Page 1
i
PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS
DIBAWAH TANGAN YANG DISAKSIKAN DAN DIBENARKAN OLEH
LURAH DAN DIKUATKAN OLEH CAMAT GUNA PERSYARATAN
PERALIHAN HAK ATAS TANAH
( Studi di Kota Surakarta )
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajad Magister
Program Magister Kenotariatan
Oleh :
KUNCORO SIDI
NIM : S351502039
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017
Page 2
ii
PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS
DIBAWAH TANGAN YANG DISAKSIKAN DAN DIBENARKAN OLEH
LURAH DAN DIKUATKAN OLEH CAMAT GUNA PERSYARATAN
PERALIHAN HAK ATAS TANAH
( Studi d i Kota Surakarta )
DISUSUN OLEH :
KUNCORO SIDI
NIM : S351502039
Telah disetujui oleh Tim Pembimbing :
Dewan Pembimbing
Jabatan Nama Tanda tangan
Tanggal
Pembimbing Dr. Djoko Wahju Winarno, S.H.,M.S. .......................
NIP. 195205111980031002
Mengetahui :
Kepala Program Magister Kenotariatan
Burhanudin Harahap, S.H.,M.H.,M.Si.,P.hD
Page 3
iii
NIP. 196007161985031004
PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS
DIBAWAH TANGAN YANG DISAKSIKAN DAN DIBENARKAN OLEH
LURAH DAN DIKUATKAN OLEH CAMAT GUNA PERSYARATAN
PERALIHAN HAK ATAS TANAH
( Studi di Kota Surakarta )
DISUSUN OLEH :
KUNCORO SIDI
NIM : S351502039
Tim Penguji :
Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal
Ketua Burhanudin H. S.H.,M.H.,M.Si.,Ph.D ....................... ...........
NIP.196007161985031004
Sekretaris Dr.Djoko Wahju Winarno, S.H.,M.S ....................... ...........
NIP.195205111980031002
Anggota Dr.Isharyanto, S.H., M.Hum ....................... ...........
NIP.197805012003121002
Dr.H.M.Irnawan Darori, S.H., M.M ....................... ...........
Telah dipertahankan di depan penguji
Dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal .......................
Direktur Program Pascasarjana Kepala Program Magister Kenotariatan
Page 4
iv
Prof.Dr.H.Furqon H, S.Pd., M.Pd Burhanudin Harahap, S.H.,M.H.,M.Si.,Ph.D
NIP.196007271987021001 NIP.196007161985031004
PERNYATAAN
NAMA : KUNCORO SIDI
NIM : S351502039
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul
“PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS
DIBAWAH TANGAN YANG DISAKSIKAN DAN DIBENARKAN OLEH
LURAH DAN DIKUATKAN OLEH CAMAT GUNA PERSYARATAN
PERALIHAN HAK ATAS TANAH” adalah benar-benar karya saya sendiri.
Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan
ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar,
maka saya bersedia menerima sanksi akademiik, yang berupa pencabutan tesis
dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.
Surakarta, 2017
Yang membuat pernyataan,
KUNCORO SIDI
Page 5
v
MOTTO
فإن مع العسر يسرا
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
( QS. Al Insyirah : 5 )
Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :
Yang tercinta ;
Ibuku
Istriku, Riena Dewi Waryani
Anak-anakku, Syahrico Radya Fachrezi dan Raynar Atta Rezqiansyah
Page 6
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
Subhanallahu Wa Ta’ala atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya
sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul
“PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS
DIBAWAH TANGAN YANG DISAKSIKAN DAN DIBENARKAN OLEH
LURAH DAN DIKUATKAN OLEH CAMAT GUNA PERSYARATAN
PERALIHAN HAK ATAS TANAH”.
Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Sewu dan
Kelurahan Gandekan Kota Surakarta. Meskipun terdapat kendala dan kesulitan
yang bersifat teknis , misalnya kesibukan para narasumber selaku Lurah, serta
kendala-kendala lain, akan tetapi berkat dorongan semangat dari banyak pihak
akhirnya bisa terselesaikan juga laporan tesis ini, walaupun masih banyak
kekurangan pada hasil penelitian ini.
Banyak pihak yang berperan besar dalam memberikan bantuan sampai
selesainya tesis ini, untuk itu ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-
besarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur
Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan
ijin penelitian.
