BUPATI BANDUNG PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH BUPATI BANDUNG Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal 27 Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sekurang-kurangnya sekali dalam setahun serta memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD; b. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), telah dibangun Sistem Informasi Pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai suatu sistem pelaporan dan evaluasi yang baku, cepat, tepat komprehensif dan berkesinambungan sehinga dapat memenuhi kebutuhan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkatan; c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyediaan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta adanya keseragaman, perlu menetapkan format data bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sesuai dengan Rancang Bangun Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaporan Daerah, dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Jawa Barat (Berita Negara 1950); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Tambahan Negara Nomor : 4048); 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437); 4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4438); SALINAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI BANDUNGPERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAANPEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN RANCANG BANGUNSISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
BUPATI BANDUNG
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal27 Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah, yang menyatakan bahwa Daerah wajib menyampaikanlaporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada MenteriDalam Negeri melalui Gubernur sekurang-kurangnya sekali dalamsetahun serta memberikan laporan keterangan pertanggung jawabankepada DPRD;
b. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (LPPD), telah dibangun Sistem InformasiPelaporan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai suatusistem pelaporan dan evaluasi yang baku, cepat, tepat komprehensifdan berkesinambungan sehinga dapat memenuhi kebutuhanpelaporan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkatan;
c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyediaan data LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta adanyakeseragaman, perlu menetapkan format data bahan penyusunanLaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sesuaidengan Rancang Bangun Sistem Pelaporan dan Evaluasi PelaporanDaerah, dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang PemerintahanDaerah Kabupaten Dalam Lingkup Jawa Barat (Berita Negara 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Tahun 1999 Tambahan Negara Nomor : 4048);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan LembaranNegara Nomor : 4437);
4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor :4438);
SALINAN
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran NegaraNo. 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaandan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran NegaraTahun 2000 No. 2021, Tambahan Lembaran Negara No. 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2001 tentang PelaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun2001, No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 4124);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentangPokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban KeuanganDaerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 7Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2001tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten BandungTahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 40 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2001tentang Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) KabupatenBandung Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 41Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2001tentang Rencana Strategis Daerah (RESTRADA) KabupatenBandung Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 51Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002Tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran DaerahTahun 2002 No. 35 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentangPembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRDKabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 No. 36 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentangPembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung(Lembaran Daerah Tahun 2002 No. 37 Seri D);
15. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis DaerahKabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 No. 38 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentangTransparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahandi Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 No. 29 SeriD).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG FORMAT DATA BAHANPENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN RANCANG BANGUN SISTEMPELAPORAN DAN SISTEM EVELUASI PELAPORAN DAERAH.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsurPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Perangkat Daerah Otonom adalah Sekretariat Daerah Badan / Dinas / Kantor / satuankerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
6. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Camat;
7. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, bertanggung jawabkepada rakyat melaui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan mengenaipelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
8. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah seluruh proses kegiatan manajemenpemerintah dan pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan,pelaksanaan, perorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi,pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya;
9. Pelaporan adalah proses kegiatan penyelenggaraan laporan yang meliputi penentuanpenggunaan sistem, prosedur, isi, format, jenis, sifat, waktu, evaluasi dan tindak lanjut.
10.Laporan Bupati adalah laporan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melaluiGubernur atas keseluruhan atau sebagian dari kegiatan penyelenggaraan PemerintahanDaerah yang di formulasikan kedalam format dan sistematika yang ditetapkan;
11.Format data Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah formulir bukuuntuk diisi data penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah, Kelurahandan Desa yang meliputi pelaksanaan Desentralisasi, Tugas Pembantuan, serta kebijakanpelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dan atau Desa;
12.Evaluasi Laporan Daerah adalah proses kegiatan analisis dan penilaian terhadap laporanpenyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13.Sistem Laporan adalah sistem informasi manajemen yang digunakan dalam rangkapenyusunan, evaluasi, dan penyajian Laporan Daerah;
14.Sistem Evaluasi Laporan Daerah adalah sistem informasi manajemen yang digunakandalam rangka menganalisis dan menilai Laporan Daerah serta menyajikan hasilnya.
15.Rancang Bangun Sistem Pelaporan dan Sistem Evaluasi Pelaporan Daerah adalahTeknologi informasi yang berupa suatu sarana/piranti yang digunakan dalam pengolahanlaporan dengan mendayagunakan keahlian (brainware), piranti lunak (software), pirantikeras (hardware) yang dioperasikan.
BAB II
PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 2
(1) Bupati wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepadaMenteri Dalam Negeri melalui Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun danmenyampaikan Laporan keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD.
(2) Perangkat Daerah Otonom, Pemerintah Kelurahan dan atau Pemerintah Desa wajibmenyampaikan laporan atas pelaksanaan Desentralisasi, Tugas Pembantuan serta
Kebijakan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan kepadaBupati dan atau Kepada Pemerintah untuk tugas Pembantuan.
