184,48183,721 8 3 , 3 8

r82,45182,7 518J,42186,47

183,7 6186,29149,24190,41

192,72

1ra+,59

184,83184,9J

186,43187,4919,7 11

1 8 9 , 0 11 8 9 , 3 3

189,12

189,52

189,8619A.49192,60

191,72

r 9 3 , 4 119 5 ,80196,66

1 9 7 , 8 5

120,8? 13+,65 119,14 72t,77

1 3 3 , 4 0 t + 4 , 6 1 t 2 7 , 8 9 I 3 2 , 2 j137,42 759,11 L35,31 139,78140,86 168,19 137 ,7 3 t43 ,O7746,70 773,82 r 39 ,58 t47 , t4

161,1 t 778,85 15 I ,2 '1 156,6r16+,23 185,48 t56 , r7 160,78168,74 190,80 r59,O9 167,5517 | ,43 192,82 161,88 172,1+

175,05 193,+2 162,96 17 3 ,7 4175,52 193,70 t63,2? 774,00176,86 194,43 163,47 t74,73178,29 796,90 165,18 176,81178,33 197,21. 766,41 777,7 4178,32 197,28 166,70 177,40179,74 198,25 168,30 179,48180,26 198,38 16A,69 178,91182,26 198,19 168,76 179,82194,86 199,95 181,92 188,28198,42 200,24 183,69 189,29zoo,12 200,27 I 8 -?,90 189,63

200,71 2OO,4+201,27 200,882O2,Ot 20?,03202,97 204,1+203,22 203,8120+,96 204,48207,99 20+,73208,90 205,08

209,76 205,02

33

U

>

H

a eH € u *4 F T : Et : 3 E , l I

* * t : r

t t t ; lt t l l

I

\i

- z t l

zzEpz

{

z

H

34

t t F | o i n t + F ( D 6rl or q ,6. o{ o- d?, c! o._c ) ( ' r € o 6 r ! + t s @ 6F O O F r - - F ;

6 O ! c , + c ' r O r r r f r+ O O c r t - O r 6 . e d

o o o F F q r i ,

@ N c r F ) c { n t l . c , < o o r + 6 c r F ) c y ( ! , $ 9 9 o \ 1 . l € F o c r t r o o ( o r . , ( o oI d l q @ - c . , \ q q o - . o _ . - l q o I ( o - o o - F - 0 1 o t n - o 9 " ! o ! d ; i F 6 6 i - o+ $ N r n N + d ' F ' i . . i r i d d i E i j d a q i { t r i j _ i ! i " i d _ j o . i +N c o t t , + 6 \ o ( o t s c o ( b c . c o 6 6 ' r i r s r o 1 o r - o c j € ! o o 6 d 6 _ _ _

C \ N N 6 I C { N N N

5 ' . : 9 + c ) c . . r € F o r o i o r o 1 6 N d ) r o o o c r + N + ( o ! r - { ) d ] r c 6: - . e . i i a " : : 9 o s

( D - l o . 6 . d l o r ? a \ 6 . - - F : d r o . ' 1 { . 6 ! ' : 4 { o . 6 .R 6s59 cSSR 336s3EggE35;538S93:E1i - o I c . J N 6 | N N

- o o oo - € r (o o! .o ts qo 6 N I n co !o r + F o ts N rt) o c\r € \o +? 1911 - iq€ . 1 o lco-q * . "1 1 ,b . l l 9o-6-o{ q 61 4 E F : . a ' i6 - i6 .R ss$5 €siF SFFeEEE$EEEi SEAgAFHHi$

I EHE"q Sqli q{cq3"aqs.R.R.s.a qqa.ar.EqB"q@ ? 0 9 q r . 9 - d ) ( o c 6 r c \ r c ) c n . 0 f ' ) t o . + 6 6 + $ ! j s j ( d r : . : r j o r 6 ) o+ 6 6 6 rO (o @{o ro<o @ (c , (o € ' r . t s ra ts F F F F i_ i_ r d6

u l | { j l . . --

i : f 1 - \ \ o I 6 i o ! q d . d f o i € . c . i 6 . . . Ei ql i i d qi

"i oi d d d c.i *' or q, p q 6 i 11, lri (o 6 ra F ts o, - N -oo or o o, ct ro5 or o6 o ' o e) d 6 o - o o 6- _ __ 6 t 6 1 6 r N 6 | f r F F - c . . r N N

q. i [ 3" q s" .4 $ a. *. q q. q E a { F. 3. s. 5" a s^ e. 3. s. q F. 3^ E :.* R35S SSRR SRSSrEgRSS$; gEgse ;335

q - - . - 1 ' I o i O ( o - c ) Q r : = ! e + f ) N a - t r r c E r A t s F o o t o. : : a 9 q N . 1 € - d t q . a - c o - r 1 o . q o - o - o : , o - o l 4 , o : o f q o t o - - { a - . :i F o + 3 r s o r + + € 6 - . . i , o { . + d } d l ! . 1 ' o q t i i r i c a ! a r ,N N ! r + t t r o l f ! @

_ i i ; ; ; ; r

E rFEs rFgs e*reE$jgiE;s e-=u3$i3j

c t + d ) ! r r ( o @ € q { r . o + + i - N | n F r n € € FI ^qa .D .9 o " : . : 6 .6 . d t€ - * . r - . o "q ' 1 c . { \ . i . 1 f i: l o c o s r N < o ! + v l ! ) l t j n 6 | i 6 . i d e t c ' i 6 =

+ ' 4 @ ( o € 6 ( o d o & a \ o o oF i H : - F c . . | ' . l c ' t

- . J + c . o ) $ - N + < o o . r f ) r o t - r o' : d l d l c Y \ o t c . l d l c { \ q 6 : N - q a N - ( E 6 , 6 +F c { . o € o c o o c o o 6 r o d d d d d d r i r l < t d d! + € ( D i b o r o r o r o o , o r 6 6 6

o t oor or

( o o r o -@ ( p

o r o

e

R

J

-8E.c

o\

o\

I

o.

o.o'

;

E)2

z^- =8i ( r r

: . €o x 9-o s. I

r xFz v

E

zY

EDED

v

z

3 6

Bandung, Surabaya dan Yogyakarta masing-masing sebesar 18,9 persen, 16,5 persen dan 9,4persen. Peningkatan yang cukup besar daripada harga semen tersebut adalah sebagai akibatpermintaal yang meningkat di satu pihak dan di lain pihak karena persediaan yang menipissehubungur dengan kelambatan dalam suplai.

Indeks kelompok sandang selama periode April-Desember 1g82 secara umum tidakmenunjukkan kenaikan yang berarti, kecuali kenaikan sebesar 1,0 persen dalam bulan Juli1982 akibat perminta-an yang meningkat menjelang ldul Fitri. Demikian pula halnya denganindeks kelompok aneka barang dan jasa, selama periode April-Desember 1982 telah meng-alami peningkatan dalam bulan tersebut sebesar 0,8 persen akibat meningkatnya hargarokok putih dan rokok kretek. Perkembangan indeks harga konsumen Indonesia secarakelompok dapat dilihat dalam Tabel III.2 dan Grafik IIL3.

Melihat perkembangan laju inflasi di 17 kota di Indonesia yang digunakan sebagaidasar perhirungan dngkat inflasi secara nasional maka tingkat inflasi yang agak menonjolselama periode April-Desember 1982 adalah yang terjadi di kota Jayapura, Semarang, Ambon,Bandung dan Mataram yaitu masing-masing sebesar 8,1 persen, 7,6 persen, 6,0 persen, 5,9 per-sen dan 5,7 persen. Sedangkan di 12 kota lainnya laju inflasi bergerak antara 2,0 persensampai 5,3 persen dan secara keseluruhan tingkat inflasi Indonesia adalah sebesar 4,27persen. Perkembangan inflasi di Indonesia dan inflasi di 17 kota di Indonesia dapat diikutida.lam Tabel IILl dan Tabel III.3 serta Grafik III.1 dan Crafik III.2.

3.2.2. Harga beberapa barang konsumsi utama

Dalam rangka menuju kearah stabilisasi harga pangan, Pemerintah senantiasa meng-usahakan agar barang-barang konsumsi pokok tetap berada dalam jangkauan dayabelimasyarakat. Usaha tersebut telah ditunjang dengan stok penyangga, peningkatan procluksimaupun melalui operasi pasar.

Selama tahun anggaran 198211983 (sampai dengan bulan Oktober) harga beras mutumenengah berkisar antara Rp 152,- sampai dengan Rp 292,- per liter yang merupakan hargaterendah dan tertinggi di beberapa kora besar di Indonesia. Dibandingkan dengan periodeyang sama pada tahun sebelumnya dengan harga berkisar antara Rp 15 3,- dan Rp 3 3 9,- perliter, maka harga beras dalam tahun anggaran 1982/1983 adalah lebih rendah. Dari per-kembangan harga beras di beberapa kota di Indonesia sebagaimana tercantum dalamTabel IIL4 dapat dilihat bahwa harga beras yang cukup rendah telah terjadi di DaerahIstimewa Yogyakarta yang berkisar antara Rp 152,- - Rp 218,- per liter dengan harga te-rendah terjadi dalam bulan April 1982, sedangkan harga tertinggi terjadi dalam bulanOktober 1982. Di lain pihak dapat dilihat bahwa harga yang relatif tinggi terjadi di kotaDenpasar yang bergerak antara Rp 256,- dan Rp 292,- per liter. Secara umum dapat di-kemukakan bahwa harga yang relatif rendah telah terjadi pada bulan-bulan yang termasuk

-

37

V PH PE >

t -

J . F

l z

S r t

E

gi

3

3

dE

E

d

f ! ' l FEi ; "

q 5

q

s

sEa

gee

5 F ! nE E E "

; . F

€n

l 9 : r FY, ! e

E ' R

} F F >: g ! 4 5

l 9 ) F F i 9 i FEiE 'A i f *

P , B E ' F

E€EE EEdE

F 9 I FF F 9 !- E 6

F 9 ) ' FF F : !e T . s '

E dE'

3€ -EE

F F ! !s : € -e e

r$+a iFFi i$it it:X + i; .l;9fi .rgft $rg*e.:.Ff $.F,,E.9 i.g+f; .ir$F r qE +€$I $i+g eiqg

f;f$ $s*+ $ffig i$E$ Ffi:i €s$$ $s$* ifisfr$$$$ i-?$; i€$$ q$$fi $f;f,$ €€$: i$i"?€g;

38

masa musim panen yaitu buran Apr', Mei dan Juli 1gg2, sedangkan.situasi sebaliknya telahterjadi pada bulan September dan Oktober 1982.

Harga tepung terigu dalam periode yang sama telah menunjukkan perkembang-an yang relatif stabil yang disebabkan persediaan yang cukup t.rj".ir, ,.a".,g ai t"in p,-hak permintaan tidak nrengalami peningkatan y".rg

",ikup besar. Selama ,"t,in

".,gg".o.,7982/1983 sampai dengan bulan Oktober, hrrga tef,rng terigu berkisar antara Rp Z+ii a^Ry zz5' per kilogram. Flarga terendah rerja,Ji di koia s-urabaya pada bulan Apr'sedangkansebaliknya harga tertinggi terjadi di kota Medan yang mencapai Rp zT5,- per kilogram.

Suasana lesu pada perdagangan gula pasir di pasar Jakarta telah terjadi pada saat_saatserclah Idul Fitri Har ini disebabkan oleh masih cukupnya persediaan di pasaran seramabulan puasa sedangkan permintaan tidak menunjukka.r i.ningkrt"n yang cukup berarti.Selans rahun anggaran lggL/lgi3 (sampai dengan bulan Oktober) harga" gula p"ri, yrngcukup rendah terjadi di beberapa kora besar di Indonesia yatu pada bulan Apr' 7gg2 yzngberkisar antara Rp 500,. dan Rp_ 575,_ per kilogram, Seaang Oi kota Medan, Banjarmasin danUjungpandang harga gula relatif stabil yaitu masing_masini sekitar harga Rp SOb,_, np SOS,_dan Rp 575,- per kilogram. Di lain pihak harga ya.,g "ukup

bervariasi terjadi selama ieriodeApril-Okrober 1982 di kota Semarang, yogyakaita dan Surabaya yaitu masing-mzuingantara Rp 506,- sampai dengan Rp 5 j 1,_, Rp 523,_ sampai dengan Rp 542,_ dan ip SZO _sanrpai dengan Rp 546,- per kilogram,

. Produksi tekstil yang terus rneningkat tlari tahun ke tahun menyebabkan cukupbanyaknya persediaan di pasaran. Selama rahun anggaran rggz/1gg3 (sampai dengan bulanoktober) harga tekstil di beberapa kota cukup ,tobil yaitu dr kota-kota yogyakari, rr,tedan

dan Banjarmasin masingrnasing. paLJa ringkat Rp 500,_, Rp 425,- dar, Rp !oo,_ p., _.a...Demikian p'ia hal'ya di kota Ujungpandang dan Denpasar selama p.riod. te.s.but terdapatpula kestabilan harga pada tingkat Rp 600,_ dan Rp 3 50,_ per meter.

3.2-3. lndeks harga emas dan valuta asing

Perkembangan harga emas di rlalam negeri lebih banyak <iipengaruhi oleh per_kenrbangan 'arga emas di pasaran internasional daripada oleh permintaanlm", di p"r".andalnm negeri yang jumrah'ya rerarif kecil. Dalan tahun ang'dran rg'Z/79g3 (szmpaidengan bulan Nopember) harga emas di Jakarta baik untuk kadar z+karat,23 k"r", -".rprrn22 karat telah mengalami pcningkatan rnasing_masing sebesar 25,9 persen, 26,4 persen dan25'5 persen Peningkatan tersebut terutama terjadi dalam buran september L9g2 yaitt:sebesar 20,0 persen untuk emas kadar 24 kar*,20,7 p.,r.r, untuk kadar 23 karatdan 20,0persen untuk kadar 22 karat. Harga emas 24 karat di pasar Jakarta dalam bulan tersebutadalah Rp 8"910,- per gram, sedangkan dalam bulan y"rrg ,"." di pasar London tercatat

F

*>s6: d2

9 r

BE

I

\o

\o

,)

€86666ee"sisgtSFSsss

Fdf; EErE EYeE FfgE FEt? FqgE EEfE, r_ i - *3 -3od. -+ i . - ,s3_ i1 *aIE r{ *E i? ?A E{ EE

ii:r i : i+ -tPFt *i : t ;*$; s";,9"8 -S-S.s"$Eg'A"A €g€"E EgE€ ee:"3 €'s'd"E eE'38'3-3'3"3

€€gg :€€g geeE eegs aEgE €€EE EEEE

dadE;;5.8 "sFr"E F55F 5.sFF FNs.E.I-If is'd€ 'sE"sEee ge'3s 338!3 333s 33ts 3338

€E"E€ €€gE E€€"E €EEE EE

E€Eg gEgg gg€g EEgg EE

i t f i E f r L l l l l l l l l l l l l i l l l

ESSr sssB 33-3-8 F"d"dF3333 S3"Sc 8383 33Cs

I ) 3 t L l l ' 6 r r lE 6

r l l l l l l l l

t t l l l l l l l l l l l l l l l

-N ie ;e ;o

33BX UUSB 5 ,BCg'B BBEs B

t t t l l l l l l

+o

o o o 6 ^ . o o r o o o f )o o o o o o o o o o o c . I r o l a o C N 6 - ; i S S ; - o o o o s. { c . i c j . i c i - : - ' i i r r i ! i c . i r i d d { i 6 i d c j + ^ i r ; i l : } , - . ; . : ; . ; , ;( 0 ( 0 6 6 N F r : i . i - ^ i ^ : i : X : - - _ " - -

i i ; ; d , n 6 ! 6 . o d + i i . i 5 i l x & x i F ; i R R R * * * x

o o o 6 ( 1 o o 6 ( ) o $ ( o - 6 - 6 i a i - - ; . ; ^ : . ' ' - ' 'e n r 6 + + $ + o 6 : + N r 6 ] d < t d d c j € d ; - : l : ; : :i ; c i : c v o n o o . n * j ; i 6 g 6 ; & j F A B $ S g S 6 E 6 ; ;

: 3gE SSSS 33FT 9 f l 3 ! i l 393 E t sp : sFe { i i ' ;: i ; : ; d j o n d j c 6 6 c n d c d 6 6 l . ; i ' . ; X l L ; i . i B i i i & F F F H

t s x x x : x = = = R P s R 3 3 F 3 3 X l i ! S ? 9 P P r o 6 o o o c r )' 4 ) o e . o r r s s o i o i + i ( i - c i { d d d r i d {

" i ; ; ; ; , ; * ; - :

" i , ;@ € € ( o ( o . D c O o 5 l; c . r d . i 6 . i & & & 3 i ; ; t s R R ; ; 6 ; 6 6 ; A ; ;

3. q 3. 3. 9- 3. 3" 3. 3. 3. 3. q A K. q B 3 F ; 5] R R 3 : 3 F o o '" o 4 o

5sFd a:=€ FFiE I!ig ilii $:i: ri::ii=i

n d - N . c , y . { r i n 9 \ < 6 - o " - " 6 " c } ( o ^ u t - " o : - - o - i . t j - t F : a ^ € \ o L o @N N c_.i c{ c,r co 6 ai si ci ci :,i :,i oi c.i ci oi ri

q5 .E -5 .5 " - "5 "E " 5 - 5^ 5^ ; - 5 - q t s - t s , ; - 6 - - -E - =33 :3 f i tR3g3 ;j c . r c . r - . ; F j d i d " : d d i . i . . - . . i . ic n c n e ; ; i + i ; : : ^ i+ + + + i ! t . ' r r + + + . o , o @ , { j 6 i d < i 6 : J G b U S B 3 € 3 3 3 8 3 3

, r i + + d d 6 i d ; o i

E;ii EFEs rigs tFjs rFEs,iis e::=iisFo , o

;558t r *F

PFr*T;F - = :

,1

z

i

F

)

&

I

F

+l

99>6 P Z

. z

e

16E E

B

It

i

E

n;

= Fg ;

o 7

6 6 6 8 ; 6 . 6e +

o , $ F ( p

FFtr? FtsE FFtrE FFsE tFtr? fFtrE FFgEi ; i ' rgE= ag6' deg- l lg- . i i - .gg-' d 3 - ' r 2 a { a a u l q + 9 +t? i i i [ E[ 4{ r [ .E

b r o b r i ! i , i D r . t s h . " ? t t r ! g B B S g g S E A S S B: :333 EsF3 _ ;F"1 F FFpF FFFF pFFF - ; -b -a .6' u i ' r " r " o - r " u ' r ' r i " o " o - r ' r

| _ r

I i I I i | |

L o o c l - L : - o b c o { { > J . r a + t l k N N N N N t o o '

iEE= s6gE sHsH sss; i E33s UEB-3 F- ; ,33h'B 's 's 'd ; 'd-s E 's l : 'u"assB seBc 33C's 33Bs

- : - : t N F : - i - : - : - i - - : ' : -{ ; : o L i ' r ; 4 . i o b r F + + . , + + : { ' a e F q

a=E- ; r ;= JJau EN3f f 3333 3:3F,r3:3t ' i ' ; ' a ' ; ' - " * i ' i i ! ' , ' r ' e ' , ' : i ' , i i i ' r ' r - r - r " r i - l

. o b b i . r i r i r b b \ o : J o € q + + 6 N

EXEB s!FF { tsE; :d ! t= =;es iFeF Fssei i i " - ' 6 ; ' + ! { " - " - \ - N " a - c - - - r ' +

i s ' + ' r ' " N G - c . i i - u ' - - { r -5 l l - 5 . d ' ) - - a 6 + A r { o ' \ o { + r G

N F F t s t s T F

: n - t o b - b ! i o i - " L e ' j r i e @ ( ' $ ' $ + + + a a ( , r ' 5

l i gE CE*g JBgS B:so seee ee te seePa o o

o t b : : i r r - b b . . o; ; 6 - , $ . 5 6 K o ' + ( o N ( o N . P c r 1 q , ! ^ : q 1 9 N r cd i 5 6 d 6 & : , d r 6 A o : , : D n : - : t ' n , . o ! . , i 1 " 9 o 9 - + f ! F p

xBEt € 'skk b : ; \ sH;d sces: :€$ : i i s j

i r r i r rsr i i rs ts i t 5 i ts s t lss sEsHG u u q o' ; ' ; ' ; ' ; ' i ' r ' r i ' i

' r i ' r 1 ' r ' r ' r i i r r ' r i ' r

- j - : - r " i - l

5 - D A + + ' F ' 5 + + ( F ( ! ( p ( F c d a6 ; d o d o d o & d o d . b o c D @ d o c . & . j o i o d o d o d o + + ' f t r F F * F c '; 6 6 $ 6 & o r ; ; 6 @ 4 . @ c . ! o e i : > : F - : F f j F i F J '

f ! ! ! f ! k ! ! x tsx F iN lB f H f : r r33 3833

* a a + a + a + : t i : 3 f 3 g l s s $ s T t; ; ; ; G ; ; ; G ; ; a ; G G ; c o . G c . a i c 6 c d e c . c a . o €' ' ' ; ' i ' ; " ; ' i ' i ' , " ; ' i ' r i ' r ' r i - r i - r ' r i - r ' r ' : - r - L " - 3 ' r 1

, A A + A A t s + + + ' + A A + ' + q r @ ( , ) @ ( J 9 u ' 6 r o o s6 a o " e , o t u & , } , . o q 4 , 9 ' * s , ! e * F S H H H S S € € S 3 g E 3A , o q ' O , q , 6 O , o' ; ' ; - - ' - ta; A 'c" 6 'n i ! "c. b"c. 'c .

-cD "c. '4. -oo-cP -c ' -oa-co P i i€b o

5 ! a , F 5 a + + ' t s + t s 4 , 5 + c @ ( o ( o i o ( o t e H o < )

42$$s$ ss$$ $sBs

f;$$r f;$$f u.$fif; fr.$*B $ufi frd t d d d d . d ' d d d d . J . . rs9$s ss$s $$83

*$$+ $$$+ $$x$ xsnn us** $$$$ *gl* cgs E

*t** ts*t tsR* E$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$d o d c t o d c i c i 0 6 0 6 c r t c t u i d i ,

6 . 4 . o @ 6 @ @ 6! ' f + t f l t l + + { i + t r F i ! t s F I

++$+ $++$ *rng ssgu s*s* $$$$ s$s* g$$ $

B ' , ' | | , r , , ? , o o o

dddd ssq* +s*'i df$g $q$d ssrs Fid*+ i+t*:::: ::3; *irF $i:B IIE; H;Ft EE'ts E=F F

R"q8-q qF_qE {c is { {qE. qqs.{ r .8 .8.3. q3i&s^ r bs j$sEi iqIE rqH*:F$E HHE$ :$f $ $$g$F$$$rqci gr$s ng$f frg** $E$H HE:r aFEsF*$a

FFFc eAg: ErEfiHH5fr $H$A $$FH FE$Fr$$FieE$ g$5F $**$ cEf s $il9$ $sg5 FFf :s*$*

=i!, rFgr tFgs =eEs,Ff s rHii F;sagig$5E*FE$HFSFF5++ETgEEEE

-

JT

33* et

!

?A , 4

E+

h srE

;.i

'E

FE, FS

E E5{ur:E.edF E

I

(Il

.1t

zd ;h'-

; 6 ^6ot='

G ' P;

N

tl

x x x x : <- . . 1 ' . ' i - 1 Y

I.1

,-r 6

, a< l

ri ::

{F

?

= QL r <F c \ |<P

E l*54 < -

(J

z

s. + ?^!<?

rze' - ( s*a t

. : < Ee = -

44

harga emas US $ 409,75 per troy ounce atau Rp 8,234,53 per gram. Kenaikan harga emas tlipasaran internasional berhubungan crat dengan turunnya tingkat bunga bank di AnerikaSerikat yang kemudian disusul dengan pcnurunan tingkat bunga bank di beberapa negaraEropa. Turunnya tingkat bunga bank ini telah menyebabkan investor menanarnkan sebagianmodalnya dalam bentuk emas dan saham. Perkembangan harga cmas di pasar Jakarta dapatdiikuti dalam Tabel III.6 dan Grafik IIL4.

Perkcmbangan kurs valuta asing dalam periode April-Nopember 1992 untuk se-jumlah matauang asing menunjukkan penurlnan nilai terhadap matauarg rupiah. Selamaperiode tersebur harga valuta yairu Swiss franc, poundsterling Inggris, Deutsche mark danNetherland gulden mengalami penurunan masing-masing scbesar 10,0 persen, 4,8 persen,2,5pcrsen dan 1,8 perscn. Dernikian pula halnya untuk kurs matauang beberapa negara Asiayaitu Yen dan dollar Ilongkong pada periode tersebut menurun pula masing-masing sebesar12,1 perscn dan 6,5 persen. Keadaan yang sebaliknya terjadi pada perkembangan harg:,dollar Amerika, akibat permintaan yang scmakin mantap dan minat pembeli yang cukupbesar. Dalam lieriode April-Noper.r.rber 1982 nilai dollar terhadap rupiah telah meningkarsebesar 5,2 persen yang lcbih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama tahur,sebelumnya yaitu sebesar 1,3 persen. Sementara itu harga dollar Singapura telah pulamengalami peningkatan yaitu scbesar 0,6 persen. Perkcmbangan harga valuta asing di Jakarradapat dilihat dalam Tabel IIL5 dan Grafik III.4.

3,2.4. \laryz barang-barang ekspor

Kebijaksanaan pcmbangunan di bidang pcrdagangan adalah bertujuan untuk me-ningkatkan efisiensi dan cfektivitas penyaluran hasil-hasil produksi dari pusat-pusat produksike daerah konsumen, Demikian pula halnya terhadap perdagangan barang-barang ekspor, disamping usaha yang diarahhan pada pernenuhan kcbutuhan masyarakat di dalam negeri jugaditujuhan untuk meningkatkan ekspor dalam rangka meningkarkan pencrimaan devisa- I-laltersebut dilaksanakan antara lain melalui penyempurnaan tatacara ekspor maupun pe-ningkatan harga dengan berbagai usaha perbaikan mutu barang-barang ekspor yang diharap-kan dapat meningkatkan nilai ekspor.

Selama tahun anggaran 19811198? harga beberapa barang ekspor utama di pasarJakarta yaitu karet, kopi dan kopra telah mengalami penurunan masjng-masing sebesar 26,3persen, 19,1 persen dan 7,5 persen. sedangkan harga Iada putih selana periodc tersebutmeningkat sebesar 7,0 persen. Dalam perkembangannya yang terakhir yaitu selama dclapanbulan dalam tahun anggaran rg9Zlrg9i yaitu selama April-Nopembcr 1982, harga barang-barang ekspor utama tersebut secara keseluruhan telah mengalami penurunan yaitu kopra,lada putih dan kopi masing-masing sebesar 17,1 persen, 18,1 persen, 13,9 persen. Sedangkan

-

+5

P

tsz

$ t lt F

€ts' P

! E' i Pr F r

. 9 2 =c - '

- ! n =

! l = \ t

; F. i =

;>q xt r ' >A FE>

;

o \ o

I

\o

d Fa $

R

B-99

E.

-

A

Fiit r+Bt Figt FiAt rflf,s rseE r3i;. i E q I c E I

".EFF"=.:s;.8 "H"H.HF FFFF aFsE H;:S $EEEu; ;E H$; : HJEs tsds c"Ee. 'sb; B;H's

.F.q, p" N:;F , $FF.tr.E.$'$ $$sE s:ss $$ss$ : :s " ; r -sB iB i i 'sE i rg ss : ; ; E : '8"58 [ * " ; '$

FFFj F.x"=. i F.Hgg;:rs sREB e$ar Ber:be s B s $ B€ "$ H ; s ' : : ss bk's 'e 's"x l" . ' ; ' i . i ' ':- i- :- :- i- r,,, li ro :! i i- f_

EFE.: .HFF"s F.:FF.EEFF F,€HE HdBe gFBd: ; r ! uE:"d !BbE eS"se ; lk*- : E 'g i E ; ; ' : ' [

$€3: $E$E gS&g EHH^! UHE:9NuE EEE;d E si B : : 's ; a Sg E-s's"H b"[ 'E". t ' ;U6: 'T'?E€

b ; * o i r ; ; . i s ' - i r L l - ; -

FF;"= +o:F.s;,:EF:FF.g HFSq S$$$ gJ$g; e t ; p i t E I s "$ 'g E i s e 'g S "€ 'd is : 'B "? ' ts ' r 'E ' [

E

i*a; rsgH s$sg €fi;E €EFi ifii; qr;Ei- :_ i_

;€;r eist;€eq;;ig $g;fr $s$tE$$s

+6

qHr$ t*fr:EIgF ffrrH $*x* qsiq E$E$riEE,sfn lE$fi tslg il$$$ sil*a 3i',*' rFFsr$FF

sEfifr E:*: 5E$5 $F$$ $$fi $iE$sqiqig$q$*ug eFF$ **$$ $sSIs**$ as$ri $$$EsB**

t; t* +E €: E: ;C E U:;jg e;Es gFEE cFEs sFEs cgjg FsEeiFjgi[FIEgEE isTFEEEE

ts

s$$* $r$$ $fi$$ F$$$ $3$a i$$$ iF$F$$$$$BF$ };sfi s$$F $fr$$ $$$$ $$$$ 3$F$$$;*

$$FE 5B*r $3si riaF _FsF $HF; -q;i"q*$ig1::l ==-,.: i ! i i $:::;f :f i *: i : I : : :*Hi:H

$Fm$ $;FF $F;F $$$s p$$* $H$$ g$$$$$$e

€

eg

J

eo

' 6

d . oe s) t

€ .it

F

47

untuk periode yang sirna harga karet meningkat sebesar 19,8 persen' Secara umum daPat

dikatakan bahwa dari penurunan harga tersebut terutama disebabkan oleh permintaan dari

ncgara-negara industri yang sangat menurun. Perkembangan harga barang-barang ekspor di

pasar Jakarta dapat dilihat dalam Tabel III 7.

Namun demikian di pasaran internasional perkembangan harga beberapa komoditi

eksporsc lamaper iodeApr i l -Nopember lg82mernper l ihatkanperkembanganyang|ebih

baik bila dibandingkan dengan perkembangan harga dalam periode yang sarna tahun yang

lalu. Hal ini terlihat pada harga barang-barang ekspor yang termasuk komoditi pangan (ko'

pi, Iada hitam) dan serat-seraran (karet). Dalam Tabel III.8 dan Grafik IIL5 terlihat bahwa

h".g" k"..r di pasar London dan Singapura tclah meningkat sebesar 4,6 persen dan 2'0

persen, sedangkan harga di pasar New York mengalami Penurunan yaitu sebesar 3'6 persen

Dalam periode yang sama harga kopi eks Lampung di pasar Singapura dan New York telah

menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 12,5 persen dan 1,1 persen' Penurunan

h a r g a k o p i y a n g t e r j a d i d i p a s a r S i n g a p u r a t e r s e b u t a d a l a h l e b i h r e n d a h b i l a d i b a n d i n g k a n

dengan penurunan yang terjadi pada periode yang sama tahun yang lalu yaitu sebesar 16'7

persen.

Perkembangan harga lada putih dan lada hitam di pasar London dan pasar New York

selama periode terakhir telah banyak mengalami kemajuan. Dibandingkan dengan bulan-

bulan sebelumnya maka pada perkembangannya yang terakhir kedua komoditi ini dalam

bulan Nopernber 1982 telah meningkat scbesar 3,3 persen dan sebesar 1,7 persen Penurun-

an yang cukup besar pada harga lada putih selama periode April-Nopember 1982 telah

terjadi pada bulan Juni 1982, sedang pada lrarga lada hitam keadaan yang sama telah teriadi

pri" Uulun Juli 1982. Gejala kelebihan Penawaran mentpakan faktor yang telah menyebab-

L"r.r p.'ru*n"r., harga yang cukup besar selama periodc tersebut' Sccara keseluruhan selama

periode A.pril-Nopembcr 1982 harga lada putih di pasar London lrenurun sebesar 10'8

p.rr.n ,.dung harga lada hitam di pasar New York menurun scbesar 13'3 persen Keadaan

y"ng rr-" t.t"t, put" terjadi pacla harga minyak nabati yaitu minyak sawit dan kopra'

S.la-u periode April-Nopember 1982 haryl- kopra di pasar Manila dan di pasar London

telah mengalami penurunan masing-mnsing sebesar 12,0 perscn dan 15,7 persen' sedang

harga minfak sawit eks Malaysia di pasar London selama periode tersebut menurun pula

srb.s^, Zi,S persen. Pcrkembangan harga timah di pasar London selama periode April-

Nopember 19S2 masih mengalami Pemasaran yang cukup baik Selama periode tersebut

p.rr.r-.rn yang cukup besar telah terjadi pada bulan Oktobet 1982 ytng salah satu faktor

penyebabnya aclalah adanya pemogokan pada pertambangan timah Bolivia (negara produsen

iimah terbesar) yang telah mendorong memperlemah harga barang tersebut di Pasaran'

Dalam periode April-Nopember 1982 harga timah telah mengalarni peningkatan sebesar 3 '9

Dersen,

+8

i q s .E tE 4R3"4 t -a -? . t " 8 -3-AD" r -3 - : .q s - 5 -E ' 3 eh : : 5 !$a sse t s s l l :H n i lFE _F{

q 1 6 ^ 6 - q o - 4 F - 1 F _ 1 o -

o - @ _ o . d ] r l I c L 6 - 6 - 1 . : . 1

g i o i 6 i " i . d d d o i

'E l . .s :s l i h !t l , r ! Ea t 6 i is | * '-B

l {EE l :5

E r ^ ir l < 6! l E i\ t42

f l - ?

. . :-+:i ? :niz

' a E a- -5 Fa i ! ,

3E

< 5

6 9

r i

E E

3E) z

<-9

f J

E i$ E

tI

z

z

z

= tt)

F E

F

z

49

-l

B N

6 ?

^ r E 'i ? l Bi:-- i

?;\ il it; i

E F I t s

a Y i

. 1 3? . q l eg F - i ' -gg =l i

=1 E ?

r g d ;

G;cqaqFn=F!i l l- a Z : o o P E

6 a : ; t r

h 8 . $ d

..:..gE;d a,

3

6

6d'

Ra'

R

t

pF.

F

d

z>

s

6

d

RF

;-

E

*

st:a

.i

g z

c.r 3el

t5

g

a ' >

s z^

; q

*

e_

6

zoz! :

< D

! €

50

o\

a|

I

t--

j

.4, ar - v

, . 2

z

gt6 d g

b6

-

p

b-

R Z

b

!gR

R

b

E

-

a

9 o# zN g

*!g

- , : )

* o ^F i rF ! : <

t s v

P +h r -

a

z

:E

z

Zc

? '

t '.-,_,-

52

T a b e l I I l . 9

IIARGA tsEBERAPA BARANG DI PASAR LONDON, Ig73/Ig74 _ r982N9A3( Poundsterling per metric ton kecuali untuk emas US dollar per troy ounce )

thhun anssaran /akhir bulan

Karet Kopi Timat Tembafla Seng Emas

r9 7 3 l r97 4197+1r97 5197 51r976

r976 l t9? 1

r97711978

l9 78 /19 79

l9 79 /1980

1980/ r981

r98 l /1982

r982/1983

Maret

Maret

JLrnjSeptemberDesemberMar€t

. luniSept€mb€rDesemberMaret

. luniSeptemberDesembcr

JuniSeptemberDescmberMaret

JunjSeptemberDesemberMaret

JuniSept€mbcrDesemberMarct

JuniSeplernberDesembertrIaret

AprilM e i

JunjJu.liAgustusScp(ember()ktob€r

427 .00 566 .00

276 .50 412 .00

282.50 447.00345.00 735.00366 .00 765 .00465 -00 857 ,50

570 .00 1 ,494 .00490 .00 1 ,601 .00500.00 2,820.00537.00 4,000.00

466.20 2,660.00556,20 2,? 57.50516_00 1 ,780_00489 .50 | , 467 .50

583 .70 1 ,641 .00612 ,50 1 ,584 ,00572 .00 1 ,595 .006 1 1 . 5 0 1 , 4 8 7 . 0 0

628 .20 2 ,020 .50599 ,06 1 ,796 .50655 .00 1 ,818 ,00790.00 1,498.00

615 .50 1 ,512 .50643 .50 1 ,051 .50588.00 1,004.00573 .00 1 ,001 .00

623 .00 770 .50549 ,50 1 ,005 ,50495 .00 1 ,1 !8 .00550 .00 t , 474 .O0

580 ,00 r , 192 .00527 .50 1 ,196 .00485.00 I,242,00495 .00 1 ,368 .00500.00 r,?46.00482.50 1,535.00482 .50 1 ,4s2 .00

7 0 6 . 0 0 l l t , 7 5

334 .00 t 17 .b0

330 .50 164 .38341 .00 l 3 7 .5 0341 .00 158 .00396 .00 129 ,55

410.00 124.8i4 1 0 , 5 0 I 1 9 , 5 0385 .50 134 ,50+I!1,50 149. t 3

327 .00 143 . t 5295 ,50 1 i1 .05289 ,25 164 .95267 ,00 r 79 . i 6

30 7 .00 183 ,05333 ,25 21 ; , 10543,50 2Sr 8,6 539 i , 00 23 9 .7 5

347.00 2i t ' .503?1 .00 371 .30363 .50 4 t 3 , t 0320 .00 547 .2a

293 .00 63 i . 50335 .25 698 .75335 .50 575 .00339 ,50 5 i 6 . i i

425 .00 442 .004 t - 7 ,50 4 !1 .50465 ,50 397 ,50452 .00 3 1 6 .25

+25 ,00 354 .50413 ,00 325 .25415 .00 309 .00401 .00 342 .50422-50 418.00431 .00 409 .75439 .50 418 .25

3 ,353 ,00

3 ,065 .00

3 ,060 .003 ,12 r .005 ,072 .003 ,700 .00

4,504.004 ,658 .004,935.005 ,770 ,00

5 ,608 .006,460.007 ,010 .00b ,775 .00

6 ,765 .006 ,900 .007 ,010 .00i , 165 .00

7 ,995 .006 ,835 .007 ,? 7 0.007 ,7?0 .00

7 ,360 .007,340.006,: l?5.006 ,185 ,00

6 ,380 .008 ,380 .008 ,330 .007 ,180 .00

7 ,170 .006,850.006 ,850 .006,400.007,460.001,22D.007,365.0C

r , 1 3 6 . 0 0

565 ,86

528 .50592 .005 65 .007 1 5 , 0 0

900.00833.007 78 .00898. b0

7 81 .50691 .50662.00649.00

7 06 .50736 .007 66 .00

r ,00r .00892 .00926.00

1 ,009 .00964.00

849,00868 .007 80 .508 1 7 , 0 0

957 .00994.50874.50832 .00

873 .00802 .50782.50829.00847.00806 .50885.00

53

3.2.5. Indeks harga perdagangan besar di lndonesia

Indeks harga perdagangan besar di Indonesia terus mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun. Pada perkembangannya yang terakhir yaitu dalam tahun 1981 indeks

unum harga pcrdagangan besar tela-h meningkat sebesar 1i,9 persen yaitu dari indeks 253

daliul tahun 1980 mcnjadi indeks 283 dalam tahun 1981. Dari perkernbangan tiap sektof-

nya dapat dilihat bahwa kenaikan sebesar 11,9 persen tersebut adalah karena peningkatan-

peningkatan yang rerjadi pada indeks harga di sektor pertanian sebesar 15,3 persen, sektor

pcrtambangan dan penggalian sebesar 22,0 perscn, sektor industri sebesar 11,9 persen serta

unruk sektor impor dan ekspor masing-masing sebcsar 9,8 persen dan 10,4 persen' Per-

kembangan selanjutnya dapat dilihat bahwa dalan tahun 1982 sampai dengan bulan Agus-

tus, indeks umum harga pcrdagangan besirr telah meningkat sebesar 6,0 persen'

secara terperinci dapat dilihat bahwa kcnaikan tersebut discbabkan oleh peningkat.

an indeks-indeks harga di sektor pertanian yaitu sebesar 11,9 persen, sektor pertanlbangan

dan penggalian scbcsar 15,8 persen, sektor industri sebesar 8,1 persen serta sektor impor dan

ekspor masing-masing sebcsar 4,7 persen dan 3,1 persen. Dalam scktor pertanian, peningkat-

an sebesar 1 1,9 persen adalah akibat dari peningkatan yang terjadi pada indeks harga bahan

makanan sebesar ),8,8 persen, perikanan sebesar 9,7 pcrscn, perkayuan dan hasil-hasil hutan

sebesar 8,5 perscn, peternakan sebesar 6,9 persen, serta tanaman perdagangan sebesar 1,7

persen, Pada sektor pertambangan dan penggalian, kenaikan terjadi pada indeks harga garam

rlan penggalian masing-masing sebesar 24,8 persen dan 16,2 persen yang merupal<an faktor

penyebab utama daripada kenaikan indeks scktor pertambangan dan penggalian sebcsal

15,8 persen, Di sektor industri, peningkatan tcrjadi pada indeks harga industri pengilangar

minyak dan hasil.hasilnya sebesar 60,7 persen, industri pemintalan, perajutan, tekstil dar'

iainnya sebesar 27,2 perscn, industri mineral bukan logan, barang-barang tanah liat, semen

dan lainnya sebesar 9,2 persen, industri barang dari kulit dan alas kaki sebesar 8,7 persen.

lndeks harga perdagangan bcsar barang-trarang impor dalarn tahun 1982 sanlpa.l dengan

bulan Agustus yang telah meningkat sebesar 4,7 persen terutalna disebabkan oleh kenaikan

intleks harga hasil industri pengilangan minyak sebcsar 28,4 persen, indcks harga barang-

barang hasil pertambrngan dan penggalian sebesar 20,9 persen' dan indeks harga barang-

barang hasil-hasil industri bahan makanan dan minuman scbesar 7,2 persen walaupun

penurunan telah terjadi pada indeks harga hasil industri ban kendaraan sebesar 0,7 persen

Kenaikan yang cukup besar yang terjadi pada indeks harga barang-barang kimia dasar sebesar

1g,0 persen, indcks harga hasil tanaman bahan maka-nan sebcsar 17,9 persen, barang-barang

hasil industri perikanan sebesar 7,9 persen dan barang-barang tekstil dan sejenisnya sebesar

6,4 persen adalah merupakan taktor utama yang menyebabkan indeks hargir bahan ekspor

selama tahun 1982 sampai dengan bulan Agtrstus meningkat sebcsar 3,1 persen. Di lain

pihak telah terjadi penurunan daripada indeks harga bahan-bahan ekspor berupa barang-

54+

+

+

+

I

+

I

N

.izi:

E

p

P P

..i c.i !.; + ,ri

-

E

.E

\oF

<

z

z

= zt

" , Z \; th( s : ' rF A -

&

z

z

55

ztb

z

I t ! r -

= . 1 9 =- . ! E l ' i

3u-

= >i z

t >-z3PN ;

z

z

cx

E

=

>oJ

) e $ $ ! ' l o : '

F a $ FE E t ti E E sE E E E

:333F3e

:g ts$$ ts

a8 i s l j 6

c +

f5 0'

, : : ; i s35

: ! ; i i 3 | j 3.rr O

-

+

+

+

) o

barang kimia dasar sebesar 18,0 persen dan bijih logam bukan besi sebesar 7,0 persen.Perkembangan indeks harga perdagangan besar Indonesia beserta perinciannya dapat dilihatdalam Tabel I I I . l0 .

3.2.6. Indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruki

Dalam rahun 1981 indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi telahmengalami kenaikan yang cukup merata menurut jenis bangunan, Secara umum dalam tahun1981 indeks tersebut telah meningkat sebesar 9,6 persen yaitu dari indeks 177 dalam tahun1980 menjadi indeks 194 dalam tahun 1981 sebagai hasil daripada kenaikan indcks hargabang'nan tempat tinggal sebesar 9,1 persen, bangunan bukan tempat tinggal sebesar 9,0persen, pekerjaan umum untuk pertanian sebesar 10,9 persen, pekerjaan umum untuk

lalan-jalan dan jembatan sebesar 12,0 persen, bangunan listrik dan transmisinya sebcsar 6,3persen, bangunan dan konstruksi lainnya sebesar 9,9 persen dan perbaikan bangunan sebesar9 , 5 p e r s e n .

Dalam tahun 1982 sampai dcngan bulan Agusrus, indeks umum harga perdaganganbesar trahan hangunan/konstruksi naik sebesar 8,5 persen. Kenaikan tersebut adalah sebagaihasil dari perkembangan yang terus meningkat pada indcks harga bahan bangunan tempattinggal sebesar 8,4 persen, bangunan bukan tempat tinggai sebesar g,5 perscn, pekerjaanumum untuk pertanian sebesar 11,5 perscn, pekerjaan umum untuk jalan-jalan dan jembatansebesar 9,8 perscn, bangunan listrik dan transmisinya sebesar 6,5 persen cian perbaikanbangunan 9,2 persen. Perkembangan indeks harga perdagangan bcsar bahan bangunan/konstruksi menurut jenis bangunan dapat dilihat dalam Tabel IIl.1l, Dari perkembanganangka indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/honstruksi menurut kelompokbarang dapat dilihat bahwa selama tahun 1982 sampai dengan bulan Agustus, harga bambu,harga barang-barang honstruksi logam dan harga barang-barang logam lainnya telah meng-alami perkembangan yang relatif tinggi yaitu masing-masing sebesar 20,2 persen, 31,1persen dan 44,3 persen. Sedangkan untuk harga bahan bangunan yaitu mesin-mesin listrikdan kaca selama periode tersebut telah mengalami penurunan masing-rnasing sebesar 24,0persen dan 20,2 persen.

3.3, Gaji dan upah di berbagai scktor ekonomi

Upah mempunyai kedudukan yang strategis dalam pembangunan, sehingga hubung-an perbun:han senantiasa berkaitan erat dengan masalah tingkat upah dan kesejahteraanburuh. sehubungan dengan hal itu Pemerintah terus berusaha menyempurnakan pengaturanpengupahan yang bertujuan untuk memelihara keselarasan antara upah tertinggi dan upahterendah dan meningkatkan penghasilan buruh yang masih berada dibawah tingkat kelayak-an. Di samping itu telah pula diusahakan agar upah dalam jenis pckerjaan yang sama tidak

5 7

jauh mengalami pcrbedaan dan terdapat keseimbangan antarsektor, antDrwilayah serta

antar.a upah pekerja di pedesaan dan di perkotaan. untuk mendorong usaha tersebut dalam

tahun anggaran 1981/1982 telah diadakan survai upah discluruh Indonesia yang meliputi

sektor-sektor industri, jasa/hotel, a,ngkutan dan pertambangan, Suwai ini dilaksanakan selain

untuk memperoleh data upah naksimum dan ninimum daripada suatu Pekerjaan tertentu,

juga unruk memperoleh komposisi tenaga kerja clalam suatu pcrusahaan. Sebagai tindak

lanjutnya telah dikeluarkan sejumlah keputusan mengcnai upah minimurn yaitu 7 buah

bersifat rcgional, 55 buah bcrsifat sektoral dan 287 brsah bersifat sub sektoral

Dalam Tabel III.l2 dapat cliikuti perkembangan rata-rata upah nrinimum dan mak'

simum dalam rupiah untuk setiap brrlan di berbagai sektor. Perkembangan rata-rata upah

minimum di berbagai scktor selarna semestel I dalam tahun 1982 sccara keSeluruhan telah

meningkat sebesar 14,8 persen dibandingkan dengan pcriode yang sama tahun yang lalu.

Sedangkan rata-rata upirh maksimum pada nrasa yang sama dalam tahun 1p82 nerrgrlami

kenaikan yang lebih kecil yaitu sebesar 9,7 pcrsen. Perkembangan ini sesuai dengan penerap-

Jn asas I remerdtaan pendapl tan, ya i tu d iusahal<an agar l ingkat upel r nr in imum meningkat

lcbih tinggi daripada kenaikan yang terjadi prda tingkat uplh maksinum

Bila dilihat perkenbangan upah secara sektoral selama periode Januari-Juni 1982,

maka rata-rata upah minimum dihampir semua sektor mengalami kenaikan tclutama sektor

jasa-jas3 ;'211y scbesar 36,7 persen, sektor perdagaugan, bank da1 asulan5i sebesar 21,8

persen, sektor bangunan sebesar 16,1 persen dan sektor tenaga listrik sebesar 15,0 persen

Sedangkan kenaikan secara sektoral dalam upah maksimurr antata lain telah tcrjadi pada

sektor industri, sektgr perdagangan, bank dan asuransi, sektol bangunan dan sektor tcnaga

l is t r ik masing-nasing scbcsar 20,5 persen, 20,0 persen, 15,1 persen dan 1 1,7 persen

Apabila faktor inflasi dalarn kenaikan uPah hendak dihilangkan maka akan diketahur

tingkat upah dalam nilai rii l sebagaimana tercnntum dalam Tabcl III.l3 Perkembangan yang

terjadi selarna Januari-Juni 1982 terhadap Januari-Juni 1981 nenunjukkan bahwa tingkat

upah minimum riil disebagian besar sektor tetap mengalami kenaikan. Tujuh dari sembilan

sektor mengalami kcnaikan yaitu terutama untuk sektor jasajasa, sektor perdagangan, bank

dan rsuransi , dan sekt0r bangunul t ya i tu masing-masing sebcsar 24 '5 persen, t0 ,9 persen dan

5,3 persen. Dengan demikian l<cnaikan upah minimnm riil secara kcseluruhan selama pcriode

semester I tahun 1982 terhadap scmcster I tahun 1981 adalah sebesar 40,4 persen. Keadaan

sebaliknya telah rerladi pada upah maksimum riil yang secara keseluruhan selama periode

yang sama telah mengalami penurunan scbesar 1,1 persen. Secara sektoral dapat dilihat

bahwa penurunan yang cukup besar telah terjadi pada sektor pegawai negeri, sektor peI-

tambangan cian sektor perkebunan masing-masing sebesar 9,0 persen, 8,4 persen dan 5,9

persen. Sedangkan peningkatan telah terjadi pada sektor industri dan sektor perdagangan,

bank dan asuransi yaitu masing-masing sebesar 9,7 persen dan 9,3 persen.

) 6

l-'e-5a

I3 5 ; tR ir 33*i;i55$3

Hn;**n$res3i l r ; ;n$d

, o

[315$s;peF . n \ O O \ c . O O u i ^ i^ . r \ o + N . . r h 6 F i . ;

+ + + + + + + + + r + + + + + + +

r . i ^ t - t - i | | | |

*$F$RI6ngH . ! a ; c o - . . i N N *

sn€f in i l ; :9

px**s[rFFR F $ $ I$ $il:

**$as*i$e5€S3\nR$s

€-Qr^ , - r -RR€r

FE$:$gs:?R$fr$H$$gH

o\

Or

I

coo\

j

F}(

N . Q E- c .'::' . i I . l :

- ^ H! > *

; E5

Ez

E3EzE

v)

I

@

5 ^' s

06

s r J r J l . J t s + f J L ! ) Hg833SS3eSs H u t J e t r o r ( ! !

_ t ' J N ( , N J U J *c o + l c o t s c F . c | . , r !n J o r r u H \ l ' \ '

+ fJ tJ fJ P f) Lrl 9J s

\ l - \ u r i o i n L b Ar.r - 01 O \O O\ o'1 co -lo \ o l ! i i c ) l . J U \ o a

* - F J N 9 t . J 9 J I ' J H

o \ b \ - - . r - . r b . + - o +tJ \o (! (, @ ]: 116 H 9ru + - O C O C € { ( n u

- l o E u t l + +

F$Be3"seE

+ + + + + l + + + + + + +

o o F + . \ o e { : \ o c a"\o ;- -ur "r,-r b\ \ "o. "ao o { a o ' - \ \ o \ o N )

g

a.).

NERACA PEMBAYARAN DANPERDAGANGAN INTERNASIONAT

BAB IV

HUBUNGAN DKONO]\{I INTERNASIONAL

4.1. Pendahtrluan

Rata-rata perrumbuhan ekonomi negara-negara industri semenjak tahun 1976 terusmengalami penurunan, bahkan dalam tahun 19g2 inipun masih belum mcnunjukkan adanvatanda perbaikur. Resesi ckonomi yang semula diperkirakan akan berkurang r.rny",, -.--perlihatkan perkembangan vang ser.nakin memprihatinkan, pertumbuhan produksi rii l dinegara-negara industri seperti Kanada, Amerika serikat dan Jepang mengalami kemerosotanyang tajam yaitu dari masing-masing sebesar 3,1 persen, 1,9 persen dan 2,9 pcrsen dalamtahun 1981 menjadi masing-m.sing sebesar negatif 3,6 persen, negatif 1,5 persen dan 2,2persen dalam tahu' 1982, Secara keselu*rhan pertumbuhan produksi rii l rata-rata di nes:,ra-negara industri diperkirakan mengalarni penurunan dari sebesar 1,2 persen dalam tahun1980 maupun 1981 rnenjadi sebesar nol persen daram tahun 19g2, sungguhpun demikianbeberapa negara industri yaitu perancis, Jerman Barat, Itaria dan Inggris diperkirakan tetapmengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat daram tahun 19g2 yaitu dari masing-masing sebesar 0,2 persen, negatif 0,3 persen, negatif 0,2 persen dan negatif 2,2 persendalam tahr.rn 1981 menjadi masing-masing sebcsar 1,0 persen, 0,3 persen, 2,6 persen dan 0,9persen dalam tzhrn r9S2 sernentara itu untuk kelompok negara industri rainnya angkapertumbuhan riil dalam tahun 19g2 adalah sama dengan tal.run 1981 yairu ..besar

-0.2

Persen.

Kesulitan ckonomi yang dialami oleh negara_negara industri tercermin pula padatingginya angka pengangguran di negara-ncgara tersebut yaitu dari rata-rata ,.u.ru. o,spersen dalam tahun 1981 menjadi rata-rata sckitar 7,9 persen dalam talrun 19g2. Nesara-negara seperti Kanada dan Inggris dipcrkirakan mengalami tingkat penganggur"n y"ng l-.bihparah dalam tahun 1982 yaitu masing-masing sebcsar 10,3 persen dan 12,0 persen, Kemudi_an disusul oleh Amerika Serikat, Italia, pcrancis dan Jerman Barat yang masing-masingdiperkirakan mengalami tingkat pcngangguran sebesar 9,5 pcrsen, 9,0 persen, S,9 persendan 6,5 persen. Scdangkan di Jepang meskipun angka pengangguran agak rendah, tetaprt€tap meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 2,2 persen dalarr.tahun 1981 menjadi sekitar 2,3 pcrsen dalam tahun 1982.

Sclanjutnya pertumbuhan ekonorni yang rendah di negara_negara industri itumempengaruhi pura perkernbangan ekonomi di negara-negara berkembang, baik di negara-negara berkembang pengekspor minyak maupun di negara_negara berkembang bukan p"eng-ekspor minyak Dalam tahun 19g0 pertumbuhan produksi rii l rata-rata di

"n"g"rr-n.g*'"

-

6 1

berkembang pengekspor minyak sudah mengalami pcnurunan sebesar negatif 2,7 persen.

Dalam tahun 1981 menurun sebesar negatif 4,6 persen dan dalam tahun 1982 diperkirakan

pertumbuhannya akan menurun lagi sebesar neg$if 2,5 persen. Demikian pula halnya

dengan negara berkembang bukan pengekspor rninyak, kalau dalam tahun 1980 pertumbuh-

an produksi rii l rata-rata mencapai 4,8 persen, maka dalam tahun 1981 turun menjadi

sebesar 2,8 persen dan dalam tahun 1982 diperkirakan akan turun lag.i menjadi hanya

sebesar 2,6 persen. Keadaan yang sama juga dialami oleh bcberapa negara berkembang di

Asia Timur dan Tcnggara. Negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan

Singapura diperkirakan mengalami penurunan dalam tingkat kenaikan pendapatan nasional-nya dari masing-mrsing sebesar 8,O persen, 5,5 persen, 11,0 persen dan 9,9 persen dalamtahun 1981 mcnjadi masing-masing sebesar 5,1 persen, 4,2 persen, 6,3 persen dan 5,8persen dalam tahun 1982. Demikian pula negara-negara seperti Thailand, Malaysia danPhilipina vang merupakan negara-negara penghasil bahan mentah dan bahan baku diperkira-kan mengalami penuruna.n dari masing-masing sebesar 7,6 persen, 6,5 persen dan 4,6 persendalam tahun 1981 menjadi masing-masing sebesar 5,7 persen, 4,5 persen d:rn 3,2 persendalam tahun 1982.

Usaha pengekangan laju inflasi di beberapa negara industri yang antara lain dilaku-kan melalui kebijaksanaan tingkat bunga yang tinggi selain menyebabkan menurunnyapertumbuhan ekonomi menyebabkan pnla nenurunnya angka inflasi. Kalau dalam tahun1981 perturnbuhan laju inflasi rata-rata. di negara-negara industri mencapai sebesar 8,6persen maka dalam tahun 1982 mengalami penurunan sehingga diperkirakan menjadi 7,6persen. Penurunan yang cukup besar diperkirakan dialami oleh Amerika Serikat dan Inggrisyaitu dari masing-masing sebesar 9,4 persen dan 12,5 persen dalam tahun 1981 diperkirakanmasing-masing menjadi sebesar 6,4 pcrsen dan 8,8 persen da1am tahun 1982, Keadaan yangsama juga dialami oleh negara-negara berkembang pengekspor minyak yaitu dari sebesar13,1 persen dalam tahun 1981 diperkirakan menjadi sebesar 11,5 persen dalam tahun 1982.Penurunan yang agak tajam dialami oleh negara.negara seperti Korea Selatan, Taiwan danThailand yaitu dari masing-masing sebesar 23,3 persen, 16,3 persen dan 12,7 persen dalamtahun 1981 diperkirakan masing-masing menjadi sebesar. 8,8 persen, 4,3 persen dan 6,3persen dalam tahun 1982, Scdangkan beberapa negara lain di kawasan itu scperti Malaysia,Hongkong dan Singapura juga mengalami penurunan yang cukup besar yaitu dari masing,masing sebesar 9,7 persen, 15,0 persen dan 8,2 persen dalam tahun 1981 diperkirakanmasing-masing menjadi sebesar 5,5 persen, 11,0 persen dan 4,9 persen dalarl tahun 19g2.

Dampak daripada pertumbuhan ekonomi yang rendah dan kebijaksanaan ringkrtbunga yang tinggi di beberapa negara industri telah menyebabkan pula merosotnyaperdagangan dunia dalam tahun 1982. Keadaan ini jelas terlihat dari perkembangan volumeekspor dar impor baik di negara-negara industri maupun di negara-negara berkembang,

Kalau dalam tahun 1981 pertumbuhan volnme ekspor di negara-negara industri dan negara-negara berkembang bukan pcngekspor minyak masing-masing mencapai sebesar 2,9 persen

dzLn 4,7 persen maka dalam tahun 1982 pertumbuhannya mengalami penurunan sehingga

masing-masing diperkirakan menjadi sebesar 1,0 persen dan 3,0 pcrsen. Sedangkan volume

ekspor negara-negara berkcmbang pengekspor minyak dalam tahun 1982 diperkirakan

mengalami penurunan yang tajam sebesar 14,0 persen dibandingka.r.r dengan volume ekspor

tahun sebeh.rmnya, Demikian pula pertumbr.rhan volume impor di negara-ncgara berkcmbang

pengekspor miny,ak dan bukan pengekspor minyak dalam tahun 1982 mengalami penurunan

diui masing-masing sebesar 19,4 persen dan 2,9 persen dalarn tahun 1981, diperkirakan

masing-masing menjadi sebesar 5,0 persen dan ncgatif 0,5 persen dalam tahun 1982. Se-

dangkan perrumbuhan volume impor di negara-negara industri dalam tahun 1982 hanya

mencapai sebesar 0,5 persen dibandingkan dengan volume impor tahun sebelumnya.

