SEKRETARIS MAHKAMAH ACUNG REPUBLIK INDONESIA PETIKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 04/SEK/PNS.04.1/SK/II/2020 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : d.s.t Mengingat ; d.s.t Memperhatikan ; Surat Keterangan Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan Nomor 812/I20/DPT/I/2020 Tanggal 06 Februari 2020 dan Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor 00014315/LATSAR CPNS III/4012/017/LAN-LAN/2019 tanggal 02 Agustus 2019. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL. KESATU KEDUA Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini, nomor urut: 29 Nama NIP Tempat /Tanggal lahir Jenis Kelamin Pendidikan Pangkat / Golongan mang Gaji Pokok Jabatan Masa ketja golongan Unit Keija Instansi NIDA SYAFWANI NASUTION, S.H 199307082019032014 Medan, 08 Juli 1993 Wanita S-l Ilmu Hukum Tahun 2015 Penata Muda (Ill/aj Rp. 2.579.400 Analis Perkara Peradilan 1 Tahun 0 Bulan Pengadilan Negeri Kisaran Mahkamah Agung RI terhitung mulai tanggal 2 Maret 2020 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2020 SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI, ttd. A.S. PUDJOHARSOYO Petikan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Ketua Pengadilan Tinggi Medan; 3. Ketua Pengadilan Negeri Kisaran; 4. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan; 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Balai; 6. Kepala Kantor Cabang Medan PT. TASPEN (Persero); 7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Kisaran.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SEKRETA RIS MAHKAMAH ACUNG R EPU B LIK INDONESIA
PETIKANK E P U T U S A N S E K R E T A R I S M A H K A M A H A G U N G
R E P U B L I K IN D O N E S IA
NOMOR : 0 4 /S E K /P N S .0 4 .1 /S K /II /2 0 2 0
TENTANGPENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
M enim bang : d .s .t
M engingat ; d .s .t
M em perhatikan ; S u ra t K eterangan Dokter Penguji T ersendiri/T im Penguji K esehatan Nomor8 1 2 / I2 0 /D P T /I /2 0 2 0 Tanggal 06 Februari 2020 d a n Sertifikat L ulus Pendidikan d an Pelatihan D asar Nomor 00014315/LATSAR CPNS III/4012/017/L A N -L A N /2019 tanggal 02 A gustus 2019.
M E M U T U S K A N :
M enetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAINEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
KESATU
KEDUA
M engangkat n am a y an g te rse b u t d ibaw ah ini, nom or u ru t: 29
N a m aNIPTem pat /Tanggal lah ir J e n is Kelamin PendidikanPangkat / Golongan m an gGaji PokokJa b a ta nM asa k e tja golongan Unit Keija Instansi
NIDA SYAFWANI NASUTION, S.H 199307082019032014 M edan, 08 Ju li 1993 W anitaS - l Ilmu H ukum T ah u n 2015 Penata M uda (Ill/aj Rp. 2 .579 .400 A nalis Perkara Peradilan 1 T ah u n 0 Bulan Pengadilan Negeri Kisaran M ahkam ah Agung RI
terh itu n g m ulai tanggal 2 M aret 2020 d iangkat m enjadi Pegawai Negeri Sipil d an kepada yang b e rsan g k u tan d iberikan gaji pokok seb esa r yang te rcan tu m d a n penghasilan lain yang sah sesuai dengan p e ra tu ran p e ru n d an g -u n d an g an yang berlaku.
Apabila d ikem udian hari tern y a ta te rd ap a t kekeliruan dalam k e p u tu san ini, a k an d iadakan p e rbaikan d an penghitungan kem bali sebagaim ana m estinya.
D itetapkan di Ja k a r tapada tanggal 28 F ebruari 2020
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,
ttd .
A.S. PUDJOHARSOYO
Petikan K epu tusan ini d isam paikan kepada:1. Kepala B adan Kepegawaian Negara;2 . K etua Pengadilan Tinggi Medan;3 . K etua Pengadilan Negeri K isaran;4. Kepala K antor Regional VI B adan Kepegawaian Negara di Medan;5. Kepala K antor Pelayanan P erb en d ah araan Negara T anjung Balai;6. Kepala K antor C abang M edan PT. TASPEN (Persero);7. Petugas Pengelola A dm inistrasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri K isaran.
