NEWS - acch.kpk.go.id · Diantaranya adalah larangan najsy (larangan memuji kualitas barang kelewat tinggi dan pura-pura menawar barang tanpa niat membeli), larangan bay ba’dh ‘ala

Kegelisahan akan hadirnya sebuah jawab menjadi pemantik terbitnya buku

ini ke tangan pembaca. Rasa gundah yang dipadukan dengan keingintahuan

serta kemauan berbagi menjadi stimulus dalam menghadirkan karya

berjudul Ekonomi Politik Peradaban Islam Klasik.

Buku ini mengurai kondisi politik ekonomi di periode-periode awal peradaban

Islam klasik. Era yang menjadi fokus pembahasan yakni di masa pra-Islam, masa

Nabi Muhammad SAW, periode Abu Bakar, periode Umar bin Khattab, periode

Utsman bin Affan dan periode Ali bin Abi Thalib.

Menilik isi tulisan serta relatif panjangnya masa periode yang ingin disentuh,

buku ini membidik segmen pembaca khusus, yakni pemerhati/akademisi/praktisi

di bidang ekonomi dan politik. Segmentasi tersebut disasar penulis mengingat

minimnya buku yang memberikan perhatian lebih dalam membahas aspek ekonomi

maupun ekonomi politik di era peradaban Islam Klasik.

Secara tampilan, desain buku cukup ramah bagi pembaca. Desain muka buku

memudahkan calon pembaca dalam menerka lokus wilayah bahasan. Selain itu,

jenis dan ukuran huruf yang digunakan juga bersahabat bagi mata pembaca

sehingga memberikan kenyamanan tersendiri saat

membacanya. Dalam pemaparan, penulis mampu

secara lugas dan sistematis menggambarkan

situasi ekonomi politik di tiap periode

peradaban Islam klasik. Hal utama yang

patut diapresiasi dan menjadi sisi plus dari

buku ini ialah kemampuan penulis dalam

membuat simpulan. Sintesa-sintesa yang

ditulis tidak hanya menyandarkan pada

i n t u i t i f p e n u l i s s e m a t a . P e n u l i s

membangunnya dari fakta-fakta yang

dihasilkan dari penelitian sebelumnya. Hal

ini terlihat dari pelbagai penggalan-

penggalan kutipan yang dijadikan sebagai

penegas simpulan.

Penulis menguraikan bahwa dalam setiap

periode peradaban, memiliki orientasi maupun tantangan

ekonomi politik tersendiri. Di masa Arab pra-Islam, terdapat segregasi yang tegas

perihal karakteristik ekonomi politik antara wilayah Arab Selatan dan Arab Utara.

Penulis mendeskripsikan secara lengkap situasi ekonomi politik yang muncul

dengan memberikan porsi lebih pada dinamika ekonomi politik yang terjadi di

Mekah (Arab Utara). Menginjak periode Islam di masa Nabi Muhammad Saw

setelah hijrah, penulis menyampaikan bahwa konsolidasi politik di Madinah relatif

berjalan tanpa aral rintangan yang berarti. Tetapi pada aspek ekonomi, Nabi

Muhammad Saw dan pengikutnya menghadapi tantangan yang cukup pelik dalam

menentukan sektor ekonomi mana yang akan dimasuki, apakah memilih sektor

ekonomi yang sesuai dengan kompetensi sebagian besar pengikut, dalam hal ini

perdagangan ataukah bersandar ke pertanian sebagaimana yang telah menjadi ciri

khas Madinah.

KOLEKSI PILIHAN

¢ Agama Mengajarkan Antikorupsi

¢ Dari Mana Sumber Hartamu?

¢ Fikih Korupsi

¢ Jihad Melawan Korupsi

¢ Kisah-kisah Islam Anti Korupsi

¢ Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

¢ Koruptor Itu Kafir

PERPUSTAKAAN KPK

LETTERNEWS

Edisi 06 Vol.III | Juni 2017

Penulis: Suwarsono MuhammadKolasi : xii + 254 Hal; 15x23 cm

Ekonomi Politik Peradaban Islam Klasik

“Berbahagialah orang yang dapat

menjadi tuan bagi dirinya,

menjadi pemandu untuk

nafsunya, dan menjadi

kapten untuk bahtera

hidupnya.”

