Nomor : LHUM-141/PW12/6/2020 Tanggal : 3 Juli 2020

Nomor : LHUM-141/PW12/6/2020

Tanggal : 3 Juli 2020

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 1

KATA PENGANTAR

Kegiatan kehumasan bertujuan menciptakan komunikasi dengan publik baik

internal maupun eksternal dengan mengembangkan hubungan yang positif guna

mencapai tujuan organisasi BPKP.Laporan kegiatan Kehumasan Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan

kehumasan pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selama Triwulan III

tahun 2020.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan

Triwulanan Kegiatan Kehumasan bagi Unit Kerja Perwakilan.

Semoga Laporan Kegiatan Kehumasan Triwulan II Tahun 2020 Perwakilan

BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Kepala Perwakilan,

Slamet Tulus Wahyana

NIP 196105231982031001

A


DAFTAR ISI

A. KATA PENGANTAR................................................................................ 1

B. DAFTAR ISI............................................................................................. 2

C. RINGKASAN EKSEKUTIF...................................................................... 3

D. URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN........................................................ 4

1. Pemantauan Berita Media Massa...................................................... 4

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik.................................. 14

3. Pengelolaan Website BPKP............................................................... 17

4. Peliputan Kegiatan Kantor/Kehumasan……………..………………. 21

5. Pembinaan Kehumasan …………………..…………………………... 22

6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi lain…….... 23

7. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Kominfo………………………... 23

8. Studi Banding………………………………………………………….… 23

9. Pelaporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi………………….. 24

E. LAMPIRAN

B


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kehumasan Triwulan II Tahun 2020, meliputi pemantauan berita media

massa, penyampaian informasi kepada masyarakat/publik, pengelolaan website BPKP,

peliputan kegiatan kantor/kehumasan, koordinasi dengan Biro Hukum dan Komunikasi,

dan layanan informasi kepada publik yang merupakan tindak lanjut atas diberlakukannya

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang

dilaksanakan dalam periode Bulan April sampai dengan Juni 2020.

Kegiatan pemantauan berita media massa dilaksanakan atas enam surat kabar

yang terbit di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yaitu: Jawa

Pos-Radar Yogya, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Harian Jogja, Tribun Jogja,

dan Republika, serta media online. Secara umum kecenderungan opini publik

terhadap Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta bernilai baik dengan jumlah

seluruh berita sebanyak 31 berita (100%).

Kegiatan penyampaian informasi kepada publik dilaksanakan dalam rangka ikut

mendorong pemerintah daerah dan instansi vertikal di wilayah D.I. Yogyakarta dalam

upaya mempercepat implementasi good governance dan akuntabilitas seperti

bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP, evaluasi kinerja Perusahaan Umum

Daerah Air Minum, Pemberian keterangan ahli di hadapan penyidik Kepolisian,

monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), monitoring percepatan

penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemantauan atas

pemanfaatan realokasi APBN untuk penanganan epidemi Covid-19, reviu atas

pengadaan tanah PSN, serta kegiatan lainnya.

C


URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN

1. Pemantauan Berita Media Massa

Rincian pemantauan atas berita media massa dapat dilihat dalam uraian di bawah

ini :

No Nama Surat

Kabar / Media

Tanggal

Terbit

Judul Ringkasan Berita

1. www.inspektorat.

purworejokab.go

.id

Jumat,

03 Apr

2020

Teleconference

dengan BPKP

Perwakilan

Provinsi

Yogyakarta

Inspektur Kabupaten Purworejo

bersama Sekretaris, Irban dan Dalnis

melaksanakan teleconference dengan

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta

beserta seluruh Inspektorat yang

termasuk dalam wilayah Perwakilan

BPKP D.I. Yogyakarta. Kegiatan ini

dilaksanakan membahas pelaksanaan

pendampingan Refocusing Kegiatan,

Realokasi Anggaran serta Pengadaan

BarangJasa dalam rangka penanganan

Covid-19.

2. Suara Merdeka Senin,

13 Apr

2020

Penggunaan

Dana

Kedaruratan

Pemprov

Dikawal Aparat

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

melakukan realokasi anggaran untuk

penanganan covid-19 dan dampaknya

di Jawa Tengah. Total anggaran

mencapai Rp 2 triliun. Pengawasan

penggunaan anggaran akan dikawal

oleh Inspektorat, BPK hingga

Kepolisian. PJ Sekda Provinsi Jateng

mengatakan pihaknya telah melakukan

video konferensi dengan Mendagri,

Kepala BPKP, Kepala BPK, Inspektorat

untuk pengawasan melekat.

3. Suara Merdeka Selasa,

14 April

2020

Pemprov Jamin

Dana

Kedaruratan

Akuntabel

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

melakukan realokasi anggaran untuk

penanganan covid-19 dan dampaknya

di Jawa Tengah dengan total anggaran

mencapai Rp 2 triliun.

PJ Sekda Provinsi Jateng, Herru

Setiadhie mengatakan pihaknya telah

D


No Nama Surat

Kabar / Media

Tanggal

Terbit


melakukan video conference dengan

Mendagri, Kepala BPKP, Kepala BPK,

Inspektorat terkait pengawasan

penggunaan anggaran. Pihak

Kepolisian sebagai aparat penegak

hukum juga dilibatkan untuk

memberikan pendampingan.

4. republika.co.id

Selasa,1

4 Apr

2020

Firli: Program

Pemerintah Bisa

Gagal tanpa

Berantas

Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) Firli Bahuri menegaskan bahwa

program pemerintah bisa saja gagal

terlaksana jika tidak diiringi dengan

upaya pemberantasan korupsi. Hal itu

disampaikan Firli saat memberikan

sambutan usai melantik empat pejabat

struktural di gedung Merah Putih KPK,

Jakarta, Selasa 14 April 2020.

KPK membentuk satgas yang efektif

dalam upaya pemberantasan korupsi

mulai dari satgas penyelidikan, satgas

penyidikan, dan satgas penuntutan.

"Terutama digunakan dan

menempatkan informasi yang diberikan

oleh PPATK berupa laporan hasil dari

analisis keuangan PPATK dan juga

menempatkan hasil laporan

pemeriksaan dari mitra kerja yang lain

baik itu BPKP (Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan) maupun

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

5. Jawa Pos Rabu,

15 Apr

2020

Gandeng BPK-

KPK dan

Terapkan

Sanksi Berat

Besarnya alokasi anggaran

penanganan covid-19 mendorong

akuntabilitas masing-masing

kementerian penanggung jawab biaya

tersebut. Nilai tambahan stimulus

sebesar Rp 405 triliun bukan angka

yang kecil. Dalam hal pengawasan,

pemerintah mengikutsertakan BPK.

