NOMOR - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe€¦ · lansung atau melalui Distributor, sub Distributor atau asosiasi dibidang retail. Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud

BUPATI KEPUI,AUAN SANGIHE

PROVINSI SUI..AWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 18 TAHUN 2OL6

TENTANG

SURATIZINUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang i a.

Mengingat 1.

b.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang

terkait dengan masalah kesehatan' ketentraman dan

ketertiban serta kehidupan moral masyarakat

sehingga perlu diatur perdagangan' peredaran serta

penjualannYa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Surat lzin Usaha

Perdagangan Minuman Beralkohol'

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor t8221;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun L999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun Lggg Nomor 42' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OO8 tentang

UsahaMikroKecildanMenengah(I,embaranNegara

4.

5.

-2-

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8661;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor lL2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20llNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a\

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 45, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5512h

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Talrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor L 1 Tahun 1962 tentang

Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor t962

Nomor 46, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 24731 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang

Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

6.

7.

8.

-3-

9.

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa02l;

PeraturanPemerintahNomor33Tahun2oo7tentangpembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2ao7 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 89, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7aLl;

PeraturanPemerintahNomorSgTahun2oL4tentangperubahan Nama Kabupaten sangihe dan Talaud

menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi

sulawesi utara (Irmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun2OL4Nomor16T,TambahanLembaranNegara

Republik Indonesia Nomor 5557);

12. Peraturan Presiden Nomor 27 Ta]rlrn 2oo9 tentang

PelayananTerpaduSaflrPintuDibidangPenanamanModal;

13. Peraturan Fresiden Nomor 97 Tahun 2oL4 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2oL4Nomor 221);

L4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2ol3 tentang

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

(I,embaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2olSNomor 19O);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2Ot5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

20361;

L6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43lM-

DAG/PER lg l2AOg tentang Pengadaan, Pengedarar'

Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman

Beralkohol;

10.

11.

+

-4-

1-7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 lM-

DAG/PER l4 l2OL4 tentang Pengendalian dan

Pengawasan Terhadap Pengadaan' Peredaran dan

Penjualan Minuman Beralkohol Sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/2015

tentang Perubahan Kedua Atas Perahrran Menteri

Perdagangan Nomor 2O/M-DAG l4l2ol4 tentang

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan'

Pered.aran Penjualan Minuman Beralkohol;

18.KeputusanMenteriPerindustriandanPerdaganganNomor 23O|MPPlKep/71L997 tentang Barang yang

diatur Tata Niaga ImPornYa;

19. perahrran Daerah Kebupaten Kepurauan sangihe

Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Urusan Wajib dan

Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2OO8

Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Nomor L6 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan'

kmbaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten

Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun 2OO8 Nomor 16)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daeratr Kabupaten Kepulauan

Sangihe Nomor 7 Tahun 2OL4 tentang Perubatrart

Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2OO8 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat' Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis

Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan

Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe Tahun 2Al4 Nomor 7);

-5-

MenetaPkan

MEMUTUSI(AN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT IZIN USAHA

PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l.DaerahadalahKabupatenKepulauanSangihe.2.PemerintahDaerahadalahBupatidanPerangkatDaerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah'

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu

Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan

DaerahyangterdiridariSekretariatDaerah,sekretariatDPRD,DinasDaerah,LembagaTeknisDaerah'Lembaga

Lain, Kecamatan dan Kelurahan'

4.

5.

6.

7.

8.

Bupati adatah Bupati Kepulauan Sangihe'

Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah

sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe'

Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalatt

sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe'

Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe'

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan

Sangihe.

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung

etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari

bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat

dengarrcarafermenta.sidandestilasiataufermentasitanpa destilasi.

q

10. perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan

atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara

Ind.onesiadanberkedudukandiwilayahNegaraRepublik

Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau

+

-5-

bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha

perdagangan Minuman beralkohol'

1 1. peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan

menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh

distributor,subdistributor,pengecerataupenjuallangsung untuk diminum ditemPat'

12. pengecer Minuman Berarkohol yang selanjutnya disebut

pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman

Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk

kemasan ditempat yang telah ditentukan'