Pasal 3
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib disampaikan :
(1) Secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2) Setiap saat diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(3) Apabila diminta oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 4
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :
(1) Laporan Umum Pemerintah yang meliputi :
a) Gambaran Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, terdiri dari :
(a) Koondisi Geografis, Format L.1 dan L.2
(b) Topografi Format L.3
(c) Pejabat Negara di Daerah Format L.4
(d) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Format L.5
(e) Tugas pokok dan Fungsi Unit-unit kerja Format L.6
b) Pembinaan Wilayah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, terdiri dari :
(a) Administrasi Pemerintahan Format L.7
(b) Laporan Kependudukan WN RI Format L.8
(c) Laporan Kependudukan WN RI dan Orang Asing Format L.9
(d) Laporan Kependudukan Orang Asing Format L.10
(e) Perkembangan Kependudukan WN RI Format L.11
(f) Keadaan Penduduk Format L.12
(g) Pelayanan Perkotaan Sipil Format L.13
(h) Agama yang dianut penduduk Format L.14
(i) Pemberdayaan Masyarakat Format L.15
(j) Peningkatan keterampillan dan peranan wanita Format L.16
(k) Rekapitulasi keluarga sejahtera. Format L.17
(l) Rekapitulasi LKMD atau dengan sebutan lain. Format L.18
(m)Sosialisasi Peraturan-peraturan Perundang-undangan. Format L.19
c) Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam LampiranIII, terdiri dari :
(a) Penyelengaraan Koordinasi Pemerintahan. Format L.20
(b) Penyelenggaraan Pemekaran Pemerintahan Daerah. Format L.21
d) Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV,terdiri dari :
(a) Pelaksanaan Pembinaan Kesatuan Bangsa. Format L.22
(b) Rekapitulasi Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan. Format L.23
(c) Rincian Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan. Format L.24
(d) Rincian Organisasi Sosial Politik. Format L.25
(e) Rincian Organisasi Kemasyarakatan. Format L.26
(f) Rincian Lembaga Swadaya Masyarakat. Format L.27
(g) Rekapitulasi Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Format L.28
(h) Pembinaan Ketertiban Umum dan Pengamanan. Format L.29
(i) Kekuatan dan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Format L.30
(j) Rincian Kekuatan dan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. FormatL.31
(k) Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah danPeraturan Perundang-undangan lainnya. Format L.32
(l) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan Ketertiban. Format L.33
e) Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimanatercantum dalam lampiran V, terdiri dari :
(a) Rekapitulasi Peraturan Daerah. Format L.34
(b) Perkara Pemerintah Daerah di Pengadilan. Format L.35
f) Kerjasama Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, terdiri dari :
(a) Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Format L.36
(b) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga Dalam Negeri. Format L.37
(c) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga Luar Negeri. Format L.38
(d) Kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga Dalam Negeri. Format L.39
(e) Kerjasma BUMD dengan Pihak Ketiga Luar Negeri. Format L.40
(f) Perselisihan Daerah . Format L.41
g) Kebijaksanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kemasyarakatan, sebagaimanatercantum dalam lampiran VII, terdiri dari :
(a) Pemberian Kemudahan Pelayanan kepada Masyarakat . Format L.42
h) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (Tampung Tantra), sebagaimanatercantum dalam lampiran VIII, terdiri dari Format L.43
(2) Laporan Penyelengaraan Tugas Desentralisasi, meliputi :a) Penataan Ruang, sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, terdiri dari :
(a) Rencana Tata Ruang Wilayah. Format L.44
(b) Alokasi Pemanfaatan Ruang. Format L.45
b) Pertanian, Peternakan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran X,terdiri dari :
(a) Rekapitulasi Lembaga Penunjang Pertanian. Format L.46
(b) Produksi Komoditas Tanamam Pangan. Format L.47
(c) Potensi Perikanan, Format L.48
(d) Luas Produksi dan Nilai Perikanan. Format L.49
(e) Populasi Ternak. Format L.50
(f) Populasi Ternak Unggas. Format L.51
(g) Produksi Daging Unggas. Format L.52
(h) Produksi Daging Ternak. Format L.53
(i) Produksi Telur. Format L.54
c) Kelautan, sebagaimana tercantum dalam lampiran XI, terdiri dari
(a) Izin Usaha Budidaya dan Penangkapan. Format L.55
(b) Sarana dan Prasarana Perikanan Laut. Format L.56
d) Energi dan sumber daya mineral, sebagaimana tercantum dalam lampiran XII, terdiridari :
(a) Energi listrik. Format L.57.
(b) Energi gas. Format L.58.
(c) Izin usaha inti listrik. Format L.59.
(d) Pertambangan umum. Format L.60.
(e) Data surat izin Pertambangan Daerah/Eksplorasi.. Format L.61.
(f) Data surat izin Air bawah Tanah dan permukaan. Format L.62.
e) Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII, terdiri dari
(a) Pengusahaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan. Format L.63.
(b) Produksi hasil hutan. Format.L.64.
(c) Produksi komoditas hasil perkebunan. Format L.65.
(d) Luas areal intensifikasi, eksentifikasi, rehabilitasi komoditas perkebunan. FormatL.66.
f) Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV, terdiridari :
(a) Industri startegis. Format L.67.
(b) Kerjasama industri perdagangan antar daerah. Format L.68.
(c) Metrologi.. Format L.69.
(d) Pengembangan kawasan industri. Format L.70.
(e) Keragaan promosi dagang. Format L.71.
(f) Sentra industri. Format L.72.
g) Perkoperasian, sebagaimana tercantum dalam lampiran XV, terdiri dari :
(a) Keragaman induk koperasi. Format L.73.
(b) Pengembangan koperasi dan usaha kecil Menegah. Format L.74.
(c) Pelaksaan penyertaan koperasi BUMN / BUMD dengan pola inti plasma. FormatL.75.
h) Penanaman Modal, sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI, terdiri dari :
(a) Investasi non PMA/PMDN. Format L.76.
(b) Investasi non PMA/PMDN menurut sektor. Format L.76.
(c) Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri menurut sektor. Format L.78.
(d) Kumulatif realisasi Penanaman Modal Asing menurut negara asal. Format L.79.
(e) Kumulatif penanaman modal menurut lokasi. Format L.80.
(h) Pelaksana kemitraan dalam rangka penanaman modal. Format L83.
(i) Kebijaksanaan sektoral penanaman modal. Format L.84.
(j) Kegiatan promosi penanaman modal (pameran) seminar, temu usaha, loka karya.Format L.86.
(k) Pelaksana kegiatan diktat oleh badan penanaman modal. Format L.86.
(l) Pelaksana diktat di perusahaan PMA/PMDN. Format L.87.
(m)Peluang investasi yang prospektif Format L.88
(n) Infrastruktur dan faktor pendukung peluang industri. Format L.89.
i) Kepariwisataan, sebagaiman tercantum dalam lampiran XVII, terdiri dari :
(a) Kegiatan Dinas Pariwisata. Format L.90
(b) Kunjungan Wisatawan. Format L.91
(c) Objek Wisata. Format L.92
(d) Hotel Melati. Format L.93
(e) Hotel Berbintang. Format L.94
(f) Penunjang Pariwisata. Format L.95
(g) Rata-rata tinggal dan pengeluaran wisatawan. Format L.96
j) Ketenaga Kerjaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII., terdiri dari :
(a) Tenaga kerja. Format L.97
k) Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX, terdiri dari :
(a) Fasilitas Kesehatan. Format L.98
(b) Status Gizi Anak dan Balita. Format L.99
(c) Rekapitulasi Kasus Penyakit Menular. Format L.100
(d) Rekapitulasi Rumah Sakit Jiwa, Kusta dan Kanker. Format L.101
l) Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran XX, terdiri dari
(a) Pendidikan. Format L.102
(b) Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Pendidikan. Format L.103
(c) lnventaris Sekolah,Murid dan Guru. Format L.104
m) Sosial, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI, terdiri dari :
(a) Rekapitulasi Panti-panti Sosial. Format L.105
(b) Penanganan Bencanan Alam dan Pengungsi. Format L.106
(c) Penanganan Masalah Sosial. Format L.107
n) Pertanahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII, terdiri dari :
(a) Rekapitulasi Penerbitan dan Penghapusan Sertifikat atas Tanah. Format L.108
(b) Penggunaan Tanah. Format L.109
(c) Rekapitulasi Kegiatan Pengukuran, Pemetaan dan lain-lain. Format L.110
(d) Rekapitulasi Kegiatan Pemberian Hak Atas Tanah. Format L.111
o) Pemukiman, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII, terdiri dari :
(a) Pemukiman Sosial. Format L.112
(b) Kebutuhan Lahan Pemukiman Penduduk Perkotaan. Format L.1 13
p) Pekerjaan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV, terdiri dari :
(a) Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan. Format L114
(b) Rekapitulasi Daftar Rincian Modal Irigasi. Format L.115
(c) Rekapitulasi Pembangunan Jalan dan Jembatan. Foiniat L.116
(d) Irigasi dan Pengairan. Format L.117
(e) Sumber Daya Air. Format L.118
q) Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV, terdiri dari :
(a) Jaringan Jalan Sungai. Format L.119
(b) Terminal Transportasi Jalan. Format L.120
(c) Transportasi Darat. Format L.121
(d) Bandar Udara. Format L.122
(e) Aktifitas Bandar Udara. Format L.123
(f) Pelabuhan Laut. Format L.124
(g) Aktifitas Pelabuhan. Format L.125
(h) Satuan Sambungan Telepon. Format L.126
r) Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI, terdiri dari :
(a) Daftar Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL. Format L.127
(b) Luas Lahan Kritis. Format L.128
(c) Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis. Format L.129
s) Olah Raga, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII, terdiri dari :
(a) Rekapilutasi Sarana dan Prasarana Olah Raga. Format L.130
t) Penerangan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII, terdiri dari:
(a) Kegiatan operasional penerangan. Format L.131
(b) Program penerangan. Format L.132
(c) Media cetak dan elektronik . Format L.133
u) Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX, terdiri dari :
(a) Pendapatan Asli Daerah. Format L.134
(b) Dana Perimbangan Daerah. Format L.135
(c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah. Format L.136