KPK juga telah membentuk tim khusus

untuk mengawal dan bekerja bersama

satgas di tingkat pusat dan daerah.

KPK perlu mendorong keterlibatan aktif

APIP maupun BPKP untuk melakukan

pengawalan dan pendampingan terkait

proses pelaksanaan belanja barang


No Nama Surat

Kabar / Media

Tanggal

Terbit


dan jasa, juga berkonsultasi dengan

LKPP.

6. https://today.line.

me

Rabu,

15 Apr

2020

Kata Pukat

UGM Soal

Wakapolda DIY

Jadi Deputi KPK

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi

(Pukat) Fakultas Hukum Universitas

Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta,

Zaenur Rohman menilai bahwa

terpilihnya Wakapolda DIY sebagai

Deputi Penindakan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi

cita rasa yang berbeda. Menurutnya

sekarang jabatan strategis di tubuh

KPK dari kalangan polisi semua.

Sebelumya ada unsur Kepolisian, unsur

Kejaksaan atau Direktur Penyelidikan

pernah ada dari Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sehingga ada unsur yang saling

melengkapi di dalam bidang

penindakan KPK. Saat ini jelas berbeda

dan memang didominasi oleh polisi

(bidang penindakan).

7. https://borobudur

news.com/

Rabu, 22

Apr 2020

Penggeseran

Anggaran di

Pemkab

Magelang Capai

Rp 90 Miliar

Untuk

Penanganan

Covid-19

Menurut Bupati Magelang, Zaenal

Arifin, Pemerintah Kabupaten

Magelang sedang menghitung

realokasi anggaran untuk penanganan

covid sebesar Rp 90 miliar. Secara

khusus, pihaknya meminta

pendampingan pelaksanaan anggaran

ini. Agar tidak menyalahi aturan dan

tidak terkesan melakukan

penyimpangan dengan terus

mendiskusikan masalah anggaran ini

dengan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP), dan

seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten

Magelang.

8. https://nasional.k

ontan.co.id

Sabtu,

25 Apr

2020

Apkasi: Aparat

perlu dilibatkan

agar alokasi

APBD untuk

Covid-19 sesuai

hukum

Asosiasi Pemerintah Kabupaten

Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak

daerah untuk melibatkan para penegak

hukum di masing-masing kabupaten

dalam pendampingan refocusing dan

realokasi APBD untuk penanganan

wabah virus corona (Covid-19).Selain

dengan kejaksaan dan aparat penegak

hukum, pendampingan juga perlu


No Nama Surat

Kabar / Media

Tanggal

Terbit


melibatkan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

9. https://fauzipedia

.com/

Selasa,

5 Mei

2020

Wabup

Pringsewu Ikuti

Webinar

Nasional

Bertajuk

Tantangan dan

Antisipasi

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Wakil Bupati Pringsewu Fauzi

membahas kegiatan Webinar Nasional

yang diikuti oleh Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI) dan Forum Dosen

Akuntansi Publik (FDAP) di Ruang

Rapat Sekda Kabupaten Pringsewu.

Turut hadir Auditor Utama BPK RI,

mantan Komisioner KPK, dan Direktur

Pengawasan Bidang Pangan, Energi

dan SDA BPKP.

10. https://republika.

co.id

Selasa,

05 Mei

2020

KSP Minta

LKPP dan

BPKP Dampingi

Pelaksanaan

Kartu Prakerja

Kepala Staf Kepresidenan (KSP)

Moeldoko meminta Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(LKPP) dan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

memperkuat upaya pendampingan

terhadap pelaksanaan Kartu Prakerja.

Hal itu demi tata kelola pemerintah

yang baik dan transparan.

11. https://jogja.idnti

mes.com

Kamis,

14 Mei

2020

Iuran BPJS

Kesehatan Naik

Lagi,

Pemerintah

Dinilai Melawan

Hukum

Kebijakan Presiden menaikkan iuran

BPJS Kesehatan yang telah dibatalkan

MA dinilai tak terpuji dalam demokrasi

dan kehidupan bernegara.

Pemerintah didesak membuka hasil

audit BPKP atas BPJS Kesehatan.

Hingga hari ini, BPJS Kesehatan masih

belum membuka hasil audit Badan

Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) terhadap BPJS

Kesehatan secara publik. Padahal

Maret 2020 lalu, Komisi Informasi Pusat

(KIP) telah memutuskan dokumen audit

tersebut adalah dokumen publik.

12. https://www.bern

as.id

Selasa, 19 Mei 2020

Hindari Korupsi Penyaluran Bansos, Kemensos Gandeng KPK Hingga Kejagung

Menteri Sosial Juliari Batubara

menyampaikan Pemerintah telah

bekerja sama dengan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait

penyaluran bantuan sosial (bansos)

warga terdampak Covid-19. Kerja sama

juga dilakukan dengan Badan

Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan


No Nama Surat

Kabar / Media

Tanggal

Terbit


Agung. Tujuannya tentu saja agar

penyaluran bansos bisa tepat sasaran

dan tidak dikorupsi oleh oknum yang

tidak bertanggung jawab.

13. KRJogja.com Selasa,

19 Mei

2020

BRI Bayar Ganti

Kerugian Tanah

Jalur Kereta Api

Pembayaran Uang Ganti Kerugian

(UGK) atas objek pengadaan tanah

untuk pembangunan jalur kereta api

akses Bandara Internasional

Yogyakarta (BIY) dilakukan Bank BRI

Kantor Cabang (Kanca) Wates selama

tiga hari yakni 18, 19, dan 20 Mei 2020

di Balai Kalurahan Kaligintung dan

Balai Kalurahan Kalidengen

Kapanewon Temon.

Keseluruhan tanah untuk

pembangunan jalur kereta api ada 500

bidang, sampai dengan Senin

(18/05/2020) baru dibayarkan sekitar

250-an bidang. Jadi masih ada 250 lagi

yang masih dalam tahapan review oleh

BPKP. Sehingga yang lolos review kita

ajukan ke manajemen dan diusulkan

untuk pembayarannya.