Kenunduran perdagangan ini ditandai pula oleh merosotnya perbandingan pertukar-

an (rerms of trade) antara negara-negara berkembang dengan negara-negara industri. Apabila

ncgara-negara berkembang baik pengekspor minyalt maupun bukan pengekspor minyak

dalam tahun 1982 masing-masing diperkirakan mengalami penurunan terms o{ trade sebesar

negarif 2,5 pcrsen dan negatif 1,0 persen rnaka negara-negara industri justru diperkirakanmengalami kenaikan rata-rata sebcsar 0,5 pcrsen dibandingkan dengan tahun sebelurnnya.Penurunan terms of tradc di negara-negara bcrkembang ini antara lain disebabkan karenajaruhnya harga komoditi primer dan minyak bumi di pasar dunia yang masing-masing

diperkirakan sebesar 7,0 persen dan 3,5 pcrsen dalam tahun 1982,

Selanjutnya kepincangan pcrdagangan dunia antara negara-negara maju denganncgara-negara berkcmbang ini dapat pula dilihat dari perkembangan neraca pembayaran diberbagai negara dalam tahun 1982. Apabila transaksi berjalan negara-negara industri secarakeseluruhan dalam tahun 1982 diperkirakan masih mengalami surplus scbesar US $ 6,0milyar, maka negai:a-negara berkembang bukan pengckspor minvak diperkirakan akanmengalami dcfisit sebcsar US $ 91,0 milyar, Sedangkan negara-negara berkembang peng-ekspor minvak meskipun dalam waktu yang sama diperkirakan mengalami surplus sebesarUS $ 15,0 milvar, namnn jauh merosot apabila dibandingkan dengan zurplus tahun 1981sebesar US $ 68,6 milyar. Penunrnan surplus transaksi berjalan ini antara lain disebabkankarena turunnva harga dan jumlah minyak yang diproduksi oleh negara-negara OpEC.Sementara itu beberapa ncgara industri seperti Perancis dan Italia diperkirakan akan mcnga-Iamr defisir transaksi berjalan yang lebih parah dalam tahun 7982 yairu dari masing-masingsebesar US $ 3,5 milyar dan US $ 7,5 milyar dalam tahun 1981 menjadi masing-masingsebesar US $ 8,0 milyar dan US $ 8,5 milyar.

Sinrasi perdagangan dunia yang tidak begitu mengr.rntungkan negara-negara ber-kembang itu telah menyebabkan semakin menumpuknya beban hutang negara-negara

63

berkembang yang dalam tahun 19g2 ini diperkirakan berjumlah antara US $ 500 milyarsampai uS $ 900 miryar. Sebagian besar dari hutang-hutang itu hanrs dibayar kepadabank_bank komersial internasional_ dengan_ bunga yang "cukup

trnggi. Sehubungan dengan irudalam sidang tahunzn Dana Moneter I'te'i"rio.,"i qoMri a"n -i"nt

or"i" ai i"."i.'p"a,bulan Septernber 79g2 yang lalu kelompok nrg r^-:n.g"r^ berkembang dalam kedua badantersebut telah mendesak agar .lega11,legara

maju meningkarkan kem-ampu"n OMf a.ngrn1.11-1i

menait<t<1 iurannya sedikit-diknnya dra kut; lipa'r. Keputusan mengenai kenaikanruran anggota akan diputuskan oleh Komitbulan Pebruari 19g3. Apabila discpakati surbaru akan dapat diwujudkan dalam tahuntahunan DMI dan Bank Dunia, kelompokuntuk menrberikan dana darurat sebesar Uselanjutnya akan disalurkan kepada kelomrbadan yang merupakan afiliasi dari SanAssociarion (lDA), Dana rersebut akan dibsebesar US $ 3,5 milyar dalarn tahun 19g3 dar

4.2. Kebijaksanaan di bidang perdagangan .luar negeri

4.2.1. Kebijaksanaan di bidang ekspor

Dalam tahun gO_an ini situasi minyakmenggembirakan karena atlanya kelebihan ptpengaruhi harga minyak di pasaran bebas. Unnegara-negara penghasil minyak yang tergabunnya pembatasan produksi dan pembekuan harga.

Dalam rangka mengimbangi -perkembangan yang kurang menglntungkan di sektorminyak maka berbagai usaha peningkatan .krpo', rr"'r.""'-i"y"t telah dilakukan. Kebijaksa_naan ekspor diarahkan untuk diversifikori. b"."ng ;;;;; p"rr. yang menuju ke arahpeningkatan hasir-has' perranian,,has'_industri

"t""o"l"i*u kerajinan ,-g"', d..,g"rlmenciptakan iklim yang membuat harga barang .krpor'r.bih bersang di pasaran internasio-nal. J an yang dirempuh anara lain ialah oerf

pajak ekspor serta berbagai kemudahan dalamPemerintah telal mengeluarkan kebijaksanaanekspor Januari 79g2,yang tertuzng dalant pentsanaan lnr mencakup dua aspel, yaitu kebiiaks'.11#;:-i:^f,,ffi t"'b"t"' berupa pengkaitan pemberian pemerinrah dari impor dengan

-

64

Dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 19g2 pemerintah tclah memberikanberbagai kemudahan di bidang ekspor yang mencakup antara lain tentang pengaturan juarbeli devisa, tatacara ekspor, pcnyederhanaan prosedur pemberian fasiritas kredit ekspot,jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor serta pungutan ekspor. Di bidang lalu lintasdevisa, eksportir diberikan kebebasan untuk memanfaatkan devisanya semaksimal mungkinoleh karena eksportir tidak diwajibkan lagi menjual dcvisa yang diperolehnya dari eksporbarang da. jasa kepada Bank Indonesia. Namun demikian apabila eksportir ingin menjuarsebagian atau seluruh devisa tersebut kepada Bank Indonesia maka Bank Indonesia wajibmembelinya dengan kurs yang terjadi dalam bursa valuta asing (BVA). untuk ini telahdikeluarkan beberapa ketentuan tentang tatacara jual beli devisa ekspor.

semenrara itu di bidang tatacara ekspor telah dilakukan penyempurnaan carapembayaran ekspor, perubahan dokumen ekspor serta penyempurnaan tatalaksana pabcandi bidang ekspor. Apabila dalam ketentuan sebelumnya hanya dikenar cara pembayarandengan letter of credit (L/c) dan konsinyasi maka dalam ketentuan yang baru, sclain keduacara tersebut juga dimungkinkan pembayaran dengan cara pembayaran di muka (advancepaymcnt), wesel inkaso (collection draft) baik dengan kondisi document against payment(D/P) ma'pun dengan kondisi document against acceptance (D/A), perhitungan kemudian(open account) dan cara pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri yangsesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembcri. selanjutnya untuk kepcrruan penca-tatan ekspor telah dilakukan pe'ggantian dokumen utama formurir E3 dengan dokumerrbaru yartu pemberitahuan ekspor ba*ng (pEB) yang mernungkinkan pencatatan cara-carapembavaran ekspor' sedangkan di bidang tatalaksana pabean terah dilakukan penyempurna-an dalan bentuk percep.tan pelayanan penyelesaian dokumcn-dokumen ekspor sertakewajiban penberian izin pemuatan barang ekspor ke kapar yang belum merapat ke derrnagadan penyelesaian dokumen-dokumen ekspor selambat-lambatnya sehari setelah baransselesai d imua t .

Di bidang perkreditan, cksportir dapat memperoleh kredit untuk ekspor denganpersyaratan yang lebih ringan. Kredit ekspor tersebut tidak hanya diberikan kepada ekspor-tir, tctapijuga dibcrikan kepada produsen yang mcngekspor produksinya. suku Lunga kreditekspor yang semula scbesar r2 persen setahun, terah diturunkan menjadi 6 persen setahununtuk kegiatan pra pengapalan rnaupun pasca pengapalan tanpa membcdakan jenis barang_nya, kecuali untuk barangirarang ekspor yang dikategorikan kuat sebesar 9 persen sctahun.Dalam barang-barang ekspor yang dikategorikan kuat ini termazuk kopi biji (dikecualikanadalah kopi biji untuk ekspor ke negara non kuota dan pembelian unruk stok nasional), bijikelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, rninyak biji kelapa sawit, kayu bulat, teh, udangdan hasifhasil tambang (yaitu timah, bauksit, niker, batubara). Selanjutnya unruk menun--jang usaha-usaha di atas telah diadakan dua macam asuransi di bidang ekspor yaitu jaminan

H

o )

kredit ekspor dan asuransi ekspor yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT Askrindo'

Dalam pada itu pungutan ekspor telah diturunkan bahkan untuk beberapa jenis

barang menjadi sebesar nol persen. Dalam hubung+n dengan usaha untuk mengembalikan

biaya yang ditanggung eksportir dalam bentuk bea mazuk maka bagi ekspor 661jenis barang

hasil industri telah diberikan Sertifikat Ekspor. Di sanping usaha-usaha tersebut telah

disempurnakan pula ketentuan yang menyangkut penggunaan fasilitas pergudangan' biaya

pelabuhan serta jasajasa angkutan laut.

Sebagaimana disinggung di atas bahwa di samping usaha penyempurnaan yang

menyeluruh di bidang ekspor, Pemerintah juga telah mengambil kebijaksanaan yang dina-

makan imbal beli yaitu pengkaitan impor Pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari

ApBN atau fasilitas kredit ekspor dengan ekspor barang-barang bukan minyak, Dalam

ketenruan ini ditetapkan bahwa atas pembelian barang dari luat negeri diwajibkan bagi

kontraktor luur negeii untuk mengimpor barang Indopesia sebesar nilai kontraknya. Untuk

pelaksanaan pengkaitan ekspor dengan pengadaan impor Pemerintah ini terdapat beberapa

pengecualian yairu (1) apabila sumber biaya dari kredit lunak dan kredit Bank Dunia, Bank

P.*bung.rrr"t Asia dan Bank Pembangunan Islarn; (2) bagi komponen dalam negeri yang

termasuk dalam kontrak supplier asing sePerti komPonen jasa dan pajak/bea; (3) bagi jasa

keahlian yang digunakan oleh instansi-instansi Pemerintah seperti aktrntan asing, ahli hukum

(lawyer), surveyors, jasa konsultan, paten dan sebagainya. Dalam pengkaitan ini importir

(kontraktor) luar negeri dapat memilih satu atau bebetapa di antara 33 komoditi ekspor

yang ditetapkan oleh Pemerintah. Di antara barang-barang tersebut beberapa di antaranya

a<Ialah semen, kayu gergajian, tekstil, aluminium, bauksit, mebel dari rotan dan lainlainnya'

Selanjutnya di samping usaha-usaha di atas dalam rangka pengembangan pasaran

barang-barang ekspor di luar negeri, telah ditingkatkan hubungan dagang dengan negara-

negara lain, baik secara regional, bilateral maupun multilateral, Hal ini telah dilakrrkan

dengan mengirimkan misi-misi perdagangan ke lunr ncgeri dan menerirna misi-n.risi perda-

gangan dari luar negeri serta ikut berpartisipasi dalam pameran-pameran dagang yang dise-

lenggarakan di luar negeri. Dalam hubungan dagang multilateral pada akhir tahun 1981 telah

dicapai perserujuan dengan MEE mengenai ekspor ttpioka kc negara-negata tersebut berda-

sarkan kuota yang ditetapkan untuk 5 tahun, yaitu untuk talrun 1982 sebesar 500 ribu ton,

untuk talun 1983 dan 1984 masing-masing sebesar 750 ribu ton serta untuk tahun 1985

dan 1986 masing-masing sebesar 825 ribu ton. Selanjutnya dalam tahun 1982 Indonesia

telah mengadakan persetujuan bilateral mengcnai perdagangan tekstil dengan Swedia

Dalam rangka pelaksanaan ASEAN Preferential Trading Arrangement,

dengan tahun 1982 produk-produk yang dapat dipertukarkan antara Indonesia

sampal

dengan

66

negara-negara ASEAN lainnya terus meningkat dari 6.581 jenis barang menjadi 9.048 jenis.Dari jumlah tersebut Indonesia dapat mengekspor sebanyak 6.813 jenis barang dan dapatmengimpor 2.235 jenis barang dari negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai anggota ASEAN,Indonesia juga terlibat dalam kerjasama di bidang perdagangan antara ASEAN denganorganisasi-organisasi internasional seperti antara lain ASEAN-EEC dialog yang telah me-realisasikan ASEAN Trade Promotion Centre di Rotterdam tanggat 29 September 1981.Selanjutnya dalam perundingan yang ke-V antara Jepang dengan negara-negara ASEANbulan Januari 1982, pemcrinrah Jepang telah menurunkan tarif unruk 1,953 jenis barangmulai 1 April 1982. Dalam pada itu dengan Australia pada bulan April 1981 telah dicapaipersetxjuan mengenai pemberian preferensi tarif atas tekstil, pakaian dan sepatu untuknegara-negara ASEAN dan dalam sidang bulan Maret 1982 telah diputuskan untuk menye-Ienggarakan Trade Fair ke-III tanggal 13 - 16 April 1983 di perth.

Sebagai kelanjutan dari kebijaksanaan Pemerintah untuk membarasi ekspor kayugelondongan dalam rangka mendorong pertumbuhan industri kayu dalam negeri maka diaturlebih lanjut alokasi ekspor kayu bulat dan taraniaga ekspor kayu lapis. Ekspor kayu lapishanya boleh dilaksanakan oleh eksportir kayu lapis terdaftar yang diakui DeparremenPerdagangan dan Koperasi, yairu perusahaan industri kayu lapis atau eksportir yang menga-dakan kontrak pemasaran dengan perusahaan industri kayu lapis. Untuk menunjang per-tumbuhan kayu lapis di dalam negeri dan unruk menjamin penyediaan bahan bakunya makasejak 8 Maret 1982 telah dilarang ekspor veneer basah dari seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu pemasaran kopi ke negara-negara International coffee organization(ICo) dihadapkan kepada masalah penurunan kuora. Dengan adanya kelebihan produksikopi dunia, ICo telah menurunkan kuota ekspor kopi negara-negara anggoranya termasukbagi Indonesia yaitu dari 138,000 ton menjadi 130.893 ton. Jumlah kuota rersebur masihjauh di bawah kemampuan ekspor kopi Indonesia berhubung dengan semakin meningkatnyaproduksi kopi. Untuk mengatasi kelebihan produksi ini, maka diusahakan pemasaran kopike negara-negara non kuota dengan memberikan perangsang berupa jatah tambahan eksporke negara-negara ICo bagi cksportir yang dapat mengekspor kopi ke negara-negara tersebut.Negara-negara yang berhasil dimasuki pasarannya anta'a lain negara-negara di Timur Tengah,Eropa Timur, Afrika dan Asia, meskipun harganya masih lebih rendah dari harga kopiuntuk negara anggota ICo. Dalam hal pemasaran tembakau, pemerintah menegaskan kemba-li ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan ekspor tembakau yang meliputi berbagai jenistembakau, yaitu tembakau jenis terrentu (Deli, vorstenlanden, Bezuki No, Kediri No danLampung NO), tcmbakau jenis lainnya dan tembakau Virginia.

Dalam pada itu mengenai ekspor tekstil ke negara-negara MEE, dalam tzhtn lgglIndonesia memperoleh kuota sebesar 8,3 juta potong, terdiri dari kategori 6 (cela"na) sebesar

-

6 7

4 juta potong, kategori 7 (blus wanita) sebesar 2 3 3 ribu potong dan kategori 8 (kemeja pria)

sebesar 4 juta potong.

Untuk lebih memperkuat daya saing barang ckspor Indonesia, telah diusahakan

peningkatan mutu barang yang diekspor antara lain dengan menetaPkan standar mutu bagi

barang-barang ekspor tertentu dan dengan menunjuk laboratorium-laboratorium yang

berwenang mengeluarkan certificate of quality.

4.2.2. Kebijaksanaan di bidang impor

Kebijaksanaan impor selain ditujukan untuk memperlancar pengadaan barang'

barang kebutuhan pokok untuk menunjang program stabilisasi harga, juga untuk mcndu'

kung industri dalam negeri berupa barang rnodal dan bahan baku. Untuk melanjutkan dan

menyempurnakan kebijaksanaan yang telah diambil, dalam bulan Januari 1982 telah dikelu-

arkan kebijaksanaan baru yairu antara lain telah dilakukan penyempurnaaan tata cai:a

pelaksanaan impor. Sebagaimana dalam ketentuan sebelumnya, setiaP Perusahaan yang

melakukan kegiatan impor harus memiliki angka pengenal, baik dalam bentuk angka penge-

nal importir (API), angka pengenal importir sementara (APIS) atau terbatas (APIT). Selan-

jutnya dalam hal pembayaran impor, dapat dilakukan atas dasar pembukaan L/C atau

dengan cara pembayaran lain yang lazin digunakan dalam perdagangan luar negeri baik

secara pembayaran tunai mallpun secara kredit sesuai dengan kesepaLatan antara penjual

dan pembeli, Untuk kepeduan tcrsebut importir dapat mcnggunakan devisa yang dibeli dari

Bank Indonesia melalui bank devisa dengan kurs yang terjadi pada bursa valuta asing atau

menggunakan sumber lainnya. Dalam pada itu juga telah ditetapkan dokumen utama yang

dipergunakan dalam impor yaitu dokumen pemberitahuan pcmasukan barang untuli dipakai

(PPUD). Mengenai jenis barang yang diimpor dihanrskan dalam keadaan baru, walaupun

untuk impor barang-barang modal tertenru masih diberi kelonggaran untuk rnengimpornya

dalam keadaan bekas,

Scmentara itu dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran arus dokumen dan

barang-barang impor, Pemerintah telah menyempurnakan tatalaksana pabean dengan dise-

derhanakannya proses penyelesaian dokumen impor serta mempcrcepat proses pemerihsaan

dan pengeluaran barang-barang dari pelabuhan. Berkaitan dengan usaha ur)tuk mendorong

industri dalam ncBeri, impor beberapa jenis barang tertentu seperti produksi industri perce-

takan, pesawat penerima siaran televisi dan radio dalam keadaan terpasang, kendaraan

bermotor untuk mengangkui penumpang dan barang, sedan dan station wagon serta sepeda

motor dalam keadaan terpasang tetap dilarang, walaupun dalam hal-hal tertentu impor

barang-barang tersebut masih diperbolehkan. Dalam pada itu untuk menjamin tersedianya

bahan baku/penolong yang diperlukan oleh industri dalarn negeri, barang-barang yang

68

memperoleh fasilitas keringanan bea masuk dan pajak penjualan impor telah diperluas.

sementara iru untuk memperlancar pengadaan barang di dalam 'egeri, maka tcrha-dap semua jenis barang yang diimpor dengan "sight L/c" tlibcrikan pembebasan darikewajiban menyetor jaminan impor minimum. Dalam hal ini bank dcvisa pembukn L/Cdapat menetapkan sendiri besarnya r.rang jaminan impor dengan rnengingat pada bo'afiditasimportir vang bersangkutan dan besarnya risiko yang nrungkin timbul. Di samping itu dalamhal impor beberapajenis bahan baku clan penolong, suku cadang dan barang modal, importirdapac memperoleh kredit dari bank devisa untuk membiayai setoran jaminan impor dan sisaL/C yang belum dibavar. untuk maksud tersebut bank devisa dapat memperoleh kreditlikuiditas dari Bank Indonesia.

Dalam pada itu sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan dari kebijaksanaan Januarr7982 di bidang perdagangan luar negeri telah dikeluarkan beberapa ketentuan tentangtataniaga impor barang hasil industri. Ketentuan ini bertujuan untuk membcri kepastianberusaha bagi industri dalam negeri dan sekaligus menjamin kelancaran pengadaan barangyang diperlukan masyarakat dengan harga wajar. Dalam mcnggalakkan pemakaian hasitproduksi dalam negeri yang sejak lama dianjurkan pemerintah, maka jumlah importirbarang-barang tersebur akan dibatasi. sedangkan unruk barang-barang yang dihasilhan dalanjumlah dan mutu vang telah memenuhi kcbutuhan akan dibatasi dengan sistem kuota.Barang-barang yang diatur oleh tata niaga impor baru tersebut mencakup z kelompokbarang hasil industri yaitu industri barang listrik dan elektronika, industri kimia. industrjsuku cadang kendaraan bermotor, industri logam, industri mesin_mesin perlengkapan dansuku cadangnva' industri tekstil serta industri alat bcsar dan suku cadangnya. Impor barang-barang tersebut harus dilakukan oleh importir terdaftar, sedangkan untuk barang-baran-ghasil industri yang memberikan saingan cukup berat bagi produksi daram negeri di sanpin!harus memenuhi ketentuan mengenai importir juga ditetapkan jumlah impornya (huota).Selanjutnya dalam rangka unruk lebih mengarahkan pcnggunaan devisa dan dana yang ada,impor barang-barang yang tidak esensiar dan sudah diprocruksi di dalam negeri scperti iahanmakanan, minuman, buah-buahan segar maupun yang diawetkan akan dibatasi dan imporbeberapa barang hasil pertanian akan dikendalikan. Seclangkan atas impor bahan-bahanuntuk pcngolahan hasil-has baja rembaran dan plat terah rli lakukan pengaturan lebih lanjut.

Sementara itu untuk meningkatkan perdagangan dengan negara_negara ASEANIainnya, jenis barang impor yang diberikan preferensi berupa keringanan bea masuk telahdiperluas dari 1.316 jenis menjadi 2.?35 jenis barang yang menurut Statistik Impor r97gmempunyai nilai antara us $ 500 ribu sampai uS $ 1 juta. perruasan jenis barang-barangtersebut didasarkan atas kesepakatan antara Indonesia dengan anggota negara_negaraASEAN lainnya. Pemberian preferensi ini berupa pembebasan bea _asrk r.b.rr. ZO p"ir..,dan 25 perscn dari tarip akhir.

-

69

4.3. Perkcmbangan neraca pembayatan dalam tahun 1982/1983

4.3.1. EksPor

Resesi ekonomi dunia mempunyai pengaruh yang kurang menguntungkan bagi

ekspor tndcnesia baik atas ekspor minyak maupun atas ekspor bukan minyak' Hal ini terjadi

karena menurunnya permintaan negara-negafa industri yang berakibat pula pada Pcnumnan

permintaan akan rninyak dan penurunan harga barang-barang ekspor di pasaran inter-

nasional.

Realisasi nilai ckspor baik minyak maupun bukan minyak dalarn tahun 1982/1983

diperkirakan mencapai jumlah sebesar US $ 20.040 jr.rta, yang berarti menurun sebesar

us$ 3.566 jura atau 15,1 pcrsen dibandingkan dengan realisasi tahun 1981i1982. DaI-

jumlah terscbut nilai ekspor minvak tahun 198211983 bcrjumlah sebesar US $ 16 136

juta atau menurun selresar US $ 3,300 juta dibandingkan nilai eksportiya dalam tahun

rggll:r9a?. Menurunnya nilai ekspor minyak ini tcrjadi karena cliturunkannya jumlah

produksi minyak mentah lndoncsia dari sekitar 1,6 juta barrel per hari dalaur tahun

1g8l l1982 menjadi sek i tar 1,3 ju ta barre l per har i da lam tahun 1982/1983.

sernentara itu realisasi nilai ekspor bukan minyak dalam tahun 1982/1983 diperki-

rakan juga menunjukkan penurunan yaitu dari sebesar US $ 4 1?0 juta dalam tahun

1981/1982 dipcrkirakan n.renjadi sebesar US $ 3,904jute dalam tahun berikutnya. Penurun-

an ini terjadi pada hampir semua birrang kccuali teh dan beberapa barang dalam kelompok

barang ekspor lainnya. Dalam periode April-Agustus 1982 nilai ekspor bukan minyak

rrengalami penurunan sebcsar uS $ 247,1 juta J,au 14,2 persen bila dibandingkan dcngarr

nilai ekspornya dalam perioclc yang sama tahun 1981. Menurunnya nilai ekspor ini antara

lain terjatli karena lesunya permintaan akan baran5barang ekspor di samping terjadinya

penurunan hlrg:r di pasarau dunia. Dilihat menurut jenis barangnya, maka dalam periode

April-Agustus 1982 nilai ekspor kayu tctap menelDPati urutan teratzs walaupun dalanl

periode April-Agustus 1982 nilai ekspor knyu yang berjumlah sebcsar US $ 344,7 juta ntasih

lebih rendah daripada ekspor kayu clalarn periode yang sana tahun 1981 sebesar US $ 434,7

juta, Turunnya nilai ckspor kayu ini erat hubungaunya dcngan resesi yang melanda negara-

negara industri yalg mempengan"thi harga dan permintaan ka;,u 6uti negara-ncgara tersetut,

di samping adanya kebijaksanaan pcmbatasan ekspor kayu bulat.

Sementara itu karet yang menempati urutan kedua, nilai ekspornya dalam periode

April-Agustus 1982 adalah sebesar US $ 250,0 juta atau mengalami penurunan selresar 33,5

persen dibandingkan dengan nilai ekspor karet dalam periode yang sama tahun 1981 scbesar

US $ 375,9 juta. Penurunar ini terjadi baik pada 'rolume ekspor maupun harga karet di

nasaran internasional.

7 0

Dalam pada itu realisasi nilai ekspor timah dalam periode April-Agustus 1982berjumlah sebesar US $ 142,7 juta. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 1981sebesar US $ 160,1 juta, ini berarti penurunan scbesar US $ 17,4 juta atau sebesar 10,9persen. Menurunnya nilai ekspor timah ini terutama disebabkan menurunnya volumeekspor timah dengan adanya pembatasan ekspor yang dikenakan terhadap negara.negara penghasil timah dalam rangka untuk mengatasi kelebihan produksi, meskipun dalamperiode yang sama telal terjadi kenaikan harga di pasaran dunia.

Scmentara itu kuota ekspor kopi Indonesia yang semula ditetapkan sebesar l3g.00Oton untuk periode Oktober 1981 sampai dengan September !982, telah dikurangi menjadisebesar 130.893 ton dengan semakin merosotnya harga kopi yang disebabkan oleh kelebihanproduksi dunia. Dari jumlah tersebut baru dapat direalisir sebesar 124.866 ton, yang ber-samaan dengan harga kopi yang lebih rendah, menyebabkan nilai ekspor kopi telah menu.run, yaitu dari sebesar US $ 180,0 juta dalam bulan April-Agustus 1981 menjadi sebesarUS $ 179,6 juta dalam periode yang sama tahun 1982. Dt lain pihak dalam periode April-Agustus 1982 nilai ekspor teh telah meningkat menjadi sebcsar US $ 59,0juta dibandingkandengan realisasi dalam periode yang sama tahun sebelumnya y'ng mencapai jumlah sebesarUS $ 38,5 juta. Kenaikan nilai ekspor teh ini disebabkan baik oleh kenaikan harga maupunkarena kcnaikan volume ekspornya. Sementara itu dengan menurunnya produksi minyakkelapa di dalam negeri, maka kebutuhan akan minyak kelapa digantikan dengan minyakkelapa sawit. oleh karena itu maka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah

telah mcngambil kebijaksanaan untuk membatasi ekspor minyak kelapa sawit sampaiproduksi minvak kelapa dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Kcbijaksanaan terse-but bersamaan pula dengan rurunnya harga minyak sawit di pasar internasional, telahmenyebabkan nilai ekspornya menurun. Bila dalam periode April-Agustus 19g1 eksporminyak sawit bcrnilai sebesar us $ 24,6 juta, maka dalam periode yang sarna tahu' 19g2mencapai jumlah US $ 21,1 juta, yang berarti menurun sebesar US $ 3,5 juta arau ),4,2persen.

Walaupun ekspor barang-barang lainnya secara keseluruhan mengalami penurunannilai yaitu dari sebesar US $ 507,1 juta dalam periode April-Agustus 1981 menjadi sebesarUS $ 479,5 juta dalam periodc yang sama rahun 1982, namun beberapa barang tebh menga-lami peningkatan. Realisasi nilai ekspor hewan dan hasilnya (termasuk udang) dalam periodeApril-Agustus 1982 telah meningkat me'jadi sebesar us $ 107,6 juta dibandingkan dengannilai ekspornya dalam periode yang sama tahun 1981 sebesar uS $ g0,3 juta. Demikianpula ekspor bungkil kopra mengalami peningkatan dalam volume sehingga nilainya mening-kat dari sebesar US $ 11,8 juta dalam periode April-Agustus 19g1 menjadi sebesar us $ 12,8juta dalam periode yang sama tahun 1982. sementara itu ekspor kerajinan tangan termasukpakaian jadi dan tekstil menunjukkan adanya kenaikan, di samping karena meningkatnya

-

7 l

minat imporrir di luar negeri terhadap hasil-hasil produksi Indonesia juga karena adanya

perangsang melalui serrifikat ekspor.

Perkembangan nilai ekspor dari masing-tnasing komoditi dapat diikuti dalam

Tabel IV.1 dan Tabel IV.2, sedangkat dalam Tabel IV.3 clapat dilihat pcrkembangan harga

beberapa barang ekspor di pasaran internasional.

4 .3 -2. Impor

Jika perkembangan ekonomi dunia yang tidak mencnnr serta situasi pasaran minyak

yang kurang menguntungkan telah mengakibatkan menunrnnya ekspor minyak maupun

bukan minyak, sebaliknya perkembangan impor dalam tahun 1982/1983 diperkirakan tidak

menunjukkal arah yang menurun. Apabila dalam tahun 1981/1982 realisasi impor bukan

minyak berjumlah sebesar US $ 14.336 juta, maka dalam tahun 198211983 impor bukan

minyak dipcrkirakan berjumlah sebesar US $ 15.034 juta yang bcrarti mengrlami peningkat-

an sebesar US $ 698 juta, Peningkatan ini terutama sekall disebabkan makin besarnya impor

dalam bentuk bantuan provek di samping meningkatnya kebutuhan akan bairan bakulpeno-

long dan barang modal yarg diperlukan oleh industri dalam negeri. Dari jumlah impor dalam

tahun 1982/1983, nilai impor minyak diperkirakan scbcsar us $ 5.825 juta atau lebih bcsar

daripacla realisasi impor minyak dalam tahr.u] 1981/1982 sebesar US $ 5,497 juta. Kenaikan

ini disebabkan oleh mcningkatnva impor yang dilakukln oleh Pertarnina dan kontraktor

minyak lainnya yang rerurama rcrdiri dari impor pcralatan unruk keperluan eksplorasi dan

pemeliharaan sumur-sumur minyak bumi maupnn impor minyak untuk ltcperltran konsumsi

di dalam negeri.

Dalam pada iru realisasi nilai impor bukan minyak clalam neriode April-Agustus

1982 berjumlah sebesar US $ 3.197,1 juta sednngkan dalam periode yang samatahun 1981

realisasi impor bukan minvak berjumlah sebesar US $ 3.735,7 juta. Lebih rendahnya nilai

impor ini tcrjadi karena mcnumnnya impor baik barang-barang konsumsi, bahan baku/pcno-

long maupun barang modal. Apabila dilihat mcnunrt penggolongan batangnya, nilai impor

barang-barang konsumsi dalam periode April-Agustus 1982 tclah mengalami Penurunansebesar US $ 286,5 juta atau sebesar 38,7 persen bila ditrandingkan dengan pcriode yang

sama tahun 1981, yaitu dari sebesar US $ 741,0 juta dalam periodc April-Agustus 1981

menjadi sebesar US $ 454,5 juta dalam periode yaug sama tahun 1982. Penurunan nilai

impor barang-barang konsumsi ini ter,;adi di samping harena menurunnya impor bcras

dengan cukupnya kebutuhan beras dari prodr.rksi dalam negeri, juga karcna mellurunnva

impor rekstil dan kelompok barang konzumsi lainnya. Penurunin dalam nilai impor ini telah

berakibat pula pada penurunan persentase kelompok barang konzumsi terhadap realisasi

impor bukan minyak secara keseluruhan yaitu dari sebesar 19,8 persen dalam periode

,{pril-Agustus 1981 menjadi sebesar 14,2 persen dalam periode yang srma tahun 1982

72

+ + l

+ + l

+ l

gs'SgqP$4fi'FF$ F$$ SF+ + + + + + + + + + + + + l + + +

SEEfi€$;E$ FEq ERH $;+ + + t t t t t l l + I + + + + |

rfr$3Pfi$HAs;'g $i'$ s$+ + + + + + + + + + + + + + + + |

gH*ESEEHR hfiH FHs,Es+ + + l l l l l l t + | + + + + |

3$:-S+3 RiF $f i s s f F, $ F+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

$FFEflfi3sE $Hss €H: ER+ + + | | | | | | l + I + + + + + |

s$q 333 gs.* $?;. 3 3 3$, $;+ + + + + | + + + l + | | | t + + +

* $F $*g gis f;Efi R $ $3, i 5+ + + | | | | | I l + | + + + + + |

+ t t o N

i ,*, * j ! oi;H: HsH s S H3, s 6+ + + | | I | | | l + I + + + + + |

-

a l: ?s€&t

B Eg€t&

8 €s :t t

E 4

Et

ca

I

F ^

o t rEr - ( , 3' >s

E

rdz

/ t

E 3

E " i

N E

E - AE F

= i 5 s = F F F

q

| + + | l + l r + + +

. ' l E ; ^ ; ; r Hg - $ e € f l E S 9 = S 3 e J S e E ? 3 ;

+ t + 1 + l l l

6 l ' o - a i . ! i , E b b ; - :

+ t + + l + +

| + + + + + I l l l

i i - - 3 t 3 - 3 S : . ' r 3 S C 5 E t 5 i

+ t +

t - o ' : P l n _ E _ o @6 o - @ i o i ! i " - - - r c : o b ' o

t + + + L t r t t l

+ + | + | r +

; 3 i 3 . | ; ; . H E - ! 8 9 S 3 U; ' - i i

- o a i , : - ' q L ' 6 ; g t o " o : . i D

+ I | | I + + +

l + + + +

_ r : + 9 9 9 ! r 1 o 5 6 € 5 . @ b b r . 5 _ o

; e 5 i . ' .

| | + I + + + + + l + | | l l

I ! $ l o t " i f - f - l - 9 r . r q l : F; - i l E b i j i . + i , ; i !

! + l + + + +

- ;_ 6 . { ' o ' - _ {

} ' 6 L L ' a 1 € i o : l . " o ' r - @ - o

- o r r c \ r o o r + - co co Ncah - " . o " . t o " c . rd " i < t s i d ' l i d d d i t ' l l o < t

/ I | + + + l l + + l + + + + + +

9 ! 9 3 0 1 6 + @ c o F ( o r . . t o 6 H l o! . . o o 6 N c o - ( o 1 1 . o + a o c - . | c . . r o i o + - i F

, c l c - ! P o , e + qe d d a d t i ; 6 i + i d F . d | ; d ; . j c . i -

+ + + | | | | I l + | + + + + | | +

i r + a , o - o < N o Nr i . i . i . i n d i j c i { d r : d d - - ' ; d i

I c1 - | H 6ro ii

+ + | + + + + + + l + + + + + +

EHR s ;S S ;E R i l8 i S 'S I 6 3 €9 a - e n n 9 n * 6 : t \ e e - 6 € o qR 9 * g * - : 1 | c { c ! | r i

+ + + l l l l l l + i + + + + | + |

: ? - { } o ) \ o . ( o - ( o " o - N ^ - _ o ) . r o . o - q 6 : ' { i qx$ 'gsE s ;R l :5F * I3 l : : I R I+ + | + + + + + + + + | + l + | |

3EE 3q i qE& qEB s E e$ 6 : 11 : H1 o q 9 - n o l o q n n $ e ( ? c _ 6 6 ) ( o d i f j , _S : ' : 6 i + c . ] N o ' . d c . i c ' i c . i e ;

+ + + | I | + + | + + + + | | + + l

." q -: o- r: _!o- n- 1 o- ur, .o-.s" 9. \ 6- {i q .f; f r 3 SER: :a FA ' i 931 S j

++ + + + + + + + + + + + + + + | +

FgF AdA l3 ; s?3 E s33 f r N I x ;q 9 ' : q t ] q 9 9 q q q a + - c . . ! , c i f i < i ; . ;c o o o - - , ( r t t j , c i 6 i I i 6 i

l ] . I ' , r r r ++ i + + ++ r | + |

E{F Es? EaE B:3 S E $5 S $ R sl q q a 0 9 4 C t 9 1 q . 1 - 1 C + j 6 i -

i : + r o

l * * | I I r + + + + + + | + |

I

I

E

d : i > i i i => ;

. i {EE

3 E?

;&e

3 E

6 5

E S

F

z

F

ao

E'

E

6 i l

EBF F

E l !

E :

N

x a1 F5 F

t{

f , TE EFS

- - * *3*S' | . O 1 < J r A ( , O r t s F | J l

l i F F

c a o r o ) - @ < J . - - 5 N r 6 , a - U ; Ea o 5 - F o r H ( ! c 6 0 H o u r ( r a N t s ; 5 0 .

+ + + l + + + + + + l + + l + + + + + +

A N 9o - ( ' t . l

c a o o o o - o . . r s \ q o o a @ @ ( o N 6'o, -a '(,' -or b

'o 'o -o "- 'o o

'rF .t, 'cD i.

'(D h ;s i-

q { F r e H o t( o c p s r F a e r c N c a t ! r 9 ( ' a c D ; { c ic l t s o r c . ^ o c o 1 \ ] H ( r o o ( r H o a ( , r s s r o a

+ + l + + l + + + + + + l + + | + +

( . H c ) ( ! A jr s ( r r I o o ( o s r o a . . t N a € + ( r o | o

h a o t 3 s r s r ( b o o r ( o o @ @ ( o

r o @ r o i \ 1 t \ ' | \ J {o J o r { { N ( s ! r c a N < } l ( , e ar 0 q , 5 6 r o @ c ) ' a F r \ , a n a H r $ ( , n l o H 6 a

+ + + + + l l + + + l + + l + l + +

F o ^ 9 ( l O r i a t s o r r co o o ( , d r € H H ( j

r c D r o { r ( r o { o c D < t r { a ( o 6 6

o r { r o o ? a \ r s rts o o { { sr H (, (c, sr (lo a ..r ca ro (F r.J IJrq . @ s r ( o t s o o . o H o r r o r o o . ( J 9 o r \ '

+ + + + + + l + + + + + + l + + + + +

@ { ( o o r A ' J r ( $ A F ( n t t A F ' t s I ' 3 O r Oo t . . r s r F ( r ! r r o ( r { } t s c t r o o ( , A i o @ H {o . o 6 i ( J . o r r F o o o 6 c o

O Q O S I F Na ( E q r < J .+ ' t s o + @ ( r ( r

is

+

L

I b

+ +

I oo^ or

+ + +

iSESSFBR'tRss ces5f ,Bo g o € d c r ( o r o F | - c . r r i r 6 6N d ; F 4 ;

n:. al

RR

<i o;

+ l

'? . -* 9" "1 l . q \c , : d l "? c l o- €- 11 c.-1\ F_ ol- i 1 t s89R6 f r R " iR9 rFg* d E B

+ | , * l * t n * + + I + + + + + : .

r o g ) l o ( D + c \ ( o o o o F l

6;si EssHE- EsRsi xE;EEE- c . i r i F

r i :

C \ l t n b o r o o ( l 1 | A

Siddrs :$P+ + + + + t + +

3gESr383Rc,i

t t +

- 1 o " o - - - l ( D - q n o I€ c t o + + o l D N

* * l * + + + +

+ ( o f r ( o , N 6 € ( o

3 l - " " ' . o : 9 3c,i

SSlSn:=33 5 :e - " o )co -q o r. JT6 ,RRF *

I I i l l + + I + + + + t t + |

c..t c-.t o o

isEES:F;- $qRR**3I *F r . i

r D 6 - ) n t l 4 6 N r o Nd o i ! : d i d q t - . i d i < i

+ + + + + | | | |

l o o r + $ i o o c o € 6 . rc \ | c ) f ) O l

q . o . a € . q \ o r 9 . o - € - € t s c f l9 ( o f , a \ 3 ; d i N d o d c . i c n c , i6 6 + €

+ f + + + + + + + + + + |

(o" o: a. (E- {f €- !: o- o"F F H n i r o ! + ' N a a o

+ + + + + + i " +

o ) r i N E r c , i ! F +n, ro lrr (O

? - t

t t

E . Ea i

E EE i

€ {c€

s e: ?g€EI

*F3

5l

3

'l

1 f rr8

F *

P

> - -

r c

( , A @ C p

+ + + + l + +

- 5 l ' 1 . o o 5 * oJ l O O O

+ + +

F o; t G - , " ; e . - 6 * a b o -: . i 6 i n a r s ( , a s N 5 € a c r { 9 J : *o r D n F s ( l r o _ 5 $

[ ::.$: i.:;.; is:;iIr*i

I i : " F - t ! o ' t $ { ( o ab . t l ' u r a ; f @ A i { a l ! i t r ,5 . o

@ t s N . A r N * ' ?P _G' :r P l. Jr -@ - 9 j" F :" J'+ ( c a t 9

i , " \ L N H ' F t F N l F c )i 5 c b F r o n e . r - o { ^ t s q a e& E c . qq i { r F |o { aD o (o F (o - N o + I t

tu r; i; ': '; "* 'c. '- "- r. 'a "o ".o 'o L i

'o i iF

$ *E$ xuE"r €"5':":*":"H"ii

t + + t r l

+ t l

J 9 . 5 N

l l + l + l t + l

;F -'o

a >

4

d .

G r a f i k W . I

NILAr EKSPOR KESELURUHAN, 1969tr970 - t982tr981( dalam jutaan US $ )

78

26.000

k/d ASustu6)

7.000

c r & f i k I V . 2

NII.AI EKSPOR BARANG-BARANG UTAMA DAN LA]NNYA, 796911970 _ I98,/I9A,( datan jutaan US $ )

5.250

3.500

r .750

8r/82 E2/83

G/d Asu!tu!)

I t"'u',c,,*-o

I uarans tainnvn

69170 70171 7r172 721?3 73114 74175 75176 7617? 77178 7617s 79i80 SO/8t

80G r a f i k I V . l

NTLAI EKSIoR MINYAK, BARANG U'I 'AMA DAN BARAN(; I,AINNYA, 1981/1982 , 1982/1983( dalarn persentasc dari jumlah )

l98 l / r982( redlisasi )

April Agustus

r 9 82 / 1983( sementara )

April Agustus

rI

barang lajrnya

c r a f i k t V . 4

NILAI EKSPOR KAYU, KARET DAN BARANG LAINNYA, 196911970 _ 198217983( dalam jutaan US $ )

81

I**I t"r*e tut,,rvn

69170 70171 7r17272173 73174 74175 ?5176 16171 71178 78179 ?9/80 80/818r /82 82i83(s/d fuustus)

H

8Z

(E

I

a\

\o

ts

I{t i ^

' z a h" J < g

. ! * H' - v =

F F i E9 B E

< !

ll

t{

IzE

t , l

'J

z

ill

3u

3.- a

83..: @ or r.r

s6$ssc\|

+ + +

. o g d u i o

a c { o

+ + +

o d

+ + +

c.f

I+

'd

+

q o - o o o

r H 9 d o d l+ + l

c.r co-P | o o @ < t r t s 6i i : ( o ! r

o n

r € d { S b r

o F-: ^lc . ) + ; i &

!: ro

o | o i rd c.i -a

+ l +

"]

c,l .o-

I+II

6.i

3 Jg E9 T

p !E!gEE b

.E€g€

: !E !i . E

I

€6

aoo\

6

iz

a , ;

- o A€ E

!1tatrl

z

shl

t , t

{

a+

.a

E

P

TTE8E 1E T

f TE EE i5n

6 X

E f rg =g h

TTF hE E

5 h

T !E EEtE E

o € @ { c h o r ' s ( ,

F,

l +

io '.o

I+

I

EepEc_ts33 . . , r( r O r o l o c ) F ! ( t € l r c r -e -rn ;s

-oo @

l + l + l + + +

, p_E-cD-o3pFs "B' , F - o - - ' o i €

' F @ s . : -n 9 l t s

o n 6 ,€)

-o! -u -c) 'oo o o -

l + +

( ' ( o{ o r a

O Q

o 6

l l

t s o !F ' s O r ^ 9s a o {

I +

_o

+ t lo eF 9 { h 5+ r . o

I

-o

I

+

-@

85

<*

?. (.,-F I

l + + i l l t l l

€ 9 P ' o o i 1 d o 6 { o+ o + c o r ;{ i ' f

1 : " i o - i i o l n n :o o Kt t t t l

33?lfifr33d+ + + t + l l + l l

3€F33dgsset ( o

o: o1 c.l .o-

l , r l

EHRsN ! i

E^at t

' . i c . i * i + { t d F d o d

++ l

i ,.4

-

: ?g€&t

E E

E*t€

T 1

rt

. !6

e

F

86

Dalam pada iru realisasi impor bahan baku/penolong dalam periode April-Agustus1,98? luga mengalami penurunan, yaitu dari sebe sar US $ 1.6+4,6 juta dalam periode April-Agustus 1981 menjadi sebesar US $ 1.479,7 juta dalam periode vang sama tahun I9BZ, yangberarti zuatu penurunan sebesar US $ 164,9 juta arau 10,0 persen. penurunan ini terjadipada hampir semua barang kecuali impor pupuk, semen dan bahan baku/penolong lainnya,Meskipun demikian apabila dilihat dari persentase terhadap nilai impor bukan minyak secarakeseluruhan maka impor bahan baku/penolong vang semula mencapai sebesar 44,0 persendalam periode April-Agustus 1981 telah meningkat menjadi sebesar 46,3 persen dalamperiode yang sama rahun 1982.

Selanjutnya realisasi impor barang modal dalam periode April-Agusrus 19gZ berjum-lah sebesar uS $ 1.262,9 juta. Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yangsama tahun 1981 sebesar us $ 1.350,1 juta rnaka berarti telah terjadi penurunan sebesarus $ 87,2 juta yang terurama disebabkan oleh lebih rendahnya nilai impor alat-alar trans-por, mesin-mesin dan pesawat walaupun impor pipa besi dan baja mengalami peningkatan.sementara iru persentase impor barang modal terhadap nilai impor bukan minyak secarakeseluruhan telah meningkat yaitu dari sebesar 36,2 perscn dalam periode April-Agustus1981 menjadi sebesar 39,5 persen dalam periode yang sama tairun 19g2. Gambaran yangterperinci mengenai impor bukan minyak dapat diikuti drLlam Tabel IV.4.

4.3.3. Pengeluaran jasa-jasa (netto)

Jasa luar negeri yang dibedakan dalam kegiatan sektor rninyak maupun bukanminyak selain menghasilkan devisa sebagai penerimaan negara juga mcmerlukan devisasebagai pembayaran atas pemakaian jasa-jasa luar negeri. Jasa luar negeri yang menghasilkandevisa antara lain berasal dari sektor pariwisata, jasa-jasa penerbangan ke luar negeri, pela-yanan untuk maskapai-maskapai pelayaran dan penerbangan asing dan sebagainya. Sedang_kan yang memerlukan devisa antara lain adalah pemeliharaan armada angkutan laut clanudara di luar negeri, pelayanan atas para jemaah haji di luar negeri, serta biaya-biaya yangberhubungan dengan aktifitas perdagangan luar negeri scperti premi ,-.ansi, chr.t../s.*akapal luar negeri dan lain-lain. Di samping itu rnasih terdapat berbagai kegiatan lain yangmemerlukan devisa seperti perjalanan dinas ke luar negeri dengan maskapai penerbanganasing, misi-misi kesenian, kegiatan belajar (studi) di luar negeri dan sebagainya. Sampai saatini sektor jasa masih belum memberikan hasil bersih yang positif bagi penerimaan devisanegara daJam arti pembavaran un k jasa ke ruar negeri masih lebih besar daripada peneri-maan dari sektor jasa.

Dalam tahun 1982/1983 pengeluaran jasa-jasa bukan minyak di luar ongkos ang_kut, diperkirakan berjumlah sebesar uS $ 2.653 luta atau merupakan kenaikan sebesar 3,gpersen bila dibandingkan dengan rearisasi tahun 19g1/19g2 yang berjumlah sebesar

U!

$E

{

N

s g3'i$ q 3S3+$FF*fr*g $ ]f $sF

$ F**$ $ *3ri$h+1338 F gsrFd

$ SSeE E sRiS$SS553$ 3 3*3$3i 3 s - * 3 3

- * - - c \ r 6 { @ ; ; d l ; f ;

- d i - & *

g $!$$ $ ss$Fi$s:33$ m Fi$fr$

n i * o c ' @ + N € $ 6 c 4 0 ! r ( os s d d o d , : i l d i o i { r d d " i i ; . d " i . i -E c ! ( o i F c j A r c o r 6 c ) @

Ri

, - rHn

!r .a6,

9 -

E . " E

E . a

t-s .- €

.8 . . s: F :

EEE

o.

I

o\

o\o\

z

E n

zE

z

E

z

88

.i

E'

d

9 . ?E sf lF * f

5 $ t $F J . =r B

E *BFr . ir H

E'+ flP - r . =

? - 2 2E ' . 3

E F

6 P FE. lt

-(9 J' F, le

! - F l e' \ ' F A

c t 6 a n 6 F r o c c ' ! ( h € ( J t o ( r r o ( , otDiD(.(Orlo (Jr lts Or 'ts O ao ut CD rD ir s! { }5

o r ( r u r a H l t s { r s o | $ o r ( o {

iorc 's Lrr + '-

( ' a € i s r . , ( F A r r o a I o r { @ o r b a { @O ) 5 a D 6 1 9 O F b C D ( J | ( r ( o s r l F - ( o Hi o { o { F a ( r i t o < n t s . * { < h ( J t . J o €

gr r9

".{ Jr "{- a

i.- rc -r + - '',. { ,* i'c

H l ' r o ( ' | { r r @ c ) { ( J r t s ( o A I C O 1 9c . { @ F @ { ( n a ( ! ' + { N 1 9 { r \ t 9 r ( t

\ iD --'co'cE '$, ie 'o. -q "o ".o io is L i' iD io L;F

-u -o)

oe or 99, P F . NN '.r

H | 9 H N'os r b b H N ie b ,.. '+r ( r @ r \ : o t t a c o { , r r ( e { o - Q l : . 1 | O r r J 9 | t s c l-o -o ' . re N - .Jr Js jF. ta '

Jel r . jF j . rF-o ' P j ' . .o x JD( J . a 5 o H a j a ^ 9 t s h r a D o r € s r q r { A { o r ( s | T

I

or io o' ^e F N h c. :! !ro l $ o , 1 9 , @ 1 9 a @ { o N 5 : r c . J e l s e

a a a ' l F N r a H a - . - 5 . a j r j - F t F l . . _ yI € o j 6 O i t ( o ( o @ A | ' 9 ] . l o F C o c o c a l l * O ! ! !

E_ol

a'

F

FE

Fr)

89

qF]

6 i

o o ! - r r N r o c o o c n N c . r c ) + { i c J 6 r + 4 1 6 t s f i: o o 0 . ' ( o + o o $ 3 o ) 0+ + c { N ! l 4 6 + l t )F ' { ) ,o iD -co n

o : , o r . 1 ! o - d ' . n 1 o r @ - o . 1 o : { : . \ q . . - € - o _ " 1 N - " r ( o .

F O O o . r . O O r F c O 6 . a ( o : f + . O O r ) €V + @ | i o o € c \ r o r ) t rq e q - , o , n ' q e , r , N r o N

c o ( o t r r o o o N o ' o : c o + $ c n+ ! + a r o r @ c 4 0 0 + f ) ( D 6 0 0 €6 r o : N + f ) d r F

q. 6- o- N- co" oI o: "t "t "1co- (D- o! \ F: \ dl o:1c{ or

r c \ r + r d t A r ( o t t o $ c \ c \ o € 6c n o t N o I 6 ( o H q j t s N o ' 1 . o + N 6 f r o 6 6

c i j c . i - i c i ;

r o r ! n o t s o : 6 + f i : d tt t o t l o o r F : c { i c o o r c . r € o 6 ! , c {H + i t s r @ 6 c D @ c { | N 6 r o i : 6 r o 6+ + + i

n1

; * i

3 . - ?5 H ?5 . 4

d ) E

= <

^ , ta ;

3 a; E *

E.

3 =E q ln€ E

E . c

EEf

i5.3

F

G r a f i k t V . 6

NII.AI IMPOR TANPA MINYAK MENURUT GOLONGAN BARANG,r969n970 - 1982tr983

( dalam jutaan US $ )

69170 1Ol1r 1t112 72113 13114 1411s 7sh6 16171 11nA n[7s ?9/80 80/81 at la2 a2la3

90

ffi tamne konsumsi

! tatran batu/oenotonc

! u".-e.noa"t

(s/d Agusius)

9rG r a f i k I V . Z

NII.AI IMPOR TANPA MINYAK MENURUT GOLONGAN BARANG,794U7982 - r9a2/'983

( dalam persentase dari jumlah )

198r /1982

( reallsari )

Aprll - Agustus

t9a2ll9a3

( sementara )

April - A8ustus

bomng konsumsi

! u"rr- u"tu/o"notons

! t"r-e roa"t

-

92G r s f i k I V . B

NII-A,I IMpoR BEBERAPA BARANC KONSUMS|, tglgnglo _ tg82nsa3

1s176161 ' t 7 1111A 7A119 ?9 /80 8O/8 r E r l 8 ) , 8 2 1 8 3(s/d Agustus )

( dalam jutaan US $ )

-

93

6

&o\

ao9\

Fo\

o\

2r : ^

t r I Q F

- : z5\ J < . st v

lI]

M

_lz

I

a

d

5

R

F

I

b

a\

$;'

b\

-

G r a f i k I V . 1 0

NII.AI IMPOR BEBERAPA BARANG MODAL, 196911970 - Ig82IIgA3( ddsm jutran US $ )

94

591'10 1ol1r 11112 12113 11114 1411s 1511616111 17Fa TalT ?9/8O 80/81

95

US $ 2.556 juta. Sedangkan pengeluaran jasa minyak dalam tahun 7982/1983 diperkirakansebesar US $ 2.763 jtta.

4.3,4. Lzlu lintas modal dan transfer

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kegiatan pembangunan, sebagaimana telahdigariskan dalam GBHN, maka bantuan dari luar negeri baik yang berupa pinjaman resmimaupun dalam bentuk penanaman modal asing masih tetap dimanfaatkan sebagai pelengkapbagi sumber-sumber yang tersedia di dalam negeri. Sehubungan dengan itu pemasukanmodal Pemerintah dalam tahun 1982/7983 diperkirakan berjumlah sebesar US 6 3.227 futayang berarti terdapat kenaikan sebesar US $ 374 juta atau sebesar 13,1 persen jika diban-dingkan dengan realisasi tahun 7981/t982 yang berjumlah sebesar US $ 2.853 juta, Jumlahini berasal dari bantuan proyek sebesar US $ 3.201 juta dan bantuan program sebesarUS $ 26 juta, Selanjutnya mengenai lalu lintas modal lainnya dalam tahun 7982/1983diperkirakan berjumlah sebesar us $ 1.562 juta yaitu berasal dari investasi langsung sebesarUS $ 276 juta dan lainlain sebesar US $ 1.286 juta. Sementara itu dalam jangka waktu yangsama devisa yang digunakan untuk pembayaran kembali hutang pokok luar negeri diperkira-kan berjumlah sebesar us $ 940 juta. Dari perkembangan tersebut maka lalu lintas modalbersih tahun 1982/1983 yang merupakan penjumlahan dari pemasukan modal pemerintahditambah dengan lalu lintas modal lainnya dan dikurangi dengan pembayaran kembalihutang pokok luar negeri diperkirakan berjumlah sebesar US $ 3 ,849 juta.

4.4. Perkiraan neraca pembayaran dalam tahun 1983/1984

4.4.1. Perkiraan nilai ekspor bukan minyak

Nilai ekspor bukan minyak dalam tahun r9g3/r98+ diperkirakan sebesar us $ 4.210juta. Dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun lgSz/lg13 sebesar us $ 3.904 jutamaka berarti meningkat sebesar uS $ 306 juta. Nilai ekspor ini didasarkan pada perkiraan-perkiraan sebagai berikut r

(1) Adanya penurunan tingkat bunga serta penyesuaian nilai tukar mata uang di negara-negara industri diharapkan akan rnemperbaiki situasi perekonomian dunia yang akhir-akhir ini mengalami kelesuan;

(2) Adanya peningkatan kegiatan ekonomi di luar negeri yang diharapkan dapat mem-pengaruhi permintaan terhadap barang-barang ekspor Indonesia baik barang-barangekspor tradisional maupun hasil industri;

(3) Adanya perkembangan pasaran barang-barang ekspor Indonesia antara lain ke negara.negara Tlmur Tengah, Eropa Timur dan Afrika.

96

7o3rl3z

1c

^ z

I

ts

T

J i _ @ c ! E l _ s ' u ! ; L

fij - u ! . \ n 6 _ u ' a b

- r y. S F f r E B S g

i r d - 6 i ! \

t Q E q Ev v ' F t ' P P _ b

FF i .u .E-e8

_ 9. 6 - 6 i r ' - F F . 8

a ^€d s-$:": '$

€"r'; i ,"r-5

@ E * 3 , i :.: .1 .ls .@ ' J' -o

, ^ 9 = 'b - @ i _ d b ' ;

to J.o d - 6 L

. s "5 . ;_Ere ;4 . 6

EA-ss- 6 t ! i ' o i i ' -

^ : '

€ 5 r r l r l

|.

B FE 6

3 7 ,

: B! !

97

E

E

+I

g

€ var z !

A Z EF . ( S

H:zI

,.

G r a f i k l V . l t

REALTSAS| BANTUAN PROGRAM DAN pROyEK, r969t 7g7o _ t9aut9a3( dalan jutaan US.$ )

7417b 75176 76177 77178 78179 7stl} S0/81 sl/s2 82/8t69170 7017r 7r172 72175 75174

99

4.4.2. Pcrkiraan nilai impor bukan minyak

Pengeluaran devisa untuk impor bukan minyak dalam tahun 1983/1984 diperkira-

kan akan bcrjumlah sebesar US $ 15-406 juta. Dibandingkan dengan perkiraan realisasi

tahun 1982/1983 sebesar US $ 15.034 ju ta, maka n i la i impor bukan minyak tahun1.983 /1,984 mengalami peningkatan sebesar US $ 372 1:uta. Nilai impor untuk tahun798311984 ini didasarkan atas perkiraan-perkiraan sebagai berikut :

(1) Masih tecnp diperlukannya impor barang-barang untuk keperluan industri di dalamnegeri seperti bahan baku/penolong maupun barang modal;

(2) Penggunaan devisa yang lebih tcrarah;

(3) lmpor yarrg dilakukan da.lam rangka bantuan proyek diperkirakan mengalami pening-katan.