(d) Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran. Format L.137
(e) Realisasi Anggaran Belanja Rotan. Format L.138
(f) Realisasi Anggaran Pembangunan. Format L.139
(g) Ringkasan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Format L.140-L.41
(h) Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah. Format L.142
(i) Daftar rekapilusasi APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan unit kerja.Format L.143
(j) Daftar realisasi dana cadangan daerah. Format L.144
(k) Daftar pinjaman daerah. Format L.145
(l) Daftar hibah daerah. Format L.146
(m)Daftar piutang daerah. Format L.147
(n) Daftar aset daerah. Format L.148
(o) Neraca Daerah . Format L.149-L.50
(p) Laporan keuangan BUMD. Format L.151
v) Administrasi Kepegawaian, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX, terdiri dari :
(a) Organisasi dan kepegawaian. Format L.152
(b) Nama dan alamat pimpinan unit kerja. Format L.153
(c) Jumlah pegawai negeri sipil. Format L.154
(d) Jenis kelamin dan tingkat pendidikan PNS. Format L. 155
(e) Jumlah jabatan struktural eselon I -V. Format L.156
(f) Jumlah PNS Pejabat wanita yang menduduki jabatan struktural. Format L.157
(g) Jumlah PNS pejabat pria yang menduduki jabatan struktural. Format L.158
(h) PNS yang mendapat hukuman disiplin pegawai. Format L.159
(i) Nama-nama pegawai negeri sipil yang memperoleh tanda kehormatan SatyaLencana Karya Satya 10 tahun. Format L.160
(j) Nama-nama pegawai negeri sipil yang memperoleh tanda kehormatan SatyaLencana Karya Satya 20 tahun. Format L.161
(k) Nama-nama pegawai negeri sipil yang memperoleh tanda kehormatan SatyaLencana Karya Satya 30 tahun. Foimat L.162
(l) Daftar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan struktural. Format L.163
(m)Daftar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tehnis. Format L.164
(n) Daftar pelaksanaan dan pelatihan manajemen pemerintahan. Format L.165
(o) Daftar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional. Format L.166
(p) Daftar rekapitulasi peserta pendidikan dan pelatihan jabatan struktural. FormatL.167
(q) Daftar rekapitulasi peserta pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis danmanajemen pemerintahan. Format L.168
w) Pengelolaan Asset / Barang Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI,terdiri dari :
(a) Pengelolaan inventaris kekayaan milik Negara. Format L.169
(3) Laporan penyelenggaraan tugas pembantuan, sebagaimana tercantum dalam lampiranXXXI terdiri dari :
a) Tugas pembantuan. Format L.170
(4) Laporan kebijakan tugas dekonsentrasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII,terdiri dari :
a) Kebijakan pelimpahan kepada kecamatan. Format L.171
(5) Laporan penyelenggaraan tugas pemerintah lainnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIV,terdiri dari :
a) Perencanaan Pembagian Daerah. Format L.172
b) Penelitian Dan Pengembangan. Format L.173
c) Pengawasan Daerah. Format L.174
d) Rekapitulasi Peserta KB. Format L.175
e) Tempat Pelayanan Keluarga Berencana. Format L.176
f) Keadaan Perpustakaan / Data Perpustakaan. Format L.177
g) Layanan Koleksi Deposit Perpustakaan. Format L.178
h) Sarana dan Prasarana Keagamaan. Format L.179
i) Rekapilutasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan-kerarsipan dan Perpustakaan. FormatL.180
Pasal 5
Laporan penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya menggambarkan hal-halsebagai berikut :
1) Dasar Hukum,
2) Kebijakan Umum Pemerintah Daerah,
3) Rencana Kegiatan/Program Kerja dalam rangka pelaksanaan,
4) Sasaran yang ditetapkan,
5) Uraian Pelaksanaan,
6) Hasil yang telah dicapai,
7) Dampak dari pelaksanaan kebijakan,
8) Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan,
9) Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.
BAB IIISISTEM PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 6
(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sistem informasipelaporan yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.
(2) Dalam hal keadaan yang sangat mendesak dan memerlukan penanganan yang cepat,Bupati dapat melaporkan secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri melaluiGubernur, baik secara lisan maupun tertulis.
(3) Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) selanjutnya akan dijadikan bahanevaluasi bagi peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.
Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah membangun sub sistem informasi pelaporan daerah yangterintegrasi dengan, sistem informasi pelaporan dan sistem informasi evaluasi yangdibangun oleh Pemerintah;
(2) Dalam rangka pembangunan dan melaksanakan sistem sebagaimana dimaksud padaayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
BAB IVPEMBIAYAAN
Pasal 8
Biaya yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan dan pelaksanaan informasipelaporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung, Kode Rekening Nomor2.01.03.2.1.01.01.