14. Kedaulatan

Rakyat

Rabu,

20 Mei

2020

Penyaluran

Bansos. KPK

Temukan

Kesemrawutan

KPK menemukan kesemrawutan

penyaluran bansos dalam penanganan

pandemi covid-19. KPK mendorong

keterbukaan data penerima bantuan

serta realisasi anggaran dan belanja

bansos. Untuk tingkat pusat,

pendampingan dilakukan KPK

bersama-sama BPKP, LKPP, dan

kementerian terkait. Sedangkan di

daerah KPK melibatkan seluruh

personil.

15. https://magelang

ekspres.com

Rabu,

20 Mei

2020

Penyaluran

Bansos

Semrawut

Penyaluran bantuan sosial (Bansos)

bagi warga terdampak COVID-19, terus

mendapat sorotan. Ada yang tidak

tepat sasaran. Ada pula yang diduga

diselewengkan. Presiden Joko Widodo

meminta KPK, Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

dan Kejaksaan Agung mendampingi

penyaluran berbagai bansos tersebut.

Selama ini, di lapangan masih


No Nama Surat

Kabar / Media

Tanggal

Terbit


ditemukan kesemrawutan penyaluran

dan distribusinya.

16. https://jogja.anta

ranews.com

Jumat, 29

Mei 2020 KPK

meluncurkan

aplikasi "JAGA

Bansos" untuk

mencegah

penyimpangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Jumat, meluncurkan aplikasi "JAGA

Bansos" yang bertujuan mencegah

penyimpangan terkait dengan

penyaluran bantuan sosial (bansos)

dalam penanganan pandemi COVID-

19.

KPK telah bekerja sama dengan BPKP

dan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam

rangka memastikan tidak terjadinya

tindak pidana korupsi terkait dengan

penanganan pandemi COVID-19

tersebut.

17. https://www.suar

akarya.id

Sabtu, 30

Mei 2020 Syaikhu

Harapkan

BPKP

Optimalkan

Pengawasan

Anggaran

Penanganan

Covid-19

Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu

berharap Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

optimal dalam melakukan pengawasan

anggaran penanganan Covid-19.

Harapan itu disampaikan Syaikhu

terkait dengan usia lembaga tersebut

yang ke-37 tahun.

Syaikhu yang merupakan Wakil Ketua

Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) itu

menyatakan, optimalisasi BPKP

menjadi tantangan tersendiri di tengah

pandemi Corona saat ini.

18. Jawa Pos Senin, 1

Juni

2020

Penyaluran

Bansos. Aduan

Masyarakat

Diteruskan ke

Kepala Daerah.

KPK mengantisipasi adanya

penyimpangan dalam penyaluran

bansos Covid-19. Masyarakat diberikan

ruang untuk melapor jika ada indikasi

ketidakberesan di lapangan. Keluhan

masyarakat bisa dilaporkan melalui

sistem yang bisa diunduh melalui

playstore. Khusus fitur Jaga Bansos,

KPK meluncurkan Jumat (29/5) secara

virtual bersama Menteri Sosial Juliari

dan Kepala BPKP M. Yusuf Ateh.

Laporan akan diteruskan ke Kepala

Daerah, Inspektorat dan Perwakilan

BPKP.


No Nama Surat

Kabar / Media

Tanggal

Terbit


19. tagar.id Selasa,

9 Juni

2020

Realisasi

Anggaran

Dampak

Corona Masih

Minim di DIY.

Pemda DIY melakukan refocusing

anggaran untuk penanganan pandemi

Corona. Jumlahnya mencapai Rp900

Miliar, namun dari jumlah tersebut

belum banyak yang tersalurkan. Kepala

Perwakilan BPKP DIY, Slamet Tulus

Wahyana mengatakan sampai saat ini

total anggaran untuk covid-19 ada

Rp900 miliar. Rinciannya terdiri atas

JPS Rp380 miliar, kesehatan Rp314

miliar dan dukungan ekonomi Rp214

miliar. Menurutnya ada beberapa risiko

yang perlu diantisipasi. Dia menilai tiga

fokus ini sebagian tidak dirinci

kebutuhannya untuk apa, sehingga ada

risiko pengeluaran yang tidak

teridentifikasi sebelumnya, misal

pengeluaran yang tidak dalam rangka

penanganan covid-19.

20. today.line.me Selasa,

9 Juni

2020

Realisasi

Anggaran

Dampak

Corona Masih

Minim di DIY

Pemda DIY melakukan refocusing

anggaran untuk penanganan covid-19.

Jumlahnya mencapai Rp900 Miliar,

namun dari jumlah tersebut belum

banyak yang tersalurkan. Kepala

Perwakilan BPKP DIY, Slamet Tulus

Wahyana mengatakan sampai saat ini

total anggaran untuk covid-19 ada

Rp900 miliar. Rinciannya terdiri atas

JPS Rp380 miliar, kesehatan Rp314

miliar dan dukungan ekonomi Rp214

miliar. Menurutnya ada beberapa risiko

yang perlu diantisipasi. Dia menilai tiga

fokus ini sebagian tidak dirinci

kebutuhannya untuk apa, sehingga ada

risiko pengeluaran yang tidak

teridentifikasi sebelumnya, misal

pengeluaran yang tidak dalam rangka

penanganan covid-19.

21. Krjogja.com Selasa,

9 Juni

2020

Cholid Mahmud

Minta

Pengelolaan

Keuangan di

DIY Akuntabel

Anggota DPD RI dari DIY, Cholid

Mahmud menyelenggarakan rapat

secara virtual membahas refocusing

anggaran terkait pandemi corona.

Cholid mendesak agar

penyelenggaraan pengelolaan

keuangan di DIY terjaga


No Nama Surat

Kabar / Media

Tanggal

Terbit


akuntabilitasnya. Rapat daring ini

diantaranya menghadirkan pimpinan

Bappeda DIY, BPAK Daerah se DIY,

BPKA DIY serta Kepala Perwakilan

BPKP DIY. Kepala Perwakilan BPKP

DIY, Slamet Tulus Wahyana

mengatakan sampai saat ini total

anggaran untuk covid-19 ada Rp900

miliar. Rinciannya terdiri atas JPS

Rp380 miliar, kesehatan Rp314 miliar

dan dukungan ekonomi Rp214 miliar.

Menurutnya perlu dilakukan

pencermatan, karena sampai saat ini

realisasi yang terpantau belum banyak,

baru sekitar Rp44 miliar saja di bidang

kesehatan. Jangan sampai

pengeluaran semua di akhir tahun,

karena risiko PBJ adalah kemahalan

harga, kemungkinan juga ada tumpang

tindih dari pusat dan daerah. Selain itu

juga dari segi pemanfaatan barang.