4. Bapak Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.Si., Ph.D., selaku Ketua
Program Studi Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian.
Page 7
vii
5. Segenap dosen pengajar dan staf sekretariat Program Studi
Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak Dr. Djoko Wahju Winarno, S.H., M.S., selaku pembimbing
tesis yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan dan doa dalam
menyusun tesis ini.
7. Bapak Sunarto, S.H. , selaku dosen pembanding yang telah
memberikan sumbang saran, bimbingan, dan arahan dalam penulisan
tesis ini.
8. Ibuku, istri dan anak-anakku, serta saudara-saudaraku yang membantu
memberikan dukungan moral, material dan spiritual dari awal
perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini.
9. Kantor KESBANGPOL Kota Surakarta yang telah memberikan ijin
penelitian.
10. Kantor BAPPPEDA Kota Surakarta yang telah memberikan ijin
penelitian.
11. Bapak Drs. Daliman, selaku Lurah Kelurahan Gandekan kota
Surakarta sebagai narasumber.
12. Bapak Henoch Sadono, S.Sos., selaku Lurah Kelurahan Sewu sebagai
narasumber.
13. Teman-teman angkatan VI Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta para sahabat, yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan
kontribusi pada saat penelitian dan penyusunan tesis.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak
kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.
Semoga penulisan tesis ini bermanfaat.
Surakarta, Mei 2017
Page 8
viii
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
ABSTRAK xi
ABSTRACK xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
BAB II LANDASAN TEORI 11
A. Kerangka Teori 11
1. Tinjauan Mengenai Hukum Waris 11
a. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat 11
b. Tinjauan Umum Hukum Waris Menurut KHI 13
c. Tinjauan Umum Hukum Waris Menurut KUHPerdata 13
2. Ketentuan Hukum Waris di Indonesia 14
a. Ketentuan Waris Menurut Hukum Waris Adat 15
b. Ketentuan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam/KHI 27
c. Ketentuan Waris Menurut KUHPerdata 33
Page 9
ix
3. Tinjauan Mengenai Surat Keterangan Waris 35
4. Teori Perbuatan Pemerintah 37
5. Teori Kewenangan 40
a. Pengertian Kewenangan 42
b. Sifat Kewenangan 46
c. Sumber Kewenangan 47
6. Teori Tanggung Jawab Hukum 48
7. Hukum Administrasi Negara 49
8. Tugas Camat dan Lurah Ditinjau Dari Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 51
9. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan 53
A. Tugas dan Fungsi Pemerintah 53
B. Tugas dan Wewenang Aparatur Kelurahan 57
10. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah 63
BAB III METODE PENELITIAN 66
1. Jenis Penelitian 66
2. Sifat Penelitian 66
3. Lokasi Penelitian 67
4. Pendekatan Penelitian 67
5. Populasi dan Sampel 68
6. Jenis Data 69
7. Sumber Data . 69
8. Teknik Pengumpulan Data 70
9. Teknik Analisis Data 72
10. Penelitian Yang Relevan 74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 75
A. Kendala dan Permasalahan Yang dihadapi oleh Lurah dalam
Proses pembuatan Surat Keterangan Waris dibawah tangan 75
1. Bentuk Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan
Page 10
x
Yang disaksikan dan dibenarkan Lurah dan dikuatkan Camat 76
2. Prosedur Pengajuan Pengesahan Surat Keterangan Waris yang
dibawah tangan oleh Lurah Guna Persyaratan
peralihan Hak Atas Tanah 79
3. Kendala dan permasalahan dalam proses pembuatan
Surat Keterangan Waris 81
B. Kewenangan Lurah dan Camat Dalam Pembuatan Surat
Keterangan Waris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah jo. Peraturan
Walikota Surakarta Nomor 27 C tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta 84
C. Tanggung Jawab Hukum Lurah dan Camat jika terdapat
Ketidakbenaran keterangan yang diberikan oleh ahli waris
Atas pembuatan Surat Keterangan Waris 95
BAB V PENUTUP 101
A. Kesimpulan 101
B. Implikasi 103
C. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 106
Page 11
xi
ABSTRAK
Kuncoro Sidi. S351502026. Pelaksanaan Pembuatan Surat Keterangan Warisan
Dibawah Tangan Yang Disaksikan Dan Dibenarkan Oleh Lurah Dan Dikuatkan
Oleh Camat Guna Persyaratan Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Di Kota
Surakarta). 2017. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret.
