NORMA, NORMA HUKUM, dan NORMA HUKUM dalam NEGARA Oleh: R. Wahjoe Poernomo Soeprapto
NORMA, NORMA HUKUM, dan NORMA HUKUM dalam NEGARAOleh:R. Wahjoe Poernomo Soeprapto
PENGERTIAN NORMA ADAT-ISTIADAT MACAM NORMA HUKUM NORMA AGAMA SISTEM NORMA STATIK
NORMA SISTEM NORMA (dari HANS KELSEN) SISTEM NORMA DINAMIK NORMA HUKUM
DINAMIKA NORMA HUKUM VERTIKAL
DINAMIKA NORMA HUKUM HORIZONTAL
PERBEDAAN NORMA HUKUM DENGAN NORMA SELAINNYA
NORMA HUKUM UMUM ALAMAT YANG DITUJU NORMA HUKUM INDIVIDUAL NORMA HUKUM ABSTRAK HAL YANG DIATUR/PERBUATANNYA NORMA HUKUM KONKRIT
NORMA HUKUM YANG TERUS-MENERUSNORMA HUKUM DAYA LAKUNYA NORMA HUKUM YANG SEKALI SELESAI
NORMA HUKUM TUNGGAL NORMA HUKUM BERPASANGAN NORMA HUKUM PRIMER NORMA HUKUM SEKUNDER NORMA HUKUM dalam PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUBUNGAN PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN DAYA LAKU dan DAYA GUNA
NORMA ADAT-ISTIADAT (Teori Receptio in Complexu Vs Teori Receptie, Politik Hindia Belanda thd Islam dan Umat Islam [konsep C. Snouk Hourgronje], perdebatan staatsfundamentalnorm bangsa Indonesia)NORMA AGAMA (KHUSUS ISLAM: bersifat individu [tidak ada campur tangan negara], sanksi moral [berdosa], bersifat keakhiratan, upaya pendistorsian dunia tdk berkaitan dgn akhirat)NORMA NORMA HUKUM NORMA HUKUM dalam NEGARA
sekularisme
Pemerintah Hindia Belanda
memperlemah pelaksanaan Hukum Islam (hukum positif) Pasal 131 Indische Staatsregeling
Teori Receptio in Complexu (van den Berg-secara objektif)[hukum Adat baru dapat diakui setelah diresepsi lebih dulu oleh hukum Islam]
Teori Receptie (Setelah melalui rekayasa politik kekuasaan) [hukum Islam baru dapat diakui setelah diresepsi lebih dulu oleh hukum Adat]
Hukum Islam Vs Hukum Adat Islam Nasionalis-Islam Sekuler, Islam Kyai-Santri-Abangan Living lawUmat Islam di Hindia Belanda
Hans Kelsen Hans Nawiasky(teori jenjang norma hukum [stufentheorie] (teori jenjang norma dalam suatu negara) jenjang norma secara umum,) (Die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen berjenjang-jenjang berlapis-lapis + berkelompok-kelompokberjenjang-jenjangdan berlapis-lapis Mengembangkan teori gurunya
GRUNDNORM (norma dasar)(norma yg paling tinggitidak dibentuk oleh norma yg lebih tinggi lagi,ditetapkan terlebih dulu oleh masyarakat sbg norma dasar, suatu aksioma) Kelompok I: Staatsfundamentalnorm NORMA C(norma yg lebih tinggi dari norma B) Kelompok II : StaatsgrundgesetzNORMA B (norma yg lebih tinggi dari norma A) Kelompok III: Formell Gesetz NORMA A Kelompok IV: Verordnung & Autonome Satzung
STAATSFUNDAMENTALNORM
STAATSGRUNDGESETZ
FORMELL GESETZ
VERORDNUNG & AUTONOME SATZUNGNORMA HUKUM DALAM NEGARA(Hans Nawiasky)
STAATSFUNDAMENTALNORM
STAATSFUNDAMENTALNORMNorma hukum tertinggi dan merupakan kelompok pertama dlm hierarki norma hukum dlm negara,Merupakan norma tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya,Norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi,Bersifat pre-supposed atau ditetapkan terlebih dulu oleh masyarakat dlm suatu negara dan tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar berlakunyakita harus menerimanya sebagai suatu aksioma,(Hans Nawiasky)istaatsfundamentalnorm merupakan norma dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD suatu negara
STAATSGRUNDGESETZ
STAATSGRUNDGESETZMerupakan kelompok norma hukum dibawah staatsfundamentalnorm,Merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan aturan umum yang masih bersifat garis besarmasih merupakan norma hukum tunggal,Hans Nawiaskystaatsgrundgesetzdituangkan dalam dokumen negara yang disebut staatsverfassung, atau dokumen yang tersebar yang disebut staatsgrundgesetz.
FORMELL GESETZ
FORMELL GESETZMerupakan kelompok norma dibawah staatsgrundgesetz,Merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terincidpt langsung berlaku dlm masyarakat,Norma hukumnya tidak hanya tunggal, tapi berpasangan (norma hukum primer dan sekunder)sehingga dpt dilekati sanksiDi Indonesiacukup disebut Undang-undang
VERORDNUNG & AUTONOME SATZUNG
VERORDNUNG & AUTONOME SATZUNGMerupakan kelompok norma dibawah formell gesetz,Berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam UU,Verordnung (peraturan pelaksanaan) kewenangan delegasiAutonome Satzung (peraturan otonom) kewenangan atribusi
Wet in materiele zijn (Peraturan perundang-undangan)Wet in formele zijn/formell gesetz (DPR + Presiden)
Unwritten constitution/undocumentary constitution
TUGASDITULIS DI KERTAS FOLIOBOLPEN BIRUJUMLAH HALAMAN 5DIKUMPULKAN PADA SAAT UTS
Peraturan perundang-undangan (regeling): NH Umum-abstrak, kewenanganPenetapan (beschikking): NH Individual-konkrit, sekali selesaiPeraturan Kebijakan (beleidsregel): NH Umum-abstrak, tidak punya kewenangan
Diskresi/kebebasan pemerintah/freies ermessen/policy rulesAAUPB/AAPL/ABBBKebebasan menafsirkan peraturan perundang-undanganKebebasan penilaian
Bupati/walikota dapat melarang iklan yang melanggar kepentingan umumMelanggar kepentingan umum(?)
M (10)LPSB
ABBBALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR/ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK/ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK:Larangan sewenang-wenangLarangan penyalahgunaan kekuasaan