PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/12/PBI/2009 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 8 /PBI/2014 TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa ketentuan uang elektronik perlu diselaraskan dengan ketentuan transfer dana; b. bahwa untuk mendukung pertumbuhan industri uang elektronik yang sehat perlu adanya peningkatan keamanan teknologi dan efisiensi penyelenggaraan uang elektronik; c. bahwa dalam rangka mendukung keuangan inklusif diperlukan perluasan akses kepada masyarakat untuk memperoleh layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan dengan meningkatkan penggunaan uang elektronik sebagai salah satu instrumen dalam layanan keuangan digital; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money);
60
Embed
Nomor 16 8 Pbi2014 Juncto Peraturan Bank Indonesia
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/12/PBI/2009
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/ 8 /PBI/2014
TENTANG
UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa ketentuan uang elektronik perlu diselaraskan
dengan ketentuan transfer dana;
b. bahwa untuk mendukung pertumbuhan industri uang
elektronik yang sehat perlu adanya peningkatan
keamanan teknologi dan efisiensi penyelenggaraan
uang elektronik;
c. bahwa dalam rangka mendukung keuangan inklusif
diperlukan perluasan akses kepada masyarakat untuk
memperoleh layanan jasa sistem pembayaran dan
keuangan dengan meningkatkan penggunaan uang
elektronik sebagai salah satu instrumen dalam layanan
keuangan digital;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik
(Electronic Money);
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer
Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5204);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK
(ELECTRONIC MONEY).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank.
3. Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
d. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai perbankan.
4. Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
5. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
6. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
7. Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:
a. melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
8. Pemegang adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
9. Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
10. Pengisian Ulang (top up) adalah penambahan Nilai Uang Elektronik pada Uang Elektronik.
11. Dana Float adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang diterima Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (top up) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang.
12. Tarik Tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas Nilai Uang Elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh Pemegang.
13. Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik.
14. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masingmasing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.
15. Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yangdilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.
16. Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.
Pasal 1A
1. Berdasarkan pencatatan data identitas Pemegang, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
a. Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (registered); dan
b. Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (unregistered).
2. Fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis Uang Elektronik registered sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
a. registrasi Pemegang;
b. Pengisian Ulang (top up);
c. pembayaran transaksi;
d. pembayaran tagihan;
e. transfer dana;
f. Tarik Tunai;
g. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat;
dan/atau
h. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
3. Fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis Uang Elektronik
unregistered sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berupa:
a. Pengisian Ulang (top up);
b. pembayaran transaksi;
c. pembayaran tagihan;
d. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
BAB II
PRINSIPAL, PENERBIT, ACQUIRER, PENYELENGGARA KLIRINGDAN/ATAU PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR
Bagian Kesatu
Perizinan
Paragraf 1
Prinsipal
Pasal 2
(1). Kegiatan sebagai Prinsipal dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
(2). Bank dan Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Prinsipal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 3
(1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Prinsipal wajib:
a. menetapkan prosedur dan persyaratan yang obyektif dan transparan; dan
b. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan, kepada seluruh Penerbit dan/atau Acquirer yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan.
(2) Pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilakukan juga oleh Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau Acquirer.
Pasal 4
(1).Prinsipal wajib menghentikan kerjasama dengan Penerbit dan/atau Acquirer jika Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan atas izin yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau Acquirer sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(2).Penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Prinsipal paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia mengenai pencabutan atas izin yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau Acquirer.
(3).Pelaksanaan penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diberitahukan secara tertulis oleh Prinsipal dan diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan penghentian kerjasama.
Paragraf 2
Penerbit
Pasal 5
(1) Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
(2) Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia.
(3) Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia jika:
a. Dana Float yang dikelola telah mencapai nilai tertentu; atau
b. Dana Float direncanakan akan mencapai nilai tertentu.
(3). Dalam hal Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik yang diterbitkan maka Lembaga Selain Bank
tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagai Penerbit Uang Elektronik yang memiliki fasilitas transfer dana.
(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), termasuk ketentuan mengenai nilai Dana Float sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Paragraf 3
Acquirer
Pasal 6
(1).Kegiatan sebagai Acquirer dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
(2).Bank dan Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 7
(1).Acquirer wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadap Pedagang yang bekerjasama dengan Acquirer.
(2).Acquirer wajib menghentikan kerjasama dengan Pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan.
(3).Acquirer dapat melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan Acquirer lainnya tentang Pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan dan dapat mengusulkan pencantuman nama Pedagang tersebut dalam suatu daftar hitam Pedagang (merchant black list).
(4).Ketentuan lebih lanjut mengenai klausul minimum yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama antara Acquirer dan Pedagang diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Paragraf 4
Penyelenggaraan Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir
Pasal 8
(1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(2) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, maka kewajiban memperoleh izin dari Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing kegiatan tersebut.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Bagian Kedua
Kegiatan Sebagai Prinsipal, Penerbit, Acuirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir
Pasal 9
(1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2) Bank atau Lembaga Selain Bank wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut telah atau belum dapat melaksanakan kegiatannya.
(3) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 9A
(1).Izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh Bank Indonesia.
(2).Selama berlakunya jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin penyelenggaraan Uang Elektronik yang telah diberikan dengan mempertimbangkan paling kurang:
a. tingkat optimalisasi dan perkembangan kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik;
b. tingkat kepatuhan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir terhadap ketentuan yang berlaku; dan/atau
c. aspek perlindungan konsumen.
(3).Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan bagi Bank Indonesia untuk menetapkan kebijakan terkait izin yang telah diberikan.
(4).Kebijakan terhadap izin yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
a. pencabutan izin;
b. mempersingkat masa berlaku izin; dan/atau
c. membatasi kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik.
(5).Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan izin, serta tata cara evaluasi perizinan penyelenggaraan Uang Elektronik diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 9B
(1).Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan pemberian izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
(2).Dalam rangka kebijakan pembatasan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang menutup dan membuka kembali pemberian izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
(3).Kebijakan pembatasan dan pembukaan kembali pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pertimbangan antara lain menjaga efisiensi nasional, mendukung kebijakan nasional, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri, dan menjaga persaingan usaha yang sehat.
Bagian Ketiga
Bentuk Badan Hukum dan Kerjasama
Pasal 10
Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas.
Pasal 11
(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(2) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik.
(3) Terhadap kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam rangka penyediaan layanan umum, dilarang dilakukan secara eksklusif.
Pasal 11A
(1) Kerja sama Penerbit dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan dalam rangka:
a. penyediaan fasilitas dalam Uang Elektronik berupa:
1. fasilitator registrasi Pemegang;
2. Pengisian Ulang (top up);
3. pembayaran tagihan;
4. Tarik Tunai;
5. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan
6. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
b. penyediaan sarana dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan Uang Elektronik.
(2) Pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dalam rangka penyediaan fasilitas Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. penyelenggara transfer dana; atau
b. badan usaha berbadan hukum Indonesia.
(3) Penyelenggara transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a. telah memperoleh izin dari Bank Indonesia;
b. menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit; dan
c. lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Penerbit.
(4) Badan usaha berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a. memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
b. telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang selama 2 (dua) tahun;
d. menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit; dan
e. lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Penerbit.
(5) Penerbit wajib memastikan pemenuhan persyaratan pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
(6) Pelaksanaan kerja sama Penerbit dengan pihak lain wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama Penerbit dengan pihak lain dan tata cara penyampaian laporan kepada Bank Indonesia diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 11B
Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan registrasi Pemegang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf a angka 1, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. persetujuan registrasi Pemegang tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab Penerbit; dan
b. Penerbit dan pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit harus menerapkan prinsip-prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12
(1) Dalam hal Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir bekerjasama dengan pihak lain, maka Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
a. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank Indonesia;
b. memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan oleh pihak lain dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang antara lain dibuktikan dengan adanya:
1. hasil audit teknologi informasi dari auditor independen; dan
2. hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika dipersyaratkan oleh Prinsipal.
c. mensyaratkan kepada pihak lain dalam penyelenggaraan Uang Elektronik untuk menjaga kerahasiaan data.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara
Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 12A
(1) Penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas Uang Elektronik kepada Pemegang.
(2) Biaya layanan yang dapat dikenakan oleh Penerbit kepada Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. biaya penggantian media Uang Elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media Uang Elektronik yang rusak atau hilang;
b. biaya Pengisian Ulang (top up) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain;
b. biaya Tarik Tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain; dan/atau
c. biaya administrasi untuk Uang Elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
(3) Dalam hal Penerbit akan mengenakan biaya layanan kepada Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penerbit wajib menginformasikan secara jelas dan transparan kepada Pemegang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan biaya layanan dan besarnya biaya layanan maksimum yang dapat dikenakan oleh Penerbit kepada Pemegang diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 13
(1) Penerbit dilarang menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit.
