No.17/13/DPSP Jakarta, 5 Juni 2015 SURAT EDARAN Perihal : Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5704), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal adalah kegiatan dalam rangka memproses perhitungan hak dan kewajiban antar Peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang setelmennya dilakukan pada waktu tertentu. 2. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler. 3. Penyelenggara SKNBI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia. 4. Peserta SKNBI yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai Peserta. 5. Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima. 6. Layanan …
175
Embed
No.17/13/DPSP Jakarta, 5 Juni 2015 SURAT EDARAN · Sistem Peserta Kliring yang selanjutnya disingkat SPK adalah infrastruktur SKNBI di Peserta yang terhubung dengan SSK, yang digunakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
No.17/13/DPSP Jakarta, 5 Juni 2015
SURAT EDARAN
Perihal : Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh
Bank Indonesia
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor
17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring
Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5704), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai
penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia
dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:
I. KETENTUAN UMUM
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1. Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal adalah
kegiatan dalam rangka memproses perhitungan hak dan
kewajiban antar Peserta Sistem Kliring Nasional Bank
Indonesia yang setelmennya dilakukan pada waktu tertentu.
2. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya
disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh
Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan
Kliring Berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik
pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit,
Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler.
3. Penyelenggara SKNBI yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah Bank Indonesia.
4. Peserta SKNBI yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak
yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh
persetujuan dari Penyelenggara sebagai Peserta.
5. Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang
memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1
(satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.
6. Layanan …
2
6. Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam SKNBI
yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan
antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu)
penerima tagihan, disertai dengan fisik Warkat Debit.
7. Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam SKNBI
yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari
1 (satu) atau beberapa pengirim kepada 1 (satu) atau beberapa
penerima.
8. Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang
memproses penagihan sejumlah dana antar Peserta dari 1
(satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.
9. Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disingkat DKE
adalah data keuangan dalam format elektronik yang digunakan
sebagai dasar perhitungan dalam penyelenggaraan SKNBI.
10. DKE Transfer Dana adalah DKE yang dibuat berdasarkan
perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar
perhitungan dalam Layanan Transfer Dana.
11. DKE Warkat Debit adalah DKE yang dibuat berdasarkan
perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar
perhitungan dalam Layanan Kliring Warkat Debit.
12. DKE Pembayaran adalah DKE yang dibuat berdasarkan
perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar
perhitungan dalam Layanan Pembayaran Reguler.
13. DKE Penagihan adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah
transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam
Layanan Penagihan Reguler.
14. Warkat Debit adalah alat pembayaran nontunai yang
diperhitungkan atas beban nasabah atau Bank melalui
Layanan Kliring Warkat Debit.
15. Kliring Penyerahan adalah kegiatan untuk memperhitungkan
DKE Warkat Debit yang disampaikan oleh Peserta pengirim
kepada Peserta penerima melalui Penyelenggara.
16. Kliring Pengembalian adalah kegiatan untuk memperhitungkan
DKE Warkat Debit yang diperhitungkan dalam Kliring
Penyerahan namun ditolak oleh Peserta penerima berdasarkan
alasan-alasan…
3
alasan-alasan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
17. Penyerahan Tagihan adalah kegiatan untuk memperhitungkan
DKE Penagihan yang disampaikan oleh Peserta pengirim
kepada Peserta penerima melalui Penyelenggara.
18. Pengembalian Tagihan adalah kegiatan untuk
memperhitungkan DKE Penagihan yang diperhitungkan dalam
Penyerahan Tagihan namun ditolak oleh Peserta penerima
berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh
Penyelenggara.
19. Peserta Langsung Utama yang selanjutnya disingkat PLU
adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara
langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan
Setelmen Dana dilakukan ke Rekening Setelmen Dana Peserta
yang bersangkutan.
20. Peserta Langsung Afiliasi yang selanjutnya disingkat PLA
adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara
langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan
pelaksanaan Setelmen Dana dilakukan melalui Bank
Pembayar.
21. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah
Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara dan
pelaksanaan Setelmen Dana dilakukan melalui Bank Penerus.
22. Bank Pembayar adalah Bank sebagai PLU yang ditunjuk oleh
PLA dalam rangka Setelmen Dana, penyediaan Prefund,
dan/atau pembayaran kewajiban lainnya dalam
penyelenggaraan SKNBI.
23. Bank Penerus adalah Bank sebagai PLU yang memenuhi
persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari
Penyelenggara untuk melaksanakan pengiriman DKE,
penyediaan Prefund, Setelmen Dana, dan/atau pembayaran
kewajiban lainnya untuk kepentingan PTL.
24. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta dalam mata
uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia.
25. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan
Rekening Setelmen Dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real
Time Gross Settlement yang dilakukan berdasarkan perhitungan
hak…
4
hak dan kewajiban masing-masing Peserta yang timbul dalam
penyelenggaraan SKNBI.
26. Prefund adalah dana yang disediakan oleh Peserta untuk
memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI.
27. Prefund Kredit adalah Prefund yang disediakan untuk Layanan
Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler.
28. Prefund Debit adalah Prefund yang disediakan untuk Layanan
Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler.
29. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk
kantor cabang dari bank di luar negeri dan Bank Umum
Syariah termasuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
syariah.
30. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank adalah badan usaha
berbadan hukum Indonesia bukan bank yang telah
memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan
kegiatan transfer dana.
31. Sistem Sentral Kliring yang selanjutnya disingkat SSK adalah
infrastruktur SKNBI di Penyelenggara yang digunakan dalam
penyelenggaraan SKNBI.
32. Sistem Peserta Kliring yang selanjutnya disingkat SPK adalah
infrastruktur SKNBI di Peserta yang terhubung dengan SSK,
yang digunakan oleh Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI.
33. Jaringan Komunikasi Data yang selanjutnya disingkat JKD
adalah infrastruktur komunikasi data yang digunakan dalam
penyelenggaraan SKNBI yang menghubungkan SSK dengan
SPK.
34. Soft Token adalah sertifikat dalam bentuk file terproteksi yang
memuat identitas pemilik sertifikat, kunci enkripsi untuk
melakukan verifikasi tanda tangan digital pemilik, dan periode
sertifikat yang dihasilkan oleh infrastruktur kunci publik Bank
Indonesia.
35. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang
selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang
digunakan…
5
digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang
setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara
individual.
36. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang
selanjutnya disebut BI-SSSS adalah infrastruktur yang
digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan
Bank Indonesia, penatausahaan surat berharga yang
diterbitkan oleh pemerintah, penatausahaan transaksi pasar
keuangan, dan penatausahaan surat berharga dalam rangka
fasilitas likuiditas intrahari, yang dilakukan secara elektronik.
37. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi
sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada
perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi,
aplikasi, maupun sarana pendukung yang mempengaruhi
kelancaran penyelenggaraan SKNBI.
38. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan
kegiatan operasional SKNBI tidak dapat diselenggarakan yang
diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran,
kerusuhan massa, sabotase, dan bencana alam seperti gempa
bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau
pejabat setempat yang berwenang, termasuk Bank Indonesia.
39. Fasilitas Guest Bank adalah fasilitas yang disediakan oleh
Penyelenggara di lokasi Penyelenggara dan Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang dapat digunakan
oleh Peserta apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau
Keadaan Darurat di lokasi kantor Peserta.
40. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah yang telah disetujui oleh
Penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan pertukaran
Warkat Debit.
41. Wilayah Kliring Otomasi adalah Wilayah Kliring yang
melaksanakan kegiatan pertukaran Warkat Debit secara
otomasi.
42. Wilayah Kliring Manual adalah Wilayah Kliring yang
melaksanakan kegiatan pertukaran Warkat Debit secara
manual…
6
manual.
43. Koordinator Pertukaran Warkat Debit yang selanjutnya disebut
Koordinator PWD adalah kantor Bank Indonesia yang
melaksanakan pertukaran Warkat Debit di suatu Wilayah
Kliring.
44. Koordinator Pertukaran Warkat Debit Selain Bank Indonesia
yang selanjutnya disebut Koordinator PWD Selain BI adalah
pihak selain Bank Indonesia yang telah memenuhi persyaratan
dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara atau
KPwDN untuk melaksanakan pertukaran Warkat Debit di suatu
Wilayah Kliring.
45. Perwakilan Peserta adalah kantor Peserta di suatu Wilayah
Kliring yang ditunjuk sebagai wakil Peserta untuk
melaksanakan pertukaran Warkat Debit yang dikliringkan di
Wilayah Kliring tersebut.
II. PENYELENGGARA
A. Organisasi Penyelenggara
1. Penyelenggara adalah Bank Indonesia c.q. Departemen
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP).
2. Kegiatan korespondensi terkait penyelenggaraan SKNBI
ditujukan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Kegiatan terkait kepesertaan dan operasional
penyelenggaraan SKNBI ditujukan ke alamat:
Bank Indonesia
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Divisi Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring
Gedung D Lantai 3
Jalan M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
b. Kegiatan korespondensi terkait pemantauan
kepatuhan Peserta terhadap ketentuan dan prosedur
dalam penyelenggaraan SKNBI ditujukan ke alamat:
Bank Indonesia
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Divisi…
7
Divisi Kepatuhan Peserta, Informasi Sistem
Pembayaran Bank Indonesia dan Manajemen Intern
Gedung D Lantai 3
Jalan M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.
3. Penyelenggara menyediakan helpdesk untuk menangani
permasalahan operasional SKNBI yang dihadapi oleh
Peserta dengan nomor sebagai berikut:
a. telepon : 021 29818888
b. faksimile : 021 2311902
4. Dalam hal terdapat perubahan nama departemen, divisi,
dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam angka 2
dan/atau perubahan nomor telepon dan/atau faksimile
sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka
Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut
melalui surat dan/atau sarana lainnya.
B. Tugas Penyelenggara
Dalam rangka penyelenggaraan SKNBI, Penyelenggara
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan
SKNBI;
2. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan
SKNBI sebagai berikut:
a. perangkat keras (hardware) dan aplikasi SSK
(software);
b. aplikasi SPK dan perubahannya serta buku pedoman
penggunaan aplikasi SPK yang disampaikan melalui
surat dan/atau sarana lain;
c. JKD utama yang menghubungkan SPK dengan SSK;
d. Fasilitas Guest Bank; dan
e. sarana dan prasarana pendukung lainnya;
3. melaksanakan kegiatan operasional SKNBI sesuai waktu
yang telah ditetapkan;
4. melakukan upaya untuk menjamin keandalan,
ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan SKNBI,
antara…
8
antara lain sebagai berikut:
a. melakukan pengelolaan dan pengoperasian SSK;
b. menyediakan helpdesk untuk menangani masalah
sebagai berikut:
1) operasional penyelenggaraan SKNBI; dan/atau
2) JKD;
c. memberikan layanan yang berkaitan dengan
kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI;
d. menetapkan jadwal penyelenggaraan SKNBI;
e. memiliki standar layanan minimum penyelenggaraan
SKNBI antara lain standar layanan waktu terkait
kepesertaan dan standar layanan dalam
penyelenggaraan SKNBI;
f. menetapkan dan memberlakukan ketentuan dan
prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal
dan/atau Keadaan Darurat;
g. memberikan pelatihan kepada calon Peserta dan
pelatihan secara berkala kepada Peserta; dan
h. menetapkan status kepesertaan Peserta;
5. melakukan pemantauan kepatuhan Peserta dan
Koordinator PWD Selain BI terhadap ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan
transfer dana dan kliring berjadwal;
6. menetapkan dan mengenakan sanksi administratif kepada
Peserta;
7. menetapkan batas nilai nominal transaksi yang dapat
diperhitungkan dalam penyelenggaraan SKNBI; dan
8. menetapkan jenis dan besarnya biaya dalam
penyelenggaraan SKNBI, termasuk batas biaya paling
banyak yang dikenakan Peserta kepada nasabah.
III. KEPESERTAAN
A. Prinsip Umum
1. Pihak yang dapat menjadi Peserta yaitu:
a. Bank Indonesia;
b. Bank; dan
c. Penyelenggara…
9
c. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank.
2. Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b
merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional sekaligus melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit
usaha syariah maka kepesertaan dalam penyelenggaraan
SKNBI untuk kegiatan usaha secara konvensional harus
terpisah dari kepesertaan untuk kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah.
3. Jenis kepesertaan dalam SKNBI terdiri atas:
a. PLU;
b. PLA; atau
c. PTL.
4. Berdasarkan jenis kepesertaan, pihak sebagaimana
dimaksud dalam angka 1, diatur sebagai berikut:
a. Bank Indonesia hanya dapat menjadi PLU;
b. Bank hanya dapat menjadi PLU; dan
c. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank hanya
dapat menjadi PLA atau PTL.
5. Berdasarkan jenis layanan, keikutsertaan pihak
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatur sebagai
berikut:
a. Bank Indonesia dapat mengikuti seluruh layanan
dalam penyelenggaraan SKNBI.
b. Bank harus mengikuti seluruh layanan dalam
penyelenggaraan SKNBI.
c. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank hanya
dapat mengikuti Layanan Transfer Dana dan/atau
Layanan Pembayaran Reguler.
6. Keikutsertaan Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank
dalam Layanan Pembayaran Reguler hanya berlaku bagi
Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank yang mengelola
rekening nasabah.
7. Penyelenggara berwenang untuk menetapkan ketentuan
dan persyaratan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan
dan…
10
dan karakteristik untuk Peserta.
B. Persyaratan Menjadi Peserta
Calon Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Persyaratan Sebagai PLU
a. memiliki surat izin usaha dari lembaga yang
berwenang yang masih berlaku;
b. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
c. memiliki rekening giro di Bank Indonesia dan
ditatausahakan pada Sistem BI-RTGS;
d. pimpinan calon Peserta dinyatakan lulus dalam fit and
proper test yang dilakukan oleh lembaga pengawas
yang berwenang atau direksi telah disetujui oleh
otoritas pengawas Bank;
e. menyediakan infrastruktur SPK dengan spesifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.1; dan
f. memiliki laporan hasil security audit atas sistem
internal Peserta yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun
terakhir, dalam hal calon Peserta akan
menghubungkan sistem internal Peserta ke SSK.
2. Persyaratan Sebagai PLA
a. memiliki izin untuk melakukan kegiatan transfer dana
dari Bank Indonesia yang masih berlaku;
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang
dalam proses likuidasi atau kepailitan;
c. pengurus calon Peserta tidak pernah dihukum atas
tindak pidana di bidang perbankan, keuangan,
dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap;
d. menyediakan layanan transfer dana kepada nasabah
dan memiliki jaringan kantor yang luas di mayoritas
provinsi di Indonesia;
e. memiliki kinerja keuangan yang baik selama 2 (dua)
tahun terakhir;
f. memiliki aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00
(satu…
11
(satu triliun rupiah) atau modal paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
selama 1 (satu) tahun terakhir;
g. pengurus calon PLA tidak tercantum dalam daftar
kredit macet dan daftar hitam nasional yang
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
h. menyediakan infrastruktur SPK dengan spesifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.1;
i. memiliki laporan hasil security audit atas sistem
internal Peserta yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun
terakhir, dalam hal calon Peserta akan
menghubungkan sistem internal Peserta ke SSK;
j. menunjuk 1 (satu) Bank Pembayar dalam rangka
pendebitan dan/atau pengkreditan dana untuk:
1) Setelmen Dana;
2) penyediaan Prefund Kredit;
3) pembebanan biaya dalam penyelenggaraan
SKNBI; dan
4) pembebanan sanksi kewajiban membayar atas
pelanggaran ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai penyelenggaraan transfer
dana dan kliring berjadwal; dan
k. memiliki perjanjian dengan Bank Pembayar yang
paling kurang memuat:
1) hak dan kewajiban calon PLA dan Bank
Pembayar;
2) mekanisme penyediaan Prefund Kredit;
3) tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau
penyalahgunaan informasi hasil Setelmen Dana;
dan
4) mekanisme penyelesaian perselisihan.
3. Persyaratan Sebagai PTL
a. memiliki izin untuk melakukan kegiatan transfer dana
dari Bank Indonesia yang masih berlaku;
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang
dalam…
12
dalam proses likuidasi atau kepailitan;
c. pengurus calon PTL tidak pernah dihukum atas
tindak pidana di bidang perbankan, keuangan,
dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap;
d. pengurus calon PTL tidak tercantum dalam daftar
kredit macet dan daftar hitam nasional yang
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
e. menunjuk 1 (satu) Bank Penerus; dan
f. memiliki perjanjian dengan Bank Penerus yang paling
kurang memuat:
1) hak dan kewajiban PTL dan Bank Penerus;
2) tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau
penyalahgunaan data dan informasi dalam
penyelenggaraan SKNBI;
3) mekanisme pelaksanaan:
a) penyediaan Prefund Kredit;
b) pengiriman DKE kepada Penyelenggara; dan
c) batas waktu penerusan hasil Setelmen Dana
dari Bank Penerus kepada PTL,
baik dalam keadaan normal, Keadaan Tidak
Normal, dan Keadaan Darurat pada Bank
Penerus;
4) pengaturan penyelesaian perselisihan;
5) biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan
kepada PTL; dan
6) pembebanan sanksi kewajiban membayar atas
pelanggaran ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai penyelenggaraan transfer
dana dan kliring berjadwal.
C. Prosedur untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Peserta
Prosedur untuk memperoleh persetujuan menjadi Peserta
diatur sebagai berikut:
1. Prosedur…
13
1. Prosedur menjadi PLU
a. Calon PLU menyampaikan surat permohonan untuk
menjadi Peserta kepada Penyelenggara dengan
menggunakan format surat permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.2.