– Ali bin Abi Thalib-

Gedung KPK Lt.1Jalan Kuningan Persada Kav.4 Jakarta

Telp: (021) 2557 8300 ext 8642Email: [email protected]://perpustakaan.kpk.go.id

alamat redaksi

Halaman BelakangDapatkan Newsletter Perpustakaan KPK edisi lainnya di Portal ACCH

https://acch.kpk.go.id/perpustakaan/newsletterBuku ini ditulis sebagai upaya menjawab secara

rasional atas kegelisahan yang begitu emosional,

muncul kurang lebih tujuh tahun yang lalu. Tulisan

ini diharapkan dapat menemukan peta jalan

ekonomi politik peradaban islam klasik yang

mungkin bisa direka ulang. Jika memang peta

jalan lama itu muskil untuk ditemukan, buku ini

masih diharapkan menjadi pencerah yang dapat

membantu menunjukkan bagaimana peta jalan

baru harus dibangun.

Pertanyaan-pertanyaan pokok yang diajukan

dalam buku in i adalah sebagai ber ikut .

Bagaimana deskripsi peradaban Islam itu ketika

menggunakan pendekatan ekonomi potlitik?

Kelembagaan (institusi) ekonomi seperti apa

yang terbentuk pada masing-masing periode

peradaban dan bagaimana perkembangannya?

Adakah karakter yang inklusif yang melibatkan

banyak pihak untuk terlibat karena tersedia

insentif ekonomis yang memadai? Apakah

terbentuk kelembagaan politik baru yang juga

inklusif? Tersediakah kemungkinan untuk yang

sebaliknya: eksklusif hanya terbatas untuk para

elite? Yang terpenting tentu saja: apa yang

menjadi sebab-sebabnya? Bagaimana peradaban

yang pernah berjaya itu kemudian meluncur ke

bawah dan sepertinya belum ada tanda-tanda

untuk bangkit kembali?

Penulis juga mengungkap munculnya ancaman gagal berkembangnya

embrio negara Arab Islam paska wafatnya Rasulullah. Selama masa Rasullullah,

umat menikmati kombinasi kepemimpinan politik dan agama secara

manunggal dalam diri Rasulullah. Kompleksitas dan dinamika ekonomi politik

yang dihadapi umat meningkat setelah wafatnya Rasulullah. Situasi yang

berujung pada urgensi diangkatnya amirul mukminin diurai secara

komprehensif oleh penulis. Adanya kekhawatiran Khalifah Umar Bin Khattab

dalam pengelolaan kekayaan negara menjadi informasi relatif baru yang

disampaikan penulis kepada pembacanya. Meluasnya wilayah kekhalifahan

pada akhirnya berkorelasi linier dalam meningkatkan penerimaan negara baik

yang bersumber dari ghonimah (harta rampasan perang), jizya (pajak

perlindungan), dan kharaj (pajak tanah). Umar merisaukan munculnya

implikasi negatif apabila pendapatan negara yang semakin besar tidak dikelola

secara akuntabel.

Dalam hal kebaruan informasi, penulis juga mengungkap persoalan politik

nepotisme yang kentara muncul di era khalifah Utsman Bin Affan. Secara

berimbang, penulis-pun mampu mengemukakan capaian positif yang muncul di

masa Khalifah Utsman Bin Affan, misalnya dalam hal kodifikasi dan

standarisasi Al-Qur’an secara tertulis sampai dengan keberhasilannya

membangun armada laut. Masih di era yang sama, penulis secara gamblang

menjelaskan latarbelakang terjadinya perubahan karakter kepemimpinan

maupun pola pemerintahan antara periode Umar Bin Khattab dengan Utsman

Bin Affan. Dari kepemimpinan yang sederhana, merakyat dan agamawi menjadi

mewah, elitis dan duniawi. Dari model pemerintahan yang terdesentralisasi

menjadi sentralistis.

Lebih lanjut, penulis juga mampu mengurai secara proporsional kondisi

ekonomi politik di era Khalifah Ali Bin Abi Thalib. Periode pemerintahan yang

pendek namun sangat kritikal dalam mempengaruhi sejarah peradaban Islam

jangka panjang. Penulis menyingkap kondisi-kondisi dilematis yang dihadapi

Khalifah Ali sewaktu akan mengembalikan politik ekonomi kembali pada masa Umar Bin Khattab yang berbasis pada ‘kesederhanaan

ekonomi dan kepatuhan perilaku untuk tunduk sepenuhnya kepada ajaran agama’.

Tak ada gading yang tak retak. Demikian pula dengan buku ini. Kenyamanan dalam memahami ulasan fakta dan data terganggu

dengan banyaknya kutipan dalam bahasa Inggris yang tidak disertai dengan terjemahannya. Hal ini potensial menyulitkan pembaca

terutama yang memiliki keterbatasan literasi bahasa Inggris guna memahami kandungan maknanya.

