STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN PMKS RUMAH PELAYANAN SOSIAL PMKS PAMARDI RAHARJO BANJARNEGARA NO KOMPONEN URAIAN 1 2 3 1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
41
Embed
NO KOMPONEN URAIAN 1 2 3 · STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN PMKS RUMAH PELAYANAN SOSIAL PMKS PAMARDI RAHARJO BANJARNEGARA NO KOMPONEN URAIAN 1 2 3 1 Dasar Hukum 1. …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PMKS
RUMAH PELAYANAN SOSIAL PMKS PAMARDI RAHARJO BANJARNEGARA
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention On The Right Of Persons
With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak;
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980
tentang Penanggulangan Gelandangan dan
Pengemis;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998
tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Penyandang Cacat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004
tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi,
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem
Peradilan Anak;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan
AIDS;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Lanjut Usia;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah;
28. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983
tentang Koordinasi Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis;
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009
tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang
Masalah Tuna Susila;
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011
tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak;
31. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun
2007 tentang Penanganan Gelandangan dan
Pengemis;
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012
tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas Oleh Lembaga Di Bidang
Kesejahteraan Sosial;
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013
tentang Pengasuhan Anak;
36. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
37. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014
tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang
Berhadapan Dengan Hukum;
38. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2015
tentang Standar Lembaga Penyelenggara
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
39. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2015
tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang
Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga
Kesejahteraan Sosial;
40. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016
tentang Standar Nasional Lembaga
Kesejahteraan Sosial;
41. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengembangan Kawasan
Ramah Lanjut Usia;
42. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017
tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan
Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
43. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017
tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas;
44. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat;
45. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017
tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
46. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018
tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
Lanjut Usia;
47. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di
Daerah Provinsi Dan Di Daerah
Kabupaten/Kota;
48. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan
Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas
Mental;
49. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
50. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah.
2 Persyaratan Pelayanan 1. Persyaratan Teknis
a. Anak Terlantar dan/atau Anak Yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Lainnya,
antara lain:
1) Calon penerima manfaat adalah seorang
anak yang berjenis kelamin laki-laki atau
perempuan yang berusia 6 s.d 18 tahun;
2) Tidak ada lagi perseorangan, keluarga
dan/atau masyarakat yang mengurus;
3) Keluarga anak tidak memberikan
pengasuhan memadai sekalipun dengan
dukungan yang sesuai, mengabaikan
dan/atau melepaskan tanggung jawab
terhadap anaknya;
4) Anak tidak memiliki keluarga atau
keberadaan keluarga tidak diketahui;
5) Anak yang menjadi korban kekerasan,
perlakuan salah, penelantaran dan
eksploitasi;
6) Anak yang terpisah dari keluarga karena
bencana baik konflik sosial maupun
bencana alam;
7) Anak yang melakukan perbuatan yang
dilarang bagi anak baik menurut
peraturan perundang - undangan
maupun hukum lain yang berlaku di
masyarakat;
8) Anak yang hidup yang menghabiskan
sebagian waktunya di jalan dan tempat
umum lainnya;
9) Anak yang tidak berhubungan lagi
dengan orang tuanya (Children of the
Street), mereka tinggal 24 jam di jalanan
dan menggunakan semua fasilitas
jalanan sebagai ruang hidupnya;
10) Anak yang berhubungan tidak teratur
dengan orang tuanya. Mereka adalah
anak yang bekerja di jalanan (Children on
the Street).
b. Penyandang Disabilitas Terlantar, antara
lain:
1) Calon penerima manfaat adalah seorang
laki-laki atau perempuan yang berusia
15 s.d 55 tahun;
2) Calon penerima manfaat adalah
penyandang disabilitas mental yang
mengalami gangguan fungsi fikir, emosi
dan perilaku, dengan kondisi sebagai
berikut:
a) Psikososial diantaranya skizofrenia,
bipolar, depresi, anxietas dan
gangguan kepribadian; dan
b) Disabilitas perkembangan yang
berpengaruh pada kemampuan
interaksi sosial diantaranya autis
dan hyperaktif.
3) Calon penerima manfaat adalah seorang
yang mengalami gangguan pada indera
penglihatan, dengan kemampuan daya
penglihatan sebagai berikut:
a) Ringan (Low Vision) yaitu seorang
yang memiliki hambatan dalam
penglihatan.
b) Sedang (Partially Sighted) yaitu
seorang yang kehilangan sebagian
daya penglihatan.
c) Berat (Totally Blind) yaitu seorang
yang sama sekali tidak dapat
melihat.
