Nomor : 59/PID.SUS.K/2014/PT-MDN DEMI KEADILAN … fileDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana ... Terdakwa ditahan di Rumah ... Telah membaca berkas

P U T U S A NNomor : 59/PID.SUS.K/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-

Nama Lengkap : MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS,SETempat lahir : Medan

Umur / tanggal lahir : 35 Tahun /05 Mei 1979.

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Tangkul / Kemenangan No.24 Medan

Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan

Tembung Kotamadya Medan.

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS / Kepala Sub Bagian Stastistik dan

Pelaporan BAPPEDA Kabupaten Serdang

Bedagai

Pendidikan : S-1 (Strata 1)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret

2014 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik, tanggal 20 Maret 2014

sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;

3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai

dengan 15 Juli 2014

4. Perpanjangan oleh Ketua Majleis Pengadilan Tindak Pidan Korupsi

pada Pengadilan Negeri Medan Medan sejak tanggal 08 Juli 2014

sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 ;

2

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15

Juli 2014 Nomor : 72/Pen.Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn sejak tanggal 07

Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 ;

6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Sepetmber 2014 No.

303/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn sejak tanggal 06 Oktober 2014

sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014;

7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Oktober 2014 No.

332/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn sejak tanggal 05 Nopember 2014

sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;

8. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Nopember 2014 No.

382/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn sejak tanggal 24 Nopember 2014

sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Nopember 2014 No.

398/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn sejak tanggal 24 Desember 2014

sampai dengan tanggal 21 Februari 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu :

1. AHMAD DAHLAN HASIBUAN, S.H, MH.

2. ENDAH AGUSTINI SIREGAR, SH

3. SAMSUL BAHRI SIREGAR, SH

Advocat / pada Kantor “AHMAD DAHLAN HASIBUAN, S.H, MH” beralamat di

Jalan Denai No.41 Sukaramai Medan Sumatera, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 14 Juli 2014;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara

Nomor : 405/Pen.Pid.Sus.TPK/2014/PT.MDN. dan Reg.No.59/PID.SUS.TPK/

2014/PT-MDN tanggal 15 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim

yang mengadili perkara ini ;

3

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan

perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal

19 Nopember 2014 Nomor : 73/PID.SUS.K/2014/PN-MDN dalam perkara

atas nama terdakwa tersebut diatas;

I. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum. No.

Reg. Perkara: PDS- 03 / Fd.2 / S.Rph / 07 / 2014 tanggal 04 Juli 2014 yang

dibacakan pada tanggal 04 Juli 2014 terdakwa diajukan kemuka persidangan

dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PRIMAIR :--------- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE Pada

Tahun 2008 sampai dengan 2010 menjadi staf Tata Usaha dan pekerjaan lainya

sesuai apa yang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor

Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008

tanggal 06 Maret 2008 dan pada bulan Januari Tahun 2011 terdakwa

MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE dipindahkan ke Badan

Perencanaan Pembangunan dan Daerah (BAPPEDA). Pada Tahun 2012 baik

secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan HASTUTI

HANDAYANI HARAHAP, SE. MSP (DPO) selaku Kasi Pelayanan dan Perizinan

Terpadu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai sekira

Pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun

2012 , bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No.1 KM 57 Desa Firdaus

Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain

yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 5

Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK-

II/2011, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atauturut melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengandemikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskanSecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, “ Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

4

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE , Pada Tahun

2008 sampai dengan 2010 menjadi staf Tata Usaha dan pekerjaan lainya sesuai

apa yang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang

Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan

Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06

Maret 2008 dengan tugas :

1) Menyusun dan Menyiapkan laporan kegiatan

2) Menerima surat-surat masuk dan legalisasi sertifikat izin

3) Mengetik surat-menyurat / dokumen ketatausahaan

4) Membantu Kasubbag Tata Usaha menyiapkan bahan penyusunan

program kerja KPT

5) Mengagendakan surat masuk dan keluar

6) Melaporkan hasil kerja yang telah diberikan baik secara lisan

maupun tertulis kepada Kasubbag Tata Usaha untuk ditindak

lanjuti

7) Mendistribusikan surat

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Pasal 52 ayat (2)

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi

dibidang Perizinan .

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 4

Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu Pasal 1 menjelaskan Retribusi

Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan . sedangkan

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha dari kegiatan dari orang

pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya , kerugian

dan gangguan tidak termaksud tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan

oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah .

Bahwa Tata cara meperoleh Izin Gangguan(HO) Perusahaan Industri Non

Industri dan Daftar Ulang ( DU ) hingga terbitnya Sertifikat Izin sebagaimana

diatur pada Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011

Tentang Retribusi Perizinan adalah sebagai berikut :

5

Setiap orang, Pribadi atau Badan Hukum mengajukan Permohonan Izin

dikantor Pelayanan Perzinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai yang

diterima oleh Seksi Pelayanan Perizinan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan

terhadap berkas pemohon, Selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinanmenentukan apakah berkas tersebut perlu survei atau Non Survei, Jika Non

Survei maka berkas permohonan dapat dihitung berdasarkan Perda No. 4 tahun

2011, Kemudian Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menetapkan besaran

Retribusi pada Blangko SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah ),selanjutnya SKRD yang telah ditetapkan besaranya oleh Kepala Seksi

Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemohon dalam rangkap 4(empat),masing-masing warna Putih, Biru Kuning, Merah jambu ke Loket BNI yang

melekat pada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk membayar /

menyerahkan Uang Retribusi yang besarnya sebagaimana tertera dalam SKRD

yang telah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, setelah

dilakukan Pembayaran oleh Pemohon / Wajib Retribusi, maka Petugas BNImemberikan Stempel tanda telah dibayar ke SKRD tersebut, dan petugasBNI menyerahkan 1(satu) lembar SKRD warna putih kepada Pemohon,selanjutnya Petugas BNI menyimpan 1(satu) lembar SKRD warna kuningsebagai Dokumen di BNI, lalu Petugas BNI menyerahkan SKRD warnamerah jambu dan Biru kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan sebagaiDokumen,selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menyerahkan SKRD

warna Merah jambu kepada Bendahara Penerimaan sebagai Dokumen

dikantor dan memasukan SKRD warna biru di berkas Permohonan, untuk

dibukukan dan dicetak Sertifikat Izinnya oleh Staf Pelayanan Perizinan, setelah

Sertifikat Izin selesai dicetak, lalu diserahkan oleh Staf Pelayanan Perizinan

kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk diperiksa kembali apakah Data

yang ada pada Sertifikat dan Buku Register telah sesuai baik alamat, Jenis

Usaha, Nomor Izin besaran Retribusi apakah sudah sesuai dengan SKRD, Jika

telah sesuai maka berkas Permohonan diserahkan oleh Kepala Seksi

Pelayanan Perizinan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diperiksa ulangkembali, setelah cocok / sesuai, lalu Berkas Permohonan diserahkan oleh Staf

atau Kasubbag Tata Usaha kepada kepala Kantor dengan tujuan untuk ditanda

tangani Sertifikat Izinnya, setelah ditanda tangani oleh Kepala Kantor,

selanjutnya berkas / Sertifikat Izin diserahkan kembali ke Bagian Tatata Usahauntuk di Stempel dan di Foto Copy, lalu Kasubbag Tata Usaha mencatat No.

Izin, Atas nama Pemohon, ke buku yang ada di Tata Usaha, setelah itu Staf

Tata Usaha / Kasubbag tata Usaha menyerahkan berkas (sertifikat Izin ) ke

6

Seksi Pelayanan Perizinan, kemudian pemohon dapat mengambil sertifikat Izin

Gangguan kebagian Pelayanan Perizinan, ini adalah Proses permohonan baru

Non Survei dan Daftar Ulang, baik Industri, maupun Non Industri, Jika perlu

Survei maka berkas diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada

Kepala Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan

Survei guna untuk mengetahui luas bangunan Usaha yang digunakan,Indeks lokasi jalan, Indeks Gangguan ,Indeks Jenis usaha, IndeksBangunan dan Tarif lingkungan, hasil survei tersebut dituangkan dalan Berita

Acara Pemeriksaan, lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan

Perizinan, dari hasil BAP tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dapat

menghitung Besarnya Retribusi Izin tersebut diatas.