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
1) data Kepesertaan SKNBI sesuai dengan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.3;
2) Wilayah Kliring yang dipilih oleh calon PLU dalam
rangka pertukaran Warkat Debit;
3) fotokopi dokumen persetujuan izin usaha dari
lembaga berwenang yang masih berlaku dan telah
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau
dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pimpinan
calon PLU;
4) fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhir
yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang atau dinyatakan sesuai dengan
aslinya oleh pimpinan calon PLU, bagi calon PLU
yang berkantor pusat di luar negeri;
5) fotokopi power of attorney pengajuan permohonan
untuk menjadi Peserta dari kantor pusat calon
PLU yang telah dilegalisasi oleh instansi yang
berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh
pimpinan calon PLU, bagi calon PLU yang
berkantor pusat di luar negeri;
6) surat pernyataan dari pimpinan calon PLU yang
menyatakan bahwa calon PLU tidak pernah
dinyatakan pailit atau tidak sedang dalam proses
kepailitan atau likuidasi dengan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.4;
7) fotokopi surat keputusan fit and proper test
pengurus calon PLU yang dikeluarkan oleh
lembaga pengawas atau susunan direksi sesuai
kondisi…
14
kondisi terakhir yang disetujui oleh otoritas
pengawas Bank;
8) surat pernyataan dari pimpinan calon PLU
mengenai kesiapan infrastruktur SPK dengan
menggunakan format sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I.5; dan
9) laporan hasil security audit atas sistem internal
calon PLU yang dilakukan oleh auditor internal
atau auditor independen, dalam hal sistem
internal calon PLU akan dihubungkan ke SSK.
Dalam hal security audit dilakukan oleh auditor
internal, laporan hasil security audit dilengkapi
dengan surat pernyataan dari pimpinan calon
PLU yang menyatakan bahwa security audit
dilaksanakan secara independen.
c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ditandatangani oleh pimpinan calon PLU atau
pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas
nama calon PLU dan disampaikan kepada
Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud
dalam butir II.A.2.a.
d. Bagi calon PLU yang berkantor pusat di wilayah kerja
KPwDN, surat permohonan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a disampaikan kepada Penyelenggara
dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir
II.A.2.a dengan tembusan kepada KPwDN yang
mewilayahi.
e. Dalam hal calon PLU telah menyampaikan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam butir b.3), butir b.4),
butir b.5), dan butir b.7) kepada Bank Indonesia
terkait kepesertaan Sistem BI-RTGS atau BI-SSSS
maka calon PLU dapat tidak menyampaikan dokumen
dimaksud.
f. Dalam hal diperlukan, calon PLU wajib
memperlihatkan asli dari dokumen sebagaimana
dimaksud…
15
dimaksud dalam butir b.3), butir b.4), butir b.5), dan
butir b.7) kepada Penyelenggara.
g. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Penyelenggara dapat
melakukan pemeriksaan lokasi kantor calon PLU
untuk memastikan, antara lain kesesuaian informasi
dalam dokumen yang disampaikan dan kesiapan
infrastruktur SPK.
h. Penyelenggara memberikan persetujuan atau
penolakan atas permohonan calon PLU sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, paling lama 14 (empat belas)
hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan
dokumen diterima secara lengkap oleh Penyelenggara,
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Dalam hal permohonan calon PLU disetujui,
Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan
sebagai PLU yang memuat antara lain hal-hal
sebagai berikut:
a) nama dan kode peserta;
b) kewajiban mengikuti kegiatan pelatihan;
c) kegiatan instalasi SPK yang meliputi
penyampaian aplikasi SPK, buku petunjuk
instalasi SPK, dan buku pedoman
penggunaan aplikasi SPK; dan
d) kewajiban PLU untuk memenuhi
kelengkapan dokumen administrasi dalam
rangka pelaksanaan kegiatan operasional.
2) Dalam hal permohonan calon PLU tidak disetujui,
Penyelenggara menyampaikan surat
pemberitahuan penolakan yang disertai
keterangan mengenai alasan penolakan.
i. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam
butir h.1)d) meliputi hal-hal sebagai berikut:
1) Surat permohonan dari pimpinan PLU untuk
mendapatkan Soft Token.
2) Surat…
16
2) Surat kuasa dari pimpinan PLU kepada pejabat
atau petugas di kantor pusat atau kantor cabang
PLU yang berkantor pusat di luar negeri, terkait
kepesertaan dan operasional dalam
penyelenggaraan SKNBI dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) Surat kuasa dibuat dengan menggunakan
format sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran I.6.
b) Surat kuasa dibuat untuk melakukan
kegiatan sebagai berikut:
(1) penandatanganan surat menyurat,
laporan, dan/atau dokumen lain, baik
dokumen tertulis maupun dokumen
elektronik, yang terkait dengan
kepesertaan dan operasional dalam
penyelenggaraan SKNBI; dan/atau
(2) penyerahan certificate signing request
dan pengambilan Soft Token.
c) Jumlah pejabat atau petugas penerima
kuasa paling banyak 5 (lima) orang untuk
setiap PLU untuk masing-masing kantor
Bank Indonesia yang mewilayahi.
d) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam
huruf a) dapat dibuat dalam 1 (satu) atau
lebih surat kuasa disesuaikan dengan
kebutuhan PLU.
e) Surat kuasa disertai dengan fotokopi
identitas diri yang masih berlaku dari
penerima kuasa antara lain:
(1) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin
Mengemudi (SIM), atau paspor bagi
Warga Negara Indonesia (WNI); atau
(2) paspor, Keterangan Izin Tinggal
Sementara (KITAS), dan surat izin kerja
dari…
17
dari instansi berwenang bagi Warga
Negara Asing (WNA).
Fotokopi identitas diri harus ditandatangani
oleh penerima kuasa.
Dalam hal PLU adalah kantor cabang dari Bank
yang berkedudukan di luar negeri maka surat
kuasa terkait kepesertaan dan operasional SKNBI
dapat diberikan oleh pimpinan kantor cabang
Bank yang berkedudukan di luar negeri.
3) Surat permohonan dari pimpinan PLU untuk
membuat spesimen tanda tangan bagi:
a) pimpinan PLU; atau
b) pejabat atau petugas penerima kuasa untuk
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada butir 2).b),
dengan menggunakan format sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.7.
PLU dapat menambah kewenangan pemilik
spesimen tanda tangan di Sistem BI-RTGS
dengan kewenangan dalam operasional SKNBI,
dengan menyampaikan surat mengenai
penambahan kewenangan pejabat dimaksud
kepada Penyelenggara dengan melampirkan
fotokopi surat kuasa terkait dengan kewenangan
operasional SKNBI. Surat pemberitahuan
mengenai penambahan kewenangan tersebut
menggunakan format sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I.8.
j. PLU menyampaikan seluruh dokumen administrasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf i kepada
Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud
dalam butir II.A.2.a.
k. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen
administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan
operasional SKNBI, Penyelenggara menginformasikan
kepada…
18
kepada PLU melalui surat, telepon, atau sarana
lainnya.
l. Berdasarkan dokumen administrasi yang disampaikan
PLU sebagaimana dimaksud dalam huruf i,
Penyelenggara menyampaikan surat yang
menginformasikan antara lain mengenai pembuatan
spesimen tanda tangan pimpinan dan pejabat atau
petugas penerima kuasa pimpinan dan waktu
pelatihan operasional SKNBI.
m. Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam
huruf l, PLU melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) mengikutsertakan pejabat atau petugas yang
akan menangani operasional pada PLU dalam
pelatihan operasional penyelenggaraan SKNBI;
2) melakukan uji koneksi SPK dengan SSK ; dan
3) menyediakan stempel kliring dan stempel kliring
dibatalkan untuk setiap kantor PLU di Wilayah
Kliring yang dipilih dengan contoh sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II.1
n. PLU harus memenuhi dokumen administrasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf i, paling lama 60
(enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat
persetujuan sebagai PLU dari Penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam butir h.1).
o. Dalam hal PLU tidak dapat melengkapi dokumen
administrasi sesuai batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam huruf n, maka:
1) persetujuan sebagai PLU yang telah dikeluarkan
oleh Penyelenggara menjadi tidak berlaku;
2) Bank wajib mengembalikan aplikasi SPK, buku
petunjuk instalasi SPK, dan buku pedoman
penggunaan aplikasi SPK kepada Penyelenggara
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persetujuan
tidak berlaku; dan
3) dalam…
19
3) dalam hal Bank tetap ingin menjadi PLU, Bank
harus mengajukan permohonan baru kepada
Penyelenggara untuk menjadi PLU.
p. Penyelenggara memberitahukan persetujuan
operasional keikutsertaan sebagai PLU dan tanggal
efektif operasional sebagai PLU kepada:
1) PLU yang bersangkutan melalui surat;
2) seluruh Peserta melalui fasilitas administrative
message dan/atau sarana lainnya; dan
3) Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya
terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau
sarana lainnya,
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah PLU
melengkapi dokumen administrasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf i.
2. Prosedur menjadi PLA
a. Calon PLA menyampaikan surat permohonan untuk
menjadi Peserta kepada Penyelenggara dengan
menggunakan format surat permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.9.
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
1) data Kepesertaan SKNBI sesuai dengan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.3;
2) fotokopi dokumen persetujuan izin dari Bank
Indonesia yang masih berlaku untuk melakukan
kegiatan transfer dana yang telah dilegalisasi oleh
pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai
dengan aslinya oleh pimpinan calon PLA;
3) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan dan
perubahan terakhir dan telah dilegalisasi oleh
pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai
dengan aslinya oleh pimpinan calon PLA, bagi
calon PLA yang berkantor pusat di luar negeri;
4) surat…
20
4) surat pernyataan dari pimpinan calon PLA yang
menyatakan bahwa calon PLA tidak pernah
dinyatakan pailit atau tidak sedang dalam proses
kepailitan atau likuidasi dengan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.4;
5) susunan pengurus sesuai kondisi terakhir dan
surat pernyataan pimpinan calon PLA bahwa
pengurus tidak pernah dihukum atas tindak
pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau
pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
6) rincian informasi mengenai lokasi kantor cabang
calon PLA termasuk mengenai cakupan kegiatan
transfer dana yang dilakukan oleh kantor cabang
calon PLA;
7) laporan keuangan calon PLA posisi 2 (dua) tahun
terakhir;
8) surat pernyataan dari pimpinan calon PLA yang
menyatakan bahwa pengurus calon PLA tidak
masuk dalam daftar kredit macet dan daftar
hitam nasional;
9) surat pernyataan dari pimpinan calon PLA
mengenai kesiapan infrastruktur SPK yang
memuat informasi spesifikasi infrastruktur SPK
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh
Penyelenggara dengan menggunakan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.5; dan
10) laporan hasil security audit atas sistem internal
calon PLA yang dilakukan oleh auditor internal
atau auditor independen, dalam hal sistem
internal calon PLA akan dihubungkan ke SSK.
Dalam hal security audit dilakukan oleh auditor
internal, laporan hasil security audit dilengkapi
dengan surat pernyataan dari pimpinan calon
PLA yang menyatakan bahwa security audit
dilaksanakan …
21
dilaksanakan secara independen.
c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ditandatangani oleh pimpinan calon PLA dan
disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a.
d. Bagi calon PLA yang berkantor pusat di wilayah kerja
KPwDN, surat permohonan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a disampaikan kepada Penyelenggara
dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir
II.A.2.a dengan tembusan kepada KPwDN yang
mewilayahi.
e. Dalam hal diperlukan, calon PLA wajib
memperlihatkan asli dari dokumen sebagaimana
dimaksud dalam butir b.2) dan butir b.3) kepada
Penyelenggara.
f. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Penyelenggara dapat
melakukan pemeriksaan lokasi kantor calon PLA
untuk memastikan antara lain kesesuaian informasi
dalam dokumen yang disampaikan dan kesiapan
infrastruktur SPK.
g. Penyelenggara memberikan persetujuan atau
penolakan atas permohonan calon PLA sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, paling lama 14 (empat belas)
hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan
dokumen diterima secara lengkap oleh Penyelenggara,
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Dalam hal permohonan calon PLA disetujui,
Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan
sebagai PLA yang memuat antara lain hal-hal
sebagai berikut:
a) nama dan kode Peserta;
b) kewajiban mengikuti kegiatan pelatihan;
c) kegiatan instalasi SPK yang meliputi
penyampaian aplikasi SPK, buku petunjuk
instalasi…
22
instalasi SPK, dan buku pedoman
penggunaan aplikasi SPK; dan
d) kewajiban PLA untuk memenuhi
kelengkapan dokumen administrasi dalam
rangka pelaksanaan kegiatan operasional.
2) Dalam hal permohonan calon PLA tidak disetujui,
Penyelenggara menyampaikan surat
pemberitahuan penolakan yang disertai
keterangan mengenai alasan penolakan.
h. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam
butir g.1)d) meliputi:
1) surat permohonan dari pimpinan PLA untuk
mendapatkan Soft Token;
2) surat kuasa dari pimpinan PLA kepada pejabat
atau petugas di kantor pusat PLA, terkait dengan
kepesertaan dan operasional SKNBI dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) Surat kuasa dibuat dengan menggunakan
format sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran I.6;
b) Surat kuasa dibuat untuk melakukan
kegiatan sebagai berikut:
(1) penandatanganan surat menyurat,
laporan, dan/atau dokumen lain, baik
dokumen tertulis maupun dokumen
elektronik, yang terkait dengan
kepesertaan dan operasional dalam
penyelenggaraan SKNBI; dan/atau
(2) penyerahan certificate signing request
dan pengambilan Soft Token.
c) Jumlah pejabat atau petugas penerima
kuasa paling banyak 5 (lima) orang untuk
setiap PLA untuk masing-masing kantor
Bank Indonesia yang mewilayahi.
d) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam
huruf…
23
huruf a) dapat dibuat dalam 1 (satu) atau
lebih surat kuasa disesuaikan dengan
kebutuhan PLA.
e) Surat kuasa disertai dengan fotokopi
identitas diri yang masih berlaku dari
penerima kuasa antara lain:
(1) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin
Mengemudi (SIM), atau paspor bagi
Warga Negara Indonesia (WNI); atau
(2) paspor, Keterangan Izin Tinggal
Sementara (KITAS), dan Surat Izin kerja
dari instansi berwenang bagi Warga
Negara Asing (WNA).
Fotokopi identitas diri harus ditandatangani
oleh penerima kuasa.
3) Surat permohonan dari pimpinan PLA untuk
membuat spesimen tanda tangan bagi:
a) pimpinan PLA; atau
b) pejabat atau petugas penerima kuasa untuk
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada butir 2).b),
dengan menggunakan format sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.7.
4) Surat penunjukan Bank Pembayar yang
dilengkapi dengan:
a) surat konfirmasi dari Bank Pembayar; dan
b) surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen
Dana dari Bank Pembayar kepada
Penyelenggara,
dengan format masing-masing sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.10, Lampiran I.11,
dan Lampiran I.12.
i. PLA menyampaikan seluruh dokumen administrasi
sebagaimana dimaksud dalam butir h kepada
Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud
dalam…
24
dalam butir II.A.2.a.
j. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen
administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan
operasional SKNBI, Penyelenggara menginformasikan
kepada PLA melalui surat, telepon, atau sarana
lainnya.
k. Berdasarkan dokumen administrasi yang disampaikan
PLA sebagaimana dimaksud dalam huruf h,
Penyelenggara menyampaikan surat yang
menginformasikan antara lain mengenai pembuatan
spesimen tanda tangan pimpinan dan pejabat atau
petugas penerima kuasa pimpinan dan waktu
pelatihan operasional SKNBI.
l. Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam
huruf k, PLA melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) mengikutsertakan pejabat atau petugas yang
akan menangani operasional pada PLA dalam
pelatihan operasional penyelenggaraan SKNBI;
dan
2) melakukan uji koneksi SPK dengan SSK.
m. PLA harus memenuhi dokumen administrasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling lama 60
(enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat
persetujuan sebagai PLA dari Penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam huruf g.1).
n. Dalam hal PLA tidak dapat melengkapi dokumen
administrasi sesuai batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam huruf m maka:
1) persetujuan yang telah dikeluarkan oleh
Penyelenggara menjadi tidak berlaku;
2) Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank wajib
mengembalikan aplikasi SPK, buku petunjuk
instalasi SPK, dan buku pedoman penggunaan
aplikasi SPK kepada Penyelenggara paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak persetujuan tidak berlaku;
dan…
25
dan
3) dalam hal Penyelenggara Transfer Dana Selain
Bank tetap ingin menjadi PLA, Penyelenggara
Transfer Dana Selain Bank harus mengajukan
permohonan baru kepada Penyelenggara untuk
menjadi PLA.
o. Penyelenggara memberitahukan persetujuan
operasional keikutsertaan sebagai PLA dan tanggal
efektif operasional sebagai PLA kepada:
1) PLA yang bersangkutan melalui surat;
2) seluruh Peserta melalui fasilitas administrative
message dan/atau sarana lainnya; dan
3) KPwDN yang mewilayahi PLA,
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah PLA
melengkapi dokumen administrasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf h.
3. Prosedur menjadi PTL
a. Permohonan untuk menjadi calon PTL dilakukan
dengan prosedur sebagai berikut:
1) Penunjukan Bank Penerus
a) Calon PTL menyampaikan permohonan
kepada PLU yang akan ditunjuk sebagai
Bank Penerus dengan melampirkan
dokumen sebagai berikut:
(1) fotokopi dokumen persetujuan izin
usaha dari lembaga berwenang yang
masih berlaku untuk melakukan
penyelenggaraan kegiatan transfer dana
yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang atau dinyatakan sesuai
dengan aslinya oleh pimpinan calon PTL;
(2) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan
dan perubahan terakhir dan telah
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
atau dinyatakan sesuai dengan aslinya
oleh…
26
oleh pimpinan calon PTL;
(3) surat pernyataan dari pimpinan calon
PTL yang menyatakan bahwa calon PTL
tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak
sedang dalam proses kepailitan atau
proses likuidasi dengan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
I.4;
(4) susunan pengurus sesuai kondisi
terakhir dan surat pernyataan pimpinan
calon PTL bahwa pengurus tidak pernah
dihukum atas tindak pidana di bidang
perbankan, keuangan, dan/atau
pencucian uang berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap; dan
(5) surat pernyataan dari pimpinan calon
PTL yang menyatakan bahwa pengurus
calon PTL tidak masuk dalam daftar
kredit macet dan daftar hitam nasional.
b) Setelah menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam huruf a), PLU yang ditunjuk
sebagai Bank Penerus melakukan verifikasi
atas kelengkapan dan kebenaran dokumen.
c) Berdasarkan verifikasi dokumen dan
pertimbangan aspek kredibilitas, kondisi
keuangan, dan kesiapan sistem calon PTL,
PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus
dapat menyetujui atau menolak permohonan
calon PTL.
d) Dalam hal PLU yang ditunjuk sebagai Bank
Penerus menyetujui permohonan calon PTL
maka:
(1) PLU melakukan hal-hal sebagai berikut:
(a) membuat surat konfirmasi Bank
Penerus…
27
Penerus sebagaimana Lampiran
I.11;
(b) surat kuasa pendebitan Rekening
Setelmen Dana Bank Penerus
sebagaimana Lampiran I.12;
(c) membuat perjanjian kerja sama
dengan PTL;
(d) meneruskan permohonan calon PTL
menjadi PTL kepada Penyelenggara
dengan menggunakan format
sebagaimana Lampiran I.13;
(2) Calon PTL membuat surat penunjukan
PLU untuk bertindak sebagai Bank
Penerus dengan format sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.10.