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARANNomor: 18 / SK/ KPN/2/2021
TENTANG
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Kesatu
PENUNJUKAN PETUGAS E-COURT
PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN
: a. Bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan pemanfaatan layanan e-Court dan menigkatkan kuantitas pengguna e-Court agar tercapai proses peradilan
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui pelaksanaan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik / e-Court maka dipandang perlu untuk menunjuk seorang Petugas e-Court demi melayani masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Kisaran;
b. Bahwa pegawai yang disebut namanya dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Petugas e-Court pada Pengadilan Negeri Kisaran.
: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi
Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui aplikasi e-Court;
M E M U T U S K A N :
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN
: Menunjuk Saudari Nida Syafivani Nasution, S.H., NIP. 19930708 201903 2 014, Pangkat/Gol. Penata Muda / lila sebagai Petugas e-Court pada Pengadilan Negeri Kisaran;
'r1
Kedua
Ketiga
: Petugas yang ditunjuk tersebut bertugas untuk memberikan informasi pendaftaran perkara melalui e-Court dan memberikan pelayanan Registrasi On The Spol serta membantu mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi Advokat dalam melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court pada Pengadilan Negeri Kisaran;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : KisaranPada T anggai : 18 Februari 2021
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG R EPU B LIK INDONESIA
PETIKANK E P U T U S A N S E K R E T A R I S M A H K A M A H A G U N G
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0 3 /S E K /P N S .0 4 .l/S K /II /2 0 2 0
TENTANGPENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
M enim bang d .s.t
M engingat d .s.t
M em perhatikan : S u ra t K eterangan Dokter Penguji T ersendiri/T im Penguji K esehatan Nomor8 1 2 / 1 2 1 /D P T /I/2 0 2 0 Tanggal 06 F ebruari 2020 d an Sertifikat L ulus Pendidikan d an Pelatihan D asar Nomor 00014314/LATSAR CPNS III/4012/017/L A N -L A N /2019 tanggal 02 A gustus 2019.
M E M U T U S K A N :
M enetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
KESATU
KEDUA
M engangkat n a m a y an g te rse b u t d ib aw ah ini, nom or u ru t: 48
N a m aNIPT em pat/T anggal lah ir J e n is Kelamin PendidikanPangkat / Golongan ru an gGaji PokokJa b a ta nM asa kerja golongan Unit Keija Instan si
APR1YANTI MANDASARI SIAHAAN, S.Sos.198804272019032003M edan, 27 April 1988W anitaS - l A dm inistrasi Negara T ah u n 2011 P enata M uda (111/a)Rp. 2 .579.400A nalis Sum ber Daya M anusia A paratu r 1 T ah u n 0 Bulan Pengadilan Negeri K isaran M ahkam ah Agung RI
terh itu n g m ulai tanggal 2 Maret 2020 diangkat m enjadi Pegawai Negeri Sipil d an kepada yang b ersan g k u tan d iberikan gaji pokok seb esa r yang tercan tu m dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan p e ra tu ran p e ru n d an g -u n d an g an yang berlaku .
Apabila d ikem udian h a ri tern y a ta terd ap at kekeliruan dalam k e p u tu san in i. a k an d iadakan p erbaikan d an penghitungan kem bali sebagaim ana m estinya.
Petikan K ep u tusan ini d isam paikan kepada:1. Kepala B adan Kepegawaian Negara;2. K etua Pengadilan Tinggi Medan;3. K etua Pengadilan Negeri K isaran;4. Kepala K antor Regional VI B adan Kepegawaian Negara di Medan;5. Kepala K antor Pelayanan P erb en d ah a raan Negara T an jung Balai;6 . Kepala K antor C abang M edan PT. TASPEN (Persero);7 . Petugas Pengelola A dm inistrasi B elanja Pegawai Pengadilan Negeri K isaran.