Penelitian ini dibuat untuk menganalisa Pelaksanaan Pembuatan Surat
Keterangan Waris Dibawah Tangan Yang Disaksikan Dan Dibenarkan Oleh
Lurah Dan Dikuatkan Oleh Camat Guna Persyaratan Peralihan Hak Atas Tanah
(Studi Di Kota Surakarta). Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan
non doctrinal atau penelitian empiris.
Hasil penelitian menunjukkan Kendala dan permasalahan yang dihadapi
oleh Lurah dalam proses pembuatan Surat Keterangan Waris di bawah tangan
meliputi Kendala administratif, Kendala material dan Kendala Yuridis yaitu
belum ada aturan baku mengenai prosedur tetap pembuatan Surat Keterangan
Waris antara lain syarat dan ketentuan masa berlakunya, bentuk formal suratnya
yang belum ada ketentuan yang baku, dan tata cara pencatatan administrasinya.
Kewenangan Lurah dan Camat dalam mengesahkan Surat Keterangan
Waris dibawah tangan tidak tertera secara jelas dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena dalam Pasal 229 ayat 4
huruf c, tugas lurah adalah membantu camat dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Waris ini Lurah Sewu dan Lurah
Gandekan berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 C tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta. Peraturan Walikota tersebut memang tertera
kewenangan Lurah dalam pengesahan atau legalisasi Surat Keterangan Waris,
namun tidak dijelaskan tentang prosedur formil dan materiilnya seperti subyek
hukum Surat tersebut apakah harus penduduk dimana Lurah /Camat tersebut
menjabat, tidak jelas bentuk formal yang baku dari surat tersebut dan sejauhmana
kewenangan yang diberikan kepada Lurah terhadap proses penentuan Ahli Waris
dari pewaris khususnya bila tidak memiliki anak dan saudara kandung. Terlebih
pada saat sekarang tidak ada lagi pembedaan WNI asli atau keturunan yang ada
hanya Warga Negara Indonesia asli dan Warga Negara Asing.
Kata kunci : Surat Keterangan Warisan, Lurah dan Camat, Peralihan hak Atas
tanah
Page 12
xii
ABSTRACT
Kuncoro Sidi. S351502026. The Implementation of Illegal Heir
Recommendation Witnessed and Justified by Lurah (Village Head) and
Confirmed by Camat (Sub District Head) for The Requirement of Land
Right Transfer (A Study in Surakarta City). 2017. Notary Public Program of
Faculty of Law of Sebelas Maret University.
This research aimed to analyze the Implementation of Illegal Heir
Recommendation witnessed and justified by Lurah (Village Head) and Confirmed
by Camat (Sub District Head) for The Requirement of Land Right Transfer (A
Study in Surakarta City). This research employed non-doctrinal approach and
empirical research method.
The result of research showed that constraints and problems the Village Head
(Lurah) faced in the process of developing illegal Heir Recommendation
including Administrative Constraint, Material Constraint, and Juridical Constraint
in which there had bee no standard rule about the fixed procedure of developing
Heir Recommendation including terms and conditions of expiration, no standard
of formal letter form, and no administration registration.
The authority of Lurah and Camat (Sub District Head) in ratifying Heir
Recommendation was not included clearly in Law Number 23 of 2014 about
Local Government, because in Article 229 clause 4 letter C, the lurah’s duty is to
help the sub district head in giving service to the public.
This Heir Recommendation development service, Lurah Sewu and Lurah
Gandekan referred to Surakarta Mayor’s Regulation Number 26 C of 2016 about
Position, Organizational Structure, Duty, Function and Work Order of Local
Apparatus in Surakarta City. Mayor’s Regulation indeed included the Lurah’s
authority in ratifying or legalizing Heir Recommendation, but not the formal and
material procedure so the legal subject of the letter was not clear. It did not
explain whether or not the person should stay in the area where Lurah/Camat
ruled, the standard formal form was not clear and the authority given to Lurah in
the process of determining Beneficiary particularly when the heir had no child or
sibling. Moreover, there was no discrimination of native Indonesian and Descent;
there were only Native Indonesian and Foreigner.
Keywords: Heir Recommendation, Lurah and Camat, Land Right Transfer