Jangan sampai APD datang setelah

pandemi mereda.

22. daerah.

Sindonews.com

Selasa,

9 Juni

2020

BPKP Ungkap

Anggaran

Covid-19 di DIY

Tak Terinci

Jelas

Perwakilan BPKP DIY mengungkapkan

bahwa refocusing anggaran

penanganan covid-19 di DIY tidak

terinci, sehingga sulit mengidentifikasi

pengeluarannya. Dalam penerapan

anggaran, BPKP melihat sebagian

anggaran tidak terinci secara jelas

kebutuhannya. Sehingga rawan terjadi

pengeluaran yang tidak teridentifikasi.

Jangan sampai semua pengeluaran di

akhir tahun. Untuk itu BPKP akan

melakukan pengawalan.

23. Republika Selasa,

16 Juni

2020

Presiden:

Utamakan

Pencegahan

Korupsi.

Jokowi mengajak semua pihak

mengawal dana percepatan

penanganan Covid-19 dan pemulihan

ekonomi yang dialokasikan sebesar

Rp677,2 Triliun. Lembaga internal

pemerintah seperti BPKP, Inspektorat,

dan LKPP pun diminta tetap fokus

menjalankan pencegahan dan

perbaikan tata kelola. Selain itu

diperlukan kerjasama dengan lembaga-


No Nama Surat

Kabar / Media

Tanggal

Terbit


lembaga pemeriksa eksternal.

24. Republika Senin,

22 Juni

2020

BPJS: Peserta

dan Petugas

Bisa Curang.

Direktur Kepatuhan Hukum dan

Hubungan Antar Lembaga BPJS

Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan

praktik fraud dalam penyelenggaraan

jaminan kesehatan paling banyak

dilakukan peserta BPJS Kesehatan.

Fraud juga dilakukan oleh petugas

kesehatan. Untuk mencegah hal itu

BPJS melakukan audit dengan

melibatkan pengawas internal dan telah

memberikan sanksi berat kepada

petugas BPJS. Namun fraud di BPJS

tidak besar dibandingkan Negara lain di

Asia Pasifik dan Amerika. Ia mengklaim

telah menindaklanjuti enam dari 12

temuan audit tujuan tertentu BPKP

pada 2018-2019 lalu. Sementara enam

temuan lain bukan wewenang BPJS.

25. kemenkumham.

go.id

Senin,

22 Juni

2020

Perkuat Sistem

Pengendalian

Intern, Kanwil

Kemenkumham

DIY Adakan

Kegiatan

Penguatan.

Kanwil Kemenkumham memberikan

motivasi dan mendorong terwujudnya

SPIP serta meningkatkan maturitas

SPIP, pemahaman, penerapan di

lingkungan satuan kerja dengan

mengadakan penguatan maturitas

SPIP dan manajemen risiko kepada

seluruh pegawai dan satuan kerja

jajarannya pada Senin (22/6/2020).

Kegiatan dilakukan secara virtual

dengan narasumber Inspektur Wilayah

V, dan Perwakilan BPKP DIY.

26. Harian Jogja Rabu, 24 Juni 2020

Proyek Kereta

Bandara. Ganti

Rugi Molor,

Warga Resah.

Sebagian besar warga Kelurahan

Kaligintung, Kapenawon Temon yang

lahannya terdampak pembangunan rel

kereta api dari dan menuju Bandara

Internasional Yogyakarta hingga kini

belum menerima ganti rugi sehingga

warga resah. Warga telah mengirimkan

berkas persyaratan ganti rugi kepada

BPN selaku bagian dari tim pengadaan

lahan. Berkas selanjutnya diperiksa

oleh BPKP dan LMAN. Pejabat

sementara Lurah Kaligintung Prayogo

mengatakan jajarannya sudah


No Nama Surat

Kabar / Media

Tanggal

Terbit


menyampaikan persoalan ini kepada

pihak terkait meliputi Kanwil BPN DIY,

PT KAI, BPKP, dan instansi terkait di

Pemkab Kulon Progo, namun sampai

saat ini belum ada tindak lanjut.

27. Tribun Jogja Rabu,

24 Juni

2020

Dana

Kompensasi

Tak Kunjung

Cair.

Pembayaran

Ganti Rugi

Pembebasan

Lahan Jalur

Kereta Bandara

YIA Molor.

Warga Kelurahan Kaligintung,

Kapenawon Temon, Kulon Progo resah

lantaran belum ada kepastian

pembayaran kompensasi pembebasan

lahan untuk jalur kereta api menuju

YIA. Dukuh Siwates, Desa Kaligintung

yang juga anggota Satgas B

pengadaan lahan Ribut Yuwono

menyatakan sudah melayangkan surat

ke BPN Kanwil DIY disertai tembusan

ke PT KAI dan BPKP terkait kepastian

pembayaran lahan. Pihaknya menilai

jika berkas yang diberikan warga dinilai

tidak lengkap semestinya dikembalikan

untuk dilengkapi.

28. Kedaulatan

Rakyat

Rabu,

24 Juni

2020

Untuk Warga

Terdampak

Covid-19.

Pemkab Cairkan

Rp10,4 Miliar.

Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul

menyerahkan bantuan untuk warga

terdampak covid-19, meliputi rumah

tangga, pekerja informal dan usaha

mikro, serta warga miskin tercecer

berdasarkan non Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial. Penyaluran

bantuan tersebut juga dalam

pengawasan melalui instansi terkait.

Bahkan dari KPK dan BPKP juga turut

mengawasi penyaluran bantuan dari

APBD Gunungkidul.

29. Radar Jogja Kamis,

25 Juni

2020

Jalur KA

Bandara. Warga

Kalidengen dan

Glagah

Bernasib Sama.

Ketidakjelasan ganti rugi lahan

pembangunan rel kereta api YIA tidak

hanya dialami warga Kelurahan

Kaligintung. Warga terdampak di dua

kelurahan lainnya yaitu Kalidengen dan

Glagah juga mengalami hal yang sama.

Warga telah mengirimkan berkas

persyaratan ganti rugi kepada BPN

Kanwil DIY, diteruskan ke BPKP dan

LMAN untuk dilakukan pemeriksaan.

30. Harian Jogja Kamis,

25 Juni

2020

Proyek Kereta

Bandara. Warga

Kalidengen dan

Molornya pembayaran ganti rugi lahan

untuk pembangunan rel kereta bandara

dialami oleh warga Kelurahan


No Nama Surat

Kabar / Media

Tanggal

Terbit


Glagah Tunggu

Ganti Rugi.