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS I B Nom or : W2.U11/4/SEK/1/2021
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS I B
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS I B
: a. Bahwa untuk Tertb Administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun berjalan pada Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B, dipandang perlu untuk menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B ;
b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Negeri
Kisaran Kelas I B ;
: 1. Undang - undang Nomor: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;2. Undang - undang Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;3. Undang - undang Nomor: 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tangung Jawab Keuangan Negara ;4. Undang - undang Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -
undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;5. Undang - undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas undang-
undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
6. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretaris Makamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2015 Tenatang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Angaran dan Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002/Sek/SK/l/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Mahakamah Agung - RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 ;
11. Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/202Q Tanggal 14 Desember 2020 Tentang Penunjukan
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya *
Menetapkan :
Kesatu
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
M E M U T U S K A N :
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS I B TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS I B ;
Menunjuk Sdri. APRIYANTI MANDASARI SIAHAAN, S.Sos Nip 19880427 201903 2 003, Pangkat : Penata Muda (lll/a) sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Kisaran ;
Tugas dan tanggungjawab jabatan Bendahara Pengeluaran :1. Mengelola Uang persediaan dan LS Bendahara ;2. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang dalam
pengelolaannya;3. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan ,5. Memungut pajak dan menyetor pajak ke Bank/ Pos ;6. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban (LPJ);7. Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas uang/ surat berharga
yang berada dalam pengelolaannya ;
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Pegawai yang ditunjuk harus memperhatikan dan tunduk kepada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DI PA Pengadilan Negeri Kisaran Tahun Anggaran berjalan ;
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : Kisaran
Tembusan:
1. Sekretaris Makamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;2. Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan ;3 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan seiaku Konvii DlPA 0 1 di Medan ;4 Ketua Pengadilan Negon Kisaran (sebagai Laporan) ;
5. Kepala Kantor Pelayenan Perbendaharaan Negara Tanjungbaiai d! Tonjungbalal;6. Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya :7. A rsip ;
PENGADILAN TINGGI MEDAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR : 69/KPT/SK/KP.04.1/2/2020
TENTANGPENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN
Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan / Dokter Penguji tersendiri Nomor 812/122/DPT/1/2020 tanggal 06 Februari 2020;
c. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor : 00010548/LATSAR CPNS U/5673/018/LAN-PEMKOT LUBUK L1NGGAU/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan
Pegawai Negeri S ipil;7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian
Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon 1 dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.
Menetapkan
KESATU
K E D U A
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Terhitung mulai tanggal 2 Maret1. N a m a2. NIP3. Tempat/Tgl. Lahir4. Jenis Kelamin5. Pendidikan6. Pangkat/Gol.Ruang7. Gaji Pokok8. Jabatan9. Masa Keija Golongan10. Unit Keija11. Instansi
2020 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil YOVANIAPRILLYA, A.Md 199504072019032017 Batubara / 07 April 1995 WanitaD-III Teknik Informatika Pengatur (II/c)Rp. 2.301.800.,- Pengelola Sistem dan Jaringan 4 tahun 0 bulan Pengadilan Negeri Kisaran Mahkamah Agung RI
: Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan danpenghitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinyaDitetapkan di : MedanPada tanda i : 28 Februari 2020
Kepada Yth :Sdr., YOVANI APRILLYA, A.MdPengelola Sistem dan Jaringan pada Pengadilan Negeri Kisaran Di-
KISARAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN Nomor: 19 /SK/KPN/2/2021
Menimbang
Mengingat
TENTANGPENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau Pengadilan Negeri Kisaran membentuk sistem pelayanan yang bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan tersebut maka perlu mengangkat dan menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kisaran ;
c. Bahwa namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kisaran;
: L Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik;
2. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-
144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PSO1/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan
Menetapkan
Kesatu
Kedua
Ketiga
Keempat
dan Standar Meja Informsi di Pengadilan;11. Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
12. Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri;
M E M U T U S K A N
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN;
: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor32/SK/KPN/l 1/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Kisaran;
Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pegawai atau staf Kepaniteraan Muda Pidana/Perdata yang bertugas pada meja 1, staf Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian Umum dan Keuangan;
Memerintahkan yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan rasa penuh tanggung jawab;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudianhari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan : Kisaran Pada tanggal : 18 Februari 2021
LampiranNomorTanggal
: Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B : 19 /SK/ KPN/2/2021 : 18 Februari 2021
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN
N am a Ja b a ta n K eterangan
1. Ribka Br Ginting, S.KOM.
2. Halimahtusa’diyah.
Staf Kepaniteraan Perdata
PPNPN
Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
1. Subakti. SH
2. Novita Siagian, S.H.
Staf Kepaniteraan Perdata
PPNPN
Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
1. Desi Ratnasasi Purba, A.MD. A.B.
2. Alex Hamonangan Simbolon
Staf Kepaniteraan Hukum
PPNPN
Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
1. Yovani Aprillya, A.MD
2. Tika Sundari, S.H.
Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan
PPNPN
Petugas PTSP Kesekretariatan Sub Bagian Umum dan
Keuangan
Ditetapkan : Kisaran Pada tanggal : 18 Februari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI KISARANtDILAN >
ll\kj/ULIN A MARBUN
PETIKANKEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN
NOMOR : 8 5 / K P T /SK /K P .04.1 /6 /2 0 2 0
TENTANGPENETAPAN JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI MEDAN
KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN
M enim bang : d. s. t.