4.4.3. Perkiraan penerimaan minyak bersih tcrmasuk LNG

Usaha untuk n.remperbaiki keadaan pasaran minyak internasional telah dilakukanoleh negara-ncqara yang tergabung dalam OPEC antara lain berupa tindakan pembekuansementara harga minyak dan pengaturan jumlah produksi ninyak bagi negara-negara anggo-tan\.'a. Hri ini berpcngaruh pada pcncrimaan minyak bersih dalam tahun 198211.983 yangberjumlah sebesar US g 7.548 juta, I)alam tahun 198311984 penerimaan minyak bersihdiperkiralian akan berjumlah sebesar US $ 7-679 juta. Hal ini didasarkan pada perkiraanbahrva ekspor mir.ryaft 11.r*uruk LNG) dalam tahun 1983/1gg+ bclum menunlukkanpeningkatan y,ang berarti.

4.4.4. Pcrkiraar.r pos lainnya

Pengeluaran devisa untuk jasa-jasa bukan minyak tidak dapat dipisahkan dengan per-kembangan keg.iatan ehspor maupun impor- Sejalan dengan meningkatnya ekspor maupunimpor bukan minysk y2ng diperkirakan akan terjadi pada tahun 1gS3/Ig8+, maka dalamjangka waktu yang sama pengeluaran jasa-.;asa bukan minyak (di luar ongkos angkut) diper-kirakan akan mcnjadi sebesar US $ 2.686 juta.

Selan;utnya pemasukan modal Pemerintah dalam tahun 1983/1984 diperkirakanakan bcrjumlah sebesar US $4.935 juta termasuk banruan proyek sebesar uS $ 3.910juta. Sedangkan mcngenai lalu lintas modal lainnya dalam tahun lggj ll,gg+ diperkirakanber;umlah sebesar US $ 857 juta. sementara itu dalam tahun anggaran 19g3119g4 pemba-yaran kembali hutang pokok luar negeri diperkirakan mencapai sebesar US $ 1.050 juta.Perincian selengkapnya mengenai perkiraan neraca pembayaran dalam tahun r9g3/19g4dapat diikuti dalam Tabel IV.7,

100

Tabe l lV .7

PERKIKAAN NERACA PEMBAYARAN, 1983/1981(dalam jutaan US $)

, -1983/198+

Perkiraan

I. Barang-barang d4n j4sa-jasa

1. EksPor, fobminyaktanPa rninYak

2, ImPorminyaktanpa minyak, c&f

3. Jasa - jasaminyaKtanpa minYak

4. Transaksi berjalanminyaktanpa minYak

I I . SDR

IIl. Pemazukan modal Pemerintah

1, Banruan Program2. Bantuan ProYek3. Lain - lain

lV. Lalu lintas modal lainnYa

V. PembaYaran hutang

V I . Jum lah ( IVdV)

VIl. Sellsih yang belum dapat diperhitungkan

VIIL LaIu lintas moneter

+ 20.823+ 16.673+ 4 .2 !o

- z L . J t )

- 5.907- 15.406

- ) . 1 l )

- 3 .027- 2.686

- 6.203+ 7 .679- 73.882

+

++.t

+.935

253 .9101.000

857

1 .050

1.46r

1.461

BAB V

MONETER DAN PERKREDITAN

5.1. Pendahuluan

Kebijaksanaan moneter bersama-sama dengan kebijaksanaan di bidang keuangannegara serta kebijaksanaan lainnya dalam Repelita III telah mcmainkan peranan yangsemakin penting dalam pembangunan teruti na di dalan usaha untuk lebih mewujudkanpemerataan pernbangunan dan hasilnya. Sementara itu peranannya dalam pemeliharaankestabilan dan mendorong kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini terus di-lanjutkan. Langkah-langkah di bidang moneter dan pcrkreditan yang ditempuh dalam usah:,pemerataan dilakukan antara lain nelalui peningkatan usaha golongan ekonorni lemah,mendorong perluasan kesempatan kerja serta merrunjang produksi bahan-bahan kebutuhanrakyat. Dalam pada itu mobilisasi dana dan tabungan masyarakat melalui sektor pcrbankan,lembaga keuangan lainnya scrta pasar uang dan modal terus dijalankan bahkan diusahakanditingkatkan agar danadana yang tersedia dapat diharapkan menunjang terpeliharanyakesinambungan pembangunan. Sejalan dengan tujuan tersebut terus dilakukan pula pem-binaan, pengernbangan dan peningkatan efisiensi scrta peranan lembagalcmbaga keuanganmenuju suatu sistern lembaga kcuangan yang sehat dan lengkap.

Menclorong kegiatan pembangunan dan pemerataan hasilnya dengan tetap me-melihara kestabilan monetcr, telah nrcnjadi semakin sulit cli dalarn suasana ekonomi duniayang tidak menentu dan dilanda resesi. Ekonomi Indonesia sebagai bagian dari ekonomrdunia tidak luput dari resesi tcrsebut mclalui pengaruhnya yang kurang mcnguntungkan bagipenerimaan ekspor Indonesia dan perkembangan neraca pembayaran yang pada gilirannyatelah mempengamhi perkembangan moncter dr dalam negeri. Nanun dcmikian oleh Pe.merintah senantiasa diusahakan agar pengaruh moneter yang ditinrbulkan dapat di.kendalikan demi terpeliharanya stabilitas harga L1i dalam negerr,

Menghadapi mclesunya perdagangan internasional, di bidang moneter dan per-kreditan telah diambil langkah-langhah penting sebagni bagian dari kebijaksanaan men-dorong ekspor secara menyeluruh yang tertuang dalarn Peraturan Pemcrintah No.1 tahun1982. Berdasarkan kebijahsalaan tcrsebut, kegiatan ekspor vang dapat dibiayai denganpinjaman perbankan telah diperluas, yakni tidak saja mcliputi kegiatan produksi danpcngumpulan barang sampai pengapalannya, tetapi juga mencahup kegiatan pembelian danimpor bahan yang akan diproduksi menjacli barang untuk diekspor. Iinjaman diberikan pulakepada kegiatan sclama masa tcnggang antara pengapalan barang ekspor dengan akseptasiwesel berjangka atau pcmbayaran wcsel-wesel tunai di luar negeri. Kemudian telah dilakukan

101

102

pula penyesuaian suku bunga pinjaman untuk Produksi ekspor, pengumpulan barang ekspor

sampai dengan pengapalannya. Pemberian keringanan persyaratan pinjaman ekspor terscbut

dilengkapi pula clengan jaminan kredit ekspor, asuransi ekspor, penyederhanaan prosedur

ekspor serta pengaturan lalu Lintas devisa.

Kebijaksanaan mendorong produksi ekspor dan kegiatan produksi pada umumnya

dilaksanakan bersama-sama dengan usaha pemerataan pembangunan dan hasilnya. Pe-

nyebaran kegiatan usaha secara merata kescluruh Indonesia merupakan perwujudan dari

salah satu delapan jalur pemerataan yang menuntut kelengkapan sarana pembiayaan di

daerah. Untuk maksud tersebut dilaksanakan kebijaksanaan yang rneliputi Penyempurnaanpersyaratan pembukaan kantor cabang pembantu, serta penyempurnaan syarat-syarat untuk

mcnjadi kantor cabang bank devrsa.

Pemerataan pemilikan alat produksi dan modal adalah langkah penting dan me'

nentukan clari usaha pemer:Itaan. Dua kebijaksanaan pcnting di bidang moneter telah

clilaksanakan Pemcrintah, yaitu melelui sektor perbankan dan pasar modal. Melalui sektor

pcrbankan, kepada bank-bank Pemerintah sejak 1981/1982 diberikan kesempatan untuk

melakukan penyertaan modal pada perusahaan'perusahaan pribumi yang mengalami ke-

kurangan modal narnun mempunyai potcnsi baik dan usahanya dinilai layak Kepada bank

pembangunan dacrah dan bank swasta nasional kesempatan terscbut telah dilaksanakan

scjak tahun 1980, Melalui pasar modal sebagai sarana petanserta masyarakat dalam pem-

bangunan dan pemcrataan hasilnya, maka tclah diperpanjang masa kelonggaran dan ke-

ringanan perpajakan sampai dengan Maret 1984, yaitu bagi perusahaan yang bersedia men-

jual sahamnya dt bursa, perorangan yang membeli saham melalui pasar modal, dan bagi

makelar/komisioner yang melakukan jual beli saham melalui pasar modal. Kebijaksanaan ini

diharapkan akan lebih merangsang perusahaan-perusahaan untuk memasarkan sahamnya

melalui pasrr modal. Perkembangan menunjukkan bahwa sampai dengan akhir Nopember

1982 jumlah perusahaan yang memasarkan sahamnya rnelalui pasar modal telah meningkat

menjadi 14 perusahaan yang meliputi 39.540 ribu lembar saham bernilai Rp 94,7 milyat

5.2. Jumlah uang beredar dan sebab-sebab perubahannya

Kebijaksanaan moneter pada umumnya dan kcbijaksanaan uang beredar khususnya

adalah didasarkan pada pengendalian jumlah uang beredar yang selain diarahkan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga untuk menjaga kestabilan per-

ekonomian pada tingkat yang sehat dan dinamis. Sampai dengan akhir September 1982

jumlah uang beredar telah mencapai Rp 7.608,7 milyar, atau meningkat sebesar Rp 831,9

mtlyar (.72,3 persen) dalam semester Pertama tahun 798217983 Dari keseluruhan jumlah

uang beredar tersebut sebesar Rp 2.839,7 mily ar (37,3 persen) adalah merupakan uang

kartal dan sebesar Rp 4.769,0 milyar (62,7 persen) merupakan uang giral Dilihat dari

103

;$s$ $FF sq fr 3;3SF. Ei;$* $3;;.9 33*3i3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

or ,o" 1o- o - o^ 6 - 6 - 11 o- q i < , ! ,R B I Es s € E u s s*'$'ig ggFRF Hs$$S q'SiF$$: N 6 ' ] +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Fssnsq$i:*H:** :c$il FF$s EF:iFF

1 . 1 ? " 1 i l ( e : \ o - - . N . o . d l - . 1 N - o l q 6 . n : 6 " \ @ . + _ d . r . , ! F o N osEEf l qEFq36 : t8sq f rE5s, 3SR$ B-sdrsd$ N o ) q . d : . l 9 a q c . . t 4 e " i ' n ; i 6 i j | ; i ; . j B _ * _H i : i i q { N N c { a i d , 6 , c , + + + + d J +

lss;asnsEE$!Ei E$:* $$$E HH$$f$

I f r $ S I * g I 6 6 33SB r $B [S r ES6S I EBB tsBB

I3 S 3 t f l S $ $ $ 3$$$ r t $$$ r gqBS r S f r i i f f iSS

; s i i i s s s s s cgjs3 Egirg ugEs3 e:,E?$EE$E$[E5TE8 F H FF--FiSFFSAF * < ieee*:Eeegge E E E

H

irji

a

l p -E E

n

tsi-; tp l

a.l

I

i - ^

: d ' l> d t

: q 3;XEO A ] E

rrt .E

z=

104

.r,

c

z

= a P

. a > -\v<: r .

+ F N ' Ji E

_

l.

a : 1 , 3

i F

_ ' o td 3 f id ; y -

# E;'-; F

E ^ : ;! 6 - at n "

r€lFFs flrl{E ifFfE aFfg? fffrFffFFs+'-- I Fi { ii z i:

+ l t t i t I l + l i +

t + l l t l l l I l l l l l l I

+ + l + l i 1 t r + | i

f i i

EA

3

fi

e

e

E: ,

105

a

fl

z

iaE

9 . :

E i- _ ;

9 , 3€ ;r F 9

n e 6

< i EH E E: 9 B' e E r fl o ! P

s$;$$*A$frg;su3 [3gF fr$sg $Ft$cg

xfi*$fr*;rei;$H; ir$i 1s$i iii1i$..i -

F$frsed$${$ 5tnH 3FFF $;:: 5i5E{i

Fsalitf;$s s g 5i $H ;igg s: *I 3 fr$5: $

;il;Ha$$$;:$ Ht$s $$$$ FF3r EB:$FF

$$$$FFFF$$ ef;$F;Hfril $g;$ e$FF:$

isiiiiiiis,Sis =3!;,3is r,E??5s5$s$Hs;538 E H EBiiBg$iBFFB B d B

: IE

€ E iEE i t -

h i s a. : i r . :S ; T :5 i !3

r==

.t

,t

z

1p

-

i i r a f i l ( V . 1

KRI]DIT RUPIAH PERBANKAN, JUMLAH UANG BEREDAR DANDANA PERBANKAN, 1969/1970 _ 198211983

( dalam milyar rupiah )

74175 751?6 76[77 77178 78119 79/80 80/81

10 r-i

82183(s/d Scpt.)

@170 lol1t 71172 72179 75174

-

7U

komposisi jumlah uang beredar sejak Pelita I maka persentase uang giral dari tahun ke tahunterus menunjukkan peningkatan yang berarti. Apabila pada awal pclita I perscntase uanggiral baru menunjukkan 40,1 persen dari jum.lah uang beredar, pada awal pe.lita II sebesar47,6 persen dan pada awal Pelita III sebesar 50,3 persen dari jumlah uang beredar, makapada bulan Septcmber 1982 persenrase uang giral telah mendekati 63 persen dari jumlahuang beredar. Meningkamya p€rsentasc uang giral dalam komposisi uang beredar ini me-nunjukkan meningkatnya penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat.

Perkembangan moneter Indonesia dalam semester pertama tahun 19g2l19g3 sangatdipengaruhi oleh perkembangan neraca pembayaran yang kurang menggembirakan sebagaiakibat adanya kelesuan pasaran dunia yang menyebabkan penurunan hasil ekspor Indonesia.Apabila dalam tahun-tahun yang lalu sektor luar negeri masih memberikan pengaruh me-nambah (ekspansif) yang sangat besar terhadap jumlah uang beredar, maka sejak tahun1987/1982 sektor ini tidak lagi memberikan pengaruh menambah. Dalam periode April-september 1982 sektor ini memberikan pengaruh mengurang (kontraktif) tcrhadap uangberedar sebesar Rp 791,2 mi lyar ,

Dilain pihak sektor tagihan pada Pemerintalr pusat dalam semester pcrtama tahur,1982/1983 ini 'remberikan pe.garuh menambah terhadap uang beredar, sedangkan padatahun-tahun sebelumnya sektor ini umumnya memberikan pengaruh mengurang yang cuku1.,besar. Hal ini antara lain berkaitan erat dengan besa'rya penyertaan dan investasi pe-

merintah untuk tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang menradai. Sejalandengan keadaan diatas, sektor tagihan pada perusahaan dan perora'grn dalam semesterpertama tahun 1982/1983 ini telah meningliat cukup pesat. Dalam periode April-Seprember1982 sektor ini nemberikan pengaruh menambah terhadap jumlah uang beredar sebesarRp 2-134,4 milyar, sedangkan untuk selnruh rahun 19gl/1982 yang lalu sekror ini mem-berikar.r pengarul.r menambah sebesar Rp 2.718,5 milynr. Besarrya pertambalran dalamsemester pertama tahur') 198211983 tersebut berkaitan erat dengan pemberian bantuankepada pengusaha golongan eko'omi lernah, pembiayaan rerhadap penyediaan, penyalurandan penyimpanan pangrn nasional, pembangunan perumallirn sederhana serta nsaha untuknendorong ekspor komoditi bukan minyak. Sebab-sebab perubaha' jumlah uang Lreredardalanr semester pertama tahun 198zl1gB3 ini juga dipengar-ul.ri oleh sektor deposito ber-jangka dan tabungan serta sektor lainnya yang masing-n.rasing memberikan pengaruh me-ngurang terhadap jumlah uang beredar sebesar Rp 465,1 milyar dan Rp 10g,0 milyar. Secarakeseluruhan dalam periode April-Septernber' 1982 jumlah uang beredar telah bertanrbahsebesar Rp 831,9 milyar (12,3 persen) yang terdiri dari pertambahan uang kartal sebesarRp 296,3 milyar (11,6 perscn) dan uang giral scbesar Rp 535,6 milyar (12,7 perscn). per-

kembangan jumlah uang beredar dan sebab-sebab perubahannya sejak tahun 1969/l.g7osecara lengkap dapat diikuti dalam Tabel V.l dan Tabel V.2, sedangkan perkembanganjumlah uang beredar dan deposito dalam nilai rii l dapat diikuti pada Tabel V.3.

5.3. Dana dan kredit perbankan

5.3.1. Dana Perbankan

Kebijaksanaan pengerahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan

untuk menunjang pembiayaan pembangunan terus ditingkatkan antara lain dengan mem-perluas kelembagaan atau wadah penghimpun dana masyarakat. Sampai dengan September1982 jurnlah bank penyelenggara Tabanas dan Taska telah mencapai 43 buah yang terdiridari 6 bank Pemerintah, 13 bank pembangunan daerah dan 24 bank umum swasta nasional.Untuk dapat melavani penabung yang semakin meningkat jumlahnya, maka sistem pc-

Iayanan nrnggal dan mekanisasi penatausa.haan Tabanas telah diterapkan sejak 2 tahnn

1,ang lalu. Dalam sistem pelayanan tunggal tersebut tiap-tiap penabung dilayani oleh seorangpetugas sampai selesai. Sementara itu kebijaksanaan suku bunga Tabanas yang berlaku sejak13 Januari 1977 dan suku bunga deposito berjangka INPRES yang berlaku sejak Januari1978 tidak mengalami perubahan.

Sampai dengan akhir tahun ketiga pelaksanaan Repelita III yaitu bulan Maret

198llI98Z dana perbankan telah mencapai jumlah sebesar Rp 7.610,0 milyar yang berartimeningkat scbesar Rp 4.865,0 milyar bila dibandingkan dengan posisinya pada akhir tahunpelaksanaan Repclita ll I978/7979 atau meningkat dengan rata-rata sebesar Rp 1.621,7milyar pcr tahun. Hal terscbut mcnuniukkan suatu peningkatan yang cukup besar yaitu

iebih dari cmpat kali l ipat bila dibandingkan dengan peningkatan dana perbankan dalam

masa Pelita II yang besarnya hanya Rp 7.962,7 milyar atau rata-rata Rp 392,5 nilyar pertahun, Bila perkembangan terakhir dana perbanl<an sampai dengan Septcmbcr 1982 scbesarItp 8.565,0 milyar dibandilgkan dengan posisi akhir tahun Pelita I sebesar Rp 782,3 milyar,maka dalam hampir sembilan tehun ter akhir ini dana perbankan telah n.renjadi lebrl.r darisepuluh kal i l ipat ,

Dalam perkembangan yang terakhir ini dana masyarahat yang bcrhasil dihimpunoleh Pcmerintah melalui sektor perbankan sampai akhir September 1982 adalah sebesarRp 8.565,0 milyar yang terdiri atas dana giro scbesar Rp 5.797,2 nttlyar (67,7 persen), danadeposito sebesar Rp 2.293,6 mrlyar (26,8 persen) dan dana tabungan sebesar Rp 474,2

milvar (5,5 persen). Dari dana perbankan sebcsar Rp 8.565,0 milyar tersebut 72,1 perscn

atau Rp 6.I7 5 ,8 milyar adalah yang berhasil dihimpun olch banh-bank Pemcrintah sc-dangkan bank-bank swasta nasional menghimpun 17,6 persen atau Rp 1.509,3 milyar clancabang bank-bank asing menghimpun 10,3 persen atau Rp 879,9 milyar. Dana giro sebesarRp 5.797,2 milyar meliputi dana giro bank-bank Pemerintah sebesar Rp 4.543,5 milyar(78,4 persen), dana giro bank-bank swasta nasional sebesar Rp 922,1 mtlyzr (15,9 persen)

dan dana giro cabang bank-bank asing sebesar Rp 331,6 milyar (5,7 persen), Dana deposito

o . 9 q - o r o - o , ( ! | + i - , 1 r o o Q N o f , c o ( D HqIgFi $.$fBr $rig" gFgs {Fgiii + 6i -.i

a , . 1 1 N . d : . c Y q F i q \ " 1$ F F ( Oqqr: $3=- Reef, i '$Hq $a$;

c.i ..:

;$gd $iFE iiE'Hfr$i $FFqc.i ,..;

o, c6 c{ olr S;e* gsB:..i -.i

@ c o A r r D o 6 1 6 c )o i q i o i q i . j d i . ic r ) t s + o r o € ( 6

iE.ae g$a* Ffrs $FE.r dsg;'

$FFa riEa: g;F $$a; gf gF

$Hs3 iPr* gr* $EF'* $$$r

61 1 -. -: <o- nl or co- ,o- c! o!i 6 r, | + c\i o' .i ri 6,i d; .-lr + N N c a . . ) t s . o r o r i r

o " . o . t .

. 5 ^a^e F+++=Fj q F E o F J o Ef "n i EoEF €oEFX F X I : L X ? a k ? 1: . - i i : = - - ! i € q . - F - oa i r r A i i . ; , r X A t , * X '

- - - F

i t J

8 H

b E.!,) }

4 - ! -5i 5 ^ ; 9 - E ^ . ! S

rJ^-S g;sE

-

e

13

P

o\

o\

t ^

.f A\ ':

i i E- RF, *Se iE. ' <EF X r l

2 e< !

z

I 1 0

-J

iJ

r iF=r

=[3i . -oF rEB , " :sd u: !E3 :6S XG3 : -HS' , " ;F -6 ,+ i : - o ' o * - * - f i : 3 ' : i ; ' 3 ;

"oEI .u . " I rHf l *5sE utsI5-:!:? Ef H; ?iXi g*;*:3:i- le lF

r c ' e ' 5 r r . + p t - N 9 * N g E F B 3-i i":; E*ff"?.:sss r3"r'r i*i- l e F

< . , + i o b a c o + r ' ? r e g , , . 3 3 3 S F S B33 f I 1 i 9d -5 ,8s " > , ; : 5 . i v * . " : -'*'@ -@ 'rr. -A _€

i iF --

+ o o oo or N F

l- is i'+ 6 b i o " b q ! - " e H + E i 6 t s 3 3 tE*-9fi :*f d r":,5s ;.:st :i '3*

i i P fo i i r i r - l - i o c " { . e @ r ' a e56gB :Fc1 -3 : t :RS? FF-$F';; -. -*

a' t '"" :" a ;'* i"

'q h

-- ie "s. 'co -.o "i,

- r ,* " i " d e ' - 4 f : 4 ; - f ; E 3 : : B[;IE E:-E :$E[';;5e .rt'r.:

f ;6i =slE ^t$E s gB Hs:A' : i .3 '3 " : - l ' : .3 i i - i "

6 ' - ' - - - :a -6 ;

* : - i i L b i . . i q " f f . t 3 3 S : : dE l x S s $ H i o : g _ ; i i _ 6 - i , . i . 6 - 5 _ u F : -' o , c \ i

s " o " c , - o - - c a . ! '

r c $ C a r B ' 1 6 r

" i ' i i l b + q p ! r e B - : 9 4 A 6 * 3"ii:f; $t;-H :":":? si;; i"rr';

r o p F r - : - F : ' : - i 9+ i s : r s . b N ,

" * g - $ S E : ! $ :rE.5g EIl,B. :t:-g-3-::f Ir.;s

ts

r11G r a f i k V . 2

DANA PERBANKAN, 19721197 3 _ 198217983

( dalam milyar rupiah )

82/83

(B/d sept )

-

772

sebesar Rp 2.293,6 mtlyat terdiri dari dana deposito bank-bank pemerintah sebesarRp 1.217'9 milyar (53,1 persen), dana deposito bank-bank swasta nasional sebesar Rp 527,6milyar (23,0 persen), dan dana deposito cabang bank-bank asing sebesar Rp 548,1 milyar(23,9 persen). Dana tabungan sebesar Rp 474,2 mtlyar terdiri atas dana tabungan bank-bankPemerintah sebesar Rp 414,4 milyar (82,4 persen), dana tabungan bank-bank swasta na-sional sebesar Rp 59,6 milyar (12,5 persen) sedangkan sisanya sebesar Rp 0,2 milyar (0,1persen) adalah merupakan dana tabungan cabang bank-bank asrng.

Dengan posisi sebesar Rp 8.565,0 milyar pada akhir September 19g2 berarti selamaenam bulan pertama tahun 1982/7983 telah rerjadi suatu kenaikan dana perbankan sebesarRp 955,0 milyar (12,5 persen) bila dibandingkan dengan posisi dana perbankan pada bulanMaret 1982 sebesar Rp 7.610,0 milyar. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan dana qirosebesar Rp 571,0 milyar, dana deposito sebesar Rp 302,1 milyar dan dana tabungan seblsarRp 81,9 milyar. Bila ditinjau menurut bank penyelen ggaranya n.raka kenaikan dana girosebesar Rp 571,0 milyar adalah terdiri atas kenaikan dana giro bank-bank pemerintansebesar Rp 428,3 milyar, bank swasta nasional sebesar Rp 137,2 milyar dan cabang bank_bank asing sebesar Rp 5,5 milyar. Kenaikan dana deposito sebesar Rp 302,1 milyar berasaldari kenaikan dana deposito bank-bank pemerintah, bank-bank swasta nasional dan cabangbank-bank asing masing-masing sebcsar Rp 107,4 milyar, Rp g6,2 milyar dan Rp 10g,5milyar, Scdangkan kenaikan dana tabungan sebesar Rp g1,9 rnilyar terdiri atas kenaikandana tabungan bank-bank Pemerintah sebesar Rp 76,7 milyar dan sisanya sebesar Rp 5,gmilyar adalah merupakan kenaikan dana tabungan bank-bank swasta. perkembanqan danaperbankan tersebut dapat diikuti pada Tabel V.4.

5.3.1.1. Deposi to bcr jangka

Besarnya suku bunga deposito berjangka yang telah berlaku sejak Januari 197gdibedakan berdasarkan lamanya jangka waktu simpanan. Untuk deposito berjangka waktu24 bulan dengan jumlah tabungan sampai dengan Rp 2,5 juta suku bunganya adalah 15persen setahun, sedangkan diatas jumlah tcrsebut bersukubunga sebesar 12 persen setahun,untuk dcposito berjangka waktu 12 bulan dan 6 bulan besarnya suku bunga masing-masingadalah 9 persen dan 6 persen setahun. Bagi deposito berjangka waktu 3 bulan atau kurarg,besarnya suku bunga ditetapkan oleh bank-bank penyelenggara. Tidak berubahnya tingkatsuku bunga deposito scjak lima tahun yang lalu tidaklah mengurangi minat masyarakarunruk menabung sekaligus ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan. Hal tersebutdapat dilihat dari posisi deposito berjangka yang terus meningkat seperti terlihat padaTabel V.5.

Perkembangan terakhir deposito berjangka menunjukkan posisi sampai denganSeptember 198217983 sebesar Rp 872,9 miry,', yang terdiri dari deposito berjangka waktu

r13

trtE

^ . (

ti! v

3+;>6 i E6 b " lE 2 r ,F > e

t r P: 6 -t r >F =

aoF I

v =

\o6

3

3

I

=

3e

3

3

*

.jo

f g t { o ( o o o- G - 6 " o " \ 6

F o rJ € : r F J o . 6 . 6 , g

o r r \ 9 6 u t

I

-o'

-@

b ,o

- o ' ( ' ' { ' L

-{o

-o

l.

"o)

H ( o

f

5

1 1 4

t

E

H c i d d

1 q .

ol 6, n1 1

J A

d t { c . i d

d o d n i d

d $ d i d

e

j

e

e

tr

F

1r5c r a f i k V . 3

DEPOSTTO BE&IANGKA, 1969/1970 _ '9A?/79A1( dalam milyar rupialr )

69170 7Ol7t 7r172 72173 7317474175 75176 7617? 71178 78179 79/80 80/Sl Sr/82 82/83

G/d sept)

! s uu.,, a- kurang dari 3 bulan

6 bulan

12 bulan dan lE bulan

24 bulan

-

1 1 5

24 bulan sebesar Rp 819,4 milyar, 12 bulan sebcsar Rp 3g,5 milyar, 6 bulan sebesar Rp 9,1milyar dan 3 bulan atau kurang sebesar Rp 5.9 milyar. Dengan posisi sebesar Rp g72,9milyar tersebut, berarti selama periode April-september 19g2 deposito berjangka telanmeningkat sebesar Rp 41,8 mi.lyar (5,0 persen). peningkatan tleposito berjangki tersebutberasal dari deposito berjangka waktu 24 bulan sebesar Rp 42,1 m.ilyar dan deposito ber_jangka waktu 3 bulan atau kurang sebesar Rp 2,1 milyar, sedangkan deposito berjangkawaktu 12 bulan dan 6 buran menunjukkan penurunan masing-masing scbesar Rp 1,5 milyardan Rp 0,9 milyar,

5.3.1.2. Tabanas dan Taska

Tabanas atau tabungan pembangunan nasional yang diselenggarakan semenjakpertengahan tahun 1971 adalah merupaka' usaha pernerintah uatuk dapat menarik danadari masyarakat bagi pembiayaan pembangunan, Jenis tabungan ini masih mendapat sam_butan yang crrkup besar dai masyarakat 1,ang diikuti oleh bcrbagai lapisan masyarakat,termasuk pemuda, pclajar dan pramuka. orei.r karcna itu Tabanas sangat t€pat sebagai saranauntuk mendidik masyarakar agar hidup hemat dengan cara menabung, tlan sekaligus dapatmeningkatkan peranan Tabarlas scbagai penghimpun dana. Waiaupun suku bunga-tabanastrdak mengalami perubahan selama hampir euam tahun scjak Januari 1977, tetapi jumlahpenabung 'fabanas

terus meningkat, Suku bunga Tabanas yang hingga saat ini berraku arlarar.sebesar 15 persen setahun untuk rabungan yang berjumlah sampai dengan Rp 200.000pertana, sedangkan diatas jumlah tersebut suku bunganya adalah sebesar 6 persen setahun.Bagi peserta tabungan asuransi berjangka (Taska) diberikan bunga sebesar 9 persen setahun.

Perkembangan Tabanas dan .l.aska dari tahun ke tahun cukup mantap. Bila pada

akhir tahun pclaksanaan Reperira I (r973/i,974) jumrah 'i 'abanas dan Taska baru mencapai

Rp 36,9 milvar dengan 3.030 ribu penabung, maka pada arihir pelaksanaan Reperita tI(r97811979) nilai rabanas dan Taska terah mencapai Rp 200,1 milyar dengan 2.606 ribupenabung. Dengan denikian maka selama pelaksanaan Reperita II jumlah Tabanas dan Taskatelah nelonjak hampir enam kaii l ipat arau sebcsar Rp 163,2 milyar tlengan kenaikanrata-rara sebesar Rp 32,6 milyar pcr tahun. Jumlah tersebut terus meningkat sampai dengantahun ketiga pelaksanaan Repelita III (1981/19g2) dengan posisi sebesar Rp 399,g m yar,yang berarti telah terjadi peningkaran Tabanas cran Taska sebesar Rp 199,7 milyar ataurata-rat,. sebesar Rp 66,5 milyar pcr tahun. Sampai dengan bulan September dalam tahunanggaran 798211983 posisi 'fabanas

adarah scbesar Rp 410,r milyar, yang berarti selamaenam bulan pertama terjadi peningkatan sebesar Rp 10,5 mi.lyar atau 2,dpersen dari po_sisinya pada akhir tahun rglr/7ggz. Sedangkan posisi tabungan asuransi berjangka (T'aska)sampai dengan akhir september 1982 ada'rah sebesar Rp 325 jtta, yaitt mengalarni kenaikansebesar Rp 99 juta ztzu 43,8 persen b'a dibandingkan dengan p<rsisi akhir Maret 19gz. pad,a

117

I

,^Fl

t-

EXl ' . -

K @ / nH>= = 4

+>v z

;\I

\oNJ

3

H

n

ts3F9ts-}tsF;tststststsFFo=iEi=1EE;EE;i;EEEr . 5 t r , = . =. : . 1 . t r . t . f , . = . : . X

r ! N t $ r r f Qq - ts c i F Nr o - l (4 co k,o + qr o . .n . r,q o\ L^ \o (Jr i! co (! o -,o +, (J.r 6 o\ -l r,)s, -o -:o -.F -o "+ -o -o -o

$ 'o io i! -,o

L b. '+

P N N) t\J a + t)u, !4 ! (!\o 6 -l o \o !.J ao co w, o. w wa o 9 r ! o { F + o \ + \ o c o , o ' o N N | J\ c b. L

-o "oo .r' "€ b ; i'r -r ;- 'o i..l bo "v,

O \ * l { C o € O \ @ . . 1 ( x + ( , l A C o - - i u JO\ O + . O * ' . ^ , t J @ h l - l N uJ _ . i a p-,/. 'c) -C)

no \ -r-

i- ''o -co

;- -N -co -cb -() -O.

l lt l

\o \o \c \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \oco co oo oo cb @ @ co -..1 -l { \l -! < -r < it{ t) tJ F o \o cro { o\ 14 a * r.J F

Co t\)

1 1 8

periode yang sama rahun lalu Taska hanya menunjukkan kenaikan sebesar Rp 15 juta atau11,3 persen. Perkembangan Tabanas dan Taska dapat diikuti pada Tabel V.5.

5.3. 1 . 3 . Ser t i f ikat deposi to

Untuk dapat lebih 'rengefektifl<an penggunaan da'a 'asyarakat kearah tujuar,yang lcbih produktif dan sekaligus untuk merintis terbertuknya pasar uang dan modal drIndoncsia maka patla bulan April 1971 dikeluarkanlah Sertifikat Bank Indoncsia (sBl) yangmcnrpakan surat hutang jangka pendek (tidak lcbih dari 1 tahr.rn), Langkah Bank Indonesiaterscbut kemudian tli ikuti oleh bank-bank umum pemerinrah dan cabang bank-bank asingdcngan rnengeluarkan surat hutang jangka pencrek atas unjuk yang dapat diperjualbelikanyang disebut sertifikat deposito. untuk rnemberi kesempatan agar sertifikat deposito dapatberkembang rnaka Bank Indonesia scca'a berangsur-angsur menarik Sertifikat Bank Indone,sia (SBI) dari peredaran.

Perkernbangan sertifikat deposito, yang dapat diikuti pada Tabel v.6, sampai denganakhir September 1982 adalah menunjukkan posisi scbesar Rp 66,5 milyar yang terdiri atassertifikat dcposito bank-bank Pemerintah scbesar Rp 62,4 nilyar (93,g persen) dan sertifi-kat deposito cabang bank-bank asing sebesar Rp 4,1 milyar (6,2 persen). Jumlah tersebut

Rp4, )

mengalami penurunan scbesar Rp 7,5 milvar (10,2 pcrsen) bila clibandingkan dengan posisisertifikat dcposito pada akhir tahun 1981/1982. Bila clitinjau dari bank penyelenggaranyamaka penurunan posisi sertifikat deposito tersebut terutama disebabkan karcna penurusanyang terjadi pada cabang bnnk-banh asing yaitu sebesar Rp 1g,7 milyar, seclanghan posisisertifikat deposito pacla bank-banl< Pemerintzh clalam periode tersebrjt menunjukkan kc-naikan scbesar Rp 1 1,2 milyar.

5.3.2. Pcmberian kredit perbankan

Kcbijaksanaan krcdit perba.kan tlalam tahun lg|z/19s3 rnerupakan kelanjutan darikebijaksanaan tahun sebclumnyz y',tng pada drsarnya tetap diarahkan untuk tercaPainyatuJuan pcmerataa' baik dalam pemeraraan l<csenpatan l<crja, kesempatan bcrusaha, maupunPemcrataan pendapatan. di samping tetap melnelihara scrta menjaga kestabilan rroneter,Sehubungan dengan hal tersebut pemberian kredit diprioritaskan untuk pengusaha golonganekonomi lernah dengan menekankan pacla usaha peningkatan permodalan.

Kebijaksanaan terpenting dalam pemberian pinjaman selama tahun anggaran1982/1983 adalah berupa pcmberian keringanan suku bunga clan persyaratan lainnya bagikredit untuk sektor ekspor vang rrerupakan salah satu dari scrangkaian kebijaksanaanPcmerintah dalam rangka mcndorong ekspor. pada bulan Januari lggz telah ditetapkanpokok-pokok kebijaksanaan untuk meningkatkan ekspor dan produksi barang-barang bukan

-

1 1 9

minyak untuk ekspor, Kebijaksanaan tcrscbut meliputi suangk:Lian peraturan mengenai

pers),aratan kredit ekspor, jaminan kretiit ekspor, asuransi ekspor; pcnycdcrhanaan proscdur

.krpo, ,"r," pengaturan Ialu lintas devisa. Kegiatan chspor yang dapat dibiayai dengar

pinjaman telah diperluas, yakni tidak saja pengapalannyr, tetapi juga mencakup kegiatan

pembelan dan impor barang ynng akan tliproduhsi menjadi barang untttk diekspor, sertr-

kegiatan selama masa tenggang antara pengapalan baraug ekspor dengan akseptasi wesel

berjangka atau pembayaran wescl-rvesel nrnai di luaL negeri Pinjamar ur.rtuk mernbiayai

kegiatan sebelum pengapalan (pre shipment) scperti nemprodr-rksi barang ekspor' me-

ngumpulkan barang ekspor sampai delgan pengapalannya' clikenakan bunga sebesar 6 perseu

setahun kecuali untuk barang ekspor kuirt sebesar 9 pcrscn sctahun scdangkan dalam hal

pinjaman unruk membiayai kegiatan setelah pengapalan (Post sbipnrent), suku bungany;'

adalah 6 persen setahun tanpa membetlakan jcnis barang eksporuya Perlu dikcmukakan

bahwa besarnya srrku bungr pinjaman ekspor tnenttrut ketentuan lama adalah 12 persen

setahun. Di samping itu ditetapkan pula bahwa Persyarat'n nengenai bcsarn|il Pembiayaan

sendiri oleh nasabah telah diturunkan dati seku rang-kttrangnya 30 persen menjadi se-

kurang-kurangnya 15 persen dari seluruh kebutuhan pcmbiayaan

5.3.2.1. Pembetian kredit menunt sektor Perbankan

Kenai l<an jumlah pcmber ian kredi r r l r r i t rhun kc [ ' thun mcrupakan pencerminan dar i

peningkatan peranan perbankan dalan rangka usaha Pemcrintah mtmpcrlnas pemberiatt

fasilitas kredit kepada masyarakat sebagai sallrh satu sumber pcmbiayaan PCnrbangunaI:'peningkatan posisi pcmtrerian kredit perbanka[ dari tahun ke tahun tclscbut clapat diihuti

dalam Tabel v.7, Selama periode lima trhul pelaksanaan Repclita ll jumlah krcdit me-

ningkat sebesar Rp +767,2 mi lyar atau 383,6 persen, ya i tu dar i pos is inya scbesar

Rp 1.086,2 mi lyar pada akhi r tahun lgTJ/1gi+ r r renjadi sebcsat Rp 5 253'4 n. r i lyar pada

aklir talrun Ig7811g79. Dengan rlemikian rata-Iata pertambahan krcdit sctiap tahunnya

meningkat sebesar Rp 833,4 milyar- Selanjutnya dalant empat tahun pcrtama pclaksanaan

Repelita III, tepatnya sampai dcngan September 1982/1983 posisi pemberian kredit meng-

alami peningkatan dari Rp 5 .253,4 ntilv:l nenjadi se be sar Rp 12 293 ,8 milyar yang

berarti terjadi pertambahan sebesar Rp 7.040,4 nrilyar atau 114'0 perserr' Jadi setiap tahun-

nya mengalami henaikan rata-rata sebesirr Rp 2.01 1,5 milyar' Dari kedua angka kenaikan

rata-rata per tahun tcrscbut dapat dilihat bahlva perkembangan krcdit dalam Pclita III

meningkat menjadi hampir dua setcngah kali l ipat-

Posisi pemberian krcdit ruPiah

September 1982 tersebut terd i r i dar t

Pemerintah, termasuk kredit likuiditas

persen), kredit langsung Bank Indonesia

perbarrkan sebesirr Rp fZ 293 ,8 milyar pada akhir

krc:dit yang telah disalurkan melalui bank umum

Bank lndonesia, sebesar Rp 7 .266,8 milyar (59,1

sebesar Rp 3.Q?2,4 milyar (24,6 persen), kredit dari

120

bank swasta nasional, termasuk kredit likuiditas Bank Indonesia, sebesar Rp 1.3g6,0 milyar(11,3 persen) dan kredit cabang bank asing sebesar Rp 618,6 milyar (5,0 persen). Biladibandingkan dengan posisi pemberian kredit pada akhir tahun anggaran lggl/lg8z, makaselama periodc April-september 198?/7983 telah terjadi peningkatan daripada kreditlangsung Bank Indonesia sebesar Rp 342,O milyx (12,8 persen), kredit bank umum pe-

merintah sebesar Rp 1.321,0 milyar (22,2 persen), kredit bank swasta nasional sebesarRp 239,3 milyar (20,9 persen) dan kredit cabang bank asing sebcsar Rp 70,7 milyzr (.72,8persen). Dilihat dari besarnya jumlah pemberian kredit, maka bank umum pemerintah

tetap merupakan penyalur kredit yang terbcsar.

5.3.2.2. Pemberian kredit menurut sektor Pemerintah dan sektor swasta

Pemberian kredit untuk pengembangan dunia usaha, yang dapat dikelompokkandalam sektor usaha swasta dan sektor usaha Pemerintah, merupakan bagian yang pentingdalam mensukseskan pembangunan nasional. Kegiatan di sektor pemerintah antara lainadalah usaha pengembangan di bidang industri dasar dan industri antara yang telah dimularmenjelang akhir Pelita II, dan kemudian ditingkatkan dalam Pelita III meliputi antara lainindustri besi baja, industri aluminium, semcn, pupuk, serta proyek-proyek di bidang per-tambangan dan prasarana listrik. sedangkan kegiatan sektor swasta meliputi hampir semuz,kegiatan perekonomian yang tersebar baik di desa{esa maupun di kota-kota yang diseleng-garakan oleh lembaga-lembaga keuangan bukan bank milik negara, perusahaan swasta,yayasan, badan swasta serta koperasi dan kegiatan usaha perorangan.

Penggunaan kredit untuk pembiayaan kegiatan sektor pemerintah sampai denganakhir Scptember 1982 mencapai jum.lah sebesar Rp 4,720,0 milyar atau 38,4 persen dariseluruh kredit perbankan yang terdiri dari kredit yang disalurkan melalui Bank Indonesiasebesar Rp 2.800,5 milyar, bank umum Pemerintah sebesar Rp L894,9 milyar, bank swastanasional sebesar Rp 12,9 milyar dan cabang bank asing sebesar Rp 11,7 milyar,

Sementara itu perkembangan pemberian kredit di sektor Pemerintah selama periodeApril-September 1982 dari Bank Indonesia menunjukkan peningkatan sebesar Rp 242,5milyar. Demikian pula halnya kredit dari bank-bank umum Pemerintah, bank umum swastanasional dan cabang bank asing, masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp 390,4milyar, Rp 0,3 milyar dan Rp 7,0 milyar. Jadi secara keseluruhan peningkatan kredit disektor Pemerintah mencapai jumlah sebesar Rp 640,2 milyar ( 1 5,7 persen).

Dalam pada itu pemberian kredit untuk membiayai kegiatan sektor swasta mencapaijumlah sebesar Rp 7.573,8 milyar atau 61,6 persen dari kredit perbankan keseluruhan.

Jumlah tersebut berasal dari kredit yang disalurkan melalui bank umum pemerintah sebesarRp 5.371,9 milyar, yang terdiri dari kredit dengan dananya sendiri sebesar Rp 2.986,4milyar dan kredit dengan dana likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 2.385,5 milyar.

721

A

-j

z7

z

zcc-i

E:3 .

. +zP J;+E . t rg >

-̂)

€

-tP

\o

I\o

\o

< l i

3 t :H t <

t {

< t <

3 l I

3 l i

< t : {H t <l l G

3 l i: l t r o

F ts

o { o 1J F j j S - s . J s - , o :

. ! 9 ! ! ! r F l s N r c ! 0 r - * N ( F 5( s a r a {'o ]ts;.r 'al is ' is "$ -(! is ' ;s -s 'T'co

i$ -a "o',! -ol

3 i ; rE ; , G - ,S ,SH H tSd t ! ;''o -6 -tl 'o 'e ' 'u 'o'o 'or ' 'o' -o, \

'<o "<lin"o _'D

* EFE * ts--a +sEsEE:EE" : 3€ 5 * | S " f " f '3Et - - - , ' - ; ; - , , - * -oo

S F." "8 -E , -E :,:. g"p.: "I"HS _B s$ _fia { i ' } ' ' { { ? J _ o i - - - o ' { \ i J " € ' a i ! ' 6 ' c o ; o

N n ' r o , o i -N O 1 9 H { C o !

( I F ( r + {N ( D r o l s i o O t + . E 6

- s 6 ( ! - b i r1 9 | : 9 9 o o t

; - L i e \ " 6 ' 0 ' ' 6 ' o ' c o ' d

o € u * o 1 o t

c . a q ( o a @

t- le

' F Q O O ' A | A H 5N c r r ( o o ! ( , o r r o

r o + o b - i - bA A

f. t- le! . t s ' s ' | @ + s o AFF I N,,o.j] -o) .jF' -@ _r,.

or (F ( ,H '5

r c i r . o b ' o b b i o i D

{ r o c r c ) d ( ' r { { A

{ ! i o r

F ! ' | .

-to -(p -i.r "€

B

faE'E

P

*

zs

12?

.s

F

+tse

$Hs gi$$$ $$$ $s$$ $$ Fi$ $*r a

$5:l $$$$ H$5 $;q$ +a $is g$p ;

$$$ $g+5 $$i1 FHst il$ f ;m* $f1 s

$g$ ff*g 5i$$ rF$$ $$ $=s g$F a

$$$ $$$5 594 $$$s $ft* $FF ggF $gH$ 5$$$ fiiE $s3$ li$ $;a g$E $

gF$ $:fit ssi s;er $E $:fi $5f a$$3 $sag d$$ $$$* rF F*; $i* $

55$ $gF5 3F3 s$q;;; 1136 gHf $

55+ $fs$ gng $rir'I$ $*$ 5gs A5! 6- 11 q.

ro- q. to- .,i1

o: 09-: +

r i j

i 33S 33 3 $: -F3-3 99 B rt rF $ $$s rsc

$ $3 t s$$ $$$Fg3$ ii 33$

E

a

*ls

slg6 | l

)

N

F

G r a f i k V . 4

KREDIT RUPIAH PERBANKAN MENURUT SEKTOR PEMERINTAHDAN SEKTOR SWASTA, 7969tr970 _ L9a2/1983

( dalam milyar mpiatr )

t969120r970?r197rJt2r972fi919751t4 t974ft6 r97517619761t7 rg7? rStsTslts 1979/80 r9S0/81 lsl/82 19s2/83(sia Sept )

124

Selanjutnya kredit unruk sektor swasta yang disalurkan melalui bank swasta nasional sebesarRp 1.373'1 milyar, cabang bank asing sebesar Rp 6o6,9 mtlyar dan kredit Bank Indonesiasebesar Rp 221,9 mily,' selama periode Apr -september 19g2, pehyaluran kredit untuksekror swasta meningkai sebesar Rp r.332,2 mtryzr (21,3 persen), yang terdiri dari kenaikankredit bank umum pemerintah sebesar Rp 930,6 milyar, bank swasta nasional sebesarRp 239,0 nrilyar, cabang bank asing sebesar Rp 63,1 m yar tran Bank Indoncsia sebesarRp 99,5 milyar. Dari peningkatan kredit bank-bank umum pemerintah kepada sektor swastasebesar Rp 930,6 'i lyar tersebut di atas, adarah bcrasal dari pertirmbahan krcdit rlengandana likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 65g,9 m yar dan kredit dengan dananva sendirisebesar Rp 27r,7 mllyar. Bila dibandingkan dengan perkembangen p.mb.r;on r,rcdit padaperiode ;rang sama tahun ralu, baik untuk sektor swasta naupun ke sektor pemerintah yangmasing-masing meningkat sebesar Rp 1,007,7 milyar dan Rp 3 19,4 milyar, maka pembcriankredit untuk rahun ini menunjukkan perkernbangan yang rneningkat.

5.3,2.3. Pemberian kredit perbankan menurut sektor ekonomi

Pembiayaan melalui kredir perbankan bagi berbagai kegiatan perckonomian dapatdigolongkan menjadi tiga scktor yaitu sektor produksi, sektor perdagangan dan scktorlain-lain Pada akhir September 19g2 posisi pembcrian kredit unruk scktor pro.Juksi tercatatscbesar Rp 6.376,0 ntlyar atau 51,9 persen dari keseluruhan kredit perbank,n yang bcr_jumlah sebesar Rp 12.2g3,8 milyar. Sedangkan pacla waktu yang sama krediL untuk pem_bia,vian kegiatan sektor perdagangan dan scktor lain_lain yang mencakup kegiatan di brdanglasa- .1asa adalah sebesar Rp 4. r29,9 nt ryar (33,6 persen) dan sebesar Rp r ,7g7,9 mi lyar(14,5 persen) Bila dibandrngkan dengan posisi pemberian krcdit patla akhir tahun ,nggor"n1981/1982, maka selama periode April-scptember rggz/rg83 telah terjadi p.ningkotunkrcdi t pada sektor produksi sebcsar Rp 623,2 mi lyar (11,g persen) yang d igunakan untuhpcmbiavaan bidang pcrtanian dan perindustrian masing-nrasing sebesar Rp 135,5 mrlyar danRp 629,6 mi lyar , d i samping penurunan krcdi t untuk b idang perramDangan sebesar l tp 91,9milvar' Pertan.rbahan ltredit yang cukup bcsar di bidang perinciLrstrian antara lain clisebabkanscmakrn ditingkatkannya pembangunan industri trasar dan indr.rstri antara seperti pabrik hesibaja, pab.k aluminium' pabrik semen dan pabrik pupuk scrta usaha modernisasi seluruhsektor industri yang bcrtujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisier.rsi. Di sampingitu kredrt tersebur digunakan pula untul< me'rbiayai kegiatan pengorahan hasil bidangpertanian.

Semcntara itu kredit di sektor perclagangan dan sektor lainJain mengalami pe_ningkatan masing-masing sebesar Rp 905,0 milyar (2g,i persen) dan sebesar np 394,2milyar (28,3 perse'). Kcgiatan di sektor perdagangan n.reliputi usarra di bidang ekspor,lmpor maupun distribusi Sedangkan untuk kegiatan perekonomian clalam sektor lain-iain,

-

1 ) <

tt

'l

zA

z

Iuz

j.

\o\o

j

\o

\o

\

l l l $ r t , , , ' r N ' r 3 l_ro _o 'o '-

-o-o' ie "b

rE r r r ; t t H-o -tl "6t

_e' "+ -o iD

t r o F q ( 6 + F ( '{ N 6 0 { ( o @ @

N r \ 5 N { { A C . !

r c e ' s i -@ i J r ! ( o s r e o r r

' 5 o s a ! o r o r o 6

t s 1 9 a € ( D { ( o u( o r v r o O o { t s c o

r r o , u o bq @ o r F o j r ' a { or n ( ! a o o ! o c . c .

- p + o r l - i -@ o F ( r o F s o ro 1 ( r r c r 1 ! { 6 6 4 D

eE: S $3H Ey-eJ- j - l - < ) q o* 6 - C . { ; F c ) ; -

ie -6 -N -@ -6

-a '!o \ "d, i,l

tc

] ! T F

126

e3

3

: A .: l (

: A H

* igH F e$H g;;m :;$? flEii fi: i ;33 3 33; 3 :3 i eYen \e . " . - - qE $e+ 5 SEB g$Eil :HH$ E*g* 5N - d i d ,

I . ; ; : -

: . " * "_ *_ , o - € .o -+ . o . o . co . . : _ . + -na cy q qo : c !

F qsn E I:* E$3H aEE$ 9g+r H$ ;r; * r;': H 3fi=" f :Ri^ g;l; I1 o ?

" i ; q - i ; ; , i + U i n 3 H R * $ 9 l n *L ' 6 N - . . : < j ; - l

I ?. l-e o: co,.. :n o? \--u1 a oo"c. l q 1 d.t o^ c.L q

i rRs fl 3Efi H$sF firu. 3'$frl $g q$s : fli; $su; e;3$ $frfi ;

f q*s $$qn I$sF sFE* E ggf e$ sss gg$s g$e$ fnrF *$H$ $: . : i ? . o " i l o _ c r s . € - 9 . D . e 9 . a 4 0 ^ c 1 $ r 0 1 € ^ + - o -

$ €f;! {EHP f HrF $sE- i lE:i $.* *;l - i** & s*i * u== =;;; *i €31 Sqgs S i$ : *Ra- EHss E

+ f ! . j c i + 6 i - j

u: \u:dt t \ co-o)$ + o r ( o6 r + Fc.i -j .n N' ...i

.1 -.: o" o- a t'j-'1€-o r . + . o No a o r + F + ( o o

c.i -.; c.j ,j

. o o d i o d t ' d d o do + 6 c . . r . O 6 N +

E

( !

-

tr

G

ii

= l6 l

sl- l

.F

Fi

G r a f i k V . 5

KREDIT RUPIAH PERBANKAN MENURUT SEKTOR EKONOMI, 1969IIg7O - Ig82/IgS3( dalam milyar rupiab )

127

r969non7oJtrr91tF2r972lt3r9?31t4 r9?4lti 197516r976[t7 1977l78rs7sfts 1979/so lg8o/sl l98t/821982/t3G/d sepr,)

-

128

perrberian kredit terutama digunakan untuk kcgiatan di bidang lasa1asa.

secara keseluruhan penggunaan kredit menurut sektor ekononi untuk pembiayaansektor pr'duksi, sektor perdagangan dan sektor lain-lai. dalam periode Aprir-septembcr191'211983 adalah sebesar Rp 1.972,4 mi lyar atau meningkat sebesar 19,1 persen c iarrposisinya pada akhir tahun anggaran i'9f3r/1ggz, Jur.nlah ini mc'unjukl<an peningl<atandibanclingkan dengan perkembangannya dalam periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesarR p 1 . 3 2 7 , 1 m i l y a r ( 1 7 , 0 p e r s e n ) .

5.3.2,.1. Pemberian kredit perbankan nrenurut Dati I

salah satu usaha pemerataan pembangunan ekonomi di antara daerah-daerah d,scluruh Indonesia adalah melalui fasilitas kredit pcrbankan, baik uncuk pcmbiayaan kegiatandi bidang produksi perranian, perindustrian, pertambangan maupun untul< pernbiayaankegiatan di bidang pcrdagangan dan kegiarm ckonomi lainnya.

usaha tcrsebut telah menampakkan hasil yang cukup mcmnaskan ilcngan semakinmeratanv'ir. seriap daerah mempcroleh fasilitas kredit, Sampai dengan akhrr bulan JLrli l9g2pember ian krec l i t perbankan untuk seluruh Dat i I d i Indonesia te lah mencapai jurn lahseL, ,c>ar Rp 8.824.7 nr i lyar , t idak ternr lsuk kredi r Jrngsung Rlnk In. lo les ia. lurn lah rerseburdigunal<an untuk membiayai kcgiatan di scktor produksi sebcsar Rp 4 63g,0 milyar, ter.'asuk clr dalamnya bidang pertanian, pertambangan dan perinclustrian, sektor perdagangansebcsar Rp 2.992,r ntilyar clan sektor rain-rain sebcsar Rp 1.194,6 rrilyar, termasnk cJidalamnva kegiatan di brdang jasajasa dan bidang ekononri lainnya Dibandingl<a' denganposisi kredit rerscbut pada akhir. Desembcr 19g1 sebcsar Rp 7,105,0 milyar, mal<a selamaperiode Januari-Juli 1982 tclah terjadi peningkatan yang cul<up ber.arti, yaitu sebesarRp r .719,7 mi l r ,ar (24,2 persen)

Kenaihan ini telah dig'nakan unruk meningkatkan kegiatan di setiap scr(tor, d€nganpcr tambahan kredi t kepada sektor produksi sebesar I tp g37,9 mi l1 ,ar , kepada scktor per_dagangan sebesar Rp 754,6 milyar dan kcpada sektor lain-lain sebcsar Rp 127,2 mtlyar.Peningiratan kredit di sektor produksi sebesar Rp g37,9 ntlyar tersebut teruram. disebabkan karena l<cnaikan pemberian krcdit untuk bidang perinrlustrian sebesar Rp 676,g mil;,ar,bidang pertanian sebesar Rp 142,9 milyar dan bidang pcrtambangan sebesar Rp 1g,2 milyar.scmentara itu peninghatan kredit di sektor pcrdagangan cliscbabkan karcna kenaikan kredituntuk kegiatan ekspor' tcrutanra untuk membiayai kegiatan impor bahan dasar bagi pro-duksi barang ekspor clengan digalakkannya program ekspor non minyak, clan untuk mem_bravar kegiatan disrribusi barang, sedangkan peningkatan pemberian kretiit cli sektor lain-lain terutama digunakan untuk pembiayaan bidang jasa-jasa, pengangkutan baik darat, lautmaupun udara.

729

Perscntasc pcmbcrian kredit yang cukup menonjol peningkatannya adalah Dati I

T imor T imur, Maluku, Kal imantan Barat ' DKI Jaya dan DI Yogyakar ta ya i ru mrs ing-masing

dengan kenaikan sebesar 100,0 persen, 44,0 persen, 34,0 perscn, 31,9 persen dan 31 '2

persen. Bila ditinjau dari bidang usahanva, maka pcrscntase peningknten kredit yang cukup

beser di sektor produksi telah terjacli di Dati I 'f imor Tiuur, Sulnwesi Tengah dan Jawa

Timur va inr nasing-masing dengan l<enaikan sebesar 50,0 persen, 42,0 persen t lan 35 '5

persen. Kemudian di sektor pcrtlagangan, kenaikar.t kredit yang cukup tinggi aclalah di Dau I

Kalimantan Barat, Kalimantan Sclatan, Timor Timur, Malul<u tl:tn K.rlimantrn Timur yaittr

nas ing-masing sebcsar 158,8 pcrsen, 133,8 persen, 100,0 pcrsen, 95,4 pcrscn d ln 94 '8

persen. setlangkan tli scktor lainlain peningkatan hredit yang culiup bcrarti aclalah di Dati I

Sulan,esi I'engah dan Nusa Tcnggara Barar, dengan kenaikan mlsing-masing sebesar 50,0

persen dan 40,8 persen.