Terlepas dari sisi minus, buku Ekonomi Politik Peradaban Islam Klasik sangat dianjurkan untuk dibaca. Buku ini merupakan buku

berbasis penelitian. Pembaca akan memperoleh keyakinan yang tinggi dengan disertakannya pelbagai kutipan ahli oleh penulis. Lebih dari

itu, membaca buku ini sangat berguna dalam memperkaya pemahaman maupun memperluas cakrawala sewaktu mengenali aspek-aspek

penting ekonomi politik dalam sebuah pemerintahan.

Peresensi:

Didik Mulyanto

Direktorat Penelitian & Pengembangan KPK

Membuka kembali ungkapan satir seorang Buya Hamka,

“Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup.

Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja”,

maka dalam bermasyarakat tentulah hidup kita ingin bermanfaat

bagi sesama. Kita ingat bukan, sebaik-baiknya manusia adalah

mereka yang bermanfaat bagi sesama? Demikian pula yang

dilakukan Suwarsono (60 th), salah seorang dosen kampus

ternama di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia. Selain

sebagai pengajar, ia juga dikenal sebagai penulis buku. Dalam

karirnya, ia pun pernah menjadi penasehat KPK pada periode

2013-2015.

Di sela kesibukannya, kini Suwarsono meluangkan sebagian

waktu untuk mengelola Perpustakaan yang ia dirikan. Dworowati,

ia beri nama perpustakaan itu, yang dahulu adalah nama sebuah

lembaga swadaya masyarakat yang ia dirikan bersama rekan-

rekannya pada tahun 1980an. Sempat berkembang pesat, namun

kemudian terlupakan. Dworowati adalah nama sebuah kerajaan

dalam mitologi pewayangan jawa dengan rajanya bernama

Kresna. Ia adalah raja yang mengerti tentang masa depan. Ia juga

yang mengatur strategi perang Pandawa dalam Baratayudha

dengan Kurawa, yang berakhir dengan menjadikan Pandhawa

sebagai simbol kebenaran-kemenangan.

Bermula dari koleksi pribadi yang dikumpulkan secara

sungguh-sungguh sejak tahun 1990, kini telah tercatat sekitar

3500an koleksi telah terkumpul. Enam ratus diantaranya

berbahasa Indonesia, dan sisanya berbahasa Inggris. Koleksinya

didominasi oleh disiplin ilmu antara lain: strategi penyehatan

organisasi, disiplin ilmu ekonomi, peradaban Barat dan Islam,

politik, strategi pemerintahan, sosiologi dan tak luput juga

persoalan kependudukan.

Melihat koleksi buku yang terkumpul akan lebih bermanfaat

apabila dinikmati oleh orang lain, Suwarsono memutuskan

membuka perpustakaan tersebut untuk umum. Bertepatan

dengan 1 Ramadhan 1438 H, Perpustakaan Dworowati yang

beralamat di perumahan Nogotirto Elok II Jln Jawa A 7

Yogyakarta 55292 sudah dapat diakses oleh masyarakat. Terletak

dalam sebuah bangunan sederhana seluas 100 m², Dworowati

memiliki tiga ruang utama, dua ruang untuk koleksi buku dan satu

ruang untuk membaca. Perpustakaan ini buka setiap hari Senin

s.d Sabtu mulai pukul 13.00 hingga 18.00 WIB.

Sesuai namanya, kehadiran Dworowati diharapkan agar

masyarakat mengenali apa yang disebut sebagai "berstrategi".

Perjalanan hidup individual, bangsa, dan bahkan peradaban tidak

sepenuhnya berjalan natural tetapi memerlukan desain yang

dibuat secara logic dengan satu set strategi. Pada intinya

masyarakat diharapkan mengenali bacaan-bacaan yang

mengedepankan pendekatan strategis.

Itulah Suwarsono dengan Dworowati-nya, bagaimana dengan

Anda?

LITERASIINSPIRASI Suwarsono dengan Suwarsono dengan

Dworowati-nyaDworowati-nyaSuwarsono dengan

Dworowati-nya

Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad

SAW. diperkenalkan praktik etika ekonomi

baru khususnya yang berkaitan dengan

perdagangan. Diantaranya adalah larangan

najsy (larangan memuji kualitas barang

kelewat tinggi dan pura-pura menawar barang

tanpa niat membeli), larangan bay ba’dh ‘ala

ba’dh (larangan mengajukan harga baru yang

jauh lebih tinggi atau lebih rendah ketika masih

ada pihak lain yang sedang melakukan

negosiasi transaksi), larangan tallaqi al-

rukban (larangan mencegat dan membeli

barang sebelum sampai di pasar), larangan

melakukan praktik ihtinas dan ihtikar

(penimbunan harta), dan pelarangan terhadap

riba secara mutlak pada 632 M saat Nabi

melakukan haji terakhir.

Tahukah Anda ?