T GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR^ TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
T
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR^ TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PeraturanPresiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana UmumPenanaman Modal, perlu ditetapkan Peraturan Gubernurtentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi KepulauanBangka Belitung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentangRencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan BangkaBelitung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang PembentukanProvinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang InvestasiPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4812);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PelayananTerpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang DaftarBidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbukadengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RencanaUmum Penanaman Modal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 2 SeriD).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUMPENANAMAN MODAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah UnsurPembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakanUrusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuyang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerahyang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerahdi bidang perizinan dan penanaman modal di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanammodal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupunpenanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnyadisingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanamanmodal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung yang berlaku sampai dengantahun 2025.
-3-
11. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yangselanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaanpenanaman modal yang disusun dan ditetapkan olehPemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan BangkaBelitung yang berlaku sampai dengan tahun 2025 denganmengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
RUPMP dimaksudkan sebagai dasar dan panduan bagi PemerintahProvinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penanam modal, danmasyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah.
Pasal 3
RUPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:
a. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi antara RUPM,RUPMP dan RUPMK dengan dokumen perencanaanpembangunan dan perencanaan wilayah;
b. terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi danberkelanjutan serta berkualitas dengan mewujudkan iklimpenanaman modal yang menarik, ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat daerah;
c. mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saingperekonomian daerah dan nasional; dan
d. mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan danmodal dari penanam modal kepada masyarakat daerah.
BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 4
(1) Sistematika RUPMP meliputi:
a. Pendahuluan;
b. Asas dan Tujuan;
c. Visi dan Misi;
d. Aran Kebijakan Penanaman Modal, terdiri dari:
1. Arah Kebijakan Umum;
2. Arah Kebijakan Penanaman Modal, terdiri dari:
a) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
b) Persebaran Penanaman Modal;
c) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi,Industri Hilir, Pariwisata, dan Perikanan;
d) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan;
e) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah danKoperasi;
-4
f) Pemberian Kemudahan dan/atau InsentifPenanaman Modal;
g) Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
h) Pengembangan Sumberdaya Manusia Lokal dan AlihTeknologi;
e. Peta Panduan (Roadmap) implementasi Rencana;
f. Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Penanaman ModalProvinsi.
(2) Uraian lebih lanjut sistematika RUPMP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernurini.
BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5
(1) Pelaksanaan RUPMP dikoordinasikan oleh DPMPTSP sesuaidengan urusan pemerintahan, urusan wajib, tugas pokok danfungsinya.
(2) Dalam rangka pelaksanaan RUPMP sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat memberikan fasilitas,kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentifsebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada arahkebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentifsebagaimana tercantum dalam dokumen RUPMP.
BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6
(1) Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadappenyusunan kebijakan penanaman modal Kabupaten/Kota danpengendalian pelaksanaan penanaman modal di Provinsi.
(2) Pelaksanaan RUPMP dievaluasi secara berkala oleh KepalaDPMPTSP dengan melibatkan perangkat daerah Provinsi,Pemerintah Kabupaten/Kota, dan para pemangku kepentingandi bidang penanaman modal.
(3) Evaluasi RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disampaikan kepada Gubernur.
-5
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinangpada tanggal 2i tebftJcn %&Q
KEPUL
Diundangkan di Pangkalpinangpada tanggal W WOcti ItPi
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
WANDI
GUBERNUR
ELITUNG,
RUSTAM EFFENDI
BERITA DAERAIT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
NOMOR 4 SERI £
Related Documents