Masa berlaku Izin Gangguan sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2011 Tentang

Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat (1) Izin Gangguan berlaku selama

Perusahaan melakukan Usahanya, Ayat (2) Daftar Ulang Izin Gangguan

dipungut sebesar 75 % dari pembayaran Retribusi pertama Ayat (3) Badan dan

atau Perorangan yang mengalihkan dan atau mengganti Merk Usahanya

dipungut Retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran Retribusi

pertama. Namun tata cara tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa .MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE yang telah melakukan

pengurusan Ijin Gangguan (HO) terhadap beberapa perusahaan diantaranya :

Pertama : Izin Gangguan (HO) Non Industri untuk perusahaan CV.SALMANTRADING dengan No:051/03/II/KPATPM/2012 tanggal 03

Pebruari 2012.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dibulan Januari Tahun

2012 atau berkisar Tahun 2012 terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLANLUBIS, SE datang ke Gudang CV. SALMAN TRADING yang berada di Dusun II

Desa Sijenggi bertemu dengan GULZAR AHMED yang bekerja sebagai Quality

yaitu Peneliti Mutu dengan mengatakan Bahwa Sertifikat Izin Gangguan (HO)

sudah akan berakhir, 2 (dua) hari kemudian terdakwa MUHAMMAD AZHARIDAHLAN LUBIS, SE datang kembali ke Kantor CV. SALMAN TRADING yang

beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo BLK No. 50 Medan untuk mengambil berkas

dan menerima uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

dari CV. SALMAN TRADING (GULZAR AHMED) atas pembayaran Retribusi

Daftar Ulang sebesar Rp. 2.014.500,- (dua juta empat belas ribu lima ratus

rupiah). Setelah terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE

7

menerima uang pembayaran Retribusi Daftar Ulang sebesar Rp. 2.300.000,-

(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari GULZAR AHMED, terdakwa MUHAMMADAZHARI DAHLAN LUBIS, SE tidak ada memberitahukan kepada CV. SALMAN

TRADING (GULZAR AHMAD) bahwa Sertifikat Izin Gangguan (HO) An. CV.

SALMAN TRADING telah selesai, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan barulah

terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE mengantarkan Sertifikat

Izin Gangguan (HO) Non Industri dengan No: 051/03/II/KPATPM/2012

tertanggal 03 Pebruari 2012 kepada CV. SALMAN TRADING (GULZAR

AHMAD).

Kedua : Izin Gangguan (HO) untuk Perusahaan PT. INDOSAT, Tbk ( Daftar

Ulang ) dengan Nomor: 138/18.38/V/2012 tertanggal 27 Mei 2012.

Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan berkisar Tahun 2012

terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE dengan memakai

seragam Pegawai Negeri Sipil datang membawa Surat Penagihan untuk

pembayaran Pengurusan Izin Gangguan (HO) yaitu Surat No:

123/18.381/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 perihal Daftar Ulang HO atas nama

PT.INDOSAT, Tbk ke Kantor PT. INDOSAT, Tbk yang berada di Medan

bertemu dengan ABDUL HAMID, namun ABDUL HAMID tidak langsung

membayar Tagihan Pengurusan Izin Gangguan (HO) tersebut karena data tidak

lengkap dan tidak mencantumkan Nomor Rekening Kas Daerah Pemkab

Serdang Bedagai. Pada tanggal 27 Mei 2012 terdakwa MUHAMMAD AZHARIDAHLAN LUBIS, SE datang kembali dengan membawa 1 (satu) lembar Surat

Nomor: 138/18.38/V/2012 tertanggal 27 Mei 2012 yang ditandatangani oleh An.

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Serdang

Bedagai, Kasi Pelayanann dan Perizinan Atas nama HASTUTI HANDAYANI

HARAHAP, SE,M.SP (DPO) perihal Pembayaran Retribusi Daftar Ulang Izin

Gangguan (HO) Atas Nama PT. INDOSAT,Tbk. Pada tanggal 16 Juni 2012

PT. INDOSAT, Tbk yang diwakilkan oleh ABDUL HAMID datang ke Kantor

Pelayanan dan Perizinan Terpadu menemui terdakwa MUHAMMAD AZHARIDAHLAN LUBIS, SE dan menyerahkan uang sebagaimana tercantum pada

2 (dua) lembar Kwitansi masing-masing sebesar Rp. 17.096.400,- (tujuh belas

juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sebesar

Rp. 15.742.126,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua

puluh enam rupiah) yang ditandatangani terdakwa diatas materai 6000 (enam

ribu) untuk Pembayaran Retribusi 22 (dua puluh dua) Tower milik PT.

INDOSAT, Tbk yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan Total

8

Uang Retribusi yang diterima terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLANLUBIS, SE dari ABDUL HAMID (PT. INDOSAT, Tbk atas Pembayaran

Retribusi Izin HO 22 (dua puluh dua) Tower milik PT. INDOSAT, Tbk sebesar

Rp. 32.838.526,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima

ratus dua puluh enam rupiah). Setelah uang diterima oleh terdakwa dari PT.

INDOSAT, Tbk yang diwakilkan oleh ABDUL HAMID, kemudian terdakwa

menerima Sertifikat Izin Gangguan (HO) sebanyak 22 (dua puluh dua) buah

Atas Nama PT. INDOSAT,Tbk dari HASTUTI HANDAYANI HARAHAP,

SE,M.SP (DPO) dan uang atas Pembayaran Retribusi Izin HO 22 (dua puluh

dua) Tower milik PT. INDOSAT, Tbk sebesar Rp. 32.838.526,- (tiga puluh dua

juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah)

tersebut terdakwa berikan kepada HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, SE,M.SP

(DPO) (tanpa membuat tanda terima penyerahan uang (tanpa Kwitansi).

Bahwa keseluruhan uang yang terdakwa terima dari CV. SALMAN TRADING

dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Sedangkan keseluruhan

yang terdakwa terima dari PT.INDOSAT, Tbk diserahkan terdakwa kepada

HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, SE,M.SP.

Bahwa keseluruhan uang atas Pembayaran Retribusi Ijin Gangguan (H0) yang

terdakwa terima dari CV. SALMAN TRADING dan PT. INDOSAT, Tbk tidak

terdakwa setorkan ke Bank BNI. Hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I

Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tanggal 2 Mei 2008.

Tentang Standarisasi Operasional (SOP) pada kantor Pelayanan perizinan

Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan laporan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor : LHPKKN-

188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara atas Kasus Penyetoran Retribusi Ijin Gangguan (HO) pada

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten

Serdang Bedagai Tahun 2012 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Penyetoran Retribusi Ijin

gangguan (HO) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012

sebesar Rp.131.727.472.,(seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluhtujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perhitungan :

1 .Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin HO yang dipungut

oleh petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai Rp.154.463.922..

9

2 .Nilai retribusi Pengurusan baru dan Daftar ulang ijin HO yang

disetorkan ke kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Rp.22.736.450.

Selisih/Kerugian Negara Rp.131.727.472.

Dengan rincian Khusus uang retribusi yang diterima oleh terdakwa

MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE dari CV. SALMAN TRADING

sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari PT. INDOSAT,

Tbk sebesar Rp. 32.838.526,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh

delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang tidak disetorkan ke Bank

BNI/Kas daerah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SEbersama –sama dengan HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, SE, M.SP

sebagaimana yang diuraikan diatas dilakukan dengan maksud untuk

memperkaya diri terdakwa sendiri atau setidak-tidaknya hendak memperkaya

orang lain yakni HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, SE, M.SP

Bahwa perbuatan terdakwa secara bersama-sama HASTUTI HANDAYANI

HARAHAP, SE, M.SP yang tidak menyetorkan retribusi pengurusan baru dan

daftar ulang ijin Gangguan (HO) ke Bank BNI yang menjadi rekanan dan

dihunjuk Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menerima Retribusi

pada pengurusan Izin gangguan HO di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Serdang Bedagai mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan

Negara sebesar Rp. 34.853.026,- (tiga puluh empat juta delapan ratus limapuluh tiga ribu dua puluh enam rupiah ) berdasarkan hasil Audit Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara

(BPKP) Nomor : LHPKKN-188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013.

Sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara..Kerugian Negara atau Daerah secara nyata di

definisikan : Selisih Kekayaan Negara atau Daerah antara Penerimaan yang

diterima dengan hak Pendapatan Negara atau Daerah .

------- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) JoPasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) 1e Jo Pasal 64 KUH Pidana. ---

10

SUBSIDAIR--------- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE Pada









HANDAYANI HARAHAP, SE. MSP selaku Kasi Pelayanan dan Perizinan

Terpadu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai (DPO)

sekira Pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain di dalam

Tahun 2012 , bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No.1 KM 57

Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau pada

tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya

berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI

Nomor : 022/KMA/SK-II/2011, “sebagai orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, atau turut melakukan beberapa perbuatanperhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatuperbuatan yang diteruskan Secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, “ Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh

terdakwa dengan cara sebagai berikut :









11



program kerja KPT




lanjuti



Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada














Bahwa Tata cara meperoleh Izin Gangguan(HO) Perusahaan Industri Non


diatur pada Pasal 29 Ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Perizinan adalah sebagai berikut :








12



























13




Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat(1) Izin Gangguan berlaku selama


dipungut sebesar 75 % dari pembayaran Retribusi pertama Ayat(3) Badan dan



pertama.

Namun tata cara tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa . MUHAMMADAZHARI DAHLAN LUBIS, SE yang telah melakukan pengurusan Ijin

Gangguan (HO) terhadap beberapa perusahaan diantaranya :

Pertama : Izin Gangguan (HO) Non Industri untuk perusahaan CV.SALMAN TRADING dengan No: 051/03/II/KPATPM/2012 tanggal

03 Pebruari 2012.










rupiah).Setelah terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SEmenerima uang pembayaran Retribusi Daftar Ulang sebesar Rp. 2.300.000,-







AHMAD).

14

Kedua : Izin Gangguan (HO) untuk Perusahaan PT. INDOSAT, Tbk( Daftar Ulang ) dengan Nomor: 138/18.38/V/2012 tertanggal 27

Mei 2012.










Serdang Bedagai. Pada tanggal 27 Mei 2012 terdakwa MUHAMMAD AZHARIDAHLAN LUBIS, SE datang kembali dengan membawa 1 (satu) lembar Surat







Pelayanan dan Perizinan Terpadu menemui terdakwa MUHAMMADAZHARI DAHLAN LUBIS, SE dan menyerahkan uang sebagaimana tercantum

pada 2 (dua) lembar Kwitansi masing-masing sebesar Rp. 17.096.400,- (tujuh

belas juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sebesar Rp.

15.742.126,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh

enam rupiah) yang ditandatangani terdakwa diatas materai 6000 (enam ribu)

untuk Pembayaran Retribusi 22 (dua puluh dua) Tower milik PT. INDOSAT, Tbk

yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan Total Uang Retribusi

yang diterima terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE dari

ABDUL HAMID (PT. INDOSAT, Tbk atas Pembayaran Retribusi Izin HO 22

(dua puluh dua) Tower milik PT. INDOSAT, Tbk sebesar Rp. 32.838.526,- (tiga

puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam

rupiah). Setelah uang diterima oleh terdakwa dari PT. INDOSAT, Tbk yang

diwakilkan oleh ABDUL HAMID, kemudian terdakwa menerima Sertifikat Izin

Gangguan (HO) sebanyak 22 (dua puluh dua) buah Atas Nama PT.

INDOSAT,Tbk dari HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, SE,M.SP (DPO) dan

uang atas Pembayaran Retribusi Izin HO 22 (dua puluh dua) Tower milik PT.

15

INDOSAT, Tbk sebesar Rp. 32.838.526,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga

puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) tersebut terdakwa berikan

kepada HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, SE,M.SP (DPO)tanpa membuat

tanda terima penyerahan uang (tanpa Kwitansi).






















Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai Rp.154.463.922.



Rp.22.736.450.







BNI/Kas daerah.

16




orang lain yakni HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, SE, M.SP ;







Negara sebesar Rp. 34.853.026,- (tiga puluh empat juta delapan ratus limapuluh tiga ribu dua puluh enam rupiah ) berdasarkan hasil Audit Badan




Perbendaharaan Negara..Kerugian Negara atau Daerah secara nyata di



------- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) 1e Jo Pasal 64 KUH Pidana. -------------

LEBIH SUBSIDAIR--------Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE Pada









HANDAYANI HARAHAP, SE. MSP selaku Kasi Pelayanan dan Perizinan

Terpadu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai (DPO)

sekira Pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain di dalam

17

Tahun 2012 , bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No.1 KM 57

Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau pada

tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya

berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI

Nomor : 022/KMA/SK-II/2011, “sebagai orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, atau turut melakukan beberapa perbuatanperhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatuperbuatan yang diteruskan Secara melawan hukum seorang pegawainegeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankansuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktudengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar –daftar yang khususuntuk pemeriksaan administrasi. “ Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh

terdakwa dengan cara sebagai berikut : --











program kerja KPT




lanjuti



Bahwa berdasarkan Pqweraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor

3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada


18













Bahwa Tata cara meperoleh Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri Non


diatur pada Pasal 29 Ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Perizinan adalah sebagai berikut :













19

























Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat(1) Izin Gangguan berlaku selama


dipungut sebesar 75 % dari pembayaran Retribusi pertama Ayat(3) Badan dan



pertama.

Namun tata cara tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa . MUHAMMADAZHARI DAHLAN LUBIS, SE yang telah melakukan pengurusan Ijin

Gangguan (HO) terhadap beberapa perusahaan diantaranya :

20

Pertama : Izin Gangguan (HO) Non Industri untuk perusahaan CV.SALMAN TRADING dengan No: 051/03/II/KPATPM/2012

tanggal 03 Pebruari 2012.










rupiah).Setelah terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SEmenerima uang pembayaran Retribusi Daftar Ulang sebesar Rp. 2.300.000,-







AHMAD).

Kedua : Izin Gangguan (HO) untuk Perusahaan PT. INDOSAT, Tbk ( Daftar

Ulang ) dengan Nomor: 138/18.38/V/2012 tertanggal 27 Mei 2012.










Serdang Bedagai. Pada tanggal 27 Mei 2012 terdakwa MUHAMMAD AZHARI

21

DAHLAN LUBIS, SE datang kembali dengan membawa 1 (satu) lembar Surat







Pelayanan dan Perizinan Terpadu menemui terdakwa MUHAMMAD AZHARIDAHLAN LUBIS, SE dan menyerahkan uang sebagaimana tercantum pada 2

(dua) lembar Kwitansi masing-masing sebesar Rp. 17.096.400,- (tujuh belas juta

sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sebesar Rp. 15.742.126,-

(lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh enam

rupiah) yang ditandatangani terdakwa diatas materai 6000 (enam ribu) untuk

Pembayaran Retribusi 22 (dua puluh dua) Tower milik PT. INDOSAT, Tbk yang

berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan Total Uang Retribusi yang

diterima terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE dari ABDUL

HAMID (PT. INDOSAT, Tbk atas Pembayaran Retribusi Izin HO 22 (dua puluh

dua) Tower milik PT. INDOSAT, Tbk sebesar Rp. 32.838.526,- (tiga puluh dua

juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Setelah uang diterima oleh terdakwa dari PT. INDOSAT, Tbk yang diwakilkan

oleh ABDUL HAMID, kemudian terdakwa menerima Sertifikat Izin Gangguan

(HO) sebanyak 22 (dua puluh dua) buah Atas Nama PT. INDOSAT,Tbk dari

HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, SE,M.SP (DPO)dan uang atas Pembayaran

Retribusi Izin HO 22 (dua puluh dua) Tower milik PT. INDOSAT, Tbk sebesar

Rp. 32.838.526,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima

ratus dua puluh enam rupiah) tersebut terdakwa berikan kepada HASTUTI

HANDAYANI HARAHAP, SE,M.SP (DPO)tanpa membuat tanda terima

penyerahan uang (tanpa Kwitansi).









22














Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai Rp.154.463.922..



Rp.22.736.450.







BNI/Kas daerah.




orang lain yakni HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, SE, M.SP







Negara sebesar Rp. 34.853.026,- (tiga puluh empat juta delapan ratus lima

23

puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah ) berdasarkan hasil Audit Badan




Perbendaharaan Negara. Kerugian Negara atau Daerah secara nyata di



------- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) 1e Jo Pasal 64 KUH Pidana. -------------

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA :tanggal 24 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa

dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SEtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,

yang dilakukan secara berlanjut dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Uundang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) 1e Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana

dalam dakwaan primair.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18

UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) 1e Jo Pasal 64 KUHP dan

lebih subsidair Pasal 9.(1) Jo Pasal 18 UU RI no.31 Tahun 1999

sebagaimana dirubah dalam UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) 1e Jo Pasal

64 KUHP.

3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLANLUBIS, SE selama 4 (empat) Tahun Penjara dikurangi selama berada

dalam tahanan, Denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)subsidair 6 (enam) bulan kurangan dengan perintah terdakwa tetap

ditahan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.349.401,-

24

(empat belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratussatu rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan penjara.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor:

051/03/II/KP2TPM/2012 tanggal 03 Pebruari 2012 Daftar Ulang I

Tanggal Januari 2012 Nomor: 453/03/KP2TPM/2013 atas nama CV.SALMAN TRADING

2. 22 lembar Asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) atas nama PT.

INDOSAT, Tbk yaitu:


253/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk, Penanggung Jawab IRWANTO, Alamat

Perusahaan Dusun I Desa Kotarih Pekan, membayar Retribusi Rp.

1. 531.000,-


254/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab UJANG SYANDRA, Alamat

Perusahaan Dusun I P. Timur Desa Lubuk Saban Kec. Pantai

Cermin , membayar Retribusi Rp. 1.347.000,-



Perusahaan Dusun Liberia Kec. Teluk Mengkudu, membayar

Retribusi Rp. 1. 630.000,-



Perusahaan Desa Bantan Kec. Dolok Masihul, membayar



257/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab IRWANTO, Alamat

Perusahaan Dusun I Desa Kuala Bali Kec. Serba Jadi, membayar



258/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.

25

INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab MAHYUDANIL.S.Sos,

Alamat Perusahaan Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalipah,

membayar Retribusi Rp. 1. 560.000,-


259/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab RITA PRIHARTINI, Alamat

Perusahaan Dusun IV Desa Pem. Kuala Kec. Teluk Mengkudu,



260/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab NELSON D. BONE, Alamat

Perusahaan Dusun II Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin,

membayar Retribusi Rp. 945.000,-


261/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab FAUZI M. NAINGGOLAN,

Alamat Perusahaan Dusun IV Desa Paya Bagas Kec. Tebing

Tinggi, membayar Retribusi Rp. 1. 106.000,-

10.1 (satu) lembar Asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor:

262/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab FAUZI M. NAINGGOLAN,Alamat Perusahaan Desa Rambutan Kec. Tebing Tinggi,



263/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos,

Alamat Perusahaan Jl. Sei Rampah D. Masihul Desa Simpang

Empat Kec. Sei Rampah, membayar Retribusi Rp. 1. 745.500,-



Alamat Perusahaan Dusun V Desa Pematang Guntung Kec. Teluk

Mengkudu, membayar Retribusi Rp. 1. 275.750,-


265/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab ANDRI YULIUS BRAM,

26

Alamat Perusahaan Dusun II Desa Marjanji Kec. Sipispis,



266/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA’RUFWIBOWO, Alamat Perusahaan Jl Senangkong Kec. Sei Rampah,

membayar Retribusi Rp. 2.332.800,-


267/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA’RUFWIBOWO, Alamat Perusahaan Jl. Komp Gunung Para PTPN III

Kec. Dolok Merawan, membayar Retribusi Rp. 2.332.800,-


268/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA’RUFWIBOWO, Alamat Perusahaan Jl. Kebon Desa Matapao Kec.

Teluk Mengkudu, membayar Retribusi Rp. 2.332.800,-


269/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA’RUFWIBOWO, Alamat Perusahaan Jl. Medan – T. Tinggi Km. 42,5

Kec. Perbaungan, membayar Retribusi Rp. 2.332.800,-


270/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA’RUFWIBOWO, Alamat Perusahaan Jl. Pantai Cermin Ling Juani Kec.

Perbaungan, membayar Retribusi Rp. 2.332.800,-


271/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA’RUFWIBOWO, Alamat Perusahaan Jl. Naga Kesiangan Pabatu Kec.

Tebing Tinggi, membayar Retribusi Rp. 2.332.800,-


272/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA’RUFWIBOWO, Alamat Perusahaan Jl. Kebun Rambutan Sei Bamban

Kec. Sei Rampah, membayar Retribusi Rp. 2.332.800,-

27


273/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA’RUFWIBOWO, Alamat Perusahaan Jl. Pendidikan Lingk V Pekan Kec.

Dolok Masihul, membayar Retribusi Rp. 2.332.800,-


274/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Penanggung Jawab PRASTOWO MA’RUF WIBOWO,

Alamat Perusahaan Jl. T. Tinggi Pagurawan NSN II Binjai Kec.


3. 2 (dua) lembar Asli Surat masing – masing:

-- Surat Nomor: 123/18.381/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal

DAFTAR ULANG HO berikut 2 lampiran surat yang ditanda

tangani oleh HASTUTY HANDAYANI HARAHAP, SE, M.SP ;


DAFTAR ULANG HO yang ditanda tangani oleh HASTUTY

HANDAYANI HARAHAP, SE, M.SP

4. 2 (dua) lembar Asli Kwitansi masing-masing:

-- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanda terima uang dari PT.INDOSAT, Tbk untuk Pembayaran masing-masing Retribusi

Izin GangguanDaftar Ulang Tower di wilayah Kab. Serdang

Bedagai tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp. 15.742.126,- (lima

belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh

enam rupiah).



Bedagai tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp. 17.096.400,- (tujuh

belas juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Digunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah )

28

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara TindakPidana Korupsi tanggal 19 Nopember 2014 Nomor :59/Pid.SUS.K/2014/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS,S.E tersebut

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Korupsi” secara bersama-sama dan berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama

4 ( empat ) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- ( Dua ratusjuta rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti

dengan pidana kurungan selama 3 ( Tiga ) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar

Rp. 15.138.526,- ( Lima belas juta seratus tiga puluh delapan ribu lima

ratus dua puluh enam rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat

membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah

putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta

bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan

pidana penjara selama 2 ( dua) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor:



22 (dua puluh dua) lembar Asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) atas nama

PT. INDOSAT, Tbk yaitu:



Perusahaan Dusun I Desa Kotarih Pekan, membayar Retribusi

Rp. 1. 531.000,-

29











Perusahaan Desa Bantan Kec. Dolok Masihul, membayar Retribusi

Rp. 1. 347.000,-





6. 1 (satu) lember Asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor:

258/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab MAHYUDANIL.S.Sos, Alamat

Perusahaan Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalipah,







260/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab NELSON D. BONE, Alamat





30

INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab FAUZI M. NAINGGOLAN,

Alamat Perusahaan Dusun IV Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi,



262/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab FAUZI M. NAINGGOLAN,Alamat Perusahaan Desa Rambutan Kec. Tebing Tinggi, membayar



263/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos, Alamat

Perusahaan Jl. Sei Rampah D. Masihul Desa Simpang Empat Kec.

Sei Rampah, membayar Retribusi Rp. 1. 745.500,-


264/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos, Alamat

Perusahaan Dusun V Desa Pematang Guntung Kec. Teluk

Mengkudu, membayar Retribusi Rp. 1. 275.750,









267/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA’RUFWIBOWO, Alamat Perusahaan Jl. Komp Gunung Para PTPN III



268/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA’RUF

31

WIBOWO, Alamat Perusahaan Jl. Kebon Desa Matapao Kec. Teluk

Mengkudu, membayar Retribusi Rp. 2.332.800,-


269/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA’RUFWIBOWO, Alamat Perusahaan Jl. Medan – T. Tinggi Km. 42,5 Kec.


















-- 2 (dua) lembar Asli Surat masing – masing:



tangani oleh HASTUTY HANDAYANI HARAHAP, SE, M.SP ;

32




-- 2 (dua) lembar Asli Kwitansi masing-masing:



Bedagai tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp. 15.742.126,- (lima

belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh

enam rupiah).



Bedagai tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp. 17.096.400,- (tujuh

belas juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untukdigunakan dalam perkara lain.

7. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) ;

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 80/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn yang

dibuat dan ditanda tangani oleh SUGENG WAHYUDI, SH.MM Panitera

Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 24 Nopember

2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember

2014 Nomor : 73/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn, dan Permintaan Banding

tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 03

Desember 2014 tanggal 03 Desember 2014 ;

V. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa

tertanggal 15 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Tinggi Medan tanggal 15 Desember 2014 ;

VII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 02

Desember 2014 Nomor : W2.U1/18.268/Pid.Sus.K.01.10/XII/2014, yang

dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan,

yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 04 Desember 2014

sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 telah diberi kesempatan

33

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk

mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 73/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn,

sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat

banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang

waktu dan cara- cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang,

maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca Memori

Banding dari Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 16 Desember 2014

yang pada pokoknya berisi hal sabagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama keliru dan mengada-ada dalam

pertimbangan pembuktiannya seperti dalam uraian Memori Banding

Penasehat Hukum Terdakwa pada hal 6 s/d 10.

2. Hakim Keliru dalam pertimbangan Anasir Unsur seperti dalam uraian

Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada hal 11 s/d 13.

3. Berdasarkan uraian tersebut Pemohon Banding bermohon kepada

Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikn Putusan sebagai

berikut :

Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Reg. Nomor:

73/Pid.Sus.K/2014/2014/PN.MDN, tanggal 19 Nopember 2014.

Dan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS SEtidak terbukti secar sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair,

maupun dakwaan lebih subsidair Jkasa Penuntut Umum Tersebut

2. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa MUHAMMAD AZHARIDAHLAN LUBIS SE dari Dakwaan Primair, Subsidair maupun Lebih

Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) sesuai pasal 191

ayat(1) KUHAP

3. Menyatakan merahabilitasi nama baik Terdakwa MUHAMMADAZHARI DAHLAN SE

4. Memerintahkan Jaksa Penuntu Umum untuk mengeluarkan Terdakwa

MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS SE dari Tahanan

5. Menyatakan biaya perkara di bebankan kepda Negara

34

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa

terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana terdakwa dalam

melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari Hastuti Handayani Harahap,

SE.MSP selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dan Hendri Suharto, SH

selaku Kepala Kantor dan sekaligus sebagai pejabat yang menandatangani

seritfikat ijin gangguan (HO), maka seharusnya pertimbangan Majelis Hakim

Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan Terdakwa harus

dibebaskan berdasarkan ketentuan pasal 51 KUHpidana yang menyatakan (1)

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksankan perintah jabatan yang

diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

dengan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa

terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban sebagaimana diatur dalam

pasal 51 ayat (1) KUHPidana. Menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Banding bahwa terdakwa tetap harus dimintai pertanggung jawabannya

sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (2) KUHPidana yaitu : Perintah

Jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika

yang diperintah mengira dengan etikat baik perintah diberikan dengan

wewenang dan pelaksanaannya masuk dalam lingkungan perkerjaannya

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka Memori

Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya telah ditanggapi dan tidak

terdapat cukup alasan/pertimbangan hukum yang dapat membatalkan putusan

tersebut karenanya memori banding terdakwa harus dikesampingkan.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding telah

memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara meliputi Berita

Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa

Penuntut Umum berikut putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi

Medan tanggal 19 Nopember 2014 Nomor : 59/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn,

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Dakwan Primair melanggar

pasal 2 ayat ( 1 ) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahu n 2001

tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e jo. Pasal 64

KUHPidana, telah terbukti adalah keliru dan oleh karenanya haruslahdikesampingkan.

35

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan

disusun secara subsidairitas sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

Melanggar pasal 2 ayat ( 1 ) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No.

20 Tahu n 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e jo.

Pasal 64 KUHPidana,

Dakawaan SubsidairMelanggar pasal 2 ayat jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang




Pasal 64 KUHPidana,

Dakwaan Lebih SubsidairMelanggar pasal 9 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang




Pasal 64 KUHPidana,

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Dakwaan disusun secara

subsidairitas dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah berpendapat bahwa

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Dakwaan Primair

melanggar pasal 2 ayat ( 1 ) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang




Pasal 64 KUHPidana, Telah Terbukti adalah keliru, maka Majelis Hakim

Tingkat Banding tidak perlu Mempertimbangkan dan Membuktikan lagi

tantang Dakwaan Primair, dan selanjutkan akan membuktikan tentang Dakwaan

Subsidair yang melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999


20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e jo.

Pasal 64 KUHPidana yang memiliki unsur unsur sebagai berikut:

36

1. Setiap Orang2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain

atau Korporasi3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang

Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan4. Yanga Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

Negara5. Melakukan/Menyuruh Melakukan /Turut Serta Melakukan6. Jika Beberapa Perbuatan Perhubungan sehingga Demikian

Harus diPandang sebagai Suatu Perbuatan yang diteruskan(secara berlanjut)

ad.1. “ Unsur Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana

korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi:

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.Bahwa

pengertian setiap orang dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20

Tahun 2001 adalah bersifat umum, yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan

atau korporasi dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki

(persoonlijk bestandeel) apakah pelaku tindak pidana korupsi selaku pegawai

negeriatau bukan pegawai negeri, tetapi mampu bertanggungjawab atas

perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa definisi “orang“ didalam kamus Bahasa Indonesia

mempunyai arti manusia dalam arti khusus dengan menyebutkan adanya

identitas pada orang tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian orang sebagai pelaku tindak pidana,

tidak diisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk

bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja sebagai

pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan dan

kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang“ adalah identik

dengan kata “barang siapa“ yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus

bertanggungjawab atas perbuatan ataupun kejadian yang didakwakan atau

mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara. ;

37

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari Mahkamah

Agung dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1389K/Pid/1994, tanggal 30

Juni 1995 dalam pertimbangannya menyebutkan terminologi kata “ barang siapa

“ atau “HIJ“ sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa / dader

atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta

pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi adanya kemampuan

bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum

telah melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana

ditegaskan didalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, berdasarkan fakta yang diperoleh adalah :

Bahwa terdakwa adalah Muhammad Azhari Dahlan Lubis SE

Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan

Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya

dimuka persidangan

Terdakwa adalah Calon PNS tanggal 27 Juli 2006, Berdasarkan Petikan

Keputusan Bupati Serdang Bedagai No. 278/820/Tahun 2007 tanggal 30

Agustus 2007. Tahun 2008 s/d 2010 telah dipindahkan pada Kantor

PelayananTerpadu (KPT) dan mejabat selaku Staf Tata Usaha.

- Terdakwa mengerti apa yang didakwakan kepadanya.

- Tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengeculikan

terdakwa dari pertanggung jawaban pidana

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah orang yang

mampu bertanggung jawa dan oleh karena itu unsur delik yang merupakan

unsure kesatu “ setiap orang” telah terpenuhi

Ad. 2. “ Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau OrangLain atau Korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan dalam rumusan

pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 mengandung pengertian sama dengan

kesengajaan artinya si pelaku harus memiliki niat, kehendak atau maksud

sehingga makna unsur pertama adalah menguntungkan diri sendiri, atau

menguntungkan suatu korporasi..

38

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan

diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya dengan mendapatkan

keuntungan , yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran,

dengan demikian yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan

di jaauntuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R.Wiyono, SH

Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Tipikor Penerbit Suara

Grafika 2005 Hal.38 ).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu

kehendak yang ada dalam pikiran atau bathin sipembuat yang ditujukan untuk

memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan

dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena

kedudukannya (Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 1989

N0.813/K.Pid/1987).

Menimbang, bahwa maksud dari kata “ atau “ dari unsur ini adalah

merupakan alternative elemen unsur. Sehingga apabila salah satu elemen

unsure terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari

keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta Atas

perbuatan terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau

suatu korporasi, yang dilakukan terdakwa dengan cara yakni pada bulan

Januari tahun 2012, Pertama Terdakwa datang ke gudang CV Salman Tradingdan mengatakan bahwa Sertifikat Ijin Gangguan (HO) sudah akan berakhir dan

selanjutnya Terdakwa kembali datang dengan membawa berkas yang sudah

dilengkapi sekaligus menerima pembayaran uang sebesar Rp.2.300.000 (DuaJuta Tigaratus Ribu Rupiah) di Jalan Mayjen Sutoyo BLK No.50 Medan

Setelah Terdakwa menerima uang pembayaran restribusi Daftar Ulang

tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan bahwa ijin tersebut telah selesai.

Barulah 3 bulan kemudian mengantarkan Sertifikat Ijin Gangguan (HO) Non

Industri No.051/03/II/KPATPM/2012 tertanggal 03 Februari 2012 kepada CVSalman Traiding (Gulzar Ahmad).

39

Menimbang bahwa Kedua kalinya Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2012

dengan pakaian seragam Pegawai Negeri Sipil pergi ke kantor PT.INDOSATmenemui Abdul Hamid dengan membawa surat penagihan untuk pembayaran

pengurusan ijin Gangguan (HO) sesuai dengan surat bukti NO.

123/18.381/V/2012 tentang pendaftaran ulang H) atas naama PT INDOSAT

TBK , ternyata datanya diminta untuk dilengkapi dan tidak mencantumkan

Nomor Rekening Kas Daerah Pemkab Serdang Bedagai. Pada tanggl 27 Mei

2012 Terdakwa kembali dengan membawa surat Nomor : 138/18.38./V/2012

tertanggal 27 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh An.Kepala Kantor Pelayanan

dan Perijinan Atas nama Hastuti Handayani Harahap, SE .M.SP, Perihal

Pembayaran Restribusi Daftar Ulang Ijin Gangguan (HO) atas nama

PT.INDOSAT Tbk. Selanjutnya pada tanggaal 16 Juni 2012 Abdul Hamid

mewakili PT.INDOSAT menyerahkan uang dengan dua lembar cek masing-

masing Rp .17.096.400,- ( Tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu empatratus rupiah) dan sebesar Rp. 15.742.126,- ( Limabelas Juta tujuh ratusempat puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) yang ditandatangani

Terdakwa . dan tidak disetorkan pada kas Negara melainkan dipergunakaan

untuk kepentingan sendiri dan sebagian diserahkan pada HASTUTIHANDAYANI HARAHAP SE .M.SP .

Menimbang, bahwa jumlah uang keseluruhan yang diterima oleh

terdakwa baik dari CV Salman Trading maupun PT Indosat dengan total

keseluruhan adalah sebersar Rp 35.138.526,- (tiga puluh lima juta seratustiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan tidak

disetorkan ke Kas Negara yang seharusnya wajib untuk disetorkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa

Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian Negara tersebut yaitu

sebesar Rp.20,000.000 (Dua puluh Juta Rupiah), sehingga jumlah sisa uang

yang dinikmati Terdawa sebesar Rp. 15.138.526,-.(Lima belas juta seratustiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah Rp.15.138.526,- (Limabelas juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enamrupiah) yang belum dikembalikan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang

mengutungkan diri sendri atau orang lain atau korporasi.

40

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas maka , unsur kedua

dengan “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah

terpenuhi

Ad. 3. “ Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Saranayang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa maksud dari penyalahgunaan kewenangan adalah

adanya pejabat yang memiliki kekuasaan yang dengan kekuasaan itu

melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan

maksud dari kesempatan adalah adanya peluang atau keadaan untuk

melakukannya dan yang dimaksud dengan sarana adalah alat atau media yaitu

segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana, semuanya berkaitan dengan jabatan atau kedudukan

yang dijabatnya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga jika terbukti

salah satu dari elemen unsur tersebut, maka unsur ini dinyatakan telah

terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke gudang CV Salman Tradingdan mengatakan bahwa Sertifikat Ijin Gangguan (HO) sudah akan berakhir dan

selanjutnya Terdakwa kembali datang dengan membawa berkas yang sudah

dilengkapi sekaligus menerima pembayaran uang sebesar Rp.2.300.000 (DuaJuta Tigaratus Ribu Rupiah), di Jalan Mayjen Sutoyo BLK No.50 Medan.

Setelah Terdakwa menerima uang pembayaran restribusi Daftar Ulang



Industri No.051/03/II/KPATPM/2012 tertanggal 03 Februari 2012 kepada CV

Salma Traiding (Gulzar Ahmad).

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2012 dengan

pakaian seragam Pegawai Negeri Sipil pergi ke kantor PT.INDOSAT menemui

Abdul Hamid dengan membawa surat penagihan untuk pembayaran

pengurusan ijin Gangguan (HO) sesuai dengan surat bukti NO.

123/18.381/V/2012 tentang pendaftaran ulang H) atas naama PT INDOSAT

TBK , ternyata datanya diminta untuk dilengkapi dan tidak mencantumkan

41

Nomor Rekening Kas Daerah Pemkab Serdang Bedagai. Pada tanggl 27

Mei 2012 Terdakwa kembali dengan membawa surat Nomor :

138/18.38./V/2012 tertanggal 27 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh An.Kepala

Kantor Pelayanan dan Perijinan Atas nama Hastuti Handayani Harahap, SE

.M.SP, Perihal Pembayaran Restribusi Daftar Ulang Ijin Gangguan (HO)

atas nama PT.INDOSAT Tbk. Selanjutnya pada tanggaal 16 Juni 2012 Abdul

Hamid mewakili PT.INDOSAT menyerahkan uang dengan dua lembar cek

masing-masing Rp .17.096.400(Tujuh belas juta sembilan puluh enan ribu

empat ratus rupiah) dan sebesar Rp. 15.742.126.(limabelas Juta tujuh ratus

empatpuluh dua ribu seratus duapuluh enam rupiah) yang ditandatangani

Terdakwa . dan tidak disetorkan pada kas Negara melainkan dipergunakaan

untuk kepentingan sendiri dan sebagian diserahkan pada HASTUTIHANDAYANI HARAHAP SE .M.SP .

Menimbang, bahwa jumlah uang keseluruhan yang diterima oleh

terdakwa baik dari CV Salman Trading maupun PT Indosat dengan total

keseluruhan adalah sebersar Rp 35.138.526,- (tiga puluh lima juta seratustiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan tidak

disetorkan ke Kas Negara yang seharusnya wajib untuk disetorkan adalah

perbuatan “ menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Saranayang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas maka unsur ketiga

” menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada

Padanya karena Jabatan atau Kedudukan” sudah terpenuhi.

Ad 4. “ Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan didalam ketentuan

Pasal 23 C Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945, yang merumuskan :

“ Keuangan Negara “ : Hal-hal lain mengenai keuangan Negara diatur dengan

Undang-Undang, dan terkait dengan pengelolaan hak dan kewajiban Negara

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan

Negara.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001, menyebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan

keuangan negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak

pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi

42

cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan,

bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama

artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang

dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan

menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R.

Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 32).

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam unsur yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian Negara tersebut bersifat alternatif,

sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut

telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa

melakukan pemungutan restibudi izin HO, dimana atas perbuatan terdakwa

dluar lingkup kewenangan yang seharusnya dilakukan terdakwa . apalagi atas

pebuatan tersenut tidak melakukan penyetoran ke Kas Negara sehingga akibat

perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sesuai Hasil Audit

uang dilakukan Oleh BPKP Propinsi Sumatera Utara No. LHPKKN-

188/PW02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara atas KasusPenyetoran Restirbusi Ijin Gangguan (HO) pada

Kantor Pelayan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang

Bedagai Tahun 2012 sebasar Rp 131.727.472,- (seratus tiga puluh satu juta

tujuh ratus dua puluh tujuh ribu emapt ratus tujuh puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap terdakwa telah

menerima sejumlah uang dari CV Salman Trading dan PT Indosat sebesar

Rp 35.138.526,- (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus

dua puluh enam rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan

Negara , yang tidak disetor oleh terdakwa ke Kas Negara

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “ Dapat

merugikan keuangana Negara atau Perekonomian Negara” sudah terpenuhi

43

Ad 5. “ Unsur Melakukan/Menyuruh Melakukan /Turut Serta Melakukan”Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHPidana yang mengatur tentang penyertaan yang rumusannya

terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan (Pleger)

2. Orang yang menyuruh melakukan ( Doen Pleger)

3. Orang turut serta melakukan (Mede Pleger)

Orang yang melakukan apabila yang bersangkutan sendiri melakukan

perbuatannya. Orang Menyuruh melakukan adalah apabila ada seseorang

menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan, sedangkan Orang Turutserta Melakukan jika ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan dan

ada kesadaran dalam berkerja sama melakukan perbuatan tersebut serta

adanya hubungannya yang erat antara perbuatan satu dengan perbuatan

lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap Terdakwa

Terdakwa M. Azhari Dahlan Lubis SE, berdasarkan keterangan Saksi GulzarAhmed dari CV Salman Trading menyatakan bahwa Terdakwa ada datang ke

gudang CV Salam Trading menyuruh saksi untuk melakukan pembayaran izin

HO dan selanjutnya Terdakwa kembali datang dengan membawa berkas yang

sudah dilengkapi sekaligus menerima pembayaran uang sebesar Rp.2.300.000(Dua Juta Tigaratus Ribu Rupiah), di Jalan Mayjen Sutoyo BLK No.50

Medan. Setelah Terdakwa menerima uang pembayaran restribusi Daftar Ulang



Industri No.051/03/II/KPATPM/2012 tertanggal 03 Februari 2012 kepada CV

Salma Traiding (Gulzar Ahmad).

Menimbang, bahwa dan Saksi Abdul Hamid dari PT Indosatdengan memakai Seragan Pegawai Negeri Sipil terdakwa telah menemui saksi

dengan membawa surat penagiahn untuk pembayaran pengurusan ijin

gangguan ( HO) dengan surat bukti nomor:123/18.381/V/2012 tanggal 21 Mei

2012 tentang pendaftaran ulang HO atas nama PT Indosat

Menimbang, bahwa diketahui pada tanggal 27 Mei 2012 Terdakwa

ada datang dengan membawa 1 (satu) lembar surat Nomor 138/18.38/V/2012

tertanggal 27 mei 2012 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kantor Pelayan

terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang, Kasi Pelayanan dan

44

Perizinan atas nama Hastuti Handayani Hararap SE. MSP tentang pembayaran

Restribusi ulang Izin Gangguan (HO) atas nama PT Indosat TBK

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut bahwa

perbuatan terdakwa tidak dilakukannya sendiri, akan tetapi dilakukan secarabersama sama dengan Hastuti Handayani Hararap SE. MSP

Menimbang, dengan demikian unsur ke lima “ Melakukan/Menyuruh

Melakukan /Turut Serta Melakukan” sudah terpenuhi

Ad 6. “ Unsur Jika Beberapa Perbuatan Perhubungan sehingga DemikianHarus di pandang sebagai Suatu Perbuatan yang diteruskan (secaraberlanjut)”

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur “perbuatanyang dilakukan secara berlanjut ” sebagaimana ketentuan yang diatur dalam

Pasal 64 KUHP :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perbuatan

yang satu dengan lainya ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai

suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus

memenuhi syarat-syarat dimana atas perbuatan tersebut harus timbul dari

suatu niat , atau kehendak atau keputusan di mana juga atas perbuatan itu

harus bersifat sama atau sama macamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLANLUBIS, S.E telah menjabat pada Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) sebagai staf

Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan Kordinasi dan

meyelenggarakan pelayanan Administrasi dibidang Perizinan pada Kepala

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan pada

bulan Januari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan menjabat sebagai Kasubid

Stastistik dan Pelaporan, hingga saat ini yang mempunyai tugas pokok

melakukan Monitoring (Konsef Surat);

Menimbang, bahwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

dimana atas perbuatan menyalahgunakan wewenang tersebut dilakukan nyata-

nyata bukan dalam masa jabatannya, diketahui telah melakukan perbuatan

yang bersifat perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, yaitu:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi GULZAR AHMED mengetahui

Terdakwa ada datang ke gudang CV.SALMAN TRADING yang berada

di Dusun II Desa Sijenggi dengan mengatakan bahwa Sertifikat IZIN

45

Ganggguan (HO) sudah akan berakhir, dan kemudian berdasarkan

keterangan saksi pula Terdakwa ada datang kembali kekantor CV

Salman Traiding yang beralamat dijalan Mayjen Sutoyo BLK NO.50 guna

mengambil berkas dan menerima uang dengan jumlah Rp.2.300.000,-

(dua juta tiga ratus ribu rupiah),- dan diketahui Terdakwa tidak ada

memberitahukan kepada saksi perihal sertifikat ijin gangguan (HO) telah

selesai, namun dalam waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan barulah

Terdakwa mengantarkan Sertfikat Izin Gangguna (HO) non Industri

dengan Nomor :051/03/II/KPATPM/2012 tertanggal 03 Pebruari 2012

kepada CV.SALMAN TRADING.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang bersifat berlanjut, diketahui pula

berdasarkan keterangan saksi ABDUL HAMID dimana diketahui

Terdakwa dengan memakai seragam Pegawai Negeri Spil telah

menemui saksi dengan membawa surat penagihan untuk pembayaran

pengurusan ijin gangguan (HO) sesuai dengan surat bukti

nomor:123/18.381/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 tentang pendaftaran

ulang HO atas nama PT.INDOSAT Tbk, dan saksi tidak langsung

melakukan pembayaran Tagihan Pengurusan IZIN Gangguan (HO)

tersebut karena saksi mengetahui atas tagihan yang disampaikan oleh

Terdakwa terdapat adanya data yang tidak lengkap dan tidak

mencantumkan Nomor Rekening Kas Daerah Pemkab Serdang Bedagai

Bahwa diketahui pada tanggal 27 Mei 2012 Terdakwa datang kembali

dengan membawa 1 (satu) lembar surat nomor:138/18.38/V/2012

tertanggal 27 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh a.n Kepala Kantor

Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupataen Serdang

Bedagai, Kasi Pelayanan dan Perijinan atas nama HASTUTI

HANDAYANI HARAHAP, SE, M.SP tentang pembayaran Retribusi ulang

Izin Gangguan (HO) atas nama PT.INDOSAT .TBK..