M engingat : d. s. t.
MEMUTUSKAN:
M enetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN TENTANG PENETAPAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI MEDAN
KESATU : M e n e ta p k a n n o m o r u r u t 9 3 a ta s n a m a SUBAKTI, S .H . NIP. 19821231 201408 1 004 P a n g k a t/G o l .R u a n g P en a ta M uda (III/a) se b a g a iP e n g a d m in is tra s i H u k u m p a d a P e n g a d ila n N egeri K isa ra n .
KEDUA : K epu tu san in i m ulai berlaku se jak tanggal penetapan .
KETIGA : A pabila d ikem udian h a ri te rn y a ta te rd ap a t kekeliruan dalam K epu tusan inia k a n d iad ak an perbaikan sebagaim ana m estinya.
PETIKAN K epu tusan in i d iberikan k ep ad a Pegawai Negeri Sipil yang b e rsan g k u tan u n tu k d iketahu i d an d ipergunakan sebagaim ana m estinya.
Tem busan:
1. Kepala B adan Kepegawaian Negarau .p . D eputi B idang S istem Inform asi K epegawaian di Ja k a rta ;
2. S ek retaris M ahkam ah Agung RI;3. Kepala B iro Kepegawaian B adan U ru san A dm inistrasi;4 . K etua Pengadilan Negeri K isaran; , *5. K epala K antor Regional VI B adan Kepegawaian N egara M edan;6. K epala K antor Pelayanan P erb en d ah araan N egara di T anjung Balai;7. P etugas Pengelola A dm inistrasi B elanja Pegawai .p a d a Pengadilan Negeri
K isaran.
yang sah ,
ARIS t
SIAHAAN, SH., MH (013 198903 2 002
D itetapkan di M edanPada tanggal 11 J u n i 2020KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN Nomor: 19 /SK/KPN/2/2021
TENTANGPENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN
Menimbang
Mengingat
KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau Pengadilan Negeri Kisaran membentuk sistem pelayanan yang bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan tersebut maka perlu mengangkat dan menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kisaran ;
c. Bahwa namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kisaran;
L Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan
Menetapkan
Kesatu
)Kedua
Ketiga
Keempat
dan Standar Meja Informsi di Pengadilan;11. Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
12. Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN;
: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor32/SK/KPN/l 1/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Kisaran;
Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pegawai atau staf Kepaniteraan Muda Pidana/Perdata yang bertugas pada meja 1, staf
Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian Umum dan Keuangan;
Memerintahkan yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan rasa penuh tanggung jawab;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Negeri;
M E M U T U S K A N
Ditetapkan : Kisaran Pada tanggal : 18 Februari 2021
/ KETUA PENGADILAN NEGERI KISARA
LampiranNomorTanggai
: Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1 B : 19 /SK/ KPN/2/2021 : 18 Februari 2021
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN
Kepaniteraan Hukum2. Alex Hamonangan Simbolon PPNPN
1. Yovani Aprillya, A.MD Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan
Petugas PTSP Kesekretariatan Sub
2. Tika Sundari, S.H. PPNPNBagian Umum dan
Keuangan
Ditetapkan : Kisaran Pada tanggal : 18 Februari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
lu^ULINA MARBUN
PETIKANKEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN
NOMOR : 1 1 7 / K PT /SK /K P.04.1 /1 0 /2 0 2 0
TENTANGPENETAPAN JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI MEDAN
KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN
M enimbang d .s.t.
Mengingat : d .s.t.
MEMUTUSKAN:
M enetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN TENTANG PENETAPAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI MEDAN
KESATU : M e n e tap k an n o m o r u r u t 8 a ta s n a m a RI B KA BR GINTING.S.Kom.NIP. 19910718 201503 2 002 P a n g k a t/G o l.R u a n g Penata M uda (ffl/a) seb ag a i Pengelola K eu an g an p a d a P en g ad ilan Negeri K isaran .
KEDUA : K eputusan ini m ulai berlaku sejak tanggal penetapan.
KETIGA : Apabila dikem udian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam K eputusan iniakan diadakan perbaikan sebagaim ana mestinya.
PETIKAN K eputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan u n tu k diketahui dan dipergunakan sebagaim anam estinya.