Kaligintung, Kalidengen dan Glagah.

Warga telah mengirimkan berkas

persyaratan ganti rugi ke BPN Kanwil

DIY, diteruskan ke BPKP dan LMAN

untuk diperiksa. Saat ini kemungkinan

berkas masih di LMAN, beberapa kali

ada yang dikembalikan untuk

dilengkapi. Bupati Kulonprogo, Sutedjo

mengirimkan surat meminta agar

pembayaran ganti rugi kepada warga

terdampak segera dilakukan.

31. Kedaulatan

Rakyat

Jumat,

26 Juni

2020

Pemkab

Kulonprogo

Surati

Kemenhub.

Tuntaskan

Ganti Rugi

Lahan KA

Bandara.

Bupati Kulonprogo, Sutedjo

mengirimkan surat kepada

Kementerian Perhubungan dan

Kementerian terkait seperti

Kementerian PUPR, agar pembebasan

lahan berjalan sesuai proses dan

mekanisme yang benar. Warga telah

mengirimkan berkas persyaratan ganti

rugi ke BPN Kanwil DIY, diteruskan ke

BPKP dan LMAN untuk diperiksa. Saat

ini kemungkinan berkas masih di

LMAN, beberapa kali ada yang

dikembalikan untuk dilengkapi.

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik

Kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat/publik dapat dilihat dalam

rincian di bawah ini :

No Kategori Kegiatan Tanggal

A Penanganan atas media massa

Hak Jawab/klarifikasi/

pelurusanberita/koreksi

Press Conference

Press Release

Nihil

-

B Promosi

Sosialisasi tugas, fungsi dan Produk BPKP

1. --

C Bimbingan Teknis, Pendampingan, Narasumber



1. Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya

Kabupaten Cilacap Tahun Buku 2019. 16-Apr-20

2. Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM)

Tirta Sembada Kabupaten Sleman Tahun Buku 2019. 16-Apr-20

3. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang

Kabupaten Magelang Tahun Buku 2019. 16-Apr-20

4. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi

Sentosa Kabupaten Kebumen Tahun Buku 2019. 16-Apr-20

5. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten

Purworejol Tahun Buku 2019. 16-Apr-20

6. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten

Bantul Tahun Buku 2019. 16-Apr-20

7. Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana

Korupsi Penyimpangan dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa

Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dengan Badan

Pengelola dan Pelaksana Harian (BPPH) Yayasan Al Azhar Tahun

2013-2018.

15-May-20

8. Audit atas Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai

Dana Desa (BLT DD) dalam rangka Percepatan Penanganan

Dampak Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

26-May-20

9. Audit atas Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai

Dana Desa (BLT DD) dalam rangka Percepatan Penanganan

Dampak Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

22-May-20

10. Pemberian keterangan ahli di hadapan penyidik Kepolisian Daerah

D.I.Yogyakarta atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam

Pengelolaan Jasa Pelayanan di RSUD Wonosari Kabupaten

Gunungkidul Tahun Anggaran 2015.

23-Apr-20

11. Pemberian keterangan ahli di hadapan penyidik Kepolisian Daerah

D.I.Yogyakarta atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam

23-Apr-20



Pengelolaan Jasa Pelayanan di RSUD Wonosari Kabupaten

Gunungkidul Tahun Anggaran 2015.

12. Reviu atas Pengadaan Tanah PSN Sektor Bendungan dengan Pola

Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi oleh LMAN pada

Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo.

13-May-20

13. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3

Pada Inspektorat Kabupaten Kebumen. 15-May-20

14. Pemantauan atas pemanfaatan realokasi APBN Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan untuk penanganan epidemi Covid-19

pada Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada.

22-May-20

15. Reviu atas Tunggakan Pembayaran Kegiatan Penanganan Tanggap

Darurat mendesak Pengendalian Banjir Sungai Celeng dan

Penanganan Longsor Cagar Budaya Kompleks Makam Imogiri

Kabupaten Bantul.

29-May-20

16. Monitoring Pelaksanaan Pengawasan Tematik Pengadaan Barang

dan Jasa oleh APIP sampai dengan Bulan Mei Tahun 2020. 2-Jun-20

17. Monitoring Percepatan Penanganan Dampak Corona Virus Disease

2019 (COVID-19). 4-Jun-20

18. Monitoring Percepatan Penanganan Dampak Corona Virus Disease

(Covid-19) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 5-Jun-20

19. Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis bagi Asesor Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Pemerintah

Kabupaten Kebumen.

12-Jun-20

20. Reviu atas Laporan Hasil Verifikasi Konsultan terhadap Program

sAIIG Tahap II Hibah Pemerintah Australia pada Kota Yogyakarta. 17-Jun-20


sAIIG Tahap II Hibah Pemerintah Australia pada Kabupaten

Kebumen.

17-Jun-20




sAIIG Tahap II Hibah Pemerintah Australia pada Kabupaten Bantul. 17-Jun-20

23. Reviu atas Laporan Hasil Verifikasi Konsultan terhadap Pelaksanaan

Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

(sAIIG) Tahap II Tahun 2019 pada Kabupaten Gunungkidul.

17-Jun-20

24. Evaluasi Kinerja pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum

(PUDAM) Tirta Sembada Kabupaten Sleman Tahun Buku 2019. 18-Jun-20

25. Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD 2020

Pemda DIY di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. 26-Jun-20

D Penerbitan Majalah/ Bulletin

1. Bulletin Paris LC Edisi I Tahun 2020 Mei 2020

3. Pengelolaan Website BPKP

Rincian pengelolaan website BPKP adalah sebagai berikut :

No Kegiatan/Tanggal

Publish

Materi Upload

A. Upload Daily News

Website Pusat

1. Ekspose Mandiri Tim Maturitas SPIP

Perwakilan BPKP D.I. kepada Tim

Panelis dari Deputi PPKD BPKP

Pusat, atas Hasil Penjaminan Kualitas

yang telah dilaksanakan pada

Laporan Penilaian Mandiri (self

assessment) Maturitas SPIP Level 3

yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo.

11 Mei 2020 Ekspose Mandiri Maturitas SPIP


2. Gerakan Wajib Pakai Masker di Pasar

Godean.

16 Mei 2020 BPKP DIY Proaktif Dukung Pemda

Perlambat Penyebaran COVID-19.