13. Penjual l,angsung Minuman Beralkohol untuk diminum

ditempatyangselanjutnyadisebutPenjualLangsungadalatr perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol

kepada konsumen akhir untuk diminum langsung

ditemPat Yang telah ditenhrkan'

r.4. Distributor adatah perusahaan yang dihrnjuk oleh

ProdusenMinumanBeralkoholdan/atauimporterMinuman Beralkohol unhrk menyalurkan Minuman

Beratkoholhasilproduksidatamnegeridanlatauasalimpordalampartaibesardiwilayahpemasarantertentu;

15. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh

DistributoruntukmengedarkanMinumanBeralkoholprodukdalamnegeridan/atauprodukasalimporkepadapengecer dan penjual langsung diwilayah pemasaran

tertenhr-

16. Hotel, Restoran, Bar adatah tempat sebagaimana

ditetapkandalamperaturanpertrndang-undanganyangberlaku dibidang Pariwisata'

tL.lzan usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat

denganIUTMadalahinnuntukdapatmelaksarrakanusaha Pengelolaan Toko Moderen'

1g. Tanda Daftar Pemsahaan yang selanjutnya disingkat

dengan TDP adalah surat tanda pengesahan yang

diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada

Perusahaan Perdagangan yang telah melakukan

Pendaftaran Perusahaan'

-7-

lg.Suratpermohonanadalahformulirpermohonaniztnyangharus diisi oleh pemohon yang memuat data/informasi

pemohon untuk mendapatkan surat izin penjualart

Minuman Beralkohol'

2o.SuratlzinUsahaPerdaganganMinumanBeralkoholyangselanjutnyadisingkatSIUP-MBadalahsuratlzinuntukdapatmelaksanakankegiatanusa}raperdagangankhusus minuman beralkohol'

21. surat Keterangan pengecer Minuman Beralkohol golongan

A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah Surat

KeteranganuntukPengecerMinumanBeralkoholgolongan A'

22.suratKeteranganPenjualLangsungMinumanberalkoholgolongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah

SuratKeteranganuntukPenjualLangsungMinumanBeralkohol golongan A'

BAB II

TUJUANPasal 2

Penerbitan SIUP-MB bertujuan untuk :

a.Melindungi,menjagakesehatandanmoralmasyarakatsertauntukkepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat dari akibat

buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;

b. Memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian bemsaha

bagi setiap usaha perdagangan minuman beralkohol'

BAB III

GoLoNGANUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoLPasal 3

(1) Golongan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang

didaftarkan adalah sebagai berikut :

a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang

mengandungetilalkoholatauetanol(C2HSOH)dengankadarsampai dengan 5% (lima perseratus);

b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang

mengandungetilalkoholatauetanol(C2H5oH)dengankadar

-8-

lebih dao..i 5o/o (lima

perseratus); dan

c. Minuman Beralkohol golongan C

mengandung etil alkohol atau etanol

lebih dan 2O"/o (dua puluh perseratus)

perseratus) sampai dengan 2Oo/o {dua puluh

adalah minurnan Yang

(C2H5OH) dengan kadar

sampai dengan 55% (lima

puluh lima Perseratus);

(2}Minurnarrberalkoholyangdidaftarsebagairnanadimaksud'padaa-vatlhurufa,hurufbdanhurufctercantumdatamlampiranlyangnrerupakanbagiantidakterpisahkand.ariPeraturanBupati

ini.

BAB IV

TEMPAT PENJUAI.AN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

(1)PenjualanminurnanberalkoholuntukdiminumlangsungditempathanyadapatdijualdiHotel,Restoran,Bafsesuaidengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku'

al penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual

oleh pengecer di toko, hypermarket dan supermarket'

(3)Minurnanbera]koholsebagairnanadirreaksudpadaayat(1}

tersebut dalarn pasal (2) huruf b dan huruf c'

(4) Minuman bera-lkohol sebagairnana dimaksud pada ayat {21

tersebut datarn pasal (2) huruf a dan huruf b'

(5) Pengecer dan atau penjual langsung hanya dapat rnelakukan

penjualanminurnarrberalkoholbilamarraditunjukolehsubdistributor.

t6) Dalam hal distributor tidak menunjuk sub distributor' maka distri

butor dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada

pengecer danlatau penjual langsung yang ditunjuk'

{7|Khususuntukpenjualmiru'rmanbera]koholgolonganAdistributor da:r sub distributor wajib bertanggung jawab terhadap

pengecer atau penjual langsung y*tgditunjuk'

adalah

-9-

(1)

BAB V

KE\IIAJIBAN

Pasal 5

Penjualanminumanberalkoholsebagaimanadimaksuddalampasal 3 ayat (2) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang

telahberusiazL(duapuluhsatu)tahunataulebihdenganmenunjukkan karhr identitas kepada petugaslpramuninga.

Pengecerwajibmenempatkanminumanberalkoholpadatempatkhususatautersendiridantidakbersamaandenganproduklain.Pengecerberkewajibanmelarangpembeliminumanberalkoholmeminum langsung dilokasi penjualan'

pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat

dilayani oleh petugas/ pramuniaga'

BAB VI

IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

(1)Setiapperusahaanyangbertindaksebagaipengecerataupenjuallangsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B

dan golongan c wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati melalui Kepala

Badan penanaman Modar dan perayanan Terpadu Satu Pintu.

(21 SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan minuman

beralkohol golongan A'

(3)PengeceryanghanyamenjualMinumanBeralkoholgolonganAwajib memiliki SKP-A'

(4) Penjual langsung Yang hanYa

golongan A w4iib memiliki SKPL-A'

menjual minuman beralkohol

(5) SIUP-MB, SKP-A dan sKPL-A unhrk pengecer dan penjual langsung

berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet'

(6) Format SIUP-MB, SKP-A dan sKPL-A sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran II' dan

lampiranllly{tgmerupakanbagiantidakterpisahkandariPeratrrran BuPati ini'

(21

(3)

(4)

- t0-

BAB VII

TATA CARA PENERBITAN IZIN

Pasal 7

(1)PenerbitanSIUP-MBuntukpengecerdanpenjualLangsungsebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan

denganmengajukanpermohonankepadaBupatimelaluiKepalaBadanPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintudengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a.fotocopyaktapendirianPerseroarrTerbatasdanpengesahanbadan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta

perubahanfiikaperusahaanpemohonberbentukperseroanterbatas);

b. surat penunjukan dari Distributor atau sub Distributor sebagai

Pengecer atau Penjual langsung;

c.rekomendasidariDinasyangttrgasdantanggungiawabnyadibidang Perdagangan;

d. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

e. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

f. fotocopy Nomor Pokok Wajib Paiak (NPWP);

g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (l$P);

h. meterai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar;

i. pas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar'

l2l Permohonan SKP-A untuk supermarket dan hypermarket dapat

dilakukanolehperusahaanyangberbentukbadanhukum,perseorangan atau persekuhran dengan melampirkan persyaratan

sebagai berikut:a.suratpenunjukandariDistributoratauSubDistributor

sebagai Pengecer;

b. fotocopy IUTM (Izin Usaha Toko modern)

c.fotocopyKarhrTandaPenduduk(KTP)penanggungjawab

Perusahaan;

d.paktaintegritaspenjualanminumanberalkoholgolonganAe. meterai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar;

f. Pas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar'

(3) Permohonan sKP-A unhrk toko pengecer lainnya dapat dilakukan

olehperusahaanyangberbentukbadanhukum,perseoranganataupersekutuan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

+

- tl-

{41

a.suratpenunjukandariDistributoratausubDistributorsebagaipengecer;

b. fotocoPY SIUP;

c. fotocopy Karhr Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab

perusahaan;

d. pakta integritas penjualan minuman beralkohol golongan A;

e.Pasfotoukuran3x4sebanyak2(dua)lembar.permohonan sKpL-A unhrk penjual langsung dapat dilakukan oleh

perusahaan yang berbentuk badan hukum' perseorangan atau

persekutuandenganmelampirkanpersyaratansebagaiberikut:

a. surat penunjukan dari Distributor atau sub Distributor sebagai

penjual langsung;

b.rekomendasidariDinasPerindustrianPerdaganganKoperasidanUsahaMikrokecilmenengahselakuinstansiteknis;

c. fotocopy Karhr Tanda Penduduk (KrB penanggung jawab

perusahaan;

d. fas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar'

PermohonanSKP-Adan/atauSKPL.AdapatdilakukanSecaralansung atau melalui Distributor, sub Distributor atau asosiasi

dibidang retail.

Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampaidenganayat(4)belumlengkap,akandikembalikankepadapemohon untuk dilengkaPi'

SIUP-MB mempakan syarat dalam pengurusan surat Izin Tempat

Penjualan Minuman Beratkohol (SITP-MB)'

proses penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPLA tidak dipungut

biaYa.

(9)Paktalntegritassebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufddanayat(3)hurufdtercantumdalamlampiranVPeraturanBupatiini.

Pasal 8

(1)SruP-MB,SKP-AdanSKPI'-Aberlakuselama3(tiga)tahunterhitung sejak tanggal diterbitkan dan untuk tahun kedua' tahun

ketiga wajib diregistrasi ulang dan dapat diperpanjang dengan

melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat

(1), aYat {21, aYat (3} dan aYat (4)'

(s)

(6)

(71

(8)

+

-L2-

(2|Perpanjangandan|atauregistrasiSIUP-MB,SKP-A,danSKPL-Asebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanpalinglamal(satu) bulan sebelum masa berlakunya dan/atau masa registrasi

berakhirdankhususuntukperpanjangansuratii,lllusahaperdagangan minuman beralkohol aslinya dikembalikan kepada

Pejabat Penerbit.

Pasal 9

PengecerdanPenjuallangsungyangmengalamiperubahandatadallatauinformasi yang tercantum pada SIUP.MB, SKP-A dan SKPL.A,

wajib mengganti SIUP-MB, sKP-A dan SKPL-A dengan melampirkan

dokumen data pendukung perubahan'

Pasal 1O

(1)Pengecerdanpenjuallangsungminumanbera]koholgolonganBdan c wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman

beratkohol kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah'

(21 Penyampaian laporan dimaksud dilaksanakan setiap triwulan

tahun kalender berjalan sebagai berikut:

a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;

b. triwulan II disampaikann pada tanggal 30 Juni;

c. triwulan III disampaikan pada tanggal 3O September;

d.triwulanlVdisampaikanpadatanggal3lDesember.(3) Format realisasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

BAB VII

LARANGANPasal L1

Pengecer dan penjual langsung dilarang memperdagangkan

minuman beralkohol dilokasi atau tempat yang berdekatan dengan

tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit datam radius + 5O (lima

puluh) meter.

Setiap orang perorangan, badan usaha dilarang mendistribusikan

dan atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak

(1)

(2)

+

(1)

- 13-

dilengkaPi dengan Peizrnrart

Bupati ini.

sebagaimana diatur dalam Peraturan

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

PengendaliandanPengawasanperedarandanpenjualanminuman

beralkohol dilakukan oleh rim Terpadu yang terdiri dari unsur :

a. Dinas Perindustrian, Perdagangan' Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah ( Perindagkop dan UMKM);

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pariwisata;

d. Bafai Pengawasan Obat dan Makanan;

e. Satuan Polisi Pamong Praja;

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan surat Keputusan Bupati dan diketuai oleh Kepala Dinas

perindustrian Perdagangan koperasi dan usaha Mikro kecil

menengah.

Dalam melaksanakan pengawasan, tim terpadu dapat mengikut

sertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung'

BAB IX

SANKSIPasal 13

Pengecer dan penjual langsung yang melanggar ketentuan

sebagimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 8 dan pasal 1o ayat (1)

dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A

dan SKPLA dan/atau izin teknis lainnya'

pengecer dan penjual langsung yang menjual minuman beralkohol

golongan A tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A sebagaimana

dimaksuddalampasal5ayat(3}danayat(4}dikenaisanksiadministrasi berupa pencabutan IUTM, SIUP, TDP atau izin teknis

lainnya.

Setiap orang perorangan atau badan usaha yang mendistribusikan

dan/atau memperd.agangkan minuman beralkohol tidak dilengkapi

dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (21

{21

(3)

(1)

(21

+

(3)

-L4-

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) pencabutan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat(2)dilakukansetelalrdiberikanperingatantertulispalinglama7 (tujuh) hari kerja'

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

SIUP-MB, SKP-A dan sKPL-A yang belum berakhir masa berlakunya'

dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;

KETENTUAN PENUTUP

Pasal L5

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan

Perahrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten KePulauan Sangihe'

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 29 6BriJ 4016

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

@HIROT(IMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 2S i-Pr*} t$t S

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPUI'AUAN SANGIHE'

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPUI..AUAN SANGIHE TAHUN 2016

NOMOR 1G

t+

I.

- 15-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI KEPUI,AUAN SANGIHE

NOMOR TAHUN 2016

TENTANGSURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

UMUM :

Minuman beralkohol mempakan produk yang terkaitdengan masalah kesehatan, ketentraman dan ketertiban sertakehidupan moral masyarakat sehingga perlu diatur perdagangan,

peredaran serta peqiualannya agar pengawasan sertapengendaliannya mudah dilakukan.

Penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol yangtidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman danketertiban masyarakat.

unhrk mengatasi permasalahan tersebut diperlukanadanya instrument pengendalian serta pengawasan dariPemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe yaitu denganmenerbitkan Peraturan Bupati tentang surat lzar- usahaPerdagangan Minuman Beralkohol (sIUp-MB) dan/atau suratKeterangan Pengecer Minuman Beralkohol (sKp-A) dan suratKeterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (sKpL-A)

khusus bagi pengecer dan penjual langsung ngar ada jaminankepastian hukum dalam perdagangannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat {21

Yang dimaksud dengan toko adalah tempat usaha ataubangunan yang digunakan untuk menjual barang

il.

+

- 16-

dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari satu

Penjual.

Yang dimaksud dengan toko pegecer lainnya adalatt

kios/warung'

Yang dimaksud dengan supermarket adalah sarana

atautempatusahauntukmelakukanpenjualanbarang-barang kebuhrhan rumah tangga termasuk

kebutuhanSembilanbahanpokokSecaraecerandanlangsung kepada konsumen dengan cara pelayanan

mandiri.

Yang dimaksud dengan h5permarket adalah sarana

atau tempat usaha untuk melalnrkan penjualan

barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk

kebutuhansembilanbaharrpokoksecaraecerandanlangsung kepada konsumen yang didalamnya terdiri

atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada

yang menyatu dalam satu bangunan yang

penggelolaannya dilalokan secara firnggal'

ayat (3)

CukuP jelas

ayat (4)

CukuP jelas

ayat (5)

CukuP jelas

ayat (6)

CukuP jelas

ayat (7)

Yangdimaksuddengandistributordansubdistributor

bertanggung jawab terhadap penjualan Minuman

Beralkohol oleh pengecer dan penjual langsung adalah

karenayangmemilikiSIUP-MBadalahDistributordan

Sub Distributor sedangkan pengecer hanya memiliki

SKP-A dan penjual penjuat langsung hanya memiliki

SKPI..A

+

-t7-

Pasal 4

CukuP jelas

Pasal 5

CukuP jelas

Pasal 6

CukrrP jelas

Pasal 7

CukuP jelas

Pasal 8

CukuP jelas

Pasal 9

CulmP jelas

Pasal 1O

aYat (1)

Yangdimaksuddengantempatibadahadalahsebuah

tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk

beribadahmenurutajaranagamaataukepercayaanmereka masing-masing'

Yarrgdimaksuddengansekolahadatahsaranakegiatan

belajardanmengajardariTamanKarrak-kanaksampai

dengan Perguruan Tinggt'

Yangdimaksuddenganrumatrsakitadalahsaranapelayanan kesehatan termasuk puskesmas'

ayat {21

CukuP jelas

Pasal 11

CukuP jelas

Pasal 12

CukuP jelas

Pasal 13

CukuP jelas

Pasal 14

CukuP jelas

- 18-

I,AMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG:SURATIZINUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL

GOI,ONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOI'ONGAN C

I(ot<tait Anggur / Wine

Cocktail, Brendi IBrandy, Brendi Buah /Fruit BrandY, Wiski IWhiskies, Rtrm, Gin,

Geneva, Vodka, SoPi

Manis / Liqueurs,

Cordial I Cordials,

Samsu, Arak / Arrack,

Cognac, Tequila, dan

Aperitif.

Reduced Alcohol Wine,

Anggur/Wine,minuman

Fermentasi

Pancar/ SParkling,wine /Champagne Carbonated

Wine, Koktail Anggur /llIine Coktail, Anggur

/Quinine Tonic Wine,

Meat Wine atau Beef

Wine, Matt Wine,

Anggur Buah / Fruit

Wine, Anggur Buah

Apel / Cider, Anggur

Sari Buah Pir, PerrSr,

Anggur Beras / Sake /Rice Wine, Anggur Sari

Sayuran / Vegetable

Wine, HoneY Wine IMead, Koktail Anggur /Wine Cocktail, Tuak IToddy, Anggur Brem

Bali, Minuman

Beralkohol Beraroma,

Beras Kencur, dan

Anggur Ginseng.

Shandy, Minuman

ringan beralkohol,

Bir/Beer, !,arger, Ale,

Bir hitam/ Stout, l,ow

Alcohol Wine, Minrrman

beralkohol

berkarbonasi, dan

Anggur Brem Bali.

+

- 19-

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SAI{GIHE

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG : SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAI{ MINUMAN BERALKoHoL

FoRMATSURATIaNUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL(SIUP-MB} UNTUK PENGECER, PENJUAL I'ANGSUNG

KOP BADAIT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP'MB}

UNTUK PENGECER PENJUAL I'ANGSI''NG

Nomor : .............

1. Nama Pemsahaan

2. Alarnat Kantor Perusatraan

3. Nama Pemilik/Penanggulg Jawab

4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab

5. Nomor Pokok Wajib Pqiak

6- Nilai Modal dan KekaYaan Bersih

7. Kegiatan Usaha

8. KelembagaarL

9. Bidang Usatra (sesuai KBLI 2009)

1O. Jenis Minuman Beralkohol : Golongan A:Golongan B :

Golongan C :

11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usatra perdagangan

Minuman Beralkohol di wilayah . sesuai surat Penunjukan

sebagai.......... dari PT ..""""' Nomor"' tanggal""

12. SIUP-MB ini diberika$ derrgan ketentrrall sebagaimallaterca:attrm dalam

halaman kedua:Dikeluarkan di : Tahuna

PadaTanggal :

B,erlaku s/d :

A.N BUPATI KEPULAUAN SANGIHEKEPAI-A BADAN

PENANAMAN MODAL DAN PEI.AYANANTERPADU SATU PINTU

Meterai6000

r.RE. PAtrIDT. SE. ffiPEMBINA TKT I

MP. 19640717 199309 1001

No. Telp / Fax:

Perdagangan Barang

Pengecer dan Penjual Langsung

Pas Foto

3x4

+

-20-

I,AMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SAI'IGIHE

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG:SURATIZINUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL

FORMAT SURtrT KETERAI{GAI\ PENGECER MINUMAN BERALKOHOL GOI-ONGAN

A(SKP-A)ATAUSURATKETERANGANPENJUALLANGSUNGMINUMANBERALKOHOL GOLONGAN A (SKPLA)

KOP BN)AIT

SURATKETERANGANPENGECERMINUMANBERALKoHOLGoI,oGANA

(SKP-A}ATAUSURATKETERANGANPENJUALLANGSUNGMINUMAN

BERALKOHOL GOLONGAN A (SKPLA)

Nomor: ............

1. Nama Perusahaan

2. Alamat Kantor Perusahaan

3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab

4. Alamat psmitik/Penanggung Jawab

5. Nomor Pokok Wajib Paiak

6. Nilai Modal dan KekaYaan Bersih

7. Kegiatan Usatra

8. Kelembagaan

g. Bidang Usaha {sesuai KBIJ 2OO9l

10. Jenis Minuman Beralkohol

No. Telp I Fax:

Perdagangan Barang

Pengecer atau Penjual langsung

Golongan A

ll.SuratKeteranganPengeceratauPenjuall.angsungMinumanBeralkoholGolongan A ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman

Beralkohol golongan A di wilayah sesuai surat Penunjukan sebagai

dari PT Nomor Tanggal

l2.SuratKeteranganPengeceratauPenjualLangsungMinumanBeralkoholGolongan A ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum datam

halaman kedua:

Dikeluarkan di : Tahuna

PadaTanggal :

Berlaku s/d :

A.N BUPATI KEPUI.,AUAN SANGIHEKEPALA BADAN

PENANAMAN MODAL DAN PEI.AYANANTERPADU SATU PINTU

Meterai6m

N.R-B. PA!qDE SH. ![tPEMBINA TKT I

NIP. 196407L7 199309 1 001

Pas Foto

3x4

+

-2L-

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG:SURATIZNUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL

FoRMATI,APoRAI{REAI-ISASIPENJUAI.ANMINUMAI{BERALKoHoLUNTUKPENGECER DAN PENJUAL I'ANGSUNG

KOP PIRUSAIIAAT{

Nomor : Tahuna' '2OL6

[,ampiran:

Perihal :KePada Yth'

KePaIa Dinas Perindustrian dan

Perdagangan KoPerasi dan UMKM

Di

TemPat

Triwulan :

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nomor TeIP :

Nomor Fax :

Nomor dan Tgl. SIUP-MB :l\Oglof (IaIl IBr. rJr

Jenis Perusahaan*) I Distributor/Sub Distributor/PengectrlPeojual Langsuag

*) Coret yang tidak Perlu

II. REALISASI PENGADAANImpor

No

JenisMinumanBeralkohol

Dalam Negeri

JumIah(Liter)

Jumlah(Liter)

AsalNegara

I. Gol A

1.

II Gol B

1.

m Gol C

1.

-22-

III. REALISASI PEI{YALURAN

Volume I LlterJenis MinumanBeralkohol

Nama Perusahaan

Demikian Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila

dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang

berlaku.

Tahuna, ,2OL6

- Tanda Tangan Penanggung Jawab

- Nama Penanggung Jawab

- Jabatan

- Cap Perusahaan

Tembusan :

+

-23-

I.AMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG:SURATIZINUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL

FORMAT PAKTA INTEGRTTAS

PENJUAI,AN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A

KOP SURAT PERUSAHAAN

PATOA II{TEGRITAS

SayaYang bertanda tanga'n di bawah ini :

Nama :

Bertindak dan untuk atas nama :

Jabatan :

Alamat Perusatraan :

Dalam rctg!<a pengat'uan / perpaqiangan SKP-A atau SKPL-A' dengan ini

bersedia untuk :

1. Melakukan Penjualan produk Minuman Beralkohol d'engan menempatkan di

produk fvfinuman gerikohol *""*" terpisah dengan barang lainnya'

2. Melakukan pemeriksaan terhadap karhr identitas terhadap setiap pembeli

untuk *"*"rriiilp"r"y*"tro O"ti" usia pembeli (di atas 21 tahun)'

3. Tidak melayani pembelian produk Minuman Beralkohol kepada orang yang

terlihat tefatr[eigton*r*ui Uin rman Beralkohol secara berlebihan'

4.TidakmelakukanpenjualarrMinumanBeralkoholdilokasiatautempatyarrgberdekatan seperti gelanggang;;;;, kaki lima, terminal, stasiun, kios - kios

kecil, penginapan remaja, ou;-frlemarran, tempat ibadah, sekolah da,

rumah sakit.

S.Tidakmelakukarrpromosipeliua}SlMinumanBeralkoholyangdapatmendorong K;"lr*"i uitro-ro Beralkohol secara berlebihan-

6. Tidak merang[<ap selaku Pengecer dan Penjual Langsung pada saat yang

bersamaan.

7. Bersedia memberikan data peqjualan jika diminta secara resmi oleh pejabat

pemerintah yang berwena';'A;;" melakukan pengawasan' di bidans

|erdagangan atau barang beredar'

g. Memenuhi ketentuan lainnya dalom peraturan perundang - undangan yang

mengatur mengenai Minuman Beralkohol'

Apabila saya melangg€r h* - hal yang Fl+ saya nyatakan dalasr PAKTA

INTEGRITAS ini, saya bers"ai" *""t:.iti." s-arrksi p"""LU*'tut' SKP-A' SKPLA dan Iatau i^n t"k;*-";rt" sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perahrran

perundang- undangan

(Nama LengkaP)!abatan

+

Tahuna, 20,-6