Page 1
No. 30, 2016
- 1 -
BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 30 TAHUN 2016
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN
2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pedoman Peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu
disusun suatu Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Keija dan Anggaran Satuan Keija Perangkat
Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
S A L I N A N
Page 2
No. 30, 2016
- 2 -
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017;
Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Page 3
No. 30, 2016
- 3 -
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049 )
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
Page 4
No. 30, 2016
- 4 -
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali dan Terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Page 5
No. 30, 2016
- 5 -
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 3).
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
Page 6
No. 30, 2016
- 6 -
4. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember
tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD
yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD yang
selanjutnya disingkat DPAL-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-
Page 7
No. 30, 2016
- 7 -
PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran badan/dinas/BiroKeuangan/Bagian Keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang
selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPBMD, adalah
dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjutnya disingkat KAK
adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisikan uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup,
masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Pasal 2
Petunjuk Teknis RKA-SKPD Tahun Anggaran 2017, meliputi:
a. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan; dan
b. Rencana Kerja dan Anggaran Belanja.
Page 8
No. 30, 2016
- 8 -
Pasal 3
Penjabaran teknis penyusunan RKA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Ditetapkan di Pontianak Padatanggal Januari 2016
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
T.T.D
CORNELIS
Diundangkan di Pontianak
Padatanggal Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
T.T.D
M. ZEET HAMDY ASSOVIE
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR
Page 9
No. 30, 2016
- 9 -
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR: 30 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017
I. Gambaran Umum:
1. Pemerintah Daerah menetapkan target
pendapatan dan capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan keija perangkat daerah, maupun program dan
kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan
anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur
serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator,
tolok ukur dan target kinerjanya.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga
Teknis Daerah, Biro dan UPT menyusun RKA-SKPD untuk Anggaran Belanja Langsung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu
dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja;
b. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja dimaksud berdasarkan pada
Page 10
No. 30, 2016
- 10 -
indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar
satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
c. Indikator kinerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
d. Capaian kinerja yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
e. Analisis standar belanja yaitu merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
suatu kegiatan.
f. Standar biaya yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku
disuatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubemur.
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan
peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap
program dan kegiatan agar mempedomani Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, dan
Standar Biaya serta peraturan lainnya yang
Page 11
No. 30, 2016
- 11 -
berkaitan dengan besaran harga/biaya yang dianggarkan dalam APBD diatur dengan
Peraturan Gubemur.
II. Tata Cara Penyusunan Anggaran
A. Teknis Penyusunan Rencana Keija dan Anggaran
Satuan Keija Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 memerlukan pemahaman sebagai berikut:
1. Target kinerja yang ditetapkan merupakan rencana kinerja sebuah SKPD dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan atau penugasan prioritas pembangunan nasional.
2. Informasi kinerja yang ada dalam RKA-SKPD meliputi:
a. Visi dan misi SKPD dan sasaran strategis
SKPD;
b. Program, outcam program, indikator kinerja
utama program; dan
c. Kegiatan, output kegiatan, indikator kineija kegiatan.
3. Informasi tersebut merupakan kebijakan kinerja yang ditetapkan dan bersifat baku
serta menjadi refrensi dalam penentuan alokasi pendanaannya, Informasi tersebut juga telah tercantum dalam dokumen RPJMD,
Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
4. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD seluruhnya dalam kerangka
pelaksanaan tugas fungsi SKPD dan atau penugasan prioritas pembangunan daerah.
Page 12
No. 30, 2016
- 12 -
Oleh karena itu peruntukan alokasi anggaran harus memperhatikan urutan prioritas sebagai
berikut:
a. Kebutuhan anggaran untuk biaya
operasional SKPD/Satker yang sifatnya mendasar, seperti alokasi untuk Gaji, honorarium dan tunjangan, serta
operasional dan pemeliharaan perkantoran;
b. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan
nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau perioritas pembangunan daerah
(demensi kewilayahan) yang tercantum dalam RKPD Tahun 2017;
c. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan
lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi years).