Pcmberian kredit di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Rayl srmpai dengan akhir Juli

1982 tclah mencapai jrrmlah sebesar Rp 3.677,2 rnilyirr ttau meningkat scbcsar l(p 888'6

mi lyar (31,9 persen) t l ibandingkan c lcngan posis inya pada rkh i r Desernber 1981 scbesar

Rp 2.783,6 mi l ; 'ar . Peningkatan tersebut terutama Lrcrasal dar i kenaikan pember ian kredi t

unt'-rl< scL<tor produksi sebesar Rp'192'2 mil)'ar, sektor pcrdagatrgan scbesar l{p 324'5

r r r i l v l r . d r n r e k r o r l l i n - l a i n s c b c s a r R p 7 1 . 9 m i L y a r . D ; l r m u r t k t u y l n S s r r r r i r , y r r i t u s r n r p r i

dengan Jul i 1982, pember ian kredi t t l i Dat i I Jawa Ti rnur ber jumla l . r seheser Rp 1 127,3

mill,ar atau mengalaml pertambahan yang cukup berarti ' vaitu sebesar Itp 235'3 mrlyar

( 2 6 ' 4 p e r s e n ) , d a r i p c ' r s i s i n y a p a c l a b r r l a n D e s e m b e r l g S l . P e n r n g k a t a n t e r s e b u t t e r d i r i t l a r i

kerr : ik ln krer l i r d i rekror pr . rdui<s i scbl sar Rp 164.7 mi lyar , sektor perdrgungrn sehcsi t r

Iip 68,2 milyar dan sektor lainlain sebesar I{p 2,4 milyar' Dati I Jawa Barat juga mengzlami

perken.rbangan Penggunaan kredir yang cukup mcnggembirakan Sampai dengan akhir

Juli 1982, Dati I Jawa Barirt telah menggunahan kreclit sebesar Rp 893,1 milyar yalg berarti

da lam per iode Januar i -Ju l i 1982 terdapat kenaikan scbesar I lp 130'6 nr l lyar (17 ' l persen)

Semcntara itu Dati I Jawa Tengah telah pula mcngalami pcninghatan lircclit sebcsar

Rp 75.4 milyrr (12,? persel), yaitu nrenjlrdi Rp 669,2 milyar pada bulan Juli 1982 clari

pos is inva sebesar Rp 593,8 mi lyar pada ak l i i r bu lan Dcsembcr 1981 Dalam pada i tu pcm-

bcrian kredit rtntuk Dati I Sumatera Utara' sampai tlcngan akhir Juli 1982 tclah mcncapai

j l rmlahsebesarRp560Tn-r i lyar ,yangbrerar . t i te lahmcngalanr ipcrr ingkatansebcsarRp95,9

milvar (20,6 persen) selama 7 bulan terakhir, Peningkatan tclsebut bcrasal clari ltenaikan clr

sektor produksi sebesar Rp 65,1 mil,var, sektor perdagangan sebesar Rp 24'2 milyar dan

srlttor lain-lain sebesar Rp 6,6 milyar' Jumlah kre<lit perbankan di Dati I lainnya sampai

, l t n g a n a k h i r J u l i 1 9 R 2 a d a b h s e b e s r r R p I 8 9 7 , 2 m i l y a r d a n d i g u n r k a n u n t u k m e m l r i a y a t

kegiatan di sektor produksi sebesar Rp 802'1 milyar, sektor perdagangan sebesar Rp 800'3

milyar dan sektor lain-hin sebesar Rp 294,8 milyar.

130

T a b e l V . 9

KREDIT RUPIAH PERRANKAN MENURUT DATI I DAN SEKTOR EKONOMITIDAK TERMASUK KI{EDIT LANGSUNG BANK INDONESIA I)

DESEMtsER 1981 _ JULr l9tt2( <ialam milyar rupiah )

Produksi Pcrdagangan Lain - lain J u m l a h

Juli J u l i 2 )

D a t i

JuliJ "li

1 .2 .

3

56 .7 .

8 .9 .

1 0 .1 1 .7 2 .1 3 .

1 + ,

I 6 .

1 7 .1 8 .1 9 .

2 0z r .22.1 1

2+

26.2 7

DKI Jaya

Jawa Timur

Jawa Barar

Jawa Tengah

Sumatera Utara

Sr.r lawesi Selatan

Sumatera Selatan

Kalimantan Barat

Laln pu ng

Kalimanran Selaran

Kalimanran Timur

Sumatera Barar

Sulawesi Utara

D . L Acch

B a l i

D.l . Yogyakarta

R i a u

M a l u k u

Nusa Tenggara Barar

Sulawesi l engah

J a m b iNusa 'I enggara Tirnur

Kallmantan Tengah

ItLan J aya

Sulawesi Tenggara

Bengkulu

Trmor Timur

| .59+,9 2 .087 , I464,2 628,93 5 0,8 420,o336,9 357,1277 ,7 342,8

7 9 , 2 9 7 , 5120,5 83,267 ,O 60 ,044,4 5 6 ,363,7 52,460,9 68,345,9 s5,93 6 , 5 3 9 , 940,6 37 ,828,6 28 ,83 3 ,5 44 ,5+2,3 47 ,919,+ 27 ,519 ,6 21 ,71 t ,8 1 ,9 ,61 8 , 1 2 0 , 7

9 ,1 I1 ,37 , 9 1 0 , 1

1 0 , 9 1 1 , 07 , 5 7 , 06 ,0 6 ,+o ,2 0 ,3

825 ,2 1 .149 ,7328,3 396,51 8 6 , 3 2 4 r , 1197 ,5 243,3737 ,O 161,2

72,9 {1 3 ,554,6 72 ,328,4 7 3 ,550,4 68 , I29 ,9 69,922,9 44 ,632,7 46 ,844,3 50,937 ,3 +7 ,4,9 ,7 47 ,6?4,5 32,219,6 26 ,615 ,2 29 ,716,3 r9 ,91 7 , 9 1 9 , 21 2 , 0 l 7 , O12,6 12,912,8 74,25 ,9 7 ,77 , 8 1 0 , 55 , 4 5 , 6ci,1 0,2

440,4 2 .788,6 3 .677,2101,9 892,O t .727,32 3 2 , O 7 6 2 , 5 8 9 3 , 1

68,8 593,8 669,256,7 464,8 560,740,2 186,0 221,229,4 20t,4 184,91 5 , 8 1 1 1 , 4 1 + 9 , 31 4 , 0 1 0 9 , 3 1 3 8 , 41 1 , 1 1 0 3 , 3 1 3 3 , 4I + ,8 98 ,1 127,72+,2 99,7 126,912,8 92 ,5 103,6i 8,0 99,6 103,220,2 86,9 96,6i8 ,8 72 ,8 95 ,5r 7 , o 7 5 , 9 9 1 , 55 ,4 39,3 56,6

10,0 43 ,0 51 ,6{J , r 37 ,1 46 ,97,0 36,8 44,78 ,0 27 ,8 32 ,24 ,7 2+,8 28 ,+6,6 22 ,7 25 ,35 ,4 19 ,4 22 ,93 , 8 1 5 , 2 1 5 , 80 , 1 0 , 3 0 , 6

3 6 8 , 5

9 9 , 5) ) q 4

59,45 0 , 13 3 , 926,316,014,5

9 , 71 + , 321,11 1 , 721,7

1 8 , 614,81+,0

7 , 1

6 ,7

6 , 14 l

5 0

4 1

3 , 8

J u m I a h 3 ,800,1 4 .638,0 2 .237,5 2 .9gL, t L067,4 r .194,6 7 . lO5,O 8 .824,7

lJ Tcrrnasuk Bapindo dan Bank Pembansunan Daerah

2J Angka sementara

-

1 3 1

5. 3.2. 5. Pemberian kredit investasi

Perkembangan pemberian kedit investasi yang disetujui sampai dengan September

1982 menunjukkan jumlah sebesar Rp 1.484,0 nilyar. Jumlah tersebut dapat diperinci

menjadi kredit investasi untuk kegiatan di sektor pertanian sebesar Rp 248,O milyar (76,7

persen), sektor perindustrian scbcsar Rp 535,9 milyar (36,1 perscn), sektor pcrtambangan

sebesar Rp 46,0 milyar (3,1 persen), sektor jasajasa sebesar Rp 588,9 milyar (39,7 persen)

dan sekror ekonomi lainnya sebesar Rp 65,2 milyar (4,4 persen). Selama periode April-

September 1982 pemberian krcdit investasi yang disetujui meningkat sebesar Rp 157,2

milyar (11,8 persen) yang berasal dari peningkatan yang terjadi di bcrbagai sektor. Krcdituntuk sektor pertanian meningkat sebesar Rp 21,8 milyar, sektor perindustrian sebesar

Rp 59,6 milyar, sektor pertambangan sebesar Rp 5,9 milyar, sektor jasajasa sebesar

Rp 63,6 milyar dan sehtor lain-lain scbcsar Itp 6,3 milyar.

Dalam pada itu realisasi pemberian kredit investasi pada akhir September 1982

tercarat sebesar Rp 1.024,8 milyar, yang merupakan penjumlahan dari kredit investasi untuk

sektor pertanian sebesar Rp 1,82,2 mtlyar (17,8 persen), sektor perindustrian sebesar

Rp 334,1 milya,r (32,6 persen), sektor pertambangan sebesar Rp 32,7 milyd.r (3,2 persen),

serta sektor jasa-jasa dan sektor lainnya masing-masing sebesar Rp 432,4 mily tr (42,2

persen) dan Rp 43,4 mrlyar (4,2 persen). Selarna periode April-September 1982 realisasi

kredit investasi untuk sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar Rp 27,5 milyar ( 17,8

persen), yaitu antara lain ditujukan untuk keperluan pembiayaan rehabilitasi dan perluasan

tanaman khususnya bagi produksi tanaman ekspor. Selanjutnya scktor pcrindustrian dalam

periode yang silma menyerap kredit investasi scbesar Rp 39,3 milyar atau mcrupakan

peningkatan sebesar 13,3 persen terhadap posisinya pacla bulan Maret 1982, 'l 'ermasuk

kegiatan di sektor perindustrian adalah kegiatan pengolahan hasil-hasjl di bidang pertanian,

Sementarir itu pertambahan realisasi kredit investasi di sektor pertambangan adalah sebesarRp 3,2 n i iyar (10,8 persen) , sektor jasa- jasa sebesar Rp 64,8 mi lyar (17,6 persen) dan sektor

ekonomi lainnya sebesar Rp 6,1 niilyar (16,4 persen). Dengan demikian secara keseluruhar.rjumlah peningkatan realisasi krcdit invcstasi dalarn periode April-Septembcr 1982 adalah

sebesar Rp 140,9 rn i lyar (15,9 persen) .

5.3,2.6, Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (K'NIKP), Kredit Kecil(KK), Kredit Candak Kulak (KCK) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Pembiniran para pengusaha golongan ekonomi lemah di samping diberikan dalam

bentuk penataran-penataran dan konsultasi juga diberikan dalam bentuk bantuan per-

modalan berupa pemberian kredit dengan syarat yang tidak nemberatkan seperti suku

bunga yang lebih rendah, jaminan yang lebih ringan dan jumlah pembiayaan sendiri yang

732+ d ) o i c { N c r

ts rj c4 o rlt c\r cr') o F.! l 0 0 1 6 : ( € < + t s : $

F ( O < h 6 @ i\ o € ! r r D f l o

H c r

6 r d r q i n ) i ( o t s c o o. r ) c o @ N o N + o o+ + ! o . i r o + o r

t s N

f i o r t o ! o o s ' i $ ro ) $ o r o o r i r o o o t6 | :

. o o @ F - t ! +c . { d | c . I

O \ : C i t t r i r l 1 F

6 r oo r o r F .+

r € i € q 1 ( l

o + r a @ F F+ i r

e r - + N ( o r d q r + N 60 o 6 { € € + , o + o

i i ( D + F + C . I

. r t : f r d ) i@ + o 6 { o

< , H

r o o , ( o + -< i n d . i d

r o + o i o 0 l

o + . i lj d d c i . . ; d d

! oi c

t s t . : :

hls

b l E

o l

d l >

\ |o ) l

o\

o\

I

o\\oo\

EZ E

: v+

zE

F

zF

l ) )

i

E

' ! 4 ,6 E

g

-3 ; - 3 *s s : E-.. P .- j- F ). -+ :j -9 J' -* -:- u ' 6 - @ { @

\ o e . . g t . HsRts :g : SHs* - -- ; ; ' * ' - " - ' r , ' u ' { - 6 " s - o

i '

+ N Ets3EBs s FsS.3F i i:a

'- iE

'o i

-,F ii -- 'u'

c' ;

-. 3 $ 9 ; 3 - $ + E U Fo 6 6 - ! 0 9 , - , c p j e j r F i ," ^ L ' o i : r " a \ L - € b o o a

ir ;s6d d ssFcH d'a

i; -,,,

i" ';

L '.o 'o '@ '@

\ -tc

F r -- t *s= t o l l * sE 6F i i .F -d,c. j - l JP -- Jn .* P; \ _ o - 6 - € { o o . - o g

b . r q N bq 6 o 6 o t i o , o o + $ + sG i 5 i t * i a u t @ o $ @ a-; '+

\ L i" 'c. ''\. '.D 'o ''.o "o -o

t ) +

1.750

C r a f i k V . 6

KREDTT TNVESTAST YANG DTSETUJUI pERBANKAN, 7969t197O - 1982t1983( dalam milyar rupiah )

r.400

r.050

700

350

80/8r 8l/82 82i83( td s€pt )

I s.lto, r,ao-ui',

! s.tro. r.r,*i*

! s"t,o.1"""-;"o

! s"rto. na*t'i

I

7t174 74175 ?? 178

135

Iebih kecil. Perrberian kreclit melalui program Kredit Invcstasi Kecil (KIK) dan Krcdit NlodalKer;a Permanen (KMKP) yang bertujuan untuk ncnclorong kegiatan para pengusaha kecil,sejak diselenggarakannya pada al<hir tahun 1973 tclah menunjukkan perkenrbangan yangpesat. I{al ini terlihat dari posisi KIK dan KMKp yang disetujui selarna hampir sembilantahun (Desember 1973-september 1982) telah mencapai Rp 2.065,5 milyar dan meliputise lumlah 1.578.777 permohonan. J ika dalam tahun per tama pel i ta I I (1974/r975) posisrpemberian KIK dan KMKP baru mencapai Rp 36,7 r.irilyar dengan 27 ribu permohonan,maka pemberian KIK dan KMKP san.rpai dengan bulan September tahun ke ernpat pe[ta III(198211983) telah n.reningkat menjadi lebih dari 56 kali l ipat denga' lunlah pcmohonmenjadi hampir 59 kali l ipat,

Jumlah KIK dan I{MKP sampai dengan bulan Scprember 19g2 se besar Rp 2,065,5ui lyar tcrsebut terd i r i dar i KIK sebesar Rp 649,5 rn i lyar (31,4 persen) c lcngan 193.756permohonan dan KMKP sebesar l lp 1_416,0 mi lyar (68,6 persen) c lengan 1.3g5.021 per .mohonan. selama periode April-septcmber 1982 pembcrian KIK mengalami pe'ingkaralsebesar Rp 78,9 milyar (13,8 persen), sedangkar.r I(MKp mcngalami peningkaran sebesarRp 238,5 milyar (20,3 persen). Pertambahan nasabah yang menggan.rbarkan pemanfaatanfasilitas krcdit di masyarakat dalam periode tersebut menunjukkan kcnaikan, yaitu jumlahnasabah KIK yang disetujui meningkat sebesar 9,9 persen a.tau sejumlah \7.495 per-mohonan, dan nasabah KMKP sebcsar 6,7 persen atar.r sejumlah g6,g91 permohonan.Dengan demil<ian dalam tahun anggaran 1982/1983 (April-september) pemberian KIK danKMKP rrrenunjukkan pertambahan sebcsar Rp 317,4 mlly ar (i8,2 persen) dengan peningkat.an sebanyai< 104.386 permohonan (7,1 persen) atau rata-rata setiap bulannya adalah sebesarRp 5 2,9 mi lyar .

Sementara itr.t program Kredit Kccil (KK) yang diselenggarakan sejalt tahun1973/1974 mcnunjukkan perkembangan yang cukup mcnggembirakan pula. Kepada go-lo'gan pengusaha yang'remerlukan l<rcclit dengan jumlah maksi'rum sebesar Rp 200 ribudisediakan dana clari APBN sedangkan bagi pengusaha yang memerlukan kredit yang bcr-jumlah antara Rp 200 ribu - Rp 500 ribu clisediakan dana likuiditas Bank Indonesia. JumlahKK yang diberikan sampai dengan akhir Scptember 1982 rcrcatat sebesar Rp 59,065 jutaatau suatu kenaikan scbesar Rp 2.O97 ju,ta dari posisinya pada bulan Maret 1962. Junrlahtersebut terdiri dari pemberian kredit untuk kcgiatan investasi sebcsar ltp 6.107 juta da'kredit untuk kegiata' eksploitasi sebesar Rp 52.958 juta. Jumlah nasabah KK sampai akhirSeptenrber 1982 adalah sebanyak 758.04O atau suatu peninghatan sebesar 1,8 persenterhadap keadaan pada akhir Maret 1982.

Dalam rangka mcnunjang kelancaran pelaksanaan kredit kepada pengusaha kccil, pT

Askrindo dalarn kegiatannya telah menyediakan jasa pertanggungan atas kredit perbankan

-

736

Tabe l V . 11

KREDIT INVESTASI KECIL DAN KREDIT MODAL KERJA PER]VIANENYANG DTSETUJUT, r973/r974 - 1982/1983

( dalam juta rupiah )

P e r i o d e KIK KMKP

197 3/r97 4r97 4/797 5r97 5 /r97 6t976/r9771977 /r978

7978/r979

1979/1980

MaretMaret

Maret

MaretMaret

SeptemberMaret

JuniSeptemberDesemberMaret

JuntSepternberDesemberMaret

AprilMe iJuniJuliAgustusSeptemberOktoberNopemberDesemberJ anuariPebruariMaret

AprilMe iJuniJuliAgustusSeptember r/

5 .667r8.768

34.090s5.26979.249

97.707Ltz,809lz2.30z139.705163 .1 10190.r7 5t t ? o 1 <

266.5383r3.97 3366.2s9

382.561402.716+21.396+42.83646r.22747 6.847492.7 81509.888527.9975+0.4+5554.49r570.566

580.630594.653608.498621.336o r ) . / f u649.460

4.488

t7.97+

40.7 56

7 4 .786724.496

1.58,t69188 .289274,09+L O L . ) Z Z

304 .501348 .901415.39749 3.686569.150o ) ) , o5 r

705.97 s7 51.7 84799.299847 .809920.350957.822997.668

1 .028 .6 38r.062,042r.094.5901 .138 .30sr .177 .5 I8

t.217.601r .267 .+95|.299.5 397.338.294t .377 .4737 .416 .O52

1980/1981

t98u1982

1982/1983

1) Angka sementara

( dalem milyar rupiab )

I x'.ait rnnestasi rceo

J Xr.ait fr4"aat Kc{a pemanen

L37G r a f i k V . 7

KREDIT INVESTASI KECIL DAN KREDIT MODAL KERJA PERMANENYANG DTSETUJUI, r97yt974 - r98779a?

1.600

r.200

800

400

re8?/8s(s/d s€pt)

l98r /821974175 r975176 t976177 1977178

1 3 8

vang diberikan. Dalam tahun 1982 sampai dengan bulan September 1982 jumlah pagu

kredit yang ditanggung oleh PT Askrindo adalah sebesar Rp 542.977 lura yang mcliputi

pagu kredit yang diberikan kepada sektor pertanian sebesar Rp 69.990 juta (12,9 persen),

sektor perindustrian sebesar Rp 46.691 juta (8,6 persen) sertr sektor perdagangan, scktorjasalasa dan sektor lain-lain masing-masing sebesar Rp 309.694 juta (57,0 pcrsen),

Rp 88.289 ju ta (16,3 persen) c lan sebesar Rp 28,313 ju ta (5,2 persen) , Sementara i tu iumlahdebitur ;,ang dlamin oleh PT Askrindo secara keseluruhan berjumlah 356,665 nasabah

dengan perincian 147.197 naszbsh bergernk di sektor pertanian, 13,789 nasabah di sektor

perindustrian, dan 118.953 nasabah di sektor perclap;angan, scrta di sel<tor jasajasa dan

sektor ekonomi lainnya masing-masing sebanyak 22.079 nasabah dan 54.447 nasabah. Di

samping pen.rberian bantuan dalam bentuk pertanggungan oleh P'f Askrindo, para pengusaha

kecil dapat memperoleh bantuirn berupa penycrtaan modal yang disertai dengan birnblngan

vang diberikan oleh PT Bahana untuk nteningkatkan J<cmampuan manajemen perusahaan.

Sampai dengan bulan Oktober tahun 1982, jumlah penycr taan modal PT Bahana adalah

sebesar Rp 597,9 j:uta terl.rrdap 39 buab perusahaan. Selain itu kcgiatan PT Bahana adalah

memberikan kredit penjembatan kepar-la perusahlan sebeium pcncairan l<rcciit pcrbankan

dapat terlaksana. Jumlah kredit penjernbatan selatr:t periode tahun 1974 sarnpai dengan

buian Oktober 1982 adalah scbcsar l {p 2.499,2 jura, vang d iber ikan kepi rda perusabaan-

perusahaan vang padir umunlnya berg.-rak tli sektor inclustri dan pertanian.

Sementara itu program pemberian KrecLit Canclal< Kulal< (KCK) vang diselenggarakan

selak tahun 1976 seuantiasa ditingkatl<an pula Cari tahun kc rahun, KCK dibcrikan clalam

rangl<a membantu pengusaha golongan ekonorri lemah l,aog belum terjangkau oleh fasilitas

kredi t yang ada, va i tu pada umumnya para pcdagang keci ldan bakul 1 'nng ada d i desa dan t1 i

kota. Dana KCK berasal tlari APtsN yang pcnyclcnggat rannya cLlakr,rkan oleh llank Ral<yat

Indonesia dan d isr iur l<an ke nasablh rnela lu i Kopcras i Unt t Dcsa (KUD). SamPai akhi r

SepteLnb€r 1982. KCK yang riiLrerikan tanpa mcmcrlultan jaminan telah berjurnlah sebesar

Rp 105.755,7 ju ta yang d isa lurkan mela lu i 3 621 KUJ) yang tetsebar d i se luruh Indonesia

J ika d ibandingkan dengan posis inr .a pat ia akhi r tahun lnggaran 1982/1983, terdapat pe '

n ingkatan sebesar Rp 13.639.61uta (14,8 perscn) .

Dr sanping l rantuan hrcdi t rcrhadap berbagai len is usahr golongan ekonorr i le tnal r

tersebut di aras, mal<a hrcdLt untuk kebrituhan pentmirhan stderhanl ynng disediaktn

rrelalui Bank 'l abungan Ncgara telah semakin r.ne luas pula drnrkmati masyarakat, Ila-

inr ter l ihat t lar i scmal< in meningkatnya perkembangan baik jumlah pember ian Kredi t Pe-

mi l ikan Rumah (KPIL) maupun junr lah uni t mmah yang te lah d ibangun. SeJarna hampir

enam tahun sejak d iselen ggaraltannya KPR pada akhir tal.run i976 hingga akhir September

1982 nilai kredit untuk pcmL:angunan pemmahan baik oleh Perumnas yang dibiayai denganAPBN ataupun oleh non Perumnas dengan pernbiayaan dana perbankan telah berjumlah

\39

Tabe l V ' 12

KREDTT KEcrL, r974/r975 - 198211983

P c r i o d e Jumlah peminjatnNilai piniaman

(dalam juta rupiah)

r97 41r97 5797 s /797 61976/19771977 119781.97 8t797 9

r979/1980

7980/198r

198r /1982

1982 /1983

Maret

Maret

Maret

Maret

SeptemberMaret

JuniSeptemberDesemberMaret

Jur.riSeptcmberDesemberMaret

AprilMe iJuniJuliAgustusSeptemberOktoberNopenrberDesemberJanuariPebruariMaret

AprilMe iJuniJul iAgustusSeptember ll

6t.824

731.603

207 .773252.810

299.O97342.2+63 58 ,69037+ .11138+.9 3+407 _266

4t5.037483.743554.O70618.229

629 .03665 3 .039665.7087 04.213700.37 37IO.?90728.4617 40.54+7 50.822726.909/ ) z . ) o o7+4.7 +O7 5+.8077 56 .33+7 60.659775.700764.0687 58.O40

2 .137

5 .0298 .1 .92

I 1 .058

13.+i 2I ) - / l +

\ 7 . 17 5r7 .7 +018.43+20.39823.0+6L O , L ) /

32.846+r .32243.49845,42747 . 16251 .01249 .58150 .87 952.02+) 5 , ) / 6

54.4r45+.r6156.07856 .968

58.162) 6 . ) / )

60.25 6o z . ) I I

60.00859.06s

-

l) Angka semenlara

sebesar Rp 311,7 milyar. Jurnlah tcrsebut terciiri dari nilai kredit sebesar Rp gz,2 nilyur(26,4 persen) yang digunakan untuk membangun 56.669 unit rumah perumnas dan sebesarRp 229,5 milyar (73,6 persen) yang digunakan untuk rnembangun 5g.466 unit rumah nonPerumnas.

5.4. Lembaga-lembaga keuangan

5.4.1. Lembaga keuangan perbankan

Di dalam rangka menunjang pembangunan ckonomi nasional, pengembanga' sektorperbankan perlu senantiasa dilakukan baik melalui pengembangan kelembagaannya maupunpengembangan kegiatan usahanya. Pada tahun-tahun yang lampau telah dilakukan beberapakebijaksanaan yang mendukung pengembangan sektor perbankan tersebut antara lain berupapeningkatan daya guna bank-bank Pernerintah, pemberian kcsempatrn bagi bank-bankPemerintah untuk melakukan pcnyertaan pada perusahaan-perusahaan pi.ibumi, pemberianbantuan tehnis dan keuangan bagi bank-bank pembangunan daerah, perluasa. pelaksanaankliring lokal, pengaruran penggunaan komputer dalam atlniinistrasi banl<-bank dan pembcri-an kesempatan bagi bank-bank swasta nasional untuk rnelakukan merger. Dalam tahun1982/1983, usaha penyempurnaan kebijaksanaan di bidang pemlrinaan dair pengembangansektor perbankan selain tetap melanjutkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah di-lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, juga khususnya cLtuj.kan untuk meningkatkanfungsi bank umum swasta nasional agar dapat lcbih berperan tlidalam memberikan sum-bangan terhadap pembang''an ekonomi nasional. Usaha peningkatan peranan bank umumswasta nasional tcrsebut nre l iput i pcnyempurnaan persyararan pcnbukaan kantor ca l ]angdan kantor cabang pen.rbantu serta penyempurnaan syarat-syarat untuk rnenjadi kantorcabang bank devisa, Sclain itu banh-bank urrum swasra nasional antara lain diarahkan oulauntuk leb i l i mcndayagunakan c lana-dana yang re lah c l ih i rnpunnya. d isamping nrernpcr t inggimutu tatakerJa serta membentuk kader-kader perbankan dan kaderisasi pimpinan.

Dalam hal penyernpurnaan ketentuan-kctentuan bagi pcndiria' kantor cabang dar,kantor cabang pembantu bank umum sl\"asta nasional (BUSN), tclah ditetapkan persyaratan-

Persyaratan vang cukup merangsang sehingga memungkinkan pengembangan usaha-usahaBUSN termaksud ke seluruh wilayah Indonesia secara lebil.r nerata,

Di dalam rangka mendorong pengcmbangr.n usaha bank-bank devisa, telah dilakukanpula penyempurnaan terhadap ketentuan persyaratan peningkatan cabang bank menjadicabang bank devisa. Setiap bank devisa yang rnelahukan penggabungan usaha (merger)sebelum 1977 diperkcnankan meningkatkan cabangnya menjadi cabang bank devisa se-banyak satu kali dari merger yang dilakukan, sedang untuk setiap penggabungan usahasetelah bulan September 1977 diperkenankan meningkatkan cabangnya menjadi cabang

r41

bank devisa sebanyak dua kali dari merg€r yang dilakukan. Selain itu bagi bank-bank devisa

yang morlalnya belum mencapai Rp 6 m\ar dimungkinkan untuk fireningkatkan cabang

yang pertama dengan menambah modal sendiri menjadi sekurang-kurangnya sebesar dua kali

modal sendiri pada saat permohonan diajukan dan mer.rawa rkan penambahan modal di'

maksud :eluruhnya kepada Bank lndonesia. Sedangkan untr.rk peningkatan selan;utnya

diharuskan untuk menambah modal sendiri sebesar Rp 500 juta diatas kebutuhan motlaL

menurut perhitungan modal yang dibutuhkan dan menawarkan 50 persen dari kewajiban

tambahan modal dimaksud kcpada Bank Indonesia.

Untuk meningkatkan dayaguna bank-bank umum Pemerintah, program peningkatan

efisiensi bank-banh tersebut yang telah dijalankan scjak bebel:aPa tahun yang lalu hingga saat

ini masih terus rJilanjutkan. Dalam hal ini bank-bank umum Pemerintah diwajibkan Lrntuk

menyusun buku pedoman kerja di bidang operasionalnya yang meliputi bidang pembukuan,

sistem pelaporan, perkreditan, kegiatan luar negeri, auditing dan personalia. Bank-bank yang

telah selesai menyusun pedoman tersebut tclah mulai menerapkannya di kantor-kantor

cabang yang bcrsangkutan.

Dalam rangka membantu perusahaan-perusahaan priburni yang mengalani kekurang-

an modal namun mempunyai potensi yang baik dan usaha yang dinilai layak, sejak beberapa

tahun yang lalu Bank Indonesia telah rnemberikan kesempatan kepada bank pembangunan

daerah d.an bank swasta nasional untuk nelakukln penyeftaan modal pada perusahaan-

perusahaan tersebut, dan baru pada tahun 798111982 kesempatan tersebut diberikan pada

bank-bank Pemerintah. Penyertaan yang dilakukan olell bank-bnnk Pemerintah bersifat

sementara yaitu tidak lebih dari delapan tahun, dan besarnya.penyertaan modirl didasarkan

atas pe,timbangan kebutuhan sebenarnya, yaitu untuk memperbaiki perimbangan antara

modal sendiri tlan modal pinjaman. Pcnyerraan tersebut hanya dilakukan prda perusahaan

pribumi yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dan cliutamakan pada usaha yang padat

karya serra usana yang n.renghasilkan barang eksPor dan baban baku untuk produksi. Bila

untuk keperluan penyertean tcrsebut bank yang bersangkutan memerlukan bantuan, maka

Bank Indonesia dapat mcrnpertimbangkan pemberian kreclit l ikuiditas

Sampai s:rat ini kebijaksanaan untuk membina banh pcmbangunan daerah terus

ditingkatkan baik melalui program pemberian bantuan telrnis dan pendidikan maupun

memperkuat permodalannya. Bantuan tehnis dan pendidikan diberikan dengan lnaksud

untuk meningkatkan mutu operasionalnya sedangkan pemberian bantuan permodalan

ditujukan untuk mcmpcrluas clan memperbesar volume usaha bank pembangunan daerah

yang bersangkuta.n, Bantuan tehnis dan pendidikan yang diberikan tersebut meliputi bidang

organisasi, manajemen, personalia, pcrkreditan, pengerahan dana. riset, perencanaan akun-

tansi dan sistem laporan pengawasan. Sampai akhir Septcmber 1982 telah diberikan bantuan

tehnis dan pendidikan terhadap 19 bank dari 27 bank yzng telah disurvai.

142

Sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan pemakaian uang giral maka dalambulan September 1982 telah dikeluarkan ketentuan-ketentuan baru mengenai penyelengga-raan kliring khususnya yang diselenggarakan di suatu wilayah kliring. Ketentual baru penye-lengg:raan kliring tersebut pada dasarnya adalah merupaLan penyempurnaan clari ketentu-an-ketentuan yang berlaku sebelumnya yang antara lain men'angkut mengenai pembedaanantara kliring lokal yaitu kliring antar bank yang berada di suatu wilayah kliring seperti yangselama ini telah dilaksanakan, dengan kliring antar wilayah yang akan dilakukan secarabertahap dimasa yang akan datang.

Dalam pada itu kcsempatan bank-bank swasta nasional untuk mengadakan peng_gabungan usaha (merger) masih tetap diberikan, walaupun keringanan pajak hanya dapatdiberikan sepanjang pengajuan permohonannya dilakukan paiing lambat tanggal 30 Juni1981 dan dilaksanakan sebelum tanggal 31 Desember 19g1. Da.lam periode Maret lgglsampai dengan September 1982, bank umum swasta nasional yang melakukan merger ber-jumlah 10 buah.

5.4.2. Lembaga keuangan bukan bank

untuk menunjang pengerahan dana dari masyarakat dan nrenyalurkan darra-danatersebut bagi kegiatan yang produktif, sclain sektor pcrbankan diperlukan juga sektorlembaga ker'rangan bukan bank. Pada dasarnya lernbaga hcuangan bukan bank mempunyaiperanan yang penting di dalam membantu permodalan pcrusahlan-perusahaan, meningkat-kan peranan pengusaha golongan ekonomi lcmah dan mendorong perkembangan pasar uangdan pasar modal Pengembangan lembaga keuangan bukan bank ini menyangkut baik bidangkelembagaannya maupun bidang kegiatan usahanya yang dilakukan antara lain denganmeningkatkan junlah dan jenis lembaga keuangrn bukan bank itu sendiri, meningkatkanperanannya, serta mempcrluas bidang-bidang usaha yang boleh dilakul<an oleh lembagakeuangan bukan bank tcrsebut. Sampai dcngan akhir semester pertama tah'n 1gg2l7gg3jumlah lcrnbaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah sebanyak 15 buah yang terdiri dari 3buah LKBB jenis pernbiayaan pembangunan, 9 buah LKBB jenis investasi dan 3 buahkantor perwakilan LKBB. Selain dari pada itu terdapat pula jenis LKBB lainnya yaitu prPapan sejahtera yang pada pokoknya bertujuan untuk mcmenuhi kebutuhan perumahanbagi golongan masyarakat yang berpenghasilan menengah.

Pembinaan tcrhadap kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank dari tahunke tahun senantiasa terus ditingkatkan. Kebijaksanaan yang rjilakukan pemerintah untukmemperluas kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank ini antara lain adalah memperluasruang lingkup penyertaan modal, rnenaikkan batas tertinggi jumlah penyertaan dan mem-berikan kesempatan un k dapat menjadi trusiee dan atau penanggung terhadap penerbitanobligasi bagi lembaga keuangan bukan bank yang rnemenuhi syarat. sampai dengan akhir

t + J

Maret 1982, jumlah pengerahan dana yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga keuangan

bukan bank adalah sebesar Rp 591,2 milyar, atau mengalami penitrgkatan sebesar Rp 144'7

milyzr (32,4 persen) dibandingkan dengan posisinya pada bulan Maret 1981, sedangkan

penanaman dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank sampai dengan Maret

1932 telah berjumtah sebesar Rp 573,3 milyar atau meningkat sebesar Rp 152,2 nllyat

(36,1 persen) dibandingkan tlengan posisi penanaman modal pada bulan Maret 1981, Pening

katan pengerahan dan penanaman modal ini mcnunjukkan scmakin berkembangnya kegiatar^

dan volunre usaha lembagr keuangan bukan bank.

Guna menunjang kegiatan koperasi agar mampu memainkan peranan yang sesung-

guhnya dalam tata ekonomi Indonesirr maka dalam bulan Descmber 1981 tclah dibentuk

Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), yaitu suatu lembaga keuangan yang

mempunyai usaha pokok rntara lrin memberikan jaminan kepada koperasi atas kredit yang

diberikan oleh bank dan atas kredit barang yang diberikan oleh badan lainnya, memberikan

jaminan kepada koperasi dalarn rangka penyaluran barang, membcrikan bantrran lainnya

bagi perkembangan koperasi di bidang keuangan dan manajemen, serta melakukan stutlt

kelavakan dan konsultasi bagi kepentingan koperasi, Dengan didirikannya Perum PKK ini

makr Lembaga Jarninan Kredit Koperasi (LJKK) yang didiril<an pada tahun 1970 tclal

dilebur dan digabungkan kedalamnya, sehingga seluruh kekayaan, pcrsonalia, hak, kcwajiban

dan tanggung jawrrb t,JKK beralih kepada Perum PKK.

5,4. J . Perasuransian

Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, sektor pcrasuransian telah pula

n]enunjukkan perkembangan yang cukup berarti baik pada sektor asuransi kerugian, asuransi

jiwa maupun asuransi sosial. Pengembangal terhadap sektor perasuransian ini selain lebih

memberikan jaminan terhadap harta benda, jiwr, keselamatan kerja maupun kelangsungan

hidup dihari tua bagi masyarakat juga akan dapat meningkatkan pemupukan modal dari

masyarakat dan memperbesar kematnpuan investasi untuk mcmbiayai pembangunan nasio-

nal. Mengingat pcntingnya pcngcmbangan sektor asuransi tersebut, maka pembinaan terha-

dap ketiga jenis rmuransi dalam tahun 1982/1983 adalah diarahhan untuk dapat mcmper'

besar obyek drn peserta asuransi serta kepercayaan masyarakat tcrhadap asuranSi dengan

cara mcningkatkan dayatampung dan kemampuan menanggung risiko, memperbaiki ma-

najemen dan mempclbesar unit usaha perusahaan-perusahaan asuransi'

Di dalam rangka memperkuat sektor asuransi kerugian serra untuk lebih meningkat-

kan partisipasi dana modal yang terdapat pada masyarakat m.rka sejak tahun 1981 yang lalu

pemerintah telah mengizinkan kembali dibukanya perusahaan asuransi kerugian baru yang

berkantor pusat di Jakarta- Khusus bagi perusahaan asuransi kelugian yang baru didirikan

rersebut telah ditetapkan keten an permodr an dan deposito wajib secara tersendiri yaitu

144

e

Ai

o

o;

-.i

o o oqi c.i +

6 O

Io\\o

z

a - - 9F r ( s

F

z

z

r45

modal setor sekurang-kurangnya Rp 1,5 milyar dan deposito wajib sebesar 20 persen dari

modal sctor. Dalam pada itu mengingat semakin besarnya jumlah serta lagam risiko yang

dihadapi oleh perusahaan-perusahaan asuransi kerugian yang perlu diimbangi dengan pe-

ningkatan dayatan-rpung yang memadai, maka sejak tahun 1981 telah pula ditetapkan

peningkatan jumlah modal sctor bagi sctiaP Perusahaan asuransi kerugian menjadi sedikitnya

Rp 500 jura, Sejalan dengan peningkaran modal tersebut, deposito wajib perusahaan-

perusahiran asuransi kerugian juga meningkat jumlahnya. Bagi perusahaan swastl nasional

dan perusahaan patungan dengan rnayoritas modal bcrada di pihak nasional deposito wajib-

nya :rdalah 20 persen dari modal setor dan bagi perusahaan Parungan dengan mayoritas

rr]odal berada dipihak asing, deposito wajibnya ditetapkan sefresar uS $ 200,000. sampai

dengrn akhir tahun 1981 telah terdapat 61 buah pcrusahaan asuransi kerugian, yaitu terdiri

dari 1 buah perusahaan milik negara, 48 buah pemsahaan swasta nzsional dan 12 bua.h

perusahaan patungan, sedangkan pada ta}un 1980 jumlah perusahaan asuransi kerugian baru

mencapai 56 buah.

Di samping itu untuk lebih melancarkan usaha perusahaan asuransi kerugian, tclah

pula tlitingkatkan pcmbinaan terhadap petusahaan broker, agen, adjuster asuransi kcrugian,

konsultan clan perwakilan penrsahaan asuransi asing. FIal tersebut antara laitr dilaksanakan

dengan meningka.tkan modal setor dan deposito wajib, memberikan izin usaha baru atauPun

dengan membatasi banyaknya perusahaan yang dirasakan telah mcncukupi jumlahnya

Scnentara itn untuk memperbesar kemampuan penrsahaan reasuransi, rnaka dalam

bulan Agustus 1g82 telah pula ditetapkan kebijaksanaan untuk meningkatkan modal sctor

dan deposito wajib pemsahaan reasuransi di Indonesia. Setiap perusahaan teasuransi d.

lndonesir diharuskan untuk meningkatkan jumlah modal setor menjadi sekurang-kurangny:-

Rp 3 milyar, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap Pada waktu scbclumnya

jumlah modal setor perusahaan rcasuransi hanya sebesrr Rp 200 juta. Dalam pada itu

dcposito wajib perusahaan reasurinsi ditingkatkan mcnjadi 20 persen dari jumls,h moda-

setor se besar Rp 1,5 milyar pertama dan 10 perse n dari jumlah modal setor se.le bihnya

Dalam hal pembinaarr terhadap sektor asuransi ji i,va, yaitu guna rnendorong laju

pcrtumbuhan asuransi jiwa baik sebagai sarana penyajian jaminan hari tua maupun sebagai

sarana pemupukan modal, diper.lukan adanya wadah dan modal yang lebih besar disamping

tehnologi pengelolaan yang memadai Sehubungan dengan hal tersebut sejak pertengahau

tahun 1gg2 Pemerintal.r telzh mengeluarkan suatu kebijaksanaan untuk memberikan kesem-

patan kepada pengusaha nasional mendirikan perusahaan asuransi jiwa bant dan meuberikan

kesempatan bagi pengusaha asing untuk rnelakukan patungan dengan perusahaan-perusahaan

asuransi jiwa nasional vang sudah ada. Di samping itu ditetapkan pu'la jumlah permodalan.

deposito wajib dan persyaratan minimal lainnya sebagai jaminan terwujudnya kegiatan

146

vang sehat dari perusahaan asuransi jiwa. Bagi pcndirian perusahaan asuransi jiwa barr-rIndonesia diharuskan mempunyai modal setor perusahaan sedikitnya Rp 1,5 milyar danmenempatkan cleposito wajib pada salah satu bank rnilik negara scbcsar 20 persen darrmodal perusahaan, scr langkan rnodal setor Lragi penrbenrukln asuransi j iwa patungtn se-dikitnya berjumlah Rp 4,5 milyar. Selain itu bagi perusahaan asuransi jiwa patungan di-persyaratkan agar jumlah saham yang dapat dimiliki oleh pihak nsing pada saat perusahaanterbeuruk sebanyak-banyaknya adalah 70 pcrsen dari modal setor perusahaan yang ber-sangkutan, sedangkan dalam waktu 10 tahun dan 20 tahun setelah perusahaan terseburterbentuk, jumlah saham yang dapat dinriliki scbanyak-banyaknya menjadi 40 persen dan 30persen dari modal setor. Sanpai saat ini jumlah perusahaan asuransi jiwa yang ada diIndonesia telah berjr-rrnlah 13 perusahaan.

Asuransi sosial pada dasarnya rnerupakan asuransi yang tujuan utamanya tidakuntuk mencari laba dengan prcmi yang cukup rendah dan dapat memberikan uang santunar.yang cukup memadai bagi para pesertanya. Oleh karenanya jenis asuransi ini sesuai untukdikembangkan secara luas di Indonesia. Perusahaan asuransi sosial yang beroperasi di lndo.nesia saat ini adalah PT (Perscro) Taspen , PT (Persero) AK Jasa Raharja , Perum Asabri,Perum Astek dan Badan Penyclenggara Dana Pemeliharaan Kcschatan Pusat. Petnbinaanterhadap sektor asuransi ini sejak beberapa tal.run yang lalu diarahkan untuk dapat men-jangkau dan menrber ikan manfaat yang sebesar nrungkin bagi para pescr ta asuransi , yangantara lain dilakukan dengan sclalu meningkatkan uang santunan dan tunjangan bagipara pesertanya sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Sejalan dcngankebijaksanaan tcrsebut, pada bulan Oktober 1982 Pemerintah telah menetapkan untukmeningkatkan jumlah tabungan hari tua bagi para peserta Taspen. Para pcscrta Taspen yangpensiun pada bulan Januari 1982 atau sesudahnya berhak memperoleh tabungan hari tuaminimal sebesar Rp 125.000, clemikian pula terhadap para peserta 'Iaspen yang mcninggaldunia, ahli warisnya akan menerirna jumlah yang sama- Sedangkan bagi para peserta Taspenyang bcrhenti bukan karena pensiun atau rreninggal dunia, hanya akan menerima minimalsebesar Rp i2.500. Besarnya tabungan hari tua (Taspen) ini adelah merupakan pcningkatandari u'aktu sebelumnya, yang masing-masing hanya sebesar Rp 115,000 dan Rp 10.000.

Kebijaksanaan dan pcmbinaan yang terarah kepada ketiga jenis asuransi diatas telahmemberikan iklim yang sehat bagi industri asuransi di Indonesia, IIal ini antara lain terlihatdari pertumbuhan dana investasi yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan asuransidari tahun ke tahun. Dalam tahun 1981 clana investasi pemsahaan asuransi telah berjumlahsebesar Rp 360,2 milyar, atau mengalami peningkatan sebesrr Rp 46,1 milyar (14,7 persen)dibandingkan dengan kcadaannya pada tahun 1980 yang berjumlah sebesar Rp 314,1milyar, Jumlah tersebut terdiri dari dana investasi perusahaan asuransi kerugian dan rc-asuransi sebesar Rp 105,3 milyar, perusahaan asuransi jiwa sebesar Rp 67,3 milyar dan

r+7

perusahaan asuransi sosial sebesar Rp 187,6 milyar. Apabila dilihat dari jumlah peningkat-

annya dibandingkan dengan keadaannya pada tahun 1980 maka perusahaan-perusahaan

asuransi kerugian dan reasuransi dalam tahun 1981 tersebut telah berhasil meningkatkan

dana investasinya scbesar Rp 2s,1 milyar (36,4 persen), pcrusahaan asuransi jiwa sebesar

Rp 8,0 milyar (13,5 persen) dan perusahaan asuransi sosial sebesar Rp 10,0 milyar (5'6

persen). Perkembangan dana investasi selengkapnya sejak tahun 1969 sampai dengan tahun

1981 dapat d i ikut i pada Tabcl V.13.

5.4.4. Pasar modal

Pcngembangan kegiatan pasl r modal d i Indonesia prda drsarny l mempunyai sasaran

yang luas. pengaktifan kembali pasar modal pada tah n 1977 yang lalu adalah diarahkan

untuk tercapainya beberapa sasaran penting, antara lain untuk mempercepat Ploses peng-

ikutsertir.an masyarakat dalam pemilikm saham perusahaan-perusahaan, mendorong ter-

capainya pemerataan pendapatan melalui pemerataan pemilikan perusahaan dan lebih

menggunakan partisipasi masyarakat dalam pengcrahan dana bagi tujuan yang produktif

Perkembangan pasar modal dalam beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan

peningkatan yang pesat, baik dilihat dari jumlah perusahaan-perusahaan yang telah me-

masyarakatkan saham (go public), jenis serrifikat yang diperjualbelikan mrupun tran-

saksi yang tcrjadi di bursa efek Indonesia. sampai dengan akhir Nopember 1982 perusahaan

yang sudah menjual sahamnya kepada masyarakat telah bcrjumlah 14 buah yang berarti

selama periodc satu tahun terakhir telah terjadi peningkatan sebanyak 5 buah perusahaan

Bertambahnya jumlah perusahaan tersebut telah mcngakibatkan jumlah saham yang

diperjualbelikan dalam masyarakat meningkat dengan cukup berarti. Apabila pada bulan

Nopember 1981 jumlah saham yang ditawarkan pada masyarahat baru berjumlah

25.630.166 lembar dengan nilai Rp 74,4 milyar maka sampai dengan bulan Nopember 1982

jumlah saham yang ditawarkan telah berjumlah 39.54o.196 lembar saham dengan nilai

sebesar Rp 94,7 n'ilyt"r, atau selaml periode tersebut telah terjadi peningkatan sebanyak

10.910.030 saham (38,1 persen) dnn nilai saham sebcsar Rp 20,3 milyu (27'3 persen)

Seperti halnya peningkatan dalam jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat, maka

jumlah dan jcnis sertifikat saham yang telah diedarkan juga semakin meningkat- Penerbitan

sertifikat saham baik yang berupa sertifikat saham back to back mar.tpun scrtifikat saham

jenis mutual funrls yang beredar saat rni berjumlah 6 buah, yaitu seltifikat saham PT Dana-

reksa untuk saham PT semen cibinong, sertifikat saham PT Danareksa untuk saham PT

BAT Indonesia dan sertifikat saham PT Danareksa untuk saham PT Unilever lndonesia serta

sertifikat dana PT Danareksa unit umum seri A, seri B dan seri c. Keseluruhan jumlah

sertifikat saham yang diterbitkan tersebut sampai dengan bulan Nopember 1982 telah

berjumlah 5.g2o.3}o lembar dengan nilai efektif sebesar Rp 57,7 mtlyar ' Jumlah im

148

meningkat cukup besar dibandingkan dengan keadaannyt ptdz tahun lalu yang baru ber-jumlah 2.860.300 lembar dengan nilai efektif sebesar Rp 26,7 milyar.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang go public maka transaksi yangtcrjadi di bursa efek juga meningkat dengan pesat. Apabila pad z tahtn l9?7 /7928 saat mulaidiaktifkannya kegiatan pasar modal, jumlah transaksi di bursa efek Indonesia baru mencapaiRp 184,3 juta selama delapan bulan a:ta.o ratarzta Rp 23,0 juta per bulannya maka dalamperiode Aprilseprember 79821798J jumlah transaksi yang terjadi di bursa efek telahmencapai Rp 6.357,0 juta atau Rp 1.059,5 juta setiap bulannya. Sedangkan apabila dilihatdari jumlah saham yang terjual, maka apabila dalam tahun 1977 /1978 baru terjual sejumlah17.505 lembar saham maka dalam semester pertama tahun lgSz/798i saham yang terjualtelah berjumiah hampir 136 kali lipat atau sebanyak 2.372.52O Iembar.

5.5. Perkiraan jumlah uang beredar dan kredit rupiah perbankan tahun 19g3/1994

Perkiraan jumlah uang beredar didasarkan pada anggapan-anggapan bahwa kenaikanharga dalam tahun 1983/1984 tidak banyak berbeda dibandingkan dengan tahun 1982/19g3.Pada akhir u'hun 7982/1983 jumlah uang beredar dan kredit rupiah perbankan diperkirakansebesar Rp 8.302,0 milyar dan Rp 14.3 79,0 milyar. Dalam tahun 1983/1984 jumlah uangberedar diperkirakan akan bertambah dengan Rp 1.600 milyar (19,3 persen) sedangkankredit rupiah perbankan bertamhah dengan Rp 4.752 milyar (33,0 persen). Dengan demi-kian posisi jumlah uang beredar dan kredit rupiah perbankan pada akhir tahun7983/7984 diperkirakan mencapai jumlah Rp 9.902,0 milyar dan Rp 19.131,0 milyar.

7+9

e3F

z

ttl

tll

, zF F -

5 O 6t r l - -

z

o\

\o{

I\o@

\o@

€

F

a

A

&

E

5

\o \t) \o \o \o \o \o \o \o \o \o \ooo -J { -l \r { -:t \r --r { { O\c \ o 6 . - r c q + q r N F o \ o

\o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \oC O @ { { { ! \ l \ r " l ' . 1 { {F o \ o t n r l o \ ( ^ + s n J t s c )

T F iFtrE FFtrE F F F F F A i F T i Tc i d q 6 - 1 3 5 - 3 s s 3 g P 2 3 P A 1N J r . . ' * + R - +

' i g F i g

p F 9 9 y : , l : " i f . i : e I Q l a r i i\ o b . , , . t s \ o u N \ o o . F - l . - t H @ + o { q w t \ , NO O \r it \o \O i \O c. -..1 \O \O r g t\J N co a q\ { *N N o \ 5 - & - t r q N \ O - r \ o O L , - - J . ' r + O O O Q-o -o ' t" -w -o "o. i-"o-NL ; ".o -.o "+ - ' ! "+ L L L'N \

G i 5 - - * { - r o \ o \ q u N N t r F B; . ; i ! { i - . ; i a b + b i ! i o u b + b o - * r ,e s r . , v i N o \ \o \ rNc) + v ' v r re O -Fr cb 0o F { v rF \ < ) * A N I - v r c o l \ ) O + i r i \ o u + \ o o ' + O f . r \ o'o 'o

+ a a i" i. "* -+ '- -o. "+ '- '. '(, "'o i. -c' 'o 'o\ '.o

\o

\o \o

\o \oo 3 p .

9 6 - *5 5

;

5

2

ANGGARAN PENDAPATANDAtT

BELANJA NEGARA

BAB VI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA NEGARA

Pendahuluan

Dalarn rangka mewujudkan suatu masyarakat adi l d : . rn makmur yJng m(rata

matcrial dan spiritual berdasarkan Pancasila sebagaimana tertuang dalam Garis-garis tsesar

Haluan Negara (GBHN), telah ditentukan Pola Urnum Pcmbangunan Jangka Panjang.

Pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969 dengan pelaksanaan pcrnbangunan lima

tahun (Pelita) yang pertarna dan kedua yang selanjutnya disusul dengan Pclita kctiga, Pelita

keempat dan seterusnya, sehingga merupakan rangkaian Pelita yang saling sambung-me-

nyambung dalam suatu kesatuan yang serasi. Pembangunan jangka panjang dilahsanakan

secara bertahap, yang sctiap tahapnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan

tahap berikutnya, Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di samping meningkatkan

pendapatan nasional sekaiigus pula menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi

seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka diwujudkannya asas keadilan

sosial.

Dalam Pelita ketiga, sebagai kelanjutan dan peninghatan dari Pclita kcdua, telah

dipcrluas kegiatan-kegiatan pcmbangunan di berbagai bidang dan telah diberikan pula

perhatian yang lebih mendalam kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembagian

pendapatan yang makin merata dan perluasan kesempatan kerja. Sementara itu dalam

pelaksanaan Pelita ketiga dilanjutkan kebijaksanaan pembangrnan yang berlandaskan pada

Trilogi Peurbangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada

terciptanya kead:ilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Untuk memantapkan stabilitas di bidang ekonomi, maka kebijaksanaan ekonomiyang selama ini berhasil baik tcrus dilanjutkan. Kebijaksanaan tersebut antara lair.r meliputitersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya 9 bahan pokok yang

cukup tersebar mcrata dengan harga yng stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, ter-sedianya cadangan devisa yang cukup memadai, keseimbangan moneter, kebijaksanaananggaran pendapatan dan belanja negara yang berimbang dan dinamis serta lainlain.Berbagai kebijaksanaan itr.r telah disempurnakan serta dipadukan dengan usaha-usaha yang

mendorong laju pcmbangunan pada umumnya dan pemerataan hasil-hasilnya. Kebijak-sanaan anggaran yang berimbang dan dinamis adalah kebtjaksanaan anggaran dimanajumlah pengeluaran negara selalu disesuaikan dengan jumlah penerimaan negara tetapi padatingkatan yang selalu meningkat. Dengan dcmikian maka tekanan inflasi dapat dihindarkan

150

1 5 i

dan stabilitas ekonomi dapat senantiasa terpelihara scdangkan jumlah dana-dana invcstasidapat semakin tersedia untuk membiayai kegiatan pembangunan yang semakin mcningkatdan mengusahakan agar pernbangunan itu sendiri menjadi semakin merata.

Dalam awal tahun Pelita I, anggaran pendzpatan dan belanja negara berimbangpada jumlah Rp 327,4 milyar, sedangkan dalam tahun pertama pelita telah mencapaiRp 1.577,3 milyar. Selanjutnya bila pada permulaan pelira III, arggaran pendapatan danbelanja negara berimbang pada jumlah sebesar Rp 6.934,0 milyar, maka dalam rahunketiga Pelita llI telah mencapai Rp 13.900,3 milyar. Dalam tahun l9g2l1983, anggaranpendapatan dan belanja negara direncanakan berimbang pada jumlah Rp 15.607,3 milyaratau bila dibandingkan dengan volume APBN 19s1l1982 maka tcrdapat kenaikan scbesarRp 1.707,0 milyar atau 12,3 persen. Jumlalt anggaran pendapatan dan belanja negara1982/1983 sebesar Rp 15.607 ,3 milyar tersebut hampir sama dcngan jumlah keseluruhanvolume APBN selama Pelita tI (1974/1975 - 1978/1979) yaitu sebesar Rp 16.906,2 milyar.

Setiap pelaksanaan Pelita diperlukan pembiayaan yang seniakin meningkat, yangterutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, sedangkan sumber-sumber luarnegeri merupakan sumber pelengkap. Dalam hubungan ini kebijaksanaan anggarar yangberimbang dan dinarnis yang selama ini dianut berarti selain mcnunjang stabilisasi ckonomijuga ditujukan untuk dapat menciptakan tabungan pemerintah yang semakin besar dalammembiayai pembargunan nasional. Kebijaksanaan anggaran yang dinamis berarti mencip-takan anggaran vang berimbang dan selalu meningkat serta bersamaan dengan itu mampupula menciptakan tabungan Pemerinta.l.r. Tabungan pemerintah yang merupakan selisihantara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin, telah mampu menyusun kekuatansendiri untuk membiayai pembangunan nasional. Melalui usaha peningkatan penerimaandalam negeri dan penghematan di bidang pengeluaran rutin yang rerus menerus, makatabungan Pemerintah senantiasa dapat ditingkatkan, sehingga memperbesar kemampuansendiri untuk pembiayaan pembangunan nasional dari sumber dana pembangunan yangberasal dari dalam negeri.

Bila dalam tahun 1969/1970 tabungan pemerintah baru bisa membiayai 23,0persen dari selunrh pengeluaran pembangunan, maka pada akhir pelita I dalam tahun1973/7974 bisa membiayai 55,5 persen dari seluruh a-ngg an pembangunan. Selanjutnyapada tahun ketiga Pelita II dalam taht:n lgi6/197Z dan awal pelita III masing-masingmeningkat menjadi 62,0 persen dan 65,6 persen dari pengeluaran pembangunan. UntukAPBN tahun 1982/7983 jumlah tabungan pemerintah direncanakan akan mencapai jumlahsebesar Rp 6.755,0 milyar, yang berarti rneningkat sebesar Rp r.szo,o niryar atau 29,0persen bila dibandingkan dengan realisasi tabungan pemerintah dalam tahun lggr/Lggz.Bila dalam tahun 1981/1982 tabungan pemerintah tersebut bisa membiayai 75,4 persen,maka dalam tahrn 1982/7983 dan 798i/1984 masing-masing direncanakan bisa membiayai

I J L

78,5 persen dan 70,5 persen dari seluruh anggaran pembangunan. perkembangan realisasitabungan Pemerintah tersebut menunjukkan bahwa peranan tabungan pemerintah se-makin penting untuk membiayai anggaran pembangunan.

Peningkatan tabungan Pemerintah yang telah ciicapai selama ini tidak terlepasdari usaha-usaha meningkatkan penerimaan dalam negeri dan penghematan di bidangpengeluaran nrtin. Dalam hubungan ini sistem perpajakan terus disempurnakan agarkegiatan ekonomi semakin berkembang serta kemampuan negara dan masyarakat untukmembiayai pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri semakin meningkat. Di sam-ping itu agar pernbagian beban pembangunan antara golongan yang berpendapatan tinggidan golongan yang berpcndapatan rendarr semakin sesuai dengan rasa kead an masyarakat.