4) Calon penerima manfaat adalah seorang
yang mengalami gangguan pada indera
pendengaran dan gangguan verbal
sehingga mengalami kesulitan dalam
berkomunikasi.
Berdasarkan kondisi tingkat gangguan
pendengaran, calon penerima manfaat
dengan klasifikasi sebagai berikut:
a) Disabilitas rungu sangat ringan (27
s.d 40 dB), masih mampu
mendengar suara dalam jarak dekat;
b) Disabilitas rungu ringan (41 s.d 55
dB), hanya mampu mengerti
percakapan dalam jarak 3 kaki (90
cm) dan harus dalam keadaan
berhadap-hadapan;
c) Disabilitas rungu sedang (50 s.d 76
dB), menggunakan alat bantu
dengar sepanjang waktu;
Berdasarkan kemampuan mengerti
bahasa, calon penerima manfaat dengan
klasifikasi sebagai berikut:
a) Mild to moderete hearing impairment
(35 s.d 55 dB), kesulitan artikulasi
serta perkembangan kata kurang
sempurna;
b) Moderate hearing impairment (55 s.d
70 dB), artikulasi dan kualitas suara
kurang jelas dan perbendaharaan
kata tidak sempurna;
c) Severe hearing loss (70 s.d 90 dB),
artikulasi dan kualitas suara tidak
jelas, kalimat dan aspek bahasa
tidak sempurna.
d) Severe to profound hearing
impairment (90 s.d 100 dB), ritme
bicara, suara dan artikulasi tidak
jelas, bicara dan bahasa harus
dikembangkan secara intensif.
5) Calon penerima manfaat adalah seorang
yang mengalami gangguan fungsi fikir
karena tingkat kecerdasan di bawah
rata-rata sehingga kesulitan dalam
penyesuaian diri dengan lingkungannya
dalam setiap tahap perkembangannya.
Berdasarkan tingkat intelegensi (IQ),
calon penerima manfaat dengan kategori
sebagai berikut:
a) Borderline dengan standar IQ antara
70 – 80. Masuk ke dalam kelompok
bodoh atau inferior.
b) Ringan (mild) dengan standar IQ
antara 52 – 69, masuk ke dalam
kelompok debil atau moron.
c) Sedang (moderate) dengan standar
IQ antara 36 – 51, masuk ke dalam
kelompok embicile.
6) Tidak ada lagi perseorangan, keluarga
dan/atau masyarakat yang mengurus;
7) Rentan mengalami tindak kekerasan
dari lingkungannya;
8) Masih memiliki keluarga, tetapi
berpotensi mengalami tindak kekerasan,
perlakuan salah, eksploitasi,
penelantaran dan pemasungan.
c. Lanjut Usia Terlantar, antara lain:
1) Calon penerima manfaat adalah lanjut
usia terlantar berjenis kelamin laki-laki
atau perempuan yang berusia 60 (enam
puluh) tahun atau lebih, karena faktor
tertentu tidak dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya dan hidupnya
bergantung pada bantuan orang lain;
2) Tidak ada lagi perseorangan, keluarga
dan/atau masyarakat yang mengurus;
3) Rentan mengalami tindak kekerasan
dari lingkungannya;
4) Masih memiliki keluarga, tetapi
berpotensi mengalami tindak kekerasan,
perlakuan salah, eksploitasi dan
penelantaran.
d. Pengemis, Gelandangan dan Orang
Terlantar, antara lain:
1) Calon penerima manfaat adalah seorang
laki-laki atau perempuan dengan status
belum nikah atau nikah berusia antara
19 s.d 60 tahun berdomisili di wilayah
Provinsi Jawa Tengah, dengan kondisi:
a) Tidak terpenuhi kebutuhan
dasarnya, tidak terpelihara, tidak
terawat dan tidak terurus;
b) Hidup dalam keadaan yang tidak
sesuai dengan norma kehidupan
yang layak dalam masyarakat
setempat, tidak memiliki mata
pencaharian dan tempat tinggal
yang tetap serta mengembara
ditempat umum (gelandangan);
c) Mendapat penghasilan meminta-
minta ditempat umum dengan
berbagai cara dan alasan untuk
mengharapkan belas kasihan orang
lain (pengemis);
d) Tidak ada lagi perseorangan,
keluarga dan/atau masyarakat yang
mengurus.