(2) Dalam hal Penerbit melakukan pengelolaan Nilai Uang Elektronik dan pengelolaan nilai yang setara dengan nilai uang, berlaku ketentuan:
a. pencatatan dan/atau pengelolaan Nilai Uang Elektronik harus dipisahkan dari pencatatan dan/atau pengelolaan nilai yang setara dengan nilai uang lainnya; dan
b. nilai yang setara dengan nilai uang tidak dapat dikonversikan menjadi Nilai Uang Elektronik.
Pasal 13A
(1) Nilai uang yang disetorkan ke dalam Uang Elektronik harus dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil.
(2) Penerbit Uang Elektronik dilarang:
a. menetapkan minimum Nilai Uang Elektronik sebagai:
1. persyaratan penggunaan Uang Elektronik; dan/atau
2. persyaratan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (redeem);
b. menahan atau memblokir Nilai Uang Elektronik secara sepihak; dan/atau
c. mengenakan biaya pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (redeem).
Pasal 14
(1) Bank Indonesia menetapkan batas paling banyak Nilai Uang Elektronik yang disimpan pada media elektronik dan batas paling banyak total nilai transaksi Uang Elektronik dalam periode tertentu.
(2) Penerbit wajib mematuhi batas paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 15
Dalam hal media Uang Elektronik mempunyai masa berlaku (expiry date) maka Penerbit dilarang untuk menghapus atau menghilangkan Nilai Uang Elektronik ketika masa berlaku media Uang Elektronik tersebut berakhir.
Pasal 16
(1) Uang Elektronik yang dapat menyediakan fasilitas transfer dana adalah Uang Elektronik registered dan diproses secara online.
(2) Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik wajib menyediakan fasilitas Tarik Tunai.
(3) Dalam rangka penyediaan fasilitas Tarik Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit dapat bekerjasama dengan tempat penguangan tunai sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transfer dana.
(4) Pelaksanaan kegiatan transfer dana melalui Uang Elektronik selain tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini wajib pula tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
Pasal 17
(1) Penerbit wajib mencatat identitas Pedagang yang bekerjasama dengan Penerbit dan mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Pedagang.
(2) Penerbit wajib menerapkan manajemen risiko operasional dan risiko keuangan.
(3) Dalam rangka penerapan manajemen risiko keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib:
a. menempatkan Dana Float dalam bentuk aset yang aman dan likuid;
b. menggunakan Dana Float sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang dan Pedagang; dan
c. memenuhi kewajiban kepada Pemegang dan Pedagang secara tepat waktu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penempatan Dana Float sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 18
(1) Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang mengenai produk Uang Elektronik yang diterbitkannya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 19
(1) Dalam hal Penerbit telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan akan menerbitkan Uang Elektronik dengan jenis atau nama yang berbeda dan/atau penambahan fasilitas baru, maka penerbitannya harus dilaporkan secara tertulis oleh Penerbit kepada Bank Indonesia.
(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan informasi yang paling kurang meliputi:
a. rencana bisnis; dan
b. penjelasan karakteristik tentang jenis atau nama yang berbeda dan/atau penambahan fasilitas baru Uang Elektronik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Bagian Kedua
Penggunaan Uang Rupiah
Pasal 20
(1) Uang Elektronik yang diterbitkan wajib menggunakan uang rupiah.
(2) Uang Elektronik yang digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah.
BAB IV
PERALIHAN IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN UANG
ELEKTRONIK
Pasal 21
(1) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir kepada pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
(2) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(3) Dalam hal terjadi pengambilalihan, Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
BAB V
PENGAWASAN
Pasal 22
(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
(2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengadakan pertemuan konsultasi (consultative meeting) dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
(3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan/atau on-line mengenai kegiatan Uang Elektronik;
b. memberikan keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik sesuai dengan permintaan Bank Indonesia;
c. memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaaan (on site visit) guna memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
(4) Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai informasi tertentu.
(5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi administratif.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan jenis laporan yang disampaikan secara tertulis dan/atau on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 23
Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c.
b. memelihara, meningkatkan keamanan teknologi Uang Elektronik, dan/atau mengganti infrastruktur dan sistem Uang Elektronik dengan yang lebih aman;
c. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (standard operating procedure) penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik; dan
d. menjaga keamanan dan kerahasiaan data.
(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan audit teknologi informasi secara berkala dan melaporkan hasil audit teknologi informasi tersebut kepada Bank Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan audit dan tata cara pelaporan hasil audit teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 24A
(1)Bank Indonesia berwenang meminta laporan kepada:
a. penyelenggara Uang Elektronik yang belum memperoleh izin Bank Indonesia; dan
b. penyelenggara alat pembayaran non tunai yang berupa stored value.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
BAB VIA
PENYELENGGARAAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan
Pasal 24B
(1)Penerbit dapat menyelenggarakan LKD.