3. Pemantauan penyaluran Bantuan

Sosial Tunai (BTS) terkait Covid-19 di

Desa Sidomulyo Kapenawon

Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

19 Mei 2020 Cara Sidomulyo Salurkan Bansos

sesuai Protokol Kesehatan.


No Kegiatan/Tanggal

Publish

Materi Upload

4. Kepala Perwakilan BPKP D.I.

Yogyakarta Slamet Tulus Wahyana

didampingi Korwas Bidang P3A

Sunarto menghadiri Rapat Koordinasi

(Rakor) Bidang Pengawasan dan

Akuntabilitas Gugus Tugas

Penanganan Covid 19 Kabupaten

Kulon Progo dalam rangka mengawal

refocusinganggaran penanggulangan

covid 19, pengadaan barang dan jasa

(PBJ), penyaluran bantuan sosial

serta pemulihan ekonomi.

08 Juni 2020 Gugus Tugas Kab. Kulon Progo

Bahas Fokus Penanganan COVID-

19.

5. Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta

menerima kunjungan kerja anggota

DPD RI Dapil Jawa Tengah dalam

rangka menggali informasi dan

meminta masukan yang akan

dijadikan bahan dalam rapat dengan

mitra-mitra strategis seperti

Kementerian Keuangan, Kementerian

Sosial dan Kementerian Desa terkait

program pemberian bantuan sosial

untuk masyarakat yang terdampak

Covid-19.

18 Juni 2020 Komite IV DPD RI Dapil Jateng

Gali Masukan Program Bansos di

BPKP DIY.

6. Kunjungan Kepala Perwakilan BPK D.

I. Yogyakarta V.M. Ambar Wahyuni ke

Perwakilan BPKP DIY.

30 Juni 2020 Jalinan Sinergi BPKP dan BPK

DIY.

7. Library Café (LC) dengan tema

“Budaya Risiko, Jangan Gagal

Paham”.

30 Juni 2020 Jangan Gagal Paham Budaya

Risiko.

Website Perwakilan

1. Rapat Anggota Tahunan Koperasi

Karya Audita secara Online.

02 April 2020 KPN Karya Audita BPKP DIY

Selenggarakan RAT Online.

2. Pelantikan Kepala Bagian Tata Usaha


16 April 2020 Pelantikan di Tengah Covid 19.


No Kegiatan/Tanggal

Publish

Materi Upload

3. Ekspose Mandiri Tim Maturitas SPIP

Perwakilan BPKP D.I. kepada Tim

Panelis dari Deputi PPKD BPKP

Pusat, atas Hasil Penjaminan Kualitas

yang telah dilaksanakan pada

Laporan Penilaian Mandiri (self

assessment) Maturitas SPIP Level 3

yang dilakukan oleh Pemerintah


09 Mei 2020 Ekspose Mandiri Maturitas SPIP

Kabupaten Kulon Progo Secara

virtual.

4. Gerakan Wajib Pakai Masker di Pasar

Godean.

16 Mei 2020 BPKP DIY Dukung Gerakan Wajib

Pakai Masker.

5. Pemantauan penyaluran Bantuan

Sosial Tunai (BTS) terkait Covid-19 di

Desa Sidomulyo Kapenawon

Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

19 Mei 2020 BPKP DIY Kawal Penyaluran

Bansos di DIY.

6. Doa bersama Persekutuan doa

Oikumene Perwakilan BPKP DIY

secara virtual.

31 Mei 2020 Ibadah Online Oikumene BPKP

DIY dalam rangka HUT 37 BPKP.

7. Penanaman pohon di sekitar kantor

dilanjutkan dengan Jumuwah Guyub

dalam rangkaian perayaan HUT ke-

37.

31 Mei 2020 Penanaman Pohon dan Jumuwah

Guyub.

8. Kepala Perwakilan BPKP D.I.

Yogyakarta Slamet Tulus Wahyana

didampingi Korwas Bidang P3A

Sunarto menghadiri Rapat Koordinasi

(Rakor) Bidang Pengawasan dan

Akuntabilitas Gugus Tugas

Penanganan Covid 19 Kabupaten

Kulon Progo dalam rangka mengawal

refocusing anggaran penanggulangan

covid 19, pengadaan barang dan jasa

(PBJ), penyaluran bantuan sosial

serta pemulihan ekonomi.

4 Juni 2020 Rakor Gugus Tugas Percepatan

Penanggulangan Covid 19


9. Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta

menerima kunjungan kerja anggota

DPD RI Dapil Jawa Tengah dalam

rangka menggali informasi dan

meminta masukan yang akan

dijadikan bahan dalam rapat dengan

17 Juni 2020 Komite IV DPD RI Dapil Jateng

Gali Masukan Program Bansos

Masyarakat Terdampak Covid 19.


No Kegiatan/Tanggal

Publish

Materi Upload

mitra-mitra strategis seperti

Kementerian Keuangan, Kementerian

Sosial dan Kementerian Desa terkait

program pemberian bantuan sosial

untuk masyarakat yang terdampak

Covid-19.

10. Kunjungan Kepala Perwakilan BPK D.

I. Yogyakarta V.M. Ambar Wahyuni ke


29 Juni 2020 Kunjungan Kepala Perwakilan BPK

DIY Ke Kantor Perwakilan BPKP

DIY.

11. Library Café (LC) dengan tema

“Budaya Risiko, Jangan Gagal

Paham”.

29 Juni 2020 Budaya Risiko? Jangan Gagal

Paham!

12. Rapat pembahasan update situasi dan

pemetaan risiko terkait perkembangan

kasus covid 19 menuju Adaptasi

Kebiasaan Baru (AKB) di Kabupaten

Kulon Progo.

30 Juni 2020 Kabupaten Kulon Progo Bersiap

Memasuki AKB.

B Updating Content website

Update Content

1. Profil BPKP DIY

Daftar Informasi Publik

Informasi berkala

29 Apr 2020 Update grafik SDM sesuai jumlah

pegawai per April 2020

30 Apr 2020

5 Mei 2020

5 Mei 2020

29 Apr 2020

29 Apr 2020

5 Mei 2020

4 Mei 2020

Revisi Profil Pimpinan (Kepala

Bagian Tata Usaha dan

Korwas Bidang AN)

Input agenda pimpinan sampai

April 2020

Hasil pelaksanaan program

dan kegiatan berupa

monitoring capaian program

dan kegiatan triwulan I tahun

2020

Upload ringkasan anggaran

tahun 2020

Daftar BMN

Upload ringkasan laporan

keuangan

Upload grafik akses layanan

informasi sampai dengan April

2020


No Kegiatan/Tanggal

Publish

Materi Upload

5 Mei 2020

29 Apr 2020

29 Apr 2020

4 Mei 2020

5 Mei 2020

5 Mei 2020

5 Mei 2020

29 Apr 2020

Upload Rencana Umum

Pengadaan 2020

Upload Laporan Periodik:

o Realisasi RKT (Feb-Mar

2020)

o Laporan Kinerja Triwulan I

2020

o Ringkasan Laporan

Keuangan 2019

o Laporan Disiplin Pegawai

(Mar 2020)

o Kehumasan Triwulan I 2020

o Pelaksanaan PPM Triwulan

I 2020

- Budaya Organisasi Triwulan I

2020

2. Informasi setiap saat 29 Apr 2020 Penambahan keterangan

“Cetak/Luring”

Updating Tampilan

1. Profil BPKP DIY

30 April 2020

29 April 2020

29 April 2020

Perubahan background sambutan selamat datang

Revisi Struktur Organisasi sesuai dengan struktur baru

Penutupan menu Risiko Strategis

2. Daftar Informasi Publik 5 Mei 2020 Penambahan menu Peraturan

4. Peliputan Kegiatan Kantor/ Kehumasan

Kegiatan-kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelola humas selama Triwulan

II Tahun 2020 sebanyak 12 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No Tanggal Kegiatan

1. 02 April 2020 Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karya Audita secara Online

2. 16 April 2020 Pelantikan Kepala Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP DIY

3. 09 Mei 2020 Ekspose Mandiri Tim maturitas SPIP Perwakilan BPKP DIY

kepada Tim Panelis dari Deputi PPKD BPKP pusat, atas Hasil

Penjaminan Kualitas yang telah dilaksanakan pada Laporan

Penilaian Mandiri (self assessment) Maturitas SPIP Level 3


No Tanggal Kegiatan

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

4. 16 Mei 2020 Gerakan Wajib Pakai Masker di Pasar Godean.

5. 19 Mei 2020 Pemantauan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BTS) terkait

Covid-19 di Desa Sidomulyo Kapenawon Pengasih Kabupaten

Kulon Progo.

6. 31 Mei 2020 Doa bersama Persekutuan doa Oikumene Perwakilan BPKP

DIY secara virtual.

7. 31 Mei 2020 Penanaman pohon di sekitar kantor dilanjutkan dengan

Jumuwah Guyub dalam rangkaian perayaan HUT ke-37.

8. 4 Juni 2020 Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Slamet Tulus

Wahyana didampingi Korwas Bidang P3A Sunarto menghadiri

Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas

Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Kulon Progo

dalam rangka mengawal refocusing anggaran penanggulangan

covid 19, pengadaan barang dan jasa (PBJ), penyaluran

bantuan sosial serta pemulihan ekonomi.

9. 17 Juni 2020 Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta menerima kunjungan kerja

anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah dalam rangka menggali

informasi dan meminta masukan yang akan dijadikan bahan

dalam rapat dengan mitra-mitra strategis seperti Kementerian

Keuangan, Kementerian Sosial dan Kementerian Desa terkait

program pemberian bantuan sosial untuk masyarakat yang

terdampak Covid-19.

10. 29 Juni 2020 Kunjungan Kepala Perwakilan BPK D. I. Yogyakarta V.M.

Ambar Wahyuni ke Perwakilan BPKP DIY.

11. 29 Juni 2020 Library Café (LC) dengan tema “Budaya Risiko, Jangan Gagal

Paham”.

12. 30 Juni 2020 Rapat pembahasan update situasi dan pemetaan risiko terkait

perkembangan kasus covid 19 menuju Adaptasi Kebiasaan

Baru (AKB) di Kabupaten Kulon Progo.

5. Pembinaan Kehumasan

Selama Triwulan II Tahun 2020, kegiatan pembinaan kehumasan yang dilakukan

dengan mengikutsertakan personil kominfo BPKP DIY dalam webinar yang


diselenggarakan oleh Pusinfowas BPKP dengan tema “Social Engineering The Art

of Hacking Humans” pada tanggal 29 Mei 2020.

6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi lain

Selama Triwulan II Tahun 2020, tidak ada kegiatan koordinasi dengan media

massa untuk peliputan kegiatan.Hubungan dengan instansi lain di wilayah DIY,

Jawa Tengah, dan instansi lainnya sebagai mitra kerja BPKP telah terjalin dengan

baik. Kegiatan koordinasi dengan mitra kerja yang telah dilakukan antara lain:

a. 15-Jun-20

Koordinasi penyelenggaraan live streaming narasumber

Rakorwasnas Tahun 2020.

b. 17 Juni 2020 Koordinasi dengan anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah dalam

rangka penggalian informasi dan masukan terkait program

pemberian bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak

Covid-19.

c. 4 Juni 2020 Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas

Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Kulon Progo

d. 29 Juni 2020 Koordinasi dengan Kepala Perwakilan BPK D. I. Yogyakarta V.M.

Ambar Wahyuni

e. 30 Juni 2020 Rapat pembahasan update situasi dan pemetaan risiko terkait

perkembangan kasus covid 19 menuju Adaptasi Kebiasaan Baru

(AKB) di Kabupaten Kulon Progo.

7. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas

Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas dilaksanakan dalam pengiriman berita

yang akan di-upload di konten BPKP Pusat, serta pengiriman laporan triwulan

kehumasan.

8. Studi Banding

Selama periode Triwulan II Tahun 2020 ini, Perwakilan BPKP DIY tidak melakukan

kegiatan studi banding ke instansi/unit lain


9. Pelaporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

TRIWULAN II TAHUN 2020

A. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta

berpedoman pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-653/SU/2010 tanggal 12

Agustus 2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP.

B. Pendukung Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

1. Sarana dan Prasarana (yang dimiliki dan kondisinya)

a. Ruang Layanan Informasi (kondisi baik)

b. Kamera DSLR (kondisi baik)

c. Perekam (kondisi baik)

d. Handycam (kondisi baik)

e. PC Layanan Informasi Mandiri dan Meja Informasi (kondisi baik)

f. PC Gudang Informasi (kondisi baik)

g. WA Pengaduan (kondisibaik)

h. Server Paris Update (kondisi baik)

i. LED running text(kondisi baik)

2. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan kegiatan layanan informasi kepada publik, telah diterbitkan

Keputusan Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Nomor KEP-

16/PW12/1/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Tim Layanan Informasi dan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perwakilan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Anggaran dan Penggunaannya

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan kehumasan tahun 2020 sebagai

berikut:


No Kegiatan Anggaran (Rp)

Realisasi TW II 2020 (Rp)

Keterangan

a. Pengembangan Humas

- Bahan 2.892.000 450.000

- Honor Narasumber 1.800.000

- RDK 6.300.000

b. Liputan Kehumasan

- Perjalanan Dinas 2.590.000 485.000

- Forum Kehumasan 12.580.000

- Transport Lokal 2.700.000

c. Majalah Paris Review 16.680.000

d. Bulletin Paris Mini 21.640.000 5.070.000

e. Updating Website 21.900.000 14.100.000

Jumlah 110.082.000 21.105.000

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 anggaran yang tersedia telah

direalisasikan sebesar Rp21.105.000,00.

C. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

1. Permintaan Informasi selama Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No Bulan Jml Permintaan Informasi

Waktu Rata-Rata yang Diperlukan

(hari)

Jml Pemberian Informasi

Jml Penolakan Informasi

Alasan Penolakan Informasi

1 April - - - - -

2 Mei 2 2 2 - -

3 Juni 4 3 3 1 Informasi

tidak tersedia

Jumlah 6 2,5 5 1 -

2. Sengketa Informasi

a. Jumlah keberatan yang diterima Tidak ada

b. Tanggapan-tanggapan atas keberatan Tidak ada

c. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke

Komisi Informasi

Tidak ada

d. Hasil mediasi atau keputusan adjudikasi

- Menang

- Kalah

Tidak ada

e. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan Tidak ada

f. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya

- Menang

- Kalah

Tidak ada


D. Kekurangan dan hambatan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi

Tidak ada hambatan berarti dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan

informasi.

E. DaftarIsianInformasi

F.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta

Tahun 2020

No Jenis Informasi Penguasa Informasi

Penanggung Jawab

Penerbitan Informasi

Waktu dan Tempat

Pembuatan Informasi

Bentuk Informas

i Yang Tersedia

Jangka Waktu

Penyimpanan atau Retensi

Arsip A Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

1 Informasi tentang Profil Perwakilan BPKP DIY

Korwas Bidang P3A

Korwas Bidang P3A

Yogyakarta, 2019, 2020

Cetak, Online

Selama berlaku

2 Renstra Perwakilan BPKP DIY

Korwas Bidang P3A

Korwas Bidang P3A

Yogyakarta, 2016

Cetak, Online

5 tahun

3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan atau LKjIP

Korwas Bidang P3A

Korwas Bidang P3A

Yogyakarta, 2018,2019

Cetak, Online

5 tahun

4 Laporan Keuangan Kasubbag Keuangan

Kasubbag Keuangan

Yogyakarta, 2018,2019,2

020

Cetak, Online

5 tahun setelah tahun anggaran berlaku

5 Informasi Tentang Layanan Informasi

Korwas Bidang P3A

Korwas Bidang P3A

Yogyakarta, 2018

Online Selama berlaku

6 Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa

Kasubbag Umum

Kasubbag Umum


Cetak, Online

Selama berlaku

7 Sistem Pengelolaan Pengaduan

Korwas Bidang

Investigasi

Korwas Bidang

Investigasi

Yogyakarta, 2017

Cetak, Online

Selama berlaku

8 Ringkasan LHKPN Kasubbag Kepegawaian

Kasubbag Kepegawaian

Yogyakarta, 2018,2019

Cetak, Online

2 tahun

B Informasi yang wajib Diumumkan Secara Serta Merta

1 Jalur Evakuasi Kasubbag Umum

Kasubbag Umum

Yogyakarta, 2017

Cetak, Online

Selama berlaku

C Informasi yang wajib Tersedia Setiap Saat

1 Dokumen Anggaran Kasubbag Keuangan

Kasubbag Keuangan


Cetak, Online

2 tahun


No Jenis Informasi Penguasa Informasi

Penanggung Jawab

Penerbitan Informasi

Waktu dan Tempat

Pembuatan Informasi

Bentuk Informas

i Yang Tersedia

Jangka Waktu

Penyimpanan atau Retensi

Arsip 2 Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) Kasubbag Keuangan

Kasubbag Keuangan

Yogyakarta, 2018, 2019,

2020

Cetak, Online

5 tahun setelah tahun anggaran berlaku

3 Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja

Korwas Bidang P3A

Korwas Bidang P3A


Cetak, Online

2 tahun

4 Profil Pimpinan Kabag TU Kabag TU Yogyakarta, 2019, 2020

Online Selama berlaku

5 Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga, seperti MoU

Kabag TU Kabag TU Yogyakarta, 2020

Cetak Selama berlaku

6 Data Inventaris Perwakilan BPKP DIY

Kasubbag Umum

Kasubbag Umum


Cetak, Online

2 tahun

7 Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian dan Penetapan Angka Kredit




Cetak 2 tahun

8 Laporan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit




Cetak 2 tahun

9 Komposisi SDM Perwakilan BPKP DIY




Cetak, Online

2 tahun

10 Laporan Pembinaan Auditor Perwakilan BPKP DIY atau Data Kegiatan Program Pelatihan Mandiri (PPM)




Cetak, Online

2 tahun

11 Laporan Pembinaan Tata Kelola APIP

Korwas Bidang P3A

Korwas Bidang P3A


Cetak 2 tahun

12 SOP Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata

Usaha

Yogyakarta, 2017

Cetak, Offline

Selama berlaku

13 SOP Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Korwas Bidang APD

Korwas Bidang APD

Yogyakarta, 2017

Cetak, Offline

Selama berlaku

14 SOP Bidang Instansi Pemerintah Pusat

Korwas Bidang IPP

Korwas Bidang IPP

Yogyakarta, 2017

Cetak, Offline

Selama berlaku

15 SOP Bidang Akuntan Negara

Korwas Bidang AN

Korwas Bidang AN

Yogyakarta, 2017

Cetak, Offline

Selama berlaku

16 SOP Bidang Program, Pelaporan dan Pembinaan APIP

Korwas Bidang P3A

Korwas Bidang P3A

Yogyakarta, 2017

Cetak, Offline

Selama berlaku


LAMPIRAN

Kliping Berita yang terkait dengan BPKP telah diupload dalam Aplikasi AKSI

E

Nomor : LHUM-141/PW12/6/2020 Tanggal : 3 Juli 2020

Documents