2. Persyaratan Administrasi
a. Anak Terlantar dan/atau Anak Yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Lainnya,
dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Rujukan dari Instansi
Terkait/Masyarakat
a) Fotocopy identitas diri (jika ada);
b) Surat Putusan Pengadilan (Bagi Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum);
c) Surat pengantar dari instansi
pengirim.
2) Rujukan dari Keluarga/Kerabat
a) Fotocopy Akte Kelahiran;
b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
(KTP) orangtua/ wali/ penanggung
jawab;
c) Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
d) Kartu Jaminan Kesehatan asli;
e) Kartu Indonesia Pintar (KIP) asli (Jika
Ada);
f) Berkas pendukung lainnya guna
fasilitasi ke layanan pendidikan (Jika
Ada);
g) Surat pengantar dari Dinas Sosial
setempat.
b. Penyandang Disabilitas Terlantar, dengan
persyaratan sebagai berikut:
1) Rujukan dari Instansi
Terkait/Masyarakat
a) Fotocopy identitas diri (jika ada);
b) Surat keterangandari rumah sakit
yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan telah mendapatkan
perawatan kesehatan jiwa (khusus
calon penerima manfaat dengan
kategori penyandang disabilitas
mental)
c) Surat pengantar dari instansi
pengirim.
2) Rujukan dari Keluarga/Kerabat
a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli;
b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
c) Kartu Jaminan Kesehatan Asli;
d) Surat keterangan sehat dari rumah
sakit;
e) Surat pengantar dari Dinas Sosial
setempat.
c. Lanjut Usia Terlantar, dengan persyaratan
sebagai berikut:
1) Rujukan dari Instansi
Terkait/Masyarakat
a) Fotocopy identitas diri (jika ada);
b) Surat pengantar dari instansi
pengirim.
2) Rujukan dari Keluarga/Kerabat
a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli;
b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
c) Kartu Jaminan Kesehatan Asli;
d) Surat keterangan sehat dari dokter
puskesmas setempat;
e) Surat pengantar dari Dinas Sosial
setempat.
d. Pengemis, Gelandangan dan Orang
Terlantar, dengan persyaratan sebagai
berikut:
1) Rujukan dari Instansi
Terkait/Masyarakat
a) Fotocopy identitas diri (jika ada);
b) Surat pengantar dari instansi
pengirim.
2) Serah diri
a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
(KTP);
b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
c) Fotocopy Kartu Jaminan Kesehatan
(jika ada);
d) Fotocopy Ijazah (jika ada);
e) Surat keterangan sehat dari dokter
yang menyatakan tidak mempunyai
penyakit kronis dan menular serta
tidak memiliki kedisabilitasan;
f) Surat pengantar dari kepolisian;
g) Surat pengantar dari Dinas Sosial
setempat.
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Rujukan dari Instansi Terkait/Masyarakat
a. Calon penerima manfaat datang ke panti
dengan didampingi oleh penanggung jawab
(Instansi Terkait/ Masyarakat) untuk
mendaftarkan diri sebagai calon penerima
manfaat;
b. Penanggung jawab (Instansi Terkait/
Masyarakat) menyerahkan kelengkapan
berkas persyaratan administrasi calon
penerima manfaat kepada petugas;
c. Petugas menerima berkas, kemudian
meneliti kelengkapan berkas persyaratan
administrasi calon penerima manfaat;
d. Petugas melaksanakan wawancara kepada
calon penerima manfaat dan penanggung
jawab (Instansi Terkait/ Masyarakat);
e. Petugas menyerahkan blangko berita acara
serah terima dan kontrak pelayanan kepada
penanggung jawab (Instansi Terkait/
Masyarakat);
f. Penanggung jawab (Instansi Terkait/
Masyarakat) menerima blangko berita acara
serah terima dan kontrak pelayanan,
kemudian di isi sesuai dengan petunjuk
pengisian;
g. Penandatanganan berita acara serah terima
dan kontrak pelayanan dilakukan secara
bersama-sama oleh pihak panti dan pihak
penanggung jawab (Instansi Terkait/
Masyarakat);
h. Petugas mencatat data penerima manfaat
baru ke dalam buku registasi dan
mengarsipkan berkas ke dalam dosir;
i. Petugas menyusun laporan penerimaan
penyandang disabilitas mental.