(2)Penyelenggaraan LKD oleh Penerbit dilakukan melalui kerja sama dengan Agen LKD.
Pasal 24C
Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (2) dapat berupa:
a. penyelenggara transfer dana atau badan usaha berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2); dan/atau
b. individu.
Bagian Kedua
Persyaratan Penyelenggara LKD melalui Agen LKD Individu
Pasal 24D
(1) Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank.
(2) Penerbit berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berbadan hukum Indonesia;
b. kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 sesuai penilaian periode terakhir oleh otoritas pengawasan Bank;
c. telah menjadi Penerbit paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
d. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3) Penerbit berupa Bank yang akan menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD individu.
(4) Bank Indonesia memberikan penegasan terhadap rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD individu yang disampaikan oleh Penerbit berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Penegasan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari otoritas pengawasan Bank.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penyampaian rencana penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu, dan penegasan Bank Indonesia diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Bagian Ketiga
Agen LKD Individu
Pasal 24E
(1) Agen LKD individu harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a. memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
b. memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun;
c. lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Penerbit berupa Bank; dan
d. menempatkan deposit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit berupa Bank.
(2) Uang Elektronik yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu adalah Uang Elektronik registered dan diproses secara online.
(3) Layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD individu meliputi:
a. fasilitator registrasi Pemegang;
b. Pengisian Ulang (top up);
c. pembayaran tagihan;
d. Tarik Tunai;
e. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan
f. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Agen LKD individu dan layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD individu diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara LKD
Pasal 24F
(1) Penerbit yang akan menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD harus menyampaikan kepada Bank Indonesia rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD.
(2) Penerbit wajib bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Agen LKD.
(1) Penerbit yang bekerjasama dengan Agen LKD wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan LKD kepada Bank Indonesia secara berkala.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 25
Penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang berlaku.
Pasal 25A
Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus terlebih dahulu memperoleh:
a. izin atau persetujuan dari otoritas pengawas Bank bagi Bank; atau
b. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank bagi Lembaga Selain Bank.
Pasal 26
(1) Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik sepanjang tidak dilarang dalam peraturan yang mengatur mengenai Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
(2) Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan Uang Elektronik maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku untuk Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Pasal 27
(1) Prinsipal, Penerbit, dan/atau Acquirer harus menyediakan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem Uang Elektronik yang lain.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keharusan penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem Uang Elektronik yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 28
(1) Dalam hal terdapat perubahan atas nama, alamat, dan/atau informasi pada dokumen tertentu, Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir Uang Elektronik harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan atas nama, alamat dan/atau informasi pada dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 29
Setiap laporan, keterangan dan/atau data yang disampaikan oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib disampaikan secara lengkap, benar dan akurat.
Pasal 30
(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik dapat menyepakati pembentukan suatu forum atau institusi yang bertujuan untuk mengatur sendiri hal-hal yang bersifat teknis dan mikro, dengan
melaporkan secara tertulis keberadaan forum atau institusi tersebut kepada Bank Indonesia.
(2) Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh forum atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bank Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia.
(3) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan pihak lain yang menjadi anggota dalam forum atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti dan tunduk dengan aturan yang telah dikeluarkan dan menjadi kesepakatan forum atau institusi tersebut.
Pasal 31
Bank Indonesia mencantumkan daftar nama Bank dan Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dan telah efektif melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dalam website Bank Indonesia.
BAB VIII
SANKSI
Pasal 32
Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), dan/atau Pasal 48, dikenakan sanksi administratif berupa:
a. penghentian kegiatan Uang Elektronik, bagi Bank; atau
b. penghentian kegiatan Uang Elektronik oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank.