BAB VSANKSI
Pasal 9
Bupati memberikan sanksi terhadap Perangkat Daerah dan Desa yang tidak melaksanakan.ketentuan Keputusan Bupati ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalamBerita Daerah Kabupaten Bandung.
Ditetapkan di Soreangpada tanggal 21 Februari 2005
BUPATI BANDUNG,
ttd,
OBAR SOBARNA
Diundangkan di Soreangpada tanggal 21 Februari 2005
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BANDUNG,
ttd,
Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNGTAHUN 2005 NOMOR 5 SERI D
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DICKY ANUGRAH, SH., M.SiPembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003
Format L. 1LAMPIRAN : I PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN GAMBARAN UMUM1. KONDISI GEOGRAFIS KABUPATEN BANDUNG
DATA LUAS WILAYAH / BATAS WILAYAHTAHUN ................
NOLUAS WILAYAH (KM
2) BATAS WILAYAH
LETAK GEOGRAFISLINTANG (0
0) BUJUR (0
0)
DARATANPERAIRAN
DARATPERAIRAN
LAUT% UTARA SELATAN BARAT TIMUR UTARA SELATAN BARAT TIMUR
Catatan :1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 7
LAMPIRAN : II PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PEMBINAN WILAYAH1. ADMINISTRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNGTAHUN ................
NO NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN NAMA DESA1 2 3 4
JUMLAH XXX XXX2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Catatan :1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 20
LAMPIRAN : III PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN1. PENYELENGGARAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 22
LAMPIRAN : IV PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PENCIPTAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN1. PELAKSANAAN PEMBINAAN KESATUAN BANGSA
KABUPATEN BANDUNGTAHUN ................
NO JENIS KEGIATAN PELAKSANA JML PESERTA (Org) TEMPAT KETERANGAN1 2 3 4 5 6
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 34
LAMPIRAN : V PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PENERAPAN DAN PENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1. REKAPITULASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNGTAHUN ................
NO NOMOR DAN TAHUN TENTANG MULAI BERLAKU JENIS PERDA KETERANGAN1 2 3 4 5 6
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 36
LAMPIRAN : VI PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN KERJASAMA DAERAH1. KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 42
LAMPIRAN : VII PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KEMASYARAKATAN1. PEMBERIAN KEMUDAHAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
KABUPATEN BANDUNGTAHUN ................
NO JENIS KEBIJAKAN BENTUK KEBIJAKAN SASARAN KETERANGAN1 2 3 4 5
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 43
LAMPIRAN : VIII PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (TAMPUNG TANTRA)1. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (TAMPUNG TANTRA)
KABUPATEN BANDUNGTAHUN ................
NO JENIS KEGIATAN DASAR HUKUM JUMLAH DANA HASIL YANG DICAPAI KETERANGAN1 2 3 4 5 6
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 44
LAMPIRAN : IX PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN TUGAS DESENTRALISASI1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 46
LAMPIRAN : X PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN1. REKAPITULASI LEMBAGA PENUNJANG PERTANIAN
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 53
8.PRODUKSI DAGING TERNAKKABUPATEN BANDUNG
TAHUN....................
NO KECAMATANSAPI(Ton)
KERBAU(Ton)
KUDA(Ton)
KAMBING(Ton)
DOMBA(Ton)
BABI(Ton)
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 54
9.PRODUKSI TELUR KABUPATEN BANDUNGTAHUN....................
NO KECAMATANAYAM BURAS
(butir)AYAM RAS PETELUR
(butir)ITIK
(butir)1 2 3 4 5
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L.55
LAMPIRAN : XI PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN KELAUTAN1. IJIN USAHA BUDIDAYA DAN PENANGKAPAN
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan- RTP : Rumah Tangga Perikanan- PTM : Perahu Tanpa Motor- MT : Motor Tempel3) KM : Kapal Motor BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L.57
LAMPIRAN : XII PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL1. ENERGI LISTRIK KABUPATEN BANDUNG
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L.63
LAMPIRAN : XIII PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN KEHUTANAN1. PENGUSAHA HUTAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 66
4.LUAS AREAL INTENSIFIKASI, EKSTENSIFIKASI, REHABILITASI KOMODITAS PERKEBUNANKABUPATEN BANDUNG
TAHUN....................
NO KOMODITAS
AREALINTENSIFIKASI
TANAMANPERKEBUNAN
(Ha)
AREALEKSTENSIFIKASI
TANAMANPERKEBUNAN
(Ha)
AREALREHABILITASI
TANAMANPERKEBUNAN
(Ha)
TOTALLUAS AREL
(Ha)
PRODUKSI(Ton)
UNITPELAYANAN
PENGEMBANGAN(Jumlah Unit)
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L.67
LAMPIRAN : XIV PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN1. INDUSTRI STRATEGIS KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ...............
NO SEKTORJENIS
KOMODITIJUMLAH UNIT
USAHA
TENAGA KERJA(Org)
NILAIINVESTASI(Juta Rp,-)
NILAI PRODUKSI(Juta,-)
KETERANGANTK I TK A
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 68
2.KERJASAMA INDUSTRI PERDAGANGAN ANTAR DAERAHKABUPATEN BANDUNG
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L.73
LAMPIRAN : XV PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PERKOPERASIAN1. KERAGAMAN INDUK KOPERASI
KABUPATEN BANDUNGTAHUN ...............
NO INDUK KOPERASI
LOKASI JUMLAHKOPERASI
GABUNGAN(Unit)
MODALSENDIRI
(Rp)
MODALLUAR(Rp)
VOLUMEUSAHA
(Rp)
SISA HASILUSAHA
(Rp)KETERANGANKANTOR
PUSATKANTORCABANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 74
2.PERKEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHKABUPATEN BANDUNG
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 75
3.PELAKSANAAN PENYERTAAN KOPERASI , BUMN / BUMD DENGAN POLA INTI PLASMAKABUPATEN BANDUNG
TAHUN....................
NONAMA
KOPERASI(PLASMA)
ALAMATBIDANGUSAHA
INVESTASI(Juta Rp,-)
PERUSAHAANYANG
BERMITRAALAMAT
LUAS TANAH(Ha)
BENTUKPENYERTAAN
KETERANGANINTI PLASMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L.76
LAMPIRAN : XVI PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PENANAMAN MODAL1. INVESTASI NON PMA / PMDN
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 89
14.INFRASTRUKTUR DAN FAKTOR PENDUKUNG PELUANG INVESTASIKABUPATEN BANDUNG
TAHUN....................
NOLISTRIK
(Kwh)AIR(Mᵌ)
JALAN(Km)
PELABUHANLAUT(M2)
TELP(SST)
LAPANGANUDARA
RUMAHSAKIT
HOTELBINTANG
HOTELMELATI
LEMBAGAKEUANGAN
BPLK KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L.90
LAMPIRAN : XVII PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN KEPARIWISATAAN1. KEGIATAN DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANDUNGTAHUN ...............
NO PROGRAM SASARAN REALISASI HASIL KETERANGAN1 2 3 4 5 6
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 97
LAMPIRAN : XVIII PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN KETENAGAKERJAAN1. TENAGA KERJA KABUPATEN BANDUNG
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 98
LAMPIRAN : XIX PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 FEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN KESEHATAN1. FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan3) Rumah Sakit Pemerintah4) Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, Balai Kesehatan Masyarakat5) Dokter termasuk Dokter Umum dan Spesial
Format L. 99
2.STATUS GIZI ANAK DAN BALITAKABUPATEN BANDUNG
TAHUN....................
NO KECAMATAN GIZI BURUK / Anak GIZI KURANG / Anak BAIK / Anak LEBIH / Anak1 2 3 4 5 6
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 100
3.REKAPITULASI KASUS PENYAKIT MENULARKABUPATEN BANDUNG
TAHUN....................
NO KECAMATAN JENIS PENYAKITJUMLAH KASUS
(orang)PROGRAM
PENANGANANKETERANGAN
1 2 3 4 5 6
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 101
3.REKAPITULASI RUMAH SAKIT JIWA, RUMAH SAKI TKUSTA,RUMAH SAKIT KANKER KABUPATEN BANDUNG
TAHUN....................
NO JUMLAH RUMAH SAKIT JIWA JUMLAH RUMAH SAKIT KUSTAJUMLAH RUMAH SAKIT
KANKERPROGRAM
PENANGANAN1 2 3 4 5
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 102
LAMPIRAN : XX PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN1. PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ...............
NO KECAMATAN
SD SLTP SMU SMK PLS
JML (unit)LULUSAN
(unit)JML (unit)
LULUSAN(unit)
JML (unit)LULUSAN
(unit)JML (unit)
LULUSAN(unit)
PAKET A PAKET B
JML (unit)LULUSAN
(unit)JML (unit)
LULUSAN(unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan3) Termasuk Akademi dan Politeknik4) Kursus dll
Format L. 103
2.REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKANKABUPATEN BANDUNG
TAHUN ...............
NO KECAMATANSEKOLAH MENENGAH UMUM DAN KEGURUAN/unit
PERGURUNA TINGGI(unit)
NONFORMAL
KURSUS/unit
PLS
SD MI SLTP MTS SMU MA SMK DIPLOMA PT PAKET A PAKET B1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 104
3. INVENTARIS SEKOLAH, MURID DAN GURUKABUPATEN BANDUNG
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 105
LAMPIRAN : II PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 FEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN SOSIAL1. REKAPITULASI PANTI-PANTI SOSIAL
KABUPATEN BANDUNGTAHUN ...............
NO KECAMATANJENIS PANTI
SOSIALJUMLAH (UNIT) PENGHUNI (ORANG)
KETERANGANPEMERINTAH SWASTA PEMERINTAH SWASTA
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 106
2. PENANGANAN BENCANA ALAM DAN PENGUNGSIKABUPATEN BANDUNGTAHUN ...............
NO JENIS BENCANA JUMLAH AKIBAT / DAMPAKPROGRAM PENANGANAN
KETERANGANBENCANA ALAM PENGUNGSI
1 2 3 4 5 6 7
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 108
LAMPIRAN : XXII PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : TAHUN 2005TANGGAL :TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PERTANAHAN1. REKAPITULASI PENERTIBAN DAN PENGHAPUSAN
SERTIFIKAT HAK ATAS TANAHKABUPATEN BANDUNG
TAHUN ...............
NO
KEGIATANTIAP
KABUPATEN/KOTA
HAK MILIKHAK GUNA
USAHAHAK GUNABANGUNAN
HAK PAKAIHAK
PENGELOLAANHAK MILIKSARUSUN
JUMLAHKET
BDNG LUAS BDNG LUAS BDNG LUAS BDNG LUAS BDNG LUAS BDNG LUAS BDNG LUAS
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 112
LAMPIRAN : XXIII PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PEMUKIMAN1. PEMUKIMAN SOSIAL KABUPATEN BANDUNG
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 113
2.KEBUTUHAN LAHAN PERMUKIMAN PENDUDUK PERKOTAANKABUPATEN BANDUNG
TAHUN ...............
NO KECAMATANPENDUDUK KOTA
TAHUN SEKARANG(jiwa)
PENDUDUK KOTATAHUN LALU
(jiwa)JUMLAH KK
KEBUTUHAN LAHAN /M2
1 2 3 4 5 6
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 114
LAMPIRAN : XXIV PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PEKERJAAN UMUM1. REKAPITULASI REALISASI PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK
PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNGTAHUN ...............
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 115
2.REKAPITULASI DAFTAR RINCIAN AREAL IRIGASIKABUPATEN BANDUNG
TAHUN ...............
NO KECAMATANLUAS IRIGASI (ha) JUMLAH AREAL
(ha)KETERANGAN
TEKNIS SEMI TEKNIS TADAH HUJAN1 2 3 4 5 6 7
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 116
3.REKAPITULASI PENANGANAN JALAN DAN JEMBATANKABUPATEN BANDUNG
TAHUN ...............
NO KECAMATAN
HASIL YANG DICAPAITA.SEKARANG TA.LALU
TARGET PROGRAM(KM / M2)
KONDISI MANTAP(%)
TARGET PROGRAM(KM / M2)
KONDISI MANTAP (%)
1 2 3 4 5 6
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 117
4.IRIGASI DAN PENGAIRANKABUPATEN BANDUNG
TAHUN ...............
NO KECAMATANPEMBANGUNAN PENGAIRAN LUAS SAWAH
IRIGASI(ha)
LUASAN IRIGASI(ha)
KETERANGANRENCANA
(ha)HASIL
(ha)TEHNIS SEMI TEHNIS SEDERHANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 118
5.SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BANDUNGTAHUN ...............
NO KECAMATANKEBUTUHAN AIR BAKU
(M3)VOLUME AIR TANAH
(M3)KETERANGAN
1 2 3 4 5
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 119
LAMPIRAN : XXV PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 127
LAMPIRAN : XXVI PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN LINGKUNGAN HIDUP1. DAFTAR PELAKSANAAN AMDAL DAN UKL - UPL
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 130
LAMPIRAN : XXVI I PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN OLAH RAGA1. REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
KABUPATEN BANDUNGTAHUN ...............
NO SARANA OLAH RAGA JUMLAHPRASARANA OLAH
RAGAJUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
JUMLAH2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 131
LAMPIRAN : XXVIII PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PENERANGAN UMUM1. KEGIATAN OPERASIONAL PENERANGAN
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
BUPATI BANDUNG
OBAR SOBARNA
Format L. 134
LAMPIRAN : XXIX PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
1) Diisi tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun Kepala Biro / Bagian Keuangan2) Diisi tanggal pada awal bulan atau akhir tahun3) Diisi periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengan tanggal pada saldo akhir
1) Diisi tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun Kepala Biro / Bagian Keuangan2) Diisi tanggal pada awal bulan atau akhir tahun3) Diisi periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengan tanggal pada saldo akhir
1) Diisi tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun Kepala Biro / Bagian Keuangan2) Diisi tanggal pada awal bulan atau akhir tahun3) Diisi periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengan tanggal pada saldo akhir
1) Diisi tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun Kepala Biro / Bagian Keuangan2) Diisi tanggal pada awal bulan atau akhir tahun3) Diisi periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengan tanggal pada saldo akhir
1) Diisi tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun Kepala Biro / Bagian Keuangan2) Diisi tanggal pada awal bulan atau akhir tahun3) Diisi periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengan tanggal pada saldo akhir
___________________________
Format L. 149
15. NERACA DAERAHKABUPATEN BANDUNG
TAHUN ...............
URAIAN
AKTIVAAKTIVA LANCARKasPiutang PajakPiutang RetribusiPiutang Dana Alokasi UmumPiutang Lain-lainPersediaan Bahan Habis Pakai / MaterialPersediaan Obat-obatanPersediaan Bibit TanamanPersediaan Hewan TernakBelanja Dibayar Dimuka.........................................Jumlah Aktiva LancarINVESTASI JANGKA PANJANGInvestasi Dalam SahamInvestasi Dalam Obligasi......................................Jumlah Investasi Jangka PanjangAKTIVA TETAPTanahJalan dan JembatanBangunan Air (Irigasi)Instalasi BangunanGedungMesin Dan PeralatanKendaraanMeubelair dan Perlengkapan
Format L. 150
Buku Perpustakaan..................................Jumlah Aktiva TetapDANA CADANGANDana CadanganAKTIVA LAIN – LAINPiutang AngsuranBuilt, Operate dan Transfer (BOT)Bangunan dalam Pekerjaan.................................Jumlah Aktiva Lain - lain
TOTAL AKTIVAUTANGUTANG JANGKA PENDEKBagian Lancar Utang Jangka PendekUtang Perhitungan Pihak Ketiga...................................Jumlah Utang Jangka PendekUTANG JANGKA PANJANGUtang Dalam NegeriUtang Luar Negeri...................................Jumlah Utang Jangka PanjangEKUITAS DANAEkuitas Dana UmumEkuitas Dana DicadangkanEkuitas Dana DonasiJumlah Ekuitas Dana
TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA
Format L. 15115 . LAPORAN KEUANGAN BUMD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN..............POSISI 31 DESEMBER 200X
NO URAIAN RUPIAH NO URAIAN RUPIAH1 2 3 4 5 6
I AKTIVA LANCAR IV UTANG LANCAR XKas dan Bank X Utang Bank XDeposito X Utang Usaha XPiutang Usaha X Utang Pajak XCadangan Piutang X Utang Lain – lain XPiutang lain – lain X Transitoris dan XTransitoris & Antisiaktif X Antisipasi pasif XPersediaan X Xx
Xx V UTANG JANGKA PANJANGDana Pensiun X
II AKTIVA TETAP XxTanah X VI MODAL DAN CADANGANLand Improvement X Modal PD XGedung Kantor dan Gudang X Modal Wisma XKendaraan Bermotor X Sisa Laba Tahun LaluInventaris X Laba Tahun BerjalanNilai Perolehan XAkumulasi Penyusutan (X)
VII MODAL & CADANGANNilai Buku Xx Modal PD. Wahana Rahardja X
Modal Wisma “A” XIII AKTIVA LAIN –LAIN X Sisa Laba Tahun Lalu X
LAMPIRAN : XXX PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1. ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
1) Tahun Laporan BUPATI BANDUNG2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
OBAR SOBARNA
Format L. 169
LAMPIRAN : XXXI PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PENGELOLAAN ASSET / BARANG DAERAH1. PENGELOLAAN INVENTARIS KEKAYAAN MILIK NEGARA
1) Tahun Laporan BUPATI BANDUNG2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
OBAR SOBARNA
Format L. 170
LAMPIRAN : XXXII PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN1. TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN BANDUNG
SUMBER DATA : Masing –masing Unit Kerja yang ditunjuk melaksanakan tugas pembantuan atau sesuai bidang
Catatan :
1) Tahun Laporan BUPATI BANDUNG2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
OBAR SOBARNA
Format L. 171
LAMPIRAN : XXXIII PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN KEBIJAKAN TUGAS DEKONSENTRASI1. KEBIJAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA KECAMATAN
1) Tahun Laporan BUPATI BANDUNG2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
OBAR SOBARNA
Format L. 172
LAMPIRAN : XXXIV PERATURAN BUPATI BANDUNGNOMOR : 5 TAHUN 2005TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005TENTANG : FORMAT DATA BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SESUAI DENGAN
RANCANG BANGUN SISTEM PELAPORAN DAN SISTEM EVALUASI PELAPORAN DAERAH
DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAH LAINNYA SESUAI DENGANPERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU
1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN BANDUNG
TAHUN ...............
NO BIDANGRENCANA
KELOMPOKBELANJA
KETERANGANKEGIATAN SASARAN LOKASI
UNIT KERJAPELAKSANA
ANGGARAN(Rp)
SUMBERDANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JUMLAH JUMLAH ANGGARAN (Rp)2)
..........................., ........................., ..........SUMBER DATA :
Catatan :
1) Tahun Laporan2) Tempat, tgl, bln, tahun pencetakan laporan
Format L. 173
2. PENELITIAN DAN PENGEMBANGANKABUPATEN BANDUNG
TAHUN ...............
NONAMA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGANTUJUAN SASARAN PELAKSANA LOKASI SUMBER DANA KETERANGAN