DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SP DIPA-024.01-0/2016 SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 DS:0771-6504-6270-3059 A. DASAR HUKUM : UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016. 3. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : : 024 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN 024.01 : 2. UNIT ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL : 3. PAGU Rp.29.947.778.070.000 (DUA PULUH SEMBILAN TRILIUN SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA TUJUH PULUH RIBU RUPIAH) C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 1. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 2. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 3. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. 7. A.N MENTERI KEUANGAN NIP.196606111992021001 Jakarta, 07 Desember 2015 ASKOLANI DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
21
Embed
NOMOR : SP DIPA-024.01-0/2016 SURAT PENGESAHAN DAFTAR ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SP DIPA-024.01-0/2016
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUKTAHUN ANGGARAN 2016
DS:0771-6504-6270-3059
A. DASAR HUKUM :
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.1.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.2.
UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.3.
B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :
: 0241. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
024.01:2. UNIT ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL
:3. PAGU Rp.29.947.778.070.000
(DUA PULUH SEMBILAN TRILIUN SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)
C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :
DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.1.
Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.2.
DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.3.
Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan.4.
Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.5.
Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.6.
DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.7.
A.N MENTERI KEUANGAN
NIP.196606111992021001
Jakarta, 07 Desember 2015
ASKOLANI
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : DIPA-024.01-0/2016
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUKTAHUN ANGGARAN 2016
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM dari1Halaman : 6
DS:0771-6504-6270-3059
A. IDENTITAS UNIT :
: 024 KEMENTERIAN KESEHATAN1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
024.01 SEKRETARIAT JENDERAL:2. UNIT ORGANISASI
:3. PAGU
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :
Rp.29.947.778.070.000
(DUA PULUH SEMBILAN TRILIUN SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)
(dalam ribuan rupiah)
1. PROGRAM 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 4.331.053.061
11 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 25.616.725.009
:
Meningkatnya status kesehatan masyarakat:2. SASARAN STRATEGIS 01
Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan: 02
3. FUNGSI : 07 KESEHATAN 29.947.778.0700790 KESEHATAN LAINNYA 29.947.778.070SUB FUNGSI :
4. PRIORITAS : 29.947.778.070
- Non Prioritas : 0 0 29.947.778.070
NIP 195810171984031004
a.n. MENTERI KESEHATANJakarta, 07 Desember 2015
dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
SEKRETARIS JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : DIPA-024.01-0/2016
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUKTAHUN ANGGARAN 2016
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM dari2Halaman : 6
DS:0771-6504-6270-3059
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :(dalam ribuan rupiah)
ALOKASI DANAPROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUANKODE
024.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 4.331.053.061
Dukungan manajemen dan program teknis Kementerian Kesehatan
Harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya01
Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya02
2033 Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi 28.168.287
- Jumlah produk hukum (RUU/RPP/R.Per/Keppres/ Inpres/permenkes) yang diselesaikan
- Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kelancaran kegiatan operasional perkantoran
- Tersedianya dukungan layanan manajemen
- Terselenggaranya pembinaan Penyidik PNS (PPNS) bidang kesehatan
- Terselenggaranya tata laksana organisasi
- Terselenggaranya tatalaksana kelembagaan organisasi dan analisis jabatan
- Tertanganinya kasus-kasus hukum di bidang kesehatan
2033.040 Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan 9.026.83888.0000 dokumen0 0
2033.041 Layanan Hukum di Lingkungan Kemenkes 4.590.000125.0000 Kasus0 0
2033.042 Advokasi dalam rangka fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan 1.912.50020.0000 Laporan0 0
2033.043 Penyelenggaraan Tata Laksana Organisasi 1.912.50012.0000 dokumen0 0
2033.044 Tata Laksana Kelembagaan Organisasi dan Analisa Jabatan 4.054.50010.0000 dokumen0 0
2033.045 Dukungan Layanan Manajemen 4.421.94912.0000 Laporan0 0
2033.994 Layanan Perkantoran 2.250.00012.0000 Bulan Layanan0 0
2034 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 80.262.329
- Pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
- Persentase Produk Adminsitrasi Kepegawaian yang dikelola melalui Sistem Layanan Kepegawaian (SILK) Online
- Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
2037.041 ADMINISTRASI DAN KORESPONDENSI, PENGATURAN ACARA DAN KEGIATAN PIMPINAN DENGAN BAIK DAN LANCAR SESUAI ATURAN 14.909.12027.0000 LAPORAN0 0
2037.042 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN, TATA PERSURATAN DAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI YANGBERKUALITAS
15.006.83227.0000 LAPORAN0 0
2037.043 KANTOR KEMENTERIAN KESEHATAN YANG TERKELOLA DENGAN BAIK 43.803.12741.0000 LAPORAN0 0
2037.044 LAYANAN PERKANTORAN 44.112.46312.0000 BULAN LAYANAN0 0
2037.994 Layanan Perkantoran 3.319.330.56812.0000 Bulan Layanan0 0
2038 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 97.630.022
- Jumlah Kebijakan Arsitektur/Standarisasi Sistem Informasi
- Jumlah Paket Data dan Informasi Kesehatan yang disusun
- Jumlah SDM yang terlatih
- Jumlah aplikasi, database, dan infrastuktur yang dikelola
- Tersedianya dukungan layanan manajemen
2038.014 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 567.0001.0000 Paket0 0
2038.040 Pengembangan Sistem Informasi 17.262.8519.0000 Standar Sistem0 0
2038.041 Pengelolaan Teknologi Informasi 24.578.5307.0000 Dokumen0 0
2038.042 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 28.559.980260.0000 paket0 0
2038.043 Penguatan SDM Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 6.317.675869.0000 orang0 0
2038.044 Dukungan Layanan Manajemen 4.978.98612.0000 bulan layanan0 0
2038.994 Layanan Perkantoran 15.365.00012.0000 Bulan Layanan0 0
2040 Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri 19.547.063
- Jumlah Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan
- Jumlah Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan
- Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri bilateral bidang kesehatan
- Tersedianya dukungan layanan manajemen
2040.040 Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri Bilateral bidang Kesehatan 6.485.8904.0000 Dokumen implementasi0 0
2040.041 Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan 5.945.9603.0000 Dokumen Kesepakatan0 0
2040.042 Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri Multilateral Bid Kesehatan 4.482.7512.0000 Dokumen Kesepakatan0 0
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : DIPA-024.01-0/2016
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUKTAHUN ANGGARAN 2016
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM dari5Halaman : 6
DS:0771-6504-6270-3059
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :(dalam ribuan rupiah)
ALOKASI DANAPROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUANKODE
2040.043 Dukungan Layanan Manajemen 1.084.3628.0000 Bulan Layanan0 0
2040.994 Layanan Perkantoran 1.548.10012.0000 Bulan Layanan0 0
2041 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji 276.703.558
- Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)
2041.040 PKHI yang Profesional 24.020.33651.0000 Laporan0 0
2041.041 Pembinaan kesehatan haji yang tepat guna 20.246.94772.0000 laporan0 0
2041.042 Layanan Operasional Haji Bidang Kesehatan 229.690.5754.0000 Bulan Layanan0 0
2041.043 Dukungan Layanan Manajemen 1.618.20012.0000 Bulan Layanan0 0
2041.994 Layanan Perkantoran 1.127.50012.0000 Bulan Layanan0 0
2042 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat 63.983.874
- Jumlah publikasi kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
- Persentase pelayanan permohonan informasi dan pengaduan yang telah diselesaikan
- Tersedianya dukungan layanan manajemen
2042.040 KOMUNIKASI PUBLIK 46.551.8078,744.0000 PUBLIKASI0 0
2042.041 LAYANAN PUBLIK 9.932.64290.0000 PERSENTASE0 0
2042.042 DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN 4.096.52512.0000 BULAN0 0
2042.994 Layanan Perkantoran 3.402.90012.0000 Bulan Layanan0 0
2044 Penanggulangan Krisis Kesehatan 63.965.411
- Jumlah Laporan Penanggulangan Krisis Kesehatan
- Jumlah Layanan Internal Satuan Kerja
- Jumlah unit kerja yang mengintegrasikan program pengurangan risiko bencana
- Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan diwilayahnya - Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya
- Jumlah kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
- Tersedianya dukungan layanan manajemen
5831.040 Kebijakan Pembangunan Kesehatan Berdasarkan Analisis Determinan Kesehatan 35.260.5768.0000 Dokumen0 0
5831.041 Dukungan Layanan Manajemen 5.442.28012.0000 Bulan Layanan0 0
5831.994 Layanan Perkantoran 2.027.00012.0000 Bulan Layanan0 0
024.01.11 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 25.616.725.009
Menguatnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)01
5610 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS 25.616.725.009
- Jumlah dokumen hasil Health Technology Assessment/HTA yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan
- Jumlah dokumen hasil studi/monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN
- Jumlah dokumen kebijakan realisasi iuran peserta penerima bantuan iuran JKN/KIS
- Jumlah penduduk yng menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui JKN/KIS
- Tersedianya dukungan layanan perkantoran
5610.040 BAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN 112.215.10949.0000 Dokumen0 0
5610.041 PREMI/IURAN PBI JKN/KIS 25.502.400.00092.4000 Juta jiwa0 0
5610.994 Layanan Perkantoran 2.109.90012.0000 Bulan Layanan0 0
KETENTUANDIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. a.n. MENTERI KESEHATAN
dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Jakarta, 07 Desember 2015
SEKRETARIS JENDERAL
NIP 195810171984031004
(dalam ribuan rupiah)
KODE
:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
JENIS BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8
PAGU/TARGETPENDAPATANPEGAWAI BARANG
52 53
MODAL
57
BANTUAN SOSIAL
51
A. IDENTITAS UNIT :
2. UNIT ORGANISASI
3. PAGU
:
:
024.01 SEKRETARIAT JENDERAL
Rp.29.947.778.070.000
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
NO
9=5+6+7+8
TERCATAT
10
KPKDDKTPUB
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUKKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
TAHUN ANGGARAN 2016NOMOR : DIPA-024.01-0/2016DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
(DUA PULUH SEMBILAN TRILIUN SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)
13Halaman :
DS:0771-6504-6270-3059
dari1
024.01.01 1.016.077.873 03.224.299.248 77.609.59590.675.940 4.331.053.061Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
01 DKI JAKARTA 3.224.299.248 891.838.073 90.675.940 0 77.609.5954.206.813.261
010024 DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 0 2.256.600 0 0 02.256.600DK
A00 RM 0 2.256.600 0 0 2.256.600 0
258530 PUSAT DATA DAN INFORMASI 0 62.655.828 8.806.894 0 21.840.00071.462.722KP