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Uang Elektronik; dan/atau
d. pencabutan izin penyelenggaraan Uang Elektronik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 39
Pelanggaran atas ketentuan Pasal 20 ayat (2), dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
Pasal 47
(1) Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bank Indonesia berwenang:
a. meminta Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir untuk melakukan dan/atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
b. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
c. membatalkan izin yang telah diberikan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau
d. mencabut izin Uang Elektronik yang telah diberikan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
(2) Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi antara lain:
a. hasil pengawasan Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak dapat menyelenggarakan Uang Elektronik dengan baik;
b. hasil evaluasi atas izin penyelenggaraan Uang Elektronik yang telah diberikan kepada Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A;
c. terdapat permintaan pihak yang berwajib kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dalam rangka mendukung proses hukum yang berlaku;
d. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
e. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau
f. adanya permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(3) Dalam rangka memastikan kebenaran laporan yang disampaikan dan memastikan pemenuhan ketentuan penyelenggaraan Uang Elektronik oleh Penerbit yang menyelenggarakan kegiatan LKD, Bank Indonesia dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau data, termasuk melakukan pemeriksaan langsung (on site visit) terhadap Agen LKD.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48
Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 49
Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan telah memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dan melengkapi persyaratan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
Pasal 50
Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir di wilayah Republik Indonesia sebelum diberlakukannya ketentuan ini dan belum berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas maka wajib telah berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Pasal II PBI No. 16/8/PBI/2014 (Perubahan)
1. Permohonan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tunduk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (Electronic Money).
2. Izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
3. Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyediaan layanan umum yang dilakukan secara eksklusif sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.
4. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
5. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/ 8 /PBI/2014 juncto PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/12/PBI/2009
TENTANG
UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)
1. UMUM
Seiring perkembangan penyelenggaraan Uang Elektronik
(Electronic Money) terdapat peningkatan kebutuhan layanan
transfer dana melalui Uang Elektronik. Terkait dengan layanan
transfer dana tersebut, ketentuan mengenai penyelenggaraan Uang
Elektronik perlu diselaraskan dengan ketentuan transfer dana.
Penyelarasan dilakukan terhadap penggunaan pihak lain dalam
rangka penyediaan fasilitas Tarik Tunai. Dalam ketentuan transfer
dana, pihak lain tersebut dikenal sebagai tempat penguangan tunai
dan tidak dipersyaratkan memperoleh izin sebagai penyelenggara
transfer dana terlebih dahulu. Pengaturan tempat penguangan tunai
tersebut dapat diterapkan terhadap pengaturan pihak lain yang
bekerjasama dengan Penerbit Uang Elektronik dalam rangka
penyediaan fasilitas Tarik Tunai.
Dalam upaya meningkatkan penggunaan Uang Elektronik yang
aman dan efisien, serta memberikan kejelasan terhadap
penyelenggaraan Uang Elektronik diperlukan penguatan dan
penegasan pengaturan terhadap unsur-unsur Uang Elektronik,
peningkatan keamanan teknologi, pengenaan biaya dalam
penggunaan Uang Elektronik, fasilitas transfer dana melalui Uang
Elektronik, penguangan sebagian atau seluruh nilai Uang Elektronik,
dan larangan melakukan kerja sama yang bersifat eksklusif antara
Penerbit Uang Elektronik dengan pihak penyedia layanan umum.
Melalui penguatan dan penegasan pengaturan tersebut diharapkan
dapat mendukung dan mencapai pertumbuhan industri Uang
Elektronik yang sehat dan lebih kompetitif.
Selain itu Bank Indonesia memandang perlu adanya kebijakan untuk
memperluas jangkauan layanan Uang Elektronik hingga ke daerah terpencil
untuk mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Kebijakan dimaksud
diwujudkan melalui penggunaan sarana teknologi dan unit ekonomi
setempat untuk membantu penyelenggara Uang Elektronik melebarkan
jangkauan layanannya melalui Layanan Keuangan Digital (LKD), yang pada
praktek di berbagai negara selain menggunakan tabungan murah (basic
saving account) juga menggunakan Uang Elektronik. Atas dasar itu dalam
Peraturan Bank Indonesia ini diatur mengenai LKD khususnya yang
dilakukan melalui Agen LKD individu yang meliputi:
a. persyaratan penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu;
b. layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD individu; dan
c. kewajiban serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan LKD
melalui Agen LKD individu.
Pemanfaatan Uang Elektronik dalam LKD mendukung peningkatan
keuangan inklusif (financial inclusion) yang berdampak positif pada
perkembangan ekonomi nasional karena meningkatkan kesejahteraan
individu atau rumah tangga, mengurangi tingkat kemiskinan, pemerataan
pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi mulai dari tingkat
lokal. Pada gilirannya, hal ini juga berdampak positif pada stabilitas sistem
pembayaran dan stabilitas sistem keuangan.
Terkait dengan proses perizinan penyelenggaraan Uang Elektronik,
perlu diatur tentang pembatasan pemberian izin oleh Bank Indonesia dari
sisi masa berlaku izin maupun kewenangan Bank Indonesia untuk tidak
memberikan izin pada pemohon antara lain atas dasar pertimbangan