5. Penyusunan RKA-SKPD menggunakan KAK
RKA-SKPD sebagai salah satu data pendukung. SKPD menyusun informasi kineija
beserta alokasi anggarannya dalam KAK RKA-SKPD. Informasi yang tertuang dalam KAK RKA-SKPD per SKPD direkapitulasi dalam
dokumen SKPD. Dalam hal ini Satker menyusun KAK RKA-SKPD dengan
memasukan komponen input beserta kebutuhan dana untuk menghasilkan output kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi
SKPD. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan
keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan,
Page 13
No. 30, 2016
- 13 -
jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan.
6. Penyusunan kebutuhan pendanaan untuk
masing-masing output kegiatan, disusun dalam komponen-komponen input sesuai
klasifikasi jenis belanja dan sumber dana.
7. Penghitungan kebutuhan dana komponen input berdasarkan pada standar biaya
dan/atau kepatutan dan kewajaran harga apabila tidak diatur dalam standar biaya.
B. Penyusunan RKA-SKPD
Kepala SKPD, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Biro selaku Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran (PA/KPA) menyusun RKA- SKPD yang dipimpinnya dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2017.
RKA-SKPD disusun harus mempedomani:
1. Surat Edaran Gubemur Kalimantan Barat
tentang Pagu Sementara Tahun Anggaran 2017;
2. Dokumen RPJMD, Rentra SKPD, RKPD, Renja SKPD, RKBMD, dan RKPBMD
3. Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-SKPD;
4. Standar Biaya, Standar Satuan Harga Barang dan Jasa; dan
5. Kode Rekening.
Selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun tersebut, ditandatangani oleh pimpinan SKPD
selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). RKA-SKPD yang telah disusun tersebut disampaikan kepada Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Page 14
No. 30, 2016
- 14 -
Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang batas tanggal penyampaiannya akan ditetapkan dalam
surat Edaran Gubemur tentang Pagu Sementera Tahun Anggaran 2017.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah menetapkan jadwal pembahasan bersama (Asistensi RKA-SKPD) antara SKPD dengan TAPD dan PPKD.
Apabila terjadi perubahan RKA-SKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam
pembahasan bersama (Asistensi RKA-SKPD) antara TAPD dengan SKPD, dilakukan penyesuaian RKA-SKPD. Selanjutnya RKA-SKPD
yang telah ditelaah menjadi dasar penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
Seluruh dokumen pendukung RKA-SKPD
tersebut diatas, disalin dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan program aplikasi yang servemya berada pada PPKD.
III. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan
Kepala SKPD menyusun Rencana pendapatan yang memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/diterima
oleh SKPD yang bersangkutan kedalam RKA Pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang- undangan.
IV. Rencana Kerja dan Anggaran Belanja
A. Belanja Tidak Langsung
Page 15
No. 30, 2016
- 15 -
Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai
a. Penganggaran untuk gaji pokok dan
tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji
keempat belas.
b. Penganggaran belanja pegawai untuk
kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2017.
c. Penganggaran belanja pegawai untuk
kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress
yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai
untuk gaji pokok dan tunjangan.
d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubemur/Wakil Gubemur,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran
2015 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
Page 16
No. 30, 2016
- 16 -
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
e. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di
luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam
APBD.
f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan
kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Peerintah Nomor
70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
g. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD diseuaikan dengan yang
berlaku bagi pegawai Aparar Sipil Negara sesuai degan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Page 17
No. 30, 2016
- 17 -
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
mempedomani peraturan Gubemur yang mengatur tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan
sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta
peraturan perundang- undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
3. Belanja Bagi Hasil Pajak
a. Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
b. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada
Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016
yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung
Page 18
No. 30, 2016
- 18 -
dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
c. Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah
kabupaten/kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada
pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama
pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak
daerah dan restribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
4. Belanja Bantuan Keuangan
a. Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya
dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan petunjuk yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
b. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun
Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja
bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai
Page 19
No. 30, 2016
- 19 -
politik penerima bantuan keuangan.
5. Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan
realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya,
diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap
darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung
dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya.
B. Belanja Langsung:
1. Belanja Pegawai
a. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Honorarium yang diberikan kepada
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,
Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, Pembantu Pejabat Penatausahaan
Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Page 20
No. 30, 2016
- 20 -
Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran
Pembantu, dan Pembuat Daftar Gaji.
b. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah. Honorarium yang diberikan kepada
Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah/Pembantu Pengelola, Pengurus
Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang diberikan pada
tingkat PPKD/Pembantu Pengelola. Serta honorarium yang diberikan kepada Pengurus Barang, Penyimpan Barang,
Pembantu Pengurus Barang dan Pembantu Penyimpan Barang pada setiap SKPD dan Pengurus Barang Pembantu, Penyimpan
Barang Pembantu, Pembantu Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu
Penyimpan Barang Pembantu pada UPTD/Biro/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
c. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran
honorarium bagi PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dibatasi dan hanya
didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dalam kegiatan benar-
Page 21
No. 30, 2016
- 21 -
benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan
kegiatan dimaksud. Dalam satu kegiatan tidak diperkenankan pemberian
honorarium ganda (hanya membentuk 1 (satu) tim/satgas/panitia).
Penganggaran belanja pegawai diuraikan ke
dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja berkenaan.
2. Belanja Barang dan Jasa
a. Pemberian Jasa kepada Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber, Kuasa Hukum, Kepanitiaan dan/atau jasa lainnya dari luar instansi Provinsi pelaksana
kegiatan, dianggarkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa, obyek belanja Jasa PNSD dan Non PNSD dengan rincian obyek
belanja sesuai jenis jasa yang diberikan kepada PNSD dan Non PNSD dimaksud.
Besaran imbalan jasa yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Gubemur tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017.
b. Penganggaran uang pada SKPD untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
c. Menjamin tersedianya belanja Jasa Sumber
Page 22
No. 30, 2016
- 22 -
Daya Air, Listrik dan telepon, Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang,
Belanja Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, Biaya Operasional (khususnya
penyediaan bahan makanan pasien rumah sakit dan obat-obatan), Honorarium Satpam/pengaman kantor, honorarium
pegawai honorer, belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor, Belanja Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Belanja
Administrasi kendaraan dinas/operasional, serta pemeliharaan perkantoran yang
pengelolaannya menjadi tanggungjawab SKPD dan UPTD yang dihitung secara cermat sesuai kebutuhan riil selama 1
(satu) tahun anggaran dan agar tidak terjadi kekurangan dana sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017.
d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi
sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016.
e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS
hanya diberikan kepada Gubemur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan
tersebut hanya berupa pelayanan Medical check Up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka
Page 23
No. 30, 2016
- 23 -
pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada
SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum
Daerah setempat.
f. Penganggaran penyelanggaraan jaminan kesehatan bagi fakir mi skin dan orang
tidak mampu sesuai dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan dan Peaturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN,
pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada
SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
g. Dalam rangka Pengamanan Barang Milik
Daerah kepada masing- masing SKPD/Unit Keija agar mengalokasikan pengamanan
barang milik daerah berupa gedung dan kendaraan dinas yang layak untuk diasuransikan.
h. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada
SKPD/Unit Keija yang mencatat kendaraan tersebut pada Buku Inventarisnya masing-
masing sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Page 24
No. 30, 2016
- 24 -
i. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar
perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan memperhatikan standar barang
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Keija
Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.
j. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
Belanja barang / jasa yang akan diserahkan pihak ketiga /
masyarakat/Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya supaya dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa
yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh
belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
k. Belanja barang dan jasa untuk pengadaan peralatan dapur, seperti meja kompor, tabung gas, kompor gas, pengadaan
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau. Belanja tersebut hanya dapat
dianggarkan untuk keperluan rumah tangga Gubemur dan Wakil Gubernur,
Page 25
No. 30, 2016
- 25 -
Sekretariat Daerah (Khusus Biro Umum untuk keperluan tamu-tamu Pemerintah
Daerah), rumah Sakit Daerah dan Pimpinan DPRD, termasuk untuk Mess
Kantor Perwakilan Pemda di Jakarta, Asrama Akademi Perawat Sintang, SPP-SPMA Singkawang serta Unit Pelayanan
Rehabilitasi Sosial (UPRS) Pontianak.
l. Penganggaran untuk belanja barang habis pakai dan jenis belanja lainnya, sepanjang
telah diatur standar biayanya/Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, maka
dalam penyusunan RKA-SKPD supaya tidak mencantumkan dengan cara paket/set.
m. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis sosialisasi, workshop atau sejenisnya
yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD
serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan
mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan
diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, workshop
bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.
n. Untuk program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersifat khusus, penganggaran dan penugasannya
pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sedangkan untuk program peningkatan
Page 26
No. 30, 2016
- 26 -
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersifat teknis, penganggaran dan
penugasannya pada SKPD masing- masing.
o. Untuk kegiatan yang berkenaan dengan
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PNSD yang dilaksanakan langsung oleh SKPD seperti Bimtek,
Sosialisasi dan Workshop serta pelatihan teknis, penyelenggaraannya harus berkoordinasi dengan Badan Pendidikan
dan Latihan (Bandiklat) Provinsi Kalimantan Barat.
p. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis sosialisasi, workshop
atau sejenisnya diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti
ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan mempedomani Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/
Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja
Aparatur.
q. Penyelenggaraan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop, rapat dinas, seminar,
pertemuan, lokakarya, dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting
dengan kriteria:
1) Dilaksanakan di dalam daerah;
2) Diupayakan dilaksanakan di ruang
pertemuan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
Page 27
No. 30, 2016
- 27 -
3) Apabila pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di hotel, maka standart
yang digunakan adalah:
a) Hotel maksimal bintang tiga dan
kamar type standard, kecuali ditentukan lain secara khusus seperti tamu negara;
b) Standard konsumsi makan maksimal Rp.85.000,00/ orang/ kali dan snack + minum maksimal Rp.35.000,00/
orang/ kali;
4) Apabila pelaksanaan kegiatan tersebut
dilaksanakan di kantor, maka standart konsumsi makan maksimal Rp.35.000,00/ orang/ kali dan snack +
minum maksimal Rp. 15.000,00/ orang/ kali.
r. Berkenaan dengan penugasan PNSD
sebagai peserta Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan pelatihan teknis yang
dilaksanakan di luar lingkungan kantor Satuan Keija yang bersangkutan (di Hotel, gedung milik Pemerintah Provinsi dan/atau
gedung pertemuan lainnya dalam Kota Pontianak dan sekitamya), maka bagi
peserta dapat diberikan biaya transport dalam kota yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan
Gubemur ten tang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017. Alokasi penganggarannya pada SKPD masing-masing.
s. Penganggaran pemeliharan bangunan rumah milik Pemerintah Daerah hanya
untuk Rumah Jabatan Gubemur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris
Page 28
No. 30, 2016
- 28 -
Daerah, dan Rumah Instansi yang merupakan satu kesatuan dengan
bangunan dan gedung milik pemerintah daerah, misalnya: Mess, Wisma dan lain-
lain yang sejenis.
t. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi
banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi
dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kineija dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksana perjalanan
dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada
yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat
tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara
lumpsum. Uang harian dan uang representasi dibayarkan juga secara lumpsum.
Distribusi total belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan nilai kewajaran dan kebutuhan unit kerja yang bersangkutan.
Penyediaan anggaran untuk peijalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD
diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas.
Page 29
No. 30, 2016
- 29 -
Standar satuan harga peijalanan dinas dimaksud mempedomani sebagaimana
diatur pada lampiran Peraturan Gubemur tentang standar biaya.
u. Belanja peijalanan dinas penganggarannya harus dirinci sesuai program kegiatan yang direncanakan, dikecualikan untuk Kegiatan
Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah tidak perlu dirinci.
Untuk perjalanan dinas dalam daerah,
sepanjang menggunakan kendaraan dinas operasional dapat dianggarkan belanja
bahan bakar minyak.
Untuk penganggaran belanja perjalanan dinas luar negeri supaya dianggarkan pada
rekening perjalanan dinas luar negeri pada kegiatan berkenaan serta berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
v. Belanja Transport dan akomodasi. Untuk pelaksanaan kegiatan yang
pesertanya menghadirkan Non PNSD baik dari dalam Kota maupun luar daerah termasuk nara sumber dan tenaga ahli,
dapat dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat dengan berdasarkan
surat pemanggilannya.
w. Biaya pemeliharaan
Page 30
No. 30, 2016
- 30 -
perlengkapan/peralatan kerja disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja yang
bersangkutan.
x. Penganggaran pemeliharaan kendaraan
bermotor hanya diperkenankan untuk kendaraan operasional (tidak termasuk kendaraan yang sedang dalam proses usul
penjualan).
y. Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor dan pemeliharaan gedung kantor yang
dibebankan pada APBD hanya yang tercatat menjadi Asset tetap milik Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat.
z. Untuk Gedung kantor yang disewa tidak dapat dianggarkan biaya perbaikan/rehab
maupun biaya pemeliharaannya. Untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana keija seperti penambahan day a listrik,
penambahan jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan internet serta jaringan
air, merupakan satu kesatuan yang dihitung dalam belanja sewa.
3. Belanja Modal
a. Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD tahun
anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan dasar kepada masyarakat.
b. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 12
Page 31
No. 30, 2016
- 31 -
(dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai
batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold) Nilai aset tetap
dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh
belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27
ayat (7) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan lampiran I Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 7,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis
Akrual, dan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.
c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang
perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Page 32
No. 30, 2016
- 32 -
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
d. Analisa terhadap belanja modal dilakukan dengan memperhatikan Inventaris Barang, Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) SKPD;
e. Pemasangan telepon baru dan jaringan listrik tidak diperkenankan, kecuali untuk SKPD yang belum memiliki saluran telepon
dan jaringan listrik.
f. Penganggaran untuk belanja modal pengadaan sarana dan
prasarana/peralatan dan perlengkapan kantor hanya diperkenankan
penganggarannya pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan berkenaan
kecuali pengadaan yang langsung mendukung kegiatan dimaksud.
4. Lain-lain:
a. Menjamin tersedianya alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan lanjutan yang
bersifat tahun jamak (multi years contract) pada SKPD yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama antara
Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
b. Pengalokasian anggaran ke dalam jenis
Page 33
No. 30, 2016
- 33 -
belanja langsung agar mengacu kepada:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat;
3) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Kode Rekening Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran
2017;
4) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Standar Biaya Tahun Anggaran
2017.
c. Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;
RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
1) pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
2) belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja
bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
3) penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan daerah.
d. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih
kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon,
mengingat tidak memiliki dasar hukum
Page 34
No. 30, 2016
- 34 -
yang melandasinya.
e. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan
lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) dengan berpedoman pada Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2016.
2) Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2017
sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Tahun Anggaran 2016 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
3) DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai
dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekeijaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
4) Untuk penetapan jumlah anggaran yang
disahkan dalam DPAL SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut:
Page 35
No. 30, 2016
- 35 -
a) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian
pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Barang/Jasa
atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.
Apabila keterlambatan penyelesaian
pekeijaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak
dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan
dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
b) Jumlah anggaran yang disahkan
dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
i. Sisa DPA-SKPD yang belum
diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran
2016 atas kegiatan yang bersangkutan;
ii. Sisa SPD yang belum diterbitkan
SPP, SPM atau SP2D Tahun Anggaran 2016; dan
iii. SP2D yang belum diuangkan.
f. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah
dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
pada anggaran belanja langsung SKPD berkenaan.
g. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus
Page 36
No. 30, 2016
- 36 -
memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekeijaan/kontrak, akibat di luar kendali
penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure).
h. Pergeseran anggaran kegiatan:
1) Dalam rangka tertib pengelolaan administrasi di Bidang Anggaran, maka untuk kegiatan yang sudah diterbitkan
Surat Penyediaan Dana (SPD) nya tidak dapat untuk dilakukan pergeseran
termasuk kegiatan yang belum dilaksanakan namun SPDnya sudah diterbitkan.
2) Pergeseran anggaran kegiatan/revisi hanya dapat dilakukan: a) Akibat adanya perubahan harga
pasar; b) volume dan satuan biaya; dan
c) Lokasi kegiatan.
i. Apabila dalam asistensi/pembahasan RKA-SKPD teijadi pengurangan anggaran
kegiatan, maka hasil pengurangan anggaran kegiatan dimaksud dapat
diproyeksikan oleh TAPD pada kegiatan- kegiatan prioritas daerah lainnya pada SKPD yang bersangkutan.
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
CORNELIS
Page 37
No. 30, 2016
- 37 -