-1- PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/4/PBI/2008 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran yang lebih efektif diperlukan dukungan informasi yang terkait dengan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu secara bulanan dan triwulanan yang tersedia secara tepat waktu, aman, akurat, handal, obyektif, lengkap dan mudah untuk diakses secara simultan; b. bahwa untuk menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu sistem pelaporan yang memenuhi kebutuhan informasi dalam rangka penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan sistem pembayaran; c. bahwa pada saat ini laporan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang disampaikan oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank belum dilakukan secara elektronis; d. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan suatu laporan…
24
Embed
NOMOR: 10/4/PBI/2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG … · PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/4/PBI/2008 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
-1-
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/4/PBI/2008
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU OLEH BANK PERKREDITAN
RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia di
bidang sistem pembayaran yang lebih efektif diperlukan
dukungan informasi yang terkait dengan kegiatan alat
pembayaran dengan menggunakan kartu secara bulanan
dan triwulanan yang tersedia secara tepat waktu, aman,
akurat, handal, obyektif, lengkap dan mudah untuk diakses
secara simultan;
b. bahwa untuk menyediakan informasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu sistem pelaporan
yang memenuhi kebutuhan informasi dalam rangka
penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan
pengawasan sistem pembayaran;
c. bahwa pada saat ini laporan alat pembayaran dengan
menggunakan kartu yang disampaikan oleh Bank
Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank belum
dilakukan secara elektronis;
d. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi
sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan suatu
laporan…
-2-
laporan yang disusun dan disampaikan secara bulanan dan
triwulanan dalam suatu sistematika yang ditetapkan dan
disampaikan melalui suatu sistem Laporan Selain Bank
Umum;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas,
dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang laporan
penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan
menggunakan kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan
Lembaga Selain Bank dalam suatu Peraturan Bank
Indonesia.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
MEMUTUSKAN…
-3-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU OLEH BANK
PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN
BANK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :
1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan alat pembayaran
dengan menggunakan kartu.
2. Lembaga Selain Bank, yang selanjutnya disebut LSB adalah badan hukum
yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha yang kantor
pusatnya berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan yang
berkaitan dengan alat pembayaran dengan menggunakan kartu di Indonesia.
3. Pelapor adalah kantor pusat BPR dan LSB atau kantor cabang LSB apabila
kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri.
4. Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang selanjutnya disebut
APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu Automated
Teller Machine (ATM), kartu debet dan/atau kartu prabayar.
5. Laporan…
-4-
5. Laporan APMK yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan yang
disusun dan disampaikan oleh Pelapor secara bulanan (Laporan bulanan)
dan/atau triwulanan (Laporan triwulanan) kepada Bank Indonesia melalui
sistem Laporan Selain Bank Umum (LSBU).
6. Sistem LSBU adalah sistem penerimaan Laporan (capturing) yang berbasis
web yang disampaikan Pelapor melalui jaringan ekstranet.
7. Periode Pelaporan adalah tenggang waktu penyampaian Laporan yang
dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah akhir bulan
Laporan untuk Laporan bulanan dan dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan
tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari untuk Laporan triwulanan.
8. Penyampaian Laporan secara On-Line yang selanjutnya disebut On-Line
adalah penyampaian Laporan yang dilakukan secara langsung dengan
mengirim dan/ atau mengisi data dalam bentuk tampilan form melalui
jaringan komunikasi data ke Bank Indonesia;
9. Penyampaian Laporan secara Off-Line yang selanjutnya disebut Off-Line
adalah penyampaian Laporan yang dilakukan dengan menyampaikan
rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik
lainnya kepada Bank Indonesia;
10. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor yang
berada dalam satu wilayah propinsi dengan Bank Indonesia setempat.
BAB II
PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENANGGUNG-JAWAB LAPORAN
Pasal 2
Pelapor menyusun Laporan sebagai berikut:
a. Bagi Pelapor BPR
Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK.
b. Bagi…
-5-
b. Bagi Pelapor LSB
(i) Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK; dan/atau
(ii) Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Instrumen Prabayar; dan
(iii) Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
Pasal 3
(1) Pelapor bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Pelapor harus menunjuk dan memberitahukan Person In-Charge (PIC)
Laporan kepada Bank Indonesia.
(3) Penunjukkan PIC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi
dan/ atau menghilangkan tanggung jawab Direksi BPR atau Pimpinan LSB.
(4) Dalam hal terjadi perubahan PIC, sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pelapor harus mengkinikan dan melaporkan perubahan tersebut kepada
Bank Indonesia.
BAB III
PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN
Pasal 4
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 sebagai berikut:
a. Dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan
berikutnya;
b. Dilakukan setiap triwulan paling lambat tanggal 15 bulan April, Juli,
Oktober dan Januari.
(2) Dalam hal Pelapor tidak memiliki data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 Pelapor tetap wajib menyampaikan form header sebagai berikut:
a. Dilakukan…
-6-
a. Dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan
berikutnya;
b. Dilakukan setiap triwulan paling lambat tanggal 15 bulan April, Juli,
Oktober dan Januari.
(3) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan pada tanggal diterimanya
Laporan oleh Bank Indonesia yang dibuktikan dengan tanda terima dari
Sistem LSBU.
Pasal 5
Pelapor wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2