Tem busan:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negarau.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Sekretaris M ahkam ah Agung RI;3. Kepala Biro Kepegawaian Badan U rusan Administrasi;4. Ketua Pengadilan Negeri Kisaran;5. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan;6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tanjung Balai;7. Petugas Pengelola Adm inistrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Negeri
Kisaran.
D itetapkan di MedanPada tanggal 13 Oktober 2020KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN Nomor: 19 /SK/KPN/2/2021
TENTANGPENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN
Menimbang
Mengingat
KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau Pengadilan Negeri Kisaran membentuk sistem pelayanan yang bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan tersebut maka perlu mengangkat dan menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kisaran ;
c. Bahwa namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kisaran;
1. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 - 144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan
Menetapkan
Kesatu
Kedua
Ketiga
Keempat
dan Standar Meja Informsi di Pengadilan;11. Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
12. Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
M E M U T U S K A N
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN;
: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor32/SK/KPN/l 1/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Kisaran;
Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pegawai atau staf Kepaniteraan Muda Pidana/Perdata yang bertugas pada meja 1, staf Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian Umum dan Keuangan;
Memerintahkan yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan rasa penuh tanggung jawab;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan : Kisaran Pada tanggal : 18 Februari 2021
LampiranNomorTanggal
Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B 19/SK/ KPN/2/2021 18 Februari 2021
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN
N am a Ja b a ta n K eterangan
1. Ribka Br Ginting, S.KOM.
2. Halimahtusa’diyah.
Staf Kepaniteraan Perdata
PPNPN
Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
1. Subakti. SH
2. Novita Siagian, S.H.
Staf Kepaniteraan Perdata
PPNPN
Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
1. Desi Ratnasasi Purba, A.MD. A.B.
2. Alex Hamonangan Simbolon
Staf Kepaniteraan Hukum
PPNPN
Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
1. Yovani Aprillya, A.MD
2. Tika Sundari, S.H.
Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan
PPNPN
Petugas PTSP Kesekretariatan Sub Bagian Umum dan
Keuangan
Ditetapkan : Kisaran Pada tanggal : 18 Februari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
W/'
\
ULINA MARBUN
LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 578/SEK/SK/VIII/2020 TANGGAL: 19 Agustus 2020
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN NEGERI KISARAN
1 Nama Nida Syafwani Nasution. S. H.
2 NIP 199307062019032014
3 Pangkat/Gd.Ruang Penata Muda/ lila
4 Jabatan Analis Perkara Peradilan
5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Kisaran
NOTARGET TARGET WAKTU PENYELESAIAN PAGU ANGGARAN
MUTU KUANTITAS JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUS SEP OKT NOV DES (dalam rup iah)
d ) ( i ) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
1Menerima dan membuat akta pernyataan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi
100 300 Dokumen V
2Menginput Perkara Banding. Kasasi. Peninjauan Kembali dan Grasi kedalam Aplikasi SIPP
100 300 Dokumen V
3 Mencatat Register Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi 100 300 Dokumen V
1
Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan
rekomendasi di bidang sengketa peradilan4
Menerima dan memberikan akta tanda terima Memori Banding, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi, Alasan Peninjauan Kembali,Jawaban/Tanggapan Peninjauan Kembali, Permohonan Grasi/Remisi
100 240 Dokumen V
SMemproses pemberkasan perkara yang terdiri dari Bundel A dan
Bundel B100 120 Dokumen V
6 Pelayanan Meja e-Court 100 60 Dokumen V
7 Admin e-Court 100 60 Dokumen V
Kisaran, 31 Januari 2021
Atasan Pejabat Penilai Pejabat Penilai,
NIP.