2. Rujukan dari Keluarga
a. Calon penerima manfaat datang ke panti
didampingi oleh penanggung jawab
(keluarga) untuk mendaftarkan diri sebagai
calon penerima manfaat;
b. Petugas menyerahkan formulir pendaftaran
seleksi kepada penanggung jawab (keluarga)
c. Penanggung jawab (keluarga) menerima
formulir pendaftaran seleksi, kemudian di isi
sesuai dengan petunjuk pengisian;
d. Penanggung jawab (keluarga) menyerahkan
kelengkapan berkas persyaratan
administrasi kepada petugas;
e. Petugas menerima berkas, kemudian
meneliti kelengkapan berkas persyaratan
administrasi calon penerima manfaat;
f. Petugas melaksanakan wawancara kepada
calon penerima manfaat dan Penanggung
jawab (keluarga);
g. Petugas menganalisa data dan menentukan
kelayakan (elijibilitas) calon penerima
manfaat;
h. Petugas menginformasikan hasil seleksi
kepada calon penerima manfaat dan
penanggung jawab (keluarga). Bagi Calon
penerima manfaat yang memenuhi kriteria
dinyatakan diterima menjadi penerima
manfaat, sedangkan calon penerima
manfaat yang tidak memenuhi kriteria akan
di rujuk ke lembaga pelayanan lainnya;
i. Petugas menyerahkan blangko berita acara
serah terima dan kontrak pelayanan kepada
penanggung jawab (keluarga);
j. Penanggung jawab (keluarga) menerima
blangko berita acara serah terima dan
kontrak pelayanan, kemudian di isi sesuai
dengan petunjuk pengisian;
k. Penandatanganan berita acara serah terima
dan kontrak pelayanan dilakukan secara
bersama-sama oleh pihak panti dan pihak
penanggung jawab (keluarga);
l. Petugas mencatat data penerima manfaat
baru ke dalam buku registasi dan
mengarsipkan berkas ke dalam dosir;
m. Petugas menyusun laporan penerimaan
penyandang disabilitas mental.
4 Jangka Waktu
Pelayanan
Jangka waktu yang diperlukan dalam proses
pelayanan penerimaan calon penerima manfaat
adalah 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.
5 Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya/tarif.
6 Produk Pelayanan 1. Diperolehnya penerima manfaat yang sesuai
dengan kriteria yang telah ditetapkan;
2. Surat Keputusan Kepala Panti tentang
Penetapan Penerimaan Penerima Manfaat;
3. Berita Acara Serah Terima Penerima Manfaat;
4. Surat Perjanjian Kontrak Pelayanan;
5. Penerima manfaat yang baru tercatat di dalam
buku induk registrasi;
6. File penerima manfaat;
7. Laporan kegiatan penerimaan.
7 Sarana, Prasarana
dan/atau fasilitas
1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer;
3. Printer;
4. Alat dokumentasi;
5. Ruang seleksi dan penerimaan beserta
perlengkapannya;
6. Pedoman wawancara;
7. Blangko berita acara serah terima penerima
manfaat;
8. Blangko kontrak pelayanan;
9. Buku induk registrasi;
10. Ordner/snelhecter/hanging map;
11. Filing cabinet/ lemari arsip/ lemari
penyimpanan file penerima manfaat.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal SMA sederajat dan sudah
mengikuti pelatihan dasar Pekerjaan Sosial;
2. Memahami regulasi tentang standar pelayanan
kesejahteraan sosial anak dan pengasuhan
anak;
3. Memahami regulasi tentang standar habilitasi
dan rehabilitasi sosial bagi penyandang
disabilitas;
4. Memahami regulasi tentang standar nasional
rehabilitasi sosial lanjut usia;
5. Memahami regulasi tentang standar lembaga
penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial;
6. Mampu mengoprasikan komputer;
7. Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi
dengan baik;
8. Mampu menyusun instrumen seleksi dan
pedoman wawancara;
9. Teliti dan cermat dalam memeriksa berkas
persyaratan administrasi;
10. Mampu melakukan wawancara;
11. Mampu menganalisis dan menentukan
kelayakan (elijibilitas) calon penerima manfaat;
12. Mampu menyusun laporan hasil kegiatan
penerimaan.
9 Pengawasan Internal 1. Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari