i PENEGAKAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018) Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syariah Oleh: Anwar Sadat NIM: SPI. 141814 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 1439 H / 2018 M
83
Embed
NIM: SPI. 141814 Anwar Sadat Oleh: PROGRAM STUDI HUKUM ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
P E N E G A K A N S A N K S I B A G I P E G A W A I N E G E R I S I P I L
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53
TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
T A N J U N G J A B U N G T I M U R T A H U N 2 0 1 8 )
Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syariah
Oleh:
Anwar Sadat
NIM: SPI. 141814
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI 1439 H / 2018 M
ii
PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu syarat memperoleh gelar strata 1 (S1) di fakultas syariah UIN STS
Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.
iii
iv
\
v
PERSEMBAHAN
Alhamdulillahirobbil’alamin dengan Rahmat Allah SWT skripsi ini
saya persembahankan kepada orang-orang yang telah memberikan
cinta, kasih, perhatian, serta motivasi dalam menuntut ilmu
Kedua orang tua tercinta :
Ayahanda Muhammad Amin dan ibu I yemma tercinta yang
telah mendidikku dengan penuh kegigihan dan kesabaran, yang
tak henti-hentinya menyelipkan namuku dalam setiap do’a nya,
berkat do’a dan dorongan motivasi beliau berdualah saya dapat
menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk semua yang ayah ibu
berikan selama ini, harapan besarku semoga skripsi ini menjadi
hadiah indah bagi ayah ibu.
Kakak dan abang tersayang :
Rahmayani, Andi mariana, Muhammad As’ad dan Nur Jannah
orang yang selalu ada memberikan semangat dan mendo’akan
keberhasilanku, serta keluarga besar “Amin” yang selalu
KASUBBID PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - HMD Karziaoni, S. Pt.,M.Si
- Muhammad Rafi
- Marlina, A.md
- Pinoarso, A.md
KASSUBID PEMBINAAN PEGAWAI - Yoki Alfat, SH, Mulyadi
KASUBBID KESEJAHTERAAN PEGAWAI - Hati Yusmiati, S. Kom, Nanik Sugiarti, SE, M. Yamin, Yoffie Juliansyah Putra
lviii
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Bentuk Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di
Kantor BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.
Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
disiplin Pegawai Negeri Sipil, Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan
Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
“Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS
yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan
disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.”40
Kewajiban dan pelanggaran disiplin di jelaskan dalam Bab II Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Bentuk pelanggaran atas kewajiban dan larangan di bagi dalam tingkat dan
jenis hukuman. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang disiplin PNS tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut:
Tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang dan
berat. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan
pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari
penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat
1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah satu tahun. Jenis hukuman
40 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
lix
disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Berikut bentuk pelanggaran berdasarkan bentuk hukum :
A. Pelanggaran dengan hukuman disiplin ringan bagi pelangaran kewajiban dan
larangan.
Pelanggaran dengan hukuman disiplin ringan adalah dijatuhkan bagi
pelanggaran terhadap kewajiban :
1. Setia dan taaat sepenuhnya kepada Landasan Dasar Negara dan Pemerintah .
2. Menaati Segala Peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
3. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan tanggunga jawab dan tujuan tugas kedinasan tersebut;
4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud;
5. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
6. Memegang rahasia jabatan sesuai kode etik jabatan 7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara; 8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
9. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja teguran lisan bagi pns yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja; teguran tertulis bagi pns, yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi pns yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.
10. Menggunakan sarana dan prasarana milik negara dengan sebaik-baiknya;
11. Memberikan pelayanan prima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
lx
12. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
13. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan
14. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.41
Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi
pelanggaran terhadap larangan:
a. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
b. Melakukan konspirasi di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
c. Menyalahgunakan wewenang terhadap bawahan, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
d. Melakukan suatu tindakan atau membiarkan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
B. bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin sedang bagi pelangaran
kewajiban dan larangan
bentuk pelanggaran yang sedang dimaksud adalah pelanggaran terhadap
kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
1. Pelanggaran terhadap sumpah/janji PNS dan sumpah janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak Setia dan taat sepenuhnya Landasan Dasar Negara, negara kesatuan republik indonesia, dan pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
3. Menaati segala bentuk peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
41
Pasal 8 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
lxi
4. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
5. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
6. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
7. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
8. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
9. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
10. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa: penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja; penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi pns yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi pns yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
11. Mencapai target dan sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
12. Menggunakan dan sarana dan prasarana milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
13. Memberikan pelayanan publik dengan maksimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. kepemimpinan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
15. Memberikan peluang kepada pegawai untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; dan
16. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin sedang bagi pelanggaran terhadap
larangan:
1. Menggunakan atau mengambil sarana dan prasarana milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
lxii
2. Melakukan konspirasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
3. Kewenangan pemimpin tehadap bawahan, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
4. Melakukan suatu tindakan atau membiarkan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
6. Ikut dalam kegiatan politik;
C. Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin berat terhadap kewajiban dan
pelanggaran
Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin berat terhadap kewajiban yaitu
pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Landasan Dasar Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
2. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
5. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. Bekerja secara profesional untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
9. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi pns yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga
lxiii
puluh lima) hari kerja; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi pns yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; pembebasan dari jabatan bagi pns yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi pns yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
10. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
12. Memberikan pelayanan prima kepada publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.
Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin berat terhadap kewajiban yaitu
pelanggaran terhadap larangan adalah sebagai berikut:
1. Menyalahgunakan wewenang 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain
dengan menggunakan kewenangan orang lain 3. Rangkap jabatan tanpa izin pemerintah. 4. Bekerja pada pihak asing. 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan
barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. Melakukan konspirasi di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
7. menjanjikan akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
8. gratifikasi. 9. Melakukan suatu tindakan atau membiarkan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani atau menghalangi tugas kedinasan sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
10. Ikut dalam kegiatan politik (berpolitik).
lxiv
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbid Pembina Kepegawaian
bahwa
“Kasus pelanggaran disiplin rata-rata terjadi pada masalah disiplin
kehadiran, pelanggaran disiplin kehadiran yang paling sering terjadi dan
bukan menjadi rahasia umum lagi yang mungkin sama terjadi di wilayah
lain yang bukan hanya di kabupaten Tanjung jabung Timur saja. Jadi
disiplin kehadiran itu yang paling tinggi angkanya, maka dari itu sudah
cukup banyak PNS yang diberikan hukuman disiplin ringan karena sering
tidak hadir beberapa hari, akan tetapi tidak serta merta kemudian
dijatuhkan hukuman karena ada ketentuannya bahwa lima hari secara
berturut-turut kalau tidak hadir baru kemudian dijatuhkan hukuman
disiplin. Kalau memang ternyata sehari dua hari kemudian ditegur lalu
kemudian hadir dan itu tidak perlu dijatuhkan hukuman dan angka
pelanggaran disiplin kehadiran itu sedikit demi sedikit mulai menurun.
Dengan adanya peraturan tentang pemotongan gaji tunjangan yang apabila
sering tidak hadir atau malas maka hal tersebut yang kemudian
memotivasi PNS itu sendiri untuk datang tepat waktu hadir pada setiap
harinya”.42
Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Kasubbid Pembinaan pelaksana
bidang Pembina kepegawain juga mengatakan bahwa pelanggaran yang terjadi di
Tanjung Jabung Timur itu berkisaran tentang masalah kehadiran.
Muliadi sebagai Pengelolah Kepegawaian mengatakan
“Dalam masalah kedisiplinan kehadiran juga sering ada masalah
pelanggaran yang masuk dalam hal kedisiplinan jam kerja, dia dalam
keterangan hadir tetapi di dalam jam kerjanya dia keluar dan itu pernah
terjadi. Lalu kita beri arahan dan teguran langsung supaya tidak
mengulangi kesalahan yang sama agar yang bersangkutan tidak kembali
mengulangi pelanggaran tersebut, karena dia menyadari akan ada sangsi
yang lebih berat lagi kedepannya apabila dia melakukan pelanggaran dan
itu akan menjadi efek jera bagi yang bersangkutan”. 43
42
Wawancara Yoki Alfat selaku Kasubbid Pembinaan Kepegawaian Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, Pada 27 September 2018. 43
Wawancara Mulyadi Pelaksana pengelolan Pembinaan Kepegawaian Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Pada 27 September 2018.
lxv
Berdasarkan hasil wawancara dengan Perdamean Sitombing Keu Selain
masalah absen kehadiran juga terdapat masalah kehadiran pada jam kerja atau
kurangnya mentaati ketentuan jam kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan
peraturan yang telah dibuat yaitu selama tujuh setangah jam (dari pukul 07:30
sampai dengan pukul 16:00 ) dan tujuh setengah jam itu tidak termasuk jam
istirahat pada pukul 12:00 s/d 13:00. Namun di dalam jam kerja tersebut
terkadang masih ada beberapa PNS yang keluar tanpa izin ke atasan.44
Selain itu masyarakat berpendapat mengenai pelanggaran dispilin yang di
lakukan oleh PNS yaitu “menambah libur pada saat perayaan hari besar Islam
seperti hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.”45
“Pelanggaran lain yaitu seperti
masalah kedisiplinan jam kerja masyarakat pernah melihat PNS yang datang ke
Kantor jam sepuluh.” 46
Menurut Agita Ekarani, Kasubag Perencanaan Kantor Inspektorat Tanjung
Jabung Timur,
“Masalah yang terjadi mengenai PNS adalah berupa teguran-teguran,
karena selama tahun 2018 ini saya sering melihat surat yang masuk dari
teguran kepala OPD nya langsung karena yang bersangkutan tingkat
kehadirannya yang rendah pelanggaran lain yang terjadi yaitu pada
pelanggaran kode etik biasanya seperti melakukan tindakan yang
istilahnya mengancam karena dia tidak merasa cocok dengan atasan
seperti yang pernah saya tangani dia melakukan tindakan yang
mengancam seperti misalnya merobek kursi menggunakan benda tajam
44
Wawancara dengan Perdamean Sitombing Keu, jabatan; Irban Wil IV Pada 27
September 2018. 45
Wawancara dengan M.Amin Selaku Warga Asli Tanjung Jabung Timur Pada 29
September 2018. 46
Wawancara dengan Tandrisana Masyarakat Tanjung Jabung Timur Pada 29 September
2018.
lxvi
(pisau) di kursi kepala dan itu pernah terjadi. Ada juga pelanggaran kode
etik PNS yang pernah terjadi yaitu masalah perselingkuhan dan kalau
pelanggaran disiplin itu ya masalah di jam kerja dan terkadang sering tidak
ikut apel”.47
Data yang di dapat dari kantor BKPSDM mengenai pelanggaran yang dilakukan
oleh PNS Tahun 2018 menunjukkan bahwa
No Nama/Nim/Pa-
ngkat
Jabatan
/Instansi Pelanggaran Jenis Hukuman Disiplin
1 Askabul Yamin,
SE
19730627200012
1001
Kasi.
Kesos
Kec.
Berbak
Tidak
masuk kerja
tanpa
keterangan.
(25 Jan s.d
21 Feb 2018
dan 23 Feb
s.d 5 Mar
2018)
1. Teguran Lisan
berdasarkan
Keputusan Camat
nomor 34 Tahun
2018 tangggal 20
April 2018.
2. Teguran tertulis
berdasarkan
Keputusan Camat
nomor 35 Tahun
2018 tanggal 30
April 2018.
3. peryataan tidak puas
berdasarkan
Keputusan Camat
nomor 36 Tahun
2018 tanggal 9 Mei
2018.
2 Indra Asmawardi
19750512200012
1002
Pelaksana
Kantor
Lurah
Simpang
Tuan Kec.
Mendahara
Ulu
Sakit
Kejiwaan
(Januari
2018)
Solusi:
1. Diberikan cuti sakit
sesuai PP 11 tahun
2017 pasal 319 dan
310
2. Bentuk Tim Penilaian
yang didalamnya
terlibat Tim Medis
yang ditunjuk oleh
pemerintah.
3. Diberikan
kesempatan berobat
47
Wawancara dengan Agita Ekarani Kasubag Perencanaan Kantor Inspektorat Tanjung
Jabung Timur Pada 27 September 2018.
lxvii
selama 6 Bulan,
setelahnya meminta
rekomendasi tim
medis atas kesalahan
jiwa Ybs, jika belum
sembuh diberikan
kesempatan 6 bulan
terakhir untuk
berobat. Jika
rekomendasi tim
medis menyatakan
Ybs belum sembuh,
maka terhadap Ybs
dapat diberhentikan
dengan hormat tidak
atas permintaan
sendiri sebagai PNS.
3. Ary Dwi Saputra
19780930200012
1003
Pelaksana
Kantor-
kantor
Kecamatan
Mendahara
Ulu
Tidak
Masuk
Kantor
(Januari
2018)
1. Belum ada tindakan
2. Laksanakan
Pembinaan oleh atasn
Langsung
berdasarkan dengan
mempedomani PP 53
Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS.
Menurut analisa penulis bentuk pelanggaran disiplin yang terjadi di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu terkait permasalahan kehadiran,
kedisiplinan jam kerja, terkadang tidak ikut apel, sementara itu tingkat kehadiran
pegawai menjadi permasalahan yang paling sering terjadi. kehadiran itu tadi
yang paling tinggi angkanya.
B. Proses Penegakan Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar di
Kabupaten Tajung jabung Timur Berdasarkan Peraturan Pemeritah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
Proses penegakan sanksi bagi pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri
Sipil berdasarkan Peraturan Pemeritah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
lxviii
Pegawai Negeri Sipil melalui beberapa tahapan dimulai dari tahapan
pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyambpaian keputusan hukuman
disiplin. Berikut penjelasan dari tahapan-tahapan diatas:
PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis
oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan kepada PNS
yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila pada tanggal yang seharusnya
yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan
diperiksa pada pemanggilan pertama. Apabila pada tanggal pemeriksaan PNS
yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum
menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada
tanpa dilakukan pemeriksaan.48
Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib
memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk
berita acara pemeriksaan. Apabila menurut hasil pemeriksaan kewenangan untuk
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib
menjatuhkan hukuman disiplin; pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung
tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.49
48
Pasal 23 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS 49
Pasal 24 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
lxix
Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim
Pemeriksa. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan
langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang
ditunjuk. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.50
Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang
berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.51
Dalam
rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat
dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang
bersangkutan diperiksa. Pembebasan sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya
keputusan hukuman disiplin. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak
kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal atasan
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan
sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.52
Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
50
Pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS 41
Pasal 26 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS 42
Pasal 27-28 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
lxx
Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan
tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. PNS
yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).53
Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan
Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.54
PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa
pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman
disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran
disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih
berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. PNS tidak dapat
dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan
dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi
atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada
53
Pasal 29 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS 44
Pasal 30 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS 45
Pasal 31 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
lxxi
pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara
pemeriksaan.55
Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat
yang berwenang menghukum Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau
pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya
disampaikan kepada pejabat instansi terkait. Penyampaian keputusan hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Dalam hal PNS yang dijatuhi
hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin,
keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.56
Sejalan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 berdasarkan hasil wawancara
dengan Kasubbid jabatan Pembina kepegawaian ditegaskan bahwa
“Proses pelanggaran-pelanggaran itu diatur dalam PP NO.53 Tahun
2010 tentang disiplin PNS bahwa pelanggaran terhadap kewajiban,
hukuman disiplinnya apa karena hukuman disiplin itu sendiri berjenjang
ada hukuman yang dari ringan dulu dan ringan itupun ada jenisnya ,
mulai lagi dari teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan
pernyataan tidak puas dan naik lagi pada tingkatan hukumannya ke
hukuman disiplin sedang dan ada tingkatannya lagi sampai kepada
hukuman disiplin berat dengan tahap pemberhentian”.57
Kemudian ditambahkan oleh Pelaksana pengelolan Pembinaan
Kepegawaian Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam PP No. 53 Itu disebutkan
bahwa terhadap pelanggaran PNS atasan langsunglah yang kemudian memberikan
56 Pasal 31 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
57 Wawancara dengan Yoki Alfat selaku Kasubbid Pembinaan Kepegawaian Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Pada 27 September 2018.s
lxxii
hukuman, dahulu asumsinya itu di BKD (Badan kepegawaian daerah) dan
sekarang sudah menjadi BKPSDM (Badan kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia) tapi kalau semua dibebankan kepada BKPSDM tentu akan
terjadi tidak objektif penilaiannya maka dalam PP NO. 53 Tahun 2010 mengatur
dengan jelas bahwa hukuman itu diberikan oleh atasan langsung, jadi sekarang
kalau misalnya SKPD, OPD sekarang ada PNS yang melakukan pelanggaran
mulai dari disiplin dan tidak hadir itu silahkan OPD yang menindak, artinya
atasan langsung dan atasannya berjenjang, kalau dia staf kemudian ada Kasinya,
atau ada Kasubagnya ada Kadis. segala macam berjenjang dan itu harus atasan
langsung melakukan teguran sampai dengan pemberhentian. Prinsipnya dalam PP
No.53 tahun 2010 ada pelanggaran, panggilan,dibuatkan berita acara, dan
jatuhkan hukuman.58
Berdasarkan temuan peneliti ketika melakukan penelitian di kantor Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menemukan bahwa di tahun 2018
ini sudah terdapat tiga Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi sanksi
Pertama, pegawai bernama Askabul Yamin, SE, Kasi. Kesos Kec.
Berbak, tidak masuk kerja tanpa keterangan (25 Januari s.d 21 Februari 2018 dan
23 Feb s.d 5 Maret 2018). Pelanggaran Disiplin yang dilakukan adalah termasuk
pelanggaran terhadap kewajiban PNS di lihat dari Peraturan Pemerintah No.53
Tahun 2010 pada Pasal 3 ayat 11 yaitu melanggar kewajiban masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kerja, dimana hukuman bagi pelanggaran termasuk
58
Wawancara Mulyadi Pelaksana pengelolan Pembinaan Kepegawaian Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Pada 27 September 2018.
lxxiii
pelanggaran Sedang sesuai dengan Pasal 9 ayat 11 yaitu Askabul Yamin
melanggar kewajiban masuk kerja Selama 19 hari kerja tanpa alasan di beri
hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
Proses yang dilakukan BKD terhadap kasus diatas terdiri dari teguran lisan
berdasarkan Keputusan Camat nomor 34 Tahun 2018 tanggal 20 April 2018,
teguran tertulis berdasarkan keputusan Camat nomor 35 Tahun 2018 tanggal 30
April 2018 dan pernyataan tidak puas berdasarkan Keputusan Camat nomor 36
Tahun 2018 tanggal 9 Mei 2018.
Menurut analisis penulis bahwa dari permasalahan di atas seharusnya
pihak pemerintah terkait memberikan sanksi hukuman disiplin sedang sesuai
dengan Pasal 9 ayat 11 huruf a yang berbunyi: penundaan kenaikan gaji berkala
selama (satu) tahun bagi PNS malas yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja. jika pelanggaran
masuk kerja satu hari sampai dengan lima belas hari hukuman tersebut berupa
teguran lisan maupun tertulis jika sudah melebihi batas ketentuan hukuman ringan
maka masuk ke hukuman disiplin sedang dan dijatuhkan harus sesuai dengan
ketentuan yang sudah dibuat atau ditentukan dalam PP No.53 Tahun 2010.
Kedua, pegawai atas nama Indra Asmawardi, Pelaksana Kantor Lurah
Simpang Tuan Kec. Mendahara Ulu, dengan pemaslahan kejiwaan (Januari 2018).
Menurut Analisis Penulis mengenai PP NO.53 TAHUN 2010 tentang
disiplin Peagawai Negeri Sipil dirasa masih memiliki kekurangan karena seperti
permasalahan diatas belum diatur dalam PP NO.53 Tahun 2010 untuk itu perlu
lxxiv
diadakan perbaikan mengenai peraturan tentang PNS yang mengalami sakit jiwa,
cacat fisik atau sejenisnya.
Ketiga, pegawai atas nama Ary Dwi Saputra, Pelaksana Kantor Kecamatan
Mendahara Ulu. Pelanggaran disiplin yang dilakukan yaitu tidak masuk kantor
(Januari 2018). Pelanggaran yang dilakukan oleh bersangkutan termasuk dalam
pelanggaran kewajiban masuk kerja seperti kasus pertama, permasalahan ini sama
dengan bentuk pelanggaran dari pelanggaran pertama yaitu masuk ke hukuman
disiplin sedang dan dijatuhkan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat
atau ditentukan dalam PP No.53 Tahun 2010 sesuai dengan Pasal 9 ayat 11 huruf
a yang berbunyi: penundaan kenaikan gaji berkala selama (satu) tahun bagi PNS
malas yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas)
sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja. Namun proses yang terjadi dilapangan
hanya dilakukan pembinaan dari pimpinan seharusnya tindakan sanksi harus
sesuai dengan peraturan dengan mempedomani PP No.53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS artinya ketegasan pemimpin menjadi faktor penting dalam proses
penegakan disiplin bagi PNS.
Menurut analisis penulis berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui
dari keseluruhan permasalahan diatas nampak bahwa tindakan yang diambil oleh
Pemerintah terkait di lapangan belum sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010.
Seharusnya pemerintah mengambil tindakan yang lebih tegas yang sesuai
denganPeraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Jika pemimpin lebih tegas maka
jumlah pelanggaran akan semakin berkurang. Selain itu, PP No.53 tahun 2010
diharapkan lebih lengkap dalam membuat ketentuan pelanggaran PNS seperti
lxxv
ketentuan mengenai PNS yang terkena penyakit kejiwaan, cacat fisik dan
sebagainya yang belum ada dalam PP Nomor 53 tahun 2010.
Menurut analisis penulis bahwa proses penegakan sanksi bagi pelanggaran
disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tajung jabung Timur -itu secara
tahapan pemanggilan dan pemeriksaan sudah sesuai karena sudah melalui atasan
langsung yang memberikan teguran dan sanksi. Namun, pada tahapan penjatuhan
dan penyampaian keputusan hukuman disiplin, belum sesuai dengan PP Nomor
53 Tahun 2010. Berdasarkan data pelanggaran dari kantor Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menurut hemat peneliti, pelanggaran yang
dilakukan oleh Askabul Yamin dalam kasus pelanggaran disiplin tidak masuk
kerja tanpa keterangan selama 19 hari kerja, seharusnya masuk ke proses
hukuman disiplin sedang sesuai dengan Pasal 9 ayat 11 yaitu bentuk pelanggaran
terhadap kewajiban masuk kerja Selama 19 hari kerja tanpa alasan dengan
hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
Akan tetapi proses yang dilakukan BKD terhadap kasus pelanggaran yang
di atas terdiri dari teguran lisan berdasarkan Keputusan Camat nomor 34 Tahun
2018 tanggal 20 April 2018, teguran tertulis berdasarkan keputusan Camat nomor
35 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 dan pernyataan tidak puas berdasarkan
Keputusan Camat nomor 36 Tahun 2018 tanggal 9 Mei 2018. Artinya proses yang
dilakukan oleh BKD Tanjung Jabung timur kepada Askabul Yamin masuk
kedalam pelanggaran disiplin ringan, pelanggaran tadi seharusnya masuk dalam
kategori hukuman disiplin sedang dengan hukuman penundaan kenaikan gaji
lxxvi
berkala selama 1 (satu) tahun. Jadi menurut analisis penulis bahwa dari
permasalahan di atas seharusnya pihak pemerintah terkait harus memberikan
sanksi hukuman disiplin yang sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat atau
ditentukan dalam PP No.53 Tahun 2010.
C. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Penegakan Sanksi bagi
Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar tersebut di Kantor BKPSDM
Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018.
Dalam penegakan sanksi bagi ketiga PNS yang melakukan pelanggaran di
Kantor BKPSDM terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong dan
penghambat dalam penegakan sanksinya yaitu berdasarkan observasi yang penulis
lakukan. Yang pertama adalah faktor kepemimpinan. Pembinaan melalui
kepemimpinan merupakan faktor pendukung sekaligus penghambat dalam
penegakan disiplin PNS, artinya jika pemimpin memiliki ketegasan maka akan
menjadi faktor yang mendukung dalam penegakan disiplin PNS. Dalam ketiga
kasus tersebut menurut saya pemimpin kurang tegas dengan memberikan sanksi
terhadap PNS yang melanggar disiplin. Kedua, pemahaman terhadap aturan dalam
hal penegakan disiplin adalah PP Nomor 53 Tahun 2010. Sebagai contoh
pelanggaran yang seharusnya mendapat sanksi dengan hukuman sedang tapi di
berikan sanksi dengan hukuman ringan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Adi Irawan Saputra selaku Anggota
Sat Pol PP Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Dalam proses menindak PNS yang melanggar untuk mendapatkan efek
jera bagi yang bersangkutan atas perbuatan pelanggaran yang telah
diperbuatnya. Jika proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan dan
lxxvii
pedoman dalam penegakan disiplin maka penegakan tersebut akan dapat
diterapkan dengan baik.59
Ketiga sosialisasi mengenai displin pegawai sebagai faktor pendorong
dalam penegakan sanksi yaitu dilakukan dengan pembinaan-pembinaan melalui
atasannya, selain itu PNS diberi bimbingan langsung pada saat apel pada hari
senin dan hari jumat di Kantor Bupati.
Keempat, sarana dan prasarana penunjang dapat menjadi faktor pendukung
maupun penghambat dalam upaya penegakan dispilin PNS, dari hasil observasi di
Kantor BKPSDM tidak terdapat CCTV. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Pardamean Sitombing Keu, jabatan; Irban Wil IV Inspektorat Kabupaten Tanjung
Jabung Timur
“Masalah kurangnya fasilitas dikantor untuk memantau secara langsung seperti CCTV yang belum ada ditiap-tiap ruangan karena apabila ada CCTV maka akan lebih objektif dan mudah untuk dipantau secara langsung. Kekurangan di sini belum bisa online atau adanya fasilitas CCTV untuk laporan serta untuk melihat secara langsung atas aktifitas yang dilakukan untuk pemantauan.”60
59
Wawancara dengan Adi Irawan Saputra selaku Anggota Sat Pol PP Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Pada 27 Septembr 2018. 51
Wawancara Dengan YOKI ALFAT Sebagai Kasubbid Pembina Kepegawaian BKD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada 27 September 2018.
51
Wawancara Dengan Pardamean Sitombing Keu, jabatan; Irban Wil IV Inspektorat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada 27 Septembr 2018. 52
Wawancara Dengan Pardamean Sitombing Keu, jabatan; Irban Wil IV Inspektorat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada 27 Septembr 2018.
lxxviii
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bentuk pelanggaran disiplin yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
yaitu terkait permasalahan kehadiran, kedisiplinan jam kerja, terkadang tidak
ikut apel, sementara itu tingkat kehadiran pegawai menjadi permasalahan yang
paling sering terjadi. kehadiran itu tadi yang paling tinggi angkanya.
2. Proses Sanksi bagi pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten Tajung jabung Timur Berdasarkan Peraturan Pemeritah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu melalui beberapa
tahapan dimulai dari tahapan pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan
penyambpaian keputusan hukuman disiplin.
3. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat dalam Penegakan Sanksi bagi
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Faktor
pendorongnya dan pendukung yaitu faktor kepemimpina, faktor pemahaman
terhadap aturan, faktor sosialisasi terhadap disiplin, dan faktor sarana
prasarana.
B. Saran
Solusi kedepannya supaya angka pelanggarannya menurun, sebagai pelaku
pimpinan bisa kemudian membimbing staf yang dibawah atau jajaran-jajaran yang
dibawah. kemudian pimpinan bisa menjadi panutan dan bisa memberi contoh
bukan hanya sekedar mengajarkan saja, itu yang sangat penting agar pimpinan
lxxix
bisa menjadi contoh bagi bawahannya. Diperlukan pada setiap Pegawai Negeri
Sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada pancasila dan Undang- Undang
Dasar 1945, PNS yang mempunyai mental baik, berdaya guna, berkualitas tinggi,
mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya. Selanjutnya penegakan
hukum juga jangan ragu-ragu artinya tidak boleh juga tebang pilih siapapun dia
yang berbuat salah yang namanya salah maka akan ada hukuman. Proses yang di
ambil hendaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku pihak yang berwenang
memberi sanksi hendaknya lebih memahami tentang peraturan dan
menerapkannya, selain itu upayakan fasilitas penunjang agar kedepan proses dan
upaya penegakan sanksi disiplin PNS lebih baik.
lxxx
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
An-Nisa :4 (59)
Umar, Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2011).
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.
Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Fakultas Syari‟ah IAIN STS
Jambi, (2012).
B. Perundang-undangan
PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pasal 3 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pasal 8 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
Pasal 23 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
Pasal 24 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
Pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
Pasal 26 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
Pasal 27 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
Pasal 28 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
Pasal 29 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
Pasal 30 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
Pasal 31 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
lxxxi
C. Jurnal
Alwi Hasyim Batubara, “Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi
Daerah,” Jurnal Analisis Administrasi Kebijakan, Vol. 3 Nomor 1
januiari- April 2006.
Dwi Heri Sudaryanto, “Penegakan Disiplin Pegawai Negeri SIpil, “Jurnal Forum
Manajemen, Vol.4 Nomor 3, 2014.
Gusti Lanang Rakayoga, “Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Ditinjau dari Aspek Hukum
Kepegawaian Di Indonesia, “Jurnal IUS (Hukum dan Keadilan), Vol. II
NO. 5, 2014.
Muhammad Ilham Ari Saputra, “Penerapan Prinsip-pinsip Good Governance
dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia, “YURIDIKA, Vol.
28 Nomor 2 Mei- Agustus 2013, hlm. 193.
Saadah, “Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, “Jurnal Ilmu dan
Administrasi, Vol. XII Nomor. 2 , 2015.
Wildan Lutfi A, Mayahayati K, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Dsiplin Pegawai Pegawai Khususnya Aspek Jam
Kerja di Kutai Kartanegara, “Jurnal Borneo Administrator, Vol. 11
Nomor. 3, 2015.
lxxxii
D. Skripsi
A.A Ngurah Anom Chandra Cahyadi dan I Wayan Parsa , “Penegakan Sanksi
Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
Andi Yenni Yunianti, “Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan”, Skripsi Universitas
Hasanuddin Makasar, tahun 2014.
Muhamad Aryono, “Penegakan Hukum Disiplin Berat Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Pemerintahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat”. Skripsi,
Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, tahun 2012.