!lns,.§;PLM.H >560818 198703 1 002
Buyung Hardi, SH NIP. 19730511 199303 1 001
Bulan: Januari 2021
FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULANAN PEGAWAI NEGERI SIPILPENGADILAN NEGERI KISARAN
1 Nama Nida Syafwani Nasution, S. H.
2 NIP 199307082019032014
3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda/ lila
4 Jabatan Analis Perkara Peradilan
5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Kisaran
INDIKATOR KINERJA: MENERIMA DAN MEMBUAT AKTA PERMOHONAN BANDING DAN KASASI
NO KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET AK REALISASI
PERHITUNGAN
(KUALITAS TARGET
+ KUALITAS
REALISASI)
NILAI CAPAIAN
KINERJA
(PERHITUNGAN
DIBAGI DUA)KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU
~ (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) (12)
1 Menerima dan Membuat Akta Permohonan Banding 0 50 100 0 40 80,00 180,00 90,00
2 Menerima dan Membuat Akta Permohonan Kasasi 0 40 100 0 30 75,00 175,00 87,50
3Membuat laporan singkat ke Pengadilan Tinggi Tentang Adanya
M encatat/m enginput ke dalam SIPP perkara gugatan / b an tah an / perlaw anan / gugatan sederhana m aupun melalui e - c o u r t 0 10 Data 100 0 5 Data 50,00 150,00 75,00
2
M encatat/m enginput ke dalam SIPP perkara perm ohonan 0 10 Data 100 0 5 Data 50,00 150,00 75,00
3M encatat/m enginput ke dalam SIPP perkara banding 0 2 Data 100 0 6 Data 300 400 200
3M encatat/m enginput ke dalam SIPP perkara Kasasi
0 2 Data 100 0 0 Data 0 100 50
4
M encatat/m enginput ke dalam SIPP jen is perkara gugatan / b an tah an / perlawanan 2 10 Data 100 0 5 Data 50,00 150,00 75,00
5M encatat/m enginput ke dalam SIPP jen is perkara perm ohonan 2 10 Data 100 0 5 Data 50,00 150,00 75,00
6
M encatat/m enginput ke dalam SIPP identitas pemberi dan penerim a k uasa
2 10 Data 100 0 7 Data 70,00 170,00 85,00
7M encatat/m enginput ke dalam SIPP identitas perkara gugatan sederhana 2 2 Data 100 0 1 Data 50 150 75
NILAI CAPAIAN KINERJA 177,50 88,75
INDIKATOR KINERJA : PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANG AN PERKARA
NO KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGETAK
REALISASIPERHITUNGAN
(KUALITAS TARGET
♦ KUALITAS
REALISASI)
NILAI CAPAIAN
KINERJA
(PERHITUNGAN
DIBAGI DUA)KUANT/OUTPUT SATUAN KUAL/MUTU KUANT/OUTPUT SATUAN KUAL/MUTU
( V (2) (3 ) M l ( 9 (S) O (8 ) m (1 0 ) ( W (1 2 )
1Mengisi buku ju m a l perkara perdata
0 150 Kegiatan 100 0 174 Kegiatan 116,00 216,00 108,00
2Mengisi buku induk keuangan perkara
0 4 Dokumen 100 0 6 Dokumen 150 250 125
3M enginput laporan bulanan aplikasi KOMDANAS
0 1 Dokumen 100 0 1 Dokumen 100 200 100
4M enyerahkan laporan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi u n tu k d itandatangani 0 1 Kegiatan 100 0 1 Kegiatan 100 200 100
5Membuat laporan Kas Umum
0 1 Laporan 100 0 1 Laporan 100 200 100
6Mengisi buku hak-hak kepaniteraan
0 5 Dokumen 100 0 5 Dokumen 100 200 100
7M encatat/m enginput transaksi harian ke dalam buku harian perkara keuangan perkara 0 20 Kegiatan 100 0 20 Kegiatan 100,00 200,00 100,00
8M encatat/m enginput transaksi keuangan perkara ke dalam ju m a l 0 150 Kegiatan 100 0 174 Kegiatan 116,00 216,00 108,00
9M encatat/m enginput keuangan perkara ke dalam buku induk keuangan perkara 0 4 Kegiatan 100 0 6 Kegiatan 150 250 125
10M enuangkan jum lah biaya dalam SKUM perkara g u g a ta n /b an ta h an / perlawanan 0 10 Dokumen 100 0 5 Dokumen 50,00 150,00 75,00
Dr. ULINA MARBUN. SH. MH NIP 19650503 199603 2 001
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL*
NO 1. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI1 Nama BUYUNG HARDI. SH. 1 Nama NIDA SYAFWANI NASUTION. SH.2 NIP 19730511 199303 1 001 2 NIP 19930708 201903 2 0143 Pangkat/Gol.Ruang PENATA TK. I (lll/d) 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA (lll/a)4 Jabatan PANITERA MUDA PIDANA 4 Jabatan STAF KEPANITERAAN PIDANA5 Unit Kerja PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB 5 Unit Kerja PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB
TARGETNO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Menerima dan Membuat Akta Pernyataan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi
220 Kegiatan 100 12 bin
2Menginput Perkara Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Ke Dalam Aplikasi SIPP
220 Kegiatan 100 12 bin
3 Mencatat Register Banding Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi 220 Kegiatan 100 12 bin
Menerima dan Memberikan Tanda Terima Atas Memori Banding, Kontra Memori