Penerimaan dalam negcri yang terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk dancukai, penerimaan minyak serta penerimaan bukan pajak, sejak awal pelita I tahun1969/7970 sampai dengan tahun kcempat pelita III dalam tahun lgizllgii senantiasamenunjukkan jumlah yang terus meningkat. Bila dalam awal pelita I rcalisasi penerimaandalam negeri baru berjumlah Rp 243,7 milyar, maka dalam tahun pertama pclita II telahdapat ditingkatkan menjadi Rp | .7 53 ,7 milyar. Selanjutnya dalam tahun pertarna pelita lIlsemakin meningkat menjadi Rp 6,696,8 milyar sedangkan dalam pelaksanaan tahun ketigaPelita III telah mencapai jumlah sebesar Rp 12.212,6 milyar. Dalarn tahun keempat Repeli-ta III penerimaan dalam negeri direncanakan sebesar Rp 13 ,7 s6,s milyar. Jumlah tersebutcukup besar bila dibandingkan dengan penerimaan dalam negeri pada awal pelita I, yaknitelah mcningkat menjadi hampir 5Z kali l ipat.

Usaha untuk neningkatkan pencrimaa' dalam negcri tidak banyak pengaruhnyaterhadap penyediaan dana pembangunan apabila tidak disertai dengan usaha pengarahandxn penghematan dalam pengeluaran rutin, Menyadari hal terscbut maka kebijaksanaanpengcluaran rutin setiap tahunnya senantiasa diarahkan untuk mcningka tkzn daya gunzdana yang terbatas tanpa mengabaikan jumlah dan mutu pelayanan pcmerintah kepadamasyarakat, pengamanan kekayaan negara dan pemeliharaan dari proyek_proyek yang telahselesai dibangun. oleh karena itu pcngeluaran rutin tclah meningkat dari tahun ke tahunsejalan dengan tahap-tahap pembangunan yang semakin berkembang walaupun dengantingkat perkembangan yang lebih rendah daripada tingkat perkembangan pencrimaandalam negeri dalam rangka untuk dapat menciptakan tabungan pcmerintah yang semakinbcsar.

Realisasi pengeluaran rutin yang besarnya baru Rp 276,5 milyzr dalam tahun1969/1970 telah 'eningkat menjadi Rp 1.016,1 milyar dalam awal pelita II, Sebagaikonsekuensi dari kcgiatan rutin pemcrintah dan pelarrsanaan pembangunan ynng ,.*"kinmeluas' maka jumlah pengeluaran rutin dalam tahun pertama pelita III dan dalam tahunketiga Pelita III masing-masing telah mcncapai Rp 4.061,g milyar dan Rp 6.977,6 milyar_

r53

Selanjutnya dalam tahun keemPat pelaksanaan Pelita III ' jumlah pcngeluar; n rutin diren-

.rn"k"n ..n.rpai Rp 7 001,5 milyar, yang berarti telah meningkat menjadi sebesar 32 kali

dari tahun 1969/lg7o. Pengeluaran rutin dari awal Pelita I sampai dengan tahun keempat

Pelita ll l tersebut telah meningkat cukup besar, tetapi jumlah penerimaan dalam negert

telah dapat ditingkatkan jauh lebih besar 1'aitu jika pcngcluaran rutin mengalami kenaikan

menjadi 32 kali, maka penerimaan dalam negeri mcningkat menjadi hampir sebesar 57 kali

l ipai. lari kenaiken tersebut tercermin bahwa kebijlrksanaan Pemerintah dalam bidang

k.ru.,grn negara telah berhasil mcnghimpun tabungan Pemerintah yang scmakin besar

melalui usaha meningkatkan peuerimlan dalarn negeri sebesar mungkin dan mengendalikan

pengeluaran rutin kearah yang berprioritas tinggi'

Pcrbaikan tingkat hidup rakyat banyak ha'nya dapat dir+'ujudkan melalui pen-

bangunan ekouomi di scgala bidang yang berkesinambungan Dalam hubungan ini jika

pelaksanaan penbangunan mcnghasilkan tingkat pertumbuhrn ekonomi yang lcbih rendah

dari tingkat pcrtumbuhrn penduduk maka usaha perbailtan tingkat hidup masyarakat sulit

u,rtuk ,li*uj,tdkan. Sejalan dengan itu usaha pemb:rngunan telah rnenumbuhkan pula

kebutuhan masyarakat yang scmahin meningkat traik t-lallm mutu naupun jenisnya'' Untuk

memertuhi kebutuhan invcstlsi yang semakin besar dan meningkatkan kemampuan eko-

nomi guna memcnr.rhi kcbutuhln hidup rakyat yang semakin meningkat' maka di sanrping

d".r, yung bcrsumber dari rabungan Pemerir.rtah, bantuan luar ncgcri turut digunakan

untuk membiayai peurbangtnan. Hal ini dimaksudhan agar lalu pembangunan dapat

berpacu dengan tingkat perkembangan kebutuhan masyarakat yzng tahuu der.ni tahun

semakin meningkat dan beraneka ragam, Penggunaan birntuan luar negeri urtuk membiayai

pembangunan tidak berarti mcnumbuhkirn ketergantungan kepada luar negeri' oleh karena

tantuun t"rrebrt digunakan secernrat mungkin terutarna untuk membiayai proyek-proyek

produktil yang diharapkan akan dapat nenbayar kembali pinjarrian tersebut'

Dalam l(ebijaksauaan bantuan luar negeri, Penrerintah sellalttiasa berusaha agar

perenannFa dalam n.rembiayai pembangutlan tetaP sebagai pclcngkap dalam arti scbagian

Lesar pembiayaan pcmbangunan harus dibiayni dlri tabungan Pemerinral dan tabungan

masyarakat, Jumlah bantuan luar negeri menunjukkan peningkatan sejak tahun pertanta

pelitn I yaitu sebesar Rp 91,0 milyar dalarn tahun 1969/797O rrenjadi Rp 232,0 nttly ar

d a l a m a w a l P e l i t a l l , k e m u d i a n m e n c a p a i R p l . 3 S l , l r n i l y a r d a l a r r r p c r m u l a a n P c l i t a l l l '

Dalarn tahun kctiga Pclita III bantuan luar negeri tersebut mencapai jumlah sebesar

Rp 1'709,0 milyar dan dalarn tahun keenpat Pelita I|I djrencatrakan sebesar Rp 1'850,8

niilyar. Walaupun at.tgka-angka tersebut menunjukkan jnmlah yang scrnakin meningkat'

n.-un p.ronunnya dalam pembiayaan pcmbangunan sentakin berkurang' apalagi bila

dlbandingkan dengan jumlah dan peranan tabungan Pemerintall yang telah jauh meningkat

dalam membiayai pcmbangunan. Dalam pelaksanaan Pelita III terlihat bahwa tahun demi

r5+

tahun peranan bantuan luar negeri dalam pembiayaan pembangunan semakin menurun bila-dibandingkan dengan masa Pelita I dan pelita II meskipun jumlahnya semakin meningkat.Bila dalam tahun perrama pelita I dan akhir perita r persentasc bantuan ruar n*g.,i,.r-hadap anggaran pembanguan masing-masing adalah sebcsar 77,0 persen dan 44,i persenmaka dalam tahun ketiga pelita II hanya 3g,0 persen. Selanjutnya dalam awal perita IIrperanan bantuan luar negeri terhadap anggaran pembangunan tersebut semakin menunrnmenjadi 34,4 persen. Dalam tahun 1982/198i dan 79gi/1984 berdasarkan ApBN masine-masing direncanakan peranannya menjadi 21,5 persen dan 29,5 persen. perbandingintabungan Pemerintah dan bantuan luar negeri terhadap angga-ran pembangunar sejak pe-litaI sampai dengan pelaksanaan tahun terakhir pelita III dapat dilihat daram Tabel VI.1.

Tabungan Pemerintah yang dapat dihimpun bersama_sama dengan bantuan luarnegeri membentuk dana pembangunan yang digunakan untuk mernbiayai berbagai proyekbaik sektoral maupun rcgional_ Dalam tahun anggaran 1969/lg7O dana pcmbangunan yangtelah dihimpun baru berjumlah sebesar Rp 118,2 milyar scdangkan sepuluh tahun kem,,ldian yairu dalam tahun 1979rr98o telah meningkat menjadi Rp 4.016,1 milyar, Kemudiandalam tahun 7981/1982 mcncapai jumlah sebesar Rp 6.944,0 milyar dan daram tahun1982/1983 dana pembangunan tersebut direncanakan Rp g.605,g milyar, Bila dibanding-kan dengan dana pembangunan dalam awal pelita I empat belas tahun yang lalu, maka danapembangunan dalam tahun keempat pelira IIr telah meningkat menjadi hampir 73 kaliIipat Dana untuk keperluan pembangunan daram tahun anggaran r9g2l19gi tersebutbegitu besar sehingga hampir sama dcngan jumlah dana yang dikeluarkan selan.ra pelita II( r97 +/ 197 5 - 797 8/1,979).

Tugas penyediaan dana pembanglnan itu sungguh sangtt penting karena akanberpengaruh langsung terhadap program pembangunan, Dalam tahuntahin mendatang,khususnya dalam menghadapi Rcpelita IV yang sudah diambang pintu, penyediaan darr"apembangunan harus Iebih ditingltatkan, Usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahtcraanmasyarakat melalui pembangunan dalam rangka mewujudkan cita_cita bangsa menuj,masyarakat yang adil dan makmur narnpak setiap tahun menunjukkan peningkatan. tahappembangr.rnan yang terus meningkat tersebut diperlukan sebagai landasan yang kuat bagiterwujudnyi masyarakat sejahtera seperti yang dicita-citakan. Sampai pelahsanaan tahunketiga Pelita III kegiatan pembangunan nasional telah berkembang dengan cepat dandiharapkan akan terus dilanjutkan lagi dalam Repelita selanjutnya.

Tekad nyata Pemerintah dan rakyat untuk terus melaksanakan dan meningkatkanpembangunan terlihat dalam jumlah pengeluaran pembangunan yang dari tahun ke tahunterus meningkat Bila dalam tahun pertama perita I pengeluaran pembang'nan baru ber-jurnlah Rp 118,2 milyar maka dalam awal perita II telah dapat ditingkatkan menjadi

r55Tabe l V I . 1

PERBANDINGAN TABUNGAN PEMERINTAH DAN BANTUAN LUAR NEGERI

TERHADAP ANGGARAN PEMBANGUNAN, T969 /L97O - 1983 11984

Dibiayai oleh

Tahun anggaranAnggaran pembangunanr )

( milyar rupiah )Tabungan

Pemerintah(Vo )

Bantuanluar negeri

<o /o )

PELITA I

1969 tr970

197 01r97 |

r97 | tr972

r972/797 3

r97 3 /797 4

PELITA II

1974/197 5

r97 5 /197 6

197 6tr977

1977 t7978

r97 8t797 9

PELITA III

1979 t1980

1980/1981

1981t1982

tg82ltgffi 2)

tg83 trg84 3)

718,2

17 6 ,8

274 ,4

310 ,3

+58,3

23 ,O

37,9

36,8

+9 ,r

76 ,7

6+,9

62,0

6+,2

59,5

77,O

68,r

63,2

50,9

4 4 <

969,6

1.400,9

2.060,0

2.759,9

t q q 7 0

4.016,1

5.920,8

6.94+,o

8.605,8

9.290,3

65,6

74,8

7 5 ,4

78,5

70,5

? 1 0

35,7

38,0

3 5 ,8

40,5

34,47 < t

24,6

) 1 \

29,5

l) Termasuk saldo anggaran lebih2 ) A P B N

3 ) R A P B N

756

Rp 961,8 milyar. Selanjutnya dalam tahun pertama pelita III meningkat terus menjadiRp 4.014,2 milyar dan dalam tahun ketiga pelaksanaan pelita III telah dapat ditingkatkanpula menjadi Rp 6.940,1 milyar. Anggaran pernbangunan untuk tahun 7g82/7gg3 di_rencanakan mencapai Rp 8.605,s milyar, jumlah ini hampir sama dengan seluruh anggaranpembangunan selama Pelita ll (197+/1975 - 7978/lg7g) yang berjumlah Rp 9.726,4milyar. Ikhtisar dan realisasi ApBN sejak pelira I sampai dengan pelaksanaan tahun keempat Pelita III dapar dilihat dalam Tabel VI.2 dan Grafik VI.l.

6.2. Pelaksanaan APBN 1982/19g 3

6.2.1. Ringkasan

Dimensi pembangunan yang dilaksanakan tahun demi tahun semakin beranekaragam, dalam tahun anggaran 7gg2/r983 kegiatan pembangunan diperluas ke berbagaibidang seraya memberikan perhatian yang lebih mendalam kepada masalah pemerar;nhasilhasil pembangunan Disadari sepenuhnya bahwa keinginan untuk meningkatkan tarafhidup dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat secara adil dan merata hanyalah mungkinapabila dibarengi dengan upaya pengadaan danz yang memadai. Oalam pada itu dana fangdigunakan unruk membiayai pembangunan harus diutamakan yang bersumber dari dalamnegeri' sehubungan dengan itu maka kegiatan untuk meningkatkan penerimaan dalamnegeri dalam u.hun 7982/7983 terus dilakukan dan sciring dengan iru tetap pula diarahkanruntuk menunjang peningkatan produksi dan investasi, memperluas kesempatan keria danpemerataan pendapatan dalam masyarakat,

Sementara itu pelaksanaan ApBN tahun Tggzl7gg3 tidak terlepas dari dampakresesi ekonomi dunia yang masih terasa daram tahun 7gg2, yang antara lain tercermin daripenerimaan negara di sektor rninyak yang tidak meningkat dan menurunnva Denerimaanpajak ekspor. Untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pene_r'naan di luar minyak, dalam pelaksanaan ApBN l9g2li983 telah dilanjutkan usaha untukmeluaskan dasar pengenaan pajak, meningkatkan administrasl pemungxtan pajak danmeningkatkan kcsadaran membayar pajak daripada masyarakat. Namun demikian ke_mampuan rakyat dalam memikul pembiayaan pembangunan dan usaha pemerataan bebanpembangunan juga senantiasa mendapat perhatian. oreh karena itu sejalan dengan usahauntuk lebih meningkatkan penerimaan negara dan sekaligus meratakan beban paiak makaperanan pajak di luar minyak terus ditingkatkan.

Realisasi penerimaan dalam negeri daram semester | 1gg2/rgg3 mencapai jumlahsebesar Rp 5 695,4 milyar yang berarti 41,4 persen darijumlah yang direncanakan dalamtahun anggaran 7982/1983. Jumlah penerimaan dalam negeri tersebut terdiri dari pajaklangsung sebesar Rp 4.673,9 mtlyar, pajak tidak la_,,gsrrnj sebesar Rp gg2,4 milyai janpenerimaan bukan pajak sebesar Rp 139,1 milyar, Bila dibandingkan dengan penerimaan

-

G r a f i k V L 1

REALTSAST APBN, 7969tr970 - 1982t79A3

( dalam milyar rupiah )

157

80/81 8l/82 82/89

(APBN)

691?O 70171 7r172 72173 75174 741?6 ?9180

1 5 8

dalam negeri dalam semester r r98r/1982 yaitu sebesar p.p 5.901,6 milyar maka berartimengalami penurunan yang terutama berasal dari penurunan pajak perseroan minyak,pajak ekspor dan penerimaan bukan pajak. penerimaan di ruar sektor minyak, yaitu pe-nerimaan pajak, bca cukai dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp l.l60,z milyar yangberarti meningkat sebesar Rp 121,7 m yar atau 7,4 persen bila dibandingkan denganrealisasinya dalam semesrer | 7981/1982.

Kebijaksanaan di bidang pengeluaran rutir.r dipengaruhi oreh peningkatan pelayananpcmcrintahan, tingkat perkembangan pembangunan dan peningkatan tabungan peme_rinrah Sejalan dengan perkembangan dan kebr,laksanaan seperti tersebut maka realisasipengeluaran mtin senantiasa menunjukkan jumlah yang meningkat. sementara itu dalampelaksanaan APBN 1982/1983 kebijaksanaan unruk membanru peningkatan rabunganPemerintah diusahakan melalui penghematan dengan jalan mengutamakan pengeluaranrurrn yang berprioritas tinggi serta menyempurnakan sistem pengadaan dan pembelianbarang Pemerintah yang disertai dengan usaha-usaha peningkatan efisiensi penggunaanbarang. Realisasi pengeluaran rutin dalam semestcr r rggz/rgg3 mencapai jumlah sebesarRp 3.040,9 milyar, atau 43,4 persen dari ApBN I7SZ|1983, yang berarti menunjukkanpenurunar sebesar Rp 405,2 milyar atau 11 ,B persen bila dibandingkan dengan realisasinyadalam semester I 1981/l9SZ.

Atas dasar berbagai kebijaksanaan yang telah dilakukan baik di bidang penerimaand4lam negeri maupun di bidang pengeluaran rutin tersebut di atas, maka dalam semester I1982/1983 dapat direalisir penerimaan dalam negeri yang lebih besar daripada pengeluaranrutin, schingga dapat dihimpun tabungan pemerintah sebesar Rp 2.654,5 milyar. Usahauntuk meningkatkan jumlah tabungan pemerintah ini lebih mendapat perhatian, agarpeningkatan pembangunan dapat dipertahankan. Realisasi tabungan p€merintah tersebutberarti lebih tinggi sebesar 8,1 persen, apabila dibandingkan dengan tabungan pemerintahdalam semester | 1.981/7982 yang berjumlah sebesar Rp 2.455,5 milyar.Dalam pelaksana-an APBN 198217983, yang merupakan pelaksanaan tahun kcempat Repelita III, r€rusdiusahakan agar pembangunan dibiayai dengan dana yang bersumber dari dalam negcri.walaupun demikian seperti yang telah direncanakan dalam APBN 19g2l19g3, selain danapembangunan yang dtpat dihirlpun dari dalam negcri masih diperlukan adanya tambahandana dari luar negeri daliun rangka mendorongtingkatkan laju pcrtumbuhan ekonomi danpemerataan hasifhasilnya.

f)alam semester I 1982/l99j realisasi penerimaan pembangunan yang bersumberdari Iuar negeri sebesar Rp 968,8 milyar, yang berarti Rp 205,0 milyar lebih tinggi darirealisasinya dalam semester r T?BL/lg8z. penerimaan pembangunan tersebut terdiri daribantuan program sebesar Rp 4,5 miryar dan bantuan proyek sebesar Rp 964,3 milyar.

1-59

Apabila jumlah penerimaan pembangunan ini ditambahkan kepada tabungan Pemerintahyang berjumlah sebesar Rp 2.654,5 mrlyar maka akan . terhimpun dana pembangunansebesar Rp 3.623,3 milyar yang digunakan unftk membiayai pengeluaran pembangunan.

Usaha dan upaya pcmbangunan tidak akan ada henti-hentinya karena pcmbangun-an yang dilakukan bersifat majcmuk dan berkesinambungan. Di samping untuk mem-bangun berbagai prasarana serta diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yangcukup tinggi, pengeluaran pembangunan juga diusahakan untuk mewujudkan pemerataanpembangunan dan hasil-hasilnva melalui delapan jalur pemerataan. Sesuai dengan tunrutandan kebutuhan pembangunan serta dana pembangunan yang tersedia, rnaka pengcluaranpembangunan dalam realisasinya telah meningkat tahun demi tahun.

Dalam semester I 1981/1982 pcngeluaran pembangunan berjumlah sebesarRp 3.119,3 mi lyar , sedangkan dalam semester | 1 .982/1983 te lah mencapai Rp 3.577,3milyar, Jumlah tersebut terdiri dari realisasi pembiayaan pembangunan sektoral yangdilaksanakan oleh departeme n/lembaga sebesar Rp I.37 5 ,7 mllyat, pembiayaan pem-bangunan regional berupa bantuan pembangunan daerah (program Inpres) dan lpedasebeser Rp 5 5 1 ,2 milyar serta realisasi pengeluaran pembangunan lainnya scbesar Rp 686,6milyar dan pengeluaran pembangunan dalam bentuk bantuan proyek scbcsar Rp 964,3milyar. Dengan demikian dari seluruh dana pembangunan yang dapat dihimpun dalamsemester | 7982/1,983 sebesar Rp 3 -623,3 mtlyar tersebut, yang telah digunakan untukmembiayai pengeluaran pembangunan adalah sebesar Rp 3.S7Z,B milyar, sehingga rerdaparsaldo-anggaran-lebih sebesar Rp 45,5 milyar. Pelaksanaan APBN selama semcster II98Z|L983 serta perbandingan penerimaan negara dalam semester I 1981/1982 danI98Zll983 dapat dilihzt dalam Tabel VI.2 dan Grafik VL2.

6.2.2. Peneimaan dalam negeri

Sejalan dengan perkembangan keadaan, antara lain perkembangan ckonomi dalamdan luar negeri yang mcngiringi pelaksanaan APBN tahun lgBZ/1983, maka realisasipencrimaan dalam negeri selama semester | 1982/1983 diperkirakan sebesar Rp 5.695,4milyar, Jumlah penerimaan dalam negeri tersebut terdiri dari penerimaan pajak langsungsebesar Rp 4.673,9 milyar, pajak tidak langsung sebesar Rp 882,4 milyar dan penerimaanbukan pajak sebesar Rp 139,1 milyar. Bila dibandingkan dengan rcalisasinya dalam semes-r.er | 198717982, maka penerimaan pajak langsung tersebut mengalarni pcnurunan sebesar4,2 persen, sedangkan penerimaan pajak tidak langsung meningkat sebesar 4,0 persen.Penurunan penerimaan pajak langsung selama semester I r9g2llg93 disebabkan karenapenerima"an pajak perseroan minyak yang lebih rendah, sebagai akibat berkurangnyapermrntaan minyak dunia dan harga internasional minyak bumi yang tidak mengalami

160

hEEY

s

P

atB

a

- I € . 6 4

F 3 ; ;

-

g E

d 8

9 l d

e

^ e . E

gs,; 6 E

F B *

F

161

kenaikan. Penerimaan pajak langsung di luar sektor minyak yang terdiri dari pajak penda-

patan, pajak perseroan, MPO, Ipeda dan lainlain mencapai jumlah sebesar Rp 738,7 nrlyar

yang berarti meningkat scbesar Rp 1,21,9 milyar atau 19,8 persen bila dibandingkan dengan

realisasinya dalam semester I l98I/1982.

Di dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dan sekaligus membantupemerataan pendapatan, dalam tahun anggaran 798211981 telah dijalankan kebijaksanaandi bidang pajak pendapatan berupa peningkatan batas pendapatan bebas pajak (BPBP),

Kebijaksanaan tersebut dirnaksudkan juga untuk menciptakan iklim perpajakan yang lebihbaik bagi kegiatan usaha melalui pemungutan pajak yang lebih adil dan merata. Sehubung-an dengan itu secara bertahap Pemerintah telah menurunkan beban pajak pendapatanrnelalui peningkatan BPBP. Dalam tahun f982 BPBP tersebut telah ditingkatkan dariRp 840.000,- menjadi Rp 1.050.000,- bagi wajib pajak dengan isteri dan riga orang anakatau kenxikan sebesar Rp 210.000,- (sebesar 25 persen) yang mulai berlaku sejak bulanJanuar i 1P82.

Walaupun terdapat peningkatan dalam BPBP namun penerimaan pajak pendapatandalam semester I 1982/1983 ini mencapai Rp 114,6 milyar atau 44,7 persen dari yangdianggarkan dalam APBN 1,982/7983. Apabila dibandingkan dengan penerimaan pajakpendapatan dalam semester | 1981/1982, maka terdapat kenaikan sebesar Rp 16,5 milyaratau 16,8 persen.

Sejalan dengan kebijaksanaan di bidang pajak pendapatan perorangan maka dalarnmenc.iptakan .iklim perpajakan yang semakin baik bagi keg rahan usaha dan sekaligusmeningFatkan penerimaan negara, dalam pclaksanaan APBN 1982/1983 juga telah dilan-jutkan kebijaksanaan di bidang pajak perseroan. Realisasi penerimaan pajak perseroanselama semester | 1982/7983 sebesar Rp 264,6 milyzr yang berarti 32,2 persen dari yangdirencanakan dalarn APBN ztru 26,8 persen lcbih tinggi dari realisasinya tlalam semester Itahun sebelumnya.

Bcsarnya penerimaan pajak perseroan minyak terutama dipengaruhi oleh jurnlahproduksi, ekspor dan harga internasional minyak bumi, Dalam tzhun lgBZ pengaruh resesiekonomi dunia masih terasa, hal ini antara lain tercermin dari permintaan milyak duniayang menjadi berkurang, harga internasional minyak bumi tidak mengalami kenaikan sertaadanya pembatasan jumlah produksi minyak mentah sesuai dengan keputusan OpECbeberapa waktu yang lalu, Sehubungan dengan itu realisasi penerimaan pajak perseroanminyak dalam semester I 1982/1983 lebih rendah dari realisasinya dalam semester I1981/1982.

Realisasi penerimaan pajak perseroan minyak dalam semester I19g2lr9g3 sebesarRp 3.93 5,2 milyar yang berarti 7 ,7 persen lebih rendah dari penerimaannya dalam se-

762

f

mester I tahun sebelumnya, sedangkan bila dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkandalam APBN 1982/7983, maka realisasi tersebut telah mencapai sebesar 43,1 persen.

Sejalan dengan meningkatnya penerimaan pajak pendapatan dan pajak perseroar,penerimaan pajak melalui sistem MPO juga menunjukkan perkembangan yang terus me-ningkat. Dalam pelaksanaan APBN 198211983, Pemerintah telah mengambil kebijaksana-an menaikkan tarip MPO barang-barang impor yang mulai berlaku sejak bular Pebruari1982, Dalam kebijaksanaan itu ditentukan bahwa bagi para importir yang memegangangka pengenal importir (API), angka pengenal importir sementara (APIS) atau angkapengenal importir terbatas (APIT) dikenakan tarip sebesar Rp 50,- per US $ 1, yang terdiridari MPO waba sebesar Rp 30,- per US $ I dan MPO wapu Rp 20,- per US $ 1. Sedangkanbagi para pengusaha/pedagang yang tidak memiliki API, APIS atau APIT dikenakan taripsebesar Rp 200,- per US $ 1, yang terdiri dari MPO waba sebesar Rp 120,- per US $ 1 danMPO wapu sebesar Rp 80,- per US $ 1.

Realisasi penerimaan MPO dalam semester | 7982/7983 sebesar Rp 270,2 milyel"arzu 39,7 persen dari yang direncanakan dalam APBN, Bila dibandingkan dengan realisasipenerimaan MPO dalam semester | 7981/7982, berarti mengalami kenaikan sebesarRp 50,3 milyar atln 22,9 persen. Dalam pada itu penerimaan iuran pembangunan daerah(lpeda) dan lainlain pajak langsung dalam semester | 1982/7983 masing-masing mencapaiRp 42,7 milyar dan Rp 46,6 milyar yang berarti 39,2 persen dan 37,8 persen dari jum-lahnya yang direncanakan dalam APBN 198211983, Bila dibandingkan dengan realisasinyadalam semester I tahun 1981/1982 maka jumlah tersebut masing-masing adalah Rp 3,1milyar lebih rendah dan kenaikan sebesar Rp 2,2 mrlyar.

Seperti halnya pajak langsung maka penerimaan pajak tidak langsung juga senan-tiasa diusahakan peningkatannya. Dengan berbagai usaha yang telah dilakukan maka dalamsemester I 798211983 telalr dihimpun penerimaan pajak tidak langsung sebesar Rp 882,4milyar, yang berarti mencapai 39,2 persen dari yang dianggarkan dalam APBN 1982l198jdan mengalami kenaikan sebesar Rp 34,2 milyzr, bila dibandingkan dengan realisasi pe-nerimaannya dalam semester I tahun anggaran sebelumnya. Penerimaan pajak tidak lang-sung tersebut terdiri dari penerimaan pajak penjuatan sebesar Rp 187,1 milyar, pajakpenjualan impor Rp 116,3 milyar, cukai Rp 267,9 mllyar, bea masuk Rp 255,6 milyar,pajak ekspor Rp 36,9 milyar dan pajak tidak langsung la,nnya sebesar Rp 18,6 milyar.

Peningkatan penerimaan pajak penjualan artara lain diusahakan melalui inten-sifikasi pemungutan dengan cara verifikasi yang lebih ketat atas penyerahan barang-barangdan jasajasa serta perluasan jumlah wajib pajak. Di samping itu perkembangan perekono-mian dalam negeri mempengaruhi pula kenaikan penerimaan pajak penjualan tersebut.

1 0 J

Penerimaan pajak penjualan dalam scmester I l98Z/1983 sebesar Rp 1g7,1 milyar ataunrerupakan 42,3 persen dari yang direncanakan dalam APBN LgSzlrggJ, tsila dibanding-kan dengan realisrsinya dalam periode yang sama tahun anggaran sebelumnya maka berartitelah tcrjadi kenaika.n sebesar Rp 4 i,0 milyar atau 28, 1 persen,

Kebijaksanaan di bidang pajak penjualan impor dan bea nrasuk tidak semata-mataditujukan bagi peningkatan penerinraan negara, melainkan diarahkan pula bagi pe'ciptaaniklim vang dapar membina dan mendorong perkembangan industri dalam negeri sertasektor-scktor produksi tcrtentu dalam perckonomian dan menunjang usaha stabilisasihnrga barang-barang tertenu di dalam negeri. Dalam hubungan ini maka atas irr.rpor bahanbaku/pcnolor.rg dan sejumlah barang-barang tertentu tclah diberikan keringanan taripmaupun pembebasan sebagian bea masuk dan pajak penjualan i:npor.

Realisasi penerimaan pajak oenjualan impor dan bea 'rasuk dalam semester I1982/1983 masing-masing sebesar Rp 116,3 milyar dan Rp 255,6 milyar arau mencapai38,9 persen dan37,7 persen dar i yang d i rencanakan dalam ApBN 19g2l19gi . B i la d iban-clinekan dengan realisasinya dalam semester | 198L/lgg2 berarti terjadi kenaikan masing-masrng sebesar Rp 5,9 milyar dan Rp 6,2 milyar.

Penerimaan cnkai selain dipengaruhi oleh perkembangan produksi tembakau, gura,bir dan alkohol sulingan dipengaruhi pula oleh bcsarnya tarip dan perkembangan daya bclimasr,'arakat pada umumnya. Di samping itu intensifikasi pemungutan cukai yang terusdiusahakan Pcmerinrab juga mempengaruhi pe'erimaan cukai, hal ini dilaksanakan antaralain melalui verifikasi yang letrih cermat atas p eru sah aan-p erusah aan rokok, pencegahandan penrbcra'tasan pita rokok palsu, penyesuaian harga dasar serta menserasikan pita cukaidcngan perkembangan harga jualni'a.

L)alam seme ste r r 1982/1983 realisasi penerimaan cukai scbe sar Rp 267 ,9 mtryar\ -ang berarr r mencapai 43.3 persen dar i yang d i rencanakan dalam ApBN 1992/1983 Bi ladibandingkan dengan rcalisasinya tralam periode ya.g sama tahun anggaran L9g'r /19gzmaka berarti terjadi kenaikan sebcsar Rp 17,8 milyar atau 7,1 persen. penerimaan cukaitersebut bcrasal dari penerimaan cukai ternlrakau, cukai gula, cukai bir dan cukai alhoholsul ingan.

semenrara iru penerimaan pajak ekspor daram semester I 19g2l19g3 scbesarRp 36,9 nilvar l,ang berarti mencapai 21,7 persen dari ya'g dianggarkan dalam ApBN1982/1983 Jumlah tersebut menunjukka' penurunan sebesar Rp 39,0 milyar ztar 57,4persen bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak ekspor dalam semester I1987/1982 Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya vortrme ekspordi luar minyak sebagai akibat rcsesi ekonomi dunia yang masih terasa dalam tahun 19g2.

164

Di sarnping itu kebijaksanaan penurunan tarip pajak ekspor dan pajak ekspor tambahandalam upaya meningkatkan volume ekspor di luar minyak, juga berpengaruh terhadappenerimaan pajak ekspor tersebut.

Penerimaan pajak tidak langsung lainnya yang lerdiri dari bea rneterai, bea lerangdan lainlain dalam sernester r Tggz/rggJ realisasinya Ebesar Rp 1g,6 milyar, Jumlah inimerupakan 42,0 persen dari yang direncanakan dalam ApBN lggz/rgg3 dan bila diban_dingkan dengan realisasinya dalarn semester I tahun anggaran rggr/ rggz berarti mengalamikenaikan sebesar Rp 2,3 milyar atau 14,1 persen.

Penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan negara yang berasal dari depar_temen/lembaga negara non-departemen, bagian pemerintah atas laba perus"h"an-perur"-haan negara serta bank-bank pemerintah dan lain{ain, penerimaan bukan pajak ...rantiasaterus ditingkatkan melalui berbagai usaha antara rain penyempurnaan administrasi, pener-tiban setoran, intensifikasi pemungutan serta peningkatan pengawasannya. Selama se_mester I 1982/1993 realisasi penerimaan bukan pajak sebesar Rp 13g,1 milyar. Jumlahpenerimaan tersebut berarri mencapai 35,4 persen dari yang dianggarkan dalarn ApBN7982/7983 dan menunjukkan penurunan sebesar Rp 34,4 m yar atau 19,g persen biladibandingkan dengan rearisasi penerimaan bukan pajak dalam semester I tahun anggaransebelumnya. Perbandingan penerimaan dalam negeri selama semester | 79gl/r9g2 d,zn7982/7983, yang diperinci menurut pajak langsung, pajak ridak rangsung dan penerimaanbukan pajak, dapat dilihat clalam Tabel VL3 dan Grafik VI.3.

Dilihat secara sektoral' rearisasi penerimaan daram negeri selama semester I1982/7983 tersebut tcrdiri dari penerimaan sektor usaha,/perdagangan, sektor impor,sektor ekspor, sektor minyak dan penerimaan bukan pajak -asing_*".ir.rg ,.b..r.Rp 1..212,3 mi lyar, Rp 371,9 mi lyar, Rp 36,9 mi lyar, np i . l lS,Z mi lyar dan

-np 139,r

milyar' Bila dibandingkan dengan realisasinya dalam ,"-.r,", I Tggr/rggz, penerimaansektor .saha/perdagangan adalah lebih tinggi sebesar 17,g persen, sektor impor dan eksrormasmg-masing mengalami kenaikan sebesar 3,4 persen dan penurunan..u"o. st,+ p..r'.n,sedangkan penerimaan dari.sektor minyak dan penerimaa:r bukan pajak juga rebih rendatrsebesar 7,7 persen dan 19,8 persen. perkembangan penerimaan dalam neqeri menurutsektor selama semesrer r 79g7/7982 dan rgBZ/7983 dapat dilihat pada Taber ut.n.

- -'

6.2.3. Penerimaan pembangunan

Dari tahun ke tahun dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri temsditingkatkan namun demikian sumber dana dari ruar riegeri masih tetap diperrukan sebagaipelengkap untuk membiayai kegiatan pembangunan y-ang semakin meruas. Dengan ber-kembangnya dana yang diperoleh dari sumber dalam neg"eri dan peranannya dala'rn p.m_

l o )

Tabe l V I . 3

PENERIMAAN DALAM NEGERI, SEMESTER I L98I /1982 DAN T982lI983( dalam milyar rupiah )

Jenis penerimaan 198t/1982 1982/198 3 r) Kenaikan

(% l

I. Pajak langsung

1. Pajak pendapatan

2. Pajak petxtoan

3. Pajak perseroan minyak

4 .MPO

5. I p e d a

6. Lain -lain

II. Pajak tidak langsung

1. Pajak penjualar

2. Pajak penjualan impor

3 . C u k a i

4. Bea masuk

5. Pajak ekspor

6. Lain-lain

IIL Penerimaan bukan pajak

4.879,9

98 , I

208,6

+ .263 ,7

219,9

45,8

44,4

8+8,2

146 ,1

1 10,4

250,1-744 n

7 5 0

16,3

t 7 3 ,5

4.673,9r14,6

264,6

l S l q t

270,2

4) 'l

+6,6

882,4

187,'l

t1.6,t

267 ,9

255,6

? 6 0

18,6

r39 ,1

- r t 7

+ 16 ,8

+ 26,8

+ ) ) o

6,8

+ 5 ,0

+ 4,o

+ 28,1

+ 7 ,1L J <

- 5 1 4

+ 14,1

- r9 ,8

Jum lah 5.907,6 5.695,4

l) Angl(a s€mentara

G r a t i t V L 2

PENERMAAI{ NEGARA, l98r/198? _ r9E2/1983( drlan milyar rupiah )

A"BN Real APBN ReatSem. I Sem. I

1981 /1982 1982 /1983

G r a f i t V I . 9166

PENERTMAAN DALAM NEcDRr, 196r/1982 _ r982/1983

Sem, I Sem. Il 9E1 i 1982 1982 /1983

! o.n.ri.uur, dalam negeri I p"i^t tu,,g,u''g

I najat tidak lanesunc

A?BN Real AIBN Real

_-- penerimaan pembangunan (bantuan luar r,egeri) penerimaar bukan pajak

L O /

Tabe l V I . 4

PENERIIVIAAN DALAM NEGERI MENURUT SEKTOR,SEMESTER I t98t/1982 DAN 19S2l1983

( dalam milyar rupiah )-

Sektor / jenis penerimaan r98r/1982 7982ngffi1], Kenail<an( V o )

I. Sektor usaha/perdagangan

a, Pajak pendapatan

b. Pajak perseroan

c . M P O

d . C u k a i

e. Pajak penjualan

f . I p e d a

g. Lain-lain

Sektor impor

a. Bea masuk

b. Pajak penjualan impor

Sektor ekspor

Pajak ekspor

IV. Sektor minyak

Pajak perseroan minyak

V. Penerimaan bukan pajak

I t .

III.

1 .o29 ,3

98 ,1208,62L9 ,9250,7

t+6 ,145 ,860,7

359 ,8

249,4110 ,4

7 < q

7 a a

4.263, r

. l . 4o t , - r

17 3 ,5

1.21.2,3

7 r+,6264,6

270 ,2

267,9787 ,1+2,7

371,9

z f , J , o

r16 ,3

36,9

36,9

3.935,2

? o l < ?

r39,r

+ 1 7 , 8

+ 1 6 , 8

+ 26,8

+ 7 , I+ 28,1- 6 , 8

+ 7 , 4

+

.i

t

1 4

- 51 ,+

_ ' 7 ' 7

- 19,8

5.907,6 s.695,4

l) Angka sem€htara

Jum lah

1 6 8

biayaan pembangunan yang semakin meningkat, maka berarti bahwa bantuan luar negeriperanannya dalam membiayai pembangunan semakin berkurang.

Selama semester | 1982/7983, realisasi penerimaan pembangunan yang berasal dariluar negeri sebesar Rp 968,8 rnilyar yang terdiri dari bantuan program sebesar Rp 4,5milyar dan bantuan proyek sebesar Rp 964,3 milyar. Jurnlah penerimaan pembangunantersebut merupakan 52,3 persen dari yang ditetapkan dalam ApBN rggz/79g3 yaitusebesar Rp 1.850,8 milyar, Apabila dibandingkan dengan penerimaan pembangunan dalamsemester r 1987/7982 bcrarti terjadi peningkatan sebesar Rp 205,0 milyar atau 26,gPersen.

6.2.4. Pengeluaran rutin

Kebrjaksanaan pengeluaran rutin dalam tahun 19g2l19g3 senantiasa tliarahkanuntuk memberi dukungan terhadap usaha mew'judkan pemerataan, pertumbuhan dankestabilan. Di samping itu pengeluaran rutin tetap ditujukan untuk memenuhi kebutuhanpembiayaan bagi peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta pengamananhasil-hasil pembangunan yang ditampung melalui belanja pegawai, belanja barang dansubsidi daerah otonom. Namun demikian dalam rangka upaya peningkatan tabunganPemerintah, pembiayaan tersebut dilaksanakan dengan usaha-usaha penghematan melaluipengarahan yang lebih selektif serta pengutanlaan jenis pengeluaran rutin yang berprioritastinggi.

Berdasarkan pada Iandasan kebijaksanaan tersebut di atas maka realisasi pengeluaranrutin dalam semesrer | 7982/1983 telah mcncapai jumlah sebesar Rp 3,040,9 milyar yangberarti 43,4 persen dari rencananya. Jumlah tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesarRp 1.199,9 milyar, belanja barang scbesar Rp 36g,g milyar, subsidi daerah otonom sebesarRp 551,7 milyar, bunga dan cicilan hutang sebesar Rp 385,6 milyar serta lain-lain penge-luaran rutin sebesar Rp 534,9 milyar. perkembangan realisasi pengeluaran rutin semester I1982/1983 dapat dilihat pada Tabel VI.5 dan Grafik VI.4.

Sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, makadalam tahun 7982/1983 telah diusahakan melalui peningkatan kemampuan dan jumlahaparatur negara disertai dengan penyesuaian perhitungan tunjangan beras tlan uang makan/lauk-pauk. usaha tcrsebut tercermin pada besarnya peningkatan realisasi pengeluaranuntuk belanja pegawai dalam semester I rgg2l1993. Selama semester I 19g2l19gj realisasibelanja pegawai mencapai jumlah sebesar Rp 1.199,9 milyar atau 4g,Zpersen dari Lngg'ranyang direncanakan tahun 1982/1983. Jumlah tersebut berarti meningkat sebesar Rp 5g,3milyar atau naik 5,1 persen bila dibandingkan dengan rearisasi beranja pegawai dalamperiode yang sama tahun lg81llg92.

169

Tabe l V I . 5

PENGELUARAN RUTIN, SEMESTER I 1981/1982 DAN 1982/1933( dalam milyar rupiah )

Jenis pengeluaran 9a1ll 2 1982179$ t)Kenaikan

l. Belurja pegawai .

a- tunjangan beras,

b. geji dan pensiun

c.. biaya makan ( lauk pauk ) .d. lain-lain belanja pegawai dalam negeri.

e. belanja pegawai luar negeri .

2. Belanja barang .

a- dalam negeri .

b. luar negeri

3. Subsidi da€rah otonom

a. 'fia Jaya

b. daerah otonom lainnya .

4. Bunga dan cicilan hutmg ,

a- dalam negeri.

b. Iuar negeri.

5. Lain - lain .

1.141,6

99,A85 5,9

t 7 7 , 345,8

22,4

t90,7

r ) ,o

602,+

20,2

382,0

8,4

929,4

r,199,9

836,3l 5 a 4

+9,O

20,3

368,8

344,7

55t,1

78,7

5 3 3 , 0

385,6

0,8

384,8

5r4,9

5,1

36,2

3 5 ,0

7 ,O- 1 1 , 0

- 5,6

- 8 , 1

- 8,4

- f l 5

0,9

- 90,5

3,0

- 42,4

J u m I a h . t.446,r 3.040,9 - 1 1 , 8

1) Argka sementara

G r a f i k V l . 4

PENGELUARAN NEGARA, 1981/1982 - I9A2I79A'( dalam milyar rupiah )

770

PENGELUAR.AN RUTINPBNGELUARAN PBMBANCUNAN

( D uar BEtusn Proyck )

SDJr98r/1962

I rdn-bir

I B@t! d.D cicilan buteng

I sub'idi dr€Eh ot6on

f ncb"1. u-""g

I B.btrj! p.srwrl

g'm.I'1981/t982

! rcmuaraan taimra

f rc-uavu tari a*rrrr

Sm.lr982/r98!

6m,I1982/r983

! r..u"v"- n+artcn n/t cmbosr

771

Realisasi belanja pegawai dalam semester | 1982/1983 tersebur antara lain dialo-kasikan untuk pembayaran gajilupah dan pensiun sebesar Rp g36,3 milyar, tunjangan berassebesar Rp I 3 5 ,9 milyar, uang makan/lauk-pauk sebesar Rp 158,4 milyar, pengeluaranlain{ain belanja pegawai dalam negeri sebesar Rp 49,0 milyar dan belanja pegawai luarnegeri sebesar Rp 20,3 milyar.

Dalam pada iru pemerataan kesempatan kerja dan berusaha bagi golongan ekonomilemah ter's didorong dan diringkatkan, melalui pembelian barang-barang hasil produksidalam negeri serta pengutamaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan pengusahasetempat. Hal tersebut dir'r,tjudkan melalui penyempurnaan pedoman pelaksanaan ApBNberupa Keppres no.18 talun 1981. Meskipun demikian mengingat kepada tingkat kemam-puan keuangan negara dan upaya peningkatan tabungan pemerintah, maka dalam pelak_sanaan belanja barang tersebut tetap diadakan penghematan melalui pengendalian sistempengadaan dan pembelian barang kebutuhan pemerintah. Dalam semester I lgSzlTgg?realisasi belanja barang mencapai jumlah sebesar Rp 368,g milyar, terdiri dari belanjabarang dalam negeri sebesar Rp 344,7 milyar dan helanja barang luar negeri sebesarRp 24,1 milyar arau masing-masing 33,8 persen dan 51,7 persen dari anggaran yang di-sediakan dalam tahun 1982/7983.

Untuk menunjang terwujudnya usaha pernerataan kesempatan memperoleh pen_didikan dan pelayanan kesehatan, melalui pelaksanaan subsidi daerah otonom telah di-usahakan penambahan jumlalr guru sD Inpres, tenaga perawat serta tenaga medis puskes-mas di daerah-daerah. Di samping itu subsidi daerah otonom menampung pula penggantianbiaya akibat dihapuskannya SPP sekolah dasar, menampung pembiayaan gaji lurah danperangkatnya serta tunjangan pamong desa di daerah-daerah yang berpendapatan rendah.Realisasi subsidi daerah otonom dalam semester I Tg\zllgg3 mencapai jumlah sebesarRp 551,7 milyar yang berarti 41,9 persen dari angg'rannya. Jumrah realisasi tersebutdialokasikan unruk Irian Jaya sebesar Rp 18,7 milyar, Timor Timur sebesar Rp 4,6 miryar,dan kepada daerah otonom lainnya sebesar Rp 52g,4 milyar. Bila dibandingkan denganrealisasi subsidi daerah otonom semester r 7g8r/lggz, jumlah tersebut berarti menunjuk-kan penurunan sebesar 8,4 persen.

Realisasi pembayaran bunga dan cicilan hutang dalam semesrer I rgSz/7ggjmencapai jumlah sebesar Rp 385,6 milyar atau 39,5 persen dari rencananya. Jumlahtersebut terdiri dari pembayaran bunga dan cic an hutang dalam negeri sebesar Rp 0,gmilyar serta bunga dan cicilan hutang l'ar negeri sebesar Rp 384,g milyar, Bila dibanding-kan dengan realisasi semester I TgSlllg9z pembayaran bunga dan cicilan hutang terr.butmenunjukkan peningkatan sebesar Rp 3,6 milyar arau naik 0,9 persen.

sedangkan realisasi lain-lain pengeluaran rutin dalam semester I1982/19g3 telah

1 7 2

m€ncapai jumlah sebesar Rp 534,9 milyar atau 46,5 persen dari rencananya. Jumlah inimeliputi pengeluaran untuk biaya pemilu sebesar Rp 14,5 milyar, subsidi pangan sebcsarRp 1,1 mifyar, subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 513,4 milyar scrta biaya suratmen''urat, giro pos dan lain-lain sebesar Rp 5,9 milyar. Bila dibandingkan dengan realisasisemester I 1981/1982 jumlah tcrsebut Iebih rendah sebesar Rp 394,5 milyar ata' 42,4persen. Hal ini antara lain disebabkan berkurangnya realisasi subsidi pangan dan subsidibahan bakar minyak dalam semesrer | 7982/799? .

6.2.5. Tabungan Pemerintah

Sebagaimana diketahui sumber dana pcmbangunan yang disediakan dalam Ang_garan Pendaparan dan Belanja Negara terdiri dari tabungan pemerintah dan dana bantuanluar negeri. Tabungan Pemerintah merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri danpengeluaran rutin, sedangkan dana bantuan luar negeri terdiri dari nilai lawan bantuanprogram dan nilai lawan bantuan proyck. perkembangan pembangunan memerlukan danauntuk pembiayaannya, sehingga Pemerintah berdaya-upaya untuk menggali sumber danadalam negeri.

Sehubungan dengan ini, tekad untuk melaksanakan pembangunan berdasarkankemampuan sendiri terus didaya-upayakan sejak pelaksanaan pelita I hingga saat ini.Adapun pendaya-upayaar ini diaralrkan pada peningkatan penerimaan daram negeri danpenghematan dalam pengcluaran rutin. Daya-upaya ini telah menunjukkan sasaran yangtepat, hal ini tercermin dengan semakin bcsarnya peranan tabungan pemerintah dalampembiayaan pembangunan setiap tahunnya.

Tabungan Pemcrintah dalarn APBN I9B2/1983 direncanakan sebcsar Rp 6.755,0milyar dan diperkirakan akan dapat berpcran 78,5 perscn dalan.r mernbiayai seluruh pe_ngeluaran pembangunan dalam tahun lggz/1983. Sedangkan dalam pelaksanaannva selamasenester | 198211983 tabungan Pemerintah baru mencapai ILp 2.654,5 milyar atau 39,3persen dari re ncananya. Namun dcmikian hal ini masih lebih bcsar Rp 199,0 milyar biladibandingkal dengan periode yang sama dalam rahun 7g8l/1ggl.

6.2.6. Pengelu,aran pembangunan

Kcbijaksanaan pengeluaran pernbangunan dalam pelita III merupakan kelanjutanpelaksanaan Pelita sebelumnya sehingga dapar dijadikan sebagai landasan kegiatan pem-bangunan di masa mendatang. Pengeluaran pembangunan senantiasa diarahkan untukmenunjang sasaran pemerataan hasil-hasil pembangunan baik regional maupun scktoral.Kebijaksanaan pembangunan yang saling sambung menyambung tersebut merupakan

773

usaha untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi di samping mewujudkanpemerataan pendapatan melalui perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

Sejalan dengan kebijaksanaan tcrsebut di atas, realisasi pengeluaran pembangunanselama semester | 7982/1983 mencapai jumlah sebe sar Rp 3 .577 ,8 milyar, yang terdiridari pembiayaan rupiah dan pembiayaan bantuan proyek masing-masing mencapai jumlahsebesat Rp 2.613,5 mtlyar dan Rp 964,3 milyar. Selanjutnya pengeluaran pembangunanrupiah sebesar Rp 2.613,5 milyar tersebut digunakan untuk pembiayaan pengeluaranpembanglnan sektoral yang dikelola oleh Departemen/Lembaga Negara non Departcmensebesar Rp 7.375,7 mtlyar, bantuan pembangunan daerah sebesar Rp 551,2 milyar danpembiayaan pembangunan lainnya sebesar Rp 686,6 milyar. Scdangkan realisasi penge-luaran pembangunan di luar bantuan proyek dalam semester | 1982/1983 dapat dilihatpada Grafik VI.4.

Pelaksanaan pembiayaan pembangunan melalui Departemen/Lembaga non Depar-temen selama periodc semester | 1982/1983 tersebut digunakan untuk membiayai bcrbagaimacam proyek yang tersebar dan merata di selumh wilayah tanah air, Selanjutnya realisasibanruan pembangunan daerah dalam semester I 1982/1983 tersebut telah mengalamipeningkatan sebesar Rp 35,7 nrlyr. atau 6,9 persen bila dibandingkan dengan periode yangsama dalam tahun 1981/i982.. Dalam pada itu realisasi bantuan pembangunan daerahdalarn semester | 1982/1983 digunakan untuk bantuan pembangunan desa sebesar Rp 40,4milyar, bantuan pembangunan kabupaten sebesar Rp 7I,5 milyar, bantuan pembangunanDati I sebesar Rp 122,4 milyar, bantuan pembangunan sekolah dasar sebesar Rp 187,4milyar dan pembangunan sarana kesehatan/Puskesmas sebesar Rp 24,5 nilyar. Di sampingitu juga digunakan untuk bantuan penghijauan dan reboisasi sebesar Rp 30,8 milyar, Inprcsprasarana jalan/jembatan scbcsar Rp 30,0 milyar, bantuan pembangunan khusus di limorTimur sebesar Rp 1,5 milyar dan pengeluaran pembangunan melalui dana Ipeda sebesarRp 42,7 mtlyar.

Bantuan pembangunan desa tersebut dalam tahun 1982/1983 adalah atas dasarbantuan sebcsar Rp 1,25 juta untuk tiap desa. Jumlah desa yang mentiapat l:antuan dalamtahl:n !98211983 juga menjadi 65 .127 desa. Demikian pula dengan banruan pembangunankabupaten telah rnengalami peningkatan dasar bantuan dari Rp 1.000,- tiap jiwa menjadiRp 1.1 50,- tiap jiwa sedang jumlah minimum bantuan ditingkatkan dari Rp 1 50 juta perkabupaten menjadi sebesar Rp 160 juta per kabtrpaten.

Dalam pada itu jumlah minimum bantuan pernbangunan Dati I telah mengalamipeningkatan dari Rp 7,5 milyar tahun 1981/1982 menjadi Rp 9 milyar dalam tahun1982/1983. Dalzm rzngka memperluas kesempatan belajat bagl anak umur 7-72 tzhun

t I +

Tabe l V I . 6PENGELUARAN PEMBANGUNAN, SEMESTER I IISI / Ig82

( dalam milyar rupiah )DAN 1982/1983 r)

Jenis Pengduaran 7947n982 1982t798t21Keneikan

( % )

1. Pembiayaan Depsrt€men/Lmbags ,

a. Deparremen/Lembaga .

b . H a n k a m .

2, Pembiayean bagi daerah ,

Bantuan pembangunan desa

Bantuan pembangunan kabupaten

Bantuan pernbangunan Dati I

Bantuan sekolah dasar

Sarana kesehatan/puskesmas

Bantuan pemba[gunan danPemugaran pasar

Bantuan penghiauan dan reboisasi

Prasarana jalan

Pembangunan Timor Timur

I p e d a .

3, Pemblayaan lein-Iain

a. Subsidi pupuk

b, Penyertaan Modal pernerintr,h

c. kin.lain

a,

b.

c.

d.

e.

f.

r,372,4

L.722,4

25O,O

5r5,5

r) ,u

69,8

706.2

166,4

? 1 ?

2,O

3 0,1

4 5 e

498,5

160,7

r 5 3 , 7

184,1

1 .37 5 ,7

1.762,1

213,6

55r,2

40,4

t t , J

122,4

187,4

24,5

30,8

3 0,0

4 ) 7

686,6

299,8

203,4

183,4

o,2

t , )

- 14,6

6,9

15,4

2,+l 5 t

12,6

77 ,6- 55 ,9

- 6 ,8

37,7

86,6

32,3- o,4

ch

I

J

J U M L A H . 2.386,4 2,613,5 - 9,5

r t

2)

Di luar bantuan proyeLAngk4 reEcntara

T a b e l V I . 7

PELAKSANAAN APBN, SEMESTER I Ig82I7g8'II( dalam milyar rupiah )

175

Jenis penerimaan Realisqsi J€nis pengeluaran Realisaei

I. PENER. DAI.AM NEGERI

A. Pajat langsung1. Pajak pendaparan2. Psjak perseroan3. Pajak perseroan minyak4 . M P O5 . I p e d a6. Lain{ain

B. Pajek tidak langsung

1. Pajak penjualan2. Pajak penjualan impor3 . C u k a i4. Bea masuk5. Pajak ekspor6. Lain - lain

C. Penerimaan bukan pajak

PENER. PEMBANGUNAN

l. Bantuan program

2, Benruan proyek

I. PENGELUARAN RUTIN 3.040,91. Bclanja pegawai t.Lgg,g2. Belanja barang 368,83. Subsidi daerah otonom :-1l,74. Bunga dan cicilan hutang 385,65. Lain{ain 534,9

II. PENGEL. PEMBANGUNAN 3.577,8

A. Pembiayaan Departem€n/ t.!7 5,7Lcmbaga

5.695,4

4.673,9r14,6264,6

3.935,2270,2

42,746,6

482,4

L87,l1 1 6 , 3267 ,9255,6

36,918,6

139, r

1.162,r2r 3,6

55r,2

40,471,5

L22,+l , )

ta7 ,4

24,5

3 0,o

30,842,7

686,6

299,8203,418 3 ,4

964,1

968,8

4 <

964,3

1. D€partemen/Lembaga2, Departemen Hankam

B, Pembiayaan bagi daerah

1, Bantuan pemb. desa2. Bantuan pemb. kabupaten3. Bantuan pemb. Dati I4. Timor Timur5. Pembangunan SD6, Pelayanan kesehatan/

Puskesmas7, Pernb, prasarana jalan8. Bantuan pemb. pasar9. Bantuan penghijauan

1 0 . l p e d a

C. Pembiayean Iein.lain

1. Subsidi pupuk2. Penyertaan modal pem.

3, Lainlain

D, Bantusn Proyek

J u m l a h 6.664,2 J u m l a h

H

6.674,7

l) Angka sem€ntaE

L t o

yzng akln memasuki sekolah dasar, terutama di daerah pedesaan, daerah perkotaan yangpenduduknya berpenghasilan rendah, daerah-daerah transmigrasi dan daerah-daerah pe-mukiman baru, maka pembiayaannya telah tertampung dalam Inpres bantuan sekolahdasar. Sedangkan melalui bantuan sarana kcsehatan/Puskesmas telajr dibangun antara lainPuskcsmas baru, sarana air minum pedesaan, peningkatan puskesmas yang ada dan pe_ngadaan Puskesmas kelil ing. Rcalisasi bantuan pcnghijauan dimaksutlkan sebagai usahauntuk menyelamatkan hutan, tanah dan air, Sedangkan pelaksanaan bantuan prasaranajalan/jembatan dimaksudkar untuk mcmperlancar pengangkutan dan distribusi barangserta sekaligus mengembangkan kegiatan perekonomian di daerah dalam rangka menunjangproyek proyek pembangunan di daerah. selanjutnya bantuan pembangunan Timor Timurdimaksudkan agar propinsi termuda ini pembangunannya selaras tlengan wilayah lainnya,Dalam rangka menghimpun dana dari daerah sendiri untuk pembiayaan pcmbangunan tclahdisalurkan melalui bantuan pembangunan dana tpeda.

Selanjutnya pengeluaran penrbangunan lainnya dara'r semester I r9gzr1.9g3 jtga,telah menunjukkan peningkatan sebesar Rp 18g,1 milyar atav, 3z,T persen bila diban-dingkan dengan periode yang sama dalam tahun 19g1/19g2. Dalam jumlah pengeluarantersebut meliputi realisasi subsidi pupuk sebesar Rp zg9,g milyar, penyertaan modalPemerintah sebesar Rp 2o3,4 mrlyar dan lzinlain pembiayaan pembangunan sebesarRp 183,4 milyar. Dalam rangka mempcrcepet pembangunan melalui pengembangan duniausaha, penyertaan modal pemerintarr antara lain disalurkan kcpada pembangunan kilangminyak cilacap, Balikpapan dan Dumai, pabrik pupuk Asean, pT. Inalum, perum perum-nas dan badan-badan usaha milik negara lainnya.

Dalam pada itu lain-rain pengeluaran pembangunan terscbut antara lain diarokasikan untuk meningkatkan program keluarga berencana, pengernbangan statistik, KreditKccil, Kredit Candak Kulak dan program penyediaan air bersih. Selanjutnl,a perftembanganpengeluaran pembangunan dalam semcstcr I lgg?/1gg3 yang dibandingkan dengan se_mester I 7981/1982 dapat dilihat dalam Tabel vI.6. scclangkan 'I'abel vI.7 menggambar-kan pelaksanaan APBN 198211983 semester I, dimana realisasi bantuan provek telalrmencapai jumlah sebesar Rp 964,3 milyt.

6 ,3. Rencana APBN 198 3 /1984

Pelaksanaan Pola lJrrum pcmbangunan Jangka panjang yang telah dimulai sejaktahun 1969 dengan pclaksanaan Repelita I, II dan Ir, kini telah sampai pada tahun terakhirpelaksanaan Rcpelita III. Pembangunan nasional serama ini benar-benar telah dilaksanakandi dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruhmasyarakat Indonesia, yang telah dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan

1 7 7

tingkat hidup yang berkeadilan sosial, Setelah mcmbangun lebih kurang 14 tahun lamanya,keadaan ncgara telah bertambah maju dan kesejahteraan rakyatpun kian meningkat teru-tama melalui delapan jalur pemerataan agar ruang lingkupnya bertambah luas dan murunyabertamba-h baik. Kcberhasilan pembangunan yang demikian tidak terlepas dari penyeleng-garaan pembangunan nasional oleh Pemerintah Orde Baru der.rgan berpegang teglh padakebijaksanaan yang memadukan sccara serasi kesanggupan bangsa untuk mewujudkanpemeratadJr, pernrmbuhal dln kestabilan.

Dalam pada itu pembangunan nasional yang makin tahun makin meningkat, baikdalam jumlah anggaran maupun jenis kegiatan yang dilakuhan, tercermin antara lajn clariterlampauinya jumlah A-PBN yang direncanakan scmula dalarn setiap Repelita. Jumlahanggaran yang direncanakan selama Repelita I adalah sebesar Rp 2,463,0 milyar, sedangkanrealisasinya dalam periode lima tahun tcr.sebut mencapai jumlah sekitar Rp 3 .?83,2 milyar,yang berarti telah melampaui rencananya sebesar Rp 820,2 milyar. Dernikian juga selamamasa Repelita II realisasi APBN adalah sekitar Rp 18.01g,4 milyar yang berarti Rp 5.551,gmilyar lebih bcsar dari jumlah keseluruhan yang direncanakan dalam Repelita lI.

Di dalam Repelita III, volume ApBN selama tiga. tahun pertama direncanakansebesar Rp 23.315,8 milyar. Di bidang penerimaan, jumlah rersebur terdiri dari penerirnaandalam negeri sebesar Rp 18,334,6 milyar dan penerimaan pembangunan scbesar Rp 4,9g1,2milyar. Di bidang pengeluaran, volume tersebut terdiri dari pengeluaran rutin sebesarItp 11-585,5 milyar dan pengeluaran pembangnnan sebesar Rp lI,7jO,3 milyar. Dalamrealisasinya selama tiga tahun tersebut ternyara jumlah pencrimaan dapat mencapaiRp 33.720,3 milyar yang tcrdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunanmasing-masing sebesar Rp 29.r36,4 'rilyar clan Rp 4.583,9 milyar. Bila clibandingkandengan rencananya dalam Repclita III maka berarti realisasi penerimaan dalam negcritersebut menunjukkan Rp 10.801,8 milyar lebih ringgi. Dilihat dari segi pengeluaran, jumlahrealisasi pengeluaran rutin rdalah sebesar Rp 16.839,4 milyar sedangkan realisasi penge-luarar pembangunan mcncapai jumlah sebesar Rp 16.870,4 milyar yang berarti masing-masing lebih tinggi Rp 5 .253 ,9 mtlyar dan Rp 5.140,1 milyar dari jumlah yang direncanakandalam Repelita III.

selanjumya menginjak rahun kccmpat dan kcrima Repelita rrr (79g2/ 19g3 dan19831198+)' penerimaan dalam negeri diperkirakan masing-masing sebesar Rp 73.7s6,5milyar dan Rp 13.823,6 milyar. Hal ini berarti masing-masing Rp 6.230,3 milyar danRp 5 411,3 milyar lebih tinggi, bila dibandingkan dengan rencana penerimaan dalam negeriyang reltera dalam Repelita III unolk tahun-rahun tersebut.

Di samping itu pengeluaran rutin dalam APBN 1992/r983 dan RAPBN 7g8i/rgg4direncanakan masing-masing sebesar Rp 7.001,5 milyar dan Rp 7.275,1 milyar, sedangkan

778

dalam Repelita III tertera sebcsar Rp 4.767,5 ntilyar dan Rp 5.30g,2 milyar untuk masing-masrng tahun tersetrut. Pengeluaran rutin senrntiasa diarahkan untuk meningkatkan mutudan kecepatan pelayanan Pemcrintarr kepaca masyarakat tran pemeliharaan kekayaan negaradengan tetap melaksanakan usaha-uslha ocnghematan.

Dari penerimaan dalam negeri setelah dikurangi pengeruaran rutin diperoleh ta-bungan Pemerintah yang bersama-sama dengan penerimaan pembangunan merupakan danapembangunan Dalam Repelita III, u'tuk tiga tahun pertamanya direncanakan dapat diha.silkan tabungan Pemerintah sebesar Rp 6.749,1 nrlyar. Di dalam pelaksanaannya, tabunganPemerintah yang dapat direalisasikan dalam tiga tahun tcrsebut adalah sebesar Rp 12-z9T,omilyar. Selanjnt.ya rabungan Pemcrintah dalam ApBN rggz/rg13 dan RApBN 79g3/r9g4masing-masing dipcrkirakan sebcsar Rp 6.7 5 5,0 rnilyar dan Rp 6.54g,5 milyar.

Sesuai dengan prioritas serta arah pembangunan dalam Rcpelita III, rnaka penge-luaran pembangunan vang dibiayai dari dana pembangunan telah diarahkan pada sektor-sektor yang tidak hanya meningkatka' laju pcrtumbulran ckonomi tetapi juga telah me-ningkatkan usaha pemeraraan dan hasil-hasil pembangunan. Di dalam Repelita III, jumlahpengeluaran pembanguan direncanakan sebesar Rp 3.48g,1 milyar, Rp 3,g91,9 milyar danRp 4.350,3 mi lyar untuk masing-masing tahun 197911980, r980/1981 dan 1987/1982.Sedangkan realisasinya masi'g-masing adalah sebesar Rp 4.or+,2 milyar, Rp 5.916,1 milyardan Rp 6.940,1 milyar, selanjutnva dalam npBN 1982/1983 dan nApBN rgSi/rg}+pengeluaran pcmbangunan tersebut direnca'akan sebesar Rp g.605,g milyar dan Rp 9.290,3milyar, yang juga lebih besar apabira dibandingkan dengan rencananya dalam Repelita III.Pelaksanaan APBN dala'r Pr:rita I, II rlen r (79691i,97 o-lggil 1984) dapat dilihat padaTabel VI.8, Grafik VI.5 dan Grafik VI.6. Usaha peningkatan penerimaan negara remtamapcnerimmn dalam negeri telab memungkinkan peningkatan kemlmpuan keuangan negaradalam menvediakan dana baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan. Jumlahpengeluaran negara selama ini terutama digunakan untuk pcrluasan proyek_proyek pem_bangunan yang bersifat produktif.

Dalam tahr'rn terakhir Rcperita III, yaitu tahun anggaran rggi/1gg+, kebijaksanaanAPBN tetap diarahkan untuk mencapai pcningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejah_teraan seluruh nkyat vang makin merata dan acril serta meletakkan randasan yang kuatuntuk tahap pembangunan Repelita IV, Untuk mcncapai tujuan tersebut maka keb-ijaksa-naan APBN dalam tahun f983/1984 tetap berpegang pada prinsip anggaran berimbang yangdinamis sekaligus rrrempertahankan tingkat pertumbuhan scrta pemerataan pembangunandan hasil-hasilnya melalui penycdiaan dana yang cukup memadai. Di samping i.u diura-hakan pula sejauh mungkin untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana, merarui alokasidana yang lebih cermar dan lebih tcliti kepada proyek-proyek pembangunan yang sangatdiperlukan, untuk memelihara usaha peningkatan dan pemerataal pendapatan maryarakat,

ril.

'(

zb

z

z

>

^ 3

- z

I

6

G.!l6

Ic3t.

E 'd

a

6

t

e

E

iJ

b b b b " o " o ' o

+ 9 , b b ' F s @ F b : '3 6 S S t 3 3 HF8e e - o ' o : . " o b ' o ' o b

O +

e 9 l 9 5

' o ' o b

r i 33d td3e ! - o t i e h . @ ; 5

-o io

'|o ',.. "o "q "6

6L l

rl 6 s + @ u J

l - -" : x - _ i r ; i lt - ^ ^ ^ - - - - - - -l ; d H I ; * s ;5 ; llE ! ; ' : g g : ;3 i lml r S S ; j H _s ll - - ; ; - _ ;" : " : i l

H

| "e.E ' ' H E t l i Il - - o G - - - o - u i o ; F l

ffil r r 6 E r r ! 5 $ e ll - - .3"t _, I _. . , r

;n ;e

^ ? N N

3 S $ s 3 * a$ rHJ.r -@e t e b - a b ! " o ' + i . F

-l ^

- I ! . - - : - f : u _ I

l t l o , - N A ,

l - - -s f ; - - -3 f i f r 3 l

B9.

CE!-

08 I

.l

(.

i _ l o n i i - - } i F g )sg3 :3_sb tb9 : * - i ; -3

:_ l. Ij I

BF33

i f ' " : - i - - 5s s 9 l 3 f ^ * h i F ; n: 6 , i F . B . a _ 3 _ 3 \ 8 \

{ ; & ' o a Z >

- I . c . g . - - . t " p Fq r r c 9 9 i t {

.e .dFSe$gFs !i o . - - - 3 ; *

l e l , 9 1 9 .

F A e e N N Gp t 4 e ( 6 . d " i $ \ S

- h - o t _ c , ' o 6 ; - - 6

f - i - i FF l 9 i e b ' b , i o' , r , : b - i

-s io i.. ;

r IEs; : r "FF$_ 5 . p ' q - - s F : 8 : !iE3- :S 'Se. ; "39

f i t a N l l ' !

G ' ! _ o i o

; - - 6c o a . : J b 1 J

ss3s9x' s - o t - o i " - ;

I 8 I

(Nedw) (Nf,dv)i8/s8 €8i z8 z8lrg r8/os o1l6L 6LlgL gLILL LLIsL sllsL sLlnL ,LIEL ELI\L zLlrL rLloL oLl6s

( rt€ldu lldlrtrl urelEp )( n$fittsfr - oL6u6s6r )

v 'Igitgu Nvo Nsdv lrnflvc vuv9sN NwluusNrd NvSNr(Nvguail

trat"u *nt n"nt*{ "*p !

ursru rGnI u'nlusq er."p I

281 9 ' I A { ! J B I D

(Ntrdvu) (Nf,dv)t8/s86r 6dz86r zg/186l

(qEdu r8,{t!ru ureFp)t86rlt86r - oL6v696r 'vrI'Isdau Nvc Ngdv r,yv'lvo vuvDlIN Nvuvn.IaoNsd NvSNr(Nvsuad

I8/0s6r 0g/6161 6tJBL6r gtJ LL6r LrJgL grJsL6r stJrl'r +tJEL6r EtJzL|t z/rLir ulolit orJffit

ulrnu uerYnta8uad !u€un3u€quDduEr€nlrSura

!uFnU uercntrtuod

IuEunBuvquaduurenta€u"d

f

f8r 9 l A t l l J B r c

uerS?qas ntr ?p?d urupq r?Ilrur S'ZIt'I dU J?saqes uzunSuBquad ueJenle8uad ulel-ureluep lndnd rprsqns 'qtluuarxrd

lepour ueel:aluad n:adas eluurel mun5uequad ue:zn1-e8rlad rt8zq:aq

"lras 'r?dllu

Z'9+S I dd, Jrsaq)s q?D?p ueunSurqruad e13uu.l urelep s:.ldu1

{edoJd-{adord umdzrqurad 'fti lruJ g't6g E dg rzsaqas uaurat:rdap-uou z;e5au e8equ;a1

/uaurlJ?dep qrlo u?I?u?s{"Ip 8uz.{ 1e:ot1es rlado:d-4alo:d ueun8urqruad rrlzrqu:aru

{ntun u?{eu?rualrp J?{Jru t'O6Z'6 dE:esaqas qelunf:eq 8ue.( uzunSurqurad uuanJa8uag'n,l|us g'1tr7'7 d6 :esaqas uuun8uzqurad usEulriauad urp rrllru S,gtg.9 dU l€saqJs q?lurr-aurad ue8unqel u?p rJqunsrrq 8ue.( rrdlrru t'062 6 dE r?saqJs u?Iru?ruarlp tg6Ilfg6INgdVU ur?lBp urunfueqruad rueq urun5uuqrued uz:enle8uad rr:drrqurar.u :1n:unuzleun8rp Suzl uzun8ueqru:d euep {ntuJqruau rra8au JEnT rJ?p uzun8ueqruad userur.rauaduzSuap eu:rs-eu:?sraq q€1uuaur6 utSunqzt r.rzp qalo:adrp Sued euep rs?srlrqow

'rc'lyw g'99 7'7 d6 :es:qas 1:{o;d uznrueq uzp ;rdpur g, g dg resaqasut:8o;d u?nlueq rrep r;rp;ar Surl n lyt:: g'1y77 dg :rsaqas u€I"u?:)uerrp tg6l/tg6lNgdvg luEIEp u?un8u?qrued ueetur:auad rur ue8unqnq ur€pq u?{u?rl?uedrp dzrarsnreq ersnueru edep Jeqtuns urlrr;ueuad undnrur ruouo>1a ueunfuequad rryur 'urey rs8uzq-es8ueq uz8uap;e:elas dnprq Inlun Brsauopul ersnu?u t?q"tJ"ur uetel8uruad uBIJrqelJuJ8ue.{ eqzsn-zqusn e.{ulesapuau: uDI?u e es tedrpr urqnlnqa{ e.{uF{Surueu url?urasur8uap urrlnuap unu?N s?nl ur4zuas 3ue.{ ueunSuequrod urler8a4 relerquaru urndurru-t{ u?Il?I8uluaru l?d?p q"let rur Eur?las u?>lBu?s{elrp Sued uzunsueqtuad ?r{Esll

'.rzl1u g'gjE 9 d6 ;zsaqes q?turrauad uefunqzl uzrl-"rr"JuJrrp ng6l/tg6I ue;e33ur unq€l urrl?p ?I?ru 'urtnr uurnleSuad epedlrep trsJq qrqJI

Suel rra8au u?pp ue?urrauad ueSuaq 'rcA1lru 7'967'6 dg :rsaqas uzun€uequrad uerznl

-a8uad uep rcAyu: 1'917 2 dg :eseqas urtnr uerenlrSuad uup r.rrp:at urryw:ua.lrp r;rFauur:enle8uad uz18uzpa5 ':r-(yus g'1p7'7 dg ;esaqas u"{"u?JuaJrp ueun-Bueqruad urrunrauad

u?p J?llru g'tZ8'tI dg .rzsaqas r:aBau urupp uerur:auad rJ"p requnsJeq u"{?rr?JueJrp

?r?8au u?llrrJeua4 .rud[ru t'Sg|% dg rrsaqes qrlunl eprd Suequr.raq uE{?urf,uarrp

tg6llEg6I unr{?t u?l?p eru8au efue1aq uup utredrpuad ur;e88ur ur8u?ru?U

'4rzq ur8uap ldzpzqlp l€dep tnqasral ue8urluzl z,l,lqzq ur1e.'( qzturrrued eleur 'uzrpqz8uad

qnuad uep serel qrqrl rfia>1aq neru Sued rra8au rntr;ede qalo r?trasrp {l?q qlqal 8uz,{ uzdap

?s€ru ruap u?qro{raq nzur Sued l?AI?r p?{ar u?8uJp u?r>lruep unumN t?Jaq dnqnr Surd

urflurturt nt?ns ur>lBdrueu rur nluauJr! runlaq 3u",{ ?runp rurouo>la u??p€aq qE8ual-q?8uel

\p ,g6lleg6l NgdV rnplau ru?p ue?rpeduad st8nt r^rq?q rrzpr{uau; q?turraurad

'.refe.,r,r 3w{ €u?qr)pas dnprq elod r:ep uzpnfnra:ad uep uzunSuequ:d uzqaq Inlruauruzpp trrlere,4seru uendrueua>1 urp ueete:aurad ue>llzq.raduraru uz8uap r.{uuzte4Suru-ed ue{eq?snrp ur{€uas u?W y?dunu J"nl rp uzzu:r:euad rJep IEs?Jaq 8ue.{ ua8au ureyep

urrurrauad Jaquns nlr ?prd ru"l?C rurouo>la u€l[q€]se{ uep rslnpo:d uerlutqzl.radruau

n8r

u"{ru?Juerlp nS6I /t861uel?88u? unq?l u?J"P SuEd rydurur rollas Ir?p t'ra8au ueltp uzeru

-r:auatl tptfuaur uellodurolalrp l?dep ?3n[ tut t:a8au uftltp u€€unl3ua6 "rzXltru

0'Z0S dU

resaqas ltfed u?{nq u""rfileuad uep re.{1rru t'88U'Z dU resaqas Suns8uel 4tpr: lefed'-rellru g'gg6'11 dg;es:qas BunsButl 1e[ed r.rzp rrrp:r: Suud ';r-f,1tut g'g7g'21 dg :tsaqas

uzq.rr8Snerp ng6l/tg6I unq?l ur?i?p r:a8au uzlep utzurt:auad EIEtu 'srle tp tnqas:at t:r8au

rx?lap u??urreuad uztueslefrqa4 u?p ueq?l?s?tulad 8urltleq rztel ut8uaP uzlefas

'rlu-14g usl{nserulrr ru"lep lp utqntr:da1 lelSurr uep ur:elzquad strlJlllaJr Inlllrtx

u,{uue8uuqural:ad ruqrpp tedtp ut>1t rur 1e[td qrlen ut.mpesal 1e13ut1 e,(uuzuelzlad uzp

ueqnln,{uad rnJrlaul rylcd qtfum uertpusa:1 uett4Suruad flurdurzs tp 'ue1lz18utltp ut4tutas

u?I? (dl\dN) 4tftd qr lerrt 1o>1od rourou ueursnduad tlras uerodel ura]srs uteu;ndrualuad

uzp uzqrSruad uretsrs u€rueq€qued'tstrtstulrupe umurndur:{uad t86l/886r unqut ulsltp

EIr[r lnqasJa] uerutslelrqa1 Sunlnpuaru ?unD ut{€q?snlp sruauaru sruat u?l? lefed uelnq

uezrurraurd ?uas I?Inr uzp taq '1tftd ueeut.lau:d edn.raq t.la8au uzltp ueturtreuad utlul

-Surued elrdn rur {ntun r:a8au urtlep raquns-Jaquns utlzz;ueurad epedal uzun€uequrad

ueelrrqruad uwuzs:1tftqr1 uelr?s?puaul dttet qeluu:rura a nS6Ilt86I ul:eB8ut unqel

rxslrp ?Irru 'eduurnlaqas unqel-unqt1 tl?ltp q€lultarxe,1 ueeuzs:1t[tqa1 r3nI rrrcdcg

'Iurouola utllq?lsal utderuturad Buefunuaru sn8t1t>1:s uep purrdo

?JriJ)s ru€l? Jaqruns-Joqtrlns uttzt;utu:ad 'z[:a1 utttdru:sa>1 utsenl:ad Suo.lopuau lntunelnd uelqz.rrrp ntt Sutdtues IC Eueqrapes dnprq elod t:zp uzpnfn,rzued uep ueun-Sutquad

u?qaq rr?p ueeltratuad u pzd uelqt:rrp sn;Jl u?IB e?nt trg611Eg61unq?l tx€l?P l:a8au utltrp

uezrur:auad Sueprq rp utuutslefiqry ueunSuequtad >ladord-loXord rSzq tutp uettpa,'{uad

uelurqet:adruau tzdep rlntun 1e.,(uttu -mny tp t.la8au t.ll?l?p u??luIJJUJd t:tp uzrt>18uru:d

rlurpe urlsnreq3uaur uetltruap 3u2,4 runq lzdutru r:np ueeutrauad ureJlllad 111 errladag

ureynurad utp 11 trqrdal eurzlas tpef.lal Sutd rtradas u?IIEua{ tlrtltfueur u?I? I?PI]ur4z;r4;adrp rurnq r1e,(utur.rodsla z3.req undnzur aunlo,r BuaJe{ ?llrll lnJJl 8uetr uluunlaqas

unrlzt-untl?] ttrupq rrradas uere4Sutuad ut>11nlunuaur I?pIl ]nqJsJJl turnq ltdutu trep

rrzzruuauad ?ueJuer u?IIIuep unu?N '186I/t86I unq?r u?l?p Surrued Sutd raquns ue>1

-rdnraur delat u?IE qIsErx 1t.{urur :br>ps tl?p T€s€laq 8ut.'( ueerurauad eleru 't:a8au tutltrp

JJqurns rl?p qaloradrp 8uetr tJzS:u urlzurtranad u?qnJnlasJ>l treq ledutul J?nl tp laquns

rJ?p ?ru?rnlat 'ereSau uetuttauad uertl8uruad Inlun ut)qeJlllp dtrar trg6175g61 uerr3

-8ue unqet urtlep uaSau tu?lep u??ulteuad trzp uz:rsts s{eul 'IuI uurrlas qndurattp Sued

urunSurqurcd uzruesrlelrqa4 urp sttt:otrd'uenfnr zped u?{szpu?llJq derar ue8uaq

tra8au ue;ep u"erxrlJuad l [ '9

'jr' ' l]]u: g'922 g dg;eseqas ut4

-EUEJuarIp 8wtr lado:d uentutq Intueq urtl?P qEIBp? ueun8uequrad uuenla8uad epedr:ep

9 8 I

rp lnqrsru u€wdrpued >ltfed B{ntu rp ue]?,{"qtuad q?Jrun[ .-i000.S2 dg;tsaqss qzlzpe e,{u-urnlaqas Suel -'966 991 da ;rsaqas nlrel urSau J"nl IB{s$ ur8ur:ala1 tz.lns qalo:tdruauur"l?p Ip ueredepu:d >l?[Ed EInLU rp ue:zleqruad rplrunl uederauad rtua8uaru rurq-euesrylrqa>1 uE{nl"ll)qrp 7961 ;aqruadog ST lehs n]r eped urzpq ur4trlSunlp sn:ar-ltdepuad {?fud qr[E^\ qrlunf qequzuau In]un Bqesn ,urlrdepuad

1e[ed Burprq rq'0I'IA

Ieq€I zptd reqlrp *dBp t86I/tB6I nafluq n26116961 :1efas 1e,{u[u ;en1 rp Suns-3ut1 lzfed uzzrur:auad ur8urqrua>1:a6 .:ed1ur g,541 dg :zsaqas u?t?I8uruad uz44nlunu-rttr tnqesrrl tg6l/tg6l NgdVlI {?dulru ;rn1 rp Suns8uel lefrd uezur:auad eue:ua: rryu'rellrur

1'166 1 dg .resaqas tg6I/Zg6I NfldV ru?pp lu.{uru rrnl rp Funs8url >1e[zd uerur-r:ould euerual ue8uep uzl8urpueqrp ?llfl '.red1ur

5,gg1 dg .rrsaqas Buns8url >1e[rd urzlumluzzruuauad eu:rs.rr,{Jru f'0€I dU uep:e,{1rur S,I}4 dU:zsaqcs Surseru-Eurseur zpadl uep

OdW 'r€lJrru

Z'S1g dU rrsaqas uzo;as:ad qzled ,;etrpur 9,IgZ dU trsaqas uelrdrpued rytrd

ueeuriaurd uep rJrpral Suel 're,(1ru I'tgl Z dE :zscqas leduru ;rn1 rp Buns8uel l?fed u?

-erur;auad u"I?u?luaJrp ngfi/Eg6I unq?t tutlrp ?IBru ,rur trql€let unq?l rdz:aqaq 12.{unurznl rp Suns8uel >1e[ed uzzruuauad urBueqrual.rad rlJJs tnqasJ:l IEr{l"q ur{J?s?pJJtl

'I?rsos s€lrJeprTos qolorl.radueru 1n:un Surtuad le8uesSued 'ruzqrapas dnprq elod zlupnfnu.:al ur>lzrdrrulu n]u?quau lrdrp uep IEI?rE,{s?ur ur-[tp€JI ?sel ue8uap rensas url?uas q"pur] ueredepuad:oq 3ur,{ ueSuoloE uep r88urr urredrp-uad:aq 8ur. ue8uo1o3 z:eluz urun8ueqruad urqaq urr8zqu.rcd :e8e ur>1n[n1rp e8nf 1z.4unu.rzn1 rp Suns8uey rpled uzeuzslefrqar1 nrr furduzs rq .le:18urueut ur>lzrues r:e8au urlepJaquns-Jaqrxns r:ep uzun8uzquad re.{erqureur :1ntun tzle;e,{setu ulres urr8eu urndruerualutp Suequreryaq uDl"rues ruouo{a urterSl1 :e8z uz>1eu;nduasrp url?ulcs uele ryduru;rn1 rp 3uns3ue1 l?[ed Sueprq rp uezues>1efrqr1 'tg6lltg6l uz.ru88ue unq?r u:€l?C

4e,{urur renl rp 8uns8uel l"[rd'I I '€'9

'8'IA IlJrrO urulup l?rlrtrp wdep lll uep 1y

'1 errpd:gureues4rl:d ur?Fp rp aseluas:ad erzlas rra8au uJEIsp u€"urJaued uauodruol-uauodruo4ueur:ad ur8urpuzqrad uzq8uepes '/ IA {lJ€rD rpzd reqrlrp red"p (t86ll t 86I-OL6l/6g6I)zlqaday u?p NgdV urtpp r.ra8au ur?l?p u?eurrr:uad ue8urpueq;a6 IIt u?p II

'I ElTedeU u"-tues>1e1ad zuelas Surluad:at Sucd.raquns ur4ednratu runq 1e.,{uru rJ?p l?s?Jeq Sued ueeur-r:auad ut8uep Jesaq qrqJl 8uz.{ qellnf ue+lnfunuau

"s?rlucuas r:a8au rurpp uezrurJauad

rsssrl"rr ?Izrx 'er11ade6 drrlas ruepp zi{ueuetua.r ue8uop uelSurpueqlp ?Il[ ntr €J?]uruas'6'IA

{lJ?rD uep 6'IA Ieq"J ?p?d r?qrtrp t?d?p nS6I/tg6l zBBury 926116961 1z[as r:a3auurclep u"?rrlrJJuad tre8uequaq:a4 'n II\tn 7'ZSZ dg resaqas 4z.4ulu; :ot>1as uzp urrur:euadueun;nuad led€pJet undnel?r'r ;edlur Z'6I t dU J?sJqes I",{urur J?nl rp rJa8au rll?l€p uEErIl-trauad ue4ttuarl rj?p l?s€Jaq tnqas.rat rra8au tu?l?p u?BrrjrJeuad ueTzual euerua6 rzlltu

S'tS6 , dU resaqas :pdurur ;zn1 rp ua8:u urEl?p u€Brxueuod uep:edlrur 1'699 g dg resaqas

98I

u:?

u?

NSdVU (Z

NS{V (r

s'09 '7 r

I o L

o'19

L'OZ

L .T7

9'62

8 'LZ

z '18

6 ' t9

0'8 f

t 9 c

a t 9

I , L9

6'2.1s'r

9'586'r

z 'o ts ' t

L'Ott 'z

L,OTL

n'629

r't99

z'88b

o'981

l , LL I

9'Z9r

t '€8

6'00I

+

+

9' tzg ' t rs'9s L'Er

9 'Z I7 'Zr

o' LzT 0l

8'969'9

r '992'+

n 'sEs ' t

o'906'z

b I 9 L L

L ' t s L ' r

1,196

9'069

0'8zt

I'hnf.

L,ENZ

G 186 l l t 86 r

i t86r/2861

z86r/1861

I86I/086I

o86u6L6r

III VU'IgiI

6L6v8L6r

8 L6 I / LL6 I

LL6 I /9167

9L6 l /S L6 r

I L6r/nL6r

II V.LI'I3d

'L6I/€,161

T L6 I /Z L6 I

z L6r lr L6r

IL6I /OL6I

oL6r/696r

I VII'Igd

+

+

+

+

JSBIUJSTJd qsltunfqEllunf uBrBS;u? unq"I

u")lr?uJx

( qurdnr .rur(gur urePP )

n86I/8861 - OL6lt696r 'IUIIDIIN WV'IVq NWI^IIU!IN3d

6 ' IA IAqS I

L8 I

(NfiVu)

is/s8

(NEdv)

s8/48 a8lr8 cLlzL 4Ll.L rLloL

( q8ldru r"lFw urq?p )( r8dr/ss6r - o L6r | 696r,

vJ,nsit u Nvc Nsitv r|Ivlv( tug9aN [v'Iv( NyvwrurrNfld Nv9NIcNvfiuEiIz . I l l r I l J s r S88 I

Ellt

tsz2

z

zGI

Itl Fl F

! i l <tE i

F = @

/ z> :z7

lll

F'ztF1

P3

68 I

I

e.

fi

I

ta.g

&

€

II

"E.

6 ' u

r 5

-.r s:9 ! .Etd H

6 @

7! 't =

P |.'Y F.l

, L P

Et r

H

(Nsdvu) (Nsdv)

'd6 6tr?8 as/rg rs/08 cf,l6L 6rlEL $LILL Lrlsl gLlsl stJtl +LIEL tLkL zLnr vhL oLI@

{Eted uslnq ue?uueu"A f

,;n/tulu roDlas uep r,'E***a I

nmsa.t*1 1"pp 1"r"a !

er-"S*1ryt"a I

1 rprdru rrlpur utEpp im6ri €85I - OL6v696t'IUIICXN W\rIV(I NWWIUTNqiI

5 ' I A { I J ! r D06 I

N S d V UN S d V

1e^urur runt rd

l 5

( t

1,8

z'st.9 '17

c o t

9'92

O,I, LI

9 '8 I S

8 ' r97

O, I+E

I,Z8I

o'szrn's trz'n8n'18

c > o

T L \

8 ' ' €

O , C T

L 6

I ,N9 I 'Z

r '166 rs 'z Ln' rL 'O tZ I

L '698

9'189

9'Z9S

L L C 9

0'Ebt

9 'SSZ

+

++

+

c t86 l / t86 r

t7 t86 l /z96r

786r/186r

r86 r/086r

086r/616r

III VII'Igd

6L6r/816r

SL6 I ILL6 I

LL6I/9161

9 L6 I / S L6 I

s L6unL6l

II VII'IAd

TL6I IT. L6I

IL6 I /ZL6 I

z!6urL6I

I L6I iOL6I

oL6t t696r

I VJI']iId

L L L

L ' l t .

> v c

c v t

n'6s

t ! !

8'O9

! o c

! c c

t '09I

€ ' f0 r

s'89

6 'ZS

L t v

+

+

+

+

JSEtUeSJtd qEltunIuEJUJBUB unqBI

uEIrEusy

( qeldn.r .ru,{gut u.ru;tP )

t86r/€86I - OL6l/696r '11

DNOSDNV'I vvfvd NWWIUIINIIaI

16r

O I ' I A I E q B I

Suldrues rq IuI Jlq{?rtl unqel edr:aqaq '2,{usnsnq>1 ;odrur uep :ods1t .rotlas uefiuzq-ur:rl:ed zt;as rdutunun rprd rruouol:r ue8urqrue4rad urfluap uelzfas u€Inl?lrp lnqasJal94141 dr-rcr eluresaq uerrnsa,{ua4 tnqeslel leul8uad u>13ur r>1r1ruau lepr: 8ur,{ Sur8epad

7u qzsn€uad e.nd ue8u:rp (.T.ldV) s?wqrat ;rr:odtur leuc8uad r>1flue nurz (SIdV) ?l€rurures:n;odrur pua8uad e13ue'114y1 :rlrodrur lzua8uad e13ue ?ur8lrueru fuzl;q:odurr ered r8eqrprqraq SuEl dr:rl nr>1n1e1;rqrp nlr uzeurslefrqal ruEIBq Zg6I uenrqrd urJnq lzfas n1e1-Jeq rtlnu 8ur,(:odrur 3ue:zq-3ue.rrq g4y1 dl"rzr rrrIrEuJI ueeurslefrqal qllo rqnrrSuadrpur?l ?J?tut 'ng6lltg6l unrlzl rl€lep g4p1 urerurreuad urtr:l8uruad ntl €J?trrJUrrS

'nlyrn 2'79 dg .ns:qrs uztelSururrl ur1>1nlunuaru

lnqes;al u?oJJsrad lefed ueeurrrau:d e>1eru :r,{1ru S'ZZg dU l€saqJs tg6I/Zg6t NHdVu?prp u?Iuu?f,ua.rrp Sued qrlurnl ue8urp urlSurpueqrp r:1rg :ri1ru 7'g1g d11 rzsrqrsueleurrurrrp ueo.rasJad lefed nzurur:auad ig6l/tg6l ur:e88ue unq?l urllirc1 6l /tg6lutre8Sue unqtt tu?lup rp ueo;as;:d >1r[ed neeurr:auad u,,{urrs;rq ulnd rque8uaduaLutre>1t 'tludtpqoq xel €serrr srq?q q?lal Surl g611414 u?p VWd r13uz: rurlep uerqesnrldqnlunf e{uquqruelreq n1r Surdues rq ururef;et qrqcl rrdep rdu4r.frd ur8un:rq.rad :zszpre8tqas 1e[r:d qrfr,rt qalo urlq?IJsrp 3u2.,( rrerau uBrEUaqJI -re8r urryledld 1r'rede urBuapue>lurqrad terede e:elu€ eurrschal uz>ltr{flurtrp ur>p ':pfzd rselndrueu r8uzJnSSuuuaurqnrun ?lnd t?l8uruJru ur{Bruas ue>1e ueoras:ad 1e[rd ureu:rnurd qrlunI urldr.rcqrp rrdrp?l?ul'{r?q urlzruas fur,{ ur-rusruad uep uauralrurur uetsrs 'J?saq urleuas Suei lrporurlrlrruetu 8ue.,{ ueeqrsn;ad qzlurnl elu:e13uruau utSueq uro.lesrad ryfrd uzr:ut.lauadut>1lt>13utuaru lntun Surduns rp'Er{?sn urqz:rrga1 uep rs?lsJ^ur u?wrBJI Suoropuau lnlunutn[n] relundruau 3ur-{ urrursryfrqa>1 urre>18urras uelrelSurrrp uep uelrn[ue1rp uele

n86I/t86I unqel lu?lec e8ni uttlzrl.lad l?depuetu ?slrltueurs uso:as:ad r1tftd uttu:t:auadurlelSurucd e,(edn 'urted?puad qrhd Surprq rp ureues>1eftqar1 uz8uap ueyefag

't86I17.861 5I94y ue8uap uelSurpueqrp zlq

rzllur g'Eg dg.resaqas t?{Suruaru nere :el1ru 9'I8U dU r€saqas u?I?u?rur.rrp ueledrputd

1r:[rd utttuuauad '186lltg6l unqe] uEIBC :OOO'OIZ dg ur8uap rudrurs ueredtpuad

t?I3url rp?d urryualrp Surd uas:ad E rpr[uaru uas.r:d g1 ]?saqas rJrp rrt{unJnlrp qxTJl uE-lzdepued 1e[ed qepua.rar dutr 086I unqel >p[ag lnqasrr] 696g ue8uzqua{rrd nnlr8uliuelnd ueleurndur)srp snr)l 14y94; lefed rur{ ssrs u?r€d?pued uesrdrl szte ut>l?uelrp

Surl dr.rrr ntr "r?tuaurs Z86I rftnu?f uelnq 1e[as nlelJrq r?lnu 3ue{ 'ryur r8rr uep

'uusr 'rLUBns r.rup rrrprrt Suel e3.ren1r1 ntss Intun -'000 0S0 T dg rpefulu -'000 0t8 d)l

rJ?p u?{13{3unrp q?lat dgdg Z86I unq?r LUEIBC '(dfldg) :pfed srqaq ueledzpuad srreq

uerrl8uruad rnplau q€puar uerudtpuad ueSuolo8 strz {?f?d ueqaq ue>luz8urrau u?8uap

q?lep€ rtcrrr.u utp Irp? qrqET Surd 1e[ed urlnSunruad tIBr? a>l Bqrsn n]?s q?lBS

'r?tuJr{rp ledep esr,tap uezun€8uad rz8z u?{pns{?rup ?rueln:al rur ueeueslelrq-a;,1 'rra8au ftnl a{ lelouaq/uzuzlefrad qerl dtrras tuul€p 8u"ro drrlas >1nrun n{?lrf,q sr]E

c o I

u?tn5unuad ue8uap ue)treirp 8,sz A ueetle4arJ >Jefed uprn€unurd ureursryfiqa>J rnplauntt ?p?d tuBI?C Suzrnq.ral 8ue.{ u:pr,rrp ue:edequrad {nrun UCgd urSuorod uep ueo:as;adrp[rd ur8uorod {n]urq urel?p lcfed uz;e88uolel ueq?qu?t u?>luaqrp ,url8uequra4rp n1-rad8ur.{ qr:aep rp rs?>lolrrq mte r?saq Bur,{:ods1a usra.ap uellscq8uetu ledep Bued uezfzsn.ladeped:1 uep .rusaq Suzd qeyrunf tuelep zf;a1 uereduase:1 senprdruaur tedrp Burl 51qry4undneu.r y1i4 e18urr tutJrp urrqesnrad upzdel 1961 rJun.tqJd uelnq >lelas n]r e:etuaur-oS IEPOuI .tesed tnplctu lele:r,{seru qalo rseSqqo uerlaquad selr ue{r[ed:ad urur8ur-ra1Suetuot urnluaral u€{ren1a) p q?l)l Ig6I rffnu?f uelnq u?lep ?\?ru ,ueun€uzquad uzlzplurle:e,(seur rsedrsrl.,"d utlle4SurrSuoropuaur eunS rlzqrd urel lc .u.pr^rp uzqalolad szlt4z[zd ueue8u':1 ur{rr'qrp ,rduuecuaduad :esaq:aduraru Bur,{ ersauopul leuorseu rqusn8uadt;zd rprdal 096I unqBr 1e[os eleur ,ue?un1rd ?qesn ru?lrp leuorscu lepotu rszdrsu:rdurp ueur:ad uerllrlSuruaru rlrqJI :lntun B{s?I ?l.rJs seu?q?J .otrsod:rp ueuedrurs selrurri(e:1ar1 r1z[u d undneu.r yqg4 tn8unuaru lrplt I l,6I unqrl ryfrs urzl ?r?]us p1sr3 uz:r8-8uo1aq ruBuq.raq uz{rJJquJtu rl?Jet r{?tur;JulJd,Ju{npold Fue,i rsrtsa,rur urp n4trc,{s"*ut8unqe: u?-rFu"s{lrlJur rluun 114z:edseu ueqe:rr8a4 Bur[unuar-u rl8ur.r u'rpg .:e:1t:edszru

ts?tsanur uep ur8unqel ur8uzqrual:ad Buo:opuau rqzsn ur8uap IeuJsrp drlrt ,urul_uruI uepuuelz4a>1 )trFd'(UOgd) {rp{o.r uep uapr,,tp,t8unq srrr 1r[ed uezurr.rau:d r:ep r:rp::l Fuz,{'3uns3ur1 qr[rd uw1-urz1 ueruruaued ue1]rl8uruau e Aedn yg6r.1996l unqet rrrrl?q

':e,i1ru: p,1g dg :es::qas u?Ir?u)I ledtprot'qB6I/ZB6I pg4y ur8uap uelSurpueqrp e1[Bue,{.:elpu 9.6g1 d1 qzpunl:rq uEIBU?]urrr[.,epadl uzturrrauad tg6t/tS6t unqrt ttIepq ueunSueq uep q€uul pnl rzpuTrmas rrlru ue8uzq-rua>1:ad ue8uap r?nses u?Wu?sl?lrp rnqJsJJt durl uzrensaluag €g6I nrrIA{Er unq?t uEI?pn{Elreq relnur 8ue,{'durt uerenseduad u?I?perp qzlar ueztol:ad toqas Bpadl {ntun snsnq)'1efed qrfe,n l?senlrp n?l? rTl.urp SueX s?nl ru?pp rpaqraq rdela1 rues r.{ursrpuol 8ur,ItBJ?p r{BU?t uup qe.t\€s qeu?t ellllu€ cir:er ueep:qrued u?I?p€rp eflnf ,ureBer;s uzp sr1ry.rclqroal Surl uelnSunu:d r.ttr urldetatrp urrlas ueeslporJ Jotlrs rpodl setv .?,iuuedrJEtuJd

tuJlsrs uep rl?u?t rs?{rJrs?ll ueuueq:;paduad ?q?sn_Eq€sn u€{n)Flrp qzlal eluurtn-Bunru-ad ut>lqtpnruau rtJJs Et?Jau mp JrpE rlrqal Suri ueurqaqurad uereses rcdrruaru rlntunnr! Suldues rC (l?rr?p uzunfueqcuad urirr8a4 uu8uap us{lr?{rp dztat gg611Eg61 un,qeture1?p (Bpadl) qe:aep urun8urquod uernr rrrtniunued uep ursenl:ad ueeueslefrqry

'JI-{pu g'197 dy rcsaqas u?{Eu?ruarrp tg6llfg6INgdvd UBI?p urq8uepas nllu tr,gg9 dg :rsaqas ueleueJuJtrp g4q1 uzturrauadtg6I/eB6I NgdV urEIEq rylied q1[en q:1o :edzqrp sn.nq rlureuaqas 8uetr lefed qelu:ntIl?qapuanr tedrp OdW rnplau ryled u??urrJJuad rrSe ue4eqesnrp n1e1as r3Surqas ueo;as:adqe[ed uep u?]ed?pued rlefed uznlnqepu:d ue.re.{uqurad gulepe r.{u;zsrp rped g6i,1 rnplaru{E["d u?€rrlJauad eua:e4 qelo u?oJasJad lefed uep uer€d?purd :1rfrd ueruueuad urelepu?{r?ual r-rep sedal:at {?pu ESnf lul oilw 'nalsrs rnFleur rylzd uorr.ur:auad u?l3{Surued rul

f6 r

rp {olod u??ueslrftqr{ nl?s r.l?lcs rr8?qes ue{lnfu?lrp d?le] qzmaur t?Jrslaq Suel rsrunsuo:1rlod ueleueu: eqesn rpzdarl u?{qer?rp 8ur,{ urpnluad IEf?d duer ureuesryfrqay urlnfr.luup ueunuauad lrstq ?tJas Suequer ulsnpur [rs?q Sur.rrq-3ue.mq 'r;tsnpur uznpadel ltuunn{?q u?q?q-u"rleq 'ru?/$eq/rwqEU

Irs?q'ueu?{"ut urqzq n:adas 3ur:eq sruaf re8eq.raq rprda:1uBIBurIrp q?puer qrqel 3ur,{ dr.re,1 rur l?"s ?33urq n1"[i]q qrseru Suel 'uasrad

67 uepuas:ad6y 'ursJed S'Z 'uesred S

'nas;ad g '7 'uas;ad y 'uasrod g rpefuaLu qeqnrp q?le l uJs lad

97 uep u::rs:;d 61 'uas:rd g 'uastad

0 tltlu" rs?rJr^Jaq elnuras Surl ueyrnfuad >1efed drrea-zludrret ueun:nuad z1:asaq rraBcu rx€l?p Irseq esef uep Suereq u?8uolo88ued srl? Ipqrua{uznefuruad utlnl€lrp qapt 6L6I 1.rdy uepq rlzfas rur ue8unqnq ur€l?C q?rrrrl rruouo{eue8uolo8 eq?sn8ued uendueureq ur4telSuruau euas zsef uzp Sue.rzq rnleu:d ue8uolo8ueledepurd t€I8url r€p uendrurual urSuap rrnsas qrq:1 urpnfued :1r[rd uruzqaquad.re8e uelqererp e8n['ere8au ueeuu:auad u:r1lr18urueru r1n1un Surdrues rp nrrr.{ uz>lrnfuBlrpsnrat ualp rur

"urelcs urrlnplrp flurl urlznfuad Wfrd 8u?prq rp uceuzs>1e[rqay

. I I ' I A

IrqEI ?p?d lcqr p rtdEp n86I/tB6I unqer e88urq OL6I/6961 unqel 4zfas 1z{urur :rn1

rp 3uns3ut1 IBpn {?fud uetruuauad ue8ueqrua4:a4 ntryttt g'gg7'7 d11 ;zsaqas ual?u?ruarrp

Suns8uzl rleprr ryltd urrurr.lauad ng6lltg6l u?r?33u? unq€l tu"l?p uel8ucpas .rr,{1rur

7'ISZ Z dE lesJqJs uclrurJua:rp 3uns3ur1 l?prr l?f"d uzeuuauad tg6IlZB6l u?Jt88ue

unq?t urel?(l e.,(uunqel derlas 1t>18uruaru snral Eued ut8uuqruel:ad utrplnfunuaru '3uns8ue1

ryprr rlefed urel-ur?l u€p rodslr {?f?d'{nseuI rrq'relnJ 'lodur urpnfuad ryf"d 'uepnf

-uad 4z[ed r]Ep rrrprel Sued 11e,4urur :zn1 rp) Suns8uzl leprr lzfed r:zp rrz8au uezrurrauad'OL6y/696I unq?t I ellad leimt qrfag e8rrq setrTrqer ut{deluerrau elras rn8eu ru?l€p

rp rslnpo;drp dnlnr urp ledrp qrpns 3ue,{ ntuat.lat fluerrq drpzrl.lal rs{atord u?lrraque r'ua8au u:elep rslnpord ur8uequa4:ad 8uo:opu:ru 'qr,rrraur 1e,11s13q 8trz.,( rsurnsuorl zlod ur1-auaur 'e[:a1 u?tzduasa{ srnpadruau tzd?p 8uB.{ ruq4r ue4etdnuau Inlun tlnd utlqtrerp

Surdruzs rp 'uzun8uequ:tl rfrq uz>1n1.radrp Surd ruzp undrurq8uaru 4n1un uerlquetp dera*

,g6l/Eg6I ucreSSue unqel ru€pp Suns8uel l?prt {"f?d Sueprq rp ueruzs:12frqay

Suns8uel lupn 1ul, a' Z' t ' t ' g

. '8611286I Nf l i IV

ue8uap ue:18urpu?qlp zlq nlyLu g'71dg:rsaqas 1r>18uruaru rtJeraq 8u?l r?dltu S'StI du

ffsaqas u?>l?u?ru rrr.p tg6IltB6I unr{Bt ru?l?p Suns8ueJ l?fud urul-ulel u?"txlreuad €86Iungrr uzede4al 4efrd ut8unrrq;ed >1nrun n>p1;aq relnru Suzd'uas:ad ntes lp€luaur u?{{I?ulp

gzlar yru;ad EturT elnuas 3ut.{ ute,{r1a1 1t[ed dr:za l?Ier€ds?tu uBIIp?a{ ?szr u?3uep

r?nsrs url?uas rSSurqas'reder;;t rrd?p q?puJr u?$depuJdJJq 3ue.{ ue8uolo8 u?p 6BuIl

uer?dtpuadJaq Sutd ue3uoyo8 urtuc utunSuequred ueqoq wete:aurad utJ?s?s J?8t "8nf'urede1a1

1e[ed ueeur:aued uelteq8utuotu lnlun ue{pilsletulp ul?les u"rdtpued IEfud

n6r

N S e V UN 8 { V

lEArlE.rsnl ld

(G(z( t

9 ,1

8'92

9'S

8'tz

o'82

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-l-

I , LT,

+'9 Lt

6'n6

8'00€

8 ' IO f

, '882'Z

e'vz'z6 ,5 LL ' I

0 ' I89' , I

z'ogt'l

l 'gLO r

9'088

o'szL5'0t9

c'lLn

Qla6ut86rp E86r/7861

286v186r

t86v086r

086rl6L6r

III VII'IAII

6L6r/8161

8L6I/LL6I

LL6TI9L6I

9 L6v S L6r

9L6r/rL6l

II VU'ISA

nL6vf.L6r

t L6rlzL6l

7.161/rL6l

I L6I/OL6I

oL6u696r

I VII'Igd

s'zzn'nr'nto'+1t '92

6'89

7 '9 r

9'9

t '9t

6 'L6 l

s '99r

s'f8I

z'99

o'66

+

+

r t > I

6'O€

6'rr8'Ln

T,S LE

z'zzzT,I6T

N.6LT

9 . I € I

esgluJsJed q?Iun[qqurnf ueruSlluu unqel

u€ { r "u r I

( ry1dn.r rtdgru urqep )n86r/ t86t - o L6I/ 696r'11 CNOS9NV'I XV(IIJ, XVIVd NWhtIUiINitar

I I ' I A I E q ? J

s6r

r-usnpur usfuequaljad Suoropuaru u?P ?ulquauJ l"dEp 8uE'{ uI[lI u?IEldIJUJtu {nlun

?rlrttnJer 'uu1rz13uttrp utp uzlrnlut1p utle zdu.tzstp eped :odur ueltnlued lzftd utp

lns?ur "aq Sutprq rp u?I?u?sl?ltP utp ue:ldtrarrp qelar Sutd uerutslcltqar1 rzSzq:ag

tg6I /Zg6I NgdV tutltp uepnfuad 1z[u d ueuut:auad eurcuar

rpedurp r88urr qrqal .rtdlru p'Etr dg rr:t.raq 3u1.,{ -rt,(1ru I'1,8t dE l€srqas u?l?utf,ulrlp

uelenluad >1tfcd utttut.rauad 't86IlE86I uur:88ue unqt] ulll?G 1e[zd qrfzlr r:td ueqnteda4

urp uqdrsrp uulttq8utuaru rrdep urldz:eqrp 8ue,{ utrlefedrad Buzprq urc1?P u?nlualal

-u?nlurttl uzlrefttr:ur qrqal ueSuap T?q qlqal Suzd ueltled-rad rutl1r utletdtruau Inlun

u?>lpnsl?Lulp tut uttutlsltltqay ue4:ttd:ad Sueprq rp Ist]lslurtuPe tslues-ts>1ues Sueltt:l

ueeues>12lrqal uewu;ndruasrp uSnf 'uepnfuad r1e[ed drrrr uen?furuad Surdurns rq elnutas

uenfnt uz8uap t8el rcnsas I?Ptt uBIIlsqIP Sutd tprsqns EI?tu tuntun utlnlSue utp ;rrlnpord

8ue.t uerrr8al-utter8al 4nrun u?Inq J?los JeI?q ueq?q I?{"lu)tx Suzd:oloru;oq uEEJEpuaI

-uB?J€puJ{ ueeun€8uad tdu.resaq utleuas uu8uaq 'urnun uelnriSne rrrp ;rtlnpo:d 8ue"{

urlzr8a:1-uettt8el Intun ?tulllrusl reledrp :e1os tmqtq ur8uequlued ?pedal uslJllstplp

tnqasJal Iplsqns ueuaqurad u?p Jusaq dnrlnc Sued lplsqns uz>llJf,quleu qls?tu qrlulJJuled

'r3los J"I?q uegzq tfl:tq urdetauotl ruel?p ?aq3q Inq?lJ{lp tuadog 'ucs:ad g6 uep uas:ad

6g rpz[u:tu Sutsetu-Sutsttu eduutpnlued leftd dutr eSSurqas 'u:snd g1 tts:q:s uulenlued

>pfed urqzqruzr u"IBuelIP l?los lel?q urqtq ueltunSSuaur 8ue'( uo8ta'l uotttlsTutp:s

uep (daat) tun8eq;as u??J?puJ{ s?l? Elsul lnqesrel u?llu?s{tftq:1 e'{un>1t1t:q ulnlaqJS uE

-qr.rafuad z8:eq rrtp uas.lad 0Z l€seqas utlznluad :1efrd dl-rer u?I?(IaIIp 'l lrai IJnr]

'IquroJ

'uen l r : r t1 :p 'dn 4rr t l r r : rdas 1 eSetu uce.repLta>1 stua[ 4ntun uz>13ur i ras 'u :s ' rad g1 f fsJqJs ur

1znfuad ltfed dt:tl uulzur4tp Zt6I rrqor{O E7 1elas uelnqeltp eduutqe:a"(uad 3uz'4 (dcof)

runSrq::s uEertpu)I uep uo8em uoll?ls/uep)s stuaf;r;os J?IEq uEqBq ue8u:p 'totolu:'rq uezt

-?pua>l Intun E{Eru 'lnqas:al uztuzs>1tftqa1 utlJestprag 'UBIYI?uIp I{EIar J?los l?)ieq urq?q

uerPunSSu:u fut.{ (urzpurzl utp dn lrrd; 1 uBetu uzp d:a['uoBe'{ uollsls/uEPrs stual 'tol

-ouJoq u?tJepual szte utlenluad rlzled duzr ?IE{x uIBI-ulEI u?p Iqu]o) 'dn rlrrd 'd:af'uo8rru'

uon"tslu"prs ue?JnpueI stual 4ntun utBI ?J?lu? ntte.{ :t1os a1 urntura;d IJ€P Jo]ouJeq u??J

-€puJI l?I?q utqtq ueeunSSuad rnqeqn:ed edutpr tselt8ucur Inlun nlt ?leluf,tuas

'utqcurnrad Suzprq rp t,{usnsnql le'(1zl uttlalqe[as:1 ul1:elSutuoru >1ntur'

ue>lpnslturrp 8uz,{ etnf0'S d6 rptfuaur zrnl 9'7 dg rrzp ueI{I€uIP rIEIal OiII I urp uepnlued

lefzd ueleualrp Sued qelnur qtu:n: utpnfuadTue8uo:oqur:d e(uqltflnq q?putlel selrlq

9961 snrsn€y ur lnq lu fas z lnd uer l ru :g ut8ued lo t les qns E^usnsnql ut tuntrad;ot1as

rp urunSuzqrued Buefunuau uzp tele:tdseur uul?qJs){ uelte{Suluaur lr11un u?IPnSIBUIP

Surstru-Sutseru iur uueuts4tftqay l{BlulJeued epeda>1 erctuz:ad Sut8eped qJIo uEln}PTIP

8ue,( seurrg uou lndnd ueqt:a,(uad s?13 uep IBuolslp?ll uel?qo-l"qo stl? UIEI BJ€lu? u?I

-rJoqrp q€lrr uzltnfuad leled ueseqaqrued u"tuzsltfiqal nrr tped rrel?C tfiaaul tsunsuol

Surrzq sete r88urr qrqel Sutd qzfed dtrel uecua8uad ue8uap nlrel 'uelanfu:d ryfed Sutptq

96r

-I?ulrp 8u€d 'todur Suzprq rp ue)q?d u?€u?s{lll?trlJl u??ulnduaduad Bueluar uentuala>1utrl:tnla8uaru qElat q?turJauad Zg6T rJ"nu?[ g] Ir8tu€l eped r4eur Zg6I u?nu?[ gI r'jflBur,'I oN q?lnleruad ur;ntsJJd 8uefunuaul e>J8uer trapp n]r u?guap uelzfcg .:odrur undnztu.todsrla >1zq ueuJnlop sn.rt rdu;rrur1 urrueluau e1:as uraqrd trredr ueldu-re.r1a1 ue1er1-Suruad uz8uap urEI ?r€tue nlr?l urdnpunladuad ue8uzln58ueuacl eqrsn drpzr.J::1 uertr,lradu?IrJequ)ur drtat qzlur.r:urc4 eleru ,durr uz.lue8uad ureursltfrqa>1 Furdruzs rg

'2.{uumuzs4eladru"l?p u?q?pnurq uep urlrdata>1 urtuefuaur qrq:J e88urqas rrur.rad:el qrqal Buz,{ rodsl:lundneu rodul lreq Suz.ltq uzdr:zluad uJlsrs nlens ntred (Nllf) atnt?lJuauoN IrJunoJuor:e:adoo3 srrrolsn] ruatsrs uzSuap (NJg) JJnlelJurtl{oN JJTTRJ sfJssnJfl uE{JssupJaqSuzd uedtrztuod rualsts t1uz88uau q?l)t q?tuprruad Ig6I rr?nu?[ 1zlas eleru ,:odu_rr'uep.rodsla Surprq rp ueSurqruarl:ad edulrsad urleur:s ur8uap urflunqnqas ntr ?Jrtuf,ueS

'uas.rad 97:eseqos:odurr uelenfuad IEfrd us{€ur{rp urp uasrad 0Z Jmeqrs {ns?ru

eoq dtret u?Ieuo)llp qElrr Iul u?€jEpual srual se]r zg6I raqruasac rlet:g ,que,r dJa,rrraplr?lue lrqou sruaf rotouraq ueeJrpuel sele .rodur uepnluad 4e[ed uep Inwrrr peq ue-ueqaqruad tlequral ntfutuau qelal ?8nf q?rur.ratuad rur ue8unqnq u?l?q .rpzqrJd uee.repualepedal qe;zBuaru urqal r{rJat elelurcl l€rsreuol urlrr8a4 lnrun uzry:r1.radrp eJnu:as BurdtnqesJat u?€lzpual sruaIzpzduep uzeun€Buad E^\q?q qrlepe lnqasre: duzl ue4eual ur8ueq-tun:ed.lesrq uas:ad 61 uzp uas;td 0Z nsJqls durl ueleua4rp dorp;eq deof r8eq uel8urp-as s?^u€)t derc ue?uap deaf r8zq uas.r;d gJ rrs:qas fursru_Burseru ;odu:r uelenfuod lefedu?p Ins?ur eaq drrrt ue{€ue>lrp Zg6I raqursrq ryfas qy3 dael:odrur depeq.ral

.z{nqJol urlelelurp qrserl Jeporx uelxeueuJd q6gq; scrr.ror.rd epls re4e?tnrnuaru SueX el€sr,r\ qrra?p-q?Je?p rp uDIEp?rp utqz Bued Jrtor{_lrtoq rselrlrq?q:r m1?/uEputsznl:ad 'n;zq ueun8uzqurad lnrun snsnq{ u?>Urrqrp r.,{uzg uzp rle{ nlrs n1e1:aq rlueqtnqosJat s?trlrs?J urr;aquad rderal uzle ,qeraep rdrraqaq Ip ?lesllr{u?d r;rsnpur 3uz[unuaru{uun u?Ipns{eurp rur ue?u?sl?ftq.X .fg6f

1r.rdy uelnq lefas uelnfrrp Furd leporu uz-ureueuad ueuoqoru:ad r8eq nlrcl ,8ursv

l?pol{ u?ru?U"ue,1 uep l.re8r,1{ .rpq 1"po11 u"-ru-eua4 Suepun-8uzpu1 r13ur: ruepp rlrsrmrred Suaprq rp :odul uzpnfuad 1e[ed uep 4nsrruBaq s?lrTrsEJ u"Irrlqrp elnd qelar e.{urnfirlag rra8au urupp rp rsnq u"lr{?rad u€p rolorxroquE?lrpual uauodurol u?tenqluad rlnrun rpef uauodulol qns uzp rpef qe8uatas uauodruo>1qns'nl?q uerl"q u?Ins?ued szre rodurr uryenluad ryfrd urp InsEU Eaq ue#zqas uesrq-aquad rdn.raq ueue8ur.larl u"Irraqulaur rIBJel q?luuaurd 096I IIrdV urJnq >1efa5 ,qz,uaru

8uo1o8.rar Surd Suerrq-Suerzq rodur uep ua8au urBlzp rp rslnpo:drp ted?p qepns Bu?d3ue:eq-3ue.rrq depeq.rar uB{€ua{rp r33urr qrqal dlrzr ue48uepas ,qzpuc: qrqal Bued lnszru?eq du?t urlzuaryp ppotu 8uz;rq uep 8uo1ouad7n1eq u?r{Bq :odurr depeq.r:r Bl?trr ruru?Bunqnq tu?l?q u?rruouo4arad urepp ntualrel Islnpord rol>1as-.rolqas uzp l.re8au urelep

L6r

' t861/286I NgdY urEI"P r?{nf, u?EuIlreuao

q?lunf ?pedu"p lzsaq qlqrl ra(lrw 5'69 dg rue;aq Sued redpu 6'289 du r€s)qas u?r{

-?rr?Juarrp rerlnr ueeurr:auad ng6rlt16l uetzflBuz unq?l u?pc eduunqtl derlas le{Sutuau

nplas ueButlns loqo{1" lelnr uzp rlq I?lnJ'e1nf rrlne IJ€p l?s?l)q e.{uqlqalas ueP 'noleqtrrer

r?InJ u?ctfilreued r.rep lzse:aq :rsaq uet8eqas 8uetr relnr ueeurlrauad rs"sq"eU

'run1e88urr; nlepaq dztat 'II-SH u"P 'I-SH 'll-SHS 'I-SHS

suef 1n1un Surseru-Sutseur pturn>1 :ad iOSS t€ dU uep l?lulnl Jld -'OOL'bt dg '1erutnr1

rod r0S8 t€ da 'prurn>1 lad r0O0'St dU nrre,( 1861 llldv uclnq 1c[as tln8 re>1nr rzszp z3rcq

ntr Er"turulas :attt ;ad JgI € dU tpzluaru ::i1 rad -'082 dg rrtp rtq IDInr lu8unuaur {nlun

.rzsrp z8;e q lJ"qut{ u?Ircnst,{uau qelal qBlulJaulad e86I IIJdV 11efrguel ryfas rul ue8unqnq

tu?["C ue8ullns IoqoII€ IBIn] uEP rlq I?{nJ'u1n5 te>1nr lnSumuru ru"leP rzsep z8req uzttns

-aduad uelnlelatu ?3nI qelulJauJd 'ftIequrJl te4n: dr:el trzeuzslz[rqa1 Sutdues rq

'utrd z8:eq rrzp uas.rad g1 tpefuau uasrad g1 r:ep nrrer{ zlutzlnl r.rzp uut8rqas elnd

u?{s"qeqlp qulat 'tlrt{ reped eqesn uelzdruaru t8n[ 8uz,{ ueluJul {?qurtl{ laruSts eqzsn

ruuzqrueur qBut: ruelep ntt Sutdurss lq Suzreq Eln[ 0S Ilsp 8uern1 uep Suzrtq trnl gg

rJ"p qrqel'Suereq ern[6g1 sele IP ?luunqclas Is{npold u?8uep ueeqesnrad depzq;at Sutszur

-Surseu ue>1eue1lp s?le Ip lnqasral l?{nf, drrzl-dtltl etruunleqag Buu:n>1 ntlt Sutltq ernl

00I unq"res edurs>1npo:d Sued uteqesruad eped ueleuarlp IfllnJ ?lrd t8req t:ep uasrad 51

rrln: duet ue4Sutpas 'ttrlnr tlrd t8;rq uep uasrad 0Z lelnr dt:et ueleuallp unqelas Suelzq

?ln[0S/ uzp ernf96l e:rlue eluts>1npo;d 3uz,{ 'ra>1nr 31Id E8req uup uas;ad 97 rzlnr duet

u?I"ue{rp unqetas Sueteq e:nl OSL lt?p qlq)l efurslnpo;d SueI (fyS) ue8uel 1:rar1 ta;e8rs

ueeqesnrad dtpeq.rar e,raqeq ue>lderaurul tIEIal rut uteuesltltqay t86I larew 16 1z33uer

ue8uap rz dtues rft1 Fuefued:adrp q?ltl Z86I pdy 1 1e33utt >1e[as neleqruar IIs?t{ Iz{n)

uer8rqas uzstqaqurad uttues>1eftqa:1 nlrz-{ n:iz1.raq IuI ?ur?lJs 8ue.{ rr'r:das duzl ureues>1ef

-rqa1 uz4rnfutlaru n1:ad Suepuedrp qls?u nll ?uJ]?{ qelo ?dlel lspzd tz;tslaq Sutd eqtsn

ror>1as uzq3utqullradulau delal q?lulreu3d unureu 'uel8uequr:{Ip lnlun nlrod Sutpuedrp

qls?u n?{?qlllal te4nc e'4usnsnq>1 I?{nJ Jotlas tp z;e8eu uezun;auad undr1sa141

':f.f,pt:6'967 dg urp.led|u:0'8r9 dU rtsaqas Sutsuur-8uls?ul u?I€u€3ualrp :odtut Uzpnfuad

1u[ed uep InsrJr EJq tlep e:e8au uueutlauad t86llt86l usruSSuz unqel ul?lup uelSuepas

;efgu o'96g dg uep.rer{1lur 6'Zt9 du :tsaqes Sutseur-Sulsellr u?{?uBJUeJtp .todurr uzpnfuad

qzfrd up {nsBuI ?eq ueeurt.rauad t86ttZ86I NgdV tlrEIs(I Jodw JolI)s IJEp [?s?Jeq

8uu,{ ueeut:auad uzl?druaul 'todurt uepnfuad rlzfed uep Ins?u €5q ueztrllJaued

'uBIUlaIll ru?s ml? u?lnq nl"s nr{e^\ ?>l8u€f ru?1ep Sursz ttnlen' esrnq eptd

rpef:a1 Suel srn>1 Ete:-EreJJBsEp sel? ueuropedraq ueSuap qnseur Baq u?Sunllqled J?s?P I?lIu

uerrnsa.{uad llre.{ qnsuu eaq ut8unrrq:ad ftsep IsIIu Sueluot uenluala{ n:filreq qzlar Z86I

rJ?nJqed uulnq lefag Sutreq urp uJuu>lop snre uertllr?lol uu{l€ISutuJtu Inlun u?>lpns

86r

nlel)s Sued ?rsauopul q?luJu.r W,{uru rodsla BBrEq ?uere{ uz>lqeqrslP e8nI lnqasral ludutu

uro.ras.rad >1e[zd uezrut:auad uelel8uruad nlt Sutduzs lC q?ru)ul l?dutru :odsrla qt;unI utp

rslnpo:d qelurnl ue1rcua4 u?8uap Irn) Ip u?IPnuJI Sutl trunp qtluaru 4zdulu.r uetlutru.lad

zpzdrnp ue1z13uru:d-utttlSuruad utlqtqasrp Sutd ?Auunq?l dettas :tsaq dnlnr Sutd

urtrqSuruad turep8uaur ?s?ltu?uJs 1z.{utru ueo:as:ad :1eled ueer-rlr:auad tstsqzaS

1e(urur roqas rr€p uuerull;ued't I 't 9

':zlpru tr'gtr dgresaqas u?IeueJu::rp 3uns8ut1 ltprt lefu d ult[-ul"l u?zttr]aued t86I/t86I ue:e88ut unqtl

uzyzq r:a8au urepp rslnpo.rd lstq qr>i8ua: rflew efzl ue8uap zduut8unqnq ru?lzP (CnN)

BSep trun rse:ado1 ueturqurad c:18utr urelep ut>lpnsltuttp rur urtutsqelrqe; t.{urequal

datl:SZ dg resaqas runrlln Itratau eaq u"{euallp ut{ul?lau'pu.r:ad nlus JBsJqJs ltpJr:l

reJalf,u ?aq ue{Eutllp qupn nrrrl 'qa48ua: e8etu etet u€8uap €iuu?Sunqnq u"J?p uel

-r.raqrp 8ur,t rrpa.rl uztraqruad lrInq Epuer sel? I?retttu eaq urqeqruad uBInWlp tryIel 086I

lar"W u?lnq ueleq :e[tr* qrqal Sutl tz{8ult eI l?la]aur ?Jq ril.lel uettnsaduad {uutq ruelep

urBI rlBlus uB{Euesl€pp Suns8utl lepn 1e[ed urtlurel Sutptq rp uztuzsle[rqa;

':r,(1ur 1'gg d6 .nsaqas

u?l"uaf,uarrp :ods1a rirfed uttruuauaC jg617g961 uere8Sut unq?t Lu€lE( t86T/t86I unq?l

ru?l?p trcq?qru€r.rodsle ltfed utp rods>1; 1z[ed ueru:t.l:uad ?uerua.I depeq:ar qnre8ucd;;q

3uns3ue1 u?{B rnqasrer utcwsrp[rqa1 tz8eqrag uasrad 1ou :tsaqas rprfuaur edupszqlszq

urp lr,{{?s tdtla>1 >12,{uru ;odsp 1e[ed dt:zr elu;esaq uelurunuaul qEPl Z86I;aqruadolqg1 p88uer rpfas qtiur.latua; 't::3au rznl rp edulseqlstq u?P ll^les zde1a1 1t.{utru ue:estd

uequrqzt:adurlur e::as :ods>p Suoropuau: t13uz: urlep eBnI utr>1Itu311 u?{uBI{?]Jadrp dela1

qrs?LU rur ltzs z88urq 3ue,(;ods1e rltpotuol edt.taqaq set€ u€q"qutl 'rodsla >pfzd utp tods>1a

4efed dr.rr1 ursndzqfluad uz{I{Eq u?p ueuunuad ualsu?s{?llp rIEIal nlr ue8uap utpfe5':ods4a uzterlSutuad eqesn rtqruuq8uatu lepll ue.>l"utllp Butd uqn8und u8Burqas zdn:

u?r{rurapas qnduarrp I{EIal u?r{equrtl .rods>1a ryftd uep;ods1a lefed dr.rer uetues>1eftqa>1

rnq?taqrp rr.radag :ods>1a >1efzd umurr:aucd eduunrnuau utlqtqaduaru qular z.{uuer4r8 tpzd

lnqos.rat .lodsqa lzllu utunJnuad 4edunu :en1 rp Suertq-Sutreq :ods1a reltu zluun;nuau

uellrqrle8uaru edutnfuelas 3ue,4 z^rdo4 u?p ePBI 'rdol 'lJJ?{ tu:das utruel.lsd llsBq ?ru

-EtnJ)t ?rsouopul rods>p rlrpotuol tnuras rrdureq epedlrzp cBreq e,(uunrnuaur snJel ut{qeq

-alueur qelar rur 1eg Sueqrual:aq z.m8au-e.rc3au IJEp q?lurllr ueq?q-ueq?q qcqur:d e:e8au

uz4edn:aur 3uz,{ u:snput eltflau-trtSau IJ?p ?{usnsnq{ IEuoIsBuJalul uz.reszd tp ueelutur:ed

rlu8ue:n1laq uelteqtle8uaur r{"lal lul JII{:1E-JII{>1? ?IunP tsasar rzqlle re8eqas nsal Sued

erunp u?rglouole:ad rnqelalrp eueurreSeqe5 :ods>1a aun10n u?P 1gIIS uzSuequaryad qe10

rqmr8uadrp te8ues utp :ledutru renl Ip trtpotuo{ rodsrle utterSarl lJ?P lgstleq Sutd ert8au

uetruuauad ueledn.raut (Igd) u?qEqucr :ods1a qzled uep rodsla ipled uetrur.Irua4

66r

uentu?q uup JE1.;lrrLr g'gtL'Z dg rtsrqas ladord uentuzq IJ?p IJIprel 3ue.4 .re.{pur 8'IbL'Z dE

rrseqrs uel?u?ruarp tg6llt96l ue:t88ue unqel ur?lep utunSutqurad u?BIuIJJu3d

'23:zq rstsqrqrrs t13uz: urtyep uu8utd ueqtq rodurt

rlusnsnqrl uzt{rrquad r8zq urqtqruet €u?p ioquns rz8eqas uuad:aq ruer8o:d uentuzq uerl

-Suepag rluurrl eur;rse.rd u"p ?u?:,uJJaq e3:tn1a1 'utrlrprpuad 'utrtzSued '1t:1s11 'rse>ltuntu

-o4a1ar Surprq ultl errrue tlndtlaur 'n:zq qado.rd->1ado:d utun8uequ:ad undntu Is?llJIqtqaJ

rrdrrqruaur >1n:un reledrp qelat >1a,{o:d ulnlueq tduueeueslzlad ruepp I( t??Juturaq

Sued lrrlnpo:d 1af o.rd-4a,{o.rd 4ntun ueleun€rp uep urlSumu uatslloas rt8t u€I?q"snIP

asruu?uas lnqas;:t t:e8au Jtnl uentu?q uuep nzeunSSua6 'rue.r3o.td uentueq uzp >1ado:d

urnluzq nlrzd ue8uolo8 tnp rpefuatu ue>lzpaqlp l?d?p elulnruaq lnJnuaru Sutd 't.ra8au rznl

urnlu?q €u?ll rJrp IrsEJeq Suer( uteutt:auad ueledn:aur uzun6urqruad ueeulleu)d

ueuniuzqurad u"?rxuauad 'z'e 9

'gI'lA IeqEI EpBd rzqrlrp rtdep t86I /t86I-O L6l /6961 ur\qat

urelep lefed u?Inq ue?rulreuJd ue8uequral:a6 uarueuedcp-uou e.re8au t8zquralTuaualredap

qolo u?I?u?slrlrp flutd vduue;o:e.{uad uest,nt8uad utlerlSuruad urp Ist{IJIsualuI ?qzsn

uBIn{BTJur snJat q€tuIJJulad '1e[ed uelnq uez rut:auad uelltq8utuaru t13ue: urzleq zduuz:1

-r;rryadruaru {nlun r?Ins 1e3z e4rru ueuunreuad srual zr{urydueq tpedal reqlaur undnzlertr

unqrt dt[os ueterlFutuad tutle6uetu eluurntun zprd 1t[td u?{nq u€?tulJeued tduue8ueq

-ruaq:ad ureltp l1l t86I/Z86l Ngilv ru?l?p zdututluat ueSucp uelSurpuzqlp e1q r33urr

qrqal re.{yrur 9'60I dU rr.rzraq fluzl -rtdlui 6'795 d6;tsaqes uel?u?ruarlP 4t[td uelnq uezu-r

-r.rauad trg617g961 ut:e88ur unqrl Lx"l€C -z{ute8tq:s UteI u"P ?puaP-cpurp '(HdHI) u?lnq

utuqrsnfuad I?q u?rnlr(HHI) uelnq JIs€q u?lnl 'JaJ lalnsuor 'ue8au eqesn uEpuq EqBI s€l€

q?turraurad urr8zg '8ut:eq uepnluad lstq 'ut4prpuod gseq Suen 'estf uzzrn-rauad t edas

uauratrzdap-uou e.re8au t8equralTuatuat.rrdap ueeurtrauad rrep Hrp.lat Sutd 'I"{nf, u?p {nsBul

zaq 'qefzd :tn1 lp t.rt8au uetutr:uad stual utrlednraur 1u[ed uelnq u€?lulJauJd

lefud uurlnq u€surrrrued'i' I ' f '9

.ZI ' IA IJqsI

rrl?l€p r?qITIp wdzp 1g611E U, unqel e88utg oL6I/6g61 unqzt 1u fas rlefurur rotlas trtp

ere8au ueru aued ue8uequa$a4 .lzllru 7'ZSZ dE r?saqas u?urunuad tedepra: rr:eraq

eleur ':2.{1rru /'IZI6 dU qulunf.req EuzA g95117961 NgdV tlr?leP e.{uzueruar uz8uap

ueq8urpuzqrp t4f :e,4pur I'698 8 du r"seqas uel?ueru::rp 4ulurur :ot1:s uup e:e8au

uerurrrau:d tg6l/Eg6I ut:rB8ue unqel ur"Fp rut ue8u:p ue8unqnqa5 '1e,{utu ueo:xrad

qefrd eduaq erz8au utzultauad uep etsauopul q?lueru lzdurur urtlururad elnd urunutul

l€qrq?Jeq 8uz,( urunuaur q?lal ?IunP :leduru ueelutru;ed 'tut rtqrleral unqer eda:aqaq

tuzlzp ?Iunp uzturouolerad ?puelstx Suzl tsasar e,4uzpt ue8uap Id?lel u€IV 'r?q8uruaur

ooz

201

Tab ,e l V l . 12PENERIMAAN NEGAR,{ DARI SEKTOR MINYAK, 1969

( dalam milyar rupiah )/\970 - r983t1984

PajakPerseroanminyak

Penerirnaanminyaklainnya

" K e n a i k a n

PELITA I

48,368,8

11.2,5198,9344,6

0 7 ? 1

1 )4q 1

t .619,+| .9+8,72.308,7

Jumlah

+

+

+

41, ,589,8

r57,7

+ 575,0! ? O n C

+ 387 ,3+ 313 ,4+ 3 60,0

+ 1 .9 5Q,9+ 2 .7 60 ,O+ 1 ,608 ,2+ +93,9. 252 ,6

).969/19701970n97 rr971 /19721972t197 31.973tr97+

PEI.'ITA II

r97+/7975r97 5 n97 6r97 6/t977r977 /1978I978/r979

PE.ITA uI

7979/19801980/19811981/79821982/ lg83 t ,

1983 n984 2'

17 , 530,4z8 ,23 1 ,637 ,6

o ) , 6

ss ?

r+o,7? ? n (

19) )

. + 5 0 , 8+ + 1 , 8+ 6 J , 8+ 6 5 , 8

L ) < O A

7 .O79,6L627 ,89 , I 2 r , 78 .869 ,1

a - 7 < o A

7 .Otg ,68 .627 ,8

9 .121,78 .869 ,1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1 C O

r5 ,9

957,21.248,0r . o J ) , 5

1.948,72.308,7

150 ,430,+3 l , 0l o t

1 R <

* 4 q

64,8) ) Q

r ' r i '

I ) A P B N

2 ) R A P S N

202

Tabe l V l ' 13

PENERIMAAN BUKAN PAJAK, 1969/1970 -' 1983/19tt4

( dalam milYar ruPiah )

K e n a i k a nTahun anggaran Jumlah

Jumlah Persentase

PELITA I

19691197 0

r9701r971

r97 r 11972

r97?11973

r97 31197+

PELITA II

r97+1r97 5

197 51197 6

t97 61t97 7

1977 /1978

1978/r979

PELITA III

197911980

1980 /1981

198117982

1982 /1983 t l

lg83l198+ 2)

13 ,1

27 ,5

J + , ( )

49 .8

r87 ,3

315 ,7

336 ,4

7A) 4

5 02 ,0

10 ,0

14,4

7 ,1

r ( )

322.6

109 ,9

43.9

66,6

110,4

118 ,5

743 ,6

197,4

16 ,8

4 l R

8 , I

25, r

47 ,8

4 1

r28,+

20,7

5 6 ,0

109 ,6

33 , 7

o ) . . 1

/ . J

2r ,2

J ' , J

' t 1

68,6

6 ,6

1.6,6

) 7 q

l )

2)A?BNRAPBN

203

program sebesar Rp 5,0 milyar. Bila dibandingkan dengan bantuan proyek dan bantuanprogram yang telah direncanakan dalam APBN 1982/1993 yang masing-masing sebesarRp 1.825,8 milyar dan Rp 25,0 milyar, maka berarti terjadi kenaikan sebesar Rp 911,0milyar bagi banruan proyek dan penurunan sebesar Rp 20,0 milyar bagi bantuan program.Perkembangan banruan luar negeri selama tahun 1969/1970 hingga tahtn 1,9g3/19g4dapat dilihat dalam Tabel VI.14.

6.3 .3. Pengeluaran rutin

Dalam pelaksanaan Pelita, kebijaksanaan pengeluaran rutin melalui pembiayaanbelanja pegawai, belanja bara.g dan subsidi daerah otonom selalu didasarkan atas usahauntuk meningkatkan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, serta untuk mendukungkelancaran operasional pelaksanaan pcmbangunan. Di samping itu kebijaksanaan di bidangpengeluaran rutin erat hubungannya dengan peningkatan tabungan pernerintah melaluiberbagai usaha penghematan dan pengutamaan jenis pengcluaran rutin yang berprioritastinggi. seizin pengeluaran belanja pegawai, bdanja barung dan subsidi daerah oronom,pengeluaran rutin menarnpung pula pengeluaran untuk pembayaran bunga dan cicilanhutang serta lain-lain pengeluaran rutin yang digunakan antara lain untuk subsidi bahanbakar minyak. Dalam hal bunga dan cic an hutang, baik untuk hutang dalam negerimaupun hutang luar negeri, pembayarannya didasarkan kepada jadwal pelunasan menurutperjarrjian yang telah disetujui. sejak awal pelita Iu pengeluaran untuk lain-lain penge-luaran rutin telah pula mengalami peningkatan.

Pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut menunjukkan bahwa realisasipengeluaran rutin mengalami perkembangan yang meningkat yaitu dari sebesar Rp 216,5milyar pada awal Pelita I, telah mencapai jumlah sebesar Rp 2,743,7 miryar pada tahunterakhir Pelita lI. Kemudian dalam tahun lggT/lggz realisasi pengeluaran rutin tersebutmencapai jumlah sebesar Rp 6.927,6 milyar, dan dalam ApBN lgiz/7gg3 pengeluaranrutin dianggarkan sebesar Rp 7.001,5 milyar. perkembangan pengeluaran rutin tersebutdapat dilihat dalam Tabel VI.15 dan Grafik VI.10,

Sejalan dengan arah kebijaksanaan keuangan negara dalam p€lita III, maka kebijak-sanaan pengeJuaran rutin unruk tahun 19g3/1994 didasarkan pada peme:.ataan pemba-ngunan dan hasil-hasiinya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang sehat dandinamis. Atas dasar kebijaksanaan tersebut, pelaksanaan pengeluaran rutin diusahakanuntuk menunjang pemerataan pendidikan dan kesehatan, pemeretaaD kesempatan kerjadan berusaha di samping terus melanjutkan usaha-usaha untuk membantu feni.,gk"tantabungan Pemerintah dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta pengamananhasil-hasil pembangunan. Usaha-usaha penunjangan pemerataan di bidang pendidikan dankesehatan dilakukan melalui subsidi daeral otonom yaitu dengan membiayai penambahan

20+

Tabe l V I . 14

BANTUAN LUAR NEGERI, 1969/1970 _ 7983/1984( dalam milyar tupiah )

Tahun anggaranBantuanprogram

Bantuanproyek

Kena i kanJumlah Jumlah Persentase

PELITA I

7969 /1970197 0/r97 |r971/197 21972/197 3197 317974

PELITA II

1971/t97 5197 5 /197 6r97 6 tt97 7r977 /1978197 8/r979

PELITA I I I

r97 9 t19 80t980/19871,981/1982.1982 /1983r )lg83 ng842)

65 ,77 8,990 ,59 5 ,589 ,8

4 1 5

+5,0A ) 7

114 ,1

1 0 ( o

47r ,+773,6737 ,6of ,7 I

91,Ot20,4

757,820t ,9

232 ,O491,67 81 ,8

1 .03 5 ,5

+ 29,++ 15 ,1+ Z2 ,3+ 46 ,1

+ 32,3+ 72 ,5+ 16 ,5r 1 O 1

36 ,720,2to,23 5 ,848,2

+ 28 ,1+ 259 ,6+ 1 A ) )

- 10,4

+ 2 6 2 , 1

+ 13 ,8+ 111 ,9+ 59,4

+ r 1 9

64,864,145 , rt < o

5 ,0

1 .316 ,3r.429,77 .663 ,91 .825 ,82 .736 ,8

1 .381 ,1 + 345 ,61.+93,8 + 172,7l . 7O9 ,O +275 ,21 .850 ,8 + 141 ,82.7 41,8 + 891 ,0

t 9 . )

+ 1 4 4

+ L e 1

-

I ) A P B N

2 ) R A P B N

205

Tabe l V I . 15

PENGELUARAN RUTIN, 1969/197O _ I98]1198+( dalam milyar rupiah )

Tahun anggaran Kena i kanJumlah

Jumlah Persentase

PELITA

1969 |

7970 |

r97 | /

7972 /

1973 /

PELITA

r974 I

797 5 /

1976 /

1977 /

7978 /

PELITA

1979 /

1980 /

r98r /1982 /1983 /

I

1970

197 7

1972

r973

1974

II

I97 s

1976

7977

7978

7979

II I

1980

i981

1982

1983 r)

1984 2l

216 ,5

248,2749 1

438,17r3 ,3

1 .016 ,1

1.332,6

7.629,8

2.748,9

2.743,7

4.061,85.800,06.977,67 .OOl,57 .27 5 ,7

7 L ,7

60,9

89,0't.t < .t

302,8

376,5

297,2

519 ,1

594,8

33,r2t , r? 5 5

62,8

3 1 ,1'r't 2

t 1 0

27 ,7

48,042,8zo,3

0 ,3l o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1 .318 ,1

1.7 38,2

7.177,6, t o

273,6

r) Angka APBN

2) Anslq R-APBN

G r a f i k V l . l 0

PENCELUARAN RUTIN, 1969/I97O - 1983IIg84(dalan milyar rupiah)

I Lain-lain

Bunga dan cicilan hutanq

! Subsidi daen} atoaorn

II

Belarja baranB

Belanja pegawai

1969/70 197q[l $7r1z2rs7E73t9Bn+t9?4p5rs75lz6n7q47 W?JtsrsTSlisrslslmnfqsl 1981/82 rgsEE319S3E4(APBN) (RAPBN)

jumrah guru-gum "l:]*T:*i:::"ti:,j:::TSedangk"n usaha pemerataan t

-"^,,-- h,rirno-baran

Selain dariPada ttu oensa' :::;;;;;d;an penghematan-penghematan

an belanja barang tersebut-ttl1ffi;.''t.U,r"*'on Pemerintah'dalian sistem pengadaan dan pelalian ststem Pcrr64uE+'

-- I

Dengan berdasarkan. kt

' ^ t ! - ; l r ' a r

;il'iir;:ffirl'"'"* ''"u'' pengeluaran rutin sebesar r<p 723'5 milvar'

6.3.3.1. Belanja Pegawai

Rp 2.277,1 mi iyar '

6 '3 '3.2 ' Belanja barang

208

83tL984

Iain-lain Belania,el. peg. d.n. pegEw;i Ln. Jumran

o,7

t1,7

t2 ,L

14,6

76,8

3,8

10,8

r+,5

1 1 a

20,2

/ L 1

4,8

< ' ,

5,6

7,4

103,8

1 3 1 , 4

163,4

200,4

268,9197317y ,

PELITA II

r974tL97 5

r97 5n976

797 6t7977

r977 t I97A

r97atr979

PELITA III

t979t1980

1980/1981

1981/1982

1982t!g$r)

rg83 trgE+2)

59,5

1 1 1 , 9

1L4,9

126,2

t 3 2 , 8

30t,7

400,0

424,8

672,9

760,1

2+,4

45,7

47 ,8

5r,2

2+,7

25,8

36,9

3 3,6

9,8

1 ' t ' ,

14,3

14,8

2 t , 7

420,7

591,9

636,6

agt,2

t.001,6

t.419,9

2.023,3

2 .27 7 ,L

2.497,8

2.597,5

179,9

252,O

2 5 3 , 3

294,4

344,O

47,r

61,2

79,s

93,4

93,4

29,1

34,0

47 tL

54,t

s4,3

1.053,9 109,9

1.+82,9 193,2

Lffi, + 24D,5

t.782,O 267,7

1.834,5 27L,1

l) Angka A-PBN

2) Angka RAPBN

209

penghematan dalam belanja barang tersebut tetap diuramakan berdasarkan kepada skalaprioritas dan standardisasi peralatan sehingga penggunaannya dapat lebih efektif dan lebihefisien. Sementara itu sejalan dengan upaya pemerataan kesempatan kerja dan berusahabagi golongan ekonomi lemah, maka dalam pelaksanaan belanja barang tersebut pembelianlebih diutamakan terhadap barang-barang hasil produksi dalam negeri, pengusaha golonganekonomi lemah dan pengusaha setempat. Dalam hal ini pemcrintah selalu berusaha mela-kukan penyempurnaan tenrang pedoman pelaksanaan ApBN, yaitu antara lain denganmenyempurnakan Keppres no. 14 A tahun 1980 dengan Keppres no. 1g tahun 19g1.Dengan penyempurna,rn Keppres ini diharapkan agar pemerataar pelaksanaan pembangun_an melalui pengutamaan golongan ckonomi lemah serta pengusaha setempat bisa berjalandengan Iarcar,

Atas dasar kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, dalam ApBN r9B2/1983 belnjabarang dianggarkan sebesar Rp 1.067,7 milyar. Dalam tahun 1983/19g4 belanja barangdirencanakan sebesar Rp 1.148,9 milyar yang berarti meningkat sebesar Rp g1,2 milyarbila dibandingkan dengan APBN 1982/1983. Jumlah belanja barang dalam tahun1983/7984 sebesar Rp 1.148,9 milyar tersebut terdiri dari belanja barang dalam negerisebesar Rp 1,098,8 milyar dan belanja barang luar negdri sebesar Rp 50,1 milyar.

6.3.3.3. Subsidi daerah otonom

Subsidi dacrah otonom ditujukan untuk membantu pemerintah daerah di dalammencukupi kebutuhan rutinnya, terutama untuk memenuhi pembayaran gaji dan tunjang_an beras bagi pegawaipegawai daerah. Dengan adanya kebijaksanaan pemerintah untukmemperbaiki kesejahteraan pegawai negeri sipil/ABRI serta pensiunan baik pcgawai negeripusat maupun daerah, maka subsidi daerah otonom mengalami peningkatan pula sejalandengan peningkatan di dalam belanja pegawai. Hal ini selain disebabkan oleh adanyapenyesuaian gaji pegawai, penyesuaian tunjangan beras dan adanya penambahan jumlahpegawai daerah otonom, juga dikarenakan subsidi daerah otonom tersebut mencakup pulapembiayaan untuk penambahan guru -guru sekolah dasar Inpres dan tenaga medis puskes_mas. Di samping itu subsidi daerah otonom tersebut juga meliputi biaya penggantian akibatdihapuskannya sumbangan pcmbinaan pendidikan (Spp) sekolah dasar keras saru sampaikelas enam yang telah dimulai sejak tahsn 7977 /7978. Demikian juga sejak tahun1980/1987 subsidi daerah otonom menampung pembayaran gaji lurah beserta perangkat,nya dan tunjangan pamong desa daerab minus. Dalam rangka menunjang tebih lanjutpemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan, maka dalam tahun1983/798+ direncanakan pula untuk menambah jumlah guru sekolah dasar Inpres sertatenaga perawat dan tenaga medis puskesmas di daerah-daerah.

270

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, maka pengeluaran subsidi daerah otonom

untuk tahun anggaran 1983/1984 direncanakan sebesar Rp 1.388,4 milyar. Anggaran yang

disediakan untuk subsidi daerah otonom tersebut terdiri atas subsidi daerah Irian Jaya yang

direncanakar sebesar Rp 43,2 nllyzr dan untuk zubsidi daerah otonom lainnya sebesar

Rp 1.345,2 milyar terrnasuk subsidi daerah Timor Timur sebesar Rp 12,0 milyar. Dalam

jumlah rencana arggaran subsidi daerah otonom tersebut telah termazuk kebutuhan-kebu-

tuhan biaya pendidikan calon dokter dan dokter spesialis di rumahsakit-rumahsakit daerah

serta biaya penggantian SPP sekolah dasar karena adanya penambahan jumlah murid

sekolah dasar yang akan diterima dalam tahun 1983/L98+.

6.3.3.4. Bunga dan cicilan hunng

Pembayaran bunga dan cicilan hutang sebagian besar merupakan kewajiban pemba-

yaran bunga dan cicilan yang berasal dari pinjaman luar negeri yang dipergunakan untuk

membiayai berbagai proyek dan kegiatan-kegiatan produktif. Sedangkan pembayaran

bunga dan cicilan hutang dalam negeri antara lain menampung pembayaran tagihan jasa

umum atas pcnggunaan listrik, telepon, gas dan air.

Dalam tahun 1981/1982 pembayaran bunga dan cicilan hutang mencapai jumlah

sebesar Rp 931,1 rnilyar dan dalam APBN 1982/1983 pembayaran bunga dan cicilan

hutang dianggarkan sebesar Rp 976,2, milyar. Dalam tahun 1983/1984 pembayaran bunga

dan cicilan hutang direncanakan sebesar Rp 1.416,8 milyar, yang terdiri dari pembayaran

bunga dan cicilan hutang luar negeri sebesar Rp 1.386,8 milyar dan pembayaran bunga dan

cicilan hutang dalam negeri sebesar Rp 30,0 milyar.

6. J.1.5. Lain-lain pengeluarart rutin

Lainlain pengeluaran rutin yang pada mulanya menamPung pengeluaran-pengehr-

aran non departemental seperti biaya sruat meny'urat, giro pos dan biaya pemilu, maka

dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya yaio dalam pelaksanaan Pelita II dan

Pelita III telah menampung pula pengeluaran-pengeluaran untuk subsidi pangan dan subsidi

bahan bakar minyak.

Perkembangan lain-lain pengeluaran rutin dalarn pelaksanaan Pelita III menunjuk-

kan peningkatan yang semakin besar. Hal ini teruama disebabkan oleh kenaikan zubsidi

pangan dan zubsidi BBM. Bila dalam tahnn 1978/1979 realisasi pengeluaran subsidi bahan

bakar minyak berjumlah sebesar Rp 197,0 milyar, maka dalam tahun 197911980 telah

berkembang menjadi Rp 5 34,9 milyar dan selanjutnya menjadi Rp 1.021,7 milyar dalam

tahun 1980/1981 dan Rp 1.316,4 milyar dalam tahun 798I/L982. Selanjutnya walaupun

diadakan penyezuaian harga bahan bakar minyak dalam negeri di bulan Jzntzri 7982,

211

subsidi bahan bakar minyak dalam ApBN L98z/ rgg3 masih mencapai jumlah sebesarRp 924,0 milyar.

Dalam tahun anggaran 1983/1984 lain{ain pengeluaran rutin direncanakan sebesarRp 723'5 milyar, yang berarri menurun sebesar Rp 42i,9 milyar bila dibandingkan denganlainJain pergeluaran rutin da.lam APBN rahun 1g8Z/IgB3. Jumlah sebesar R piZZ,S ̂ iiyu,tersebut rerdhi dari subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 69g,5 milyar, dan pe.,gerur_i"r,lainnya untuk biaya surat menyurat, giro pos, bebas porto dan lain_iain sebesar "Rp

25,0milyar. Rencana subsidi bahan bakar minyak scbesar Rp 69g,5 m yar tersebur, y"ng t.t itrendah daripada APBN 1982/1983, adalah sebagai hasil iaripada keL4aksanaan p.r,y""ru"i"nharga bahan baku minyak dalgrn negeri. Rencana pengerur."n rutin dan p..rg.iu"i"r, p.*-bangunan dalam tahun lgl3/1994 dapat dilihat dalam iabel vI. 20.

6.3.4. Tabungan Pemerintah

Peningkatan tabungan pemerintah masih tetap menjadi perhatian utama dari ke_bijaksanaan anggarar berimbang yang dinamis dalam upuyu -obitisosi dana yangberrsat au.,zumber dalam negeri untuk membiayai pembikan selisih antara penerimaan dalam negerperanan untuk pembiayaan pembangunan,lettelah dicapai. Melalui usaha peningkatan penedengan

-pengendalian dan penghematan daram pengeluaran rurln tanpa harus mengorbankanfungsi diaamil,nya da.lam memelihara hasil-hasii p"-,rbrng'.rr,r,, dan menunjang geruk pembr.ngunan, maka tabungan pemerintah setiap tahun telah d;pat terus ditingkatkan_

n pemerinrah baru rnencapai Rp 27,2 milyarlmpun sejurnlah Rp 254,4 milyar. Tabunganp 5.235,0 mi lyar dalam tahun . t 98t l1982 Jan

rabungan pemerintah daram tahun, nrr^ ill' l1,u.lit;'JffITil::,:i i;lilt Hf;Rp 6'548'5 milyar. Jumlalr tersebut adarah 2 kali lebih besar dari r.n.*o onung"n r.,,'.-rintah yang direncanakan daram tahun terakhir Repelita III. Seperti diketah"ui jumlahtabungan Pemerintah yang rercantum dalam Repelita III untuk tahun 198jl1984 adalahsebesar Rp 3'104,1 milyar dan telah dapat dilarnpaui pada tahun 19g0/19g1 dengan rcarisasi-nYf se!e31 Rp 4'427,o m yar. perkembangan realisasi rabungan pemerintah dapat d ihatpada Tabel VI.17. dan Grafik VI.ll., selangkan perkembangan tabungan p..;";i;;sebagai sumber dana pembangunan dapat dilihat-pada drafixVI.IZ.

6.3.5. Pengeluaran pembangunan

. _ Pembiayaan pembangunan yalrg dilaksanakan

kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat nampakkatan. Dalam pelaksanaan mhun terakhir pelita ilt.

untuk rnsnlng.kgtkan taxaf hiduo.setiap tahrln menunjukkan pening-kebijaksan aan pengeluaran pemba-

H

?72

Tabe l V I ' 17

TABUNGAN PEMERINTAH, 1969II97O _ 1983/7984

( dalarn milyar rupiah )

K e n a i k a n

Tahun anggaran JumlahJumlah Pers€ntase

PELITA I :

1969/r97 0

r970/r97 |

1971/t972

1972/197 3

L97 3 t7974

PELITA II ..

r97 4tr97 5197 5 /r97 6197 6/r977r977 /7978r978/7979

PELITA III :1979/19801980/1981

t987/1982

1982/1g83 1)

7983t198421

.,1 ,,

56,+78,9

1 C ' <

737,6909,3

r.276,2l . J60 , )

1 qJ ) , L

2.635,O4.+27,O

5.235,O6.7 55,O6.5+8,5

L 7 0 )

! ')', <

+ 7 3 ,6+ 101 ,9

IO7 ,+l q q

o ? I

6 6 , 8

789,9

40,38,6

9,8

68,0

18 ,3

29,01 1

+

+ 483 ,Z+ 17 7 ,7+ ,366,9

+ 110 ,3+ 735,9

+ 1.712,6

+ 1.792,0

+ 808,0

+ 1.5 2010- 206,5

+++

++

+

+

l )2l

Angka AIBNArEb RAPBN

G r a f i k V L 1 1

PERBANDINGAN TABUNGAN PEMERINTAH DALAM APBN DAN REPELITATAHUN 1969/1970 _ 1983 trgw

( dalan milyar rupiah )

213

8.000

6.400

4.800

1.600

3.200

I perkiraan Repelira

f n.ai."si/rerkiraanApBN

lr

T

re6er/0 r970/7r rs'rn2 rc?2Fs re7s1z4 r974ltb LeTblt' rs76?7 rs'? lt8 rsT'fts reTe/Bo re8'/Bl t"tFrrlTi$ rtiT#rr

c r e f i k V I . 1 2

DANA PEMBANGUNAN, 1969/1970 _ 19831198/. ')

(dalam milyar rupialr)

27+

rmfi0 rwvr rs7llt2197qrg r97i1t4 r97+1tb r97ilt6 rsWT rs77F|l9?q[9 t979p0 rg8qSl tgSli8? 198?Es l98g/S4

+) Di luEr Bantuan Proyek

(APBN) (RAPBN)

L t )

ngunar ditujukan untuk dapat m€mpertahankan kelangsungan pembangunan yang telah

dicapai dengan sekaligus mengarahkannya kepada usaha mengembangkan sumber daya

manusia dan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat banyak Dalam pada itu, penyelengga-

raan kesejahtera an rakyat tersebut dilakukan dengan ruang lingkup yang bertambah luas

sehingga usaha pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui delapan jalur pemerataan tetap

dilanjutkan. OIeh karena itu berbagai usaha yang bertujuan untuk memPerluas kesempatan

kerja, membantu golongan ekonomi lemah dan meningkatkan pendap:rtan rakyat banyak

terus dilanjutkan sesuai <lengan perkembangan kesanggupan bangsa dalam berbagai tahap

pembangunan.

Sejalan dengan sasaran-sasaran di atas, maka kebijaksanaan di bidang anggaran

pembangunan tahun terakhir Pelita III tetap berpegang teguh pada landasan kebijaksanaan

yang memadukan secara serasi kesanggupan bangsa untuk uewujudkan pemerataan'

pcrtumbuhan dan kestabilan, Pclaksanaannya diwujudkan melalui pengeluaran pembl-

ngunan dalam bentuk pembiayaan pcmbangunan scktoral dan pengeluaran pembangunan

regional. Program pembangunan sektoral yang dilaksanakan oleh dePaltenien/lembaga

negara non departemen, didasarkan kepada unsur prioritas, penyebaran dan pemerataan

pembangunan ke seluruh daerah dan meliputi berbagai sektor pembangunan seperti sektor-

sektor pendidikan dan kebudayaan, pertanian dan pengairan, perhubungan dan pariwtsata'

pertambangan dan encrgi serta sektor perdagangan dan kopcrasi terus menunjukkan

perkembangan yang dapat memperkokoh landasan untuk tabap pembangunan selanjutnya'

Di lain pihak, pembangunan regional yang pclaksanaannya diwujudkan berupa berbagai

program Inpres dan bantuan Pembangunan melalui dana lpeda, dimaksudkan untuk

mengurangi kcsenjangan laju pertumbuhan antardaerah, bahkan diharapkan mamPu

mempertahankan keserasian lajtr pertumbuhan antardacrah menuju pemerataan pemba-

ngunan di segala bidang Usaha pemerataan yang tercermin dalam berbagai jcnis program

Inpres, program kredit kepada golongan ekonomi lernah dan penlbinaan koperasi, kini juga

diusahakan realisasinya melalui keterpaduau pelaksanaan transmigrasi'

Di samping itu makin membcsarnya anggaran pembangunan dari tahun ke tLhun,

pada dirinya menuntut adanya disiplin yang ketat dalam pengelolaan. unruk itu mekanis-

me pembiaya_an yang lebih efektif dan efisien mutlak perlu diciptakan dalam rangka

menjamin kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Atas dasar itulah maka

telah diusahakan untuk mengadakan penyesuaian dan penyempurnaan pedoman pelaksa-

naan anggaran, serta penyederhanaan bentuk dan tata cara revisi DlP, agar penyediaan

biaya dapat lebih cepat, tera.rah, tanpa kehilangan kendali dan tenib adminisrasi. Pada

akhirnya kelancaran pelaksanan proyek-proyek pembangunan akan dapat lebih terpelihara.

Di samping itu melalui perubahan sistem pengawasan dari sistem Pengawasan pralaksana

(pre-audit) ke sistem pengawasan purnalaksana (post-audit), kelambatan-kelambatan dalam

276

pembiayaan dapat dihindarkan dan biaya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksi-

rnal sezuai dengal sasaran-sasaran seperti yang telah digariskan dalam kebijaksanaan ang-

garan.

Dengan berlandaskan kepada arah, sasaran dan kebijaksanaan seperti yang telah

digariskan di atas, pengeluaran pembangunan dalam tahun :rnggaran 1983/198+ direncana-

kan sebesar Rp 9.290,3 milyar yang berarti mengalami pcningkatan sebesar Rp 684,5

milyar. Di dalam Repelita III, jumlah pengeluaran pembangunan yang direncanakan

untuk tahun terakhir adalah sebesar Rp 5.340,9 milyar. Dengan demikian rencarla Penge-luaran pembangunan dalam Repelita III tersebut telah terlampaui bahkan telah terlampaui

dalam tahun anggaran 1980/7981. Jumlah tersebut adalah selaras dengan perkembangan

yang diperkirakan terjadi dalam tahun anggaran 1983/L984 yang memadukan antzra.

rerbatasnya dana yang dapat disediakan dengan kebutuhan untuk melanjutkan dan mening-

katkan proyek-proyek pembangunar. Jumlah pengeluaran pembangunan tahun 1983/1984yang direncanakan tersebut meliputi pembiayaan pembangunan dalam rupiah sebesarRp 6.553,5 milyar, yang terdiri dari pengeluaran pembangunan melalui departemen/lemba-ga negara non departemcn scbesar Rp 3.694,8 milyar, bantuan pembangunan kepadadaerah sebesar Rp 7.546,2 milyar, dan pembiayaan pcmbangunan lainnya sebesarRp 1.312,5 milyar. Di samping itu di dalam pengeluaran pembangunan tersebut termasukjuga bantuan proyek sebesar Rp Z-7 36,8 milyar. Perkembangan pengeluaran pembangunandi [uar ban an proyek tersebut dapat dilihat pada Tabel VI. 18 dan Grafik VI. 13.

Pengeluaral untuk program-program pembangunan sektoral yang pembiayaannyadisalurkan melalui departemen/lernbaga negara non departemen, dalam tahun anggaran198311984 direncanakan sebesar Rp 3.694,8 milyar, Alokasi anggaran tersebut diperguna-kan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam berbagai scl(tor yang diprioritaskan dalamrangka usaha pengembangan sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, pening-katan pendapatan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Di samping pembangunan sektoral yang dilaksanakan terutama melalui departe-men/lembaga negara non departemen, maka dalarn tahun anggaran 1983/1984 tetapdialokasikan pembiayaan regional untuk meningkirtkan pcranan dan partisipasi daerahdalam pembangunan nasional, menjaga keserasian laju pertumbuhan antardaerah, sertaIcbih menyebarluaskan pemerataan kegiatan dan hasil-hasil pembangunan di berbagaisektor ke seluruh daerah. Bantuan pembangunan daerah ini diwujudkan melalui berbagaibentuk program Inpres, yang sejak dimulainya Pelita I telah mulai diberikan. Bantuanpembangunan daerah tersebut meliputi bantuan pembangunan desa, bantuan pembangunanDati II, bantuan pembangunan Dati I, bantuan pembangunan sekolalt dasar, bantuanpembangunan sarana kesehatan/Puskesmas, pembangunan dan pemugaran pasar, peng-hijauan dan reboisasi, serta Inpres prasarana jalan/jembatan. Jenis kegiatan pembangunandalam berbagai bentuk proyek Inpres tersebut mempunyai sasaran yarg berbeda, namunsaling mengisi dan melengkapi.

' , 1 ,7

Tabe l V I . 18

PENGE LUARAN PEMBANG UNAN, Ig 69 I LgZ O _ Ig 83 I 19 84II( dalom milyar rupiah )

Tahun anggaranKena i kan

JumlahJumlah Pementase

PELITA I

7969 / 19707970 / l97r7971 /L9721972 / 79737973 /1974

PELITA II

1974 / 19751975 I19761976 / 19777977 /L9781978 / 7979

PELITA III

1979 / 79801980 / 19871987 / 19827982 / 198341983 / L9843)

92,9128,1150,9235,9

336,8

765,9

926,37.280,9

r.479,21 .568 ,3

2.697,94.+86,45.27 6,26.780,O6.553,5

++

35,2'r', e

85,0100,9

429,1

160,435+,6138,3149,1

+

+

+ 1.L29,6+ 1.788,5+ 789,8+ 1.503,8- 226,5

+ 37,9+ 17,8+ 56,3+ 42,8

+ 1 ) 7 4

+ 20,9+ 38 ,3+ 10,8+ 10 ,5

72,O66,3t7,628,s

+

+

l) Di luar bantuan proyek2) Aflgka APB N3) Angka RAPBN

6.000

c r r f i k v t . r 3 Z tBPENGELUARAN PEMBANGUNAN, 796911970 _ Ig83II984 A\

(dalam milyar rupiah)

rw flo r970nr r97rfi2 t9721t8r973 Jt4 rs74Jt51s75rt6 rs76p1 rs771t' rg?qtrg 1979/& 198q& l98l/82 1982/83 1933 /S4*) Di luar Banruan hovek

(APBN) (RAPBN)

6.400

4.800

1.600

3.200

I r"-liav"u' t"ionv"

f t .ui"vaan bagi dac,"h

I r.-ti"v""n Departemen/Lcmbaga

l-

I

279

Program bantuan pembangunan daerah dngkat I yang telah dilaksanakan seiakPelita I diberikan dengan makzud untuk meningkatkan keserasian antara p.-bangurra'sektoral dan pembangunan regional sehingga terdapat keseimbangan laJu lertum[uhanantardaerah serta meratakan hasil-hasil pembangunan. Realisasi program bantr.ran ini selamaPelira I rata-rara per tahunnya mencapai jumlah sebesar Rp 20,8 milyar. Daram pelita II,penggunaan bantuan pembangunan tersebut ditetapkan untuk membiayai proyek_proyekpemeliharaan, perbaikan dan penyempurnaan prasarana perhubungan dan produksi. nisamping itu juga diarahkan untuk membangun proyekaroyek yang dapat meningkatkantaraf hid-up rakyat baik ekonomi maupun sosial budaya. perkembangan bantr:an-pemba-ngunan ini dalam Pelira II telah memperrihatkan peningkatan dari Rp 47,4 milyar padatahun 7974/7975 menjadi Rp 86,8 milyar dalam tahun rg7Blrg7g. Demikian pula selamapelaksanaan Pelita III, besarnya jumrah bantuan terus berkembang dari Rp 100,g miryarpada tahun 1979/7980 menjadi Rp 253,0 m yar dalam tahun rgiz/1983. Di samping itu,besarnya minimum bantuan telah pula ditingkatkan dari Rp 7 ,5 mtlyar p"a" t"t,rn1981/1982 menjadi Rp 9,0 milyar dalam ApBN 1gg}ltgl3. Untuk tahun znggarun798311984 jumlah dana yang disediakan bagi bantuan pembangunan Datr I adalah sebesarRp 253,0 milyar dengan minimum bantuan sebesar Rp 9,0 m yar dan maksimum sebesarRp 11,0 milyar.

Sementara itu untuk menunjang usaha penciptaan lapangan kerja serta meningkat_kan partisipasi daerah dalam menzukseskan program pembangunan nasional, maka ke-padadaerah tingkat II diberikan banruan pembangunan Kabupaten yang rebih dikenal denganInpres bantuan pembangunan Dati II. Besamya bantuan ,rntuk seiiap daerah tingkai IIdihitung berdasarkan jumlah penduduk, dengan ketentuan bahrva kepada daerah tinlkat IIyang penduduknya kurang dari suatu jumlah tertentu diberikan bantnan minimum Besar-nya bantuan pernbangunan Dati II maupun jumrah minimurn bantuan yang telah diberikan,sejak tahun 7970/1971 terus memperlihatkan peningkatan dari rahun ke tahun. Apabilapada tahun terakhir Pelita I jumrah bantuan yang direarisir adalah sebesar Rp 19,2 milyar,maka dalam tahun 197817979 telah mencapai jumlah sebesar Rp 70,9 milyar denganminimum bantuan sebesar Rp 50,0 juta. Selanjumya dalam tahun keempat pelaksanaanPelita III, bantuan pembangunaa Dati II dianggarkan sebesar Rp 193,9 miiyar denganminimum bantuan sebesar Rp 160,0 juta.

Dalam tahun anggaran r983/Lgg4, sebagai tahun terakrir pelaksanaan pelita III,banuran pembangunan daerah tingkat II direncanakan sebesar Rp 797,2 niryar. Bantuantersebut diarahkan penggunaannya untuk membiayai pembangunan proyek_proyek pra_sarana yang bersifat padat karya, baik prasarana perhubungan dan p."saran" p.*"r-*yalg dapat memperlancar distribusi/transportasi, maupun prasarana produksi yang dapatmempertinggi hasil produksi serta proyek-proyek lain daram rangka pengembangan pot.nsi

220

daerah, memperbaiki lingkungan hidup serta meningkatkan partisipasi penduduk dalam

pembangunan.

Seirama dengan meningkatnya prasarana yang perlu diciptakan unuk mengimbangi

lajunya pembangunan yang harus dilaksanakan, program bantuan pembangunan desa tetaP

mendapatkan perha.tian utama dalam rangka penyebarluasan serta pemerataan kegiatan

pembangunan dan hasil-hasilnya. Bantuan tersebut diberikan dengan tujuan untuk men-

dorongtumbuhkan prakarsa serta mengembangkan usaha-usaha swzdzya gotong-royong

masyarakat desa sebagai salah satu upaya untuk mempercepat proses pengembangan desa

dari swadaya ke swakarya menuju swasembada. Penggr-rnaan bantuan ini diarahkan untuk

membantu desa dalam usaha melengkapi prasarana yang sangat dibutuhkannya baik berupa

prasarana produksi, perhubungan, pemasaran maupun prasarana sosial desa. Di samping

itu juga diusahakan guna mengembangkan potensi desa agar dapat diciptakan landasan

yang kuat bagi tahap pembangunan berikutnya, sehingga kcserasian dan keseimbangan

tingkat perkembangan ekonomi antara daerah pedesaan dan perkotaan dapat terlaksana.

Jika pada tahun pertama Pelita I bantuan pemhangunan desa baru berjumlah Rp 2,6

milyar yang kemudian meningkat menjadi Rp 11,4 milyar pada tahun pertama Pelita II,

maka dalam tahun terakhir Pclita II (197811979 ) jumlah banturn desa tersebut telah

meningkat lagi menjadi sebesar Rp 24,0 milyar. Dalam APBN 7982/7983 bantuan pemba-

ngunan desa terscbut dianggarkan sebesar Rp 88,4 milyar scdangkan dalam tahun

f983/1984 direncanakan akan mencapai jumlah sebesar Rp 91,6 milyar.

Dalam pada itu untuk mendukung keberhasilan program pemerataan kesempatan

memperoleh pendidikan dan sekaligus meningkatkan kualitas marrusia sebagai sumber daya

bagi pembangunan, maka melalui bantuan penrbangunan sekolah dasar telah diusahakan

un k mempercepat perluasan kesempatan berlajar sebagai persiapan kearah pelaksanaan

kewajiban belajar bagi anak umur 7 - 12 tahun yang akan memasuki kelas satu sekolah

dasar. Bantuan pembangunan sekolah dasar tersebut telah dipergunakan untuk pemba-

ngunan dan rehabilitasi gedung sekolah dasar, penambahan ruang kelas baru, pernbangunan

rumah dinas kepala sekolah di daerah terpencil dan perumahan penjaga sekolah. Sehubung-

an dengan itu bantuan pembangunan sekolah dasar seriap tahunnya telah mengalami

peningkatan yairu dimulai dari tahun 1973/7974 dengan realisasi sebesar Rp 77,2 milyzrdan dalam tahun terakhir Pelita II telah mencapai jumlah sebesar Rp 111.8 nrilyar- Dalam

APBN 198211983 barrtuan pembangunan sekolah dasar direncanakan sebesar Rp 589,2milyar yang digunakan untuk menyelesaikan pemhangunan gedung sekolah dasar sebanyak22.600 buah, rehabilitasi gedung sekolah yang sudah ada sebanyak 25.000 buah sertapenambahan ruang kelas baru pada gedung-gedung sekolah dasar yang sudah ada sebanyak

35.00O buah. Di samping itu juga direncanakan untuk penyediaan buku pelajaran pokok

dan lemari buku untuk bacaan masing-masing sebanyak 30,0 juta buah dan 60.000 buah,

2 2 7

pemindahan guru sebanyak 35.000 orang serta penyediaan sejumlah rumah bagi kepalasekolah/guru di daerah terpencil, Mulai tahun 198217983 dalarn Inpres sekolah dasar telahdilengkapi pula dengan paket penyediaan peralaran olah-raga terhadap 5o.000 buah seko-lalr dasar yang ada,di mana untuk setiap paket diperhitungkan sebesar Rp 90.000,_, Sampaitahun 1982/1983 dari sekitar 28,5 juta anak usia sekolah ( 7 - 12 tahun ) telah tertampungsebanyak 94,2 per*n. seiring dengan meningkatnya jumlah anak usia sekolah yang harusditampung di sekolah dasar terutama di daerah pedesaan, daerah perkotaan yang berpeng-hasilan rendah, daerah transmigrasi serta daerah pemukiman baru, maka daram tahunanggaran 198311984 direncanakan bantuan pembangunan sekolah dasar sebesar Rp 5g9,2milyar. Jumlah anggaran tersebut direncanakan unruk pembangunan gedung sekorah dasarscbanyak 13.140 buai, rehabilitasi gedung sekolah dasar yang sudah ada sebanyak 21.000buah, dan penambahan ruang kelas baru pada gedunggedung sekolah dasar yang sudah adasebanyak 15.700 buah. Di samping itu juga direncanakan untuk penyediaan buku pelajaranpokok sebanyak 32 juta buah, dan penyediaan 50.000 rumah bagi kepara sekorah/guru didaerah terpcncil serta penyediaan paket peralatan olah-raga sebanyak 96 ribu paket.Dengan adanya dana yang tersedia untuk pembangunan prasarana pendidikan yang dileng_kapi dengan fasilitasnya itu, diharapkan jangkauan pemerataan kesempatan belajar akandapat diperluas pula.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan serta mencapai derajat kesehatanyang lebih tinggi bagi masyarakat, terutama bagi penduduk desa dan kota yang berpeng-hasilan rcndah' maka bantuan pcmbang'nan sarana kesehatan/puskesmas sebasai manifcs-tasi pelaksanaan azas pemerataan di bidang pelayanan keserratan, terus ditingkitkan setiaptahunnya Dalam tahun ketiga pelaksanaan pelita III rcalisasi bantuan pembangunan saranakcsehatan telah mencapai jumlah sebesar Rp 7g,g milyar yang berarti meningkat hanrpir 14kali j ika dibandingkan dengan jumlah realisasi sejak dimulainya tnpres ini pada iahun197+/1975 yang baru mencapai Rp 5,3 milyar. Hasir pelaksanaan rnpres sarana kesehatantersebut berupa pembangunan sarana kesehatan antara lain n.reliputi 2.271 blLah gedtngPuskesmas baru, 3.750 buah gcdung puskcsmas pembantu dan 1.500 buatr penirlkataiPuskesnras yang ada. Di samping itu telah dapat pula dilaksanakan rehabilitasi 3.786 buahpada gedung Puskesmas yang ada,2,i93 buah rumah dokter puskesmas serta tersedia 3.9g0peralatan medis dan 1.550.000 buah jamban keluarga.

Dalam APBN 1.982/7983, Inpres banr.uan pembangunan sarana kesehatan/pus-kesmas dianggarkan sebesar Rp 98,4 milyar yang akan dipergunakan unruk menyelesaikanpemblngunan 200 buah Puskesmas baru dan 2.000 buah Puskesmas pembantu serta pe-ningkatan Puskesmas yang adz, melalui rehabilitasi 2.900 buah gedung Puskesmas dan 660buah rumah dokter/tenaga paramedis. Di samping itu juga akan digunakan untuk penga-daan 850 buah sepeda motor untuk dokter Puskesmas, 500 buah Puskesmas kelil ing, 2.400

222

buah sepeda untuk tenaga patamedis, 200.000 buah jamban keluarga serta penyedia.an airbersih pedesaan. Dalam tahun anggaran 1983/7984, untuk Inpres bantuan pembangunansarana kesehatan/Puskesmas direncanakan penyediaan dana sebesar Rp 98,4 milyar, yangakan dialokasikan untuk pembangunan 200 buah Puskesnras baru, 1.250 buah Puskesmaspembantu dan peningkatan Puskesmas yang ada melalui perbaikan 2.500 buah gedungPuskesmas, pembangunan 660 buah rumah dokter Puskesmas dan paramedis. Di sampingitu juga diperuntukkan bagi pengadaan 500 Puskesmas keliling, 94.350 buah penyediaanair bersih pedesaan.