2) Permohonan sebagai PTL
a) PLU menyampaikan surat permohonan
untuk menjadi calon PTL sebagaimana
dimaksud dalam butir 1)a)(1)(d) kepada
Penyelenggara dengan alamat sebagaimana
dimaksud pada butir II.A.2.a yang dilengkapi
dokumen sebagai berikut:
(1) surat konfirmasi Bank Penerus
sebagaimana dimaksud dalam butir
1)d)(1)(a);
(2) surat kuasa pendebitan Rekening
Setelmen Dana Bank Penerus
sebagaimana dimaksud dalam butir
1)d)(1)(b); dan
(3) fotokopi perjanjian antara Bank Penerus
dengan calon PTL dimaksud dalam butir
1)d)(1)(c); dan
(4) surat penunjukan dari calon PTL kepada
PLU untuk bertindak sebagai Bank
Penerus…
28
Penerus sebagaimana dimaksud dalam
butir 1)d)(2).
b) Surat permohonan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a) ditandatangani oleh pimpinan
atau pejabat yang berwenang yang telah
memiliki spesimen tanda tangan di Bank
Indonesia.
c) Dalam hal diperlukan, Penyelenggara
berwenang:
(1) meminta Bank Penerus untuk
memperlihatkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada butir a.1)a) kepada
Penyelenggara; dan/atau
(2) melakukan pemeriksaan ke lokasi
kantor calon PTL untuk memastikan
antara lain kesesuaian informasi dalam
dokumen yang disampaikan.
3) Dalam hal PLU belum memperoleh persetujuan
sebagai Bank Penerus dari Penyelenggara maka
permohonan untuk menjadi Bank Penerus dapat
dilakukan bersamaan dengan proses permohonan
sebagai PTL sebagaimana dimaksud dalam angka
2).
b. Penyelenggara memberikan persetujuan atau
penolakan atas permohonan calon PTL sebagaimana
dimaksud dalam butir a.2)a), paling lama 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan
dan dokumen diterima secara lengkap oleh
Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Dalam hal permohonan calon PTL disetujui,
Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan
sebagai PTL melalui Bank Penerus yang memuat
antara lain hal-hal sebagai berikut:
a) nama dan kode Peserta; dan
b) tanggal efektif menjadi PTL.
2) Dalam…
29
2) Dalam hal permohonan calon PTL tidak disetujui,
Penyelenggara menyampaikan surat
pemberitahuan mengenai penolakan permohonan
melalui Bank Penerus disertai dengan alasan
penolakan.
D. Persyaratan dan Prosedur untuk Memperoleh Persetujuan
Menjadi Bank Penerus
1. PLU yang akan menjadi Bank Penerus harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. masuk dalam kategori Bank Umum berdasarkan
Kegiatan Usaha (BUKU) 2, BUKU 3, dan BUKU 4
sesuai penilaian terakhir yang dilakukan oleh otoritas
pengawasan Bank;
b. bagi Bank yang masuk dalam kategori BUKU 2 dan
BUKU 3 harus memiliki kantor cabang paling kurang
di 20 (dua puluh) provinsi di Indonesia;
c. memiliki teknologi informasi yang memadai yaitu
paling kurang memiliki kemampuan untuk:
1) melakukan pemrosesan dan pencatatan transaksi
PTL secara seketika; dan
2) menyampaikan informasi transaksi secara
terenkripsi;
d. memiliki unit khusus dengan didukung oleh sumber
daya manusia yang memadai untuk mengkoordinir
kegiatan sebagai Bank Penerus; dan
e. telah menerapkan manajemen risiko dengan mengacu
pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan
manajemen risiko bagi bank umum.
2. Prosedur untuk menjadi Bank Penerus adalah sebagai
berikut:
a. calon Bank Penerus menyampaikan surat
permohonan untuk menjadi Bank Penerus kepada
Penyelenggara dengan menggunakan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.14;
b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf…
30
huruf a harus dilengkapi dengan dokumen sebagai
berikut:
1) surat pernyataan dari pimpinan calon Bank
Penerus yang menyatakan bahwa Bank calon
Bank Penerus masuk Kategori BUKU 2, BUKU 3,
atau BUKU 4;
2) surat pernyataan dari pimpinan calon Bank
Penerus mengenai kesiapan teknologi informasi
yang mendukung operasional sebagai Bank
Penerus;
3) struktur organisasi Bank Penerus;
4) surat pernyataan dari pimpinan calon Bank
Penerus yang menyatakan bahwa Bank Penerus
telah menerapkan manajemen risiko; dan
5) daftar kantor cabang calon Bank Penerus di
seluruh Indonesia, dalam hal calon Bank Penerus
masuk kategori BUKU 2 atau BUKU 3.
3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 2
ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang
berwenang calon Bank Penerus yang telah memiliki
spesimen tanda tangan di Bank Indonesia disampaikan
kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a.
4. Bagi calon Bank Penerus yang berkantor pusat di wilayah
kerja KPwDN, surat permohonan sebagaimana dimaksud
dalam angka 3 disampaikan dengan tembusan kepada
KPwDN yang mewilayahi.
5. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud
dalam angka 3, Penyelenggara dapat melakukan
pemeriksaan lokasi calon Bank Penerus untuk
memastikan, antara lain kesesuaian informasi dalam
dokumen yang disampaikan dan kesiapan infrastruktur.
6. Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan
atas permohonan calon Bank Penerus sebagaimana
dimaksud dalam angka 3, paling lama 25 (dua puluh lima)
hari…
31
hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diterima secara
lengkap oleh Penyelenggara.
E. Perubahan Data Kepesertaan
Ruang lingkup perubahan data kepesertaan meliputi hal-hal
sebagai berikut:
1. Perubahan jenis kepesertaan
Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank dapat
melakukan perubahan jenis kepesertaan dari PTL menjadi
PLA atau sebaliknya. Perubahan jenis kepesertaan
dilakukan sesuai dengan persyaratan dan prosedur
sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan huruf C.
2. Perubahan kode Peserta
Perubahan kode Peserta dapat disebabkan antara lain oleh
perubahan kode Peserta Sistem BI-RTGS dan perubahan
Peserta menjadi anggota Society Worldwide Interbank Fund
Transfer (SWIFT).
Prosedur perubahan kode Peserta diatur sebagai berikut:
a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan
kode Peserta kepada Penyelenggara dengan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.15 dengan
melampirkan dokumen pendukung yang
menunjukkan adanya perubahan kode Peserta.
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda
tangan di Bank Indonesia dan disampaikan kepada
Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana
dimaksud pada butir II.A.2.a.; atau
2) bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah
kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan
dengan tembusan kepada KPwDN yang
mewilayahi.
c. Penyelenggara…
32
c. Penyelenggara menyampaikan tanggapan melalui
surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan
faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling
lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
diterima oleh Penyelenggara mengenai:
1) persetujuan perubahan kode Peserta dan tanggal
efektif perubahan kode Peserta; atau
2) penolakan perubahan kode Peserta dan alasan
penolakan.
d. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir c.1),
Penyelenggara memberitahukan perubahan kode
Peserta kepada:
1) seluruh Peserta melalui administrative message
atau sarana lainnya; dan
2) Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya
terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau
sarana lainnya.
3. Perubahan Nama Peserta
Prosedur perubahan nama Peserta diatur sebagai berikut:
a. Peserta menyampaikan surat pemberitahuan kepada
Penyelenggara dengan menggunakan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.15.
b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang
telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau
dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan dari Peserta
yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank
Indonesia berupa:
1) fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar untuk
badan hukum Indonesia;
2) fotokopi surat persetujuan perubahan Anggaran
Dasar dari instansi yang berwenang; dan
3) fotokopi surat keputusan dari otoritas yang
berwenang…
33
berwenang tentang perubahan nama Peserta
dalam hal Peserta adalah Bank.
Khusus bagi Bank yang berkantor pusat di luar negeri
cukup menyampaikan surat keputusan sebagaimana
dimaksud dalam angka 3).
c. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda
tangan di Bank Indonesia dan disampaikan kepada
Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
1) surat pemberitahuan disampaikan ke alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
2) bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah
kerja KPwDN, surat pemberitahuan disampaikan
dengan tembusan kepada KPwDN yang
mewilayahi.
d. Penyelenggara menyampaikan tanggapan melalui
surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan
faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara
lengkap mengenai:
1) tanggal efektif perubahan nama Peserta atau
tanggapan tertulis atas kelengkapan dokumen
kepada Peserta; dan/atau
2) permintaan untuk menyediakan stempel kliring
dan stempel kliring dibatalkan untuk setiap
kantor Peserta di Wilayah Kliring yang dipilih,
dengan contoh sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran II.1.
e. Penyelenggara memberitahukan perubahan nama
Peserta kepada:
1) seluruh…
34
1) seluruh Peserta melalui administrative message
atau sarana lainnya; dan
2) Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya
terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat yang
penyampaiannya dapat didahului dengan
faksimile.
4. Perubahan Kegiatan Usaha
Perubahan kegiatan usaha Peserta dari bank konvensional
menjadi bank syariah dapat menyebabkan adanya
perubahan data kepesertaan antara lain nama Peserta,
kegiatan usaha Peserta, dan/atau kode Peserta. Prosedur
perubahan data kepesertaan karena adanya perubahan
kegiatan usaha Peserta diatur sebagai berikut:
a. Peserta menyampaikan surat pemberitahuan kepada
Penyelenggara dengan menggunakan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.16.
b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang
telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau
dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan dari Peserta
yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank
Indonesia berupa:
1) fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar;
2) fotokopi surat persetujuan perubahan Anggaran
Dasar dari instansi yang berwenang; dan
3) fotokopi surat keputusan dari otoritas yang
berwenang mengenai perubahan kegiatan usaha
dari bank umum konvensional menjadi bank
umum syariah.
c. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda
tangan di Bank Indonesia dan disampaikan kepada
Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
1) surat…
35
1) surat pemberitahuan disampaikan ke alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a.; dan
2) bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah
kerja KPwDN, surat pemberitahuan disampaikan
dengan tembusan kepada KPwDN yang
mewilayahi.
d. Penyelenggara menyampaikan tanggapan melalui
surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan
faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara
lengkap mengenai:
1) tanggal efektif perubahan kegiatan usaha Peserta
atau tanggapan tertulis atas kelengkapan
dokumen kepada Peserta; dan/atau
2) permintaan untuk menyediakan stempel kliring
dan stempel kliring dibatalkan untuk setiap
kantor Peserta di Wilayah Kliring yang dipilih,
dengan contoh sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran II.1.
e. Penyelenggara memberitahukan perubahan kegiatan
usaha Peserta kepada:
1) seluruh Peserta melalui administrative message
atau sarana lainnya; dan
2) Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya
terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau
sarana lainnya.
5. Perubahan Alamat Kantor Peserta
Prosedur perubahan alamat kantor Peserta diatur sebagai
berikut:
a. Peserta menyampaikan surat pemberitahuan kepada
Penyelenggara dengan menggunakan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.15.
b. Surat…
36
b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dilengkapi dengan dokumen pendukung
berupa fotokopi surat persetujuan atau penerimaan
pemberitahuan perubahan alamat kantor dari otoritas
yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh pejabat
yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh
pimpinan dari Peserta yang telah memiliki spesimen
tanda tangan di Bank Indonesia.
c. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda
tangan di Bank Indonesia dan disampaikan kepada
Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
1) surat pemberitahuan disampaikan ke alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
2) bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah
kerja KPwDN, surat pemberitahuan disampaikan
dengan tembusan kepada KPwDN yang
mewilayahi.
d. Penyelenggara menyampaikan tanggapan melalui
surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan
faksimile kepada Peserta yang bersangkutan yang
menyatakan bahwa perubahan alamat kantor Peserta
telah dicatat dalam tatausaha Penyelenggara atau
tanggapan tertulis atas kelengkapan dokumen, paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara
lengkap.
6. Perubahan Pimpinan
Prosedur perubahan nama, kewenangan, dan/atau jabatan
pimpinan diatur sebagai berikut:
a. Peserta menyampaikan surat pemberitahuan kepada
Penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang…
37
berwenang dari Peserta yang telah memiliki spesimen
tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan
format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.17.
b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang
telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau
dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan dari Peserta
yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank
Indonesia berupa:
1) fotokopi perubahan Anggaran Dasar mengenai
pengangkatan pimpinan, bagi Peserta yang
berbadan hukum Indonesia;
2) fotokopi bukti identitas diri pimpinan yang masih
berlaku, berupa:
a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin
Mengemudi (SIM) atau paspor, bagi Warga
Negara Indonesia (WNI); atau
b) paspor, Keterangan Izin Tinggal Sementara
(KITAS), dan surat izin kerja dari otoritas
berwenang, bagi Warga Negara Asing (WNA).
Fotokopi bukti identitas diri ditandatangani oleh
pimpinan yang bersangkutan;
3) bagi pimpinan baru Peserta, selain memenuhi
kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam angka
1) dan angka 2), harus melengkapi persyaratan
dokumen pendukung berupa:
a) fotokopi surat dari otoritas yang berwenang
mengenai susunan pimpinan Peserta yang
tercatat pada tata usaha otoritas yang
berwenang;
b) keputusan fit and proper test, khusus bagi
pimpinan Peserta berupa Bank; dan
c) fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari
pimpinan kantor pusat Bank yang
berkedudukan di luar negeri kepada
pimpinan …
38
pimpinan kantor cabang berikut
terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang
dibuat oleh penerjemah tersumpah; dan
d) fotokopi struktur organisasi yang masih
berlaku, bagi kantor cabang dari Bank yang
kantor pusatnya berkedudukan di luar
negeri.
4) Dalam hal terdapat perubahan kewenangan
dan/atau jabatan pimpinan Peserta yang telah
tercatat pada tata usaha di Bank Indonesia, surat
pemberitahuan dilengkapi dengan surat
pernyataan bahwa spesimen tanda tangan
pimpinan tetap berlaku, dengan menggunakan
format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
I.18.
c. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda
tangan di Bank Indonesia dan disampaikan kepada
Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
1) surat pemberitahuan disampaikan ke alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
2) bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah
kerja KPwDN, surat pemberitahuan disampaikan
dengan tembusan kepada KPwDN yang
mewilayahi.
d. Dalam hal terdapat pimpinan baru, yang
bersangkutan harus membuat spesimen tanda tangan
di hadapan pejabat Penyelenggara setelah surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b
diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.
e. Dalam hal Peserta yang mengajukan permohonan
perubahan pimpinan merupakan peserta Sistem
BI-RTGS dan pimpinan baru telah memiliki spesimen
tanda…
39
tanda tangan di Sistem BI-RTGS maka Peserta dapat
meminta penambahan kewenangan operasional SKNBI
bagi pimpinan pemilik spesimen tanda tangan di
Sistem BI-RTGS, dengan menggunakan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.17.
f. Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf d berlaku efektif 5 (lima) hari kerja sejak
pembuatan spesimen tanda tangan.
g. Dalam kondisi tertentu, Peserta dapat menyampaikan
surat permohonan agar spesimen tanda tangan
berlaku efektif lebih cepat dari waktu yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
h. Spesimen tanda tangan bagi pimpinan yang sudah
dicabut kewenangannya terkait dengan kepesertaan
dalam SKNBI dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak
tanggal surat pemberitahuan perubahan kewenangan
pimpinan diterima oleh Penyelenggara.
7. Perubahan Bank Pembayar
Prosedur perubahan Bank Pembayar diatur sebagai
berikut:
a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan
Bank Pembayar kepada Penyelenggara dengan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.19.a.
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda
tangan di Bank Indonesia dilengkapi dokumen
pendukung sebagai berikut:
1) surat penunjukan Bank Pembayar dengan
menggunakan format sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I.10;
2) surat konfirmasi Bank Pembayar dengan
menggunakan format sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I.11; dan
3) surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen Dana
Bank…
40
Bank Pembayar dengan menggunakan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.12.
c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a disampaikan kepada Penyelenggara dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) surat permohonan disampaikan ke alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja
KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan
tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
d. Penyelenggara menyampaikan tanggapan melalui
surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan
faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara
lengkap mengenai:
1) persetujuan perubahan Bank Pembayar beserta
tanggal efektif perubahan Bank Pembayar; atau
2) penolakan perubahan Bank Pembayar beserta
alasan penolakan.
e. Bank Pembayar yang lama wajib tetap menjalankan
fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum
tanggal penggantian Bank Pembayar baru berlaku
efektif sebagaimana dimaksud dalam butir d.1).
8. Perubahan Bank Penerus
Prosedur perubahan data Bank Penerus diatur sebagai
berikut:
a. Bank Penerus pengganti mengajukan surat
permohonan kepada Penyelenggara dengan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.19.b.
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat
yang berwenang dari Bank Penerus pengganti yang
telah…
41
telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank
Indonesia dengan dilengkapi dokumen pendukung
sebagai berikut:
1) surat penunjukan Bank Penerus dengan
menggunakan format sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I.10;
2) surat konfirmasi Bank Penerus dengan
menggunakan format sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I.11;
3) surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen Dana
dengan menggunakan format sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.12; dan
4) fotokopi perjanjian kerjasama antara PTL dengan
Bank Penerus pengganti.
c. Dalam hal PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus
pengganti belum memperoleh persetujuan sebagai
Bank Penerus dari Penyelenggara maka permohonan
sebagai Bank Penerus pengganti dapat dilakukan
bersamaan dengan pengajuan sebagai Bank Penerus
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf D.
d. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a disampaikan kepada Penyelenggara dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) surat permohonan disampaikan ke alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
2) bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah
kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan
dengan tembusan kepada KPwDN yang
mewilayahi.
e. Penyelenggara menyampaikan tanggapan melalui
surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan
faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan…
42
dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara
lengkap mengenai:
1) persetujuan Bank Penerus pengganti beserta
tanggal efektif Bank Penerus pengganti; atau
2) penolakan Bank Penerus pengganti beserta
alasan penolakan.
f. Bank Penerus yang lama wajib tetap menjalankan
fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum
tanggal Bank Penerus pengganti berlaku efektif
sebagaimana dimaksud dalam butir e.1).
9. Perubahan Kuasa
Perubahan kuasa dilakukan dalam rangka penambahan,
pergantian, pencabutan kuasa, dan/atau perubahan
wewenang dari pejabat dan/atau petugas penerima kuasa.
Ketentuan dan prosedur perubahan kuasa diatur sebagai
berikut:
a. Dalam hal perubahan kuasa terjadi karena
penambahan dan/atau penggantian kuasa dari
pejabat dan/atau petugas, Peserta menyampaikan
surat pemberitahuan perubahan kuasa dengan
menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran I.20 dan permintaan pembuatan spesimen
tanda tangan dengan menggunakan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.7, yang
disertai surat kuasa baru dengan mengacu pada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir
C.1.i.2)b) dan butir C.2.h.2)b).
Penambahan dan/atau penggantian kuasa tersebut
berlaku efektif paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
dokumen diterima secara lengkap dan spesimen tanda
tangan telah dipenuhi kelengkapannya.
b. Dalam hal perubahan kuasa terjadi karena
pencabutan seluruh atau sebagian kuasa kepada
pejabat penerima kuasa dan/atau petugas penerima
kuasa…
43
kuasa, Peserta menyampaikan surat pernyataan
pencabutan seluruh atau sebagian kuasa yang
ditandatangani oleh pimpinan atau pemberi kuasa
dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I.21, yang disertai dengan surat
kuasa baru dengan mengacu pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.i.2)b) dan
butir C.2.h.2)b).
Pencabutan seluruh atau sebagian kuasa tersebut
berlaku efektif terhitung sejak tanggal surat
pemberitahuan diterima secara lengkap oleh
Penyelenggara.
c. Dalam hal terjadi perubahan kewenangan dalam surat
kuasa yang diberikan kepada pejabat penerima kuasa
atau petugas, Peserta harus menyampaikan surat
pemberitahuan dengan menggunakan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.17, yang
disertai surat kuasa baru dengan mengacu pada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir
C.1.i.2)b) dan butir C.2.h.2)b).
d. Surat pemberitahuan perubahan surat kuasa
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c disampaikan kepada:
1) Penyelenggara ke alamat sebagaimana dimaksud
pada butir II.A.2.a untuk pejabat penerima kuasa
yang berada di wilayah kerja KPBI; dan
2) KPwDN yang mewilayahi untuk pejabat penerima
kuasa yang berada di luar wilayah kerja KPBI.
e. Dalam hal Peserta tidak memberitahukan perubahan
kewenangan pejabat atau petugas penerima kuasa
kepada Penyelenggara maka data yang telah
ditatausahakan di Penyelenggara dianggap masih
berlaku.
10. Perubahan Keikutsertaan Peserta dalam Layanan Kliring
Warkat Debit di Wilayah Kliring
Dalam…
44
Dalam hal Peserta menambah atau menghentikan
keikutsertaannya dalam Layanan Kliring Warkat Debit di
suatu Wilayah Kliring berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Peserta mengajukan surat permohonan penambahan
atau penghentian keikutsertaannya di suatu Wilayah
Kliring kepada Penyelenggara dengan alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a dengan
tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda
tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan
format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.22.
c. Penyelenggara menyampaikan tanggapan melalui
surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan
faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling
lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
diterima oleh Penyelenggara mengenai:
1) persetujuan dan tanggal efektif penambahan atau
penghentian keikutsertaan Peserta di Wilayah
Kliring dengan tembusan kepada KPwDN yang
mewilayahi; dan
2) penolakan penambahan atau penghentian
keikutsertaan Peserta di Wilayah Kliring dengan
tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
d. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir c.1),
Penyelenggara memberitahukan penambahan atau
penghentian keikutsertaan Peserta di Wilayah Kliring
kepada:
1) seluruh Peserta melalui administrative message
atau sarana lainnya; dan
2) Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya
terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau
sarana…
45
sarana lainnya.
Dalam hal Peserta merupakan peserta Sistem BI-RTGS dan
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 1
sampai dengan angka 9 yang perlu disampaikan dalam SKNBI
sama dengan dokumen pendukung yang telah disampaikan
kepada Bank Indonesia sebagai penyelenggara Sistem BI-RTGS
maka Penyelenggara menggunakan dokumen pendukung yang
disampaikan Peserta kepada Bank Indonesia sebagai
penyelenggara Sistem BI-RTGS.
Dalam hal terdapat perbedaan antara tanda tangan pada
dokumen pendukung untuk perubahan data kepesertaan
dengan spesimen tanda tangan pejabat atau petugas penerima
kuasa yang ditatausahakan di Peserta maka Peserta harus
menyampaikan surat pernyataan mengenai perbedaan tanda
tangan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I.23.
F. Status Kepesertaan dan Perubahannya
1. Status Kepesertaan
Dalam penyelenggaraan SKNBI, berlaku 4 (empat) jenis
status kepesertaan yaitu:
a. Aktif
Peserta dengan status aktif dapat melakukan seluruh
fungsi dalam SKNBI sesuai jenis kepesertaan yang
bersangkutan.
b. Ditangguhkan
Peserta dengan status ditangguhkan dapat melakukan
berbagai fungsi kegiatan dalam SKNBI, namun
kegiatannya dibatasi sebagai berikut:
1) untuk Layanan Kliring Transfer Dana, Peserta
tidak dapat mengirim DKE Transfer Dana;
2) untuk Layanan Kliring Warkat Debit, Peserta
tidak dapat mengirimkan dan menerima DKE
Warkat Debit;
3) untuk Layanan Pembayaran Reguler, Peserta
tidak dapat mengirim DKE Pembayaran;
dan/atau …
46
dan/atau
4) untuk Layanan Penagihan Reguler, Peserta tidak
dapat mengirim dan menerima DKE Penagihan.
c. Dibekukan
Peserta dengan status dibekukan tidak dapat
melakukan seluruh kegiatannya dalam layanan SKNBI
namun tetap memiliki hak akses terhadap informasi
terkait SKNBI.
d. Ditutup
Peserta dengan status ditutup dihentikan secara tetap
kepesertaannya dalam SKNBI dan tidak dapat
diaktifkan kembali sebagai Peserta.
2. Perubahan Status Kepesertaan
a. Ketentuan perubahan status kepesertaan diatur
sebagai berikut:
1) Perubahan status kepesertaan dapat dilakukan
dari:
a) aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;
b) aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;
c) ditangguhkan menjadi dibekukan atau
sebaliknya;
d) aktif menjadi ditutup;
e) ditangguhkan menjadi ditutup; atau
f) dibekukan menjadi ditutup.
2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana
dimaksud dalam angka 1), disebabkan hal-hal
sebagai berikut:
a) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi
oleh Penyelenggara;
b) dilakukan karena adanya perubahan status
kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
c) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis
dari pihak yang berwenang melakukan
pengawasan terhadap kegiatan Peserta,
antara lain Bank Indonesia sebagai otoritas
pengawas…
47
pengawas makroprudensial dan sistem
pembayaran serta Otoritas Jasa Keuangan
sebagai otoritas pengawas mikroprudensial;
dan/atau
d) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis
dari Peserta yang bersangkutan.
3) Perubahan status kepesertaan dalam rangka
pengenaan sanksi oleh Penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam butir 2)a) dapat
berupa:
a) aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;
b) aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;
c) ditangguhkan menjadi dibekukan atau
sebaliknya;
d) aktif menjadi ditutup;
e) ditangguhkan menjadi ditutup; atau
f) dibekukan menjadi ditutup.
4) Perubahan status kepesertaan karena adanya
perubahan status kepesertaan dalam Sistem BI-
RTGS sebagaimana dimaksud dalam butir 2)b)
dapat berupa:
a) aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;
b) aktif menjadi ditutup; atau
c) dibekukan menjadi ditutup.
5) Perubahan status kepesertaan atas permintaan
pihak yang berwenang melakukan pengawasan
kegiatan Peserta sebagaimana dimaksud dalam
butir 2)c) dapat berupa:
a) aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;
atau
b) aktif menjadi ditutup.
6) Perubahan status kepesertaan atas permintaan
dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir
2)d), hanya berupa perubahan status kepesertaan
dari aktif menjadi ditutup.
7) Dalam…
48
7) Dalam hal dilakukan perubahan status
kepesertaan menjadi ditutup, Peserta harus
menyelesaikan seluruh kewajiban dalam
penyelenggaraan SKNBI.
8) Dalam hal perubahan status kepesertaan
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) terjadi
pada PLU yang berfungsi sebagai Bank Pembayar
dan/atau Bank Penerus, maka:
a) PLA harus menunjuk PLU lainnya sebagai
Bank Pembayar pengganti; dan
b) PTL harus menunjuk PLU lainnya sebagai
Bank Penerus pengganti.
9) Penunjukan Bank Pembayar dan Bank Penerus
sebagaimana dimaksud dalam angka 8) mengacu
pada ketentuan dalam butir E.7 dan butir E.8.
b. Prosedur perubahan status kepesertaan diatur sebagai
berikut:
1) Perubahan status kepesertaan karena pengenaan
sanksi oleh Penyelenggara
a) Perubahan status kepesertaan sebagaimana
dimaksud dalam butir a.1) dapat dilakukan
oleh Penyelenggara berdasarkan hasil
pemantauan kepatuhan Peserta terhadap
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai penyelenggaraan transfer dana dan
kliring berjadwal.
b) Penyelenggara dapat mengubah kembali
status kepesertaan dari ditangguhkan
menjadi aktif, dibekukan menjadi aktif, atau
dibekukan menjadi ditangguhkan, setelah
melakukan evaluasi atas pemantauan
kepatuhan Peserta yang bersangkutan.
c) Perubahan status kepesertaan dapat
dilakukan:
(1) pada…
49
(1) pada jam layanan SKNBI; atau
(2) berdasarkan tanggal efektif perubahan
status yang ditetapkan oleh
Penyelenggara dan diberitahukan paling
lambat 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
d) Penyelenggara menginformasikan perubahan
status kepesertaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf c) kepada:
(1) Peserta yang bersangkutan melalui surat
yang dapat didahului dengan faksimile;
(2) seluruh Peserta melalui administrative
message atau sarana lainnya;
(3) pihak yang berwenang melakukan
pengawasan kegiatan Peserta melalui
surat yang penyampaiannya dapat
didahului dengan faksimile; dan
(4) Koordinator PWD yang di wilayah
kerjanya terdapat Perwakilan Peserta,
melalui surat atau sarana lainnya.
2) Perubahan status kepesertaan dalam
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
a) Penyelenggara dapat menetapkan perubahan
status kepesertaan di SKNBI berdasarkan
perubahan status kepesertaan di Sistem BI-
RTGS.
b) Penyelenggara memberitahukan perubahan
status kepesertaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a) kepada:
(1) Peserta yang bersangkutan melalui surat
yang dapat didahului dengan faksimile;
(2) seluruh Peserta melalui administrative
message atau sarana lainnya;
(3) pihak yang berwenang melakukan
pengawasan kegiatan Peserta melalui
surat yang penyampaiannya dapat
didahului…
50
didahului dengan faksimile; dan
(4) Koordinator PWD yang di wilayah
kerjanya terdapat Perwakilan Peserta,
melalui surat atau sarana lainnya.
3) Perubahan status kepesertaan atas permintaan
pihak yang berwenang melakukan pengawasan
kegiatan Peserta.
a) Pihak yang berwenang melakukan
pengawasan kegiatan Peserta dapat
menyampaikan permintaan tertulis untuk
mengubah status kepesertaan di SKNBI
kepada Penyelenggara.
b) Surat permintaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a) memuat antara lain hal-hal
sebagai berikut:
(1) nama Peserta dan perubahan status
kepesertaan yang diminta;
(2) alasan perubahan status kepesertaan;
dan
(3) tanggal efektif perubahan status
kepesertaan.
c) Surat permintaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a) disampaikan kepada
Penyelenggara dengan alamat sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a.
d) Surat permintaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a) disertai dengan dokumen
pendukung yang menjadi dasar penetapan
perubahan status Peserta.
e) Dalam hal permintaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) disetujui,
Penyelenggara memberitahukan perubahan
status kepesertaan kepada:
(1) pihak yang berwenang yang meminta
perubahan status kepesertaan dalam
SKNBI…
51
SKNBI melalui surat yang
penyampaiannya dapat didahului
dengan faksimile;
(2) Peserta yang bersangkutan melalui surat
yang dapat didahului dengan faksimile;
(3) seluruh Peserta melalui administrative
message atau sarana lainnya; dan
(4) Koordinator PWD yang di wilayah
kerjanya terdapat Perwakilan Peserta,
melalui surat atau sarana lainnya.
4) Perubahan status kepesertaan atas permintaan
Peserta.
a) Peserta mengajukan surat permohonan
mengenai perubahan status kepesertaan dari
aktif menjadi ditutup, dilengkapi dokumen
pendukung yang mendasari perubahan
status kepesertaan dengan menggunakan
format sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran I.24.
b) Surat permohonan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a) dibuat dengan ketentuan
sebagai berikut:
(1) Untuk pengunduran diri menjadi
Peserta, surat permohonan harus
memuat tanggal efektif penghentian
kepesertaan dan alasan pengunduran
diri.
(2) Untuk self liquidation, surat permohonan
harus memuat tanggal efektif
penghentian kepesertaan.
(3) Untuk penggabungan usaha, surat
permohonan harus memuat:
(a) tanggal operasional penggabungan
usaha yaitu tanggal efektif
pengalihan hak dan kewajiban
Peserta…
52
Peserta penggabungan usaha
lainnya kepada Rekening Setelmen
Dana Peserta yang dipertahankan;
(b) nama dan kode Peserta yang masih
dipertahankan sebagai Peserta; dan
(c) daftar Wilayah Kliring yang
dipertahankan.
(4) untuk peleburan usaha, surat
permohonan harus memuat:
(a) tanggal operasional peleburan
usaha yaitu tanggal efektif
pengalihan hak dan kewajiban
Peserta peleburan usaha lainnya
kepada Rekening Setelmen Dana
Peserta baru hasil peleburan usaha;
(b) nama dan kode Peserta peleburan
usaha serta nama dan kode Peserta
hasil peleburan usaha; dan
(c) daftar Wilayah Kliring yang
dipertahankan.
(5) untuk pemisahan usaha, surat
permohonan harus dilengkapi dengan
informasi terkait permohonan untuk
menjadi Peserta dengan mengacu pada
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf B dan huruf C.
c) Surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a) ditandatangani oleh pimpinan
atau pejabat yang berwenang dan
disampaikan kepada Penyelenggara dengan
alamat sebagaimana dimaksud dalam butir
II.A.2.a dengan tembusan kepada KPwDN
yang mewilayahi.
d) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) yang telah disetujui
oleh…
53
oleh Penyelenggara, selanjutnya
Penyelenggara memberitahukan kepada:
1) Peserta yang bersangkutan melalui surat
yang penyampaiannya dapat didahului
dengan faksimile mengenai perubahan
status kepesertaan dan hal-hal lain yang
diperlukan dalam rangka perubahan
status kepesertaan.
2) seluruh Peserta melalui administrative
message atau sarana lainnya yang
ditetapkan oleh Penyelenggara;
3) pihak yang berwenang melakukan
pengawasan kegiatan Peserta melalui
surat yang penyampaiannya dapat
didahului dengan faksimili; dan
4) Koordinator PWD yang di wilayah
kerjanya terdapat Perwakilan Peserta,
melalui surat atau sarana lainnya.
3. Dampak Perubahan Status Kepesertaan dalam Operasional
SKNBI
Dalam hal terdapat perubahan status kepesertaan dari
aktif menjadi ditangguhkan atau ditangguhkan menjadi
dibekukan, yang dilakukan pada jam operasional, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan
Pembayaran Reguler
1) DKE Transfer Dana dan/atau DKE Pembayaran
yang telah diterima sebelum perubahan status
Peserta, tetap diteruskan dan diperhitungkan
sepanjang didukung dengan dana yang cukup.
2) Dalam hal dana yang dimiliki Peserta tidak
mencukupi maka DKE Transfer Dana dan/atau
DKE Pembayaran tidak diperhitungkan oleh
Penyelenggara (unconfirmed DKE Transfer Dana
dan/atau DKE Pembayaran) maka Peserta harus
menyelesaikan…
54
menyelesaikan unconfirmed DKE Transfer Dana
dan unconfirmed DKE Pembayaran.
b. Untuk Layanan Kliring Warkat Debit dan/atau
Layanan Penagihan Reguler
1) DKE Warkat Debit dan/atau DKE Penagihan yang
telah diterima sebelum perubahan status Peserta,
tetap diteruskan dan diperhitungkan sepanjang
didukung dengan dana yang cukup.
2) Dalam hal dana yang dimiliki Peserta tidak
mencukupi maka DKE Warkat Debit dan/atau
DKE Penagihan tidak diperhitungkan oleh
Penyelenggara (unconfirmed DKE Warkat Debit
dan/atau DKE Penagihan) maka Peserta harus
menyelesaikan unconfirmed DKE Warkat Debit
dan unconfirmed DKE Penagihan.
3) Dalam hal DKE Warkat Debit dan/atau DKE
Penagihan telah diterima oleh Penyelenggara dan
telah diteruskan kepada Peserta penerima namun
tidak dapat diperhitungkan oleh Penyelenggara
sebagai akibat dari adanya perubahan status
Peserta maka penyelesaian perhitungan DKE
Warkat Debit dan/atau DKE Penagihan
diselesaikan antar Peserta.
c. Untuk PLU yang berfungsi sebagai Bank Penerus
dan/atau Bank Pembayar maka PLU yang
bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis
kepada PLA dan PTL mengenai perubahan status PLU
sesegera mungkin dan menyelesaikan kewajibannya
sesuai ketentuan yang berlaku.
G. Tindak Lanjut Administrasi Kepesertaan oleh Koordinator PWD
atau Koordinator PWD Selain BI
Dalam hal terdapat Peserta baru atau perubahan data
kepesertaaan yang berdampak pada administrasi kepesertaan
dalam kegiatan pertukaran Warkat Debit maka Koordinator
PWD atau Koordinator PWD Selain BI melakukan hal-hal
sebagai…
55
sebagai berikut:
1. memberitahukan secara tertulis kepada Perwakilan
Peserta di Wilayah Kliring mengenai adanya Perwakilan
Peserta baru atau perubahan data kepesertaaan berikut
tanggal efektif yang ditetapkan oleh Penyelenggara; dan
2. menyiapkan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) dengan
contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.2.
H. Kewajiban Peserta
Dalam penyelenggaraan SKNBI, Peserta wajib:
1. Menjaga kelancaran dan keamanan penggunaan SKNBI.
Dalam rangka menjaga kelancaran dan keamanan
penggunaan SKNBI, Peserta melakukan hal-hal sebagai
berikut:
a. Menyusun Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang
mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam
pelaksanaan operasional SKNBI, termasuk prosedur
pengamanan penggunaan SKNBI di lingkungan
internal Peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) KPT ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal
Peserta dan berlaku sebagai pedoman operasional
SKNBI di Peserta.
2) KPT wajib dibuat paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal efektif kepesertaan di dalam
penyelenggaraan SKNBI dan harus dievaluasi
oleh audit internal Peserta.
3) KPT wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia,
dengan mengacu pada ketentuan terkait
penyelenggaraan SKNBI dan asosiasi sistem
pembayaran yang telah disetujui oleh Bank
Indonesia, paling kurang memuat materi sebagai
berikut:
a) pendahuluan;
b) organisasi pengoperasian SPK;
c) ketentuan dan prosedur operasional SPK;
d) pengawasan…
56
d) pengawasan operasional SPK;
e) penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau
Keadaan Darurat; dan
f) perlindungan konsumen.
Rincian cakupan minimum materi KPT diatur
dalam “Pedoman Penyusunan Kebijakan dan
Prosedur Tertulis” sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran II.3.
4) Dalam hal terjadi perubahan materi terkait butir
3).b) sampai dengan butir 3).f) dan/atau
perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh
Penyelenggara dan/atau asosiasi sistem
pembayaran yang telah disetujui oleh Bank
Indonesia, yang berdampak pada materi KPT,
Peserta harus melakukan pengkinian terhadap
KPT dimaksud.
5) Pengkinian terhadap KPT sebagaimana dimaksud
pada angka 4) wajib dilakukan dalam waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya
perubahan materi dan ketentuan tersebut.
b. Melakukan pemeriksaan internal terhadap
operasional SKNBI, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pemeriksaan internal dilakukan oleh satuan kerja
pengawas internal Peserta.
2) Pemeriksaan internal terhadap kegiatan SKNBI
bertujuan untuk menjamin keamanan
operasional SKNBI yang dilakukan oleh Peserta.
3) Pelaksanaan pemeriksaan internal paling kurang
mencakup ruang lingkup materi penilaian
kepatuhan yang disampaikan oleh Penyelenggara.
c. Melakukan security audit, dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Security audit bertujuan untuk memastikan
keamanan dan keandalan teknologi informasi
internal Peserta, hubungan (interface) antara SPK
dengan…
57
dengan sistem internal Peserta serta kondisi
lingkungan Peserta dalam melakukan kegiatan
operasional.
2) Security audit dilakukan paling kurang 1 (satu)
kali dalam 3 (tiga) tahun terhitung sejak menjadi
Peserta atau setiap terjadi perubahan dalam
sistem teknologi informasi internal Peserta yang
terkait dengan SKNBI.
3) Pelaksanaan security audit dapat dilakukan oleh
auditor internal Peserta maupun auditor
eksternal.
d. Memiliki pedoman BCP dan DRP, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Pedoman BCP atau DRP memuat prosedur yang
dilakukan oleh Peserta dalam hal terjadi Keadaan
Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat atau
upaya lainnya yang perlu dilakukan dalam hal
sistem cadangan tidak dapat digunakan, untuk
memastikan bahwa operasional SKNBI di Peserta
tetap dapat dilakukan.
2) Pedoman BCP sebagaimana dimaksud dalam
angka 1) paling kurang memuat hal-hal sebagai
berikut:
a) unit kerja penanggung jawab;
b) mekanisme koordinasi apabila penanggung
jawab terdiri dari beberapa unit;
c) langkah-langkah bisnis yang dilakukan
untuk menjamin kegiatan operasional SKNBI
tetap berjalan;
d) mekanisme pengujian prosedur BCP;
e) mekanisme pelaporan dan monitoring; dan
f) petugas operasional (termasuk data nomor
telepon yang dapat dihubungi).
3) Pedoman DRP sebagaimana dimaksud pada
angka 1) paling kurang memuat hal-hal sebagai
berikut…
58
berikut:
a) unit kerja penanggung jawab;
b) mekanisme koordinasi apabila penanggung
jawab terdiri dari beberapa unit;
c) prosedur penyiapan infrastruktur cadangan
untuk menjamin kegiatan operasional SKNBI
tetap berjalan;
d) mekanisme pelaporan dan monitoring; dan
e) petugas operasional (termasuk data nomor
telepon yang dapat dihubungi).
e. Menggunakan aplikasi SPK sesuai dengan buku
pedoman penggunaan aplikasi SPK.
f. Menjamin SPK utama dan SPK cadangan berfungsi
dengan baik.
Untuk menjamin SPK utama dan SPK cadangan
berfungsi dengan baik, Peserta harus melakukan hal-
hal sebagai berikut:
1) Memastikan petugas yang menangani SKNBI
memahami sistem dan prosedur operasional
SKNBI yang telah ditetapkan baik oleh
Penyelenggara maupun internal Peserta, antara
lain melalui pelatihan secara reguler.
2) Mengatur dan menetapkan user dan kewenangan
user yang melakukan operasional SKNBI dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) pengaturan kewenangan user dengan
memperhatikan rentang kendali (span of
control) untuk meminimalisasi kesalahan
manusia (human error) dan penyalahgunaan
wewenang;
b) pembuatan sampai dengan pengiriman DKE
dilakukan secara berjenjang sesuai dengan
tingkat kewenangan petugas;
c) pengaturan petugas pengganti untuk user
sesuai dengan perannya masing-masing;
d) penetapan…
59
d) penetapan dan penatausahaan data user
yang mengelola Soft Token sesuai ketentuan
internal Peserta; dan
e) memastikan keamanan penggunaan dan
penyimpanan Soft Token sesuai ketentuan
internal Peserta.
3) Melakukan pemeliharaan data dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) Data yang disimpan dalam media elektronik
harus mendapat pengamanan yang memadai
dan terjaga kerahasiaannya, antara lain
terlindung dari akses petugas yang tidak
berhak.
b) Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a)
antara lain meliputi data transaksi, aplikasi
SPK yang diberikan oleh Penyelenggara, Soft
Token, dan/atau ketentuan dan prosedur
yang diberikan oleh Penyelenggara.
c) Pencadangan data sebagaimana dimaksud
dalam huruf a) ke dalam media elektronik.
d) Peserta harus memastikan bahwa data yang
tersimpan dalam media elektronik
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan
cadangannya sebagaimana dimaksud dalam
huruf c) tidak rusak antara lain dengan cara
melakukan pemeliharaan atau pengecekan
secara berkala.
e) Seluruh data yang tersimpan dalam media
elektronik sebagaimana dimaksud dalam
huruf a) dan cadangannya sebagaimana
dimaksud dalam huruf c) harus
didokumentasikan dengan baik.
4) Menyediakan dan mengelola sistem cadangan
untuk SKNBI di Peserta dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) Pemilihan…
60
a) Pemilihan jenis dan lokasi SPK cadangan
serta JKD cadangan diserahkan kepada
Peserta.
b) Pemilihan jenis dan lokasi SPK, serta JKD
cadangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a) dilakukan berdasarkan
pertimbangan antara lain:
(1) volume transaksi Peserta dan tingkat
urgensi SKNBI bagi Peserta; dan
(2) pengendalian internal guna memitigasi
risiko operasional di Peserta.
c) Penyediaan JKD cadangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) harus dilayani oleh
provider yang berbeda dengan JKD utama.
5) Menjamin sistem cadangan berfungsi dengan
dengan baik, antara lain dengan cara sebagai
berikut:
a) Peserta wajib ikut serta dalam uji coba SKNBI
yang dilaksanakan oleh Penyelenggara
dengan menggunakan sistem cadangan milik
Peserta paling kurang 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
b) Peserta melakukan uji coba koneksi sistem
cadangan secara berkala dengan ketentuan
sebagai berikut:
(1) Uji coba koneksi sistem cadangan
mencakup uji coba terhadap SPK
cadangan, JKD cadangan, dan/atau
data cadangan.
(2) Uji coba koneksi sistem cadangan
sebagaimana dimaksud dalam angka (1)
dapat dilakukan dengan menggunakan:
(a) environment testing Penyelenggara
selama jam operasional SKNBI; atau
(b) environment production
Penyelenggara…
61
Penyelenggara dengan jadwal yang
ditetapkan oleh Penyelenggara yaitu
setiap bulan pada hari Jumat
minggu pertama atau minggu ketiga
setelah proses akhir hari SKNBI di
Penyelenggara berakhir dan
pelaksanaannya dilakukan paling
lama 1 (satu) jam.
(3) Uji coba koneksi sistem cadangan
dilakukan dengan tata cara sebagai
berikut:
(a) Peserta menyampaikan permohonan
uji coba koneksi sistem cadangan
melalui fasilitas administrative
message kepada Penyelenggara; dan
(b) Penyelenggara memberitahukan
persetujuan uji coba koneksi sistem
cadangan kepada Peserta melalui
sarana administrative message.
c) Mengoperasikan sistem cadangan untuk
kegiatan operasional SKNBI dalam kondisi
normal dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Kegiatan operasional dalam kondisi
normal dilakukan secara berkala, paling
kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Pengoperasian sistem cadangan untuk
kegiatan operasional dalam kondisi
normal dapat mencakup pengoperasian
SPK cadangan dan/atau JKD cadangan.
(3) Tata cara penggunaan sistem cadangan
untuk kegiatan operasional dalam
kondisi normal adalah sebagai berikut:
(a) Peserta menyampaikan permohonan
melalui fasilitas administrative
message kepada Penyelenggara; dan
(b) Penyelenggara…
62
(b) Penyelenggara memberitahukan
persetujuan penggunaan sistem
cadangan pada kondisi normal
kepada Peserta melalui sarana
administrative message.
6) Menjamin keamanan dan keandalan dari JKD
yang digunakan untuk menghubungkan SPK
dengan:
a) perangkat komputer Peserta yang digunakan
untuk operasional SKNBI; dan
b) sistem komputer internal Peserta, apabila
Peserta menghubungkan SPK utama
dan/atau SPK cadangan dengan sistem
komputer internal Peserta,
sehingga bebas dari segala kemungkinan hal-hal
yang dapat merusak SKNBI termasuk tetapi tidak
terbatas pada kemungkinan pemalsuan,
pembobolan data elektronis (hacking), serta
perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem
dengan data dan pesan pembayaran.
7) Melaporkan pengembangan aplikasi internal yang
terkait dengan SKNBI kepada Penyelenggara
secara tertulis dengan alamat sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a paling lama 1
(satu) bulan sebelum aplikasi tersebut
diimplementasikan.
8) Melakukan langkah preventif yang diperlukan
sehingga perangkat keras berfungsi dengan baik
dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan
dalam SKNBI dan/atau dalam kaitannya dengan
SKNBI bebas dari segala jenis virus.
9) Menjamin integritas database SKNBI yang ada
pada SPK utama dan SPK cadangan termasuk
data cadangan yang disimpan dalam bentuk
compact disk (CD), tape, cartridge, flashdisk,
dan/atau …
63
dan/atau media lainnya.
10) Melakukan instalasi setiap terjadi perubahan
aplikasi SPK utama dan/atau SPK cadangan
sesuai dengan buku pedoman penggunaan
aplikasi SPK.
11) Menyimpan dengan baik aplikasi SPK, termasuk
setiap terdapat perubahan aplikasi SPK dan Soft
Token yang diberikan oleh Penyelenggara, di
tempat yang aman dan bebas dari berbagai hal-
hal yang dapat merusak aplikasi SPK dan Soft
Token.
2. Bertanggung Jawab atas Kebenaran DKE dan Seluruh
Informasi yang Dikirim Peserta kepada Penyelenggara
melalui SKNBI.
Dalam rangka memastikan kebenaran DKE dan seluruh
informasi yang dikirim kepada Penyelenggara, Peserta
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. membuat DKE dan batch sesuai dengan buku
pedoman penggunaan aplikasi SPK; dan
b. mengirimkan batch DKE sesuai jadwal yang
ditetapkan Penyelenggara.
3. Melaksanakan perjanjian dengan Penyelenggara apabila
diperlukan dalam rangka penyelenggaraan SKNBI.
4. Menginformasikan biaya transaksi melalui SKNBI kepada
nasabah secara transparan.
Dalam rangka transparansi biaya transaksi melalui SKNBI
kepada nasabah, Peserta mengumumkan secara tertulis
mengenai biaya transaksi melalui SKNBI pada tempat yang
mudah terlihat oleh nasabah.
5. Memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan
SKNBI kepada Bank Indonesia.
Dalam rangka pemberian data dan informasi terkait
penyelenggaraan SKNBI kepada Bank Indonesia, Peserta
memberikan data dan informasi yang diminta oleh
Penyelenggara termasuk namun tidak terbatas pada
dokumen…
64
dokumen asli dan/atau salinan dokumen yang berupa
warkat dan/atau data elektronik terkait dengan
pelaksanaan SKNBI.
6. Mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi sistem
pembayaran yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
7. Mematuhi ketentuan lain terkait operasional
penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.
Dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai
penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal dan
ketentuan terkait lainnya, berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. pimpinan dan/atau pejabat yang berwenang wajib
melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan
untuk memastikan ketaatan Peserta terhadap
ketentuan lainnya yang terkait dengan operasional
penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.
b. Peserta menatausahakan perintah transfer dana,
perintah transfer debit, hasil perhitungan SKNBI,
dalam bentuk elektronik dan/atau hasil cetaknya,
serta Warkat Debit sesuai dengan ketentuan
pengarsipan yang berlaku di internal Peserta dan
masa retensi sesuai peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.
I. Penggunaan Soft Token dalam SKNBI
1. Prinsip Penggunaan Soft Token
a. Dalam operasional SKNBI, Peserta harus memiliki Soft
Token yang merupakan salah satu sarana
pengamanan dalam melakukan koneksi antara SPK
dengan SSK.
b. Soft Token sebagaimana dimaksud dalam huruf a
terdiri atas:
1) Bank Indonesia Certificate of Authentification (BI-
CA);
2) sertifikat SSK; dan
3) sertifikat SPK.
c. BI-CA…
65
c. BI-CA sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) dan
Sertifikat SSK sebagaimana dimaksud dalam butir
b.2) memiliki masa aktif yang ditetapkan oleh
Penyelenggara.
d. Dalam hal masa aktif BI-CA dan sertifikat SSK
sebagaimana dimaksud dalam huruf c berakhir,
Penyelenggara akan mengganti dan menyampaikan
BI-CA dan sertifikat SSK dengan yang baru paling
lama 1 (satu) bulan sebelum masa aktif berakhir.
e. Sertifikat SPK sebagaimana dimaksud dalam butir
b.3), memiliki masa aktif paling lama 2 (dua) tahun
sejak tanggal efektif.
f. Peserta dapat mengajukan perpanjangan masa aktif
sertifikat SPK dan penggantian Soft Token yang hilang,
rusak, atau tidak dapat digunakan karena sebab
apapun.
g. Soft Token yang telah diserahkan oleh Penyelenggara
kepada Peserta digunakan sesuai ketentuan internal
Peserta dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Peserta yang bersangkutan.
2. Prosedur Permohonan Penggunaan Soft Token,
Penggantian Soft Token, dan Perpanjangan Masa Aktif
Sertifikat SPK
a. Peserta mengajukan surat permohonan kepada
Penyelenggara untuk mendapatkan Soft Token,
penggantian Soft Token, dan perpanjangan masa aktif
sertifikat SPK, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Untuk mendapatkan Soft Token, surat
permohonan paling kurang memuat informasi
sebagai berikut:
a) nama Peserta; dan
b) kode Peserta.
2) Untuk penggantian Soft Token, surat permohonan
paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
a) nama Peserta;
b) kode…
66
b) kode Peserta; dan
c) alasan penggantian.
3) Untuk perpanjangan masa aktif sertifikat SPK,
surat permohonan paling kurang memuat
informasi sebagai berikut:
a) nama Peserta;
b) kode Peserta; dan
c) tanggal berakhirnya sertifikat SPK.
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a disertai dengan file certificate signing request
yang disimpan dalam compact disc. Pembuatan file
certificate signing request mengacu pada buku
pedoman penggunaan aplikasi SPK.
c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a menggunakan format sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran II.4 dan ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen
tanda tangan di Bank Indonesia serta disampaikan
kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Surat permohonan disampaikan kepada
Penyelenggara dengan alamat sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a.
2) Bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah
kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan
kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada
KPwDN yang mewilayahi.
3) Bagi Peserta yang mengajukan permohonan
perpanjangan masa aktif sertifikat SPK, surat
permohonan disampaikan paling lama 1 (satu)
bulan sebelum masa aktif Sertifikat SPK berakhir.
d. Penyelenggara memberitahukan kepada Peserta
melalui administrative message atau sarana lainnya
untuk pengambilan Soft Token, Soft Token pengganti,
atau sertifikat SPK yang telah diperpanjang masa
aktifnya…
67
aktifnya paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak
surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.
e. Peserta melakukan pengambilan Soft Token, Soft
Token pengganti, atau sertifikat SPK sebagaimana
dimaksud dalam huruf d dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah
kerja KPBI, pengambilan dilakukan di
Penyelenggara.
2) Bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah
kerja KPwDN, pengambilan dilakukan di KPwDN
setempat.
3) Pengambilan dilakukan oleh pejabat yang
berwenang yang telah memiliki spesimen tanda
tangan di Bank Indonesia.
f. Peserta melakukan instalasi Soft Token, Soft Token
pengganti, atau sertifikat SPK yang diperoleh dari
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf e
ke server SPK yang menghasilkan certificate signing
request.
g. Peserta harus menginformasikan tanggal pelaksanaan
instalasi Soft Token pengganti atau sertifikat SPK yang
diperpanjang masa aktifnya kepada Penyelenggara.
Dalam hal Peserta tidak menginformasikan tanggal
instalasi tersebut maka segala risiko dan akibat yang
timbul menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta
yang bersangkutan.
3. Penghapusan Sertifikat SPK
a. Penghapusan sertifikat SPK dapat dilakukan atas
dasar:
1) inisiatif Penyelenggara; atau
2) permintaan Peserta.
b. Penghapusan sertifikat SPK atas dasar inisiatif
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam butir
a.1)…
68
a.1) antara lain dilakukan dalam hal Peserta telah
dihentikan kepesertaannya dalam penyelenggaraan
SKNBI.
c. Penghapusan sertifikat SPK atas dasar permintaan
Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir a.2)
diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Peserta mengajukan surat permohonan
penghapusan sertifikat SPK kepada
Penyelenggara dengan menyatakan tanggal efektif
penghapusan sertifikat SPK tersebut paling lama
1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif dimaksud.
2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
angka 1) ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen
tanda tangan di Bank Indonesia.
3) Surat permohonan penghapusan sertifikat SPK
sebagaimana dimaksud dalam angka 1)
menggunakan format sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran II.4 dan dapat disampaikan
terlebih dahulu melalui faksimile.
d. Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan
kepada Peserta mengenai penghapusan sertifikat SPK
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
pelaksanaan penghapusan sertifikat SPK.
IV. WAKTU OPERASIONAL SKNBI
A. Prinsip Umum
1. Penyelenggara menetapkan waktu operasional SKNBI yang
mencakup:
a. hari operasional;
b. jam operasional;
c. jam layanan; dan
d. periode waktu kegiatan.
2. Hari operasional sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a
yaitu hari yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai hari
diselenggarakannya operasional SKNBI.
3. Jam…
69
3. Jam operasional sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b
yaitu jam yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai
waktu diselenggarakannya operasional SKNBI pada setiap
hari operasional.
4. Jam layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c yaitu
jadwal yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk setiap
layanan dalam SKNBI, misalnya jam Layanan Transfer
Dana, jam Layanan Kliring Warkat Debit, jam Layanan
Pembayaran Reguler, dan jam Layanan Penagihan Reguler.
5. Periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
butir 1.d yaitu jangka waktu yang ditetapkan oleh
Penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan operasional
setiap layanan dalam SKNBI, misalnya periode waktu
untuk pengiriman DKE dan periode waktu untuk
penyediaan Prefund.
6. Peserta wajib melakukan kegiatan operasional SKNBI
sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan oleh
Penyelenggara.
7. Dalam kondisi tertentu, Keadaan Tidak Normal, dan/atau
Keadaan Darurat, Peserta dapat tidak ikut serta dalam
kegiatan SKNBI berdasarkan persetujuan dari
Penyelenggara.
8. Prosedur permohonan Peserta yang tidak ikut dalam
kegiatan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam angka 7
adalah sebagai berikut:
a. Peserta mengajukan permohonan melalui surat yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari
Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank
Indonesia ke alamat II.A.2.a yang dapat didahului
dengan faksimile atau administrative message.
b. Penyelenggara memberitahukan persetujuan atau
penolakan atas permohonan Peserta sebagaimana
dimaksud dalam huruf a melalui surat yang dapat
didahului administrative message atau sarana lainnya.
c. Dalam hal permohonan disetujui, Penyelenggara
menginformasikan…
70
menginformasikan Peserta yang tidak ikut dalam
kegiatan operasional SKNBI kepada seluruh Peserta
melalui administrative message.
9. Untuk permohonan tidak ikut serta dalam kegiatan SKNBI
dikarenakan kondisi tertentu, permohonan diajukan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya. Alasan pengajuan
permohonan antara lain sebagai berikut:
a. kantor pusat Peserta berada dalam wilayah KPwDN
tertentu yang menerapkan hari operasional sebagai
libur fakultatif; dan/atau
b. kondisi tertentu yang disetujui oleh Penyelenggara.
10. Dalam hal KPwDN di Wilayah Kliring tertentu menerapkan
hari operasional sebagai libur fakultatif maka Peserta
tidak dapat melakukan pengiriman DKE Warkat Debit ke
Wilayah Kliring tersebut dan kegiatan pertukaran Warkat
Debit di wilayah tersebut ditiadakan.
11. Waktu operasional SKNBI sebagaimana dimaksud dalam
angka 1 dapat diubah sewaktu-waktu oleh Penyelenggara.
B. Penetapan Waktu Operasional SKNBI
1. Operasional SKNBI dilaksanakan pada setiap hari kalender
yang ditetapkan sebagai hari operasional oleh
Penyelenggara.
2. Jam operasional SKNBI adalah pukul 06.30 WIB sampai
dengan pukul 20.00 WIB.
3. Penyelenggara menetapkan jam layanan sebagaimana
dimaksud pada butir A.1.c dan periode waktu kegiatan
sebagaimana dimaksud pada butir A.1.d yang berlaku
secara nasional dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk Layanan Transfer Dana
1) Jam Layanan Transfer Dana yaitu pukul 06.30
Waktu Indonesia Barat (WIB) sampai dengan
pukul 16.15 WIB.
2) Dalam Layanan Transfer Dana, Penyelenggara
menetapkan periode waktu kegiatan sebagai
berikut:
a) penyediaan…
71
a) penyediaan Prefund Kredit;
b) pengiriman DKE Transfer Dana ke SSK;
c) penyediaan informasi awal;
d) download confirmed incoming DKE Transfer
Dana;
e) Setelmen Dana; dan
f) download DKE Transfer Dana outgoing,
dengan rincian periode waktu kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5.
b. Untuk Layanan Kliring Warkat Debit
1) Jam Layanan Kliring Warkat Debit ditetapkan
dalam 4 (empat) zona, yaitu:
a) Zona 1, mulai pukul 08.00 WIB sampai
dengan pukul 13.30 WIB;
b) Zona 2, mulai pukul 08.00 WIB sampai
dengan pukul 14.30 WIB;
c) Zona 3, mulai pukul 08.00 WIB sampai
dengan pukul 16.30 WIB; dan
d) Zona 4 dilaksanakan dalam 2 (dua) hari
kerja, yaitu:
(1) hari kerja pertama mulai pukul 08.00
WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
dan
(2) hari kerja kedua mulai pukul 08.00 WIB
sampai dengan pukul 13.00 WIB,
yang merupakan satu kesatuan.
2) Dalam setiap zona, Penyelenggara menetapkan
periode waktu kegiatan sebagai berikut:
a) pengiriman DKE Warkat Debit untuk
kegiatan:
(1) Kliring Penyerahan; dan
(2) Kliring Pengembalian;
b) proses pertukaran Warkat Debit untuk:
(1) Kliring Penyerahan; dan
(2) Kliring Pengembalian;
c) download…
72
c) download DKE Warkat Debit incoming untuk:
(1) Kliring Penyerahan; dan
(2) Kliring Pengembalian;
d) download DKE Warkat Debit incoming dan
confirmed outgoing dalam kegiatan Kliring
Penyerahan;
e) penyediaan informasi awal;
f) penambahan Prefund Debit;
g) Setelmen Dana; dan
h) download DKE Warkat Debit outgoing untuk
Kliring Penyerahan dan Kliring
Pengembalian,
dengan rincian periode waktu kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5.
c. Untuk Layanan Pembayaran Reguler
1) Jam Layanan Pembayaran Reguler ditetapkan
dalam 2 (dua) periode, yaitu:
a) periode 1 dilaksanakan dalam 2 (dua) hari
kerja, yaitu:
(1) hari kerja pertama mulai pukul 06.30
WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
dan
(2) hari kerja kedua mulai pukul 06.30 WIB
sampai dengan pukul 08.00 WIB,
yang merupakan satu kesatuan.
b) periode 2, mulai pukul 08.00 WIB sampai
dengan pukul 15.15 WIB.
2) Dalam setiap periode, Penyelenggara menetapkan
periode waktu kegiatan sebagai berikut:
a) penyediaan Prefund Kredit;
b) pengiriman DKE Pembayaran ke SSK;
c) penyediaan informasi awal;
d) download DKE Pembayaran confirmed
incoming;
e) Setelmen Dana; dan
f) download…
73
f) download DKE Pembayaran outgoing,
dengan rincian periode waktu kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5.
d. Untuk Layanan Penagihan Reguler
1) Jam Layanan Penagihan Reguler yaitu pukul
08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2) Dalam Layanan Penagihan Reguler,
Penyelenggara menetapkan periode waktu
kegiatan sebagai berikut:
a) pengiriman DKE Penagihan untuk kegiatan:
(1) Penyerahan Tagihan; dan
(2) Pengembalian Tagihan.
b) download DKE Penagihan incoming untuk:
(1) Penyerahan Tagihan; dan
(2) Pengembalian Tagihan.
c) download DKE Penagihan incoming dan
confirmed outgoing dalam kegiatan
Penyerahan Tagihan.
d) penyediaan informasi awal;
e) penambahan Prefund Debit;
f) Setelmen Dana; dan
g) download DKE Penagihan outgoing untuk
Penyerahan Tagihan dan Pengembalian
Tagihan,
dengan rincian periode waktu kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5.
C. Perubahan Waktu Operasional SKNBI
1. Penyelenggara dapat melakukan perubahan waktu
operasional SKNBI sebagaimana dimaksud dalam butir A.1
berdasarkan pertimbangan antara lain sebagai berikut:
a. adanya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan
Darurat di Penyelenggara;
b. adanya perubahan jam operasional Sistem BI-RTGS
dan/atau BI-SSSS;
c. adanya kepentingan Bank Indonesia dalam rangka
menjaga…
74
menjaga kelancaran sistem pembayaran;
d. adanya permohonan perpanjangan periode waktu
kegiatan dari Peserta; dan/atau
e. adanya permohonan perubahan jam Layanan Kliring
Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring dari
Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI.
2. Permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan dari
Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir 1.d dapat
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Permohonan dapat diajukan apabila Peserta
mengalami Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan
Darurat yang mengakibatkan adanya kebutuhan
perpanjangan periode waktu kegiatan pengiriman DKE
dan/atau penyediaan Prefund.
b. Permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan
oleh Peserta kepada Penyelenggara dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Peserta mengajukan surat permohonan
perpanjangan periode waktu kegiatan kepada
Penyelenggara yang dapat didahului dengan
faksimile, administrative message, dan/atau
sarana lainnya.
2) Surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1)
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari
Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di
Bank Indonesia yang penyampaiannya dapat
didahului dengan faksimile.
3) Penyelenggara memberitahukan persetujuan atau
penolakan atas permohonan perpanjangan
periode waktu kegiatan kepada Peserta melalui
surat yang dapat didahului dengan faksimile,
administrative message, dan/atau sarana lainnya.
4) Dalam hal permohonan perpanjangan periode
waktu kegiatan disetujui, Penyelenggara
memberitahukan…
75
memberitahukan perpanjangan periode waktu
kegiatan pengiriman DKE dan/atau penyediaan
Prefund kepada seluruh Peserta melalui
administrative message dan/atau sarana lainnya.
5) Perpanjangan periode waktu kegiatan pengiriman
DKE atas permintaan Peserta dikenakan biaya
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.6.
3. Permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit
di suatu Wilayah Kliring oleh Koordinator PWD atau
Koordinator PWD Selain BI sebagaimana dimaksud dalam
butir 1.e dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan
Darurat di suatu Wilayah Kliring yang mengakibatkan
Peserta tidak dapat mengikuti jam Layanan Kliring
Warkat Debit yang ditetapkan.
b. Perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit yang
dapat disetujui adalah sebagai berikut:
1) Untuk Wilayah Kliring yang terdaftar pada zona 1
dan zona 2, perubahan jam layanan dilakukan
dengan mengacu pada jam Layanan Kliring
Warkat Debit pada zona berikutnya.
Sebagai contoh, apabila terjadi Keadaan Tidak
Normal pada Wilayah Kliring zona 1 maka
perubahan jam layanan pada zona tersebut
dilakukan dengan penyesuaian jam layanan
dengan mengacu pada jam layanan pada zona 2.
2) Untuk Wilayah Kliring yang terdaftar pada zona 3
dan zona 4, perubahan jam layanan dilakukan
dengan perpanjangan jam Layanan Kliring Warkat
Debit pada zona tersebut.
c. Permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat
Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf a
disampaikan oleh Koordinator PWD atau Koordinator
PWD Selain BI kepada Penyelenggara dengan
ketentuan…
76
ketentuan sebagai berikut:
1) Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI
mengajukan surat permohonan mengenai
perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit
disertai dengan alasan kepada Penyelenggara,
yang dapat didahului dengan faksimile atau
sarana lainnya.
2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
angka 1) disampaikan kepada Penyelenggara
dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam
butir II.A.2.a.
3) Penyelenggara memberitahukan persetujuan atau
penolakan atas permohonan perubahan jam
Layanan Kliring Warkat Debit di suatu Wilayah
Kliring kepada Koordinator PWD atau Koordinator
PWD Selain BI melalui surat dan/atau sarana
lainnya.
4) Dalam hal permohonan perubahan jam Layanan
Kliring Warkat Debit disetujui, Penyelenggara
memberitahukan perubahan jam Layanan Kliring
Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring kepada
seluruh Peserta melalui administrative message
dan/atau sarana lainnya.
V. PREFUND
A. Jenis dan Pengelolaan Prefund
1. Jenis Prefund
a. Jenis Prefund dalam SKNBI terdiri atas:
1) Prefund Kredit berupa dana tunai (cash Prefund);
dan
2) Prefund Debit dapat berupa:
a) dana tunai (cash Prefund); dan/atau
b) surat berharga (collateral Prefund).
b. Jenis surat berharga (collateral Prefund) yang dapat
disediakan dalam Prefund Debit sebagaimana
dimaksud dalam butir a.2).b) mengacu pada
ketentuan…
77
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
tata cara penggunaan fasilitas likuiditas intrahari.
c. Surat berharga (collateral Prefund) sebagaimana
dimaksud dalam butir a.2).b) hanya berlaku untuk
PLU.
2. Pengelolaan Prefund
a. Dana tunai (cash Prefund) yang disediakan oleh PLU
dan PLA untuk Prefund Kredit dan Prefund Debit,
ditatausahakan pada Sistem BI-RTGS dalam rekening
milik Penyelenggara yang khusus menampung dana
tunai (cash Prefund). Dana tunai (cash Prefund) untuk
masing-masing PLU dan PLA ditatausahakan oleh
Penyelenggara di SSK.
b. Surat berharga (collateral Prefund) yang disediakan
oleh PLU ditatausahakan pada BI-SSSS dalam
rekening surat berharga masing-masing PLU yang
digunakan khusus untuk menampung surat berharga
(collateral Prefund) sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
BI-SSSS.
B. Nilai Minimum Nominal Prefund
Penyelenggara menetapkan besarnya Prefund yang harus
disediakan oleh masing-masing Peserta dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Penyelenggara tidak menetapkan nilai minimum nominal
Prefund Kredit yang wajib disediakan oleh Peserta.
2. Penyelenggara menetapkan nilai minimum nominal
Prefund Debit yang wajib disediakan oleh Peserta.
3. Nilai minimum nominal Prefund Debit yang wajib
disediakan oleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam
angka 2 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Peserta wajib menyediakan Prefund Debit sebelum jam
Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan
Reguler dimulai, dengan jumlah paling sedikit sebesar
nilai nominal yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
b. Nilai…
78
b. Nilai minimum nominal Prefund Debit adalah sebesar
total tagihan harian terbesar Peserta dalam Layanan
Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler
dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir,
dengan mengecualikan data transaksi yang nilai
nominalnya di luar kebiasaan (outlier). Khusus untuk
bulan ke-12 (dua belas), data yang diperhitungkan
adalah data transaksi sampai dengan tanggal 25.
Apabila tanggal 25 pada bulan ke-12 (dua belas) jatuh
pada hari libur maka data yang diperhitungkan
adalah data transaksi sampai dengan hari kerja
terakhir sebelum tanggal 25 pada bulan yang
bersangkutan. Contoh perhitungan minimum Prefund
Debit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.7.
c. Data transaksi yang nilai nominalnya di luar
kebiasaan (outlier) sebagaimana dimaksud dalam
huruf b merupakan nilai rata-rata total tagihan harian
(incoming debit) per Peserta ditambah 3 (tiga) standar
deviasi.
d. Nilai minimum nominal Prefund Debit sebagaimana
dimaksud dalam huruf b yang wajib disediakan oleh
Peserta, dapat diakses oleh Peserta melalui SPK pada
tanggal 26 setiap bulannya. Apabila tanggal 26 jatuh
pada hari libur maka besarnya nilai minimum nominal
Prefund Debit dapat diakses oleh Peserta melalui SPK
pada hari kerja berikutnya.
e. Dalam hal terdapat Peserta baru dan belum memiliki
data historis transaksi Layanan Kliring Warkat Debit
dan Layanan Penagihan Reguler, besarnya minimum
nilai nominal Prefund Debit yang wajib disediakan oleh
Peserta tersebut diatur dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Pada hari pertama keikutsertaan Peserta, nilai
minimum nominal Prefund Debit yang harus
disediakan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
2) Pada…
79
2) Pada hari kerja berikutnya di bulan yang sama
dengan tanggal keikutsertaan Peserta, nilai
minimum nominal Prefund Debit yang harus
disediakan oleh Peserta ditetapkan berdasarkan
data total tagihan harian (incoming debit) terbesar
Peserta pada hari kerja sebelumnya.
3) Nilai minimum nominal Prefund Debit untuk
bulan berikutnya ditetapkan dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b sesuai dengan data
historis yang dimiliki Peserta. Dalam hal data
historis yang dimiliki oleh Peserta kurang dari 12
(dua belas) bulan maka data historis yang
digunakan adalah data yang tersedia pada
periode tersebut.
f. Dalam hal terdapat Peserta yang melakukan
penggabungan atau peleburan usaha, nilai minimum
nominal Prefund Debit yang harus disediakan oleh
Peserta hasil penggabungan atau peleburan usaha
diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Sejak tanggal efektif penggabungan atau
peleburan usaha sampai dengan akhir bulan yang
bersangkutan, nilai nominal Prefund Debit yang
harus disediakan adalah sebesar total nilai
nominal Prefund Debit dari Peserta yang
melakukan penggabungan atau peleburan usaha,
yang telah ditetapkan pada awal bulan ketika
Peserta tersebut belum melakukan penggabungan
atau peleburan usaha.