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 PT.INDOSAT TBK dalam hal ini

diwakili oleh ABDUL HAMID telah datang kekantor Pelayan dan

Perizinan Terpadu dengan menemui Terdakwa sembari menyerahkan

uang sebagai mana tersebut dalam 2 (dua) lembar kwitansi yang

masing-masing berjumlah sebesar Rp:17.096.400,- (Tujuh belas juta

Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan juga uang sejumlah

Rp:15.742.126,-( Lima belas juta tujuh ratus empat pulu dua ribu seratus

dua puluh enam rupiah),- yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa

diatas materaii Rp.6.000,-( Enam ribu rupiah ) sebagai bentuk

46

pembayaran retribusi Tower milik PT. INDOSAT sebanyak 22 (dua puluh

dua) buah dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dengan total

keseluruhannya dari 2 (dua) pembayaran tersebut berjumlah Rp.

32.838.526,- Terbilang ( Tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh

delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah ).

Bahwa diketahui berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut dalam

buku Register Retribusi atas adanya tagihan ijin HO atas nama

PT.INDOSAT dan CV. SALMAN TRAIDING yang telah dilakukan oleh

Terdakwa “TIDAK MASUK” dalam daftar buku tersebut dan tidak

menyetorkan ke Kas Pemkab Serdang Bedagai melalui Bank BNI yang

ditunjuk, sebagai mana yang seharusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur

“perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandangsebagai suatu perbuatan yang di teruskan (secara berlanjut) .” telah

terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan

mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang penggganti

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam

Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang

pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan

menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa yang

mengakibatkan adanya kerugian negara sebesar Rp: Rp. 35.138.526,- ( Tigapuluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh anamrupiah) sesuai dengan adanya pejumlahan dari dana yang diterima oleh

Terdakwa dari PT.INDOSAT dan CV SALMAN TRAIDING.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kerugian Negara

tersebut dalam hal ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa

telah mengembalikan sebahagian adanya kerugian Negara tersebut, yakni

sebesar Rp.20.000.000,-( Dua puluh juta rupiah ), dan jika di perhatikan

47

dengan adanya kerugian Negara dan dikurangkan dengan jumlah uang yang

telah dibayarkan oleh Terdakwa, menurut hemat Majelis masih terdapat adanya

kekurangan, maka oleh karena itu Terdakwa patutlah kiranya dibebankan

adanya uang pengganti yang dikembalikannya pada Negara yang besarnya

akan ditentukan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini.

.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya dakwaan dari Jaksa

Penuntut umum bersifat subsidaritas, dimana dalam dakwaan Subsidair telah

terbukti, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak merasa perlu

lagi untuk mempertimbangkan dan membuktikan dalam dakwaan lebih

subsidair.

.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai

kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana

tersebut dan ternyata bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun

rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya, maka Majelis Hakim

Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab

atas tindak pidana yang dilakukanya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas

perbuatannya menyalahgunakan wewenang tersebut serta tidak terdapat

adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan

pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan menyalahgunakan wewenang

tersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 18 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1

Jo.64 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda serta

membayar uang pengganti

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya

pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah

mempertimbangkan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan

disamping itu masih ada pihak lain yang juga bertanggung jawab yakni

HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, SE, M.SP, dalam perkara ini, maka

48

lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disebutkan dalam

amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sehubungan pengenaan hukuman denda, Majelis

Hakim Tingkat Banding akan menentukan besarnya denda sebagaimana

ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi

pidana, maka terhadap terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara kedua

tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap diri

Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang

memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang

giat-giatnya memberantas korupsi.

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga.

- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian Negara sebesar

Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat

cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan

terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember 2014 Nomor :

73/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus

dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang

amarnya sebagaimana disebut dibawah ini ;

Mengingat. Pasal 3 Undang-undang No : 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang No : 20 tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang

No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undan-undang No : 8 Tahun 1981 (KUHAP) ;

49

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ; -

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember

2014 Nomor : 73/Pid.Sus.K/ 2014/PN-Mdn ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS,S.E tersebut tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;

3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS,S.E,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama

2 ( dua ) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.- ( lima puluh jutarupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan

pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar

Rp. 15.138.526,- ( Lima belas juta seratus tiga puluh delapan ribu limaratus dua puluh enam rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat

membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu)

bulan ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

8. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor:



22 (dua puluh dua) lembar Asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) atas nama

PT. INDOSAT, Tbk yaitu:

50



Perusahaan Dusun I Desa Kotarih Pekan, membayar Retribusi

Rp. 1. 531.000,-











Perusahaan Desa Bantan Kec. Dolok Masihul, membayar






6. 1 (satu) lember Asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor:

258/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab MAHYUDANIL.S.Sos,

Alamat Perusahaan Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalipah,








51

INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab NELSON D. BONE, Alamat




261/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab FAUZI M. NAINGGOLAN,

Alamat Perusahaan Dusun IV Desa Paya Bagas Kec. Tebing

Tinggi, membayar Retribusi Rp. 1. 106.000,-


262/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab FAUZI M. NAINGGOLAN,Alamat Perusahaan Desa Rambutan Kec. Tebing Tinggi,




Alamat Perusahaan Jl. Sei Rampah D. Masihul Desa Simpang

Empat Kec. Sei Rampah, membayar Retribusi Rp. 1. 745.500,-



Alamat Perusahaan Dusun V Desa Pematang Guntung Kec. Teluk

Mengkudu, membayar Retribusi Rp. 1. 275.750,-









267/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA’RUF

52

WIBOWO, Alamat Perusahaan Jl. Komp Gunung Para PTPN III



268/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA’RUFWIBOWO, Alamat Perusahaan Jl. Kebon Desa Matapao Kec.

Teluk Mengkudu, membayar Retribusi Rp. 2.332.800,-


269/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT.INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA’RUFWIBOWO, Alamat Perusahaan Jl. Medan – T. Tinggi Km. 42,5

Kec. Perbaungan, membayar Retribusi Rp. 2.332.800,-

















53

2 (dua) lembar Asli Surat masing – masing:

- Surat Nomor: 123/18.381/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal


tangani oleh HASTUTY HANDAYANI HARAHAP, SE, M.SP

- Surat Nomor: 138/18.38/V/2012 tanggal 27 Mei 2012 perihal



- 2 (dua) lembar Asli Kwitansi masing-masing:

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanda terima uang dari PT.INDOSAT, Tbk untuk Pembayaran masing-masing Retribusi Izin

Gangguan Daftar Ulang Tower di wilayah Kab. Serdang Bedagai

tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp. 15.742.126,- (lima belas juta

tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah)

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanda terima uang dari PT.INDOSAT, Tbk untuk Pembayaran masing-masing Retribusi Izin

GangguanDaftar Ulang Tower di wilayah Kab. Serdang Bedagai

tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp. 17.096.400,- (tujuh belas juta

sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

- Di kembalikan kepada Jaksa Penuntut umum untukdigunakan dalam perkara lain .

-9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat

peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu

rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 oleh kami : JANNESARITONANG, SH SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak

Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, AMRIL. SH.M.Hum sebagai

Hakim Tinggi Tipikor, Dr. MANGASA MANURUNG, SH. MKn, ROSMALINASITORUS, SH.MH dan SAZILI, SH.Msi Hakim Tinggi Ad hoc pada

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Anggota Majelis,

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

Medan tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 405/Pen.Pid.Sus.TPK/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari Jum’at. tanggal 13 Februari 2015 oleh Ketua Majelis dan

54

dihadiri Anggota Majelis, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd ttd

AMRIL. SH.M.Hum JANNES ARITONANG, SH.MH

ttd

Dr. MANGASA MANURUNG, SH. MKnttd

ROSMALINA SITORUS, SH.MHttd

S A Z I L I, SH.M.SiPanitera Pengganti,

ttd

ROSELINA, SH

Nomor : 59/PID.SUS.K/2014/PT-MDN DEMI KEADILAN … fileDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana ... Terdakwa ditahan di Rumah ... Telah membaca berkas

Documents