Dalam rangka menyelamatkan srmber daya alam berupa tanah, air dan hutan senamenjaga kelestarian lingkungan hidup agar dapat memberi manfaat terhadap kesejahteraanhidup manusia, telah dilaksanakan pula kegiatan penghijauan dan reboisasi. Usaha tersebutterus ditingkatkan melalui program Inpres bantuan penghijauan dengan sekaligus mengem-bmgkannya sebagai kegiatan unruk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penda-patan. Realisasi bantuan daerah untuk penghijauan dan reboisasi sampai tahun ketigaPelita III telah mencapai jumlah sebesar Rp 236,3 milyar. Pada tahun anggaran 1982/1983Inpres penghijauan dianggarkan sebesar Rp 87,3 milyar, sedangkan dalam tahun angglrxn1983/79U direncanakan mencapai jumlah sebesar Rp 87,3 milyar. Pelaksanaan Inprespenghijauan dan reboisasi tersebut dlsalurkan untuk pengadaan bibit penghijauan, penga-daan bibit reboisasi, penambahan jumlah petugas lapangan serta petugas khusus.

Sejalan dengan kebijaksanaan untuk mengembangkan kemampuan golonganekonomi lemah melalui usaha memperluas jangkauan pemasaran guna mengimbangi ke-naikan produksi di berbagai sektor ekonomi, maka telah dilaksanakan pembangunantempat-tempat berjualan bagi para pedagang kecil golongan ekonomi lemah. Untuk itusejak tahun 7976/1977 kepada kabupaten/kotamadya daerah tingkat II telah diberikanbantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar, Bantuan pembangunan melalui Inprespasar tersebut dipergunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman dari bank. BesarnyaInpres bantuar pembangunan dan pemugaran pasar dalam tahun alggaran 7983/198+direncanakan sebesar Rp 10,6 milyar.

Dalam usaha memperlancar arus pengangkutan dan distribusi barang agar dapatmenunjang proyek-proyek pembangunan dengan sekaligus mengembangkan kegiatanperekonomian daerah, maka sejak permulaan Pelita III telah dilaksanakan kegiatan pe-nunjang jalan kabupaten melalui Inpres prasarana jalan. Sampai tahun ketiga Pelita IIIrealisasi bantuan ini telah mencapai jumlah sebesar Rp 93,7 milyar, yang dalam pelak-sanaarnya telah digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten sepanjang17.914 kilometer, pembangunan dan perbaikan jembatan/jembatan kayu sepanjang 23.323meter dan latihur petugas dinas PU sebanyak 6.000 orang. Dalam tahun anggaran

22'

198217983 Inpres prasarara jalan anggarannya sebesar Rp go,1 milyar, sedangkan untuktahun teraklir Pelita III bagi Inpres prasarana jalan direncanakan akan dialo=kasikan se-jumlah Rp 80,1 milyar yang menurut rencana akan dipergunakan untuk pembangunandan pemugaran jalan serta jembatan/jembatan kayr masing-masing sepanjang 7.50dk o-meter dan 19.400 meter.

Dalam pada iru dengan mazuknya Timor-Timur ke dalam w ayah Repubrik Indo-nesia pada tthun 1977 pemerintah segera mempercepat pelaksanaan pembangunan dipropinsi termuda ini agar tingkat pembangunannya dapat disejajarkan dengan- wilayahlainnya. untuk itu kepada propinsi Timor Timur diberikan bantuan pembangunan sektoraldan regional. Besamya bantuan pembangunan sektoral Timor Timur hingga tahun keempat Pelita III telah meningkat dari Rp 3,5 milyar pada tahun 7977 /rgTlmenjadi sebesarRp 8,5 milyar da.lam rahun 7982/1983. Dalam ApBN lgli./7gg4 besarnva banruan oem_bangunan sektoral untuk Timor Timur direncanakan berjumlah seb.rrr Rp g,5 milyar.

Pembiayaan pembangunan rupiah, di samping dialokasikan datam bentuk penge_luaran pembangunan melalui departemen/lemb u;ga negara, non departemen dan bantulpembangunan daerah, termazuk juga zubsidi pupuk, penyertaan modal pemerintah danlainJain pengeluaran pembangunan. subsidi pupuk diperrukan untuk mempertahankanharga pupuk pada tingkat yang wajar, agar dengan demikian usaha peningkatan produksipertarian menuju kearah swasembada pangan serta peningkatan pendapatan petani dapatdicapai. Dalam tahun 1981/1982 realisasi zubsidi pupuk terah mencapai np lzt,+ rnity".,sedangkan dalam tahun anggaran 7g8z/rg83, besamya subsidi pupuk direncanak- seber".Rp 461,1 milyar' Dalam ApBN 1983/1984 jumrah zubsidi pupuk yang direncanakan adalahsebesar Rp 457 ,5 mllyar.

Pcnyertaan modal pemerintah dilaksanakan dalam rangka mempercepat lajupembangunan melalui pengembangan dunia usaha dengan sekaligus meningkaikan ke_mirmpuan produksi pcrusahaiun-perusahaan negara diberbagai bidang. Dalam p.l"kr"n"".r-nya jumlah pengeluaran unnrk penyertaan modal pemerintah sampai dengan tahunl98z/7983 telah mencapai peningkatan yang cukup besar walaupun senantiasa d-isezuaikandengan kemampuan keumgan negara. Dalam tahun l9g3l19g4 anggaran penyertaaa modalPemerintah direncalakan sebesar Rp 49g,0 milyar yang antara rain akan dialokasikankepada pembangunan kilang minyak Cilacap, Balikpapan dan Dumai, perum perumnas,pabrik-pabrik pupuk Asean, pT. Batubara Bukit Asam, perum Sang Hyang Seri, perusaha_an-perusahaan perkebunan negara dan badan usaha negara lainnya. Sedangkan anggaranpembiayaan untuk lain-lain pengeluaran pembangunan dalam tahun 7gg3/ rgg4 airenc*a-kan akan mencapai jumlah sebesar Rp 357,0 milyar yang akan dialokasikan untuk bi_dang-bidang yang mendapat prioritas utama dalam rangka meningkatkan partisipasi masya-rakat dalarn kegiatan pembangunan, seperti proyek listrik pedesaan, p..l"it"n k"rnp,rrrg,

224

p€remajaan tanaman ekspor, kredit mini dan kredit candak kulak. Di samping itu juga akandipergunakan antara lain untuk program keluarga berencana dan pengembangan statistik.

Pengeluaran pembangunan sektoral termazuk bantuan proyek untuk tahun ang-gzrzn 1983/1984 direncanakan akan mencapai jumlah sebesar Rp 9.290,3 milyar, terdiridari pembiayaan pembangunan rupiah sebesar Rp 6.553,5 rnilyar dan bantuan proyeksebesar Rp 2.736,8 milyar. Dari jumlah tersebut sektor pendidikan, generasi rnuda, kebu-daya"an nasional dan kepercayaal terhadap Tuhan Yang Maha Esa mendapat alokasi danasebesar Rp L.329,3 mllyar. Selanjumya menyuzul sektor pertanian dan pengairan sebesarRp 1.323,8 milyar serta sektor perhubungan dan pariwisata sebesar Rp 1.307,3 milyar.Perincian rencana pengeluaran pembangunan secara sektoral dalam tahun anggaran1983/198+ adalah sebagai berikut ,

(dalam ribuan rupiah)

1. SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN

Sub Sektor PertanianSub Sektor Pengairan

2. SEKTOR INDUSTRI

Sub Sektor Industri

3. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Sub Sektor PertambanganSub Sektor Energi

4. SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

Sub Sektor Prasarana JalanSub Sektor Perhubungan DaratSub Sektor Perhubungan LautSub Sektor Perhubungan UdaraSub Sektor Pers dan TelekomunikasiSub Sektor Pariwisata

SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Sub Sektor PerdaganganSub Sektor Koperasi

SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Sektor Tenaga KerjaSub Sektor Transmigrasi

6.

| .323.7 66.OOO

828.930.000+94-836-OOO

448.111.000

448. I 1 1.000

1.116.070.000

23 5 .570.OOO880.500.000

r .307 .312 .000

590.685.000230.727.OOO231 .816 .000163 .170 .00063.880.00027 .O4A-OOO

106.627 .OOO

54.97 5 .OOO51.652.000

621.997 .OOO

82.800.000539.r97 .OOO

SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA

Sub Sektor Pembangunan Daerah, Desa dan Kota

SEKTOR AGAMASub Sektor Agarna

SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA,KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAANTERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Sub Sektor Pendidikan Umum danGenerasi mudaSub Sektor Pendidikan KedinasanSub Sektor Kebudayaan Nasional dan KepercayaanTerhadap Tuhan yang Maha Esa

SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL,PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN DANKELUARGA BERENCANA

Sub Sektor KeseharaanSub Sektor Kesejahteraan Sosial danPeranan WanitaSub Sektor Kependudukan dan KeluarsaBerencana

SEKTOR PERUMAHAAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN

Sub Sektor Perumahan Rakyat dan pemukiman

SEKTOR HUKUM

Sub Sektor Hukum

SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional

SEKTOR PENERANGAN, PERS DANKOMUNIKASI SOSIAL

Sub Sektor Penerangan, pers danKomunikasi Sosial

,|

't ,) <

783.000.000

783.000.000

60.715.00060.7 15.000

r.329.307 .000

| ,227 .7 37 .OO07 6.so4.ooo

3 l 066.000

344.045.0OO

2t4.247 .OOO

s4.514.000

7 5.28+.OOO

297 .O8 3.OO0

297 .O83 .000

79.464.000

79.464.000

57 3.957 .000

s7 3.957 .OOO

56.940.000

56.940.000

8 .

9.

10 .

1 1 .

r3.

1 4 .

r5. SEKTOR ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI

DAN PENELITIAN

Sub Sektor Pengembangan IImu

Pengetahuan dan TeknologiSub Sektor Penelitian

SEKTOR APARATUR PEMERINTAH

Sub Sektor Aparatur Pemerintah

SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

Sub Sektor Pengembangan Dunia Usaha

SEKTOR SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Sektor Sumbcr Alam dan Lingkungan Hidup

JUMLAH

16.

t t -

18 .

r58 .259 .000

s0.963,000707 .296.O00

187.414.000

187 ,+14 ,000

264.94+.000

?64.944.000

211 .2 3 9 .000

23 t .239.OoO

9.290.250.D00

6.3.6. Pengawasan keuangan negara

Kegiatan pengawasan oleh Pemerintah tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pem-

bangunan yang sedar.rg dilaksanakan di dalam mcncapai sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan dalam GBHN, Pelita, dan APBN. Sebagai rcalisasi dari kegiatan tersebut di atas

pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang dilaksanakan oleh

aparat pengrwasan seperti Direktolat Jenderal Pengawasan Kcuangan Negara, Inspektorat

Jenderal sebagai pengawas intcrn masing-masing Departemen dan para Irjcnbang Di samping

itu kemampuan aparat pengawasan dalam pclaksanaan pembangunan, baik di tingkat proyek

maupun di tingkat departemen teknis jugrr ditingkatkan mengingat pembiayaan pembangun-

an yang semakin besar dan volume kegiatln yang semakin banyak. Adapun maksud daripada

pengawasan dalam bidang anggaran, adalah untuk memperoleh informasi pelaksanaan

anggaran yang diperlukan untuk memperbaiki hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana atau

menunjukkan kepada para pelaksana proyek bagaimana seharlsnya sesu:rtu pembukuan atau

perta nggungjawaban dilakukan.

Sejalan dengan itu telah dikeluarkan Keppres No. 14 A tahun 1980 tcntang pe-

doman pelaksanaan APBN yang telah disempurnakan dengan Keppres No. 18 tahun 1981,

yang {rlenyangkut masalah penga.wasan baik mengenai anggaran lxtin maupun anggaran

227

pembangunair. Di samping itu untuk menunjang kegiatan pengawasan telah dikeluarkan oulaKeppres No. 20 tahun 1981 yang mcnetapkan koordinasi pengendalian drn penga.rsanpembangunan di daerah tingkat I dilakukan oreh team pengendalian p.ng"*"rrn

-p.- b"-

ngunan daerah yang meliputi Bappeda, Inspekrur w ayah, kantor wilayah DirektoratJenderal Anggaran, kantor wilayah Direktorat Jenderar pengawasan Keuangan Negara dankantor cabang Bank rndoncsia. Koordinasi ini dimaksudkan untuk menciptakan mekanismepenyelesaian masalah yang mengliambat pelaksanaan pembangunan di tingkat daeral.

Pelaksanaan pengawasan oreh Direktorat Jenderal pengawasan Keuangan Negara rirbidang anggaran diarahkan kepada pemeriks aan yang d akukan secara rutin din pem'eriksa-an yang dilakukan secara screntak pada akhir tahun anggaran terhadap proyek-proyek peritadan proyek-proyek pembangunan daerah tingkat I. Selain daripada itu-juga d arukan pulapemeriksaan opcrasional tcrhadaP bcberapa program pelita, seperti program rransmiirasitermasuk program pernurriman daeralr transmigrasi, program peningkatan produksi ,unr-"npangan, program pembangunan jaringan irigasi bam, program pengembangan daerah ran'a,program rehabilitasi serta pcmbangunan jalan dan jembatan dan scbagainya. Selanjutnyauntuk pembangunan daerah, pemeriksaan operasional ditujukan terhadap p.oy.t _i.oy.LInpres Dati IL

Bcrkenaan dengan itu hasil pemeriksaan yang pada akhir tahun pelita I mencakur,1.956 proyek, pada akhir pelita II telarr mcncakup 3.178 proyck dan selanjutnya pada tahunketiga Pelita III ; 'ang diperiksa bertambah lagi menjadi 4,821 proyek. Di samping itu jugata'rpak kcmajuan di dalam disiplin para peraksana proyek yang tcrcermin dari perkemba-ngan .lurnlah berita acara yang tidak benar dan realisasi phisik yang tidak sesuai dengan DIpAdapun berita acara yang tidak benar itu masing-masing 0,20 persen, 0,14 persen Jan 0,09persen dari nilai yang diperiksa r-rntuk akhir perita I, pelita II dan pada tahun ketiga peritaIll Selanjutnya jumlah kejadian rearisasi phisik yang tiriak sesua.i dengan DIp pada akhirPelita I, akhir perita II dan pada tahun ketiga l,elita III, masing-masing adalah sebanvak 0,19kejadian per proyck, 0,04 kejadian per proyek dan 0,07 kejaclian per proyeli. Banyahnyaprovek yang diperiksa serta hasir'has pemerihsaannya sejak tahun pertama perita r sampaidengan rahun ketiga pclita III dapat dilihat dalam Tabel VL 19.

Di samping itu Direktorat Jcnderal pengawasan Keuangan Negara secara fungsionarmempunyal tugas pengaw2san atas semua badan hurrum dan ditugaskan pura unruk menvu-sun Perhitungar Anggaran Negara (pAN) sebagai suatu pernyataan mengenai pelaksanaanAnggaran Pcndapata_n dan Belanja Negara. Di dalam pelaksanaanny, p.rn.ikrr"n atas badanusaha milik negara ini meriputi pemeriksaan atas persero, perum, perjan dan perusahaan-pe-rusahaan negara yang didirikan dengan undang_undang tersendiri. pAN yang telah disusunoleh Direktorat Jenderal pengawasan Keuangar Negara hingga saat ini meliputi perhirungananggaran sejak tahun 1969/197O sampai tahun anggaran lg7g/79Tg.

228

v

z

ec

F

P

" 9r:39$ ̂i ?F*frEF;'" l i t E 3 i @

i : ; i a

* ^F . F r -? i '

- @ ' 6 9 l ' P : F

- - q i

a t :

B >

5 ! 6

; ^

t € ; 1 ,

L i . r ? | I

'o ' r i : ' : " -

B d t19

i o a

o ; ai . A b

, ; i b i , L

$ $ i + o

; F 6 6- 6 L

! ' 9 t

$ ; s g g i . '

13.19 5

; ; 1e a ti r 3s i c

r E. !.! . t

o - '

229

Selama ini telah dicapai pula kemajuan dan ketertiban administrasi badan usahamilik negara, yang tercermin dari semakin meningkatnya pernyataan wajar atas laporankcuangan badan-badan usaha milik negara dari tahun ke tahun oleh para akuntan. pada akhirPelita I, dari seluruh badan usaha milik negan yang diperiksa terdapat 56,5 persen yangmemperoleh pernyataan wajar, sedang pada akhir Pelita II persentase tersebut sudah me-ningkat menjadi 64,6 persen dan pada tahun kedua Pelita III meningkat lagi menjadi 77,2persen. Selain pemeriksaan keuangan juga dilakukan pemeriksaan operasional terhadapbadan-badan usaha milik negara, Pemeriksaan operasional akan membantu manajemenuntuk menemukan alternatif yang lebih baik ditinjau dari segi efisiensi dan efektifitaspencapaian pro$am,

Dengan semakin meningkatnya volume pemeriksaan dan semakin luasnya sasaranpemeriksaan, secara bertahap terus diadakan penambahan jumlah tenaga pemeriksa sertapeningkatan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan dari tenaga-tenaga pemeriksa yangsudah ada. sedangkan penatar?'a-penataran yang bersifat pen.ingkatan pengetahuah dahketrampilan dari tenaga-tenaga pemeriksa yang sudah ada te..rs ditingkatkan pula. Di sam-ping itu peningkatar pengetahuan dan keahlian tersebut diperlukan juga unruk menghadapikemajuan teknologi komputer, karena dengan bertambah banyaknya penggunaan komputersebagai pengolah data keuangan dan pemberi infotmasi bagi keperluan perencanaan, pe-ngendalian dan pengambilan kepurusan oleh manajemen. Hal ini telah mendorong aparatpengawasan untuk menyesuaikan teknik pemeriksaan agar dapat menilai kewajaran daripadaoutput yang dihasilkan oleh mesin-mesin pengolah data tersebut. Dalam pada itu mening-katnya volume pemeriksaan juga meny'6!s!k an beberapa kantor pengawasan di daerahdalam tahun 1982/1983 ditingkatkan kedudukannya dari kantor biasa menjadi kantorwilayah.

230

T a b e l V l . 2 O

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, 1983/1984( dglam rnilyu rupiah )

Penerimaan JumIah P€ngeluerar Jumlah

A. PEN. DALAM NEGERI

l. Pajak langsrng

1. Pajak pendapatan

2. Pajak perseroan

3. Pajak perseroan minyak

4 . M P O

5 . I p e d a6. Lainlain

ll. Pajak tidak tangsrng

1. Paja.k penjualan

2. Pajak penjualan impor

3 . C u k a i

4, Bea masrk

5. Pajak ekspor

6. Lain-lain

B. PEN, PEMRANGUNAN

I. Bantuan program

II. Banhran proyek

A. PENG. RUTIN 7.27 5,L

I. Belanjs pega$'ai 2.597,5

1, Tunjangan beras 144,02. Gaji / pensiun 1.834,5

3. Biaya makan (lauk pauk) 277,3

4. Lrinlain belanja

pegawai dalam negen 91,4

5, Belanja pegawai luar negeri 54,3

IlI. Penerimaan bukan pajak 502,0

Belania barang

1. Dalam negeri

2. Luar Degerr

Subsidi daerah otonom1. Irian Jaya2. Daeruh otonom lainnya

Itunga dan cicilan hutang

1, Dalam negeri

2, Luar flegeri

V. Lain - lain

B. PENG. PEMBANGUNAN

I. Pembiayaan dalam rupiah

IL Bantuan proyek

13,a23,6

rr.o13,2281,6

8.869,1

7 41,5130,3

135,5

2.288,4

+87 ,7298,9687,9

67 8,088,1

48,4

1 .148,9

1 .098,850,r

1.388,44 1 1

1 1 4 5 '

1.416,8

30,o1 . 3 8 6 , 8

7 2 3 , 5

9.290,3

o . ) J t , )

2.7 16,a

I I .

III.

IV.

2 .74 t ,A

5,0

2.716,4

J U M L A H 16.565,4 J U M L A H L6.565,4

BAB VII

PERKEMBANGAN PRODUKSI DALAM NEGERI

7.1. Pendahuluan

Peningkatan kemakmuran masyarakat dapat dicapai dengan memberikan kemung-kinan yang semakin besar kepada masyarakat di dalam menikmati kebutuhan barane darrjasa dari waktu ke wakru. oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperbanyak jr.r=mrahbarang dan jasa yang dibutr.rhkan masyarakat, melarui proses produksi sebagai has per-paduan antara zumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi yrng rd^.Oleh karenanya gambaran mengenai hasil produksi yang dicapai merlpakan s.r"to perrl"_baran daripada pertumbuhan ekonomi yang disuzun menurut sektor ekonomi, bait< primer,sekunder maupun tersier. Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat prorluksi yang dihasilkandalam tahun 1981/l9BZ masih tetap berkembang sebagaimana diharapkan, yang padtgilirannya akan memberikan landasan yang lebih kokoh dan lebih luas bagi perkemlanganselanjutnya Kiranya perlu dikemukakan bahwa rercapainya hasil-hasil tersebut dimungkin.kan oleh adanya iklim berusaha yang cukup baik di samping pengerolaan dan pemanfaatanyang lebih baik daripada sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, modal, teknologimaupun sum ber daya manusia.

7.2. Sarana produksi

Pendayagunaan sarana produksi di dalam memadukan antara snmber dava alam-manusia, modal dan teknologi merupakan keharusan mutlak untuk tercapainya rras -hasilyang maksimal. untuk itu berbagai hal tetap mendapat perhatian terutama yang berkaitandengan upaya untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup sumber daya alam sertamenjaga harkat manusia sebagai pelaksana dan sasaran daripada pembangunan itu sendiri.oleh karena itu dalam mcnerapkan jenis teknorogi produksi, rnaka p ihan tidak hanyadidasarkan pada tingkat produktivitas, namun juga diutamakan pada sebagian besar marya-rakat dalam peningkatan produksi itu sendiri. penjabaran tersebut antara Li' b.^pr,..rp"y"unruk menumbuhkan clan sekaligus memperluas kegiatan produksi yang dapat ,',.rr"*pu.,gbanyak tenaga kerja tanpa mengabaikan penciptaan iklim berusaha yang sehat cran dinamis.

7.2.1. Penanaman modal

Sesuai dengan strategi pokok pembangunan yang tertera di dalam GBHN, kegiatanpenanaman modar diarahkan terutama untuk rneningkatkan dan memperluas kafasitasproduksi nasional, serta mengusahakan perruasan kesempatan kerja. salah satu usaha peme-rintah dalam mengarahkan penanaman modal untuk diselaraskan dengan sarana pembangun_an dilakukan melalui peny.uzunan daftar skala prioritas (DSp) cengan -.mperhitr.,g1"n

237

2 3 2

berbagai faktor yang dapat mempengaruhi lajunya pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional

dan pemerataal.

Usaha Pemerintah di dalam rneningkatkan kegiatan Denanaman modal yang dapat

menimbulkan manfaat ekonomi dan sosial yang besar dilakukan melalui fasilitas dan

insentif kepada para penanam modal. Untuk terlaksananya pcnanaman modal sezuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah juga telah melakukan pembinaan

darr pengawasan terhadap proyek-proyek penrnaman modal baik PMDN maupun PMA yang

telah disetujui, Adapun tujuan daripada pembinaan dal pengawasan tersebut adalah untuk

mencegah terjadinya pelanggaran scrta penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan

dan persyaratan yang berlaku yang menyangkut permodalan, tenaga kerja, perlindungan

terhadap lingkungan hidup, produksi dan pemasaran. Sedangkan untuk lebih mengintensif-

kan pengawasan proyek, maka para penanam modal diwajibkan menggunakan akur,tanpublik unruk pemeriksaan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangannya.

Penanaman rnodal dalam negeri

Selama hampir 15 tahun kegiatan invcstasi melalui PMDN yang diatur dalam Un-

dang-undang Nomor 6 tahun 1968, telah diberikan pcrsetujuan Lepadr berbagai jenis proyek

yang tersebar di berbagai bidang usaha. Dari berbagai proyck tcrsebut scbagian telah me-

masuki tahap produksi, sedangkan yang lainnya nrasih dalam tahap persiapan atau dalam

tahap produksi percobaan, Beberapa proyek yang telah cukup lama berproduksi secarakomersial, di antaranya telah rnelaksanakan perlnasan proyeknya guna menaikkan kapasitasproduksinya. Sampai dengan bulan Oktober 1982, jumlah proyek yang telah mendapat

perserujuan Pemerintah tcrr:atat scbanyak 3.811 buah dengan nilai rencana investasi sebesarRp 11.040,4 milyar. Dalam jumlah ini terrnasuk proyck yang nrengadakan perluasan/pe-nambahan modal, proyek yang mengundurkan Ciri atau dibatalkan serta proyek yangmengalihkan statusnlra dari PMA menjadi PMDN. Sedangkan rcalisasi invcstasi sampaidengan bulan Maret 1982 tercatat sebesar Rp 4.069,1 milyar atau 36,9 persen dari rencanainvestasi.

Dari Tabel VII.1 terlihat bahwa sektor industri merupakan sektor yang palingbanyak menarik para investor, baik mcngenai jumlah proyek maupun investasinya biladibandingkr-n dengan sektor-sektor lainnya. Sampai dengan bulan Oktober 1982 dalamsektor industri tercatat sebanyak 2.704 proyek atar 7O,9 persen dari jumlah proyek PMDNdengan nilai investasi sebesar Rp 7.394,0 milyar atzu 67,0 persen dari seluruh jumlah

investasi. Di samping sektor industri, sekror-sektor lain yang cukup menarik bagi parapenanam modal dalarn negeri adalah sektor kehutanur dengan 488 buah proyek dan rencanainvestasi sebesar Rp I.265,4 nrlyat, sektor perhubungaa/pariwisata dengan 286 proyek

233

I

'E

E Z

6l

+ o f ) 0

6q4qE3EErsxteg9*sgg I

A;

FESSERRFsBo ) 9 n q q o ! q \ ! 9 ( '! l = ! ? o 9 + o ; ; 6 ; i dg i 6 € ( oo c . t - d ? . + N +

RtE;3Eg-* -o'i

- o 1 i o c o

" ? { : 1 o q c ! G ' ! \ rq 6 o ( D ( o € d i | 6 i= ' + .-:

F = 4 9 + @ c { r N d rF @ o o N r o ( l ) r 6 < ac , l - . : d ] 1 \ 9 c \ . C , o

F \ + . N . - i 6 . . j6 + t s i . s o o r N + -q - l - c ! + - n

. : d r - N d r ! t + 6 6 _

c.;

qEEAEI$FE, - 1 1 6 i d i ,

+

- N a o . o6 G . ) . q N . o , b + - 6 i l

c.j

j c ' i d ; + u i d i < r i 6 i c i

* . : ;5 c l h c

EEg

ddg ,

.H

I

I

I

s !EA

E a -

4E

>a

zE

;a

I

FzEIEIl1

IFTri

-<sEl !-r

- E<o . j =. - ^ Y

r r <<a

E F

Z E< f=z4 1 4i 2zlI1

E

vE]

234

30l ' ' <Ul trl>FF E

E O

vj Ei

\ o Pg3 sa z -> F Ns "-!{ rq F

;>zzE3< E l

>zc PF l >

gEn J F

E

-t

@

I3

?

3

o \ o 0 o . . l o r q + r ! t r F

t H ' c t r tt l q ! F

F

oE '5Ct i+t e )

c ) Fr o F s + F o q

1.,I J \ O N + N

N a { u r - . J I J O ., O N a Q ' - r q { @ r Jl i n o ' o L 6 b ; - \ \

o o . q + r . J N \ o \ oa o

r - + t r+ \ r F u - J \ O

N ; r t s N +

! D ! " 1 9 \ : " J P F l - Pq $ b , J @ t s \ O O i t ' , O aC o ' . ' @ . . 1 { ( ) c N q )t J l O \ O \ O F O a . q

.:

o\

q\

-.t

r

? ? q

z

F

!5 io E :

F.l

E

AqqqEe ${it$q€fiH5f;F*EH:EHPFEs!HgEEii j : $ig$EdHddgg!:*;r i ; ; ; i ;

$EEigi f; Hfr;EgF:3SiH$HFERF$F:EBqfi $*i g ;$:$-$*HFSEE s+EsqR*HE

q! :ae: EF$83;B $s3RtRS3;3ssB1 ' : c l " ? - - : q 9 { a 9 r o c v + & + ; . . i N 6

E g F R * q R ' S S g e 5 S ; S H d d i ' j + o ' " . j ' i c ;q - 6

EA€q$H $ iFEgEg:g3E:S Bi;FilTilHEf l EiHs$ € egE$3iH:iq!g$e esri ie+sx=

F;R999 ai - - *

E q$iE;q g ;E;f i ;EHH:$qFi::FE3:Pi:5giF"g : nfrF3;a:$i$g;Sssisd*r.

F$H3$ : sRsBsr:3EHss

E:Xt : *I

s3$iss 3r sBEE 3 r*&F 56-- =

E ;FHs* 5 8:sp!3e333tsnR'o3: tR*s. - : r

i c'i.d + tJ dr od oi ci..: c,i di + d,i F: od oi ci _i o.i di + ti d

-

IFzt!EE]

D

14

< c or l (: r \

\J Cnz i< I

- c ;

2

2

vrrl

X

236

dan rencana investasi sebesar Rp 451,0 milyar, dan sektor pertanian/pet€rnakan dengan 175

proyek dan rencana investasi sebesar Rp !60,0 milyar' Pada tahun 1982 Perusahaan Umum

L i r , r i k w . g " r " s e l a k u p e n g e l o l a t u n g g a l p e r l i s t r i k a n d i l n d o n e s i a t e l a h m e m a n f a a t k a n

fasilitas PlttlN dengan investasi sebesar Rp 418,6 milyar guna pembangunan pembangkit

tenaga listrik dan distribusinya di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana telah dikemuka-

krn di "t".,

dalam rangka menarik dan mengarahkan kegiatan investasi' Pemetintah telah

menyediakanper 'ngsangdalarnbentukfas i l i tasbebaspajakataupunker ingananpajakyang

diberikan untuk tenggang waktu tertentu (Tabel VII'2)'

Sampai saat ini pulau Jawa masih tetap merupakan riaerah yang paling banyak

menyerap proyek-proyek PMDN untuk lokasi usahanya' Dari 3'811 proyek PMDN' se-

A^ny^U Z.ilZ proyek atau sebesar 65'4 persen di antaranya berlokasi di pulau Jawa dengan

nilai investrsi sebesar Rp 6.896,9 m\Iyar ztat 62,5 persen dari seluruh investasi proyek-

proyek PMDN (Tabel VII.3). Namun apabila dilihat perkembangannya' proyek-proyek

iyON yong berlokasi di pulau Jawa akhir-akhir ini persentasenya selalu menurun, yartu

sampai dengan tahun 1980/1981, lgSl/1g82 dan 7982/1983 yang masing-masing adalah

sebesar 66,4 persen, 65,8 persen, dan 65,4 persen. Hal ini adalah sejalan dengan usaha

Pemerintah dalam mengembangkan dunia usaha di luar pulau Jawa yang sudah mulai nam-

pak hasilnya, sehingga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia akan dapat

dicapai.

Penanarnan modal asing

Keikutsertaan pihak swastr asing dalam kegiatan investasi diatur atas dasar Undang-

undang Nomor I rahun 1967. Permohonan penanaman modal as ing yang te lah d isetu juL

pemerinrah sampai dengan bulan Juni 1982 adalah sebanyak 783 buah proyek dengan nilai

investasi sebesar US $ 10.628,1 juta' Jumlah tersebut termasuk proyek yang mengadakan

perluasan/penambahan modal, proyek yang mengundurkan diri atau dibatalkan serta proyek

yang melakukan pengalihan status dari proyek PMA menjadi proyek PMDN. Realisasi

penanaman modal sampai dengan bulan Juni 1982 tercatat sebesar US $ 4 648'7 juta atar:

43,7 persen dari total tencana investasi, Seperti halnya dengan kegiatan investasi yang

diselenggarakan dalam rangka PMDN, sektor industri merupakan bidang usaha yang paling

menarik bagi kegiatan investasi swasta asing dalam rangka PMA yaitu tercatat sebanyak 476

pro)rek yang tetah disetujui dengan nilai rencana investasi sebesar US $ 7.459'4 juta Dengan

demikian 60,8 persen dari seluruh proyek PMA yang disetujui atarr 70,2 persen dari rencani;

investasinya berada pada sektor industri. Sektor lain yang cukup menarik minat swasta asing

untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah sektor pertambangan dengan nilai ren-

cana investasi sebesar us $ 7.+64,7 juta (16 proyek), sektor kehutenan dengan nilai rencana

investasi sebesar US $ 538,8 juta (63 proyek) dan sektor perhubungan/pariwisata dengan

237

'a3a

'd

i\

t -

F-

etr

t\ci\o

€\o

o\

ca

ao\

\ o \ o h + \ o r . { 6 r a o \

$ , \ o N d m \ o $

N F N O - r o \ ! i H c \I . | t r 6 H ! { 0 O \ O O \ c On . u i 9 q r n q \ \o o \ i F s r o \ \ o a , lO r O r ( 6 6 ( XN H q i

c.l F{

c \ O \ O \ c O c O 6 c O H o \\ o l . - r l @ c 9 F r o \ N N1 9 \ q 9 q q e c( n . . r 6 r ^ t t \ o . n + o \q r i . . r n \ 9 6 t i d r N! r N r ^ i T . ' la \ i

$nBsBtssRq t 9 q 9 . 1 9 q q0 9 t t \ O h q O \ i c - o \! . . . r ! l + \ 9 o r r 6 Nr r N V r d ! _ . n

6 e F , c O e t d t i e |h h r D t @ 4 r t - - N o

" t q q o q 9 " t 9 q aO ! - v 1 . |6 O F , l + 1 ' | + i . O dh N r r i + . n

q r F , F - { , \ o i h r a o \c \ l A \ o N H h \ o +

O F - 6 6 ( { N 6 6 o \F - u r t - N i . n \ o +

.l

i

' j . ' i ; + , . i 6 F c j q i

€ES { a

p

qo

IF.

o\

co

co

It\\o

a? f

E o

€ {= > .I H

- E

E *E o

D

€tEA

- - O

2 a

? >9 X

co

co

It\x

z

Ar

,

Ul .n,-l C\

Z ' 4

vti

Ar*

238

? l tez;z;>7 =- >t z

: < : -X > v ,i i zI "

\o $r

t \ ) >

R :

z.t

I

oB

:?i+

l=a 7

! :

/i ;i

ea =

c( , )3. e rT. Ei

C

# P .

F 5 F ii F F F F F F F ! F F F F F F F :" e ,' e e r P N f-

*3 .8 - - * | * * - - ; 5 - - *FN* i - *

F F F

"F-e*B-*s:stsHsaFFFHuFFe $ FF-F.HFd:$Ii3T&b$gH;HE$:E€$$FHH F SFHgHR

sE*Hn\*, rB:iu:HF;FFd$s;S* f gP.;H$dh$B;g$ $iEH$EEE$EEE$;HFE EEHsEF

;si-HeiP' €rs:HB;ssdFsF$p F EF.FFEEe$eHsg ggHEFPesi:eB*:HFH sgH:ag

r0 !a

"E H;. ,-sE."EE"'B$sFFEF.$Fe FFFEHHSHbE i!iIHsisHS€ggEQHE EEEH3fr

N ^ . r ! rd \ 1 9 t 9 o ! ! @ {

a'r

E.

239

N

e

il

z

4EEiI$Eig;ESEH EiTgHqE{SEH*F *EEt-*S- : '3 F+ r * -$ fdSiR ' i r ' , i r ;q T } N D

BqEEEEEEEgfFq$ HfiH$E6E$$$3FR ;se iFe*BBNi-B s ' " i R iEpEEi $sE*sda rgq - - - -

iINEE:EEEq€H€$ Efl&$E${E$E€qR ii $F f l *3* *g" rd g - RSRRR*3St 'n :+R ' l

F + c { - :

q$EERSS:EsesHF msg$$R*EEERHF stsGBS.sS*e 'dr 9= : ; "J inC*EFtSi+H iN !+l

: r @ r i r + + ! c i c \ r N 6l . b

r o t + ( o 6 r r| \ n + c { F F t 6

N + q o ( o + g | o f r N 6 , a c ! r N

3 : -

F ! 9 ' * g - $ & g : * ! i ' F i N t s

'-i ci di + ujsi F ci o; ci -.1 c.l di + d siF c.t oi o'-i c.i cri + rjvi .d 6i.ic \ c \ c { d A i d . i 6

J

E t aZt/ l

?

E e2 6

P

- s uE C

E t *E a

?

A 9s 9aa

E t *2 ap

s 9E E4A

EE

I

I

I

z

FrzI!lE

I

Fl I ] ^

ES

F3o lZ *

\ o < \ 0, > o .

X

G r o f i k V l l . I

PENANAMAN MODAL DALAM NECERI YANG TELAH DTSETUJUI PEMERINTAH,

2+O

196a - rgazltgatdalam unit Proyek, Modsl I dalam milysr Rp )

I671 s l d77

( Proy€k I

PROYEK

Ixlt t ,77 l7I

MODAL

G r a f i k V t L 2

PENANAMAN MODAL ASINC YANG TELAH DISETUJUI PEMERINTAH,1967 - t98ut9a3

( Proyek , ddam unit proyek Modd ' datam juta US $ )

12.000

Esltt 7817s

HSIdd Er/82 slt t82183

{scmcntaral

MODAI

s/d 79/80 s/d 80/81

241

nilai rencana investasi sebesar US $ 327,0 juta (31 proyek). Seperti halnya dengan rencana

investasi, realisasi penuraman rnodal asing yang terbesar juga terdapat pada sektor industri

yaitu se besar US $ 2.796,2 juta. (Tabel VII.4).

Sementara itu bila dilihat dari segi lokasi t€rnyata masih ada pemusatan invest:Lsi di

pulau Jawa. Dari Tabel VII.5 dapat dilihat bahwa pulau Jawa menyeraP sebanyak 537

proyek atau sebesar 68,6 persen dari seluruh proyek PMA, dengan nilai rcncana investasi

sebesar US $ 5.020,5 juta atau sebesar 47,2 persen dari total nilai investasi. Sebanyak 281

proyek dengan rencana investasi sebesar US $ 1,901,8 juta berada di DKI Jakarta, 159

proyek dengan rencana investasi sebesar US 5 2.365,6 juta berada di Jawa Barat, 22 proyek

dengan renca.na investasi sebesar US $ 234,8 juta berada di Jawa Tengah, 3 proyek dengan

rencana investasi sebesar US $ 8,3 juta berada di Dl Yogyakarta, dan sebanyak 72 proyck

dengan rencana investasi sebesar US $ 509,9 juta berada di Jawa Timur, sedangkan di luar

pulau Jawa terdapat 246 proyck dcngan rencana investasi sebesar US $ 5.607,6 juta. Dengan

demikian dalam kurun wakru tahun 7967 - 1982/1983 kegiatan investasi di luar pulau Jawamcngalami penurunan dalam rencana investasinya sebesar US $ 34,6 juta yang diakibatkan

oleh adanya bebcrapa proyek yang mengrndurkan diri, dicabut atau dibatalkan. Sedangkan

di pulau Jawa dalam periode yang sama terdapat kenaikan daripada rencana investasi sebesar

u 5 b J ) J . J t u t a .

Menurur negara asal, bagian terbesar daripada investasi bcrasal dari Jepang yaitu

dengan jumlah proyek yang tclah disetujui Pemerintah sampai dengan bulan Juni 1982

mencapai 207 proyek dengan nilai rencana investasi sebesar US $ 3.865,0 juta, dau realisa-

sinya sampai dengan Juni 1982 adalah sebesar US $ 1.908,4 jutr.. Dengan demikian dalanr

hal jumlah proyck Jepang mewakili sebesar 26,4 persen sedangkan dalam hal nilai rencana

investasi dan realisasinya masing-rnasing adalah sebesar 36,4 persen dan 41,1 pcrscn. Di

samping Jepang negara lain yang cukup besar menanamkan modalnya adalah Hongkong,

Amerika Serikat, Belanda, Jerman Barat dan Inggris dengan rencana investasi masing-masing

sebesar US $ 1.152,5 j t : ra (124 proyek) , US $ 533,8 ju ta (77 proyek) , US $ 419,4 j r t ta (43

proyek), US $ 284,9 juta (.24 proyek) dan US $ 287,6 juta (43 proyek). Perkembangan

pcnanaman modal asing menlrrut negara asal dapat dilihat pada Tabel VII.6.

7.2.2. Pembinaan dunia usaha

Pembinaan dunia usaha rnerupakan salah sam usaha pokok yang ikut menentukan

kebcrhasilan usaha-usaha pembangunan nasional. Di dalam GBHN disebutkan antara lain

bahwa Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha yang dapat mendorong pertun-

buhan dunia usaha yang meliputi koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), usaha swastanasional dan usaha swasta asing.

L+L

Koperasi adalah merupakan salah satu wadah utama unruk membina kemampuan

usaha golongan ekonomi lemah. Untuk itu kemampuan dan peranan daripada koperasi unit

desa (KUD) dan koperasi primer lainnya terus ditingkatkan agar dapat tumbuh menjadi

kekuatan ekonomi desa. Hal itu dapat dicapai terutama dengan cara pembinaan yang baik

terhadap pengembangan usaha dan kelembagaan koperasi antara lain dengan jalan mening-

katkan ketrampilan para manajer dan karyawan koperasi serta dengan mengusahakan agar

koperasi memperoleh kcsempatan seluasJuasnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Di

bidang pembinaan kelembagaan koperasi, antara lain telah dilakukan pendidikan kepada

para pelaksana koperasi/KUD, penambahan kader koperasi termasuk KUD Model serta

mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga dan gerakar koperasi dalam

penyiapan bahan dan sistem pendidikan yang efektif. Di samping itu dilakukan pula pem-

binaan kader koperasi melalui diskusi kader inti, menyebarluaskan buku-buku dan brosur-

brozur perkoperasian kepada anggota masyarakat, meningkatkan pemberitaan melalui media

massa, serta meningkatkan permodalan koperasi melalui pemberian kredit atas jaminan

Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Dalan tahun 1981/1982 jumlah koperasi/KUD

yang mendapatkan kredit atas jaminan LJKK adalah sebanyak 52.636 buah dengan jaminan

sebesar Rp 82,6 mrlyar, sedangkan volume kredit yang dijamin mencapai jumlalr sebesar

Rp 659,7 milyar. Dalam rangka pembinaan KUD agar mencapai tingkat KUD Model, maka

dalam tahun 1987/7982 sampai dengan akhir Maret 1982 telah dibina sebanyak 1.599

buah yang berarti telah melampaui targetnya sebanyak 1.500 buah. Perkembangan jumlah

dan simpanan koperasi dapat diikuti pada Tabel VII.7.

Sebagai usaha pembinaan golongan ekonomi lernah melalui koperasi mata telah

dilakukan antara lain menampung garam dari petani garam oleh koperasi dan kemudian

menjualnya ke PN Garam, nembantu pedagang kecil rnelalui program kredit candak kulak(KCK), serta meningkatkan kemampuan koperasi jasa angkutan. Dalam tahun 1982 telah

ditampung garam dari petani garam sebanyak 416.439 ton oleh 67 koperasi/KUD. Sedang-

kan dalam usaha membantu pedagang kecil melalui program KCK, maka sampai dengan

bulan Septcmbcr 1982 jumlah kopcrasi/KUD telah mencapai sebanyak 3.621 buah, denganjumlah nasabah sebanyak 10.200.160 orang dari krcdit scbcsar Rp 105.755,7 juta.

Untuk kcpcntingan stok nasional dan pasaran umum, maka dalam tahunl98I/I982 scbanyak 1.879 buah KUD telah melakukan pengadaan pangan sebanyak1.973,5 ribu ton beras. Di samping itu dalam musim tanam 7981/1,982 sebanyak 2.849 bnahKUD telah melayani penjualan sebanyak 3OO.783,87 ton pupuk dan 1.924.233 kilogram/fiter obat-obatan. l)alam tahun 1979, 7980 dzn l98l/7982 juga telah dilakukan pembeliankopra masing-masing sebanyak 210,6 ribu ton senilai Rp 27 .525,7 juta, sebanyak 151,4ribu ton seni.lai Rp 24.879,5 juta dan sebanyak 29,9 ribu ton senilai Rp 5.365,9 juta.

Dalam periodc yang sama telah dilakukan penjualan sebanyak 199,6 ribu ton senilai

243

E H

.." "] l. "d- 9^ c.t q +. .{ \ cD- 1 +- o:FSISS s+€38 RR$g

N N € F

+- .'l \ .o" t-- vl co^ +_ co co N F. N o\

is$d$ sr$$s $KsRN 6 r i . { N h h f r € c o € g e - . :

ts$f d sF$f $ EA$f;t n \ 9 q \ \ ' ) \ ' .i .a + + \o cd .'i + ui d Fi + cj c;

333;3 33Ri3 0. . r .€.qsnqiE R*IFE iSfiq- i . j . j . j . i r . i : ' -

h- \o r..r cr\ 0r .n F ao r-- Ft € o\ o ..1o - i { { 6 F i " i , : d F : ; r i : ;xqqqq frE{€E EaEEi N s + \ o o . N ! . c o 6 i + * ;

i r . l N a o

q . . r u ' + r | o o \ + o o l . | € + 6:f \o ri r.r o\ o f. r-r dqi \c{ i . . t {++ S:=S6 \ o \ o @ o i d i r i ; o i F r - o i . - i i

; A I N i F N ' {

q{{Et +$$$s fi$$!n 6 .a F co ^i e' i Fi qt 'cj 6 crt o . i

a { - i r H e \ l a {

o\

c t 6 + r \ o r . - @t't t- a- a\ F- F\ F\o\ o\ o\ o\ o\ o\ o\

i f l i i i

! . t \ o a o c o 6 M a o i ir \ o t \ n r ( n + < - r - r -\o \o \o \o r r^ rA ra '.1

CO r^ r.r h h rA N N c{ i rr O\ \i +o o * *

l'- O 6l\ o N Q c o 6c n . n . n a i i

c o c o r . l o \ 6+ O \ F . h c Or \ o \ o \ o \ o

( n F

o \ O F rq\ or o\

( O i r\ O N F .o\ o\ o\

F

Cr

tr

'El

ib

fi

E

F

t<

a.lco

Io\

rit )

a- i.iri cr

>V-zq )<.bzd<

! - A r.Et )

z

.lE

Rp29.378,8 juta, 141,7 ribu ton senilai Rp 25977 jtta' dan 27 '6 rtbu ton senilai

Rp 5,686,5 ju ta.

Sementara itu di bidang tataniaga' cengkeh selama tahun 1980' tahun 1981 dan

tahun lgS2, KUD telah melakukan pembelian cengkeh masing-masing sebanyak ll '581'3

ton senilai Rp 76.78O,9 juta, sebanyak 13.067,3 ton senilai Rp 97'852,5 juta dan sebanyak

6 . 2 5 T , o z t o n s e n i l a i F t p 4 4 . g S 2 , s j u t a . K e m u d i a n s e l a m a p e r i o d e t e r s e b u t j u g a t e l a h d i l a -

k u k a n p e n j u a l a n c e n g k e h m a s i n g - m a s i n g s e b a n y a k l T . 2 + 2 , o t o n s e n i l a i R p 8 7 . 3 6 3 , 4 j u t a '

, . b " n y r k - 7 3 . O O 4 , 6 t o n s e n i l a i R p 1 0 3 . 9 8 2 , 8 j u t a d a n s e b a n y a k 5 9 5 7 ' 8 t o n s e n i l a i

np +i.l++,0 juta. Dalam pada iru sejak tahun 1981 KUD yang berada di pulau Jawa dibe-

rikan kesempatan unruk iku! aktif di bidang tebu rakyat intensifikasi (TRI), dengan maksud

unruk meningkatkan Pelayanan kepada para petani tebu, terutama dalam penyediaan paket

kredit dan pemasaran gula. Kredit yang disalurkan dirujukan pada pemenuhan kebutuhan

petani tebu dalam penggarapan tanah, pembibitan, penebangan dan angkutan Jumlah KUD

yang bergerak di bidang TRI adalah sebanyak 595 buah yang tersebar di daerah Jawa Barat'

Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur-

Di bidang perikanan rakyat, koperasi tclah melakukan penbinaan usaha di Jawa

Timur. Maluku, DI Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Bamt, DKI Jakarta, Jawa Barat dan

Jawa Tengah. Sehubungan derrgan itu dalam tahun 1981 jumlah koperasi perikanan telah

meningkat menjadi 449 buah dengan jumlah anggota sebanyak 94,013 orung serta nilai

usaha sebesar Rp 57.729,4 futL Sedangkan dalam tahun 1980 jumlahnya baru sebanyak 370

buah dengan jumlah anggota sebanyak 63.487 ortng dan nilai usaha sebesar Rp 3.980,2

jura.

Demikian juga di bidang Petefnakan rakyat, KUD ikut melakukan kegiatan secara

intensif meliputi penyaluran bibit unggul, penyaluran makanan ternak, penya)uran obat-

obatan dan alat-alat kesehatan ternak serta pemasaran produk ternak yang dihasilkan.

Dalam hubungan ini koperasi telah memberikan manfaat, antara lain dalam peningkatan

hasil produksi dan perbaikan tataniaga hasil-hasil peternakan. Hal ini sekaligus berarti pula

meningkatkan pendapatan para anggota koperasi peternakan terutama di daeralt Jawa Barat,

Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara'

Sumatera Barat drn Sulawesi Selaran. Dalam tahun 1980 jumlah KUD peternakan adalah

sebanyak 124 buah dengan nilai usaha sebesar Rp 1.470,0 juta yang telah meningkat men-

jadi 215 buah dengan nilai usaha sebesar Rp 28.800,0 juta dalam tahun 1981. Perkembang-

an jumlah BUUD/KUD dapat diikuti pada Tabel VIL8.

sebagaimana telah dilakukan dalam tahun-tahun yang lalu, kebijaksanaan yang

ditempuh dalam membina industri kecit dan kerajinan rakyat adalah dengan meningkatkan

kerjasama, baik antarkoperasi maupun antara koperasi dengan badan usahl lainnya dengan

24s

o.l

,l

?

F i l3fr g$fr ssssEsR;3i3Er€3sF:

E U , E c ! ( ) t n t s r E @ - i . 9 : d ) $ r - f r - r r &

F $3Rg ; f r $B g3:3F5 3:3SR3is sx :

E S ,E l ^ - - r i r F i r - - * r - -X l - r i n

F $3S gHfr $ 3; l ; :sR: 3:ssR$eE + - r

E3,H l r . * r f r r rF=3- *P r * *R r r3 r

F 5GE ghfr 53HH:3s:3:s3e$e3+* r

E3,E l r - - rRr rF 9 i * *R r9 r

B $;:s RE ; &n $ER 3:e3eP-; : e c

f r 3 ' H- r i ' -T r r 3* :R- t r + I *

E H s; S F$ = BRxts ie:EPe$^ 6 - e;^

Ri ' $6 r f l I 9 I r ' 5 I 19NN+ rR - . r . r

5 E 6E g F*! : !E !HRSHESREe 3 i -R3:H h r 3 r r < r r ! 9 '; _ _ _ , , F : r t $ - t - E r t S 9

I s; : ; HEst; 3s5R 3Rr3e so sE E**

R 3 S R , * : ' S * . " 6 N $ r +

$H: :R l HE=9e:gBs-+S*$, { ^$-S r r

FHS$hr t " I -Rf r , .R: - * r

.j o,i di + 6 d F: dj si cj j c.l dj +,d.d F.i od d o. j oi cd + s; dN d c ! c { c v

I P

t =

l at p

- l x5 lo

t a

t p+ l x5 lo

l pl r c

z

o\I

Fi

z

F

zFI

c o E

a u )

-zl r x

azF F

DF1t{

z

p

F]

ED

246

prinsip saling menguntungkan dalam rangka pengaclaan bahan baku, produksi serta Pema-

saran hasil produksi. Langkah-langkah ini ak:rn terus ditingkatkan dan disempurnakan,

bcrtitik tolak dari suatu kcinginan yang sangat tlendasat yaitu menjadikan koperasi sebagai

sokoguru ekonomi Indonesia. Sedangkan dalaur kaitannya dengan bidang industri kecil dan

kerajinan rakyat, hal ini ridaklah dapat di.lcpaskan dari suatu kenyataan bahwa kegiatan di

bidang ini merupakan kegiatan yang tersebar di daerah-daerah pedesaan dan menyerap

banyak tenaga kerja. Dengan denikian langkah ini adalah mcrupakan bagian yang tidak

terpisahkan daripada pelaksanaan pcmcratiran pembangunan dan hesil-hesilnya, yang di

dalam Pelita III mcndapatkan prlorltas pertama

Dalam pada itu pcningkatan ketrampilan merupakan sisi lain daripada pengembang-

an industri kecil dan kerajinan rakyat yang rne)iputi peningkatan l(etatalaksanaan, teknik

usaha dan produksi, pemaslrzn, pengetahuan tentang barang dan sebagainya Sehubungan

dengan iru, antara lain telah diselenggarakan proyck bimbingan dan pengembangan industri

tecit lnipit<) yang melakukan pembinaan di berbagai sektor industri kecil yang tersebar di

wilayah lndonesia, Jumlah sentr.a industri kecil yang dihina lerus meningkat dari mhun

ke tahun, dan dalam tahun 1981/1982 telah mencapai 595 sentra. IJasil pembinaar.r ini

ditampakkan clalam produk-produknya yang mengalauri perbaikan dalam mutu, desain, dan

pemasaran sehingga pemasaiannya tidak hanya terPusat di da.lam negeri akan retapi juga

sur.lah memasuki pasaran Iuar negeri. Dalam tahun 1980 nilai ekspor barang-barang industri

kerajinan vang dipasarkan kc luar ncgcri mcncapai jumlah scbcsar US $ 146 3 juta, yang

berarti mcngalami pcnirrgkatan scbanyak us $ 29.4 juta atau 25,2 perscn dibandingkan

dengan nilai ekspornya dalam tahun 1979,

Salah satu mrsalah yang saat ini tengah dipecahkan adalah pemilihan teknologi yang

tepat dan sesuai dengan sifat r.nasing-masing industri kecil. Kcblaksanaan yang scdang

dikcmbangkan clcwasa ini ialah mcngarah kepada teknologi yang dapat menampung banyak

tenaga kerja, namun di lain pihak rner.nungkinkrn peningkatan produktivitas. Teknologi

semacam ini dinamakan teknologi t€pat guna yang bcrcirikan menghemat modal, cukup

efisien diukur dari segi kemampuan dalarn menghasilkan protluk unnrk setiap satuan modal,

cocok untuk mengolah sumber-sumbel' setellpat, nempergunlkau bahan energi lokal atau

encrgi yang murah, mudah dikcrjakan dan dipclihara dcngan kctrampilan yang ada. Selan-

jutnya penerapan teknologi yang tepat glna akan diarahkan untuk membangun perekono-

mian desa sccara kcscluruhan dengan tetaP memPclhatikan matarantai produksi di bcrbagai

bidang.

7 .2.3. Tenaga kerja dan transmigrasi

Indonesia termasuk salah satu ncgara dengan jumlah penduduk yang cukup besar

dan tingkat pertambahan pcnduduk yang relatif tinggi. Penduduk Indonesia meningkat dari

2.+7

97,o j',ta jiwa dalam tahun 1961 menjadi 119,2 juta jiwa dalam tahun r97r dan kemudianmenjadi 147,5 juta jiwa dalam tahun 1980, Hal ini berarti bahwa tingkat pertumbuharpenduduk selarna periode 196l - lg7L dan lg71 - 19go tersebut masing-masing adalahsebesar 2,1 persen dan 2,3 persen per tahun- Perkembangan penduduk Indonesia dapardilihat pada Tabel VII.9. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut disebabkan karena di satupihak tingkat kelahiran yang masih tinggi yaitu lebih kurang 35 per i.000 pencluduk dan dilain pihak menurunnya tingkat kematian yaitu lebih kurang I 3 per 1.000 penduduk antaralain sebagai akibat daripada perbaikan dan peningkatan fasilitas kesehatan,

Masalah ketenagakcrjaan yang timbul di Indonesia terutama disebabkan karenatingginya tingkat pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk yang tidak merata, sertakurangnya tenaga kerja terdidik dan trampil. pada saat ini hampir 62 persen pendudukIndonesia masih terpusat di pulau Jawa yang luasnya hanya sckitar 7 persen dari luas tanahseluruh Indonesia yang mengakibatkan pulau Jawa mcngalarni tekanan penduduk dcngankepadatan hampir 700 orang per kilometer pcrsegi, sehingga merupakan salah satu pulauyang terpadar di dunia. Sebagai akibatnya sebagian besar angkaran kerja yang berada dipulau Jawa adalah sebcsar 64,2 persen atau sebanyak 33,5 juta dari scluruh angkatan kerjayang berjumlah 52,1 juta.

Dengan adanya peningkatan penyediaan fas itas pcndidikan rerutama di tingkat SDdan SLTP, maka angkatan kerja dalam kelompok umur 10 - 14 tahun diharapkan akan terusberkurang sccara proporsional yaitu diperkirakan akan turun dari sebanyak 1,97 jura dalamtahun 1980 akan menjadi sebanyak 1,67 juta dalam tahun 1983 dan akan menjadi sebanyak1'39 juta dalam tahun 1985. Namun angkatan kerja muda dalam kelompok umur 15 - 24tahun diperkirakan masih cukup besar yaitu dari sebanyak 13,08 juta dalam tahun 19g0,akan menjadi 14,37 juta' dalam tahun 1983 dan akan menjadi scbanyak 15,32 juta daLamtahun 1985. Dalam tahun 1980 sebanyak 34,5 juta angkatan kerja atau 66,1g pcrsen dariseluruh angkatan kerja bclum tamat dari SD, sedangkan yang telah tamat perguruan tinggihanya sebanyak 449.3 00 orang

Tenaga kcrja setengah penganggur yang dapat dibedakan menjadi tenaga kerjasetengah penganggur yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan tenaga kerja setengahpenganggur gawat yaitu tcnaga kerja yang bekerja kurang dari 14 jam seminggu. Selamaperiode 1976 - 1980 telah dapat dilakukan perbaikan di bidang pengangguran dan setengahpengangguran melalui berbagai kebijaksanaan dengan mengarahkan proyek_proyek dankegiatan-kegiatan ke daerah pedesaan serta kepada penduduk berpenghasilan rendah antaralain melalui proyek padat karya, TKS BUTSI, proyek-proyek desa dan proyek_proyekInpres Namun demikian jumlah setengah penganggur yang berada di desa terutama di sektorpertanian masih tetap lebih besar dibandingkan dengan yang berada di sektor-sektor lainnya,