2) Nilai nominal Prefund Debit untuk bulan
berikutnya ditetapkan berdasarkan total tagihan
harian terbesar Peserta hasil penggabungan atau
peleburan usaha untuk Layanan Kliring Warkat
Debit dan Layanan Penagihan Reguler dengan
mengecualikan data transaksi yang nilai
nominalnya…
80
nominalnya di luar kebiasaan (outlier), dalam
bulan sebelumnya terhitung sejak tanggal efektif
penggabungan atau peleburan usaha.
3) Nilai minimum nominal Prefund Debit untuk
bulan berikutnya ditetapkan dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam angka 2) sesuai dengan data
historis yang dimiliki oleh Peserta hasil
penggabungan atau peleburan usaha. Dalam hal
data historis yang dimiliki oleh Peserta hasil
penggabungan atau peleburan usaha kurang dari
12 (dua belas) bulan maka data historis yang
digunakan adalah data yang tersedia pada
periode tersebut.
g. Dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Peserta
dari konvensional menjadi syariah, nilai minimum
nominal Prefund Debit yang harus disediakan oleh
Peserta menggunakan data historis 12 (dua belas)
bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
huruf b.
C. Tata Cara Penyediaan Prefund
1. Penyediaan Prefund Kredit
Dalam melakukan kewajiban penyediaan Prefund Kredit,
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Peserta menyediakan Prefund Kredit sesuai periode
waktu kegiatan penyediaan Prefund Kredit yang
ditetapkan oleh Penyelenggara.
b. Dalam melakukan penyediaan Prefund Kredit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1) Untuk PLU, penyediaan Prefund Kredit dilakukan
oleh Peserta yang bersangkutan.
2) Untuk PLA, penyediaan Prefund Kredit dilakukan
melalui Bank Pembayar.
3) Untuk PTL, penyediaan Prefund Kredit dilakukan
oleh…
81
oleh Bank Penerus.
c. Nilai nominal Prefund Kredit yang disediakan oleh
Peserta minimal sebesar total DKE Transfer Dana
dan/atau DKE Pembayaran keluar (outgoing)
dikurangi total DKE Transfer Dana dan/atau DKE
Pembayaran masuk (incoming) dari Peserta lain yang
didukung oleh dana yang cukup (confirmed incoming).
d. Penyediaan Prefund Kredit dalam bentuk dana tunai
(cash Prefund) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS
dengan cara melakukan transfer dana dari Rekening
Setelmen Dana PLU atau Rekening Setelmen Dana
Bank Pembayar ke rekening milik Penyelenggara yang
digunakan khusus untuk menampung dana tunai
(cash Prefund) dengan mengacu pada ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan
Sistem BI-RTGS.
2. Penyediaan Prefund Debit
Dalam melakukan kewajiban penyediaan nilai minimum
nominal Prefund Debit, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Penyediaan Prefund Debit dalam bentuk dana tunai
(cash Prefund) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS
dengan cara melakukan transfer dana dari Rekening
Setelmen Dana PLU ke rekening milik Penyelenggara
yang digunakan khusus untuk menampung dana
tunai (cash Prefund) dengan mengacu pada ketentuan
Bank Indonesia yang mengatur mengenai
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
b. Penyediaan Prefund Debit dalam bentuk surat
berharga (collateral Prefund) dilakukan melalui BI-
SSSS, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
penyelenggaraan BI-SSSS.
D. Tata Cara Penambahan Prefund
1. Penambahan Prefund Kredit
a. Peserta wajib melakukan penambahan Prefund Kredit
dalam…
82
dalam hal Prefund Kredit yang disediakan oleh Peserta
sebagaimana dimaksud dalam butir C.1 tidak
mencukupi untuk memenuhi kewajiban Peserta dalam
Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan
Pembayaran Reguler.
b. Penambahan Prefund Kredit sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dilakukan sesuai dengan periode waktu
penambahan Prefund Kredit yang ditetapkan oleh
Penyelenggara.
c. Mekanisme penambahan Prefund Kredit sebagaimana
dimaksud dalam huruf a mengacu pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.
2. Penambahan Prefund Debit
a. Peserta wajib melakukan penambahan Prefund Debit
dalam hal nilai minimum nominal Prefund Debit
sebagaimana dimaksud dalam butir C.2 tidak
mencukupi untuk memenuhi kewajiban Peserta dalam
Layanan Kliring Warkat Debit dan/atau Layanan
Penagihan Reguler.
b. Penambahan Prefund Debit sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dilakukan sesuai dengan periode waktu
penambahan Prefund Debit sebagaimana dimaksud
pada Lampiran II.5.
c. Mekanisme penambahan Prefund Debit sebagaimana
dimaksud dalam huruf b mengacu pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf C.2.
E. Pengembalian Prefund
1. Pengembalian Prefund Kredit
Dalam hal setelah jam layanan pada Layanan Transfer
Dana dan Layanan Pembayaran Reguler berakhir, Peserta
masih memiliki saldo dana tunai (cash Prefund) yang tidak
dipergunakan dalam perhitungan Layanan Transfer Dana
dan/atau Layanan Pembayaran Reguler maka saldo dana
tunai (cash Prefund) tersebut dikembalikan oleh
Penyelenggara ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau
Rekening…
83
Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.
2. Pengembalian Prefund Debit
Setelah jam layanan pada Layanan Kliring Warkat Debit
dan Layanan Penagihan Reguler berakhir, Penyelenggara
melakukan pengembalian dana tunai (cash Prefund) ke
Rekening Setelmen Dana PLU, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Dalam hal saldo dana tunai (cash Prefund)
menunjukkan nilai positif, Penyelenggara
mengembalikan saldo dana tunai (cash Prefund)
sebesar nilai positif ke Rekening Setelmen Dana PLU.
b. Dalam hal surat berharga (collateral Prefund) tidak
digunakan maka:
1) Peserta dapat memindahkan kembali surat
berharga (collateral Prefund) tersebut ke rekening
surat berharga PLU sesuai ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai
penyelenggaraan BI-SSSS.
2) Dalam hal Peserta tidak memindahkan kembali
surat berharga (collateral Prefund) ke rekening
surat berharga PLU maka surat berharga
(collateral Prefund) tersebut akan diperhitungkan
sebagai komponen Prefund Debit untuk hari kerja
berikutnya.
3. Periode pengembalian Prefund
Pengembalian Prefund Kredit sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 dan pengembalian Prefund Debit
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan sesuai
dengan periode waktu kegiatan pengembalian Prefund
sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.5.
VI. LAYANAN TRANSFER DANA
A. Prinsip Umum
1. Dalam hari operasional, Layanan Transfer Dana dilakukan
sesuai dengan jam layanan yang ditetapkan oleh
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
II.5…
84
II.5.
2. Jenis transfer dana yang dapat diperhitungkan dalam
Layanan Transfer Dana adalah transfer dana yang berasal
dari:
a. perintah transfer dana dari Peserta kepada Peserta
lainnya;
b. perintah transfer dana dari Peserta kepada nasabah
Peserta lainnya dan sebaliknya; dan
c. perintah transfer dana dari nasabah Peserta kepada
nasabah Peserta lainnya.
3. Transfer dana sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a
merupakan transaksi selain yang telah ditetapkan dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
4. Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b dan butir
2.c dapat berupa nasabah yang memiliki rekening di
Peserta maupun nasabah yang tidak memiliki rekening di
Peserta.
5. Nilai nominal transfer dana sebagaimana dimaksud dalam
angka 2 dibatasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran II.8.
6. Transfer dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2
diproses pada Layanan Transfer Dana dalam bentuk DKE
Transfer Dana yang dihasilkan dari SPK.
7. DKE Transfer Dana yang telah diterima oleh Penyelenggara
tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta.
8. Perhitungan Layanan Transfer Dana dilakukan
berdasarkan DKE Transfer Dana yang didukung dengan
dana yang cukup.
9. Setelmen Dana atas perhitungan sebagaimana dimaksud
dalam angka 8 dilakukan ke Rekening Setelmen Dana PLU
dan/atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.
10. Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 9
dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) hari operasional.
B. Operasional…
85
B. Operasional Layanan Transfer Dana
1. Pembuatan dan Pengiriman DKE Transfer Dana dan Batch
DKE Transfer Dana
a. Pembuatan DKE Transfer Dana
1) Pembuatan DKE Transfer Dana dilakukan oleh
Peserta dengan cara sebagai berikut:
a) input DKE Transfer Dana secara manual
melalui SPK; atau
b) interface DKE Transfer Dana dengan cara:
(1) import file dari media rekam elektronik
ke SPK; atau
(2) Straight Through Processing (STP) dari
sistem internal Peserta ke SPK.
2) Pembuatan DKE Transfer Dana sebagaimana
dimaksud dalam angka 1) mengacu pada buku
pedoman penggunaan aplikasi SPK.
b. Pembuatan batch DKE Transfer Dana
1) Pembuatan batch DKE Transfer Dana dilakukan
melalui SPK atau sistem internal Peserta.
2) Pembuatan batch DKE Transfer Dana oleh Peserta
mengacu pada buku pedoman penggunaan
aplikasi SPK.
c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan
DKE Transfer Dana dan batch DKE Transfer Dana
1) Pengisian field kode transaksi pada DKE Transfer
Dana harus mengacu pada kode transaksi
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.9.
2) Field kode kota asal wajib diisi dengan kode kota
di mana DKE Transfer Dana tersebut dikirim oleh
Peserta pengirim.
3) 1 (satu) batch DKE Transfer Dana paling banyak
berisi 200 (dua ratus) transaksi atau 1 (satu)
batch DKE Transfer Dana paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
d. Pengiriman…
86
d. Pengiriman batch DKE Transfer Dana ke SSK
Batch DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud
dalam huruf b dikirim ke SSK dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Pengiriman batch DKE Transfer Dana oleh Peserta
dilakukan melalui SPK dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) batch DKE Transfer Dana yang dikirim oleh
PLU dapat berupa:
(1) batch DKE Transfer Dana milik PLU
yang bersangkutan; dan/atau
(2) batch DKE Transfer Dana milik PTL
dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank
Penerus;
b) batch DKE Transfer Dana yang dikirim oleh
PLA hanya milik PLA yang bersangkutan.
2) Pengiriman batch DKE Transfer Dana dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode
waktu kegiatan pengiriman batch DKE Transfer
Dana yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
3) Dalam hal terjadi kegagalan pengiriman batch
DKE Transfer Dana maka Peserta dapat
mengirimkan kembali batch DKE Transfer Dana
tersebut selama periode waktu pengiriman batch
DKE Transfer Dana belum berakhir.
4) Atas pengiriman batch DKE Transfer Dana
sebagaimana dimaksud dalam angka 1), SSK
akan mengirimkan konfirmasi status pengiriman
batch DKE Transfer Dana ke SPK.
2. Mekanisme Perhitungan dalam Layanan Transfer Dana
a. Selama periode waktu kegiatan pengiriman DKE
Transfer Dana, SSK melakukan perhitungan setiap
batch DKE Transfer Dana yang diterima dengan
memperhatikan kecukupan dana yang dimiliki oleh
Peserta.
b. Dana…
87
b. Dana yang dimiliki oleh Peserta sebagaimana
dimaksud dalam huruf a bersumber dari:
1) dana tunai (cash Prefund) yang disediakan dalam
Prefund Kredit; dan
2) confirmed incoming DKE Transfer Dana, yaitu
DKE Transfer Dana masuk dari Peserta lainnya
yang telah didukung dengan dana yang dimiliki
oleh Peserta lain tersebut.
c. DKE Transfer Dana yang dikirim oleh Peserta dan
didukung dengan dana sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dinyatakan sebagai confirmed outgoing DKE
Transfer Dana.
3. Informasi Perhitungan Layanan Transfer Dana
a. Penyelenggara menyediakan informasi hasil
perhitungan dalam Layanan Transfer Dana
sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a yang dapat
diperoleh Peserta melalui SPK secara seketika.
b. Dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus maka
informasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a mencakup hasil perhitungan PLU dan
PTL.
c. Apabila berdasarkan informasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a masih terdapat DKE Transfer
Dana yang belum dapat diperhitungkan (unconfirmed
DKE Transfer Dana) karena belum didukung dengan
dana yang cukup maka Peserta wajib menambah
Prefund Kredit sampai batas waktu yang ditetapkan
oleh Penyelenggara. Tata cara penambahan Prefund
Kredit sebagaimana dimaksud dalam butir V.D.
4. Setelmen Hasil Perhitungan Akhir dalam Layanan Transfer
Dana
a. Setelah batas waktu penambahan Prefund Kredit
berakhir, Penyelenggara melakukan perhitungan akhir
untuk masing-masing Peserta.
b. Dalam hal setelah berakhirnya batas waktu
sebagaimana…
88
sebagaimana dimaksud dalam huruf a Peserta masih
memiliki unconfirmed DKE Transfer Dana maka
mekanisme penyelesaiannya mengacu pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
c. Dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus maka
hasil perhitungan akhir sebagaimana dimaksud dalam
huruf a mencakup hasil perhitungan akhir PLU dan
PTL.
d. Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas hasil
perhitungan akhir sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau
Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar sebesar nilai
hasil perhitungan akhir Layanan Transfer Dana.
5. Penyelesaian Unconfirmed DKE Transfer Dana
a. Dalam hal terdapat unconfirmed DKE Transfer Dana
sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1) apabila unconfirmed DKE Transfer Dana terjadi
sebelum Setelmen Dana terakhir maka
unconfirmed DKE Transfer Dana tersebut akan
diperhitungkan secara otomatis ke Setelmen
Dana berikutnya; dan
2) apabila pada Setelmen Dana terakhir masih
terdapat unconfirmed DKE Transfer Dana maka
unconfirmed DKE Transfer Dana tersebut tidak
diperhitungkan oleh SSK.
b. Penyelesaian unconfirmed DKE Transfer Dana
sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) dapat
dilakukan dengan mengirimkan kembali unconfirmed
DKE Transfer Dana tersebut pada hari kerja
berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Peserta pengirim melaporkan hasil penyelesaian
unconfirmed DKE Transfer Dana kepada
Penyelenggara paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
tanggal penyelesaian, dengan menggunakan
format…
89
format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
II.10.
2) Peserta pengirim memberikan kompensasi, jasa,
dan/atau bunga kepada nasabah dengan
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai perlindungan nasabah
pengguna SKNBI.
6. Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima
Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah
penerima sesuai amanat dalam DKE Transfer Dana yang
diterima dari Peserta pengirim, sesuai batas waktu yang
ditentukan dalam ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan
kliring berjadwal.
VII. LAYANAN KLIRING WARKAT DEBIT
A. Prinsip Umum
1. Dalam 1 (satu) hari operasional, Layanan Kliring Warkat
Debit dilakukan dalam 4 (empat) zona sesuai dengan jam
layanan yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II.5.
2. Layanan Kliring Warkat Debit dalam setiap zona terdiri
atas Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian, yang
merupakan satu kesatuan siklus Layanan Kliring Warkat
Debit.
3. Warkat Debit yang dapat diperhitungkan dalam Layanan
Kliring Warkat Debit adalah Warkat Debit berupa cek,
bilyet giro, nota debit, dan Warkat Debit lainnya yang telah
disetujui oleh Penyelenggara untuk dikliringkan.
4. Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat
dikliringkan oleh Peserta ke seluruh Wilayah Kliring
sepanjang Peserta yang menerbitkan Warkat Debit
memiliki Perwakilan Peserta di wilayah tersebut.
5. Nilai nominal Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam
angka 3 dibatasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam…
90
dalam Lampiran II.8.
6. Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 3
diproses pada Layanan Kliring Warkat Debit dalam bentuk
DKE Warkat Debit yang dihasilkan dari SPK.
7. DKE Warkat Debit yang telah diterima oleh Penyelenggara
tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta.
8. DKE Warkat Debit yang telah dikirim oleh Peserta harus
diikuti dengan penyampaian Warkat Debit kepada Peserta
penerima di Wilayah Kliring dimana Warkat Debit tersebut
dikliringkan.
9. Penyampaian Warkat Debit kepada Peserta penerima
sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dilakukan melalui
pertukaran Warkat Debit sesuai mekanisme sebagaimana
diatur dalam angka XI.
10. Perhitungan Layanan Kliring Warkat Debit dilakukan
berdasarkan DKE Warkat Debit yang didukung dengan
dana yang cukup.
11. Setelmen Dana atas perhitungan sebagaimana dimaksud
dalam angka 10 dilakukan ke Rekening Setelmen Dana
masing-masing Peserta.
12. Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 11
dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari operasional
untuk setiap zona.
B. Operasional Layanan Kliring Warkat Debit pada setiap Zona
1. Pembuatan dan Pengiriman DKE Warkat Debit dan Batch
DKE Warkat Debit
a. Kliring Penyerahan
1) Pembuatan DKE Warkat Debit
a) Pembuatan DKE Warkat Debit dilakukan oleh
Peserta dengan cara sebagai berikut:
(1) input DKE Warkat Debit secara manual
melalui SPK; atau
(2) interface DKE Warkat Debit dengan cara:
(a) import file dari media rekam
elektronik ke SPK; atau
(b) Straight…
91
(b) Straight Through Processing (STP)
dari sistem internal Peserta ke SPK.
b) Pembuatan DKE Warkat Debit sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) mengacu pada
buku pedoman penggunaan aplikasi SPK.
2) Pembuatan batch DKE Warkat Debit
a) Pembuatan batch DKE Warkat Debit
dilakukan melalui SPK atau sistem internal
Peserta.
b) Pembuatan batch DKE Warkat Debit oleh
Peserta harus memenuhi persyaratan sesuai
dengan buku pedoman penggunaan aplikasi
SPK.
3) Pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SSK
Batch DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud
dalam angka 2) dikirim ke SSK dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) Pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SSK
dilakukan melalui SPK.
b) Pengiriman batch DKE Warkat Debit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) harus
diikuti dengan penyampaian fisik Warkat
Debit kepada Peserta penerima.
c) Pengiriman batch DKE Warkat Debit dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan
periode waktu kegiatan pengiriman batch
DKE Warkat Debit yang ditetapkan oleh
Penyelenggara.
d) Dalam hal terjadi kegagalan pengiriman batch
DKE Warkat Debit maka Peserta dapat
mengirimkan kembali batch DKE Warkat
Debit tersebut sepanjang periode waktu
kegiatan pengiriman batch DKE Warkat Debit
belum berakhir.
e) Atas pengiriman batch DKE Warkat Debit
sebagaimana…
92
sebagaimana dimaksud dalam huruf a), SSK
akan mengirimkan konfirmasi status
pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SPK.
b. Kliring Pengembalian
1) Proses Verifikasi
a) Peserta melakukan verifikasi terhadap DKE
Warkat Debit yang diterima dari SSK pada
Kliring Penyerahan.
b) Dalam hal terdapat DKE Warkat Debit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) yang
harus dikembalikan maka pengembalian DKE
Warkat Debit tersebut dilakukan melalui
Kliring Pengembalian sesuai dengan alasan
penolakan DKE Warkat Debit sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II.11.
2) Pembuatan DKE Warkat Debit
a) Pembuatan DKE Warkat Debit pada Kliring
Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam
butir 1)b) dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
(1) input DKE Warkat Debit secara manual
melalui SPK; atau
(2) interface DKE Warkat Debit dengan cara:
(a) import file dari media rekam
elektronik ke SPK; atau
(b) Straight Through Processing (STP)
dari sistem internal Peserta ke SPK.
b) Pembuatan DKE Warkat Debit sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) disertai alasan
penolakan dengan mengacu pada buku
pedoman penggunaan aplikasi SPK.
3) Pembuatan Batch DKE Warkat Debit
a) Pembuatan batch DKE Warkat Debit
dilakukan melalui SPK atau sistem internal
Peserta.
b) Pembuatan…
93
b) Pembuatan batch DKE Warkat Debit oleh
Peserta harus memenuhi persyaratan sesuai
dengan buku pedoman penggunaan aplikasi
SPK.
4) Pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SSK
Batch DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud
dalam angka 3) dikirim ke SSK dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) Pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SSK
dilakukan melalui SPK.
b) Pengiriman batch DKE Warkat Debit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) harus
diikuti dengan penyampaian fisik Warkat
Debit kepada Peserta pengirim.
c) Pengiriman batch DKE Warkat Debit dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan
waktu periode pengiriman batch DKE Warkat
Debit yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
d) Dalam hal terjadi kegagalan pengiriman batch
DKE Warkat Debit maka Peserta dapat
mengirimkan kembali batch DKE Warkat
Debit tersebut sepanjang periode waktu
kegiatan pengiriman batch DKE Warkat Debit
belum berakhir.
e) Atas pengiriman batch DKE Warkat Debit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a), SSK
akan mengirimkan konfirmasi status
pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SPK.
2. Mekanisme Perhitungan Dalam Layanan Kliring Warkat
Debit
a. Setelah jam Layanan Kliring Pengembalian berakhir,
Penyelenggara melakukan perhitungan Layanan
Kliring Warkat Debit dengan memperhatikan
kecukupan dana yang dimiliki oleh masing-masing
Peserta.
b. Perhitungan…
94
b. Perhitungan Layanan Kliring Warkat Debit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:
1) Melakukan perhitungan tagihan atas DKE Warkat
Debit outgoing pada Kliring Penyerahan dengan
DKE Warkat Debit incoming pada Kliring
Pengembalian untuk masing-masing Peserta
pengirim.
2) Melakukan perhitungan kewajiban atas DKE
Warkat Debit incoming pada Kliring Penyerahan
dari Peserta lain dengan DKE Warkat Debit
outgoing pada Kliring Pengembalian yang dikirim
oleh Peserta yang bersangkutan.
3) Melakukan netting antara hasil perhitungan
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dengan
hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam
angka 2).
c. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam butir
b.3) dapat berupa:
1) net kredit yaitu apabila total tagihan lebih besar
daripada total kewajiban Peserta;
2) net nihil yaitu apabila total tagihan sama dengan
total kewajiban Peserta; atau
3) net debit yaitu apabila total tagihan lebih kecil
daripada total kewajiban Peserta.
d. Dalam hal hasil perhitungan kliring menunjukkan net
debit sebagaimana dimaksud dalam butir c.3) maka
dilakukan perhitungan terhadap dana pada Prefund
Debit. DKE Warkat Debit yang dikirim oleh Peserta
serta didukung dengan dana yang cukup dinyatakan
sebagai confirmed outgoing DKE Warkat Debit. DKE
Warkat Debit yang diterima dari Peserta lain serta
didukung dengan dana yang cukup dinyatakan
sebagai confirmed incoming DKE Warkat Debit.
3. Informasi…
95
3. Informasi Perhitungan Layanan Kliring Warkat Debit
a. Penyelenggara menyediakan informasi hasil
perhitungan Layanan Kliring Warkat Debit
sebagaimana dimaksud dalam butir 2.c yang dapat
diperoleh Peserta melalui SPK sesuai periode waktu
yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
b. Apabila berdasarkan informasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ketersediaan dana Prefund
Debit tidak mencukupi untuk menyelesaikan
perhitungan net debit maka Peserta wajib menambah
Prefund Debit sampai dengan batas waktu yang
ditetapkan oleh Penyelenggara dengan mengacu pada
ketentuan mengenai penambahan Prefund Debit
sebagaimana dimaksud dalam angka IV.
4. Setelmen Dana Hasil Perhitungan Akhir dalam Layanan
Kliring Warkat Debit
a. Setelah batas waktu penambahan Prefund Debit
berakhir, Penyelenggara melakukan perhitungan akhir
untuk masing-masing Peserta.
b. Dalam hal Peserta tidak melakukan penambahan
Prefund Debit sampai dengan batas waktu yang
ditetapkan oleh Penyelenggara maka DKE Warkat
Debit yang tidak didukung dengan Prefund Debit yang
cukup (unconfirmed DKE Warkat Debit) tidak
diperhitungkan dan selanjutnya dibatalkan oleh SSK.
c. Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas
perhitungan akhir sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ke Rekening Setelmen Dana masing-masing
Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Apabila hasil perhitungan akhir menunjukkan net
kredit maka Setelmen Dana dilakukan dengan
mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta
sebesar total nilai net kredit.
2) Apabila hasil perhitungan akhir menunjukkan net
nihil maka Setelmen Dana dilakukan dengan
mengkredit…
96
mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta
sebesar nilai net nihil.
3) Apabila hasil perhitungan akhir menunjukkan net
debit maka penyelesaian atas net debit tersebut
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a) Posisi net debit akan mengurangi saldo dana
tunai (cash Prefund).
b) Dalam hal hasil pengurangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) menunjukkan
selisih positif atau selisih nihil maka
Setelmen Dana dilakukan sebesar nilai nihil.
c) Dalam hal hasil pengurangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) menunjukkan
selisih negatif maka Setelmen Dana
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
(1) Mendebit Rekening Setelmen Dana
Peserta yang bersangkutan sebesar
selisih negatif tersebut.
(2) Dalam hal Rekening Setelmen Dana
Peserta yang bersangkutan sebagaimana
pada angka (1) tidak mencukupi untuk
menutup selisih negatif tersebut maka
kekurangan dari selisih negatif yang
telah diperhitungkan dengan dana pada
Rekening Setelmen Peserta, dipenuhi
dengan surat berharga (collateral
Prefund). Mekanisme penggunaan surat
berharga (collateral Prefund) mengacu
pada ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai tata cara
penggunaan fasilitas likuiditas intrahari.
5. Penyelesaian Unconfirmed DKE Warkat Debit
a. Unconfirmed DKE Warkat Debit merupakan DKE
Warkat Debit yang tidak diperhitungkan karena tidak
didukung dengan dana yang cukup dari Peserta
penerima…
97
penerima.
b. Warkat Debit dari unconfirmed DKE Warkat Debit
harus dikembalikan oleh Peserta penerima kepada
Peserta pengirim melalui Perwakilan Peserta, dalam
hal Warkat Debit tersebut tidak memenuhi
persyaratan untuk dilakukan pembayaran.
c. Peserta pengirim yang menerima unconfirmed DKE
Warkat Debit harus menyelesaikan kewajiban
pembayaran Warkat Debit sepanjang Warkat Debit
tersebut memenuhi persyaratan untuk dilakukan
pembayaran dan tersedia dana nasabah penarik yang
cukup pada Peserta penerima.
d. Penyelesaian kewajiban pembayaran Warkat Debit
sebagaimana dalam huruf c dilakukan segera dengan
memperhatikan kesepakatan antar Peserta
sebagaimana diatur dalam peraturan asosiasi sistem
pembayaran di Indonesia.
e. Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf
a harus melaporkan tindak lanjut dan hasil
penyelesaian unconfirmed DKE Warkat Debit kepada
Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak
tanggal penyelesaian unconfirmed DKE Warkat Debit,
sebagaimana contoh pada Lampiran II.10.
6. Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima
Peserta pengirim wajib meneruskan dana kepada nasabah
penerima sesuai amanat dalam Warkat Debit, sesuai batas
waktu yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia
yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana
dan kliring berjadwal.
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam operasional
Layanan Warkat Debit:
a. Pembuatan DKE Warkat Debit dan batch DKE Warkat
Debit
1) Pengisian field kode transaksi pada DKE Warkat
Debit harus mengacu pada kode transaksi
sebagaimana…
98
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.9.
2) Field kode kota asal wajib diisi dengan kode kota
di mana Warkat Debit tersebut dikliringkan oleh
Peserta pengirim.
3) 1 (satu) batch DKE Warkat Debit paling banyak
berisi 200 (dua ratus) transaksi atau 1 (satu)
batch DKE Warkat Debit kurang dari
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
b. Penolakan Warkat Debit karena adanya tindak pidana
Dalam hal Warkat Debit ditolak karena diduga
terdapat suatu tindak pidana sesuai dengan surat
keterangan dari pihak yang berwenang, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1) Peserta penerima harus menahan Warkat Debit
dan membuat surat keterangan yang menyatakan
bahwa Peserta penerima telah menerima serta
menahan Warkat Debit tersebut karena diduga
terkait tindak pidana sesuai bukti lapor yang
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dengan
menggunakan format sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran II.12.
2) Pada saat Kliring Pengembalian, Peserta penerima
menyampaikan:
a) surat keterangan sebagaimana dimaksud
dalam angka 1) dalam rangkap 2 (dua);
b) fotokopi bukti lapor yang dikeluarkan oleh
pihak yang berwenang; dan
c) fotokopi Warkat Debit,
kepada Peserta pengirim.
3) Berdasarkan dokumen yang diterima Peserta
pengirim dari Peserta penerima pada Kliring
Pengembalian, Peserta pengirim menyampaikan
surat keterangan asli sebagaimana dimaksud
dalam butir 2)a) kepada nasabah penyetor.
c. Penolakan…
99
c. Penolakan Warkat Debit di luar mekanisme Kliring
Pengembalian
Dalam hal Peserta penerima dalam Kliring Penyerahan
tidak dapat melakukan penolakan Warkat Debit yang
seharusnya ditolak melalui mekanisme Kliring
Pengembalian, antara lain karena adanya Keadaan
Tidak Normal di Peserta penerima maka Peserta
penerima harus segera menginformasikan kepada
Peserta pengirim yang bersangkutan untuk
diselesaikan secara bilateral.
VIII. LAYANAN PEMBAYARAN REGULER
A. Prinsip Umum
1. Dalam 1 (satu) hari operasional, Layanan Pembayaran
Reguler dilakukan sebanyak 2 (dua) periode sesuai dengan
jam layanan yang ditetapkan oleh Penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5.
2. Jenis transfer dana yang dapat diperhitungkan dalam
Layanan Pembayaran Reguler adalah transfer dana yang
berasal dari:
a. perintah transfer dana dari 1 (satu) Peserta pengirim
kepada beberapa nasabah di Peserta penerima;
b. perintah transfer dana dari beberapa nasabah di
Peserta pengirim kepada 1 (satu) Peserta penerima;
c. perintah transfer dana dari 1 (satu) nasabah di Peserta
pengirim kepada beberapa nasabah di Peserta
penerima; dan
d. perintah transfer dana dari beberapa nasabah di
Peserta pengirim kepada 1 (satu) nasabah di Peserta
penerima.
3. Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah
nasabah yang memiliki rekening di Peserta.
4. Nilai nominal transfer dana sebagaimana dimaksud dalam
angka 2 dibatasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pada Lampiran II.8.
5. Transfer…
100
5. Transfer dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2
diproses pada Layanan Pembayaran Reguler dalam bentuk
DKE Pembayaran yang dihasilkan dari SPK.
6. DKE Pembayaran yang telah diterima oleh Penyelenggara
tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta.
7. Perhitungan Layanan Pembayaran Reguler dilakukan
berdasarkan DKE Pembayaran yang didukung dengan
dana yang cukup.
8. Setelmen Dana atas perhitungan sebagaimana dimaksud
dalam angka 7 dilakukan ke Rekening Setelmen Dana PLU
dan/atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.
9. Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 8
dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode Layanan
Pembayaran Regular.
B. Operasional Layanan Pembayaran Reguler pada Setiap Periode
1. Pembuatan dan Pengiriman DKE Pembayaran dan Batch
DKE Pembayaran
a. Pembuatan DKE Pembayaran
1) Pembuatan DKE Pembayaran dilakukan oleh
Peserta dengan cara sebagai berikut:
a) Input DKE Pembayaran secara manual
melalui SPK; atau
b) interface DKE Pembayaran dengan cara:
(1) import file dari media rekam elektronik
ke SPK; atau
(2) Straight Through Processing (STP) dari
sistem internal Peserta ke SPK.
2) Pembuatan DKE Pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam angka 1) mengacu pada buku
pedoman penggunaan aplikasi SPK.
b. Pembuatan batch DKE Pembayaran
1) Pembuatan batch DKE Pembayaran dilakukan
melalui SPK atau sistem internal Peserta.
2) Pembuatan batch DKE Pembayaran oleh Peserta
mengacu pada buku pedoman penggunaan
aplikasi…
101
aplikasi SPK.
c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan
DKE Pembayaran dan batch DKE Pembayaran
1) Pengisian field kode transaksi pada DKE
Pembayaran harus mengacu pada kode transaksi
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.9.
2) Field kode kota asal wajib diisi dengan kode kota
di mana DKE Pembayaran tersebut dikirim oleh
Peserta pengirim.
3) 1 (satu) batch DKE Pembayaran paling banyak
berisi 10 (sepuluh) DKE Pembayaran atau 1 (satu)
batch DKE Pembayaran paling banyak
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
4) Dalam 1 (satu) DKE Pembayaran paling banyak
berisi 100 (seratus) transaksi.
d. Pengiriman batch DKE Pembayaran ke SSK
Batch DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dikirim ke SSK dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Pengiriman batch DKE Pembayaran oleh Peserta
dilakukan melalui SPK diatur dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) batch DKE Pembayaran yang dikirim oleh
PLU dapat berupa:
(1) batch DKE Pembayaran milik PLU yang
bersangkutan; dan/atau
(2) batch DKE Pembayaran milik PTL dalam
hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus.
b) batch DKE Pembayaran yang dikirim oleh
PLA hanya milik PLA yang bersangkutan.
2) Pengiriman batch DKE Pembayaran dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode
waktu kegiatan pengiriman batch DKE
Pembayaran yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
3) Dalam hal terjadi kegagalan pengiriman batch
DKE…
102
DKE Pembayaran maka Peserta dapat
mengirimkan kembali batch DKE Pembayaran
sepanjang periode waktu pengiriman batch DKE
Pembayaran belum berakhir.
4) Atas pengiriman batch DKE Pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam angka 1), SSK
akan mengirimkan konfirmasi status pengiriman
batch DKE Pembayaran ke SPK.
2. Mekanisme Perhitungan Dalam Layanan Pembayaran
Reguler
a. Selama periode waktu kegiatan pengiriman DKE
Pembayaran, SSK melakukan perhitungan setiap
batch DKE Pembayaran yang diterima dengan
memperhatikan kecukupan dana yang dimiliki oleh
Peserta.
b. Dana yang dimiliki oleh Peserta sebagaimana
dimaksud dalam huruf a bersumber dari:
1) dana tunai (cash Prefund) yang disediakan dalam
Prefund Kredit; dan
2) confirmed incoming DKE Pembayaran, yaitu DKE
Pembayaran masuk dari Peserta lainnya yang
telah didukung dengan dana yang dimiliki oleh
Peserta lain tersebut.
c. DKE Pembayaran yang dikirim oleh Peserta dan
didukung dengan dana sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dinyatakan sebagai confirmed outgoing DKE
Pembayaran.
3. Informasi Perhitungan Layanan Pembayaran Reguler
a. Penyelenggara menyediakan informasi hasil
perhitungan Layanan Pembayaran Reguler
sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a yang dapat
diperoleh Peserta melalui SPK secara seketika.
b. Dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus maka
informasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a mencakup hasil perhitungan PLU dan
PTL…
103
PTL.
c. Apabila berdasarkan informasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a masih terdapat DKE
Pembayaran yang belum dapat diperhitungkan
(unconfirmed DKE Pembayaran) karena belum
didukung dengan dana yang cukup maka Peserta
wajib menambah Prefund Kredit sampai batas waktu
yang ditetapkan oleh Penyelenggara. Tata cara
penambahan Prefund Kredit sebagaimana dimaksud
dalam butir V.D.
4. Setelmen Hasil Perhitungan Akhir dalam Layanan
Pembayaran Reguler
a. Setelah batas waktu penambahan Prefund Kredit
berakhir, Penyelenggara melakukan perhitungan akhir
untuk masing-masing Peserta.
b. Dalam hal setelah berakhirnya batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf a Peserta masih
memiliki unconfirmed DKE Pembayaran maka
mekanisme penyelesaiannya mengacu pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
c. Dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus maka
hasil perhitungan akhir sebagaimana dimaksud dalam
huruf a mencakup hasil perhitungan akhir PLU dan
PTL.
d. Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas hasil
perhitungan akhir sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau
Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar sebesar nilai
hasil perhitungan akhir Layanan Pembayaran Reguler.